Majalah Air (Jan-Feb 2016)

2

E D I T O R I A L

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

Keterangan Sampul

3M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

E D I T O R I A L

KataPengantar

Majalah Air Tahun 2016 edisi Januari-Februari memiliki wajah baru, tidak hanya berubah secara tampilan tapi juga perubahan isi dari majalah air ini diharapkan dapat

menarik minat pembaca untuk mendapat informasi lebih banyak terkait dengan sumber daya air.

Edisi Januari-Februari memuat isi penandatanganan kontrak lelang dini di awal tahun 2016 dari paket-paket perkerjaan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam edisi ini juga di isi dengan informasi rencana kerja Ditjen SDA TA.2016, diantaranya pembangunan waduk, pembangunan jaringan irigasi dan rawa, dan pengendali banjir. Proyek infrastruktur SDA yang telah selesai turut mengisi edisi kali ini, selain itu program antisipasi banjir di Jakara yang dilakukan Ditjen SDA dan rencana pembangunan dua bendungan untuk mendukung program tersebut.

Semoga dengan warna dan semangat baru, majalah air dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi pembaca dan pencari informasi di bidang sumber daya air. Terima Kasih dari kami.

4 M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

Daftar Isi

Majalah AirE D I T O R I A L

6

29 23

118131517

182728

3335

Ula s an Utama

Ragam Warta S u mber Day a Air

S eputar S u mber Day a Air

Liputan Khu s u s

Jokowi: Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

Gerakan CinOp SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA

Employee GatheringINACID 2016,Pengelolaan irigasi harus lebih baik, murah dan cepat

Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA

Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga

Dirjen SDA : Pejabat SDA Laporkan Hasil Kerja Setiap Dua Minggu

Antisipasi Banjir Jakarta, PUPR Tangani DAS Ciliwung Mulai Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Ciawi dan SukamahiDry Dam Pertama Di Indonesia

Restorasi Sungai Cikapundung II

Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta

Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan

HUT HATHI Ke 35

Bendung Picedi Negeri Laskar Pelangi

Rupa - r upa In fr a str u ktu r

38 41


PEMBINA: M. Basoeki Hadimoeljono PENGARAH: • Mudjiadi • Hartanto • Agus Suprapto Kusmulyono • Lolly Martina Martief • Hari Suprayogi • Adang Saf Ahmad • Widiarto • Imam Santoso • Dwi Sugianto PENANGGUNG JAWAB: Putranta Setyanugraha PEMIMPIN REDAKSI: Lukmanul Hakim REDAKTUR PELAKSANA: Kety Fillaily EDITOR: • Tine Rosdiana • Trinanda Sitorus • M. Syaukani • Ersytra Tiara • Argie Rinaldy DESAIN: Mayang Tathya DOKUMENTASI: • M. Syaukani • Argie Rinaldy SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: • Subbag Umum Bagian Keuangan dan Umum • Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Redaksi

Majalah Air

Alamat RedaksiSubbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi PublikSekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatGedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lt. 2Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110Telp. & Fax 021-7398614

PenerbitSubbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi PublikSekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

E D I T O R I A L

[email protected]

@DitjenSDA

Generasi Peduli Air

sda.pu.go.id

Ditjen SDA

6

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menye-

lenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun An-ggaran 2016”, Ruang Pendopo Kementerian PUPR, di Jakar-ta (060116). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Jaksa Agung, M. Pra-setyo, Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan para pejabat di ling-kungan Kementerian PUPR.

Acara penandatanganan kon-trak ini dilakukan di 5 lokasi

secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura. Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyaksi-kan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa apabila hari ini sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola baru ini sangat didukung dan ditekankan kepada seluruh ke-menterian. “Saya berbahagia se-kali di Kementerian PUPR hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai

awal Januari dan pekerjaan juga dimulai di awal Januari,” lanjut Joko Widodo.

Selain itu Joko Widodo juga menyatakan agar pembangu-nan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat dengan melibatkan kontraktor lokal dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, APBN harus fokus untuk infrastruktur dan fokus pada prioritas pem-bangunan infrastruktur teru-tama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan yang lebih penting lagi adalah melakukan sinkronisasi antar


U L A S A N U T A M A

Jokowi : Fokus padaPembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

6


kementerian dan keseimbangan antar wilayah, dimana antara wilayah barat dan timur harus merata pembangunannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadi-moeljono, mengatakan bahwa rencana penyerapan pada bulan Januari 2016 diperkira-kan sebesar 5,2% - 6% dengan nilai lebih dari Rp. 5 triliun dan akhir bulan Januari juga direncanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang diperkirakan sebanyak 1495 paket dengan nilai Rp. 18,92 triliun.

“Sasaran outcome dari pa-ket-paket kegiatan pemban-gunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan peruma-han rakyat adalah meningkat-kan produksi pangan nasional, konektivitas serta kualitas permukiman dan pemenuhan kebutuhan perumahan mas-yarakat. secara keseluruhan, serta diharapkan dapat men-ingkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Basuki.

Dalam upaya percepatan pem-bangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp. 73,41 triliun dan telah mel-aksanakan pelelangan awal sejak bulan Agustus 2015 sebanyak 5344 paket den-gan nilai Rp. 42,74 triliun.

Paket kontrak tersebut antara lain:

1. Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 miliar,

antara lain pembangunan jarin-gan irigasi Kelarik antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik Kab. Natuna, lanjutan

pembangunan sistem Air Baku Regional (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilita-si Jaringan Irigasi Batang Anai I (6764 ha) Kab. Padang Pariaman (lanjutan), pengerukan Floodway Krueng Aceh di Kota Banda Aceh

2. Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 3436 paket 436 paket senilai Rp. 7,93 triliun antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional

3. Bidang infrastruktur per-mukiman sebanyak 11 paket senilai Rp. 68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulun-gan dan SPAM kawasan perko-taan terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau

4. Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp. 4,8 miliar antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusu-nan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Pe-rumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan

5. Peninjauan lapangan melalui video conference pengembangan

jalan tol Pejagan di Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Batang di Kalimantan Selatan

Total paket yang ditandatan-gani hari ini sebanyak 644

paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 triliun. Nilai

kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. (nan/ket kompuSDA)

U L A S A N U T A M A

8

L I P U T A N K H U S U S


Bangun HubunganHarmonisAntara Sungai dan Warga

Kegiatan manusia yang sangat padat seringkali melupakan kewajibannya untuk menjaga lingkun-gan tempat tinggal. Tak sedikit dari mereka mem-

buang sampah ke sungai. Bukan hanya itu, pendirian bangunan dibantaran sungai mampu merusak ekosistem di sungai. Apalagi yang memanfaatkan aliran sungai bu-kan hanya hewan dan tumbuhan, namun manusia juga salah satu customer dari sungai. Keserakahan, kemala-san, dan keinginan instan manusia mengacaukan sistem alam yang sudah terbentuk dengan harmonis sejak lama.

Manusia memanfaatkan sungai mulai dari hulu sampai ke bagian hilir. Sungai bisa ibaratkan sebagai urat nadi kehidupan alam, air merupakan darah yang mengalir ke-seluruh bumi. Sungai ialah salah satu penyedia air ter-besar buat kebutuhan makhluk hidup. Dengan kata lain sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan mahluk lainnya, oleh karena itu banyak kebudayaan ma-nusia yang bermula dan berlangsung di sepanjang sun-gai.

Terdapat 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakar-ta. Pembangunan dan penataan kota sepatutnya selaras dengan potensi lingkungan. Hubungan harmonis dapat dibangun dengan menumbuhkan ikatan antara sungai dan warga. Kini, program yang bertujuan menyelamat-


kan kota dengan pembenahan sungai sedang berlangsung. Ada banyak perubahan positif, namun tetap harus ditata kembali hubungan harmonis antara sungai dan warga sehingga program penyelamatan kota sekaligus pele-starian lingkungan dapat terus terjaga keber-langsungannya.

Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah menurunnya kapasitas sungai. Aliran banjir tidak tertampung dalam saluran sungai dan meluap keluar menggenanggi rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar bantaran sungai bahkan lebih jauh lagi karena kapasi-tas sungai mengalami penurunan. Penurun-an kapasitas sungai ini disebabkan oleh sed-imentasi dan sampah. Selain menurunkan kapasitas saluran, sampah dan sedimen juga menghambat jalannya air.

“Untuk kedepannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), akan mengembali-kan badan sungai seperti kondisi awal. Kami sudah menyiapkan badan-badan sungai yang memungkinkan untuk interaksi warga dan sungai sehingga menumbuhkan rasa memi-liki,” ujar Mudjiadi, Ditjen SDA Kementeri-an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam acara Diskusi Jakarta Kota Sungai yang diselenggarakan oleh Redaksi Kompas Gramedia, di Jakarta (190116).

Turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Restu Gu-nawan, Pakar Tata Kota Universitas Taru-manegara, Suryono Herlambang, Kepala Puslitbang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang juga Vice Chair Working Group I IPCC, Edvin Aldrian dan Peneliti dan Pemerhati Ciliwung (P4W IPB), Ernan Rustiadi.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Ja-karta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa akan terus melanjutkan normalisa-


si sungai di DKI Jakarta dan merelokasi penduduk di ban-taran kali ke rumah susun. “Tahun depan akan ada lebih banyak lagi relokasi karena rusun yang akan tersedia juga semakin banyak. Semua sun-gai akan direlokasi,” imbuh Basuki.

“Target normalisasi sungai minimal adalah tidak adanya sampah dan lumpur. Seban-yak 1080 saluran penghubu-ng juga akan dibersihkan secara tuntas supaya air men-galir secara merata. Menurut BMKG tahun ini hujan tidak akan terlalu besar, puncakn-ya justru di awal tahun 2017. Maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan bekerja se-cepat mungkin tahun ini su-paya aman dari banjir”, lanjut Basuki.

Normalisasi sungai adalah sebuah upaya yang dilaku-kan untuk memperbaiki penampang sungai (river improvement), yakni den-gan cara melebarkan sungai dan memperdalam sungai (mengeruk) agar kapasitas sungai bertambah sehingga dapat menampung debit ban-jir. Kawasan bantaran sungai yang masuk dalam arahan sempadan sungai seharusn-ya steril dan diperuntukan untuk kepentingan inspeksi atau tempat tumbuhnya tum-buhan di kanan kiri sungai/danau yang menyediakan habitat bagi kehidupan liar

dan berperan memelihara kese-hatan daerah tangkapan air (veg-etasi riparian). Namun kenyataan pemukiman penduduk berjejer di pinggiran sungai dan terke-san semrawut. Kalau keadaannya sudah begitu, beberapa kendala akan dihadapi ketika upaya nor-malisasi dilakukan.

Upaya normalisasi (pengeru-kan sampah dan sedimen) harus dilakukan secara rutin dan con-tinue, jangan hanya dilakukan ketika musim penghujan tiba dan pada saat terjadi banjir. Selain itu, Kegiatan normalisasi sungai har-us dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir, jangan hanya pada satu bagian sungai nantinya akan terjadi penyempitan alur sungai dan nampak seperti botol (bottle-neck). Hal ini menyebabkan ba-gian hulu yang sudah dilebarkan akan kembali seperti semula.

Sementara dalam diskusi tersebut, Suryono mengingatkan agar ke-bijakan normalisasi sungai tetap mengedepankan aspek sosial dan

peran mayarakat sekitar sungai. “Impian menjadikan Jakarta se-bagai kota air hingga kini masih samar. Ikatan emosional antara warga dan sungai belum tercip-ta. Padahal warga Jakarta hidup dikelilingi 13 sungai, 14 situ dan 41 waduk,” kata Suryono.

Mudjiadi berharap dengan adan-ya pembangunan infrastruktur SDA di DKI Jakarta dapat menga-tasi berbagai permasalahan SDA terutama banjir meskipun tetap dibutuhkan peran serta masyar-akat yang diiringi dengan koordi-nasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R10

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA)

Di tahun 2016 yang dicanangkan sebagai

tahun percepatan oleh Presiden RI, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi

menghimbau seluruh Balai/Balai Besar

Wilayah Sungai (BBWS/BWS ) se-Indonesia untuk selalu meng-update progrs fisik pembangunan per dua mingguan, disertai dengan hasil foto yang spektakuler, memiliki resolusi tinggi dan tidak meninggalkan sisi humanis.

“Amat penting untuk menyediakan dokumentasi yang bagus dan menarik, karena dapat membantu pimpinan, terutama Menteri ketika melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan berbicara kepada media. Hasil visual

tersebut berupa gambar atau foto berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembangunan infrastruktur,” jelas Mudjiadi di depan jajaran eselon II, eselon III dan para Kepala BBWS/BWS dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta (20/1).

Oleh karena itu, Mudjiadi menghimbau kepada seluruh penanggung jawab dan petugas di BBWS/BWS, khususnya Kepala BBWS/BWS, untuk turun ke lapangan dan mengetahui hasil kerja BBWS/BWS serta memberikan laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi visual menarik, kepada pimpinan setiap dua minggu. Penyusunan laporan itu tentu saja tidak terlepas dari koordinasi dengan para Direktur di lingkungan Ditjen SDA.

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R 11


12

Lebih lanjut, Dirjen SDA mengingatkan jajarannya akan selalu meng-update E-Monitoring dan E-Procurement, karena merupakan hal yang penting dalam mengedepankan transparansi penggunaan anggaran di sektor sumber daya air. “Saya juga berharap agar peran serta jajaran eselon 3 lebih ditingkatkan lagi, khususnya para Kasubdit di lingkungan Ditjen SDA untuk aktif ke lapangan agar masing-masing mengetahui secara jelas dan detil kondisi terkini tiap-tiap pelaksanaan pekerjaan di Ditjen SDA,” imbuh Dirjen SDA

Rapat koordinasi ini dapat dijadikan wadah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik bagi permasalahan yang ada di lapangan. Semua program di Ditjen SDA kedepannya harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi semua target yang ada dalam nawacita pemerintahan saat ini yaitu membangun kedaulatan pangan melalui irigasi, rawa, air baku dan air tanah dan pembangunan waduk sebagai

sumber air irigasiSecara garis besar pada tahun 2016 SDA Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan 22 bendungan dan juga memulai pembangunan delapan bendungan baru. Pembangunan 60 ribu Ha irigasi rawa tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha. Operasi dan Pemeliharaan irigasi, rawa, tambak sebesar 3,4 juta Ha, 273 Km pengendali banjir; 38 Km pengamanandan 38 buah embung.

Dalam pekerjaan pembangunan irigasi dan bendungan harus dilakukan koordinasi secara berkelanjutan antara balai dan pusat mengingat irigasi dan bendungan merupakan aspek penting dalam ketahanan pangan dan untuk semua bidang.

kemajuan sekecil apapun harus tetap dilaporkan dan ditingkatkan agar progres Ditjen SDA tahun ini lebih tinggi atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Koordinasi antara pusat, balai dan daerah juga merupakan faktor pendukung yang penting demi tercapainya semua target Ditjen SDA khususnya dan Kementerian PUPR pada umumnya.

Secara garis besar pada tahun 2016 SDA Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan 22

bendungan dan juga memulai pembangu-

nan delapan bend-ungan baru. Pem-

bangunan 60 ribu Ha irigasi rawa tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha. Operasi dan Pe-meliharaan irigasi,

rawa, tambak sebesar 3,4 juta Ha, 273 Km

pengendali banjir; 38 Km pengamanandan

38 buah embung.



1313


PUPR Tangani DAS Ciliwung Mulai Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

Antisipasi Banjir Jakarta

Pemerintah menempuh strategi yang bersifat an-tisipatif dalam menan-

gani banjir di Provinsi DKI Ja-karta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kemen-terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di-fokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan re-vitalisasi situ-situ sebagai tem-pat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, mau-pun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Ja-karta. Untuk mengelola hal itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar Wilayah SUngai Ciliwung Cisadane (BBWS Cil-icis) menzjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR.

Di kawasan Bogor, pada ta-hun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu men-ingkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang dire-vitalisasi di Bogor yakni Situ

Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Ka-bupaten Tangerang terdapat dua Situ yang sudah direvital-isasi, yaitu Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua. Satu situ lagi terdapat di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir sampai dengan 1120 ribu meter kubik.Di lokasi lainnya, dilakukan pe-meliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi, Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Se-mentara itu, ada 3 Situ di Kabu-paten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Ci-cadas, dan Situ Tarogong.

Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kemen-terian PUPR untuk menang-gulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revital-isasi Situ di Bogor akan dilan-jutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Ci-bodas, dan Situ Singabangsa.

“Kita lakukan juga normalisasi

kali-kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai BBWS Cilicis, kita kucurkan dana untuk nor-malisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane da-lam skema tahun jamak,” ujar Direktur Jenderal SDA Kemen-terian PUPR, Mudjiadi.

Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dik-erjakan yakni di Kali Pesang-grahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter 28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normal-isasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan.

Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sude-tan Kali Ciliwung ke Kanal Ban-jir Timur (KBT) dan pembangu-


14


nan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Mi-lyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialo-kasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan ber-kala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat.

Antisipasi banjir juga dilakukan di Kam-pung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatn-ya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Ja-karta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Ja-karta Selatan 77 pompa.

Sedangkan di sisi hilir sungai yang bera-da di kawasan utara Jakarta, Kementeri-an PUPR memberikan perhatian kepada pembangunan 2 paket pengaman pantai di Utara Jakarta masing-masing dengan kucuran dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016.

Dalam konteks jangka panjang, Kemen-terian PUPR akan membangun 2 bend-ungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Di-jelaskan oleh Dirjen SDA Mudjiadi, Bend-ungan Ciawi direncanakan akan memiliki volume sebesar 6,45 juta m3 dan mereduk-si banjir 160 m3/detik. Sedangkan bend-ungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bend-ungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).

Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pem-bangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pe-merintah Provinsi Jawa Barat, pihak Keca-matan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Ke-camatan Megamendung, Bogor.

Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Sela-tan untuk mencegah banjir dan pengemban-gan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Ko-rea Selatan dan Belanda dalam konteks realisa-si master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.




BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Ciawi dan Sukamahi

Dalam rangka menguran-gi pengaruh kerugian banjir di Kota Jakarta

dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal SDA, bekerjasama dengan jajaran Kecamatan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, melakukan sosialisasi pembangunan dua buah bendungan yaitu Bend-ungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Sosialisasi ini bertujuan un-tuk menyampaikan informasi terkait pembangunan Bend-ungan Ciawi dan Bendungan-Sukamahi seperti detail desain, AMDAL dan LARAP, kepada masyarakat yang dimungkin-kan lahannya terkena pem-bebasan lahan pembangunan infrastruktur SDA tersebut. Pembangunan kedua bend-ungan ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 15 tahun yang lalu.

Hasil survey sementara menyebutkan, kebutuhan lahan yang harus dibebaskan bagi pembangunan kedua bendun-gan meliputi 6 desa, 5 desa yai-tu Kecamatan Megamendung (Cipayung, Gadok, Sukamahi,

Sukakarya dan Sukamaju) dan 1 Desa di Kecamatan Cisarua (Kopo). Pembangunan bend-ungan juga akan berdampak pada 477 Keluarga dan 654 persil lahan. bendungan Ciawi nantin-ya akan membendung aliran Cisarua dan Cibogo serta anak Ciliwung.

“Pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturahmi terkait dengan rencana pem-bangunan 2 buah bendungan di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarah-kan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua,” tutur Camat Megamendung, Hadija-na, dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pem-bangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi Di Kabu-paten Bogor, di Ruang Pertemuan Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat (11-12 Febru-ari 2016).

Hadijana menjelaskan, berawal dari Pertemuan Katulampa, 20 Januari 2014, yang dihadiri dari unsur Kementerian PU, Pem-prov Jabar, Pemda DKI Jakar-ta, Pemda Bekasi dan instansi terkait. Kemudian ditindaklan-juti dengan adanya usulan dari BBWS Cilicis kepada Gubenur

Jabar terkait rencana realisasi program pembangunan 2 Bend-ungan (Ciawi dan Sukamahi). Untuk mensukseskan program itu dibentuklah Tim Persiapan yang tugasnya dibagi ke dalam 4 tahap yaitu penyusunan dokumen per-encanaan, persiapan, pembebasan lahan dan penyerahan hasil serta tahap pelaksanaan.

“Sosialisasi awal yang dilaksana-kan selama 2 hari (11 – 12 Peb-ruari 2016) termasuk dari bagian tahap persiapan yang menjadi tugas Gubenur Jabar dibantu jaja-ran di bawahnya (Camat/Lurah). Sebelum tahap penetapan lokasi oleh Gubernur. Setelah semua jelas maka bisa masuk tahap berikutnya yakni pemberkasan dan konsultasi publik untuk berita acara penandatangan penggantian lahan,” lanjut Hadijana.

Untuk merealisasikan kedua Bendungan tersebut (Ciawi dan Sukamahi), dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masing-masing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar (Sukamahi). Khusus Bendungan Ciawi Lahan seluas itu diperun-tukkan bagi kegiatan konstruksi (36,49 ha), daerah genangan (29,22 ha), kawasan Green belt (21,63 ha) dan 0,88 ha untuk area fasum dan 1,2 hektar sebagai area


pembangunan jalan masuk .

“Tahun ini, dana APBN sebesar Rp 80 miliar sudah tersedia. Setidaknya untuk pekerjaan jalan masuk dulu atau sebagian pekerjaan Bend-ungan. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan. Tentu akan lebih baik lagi, “ujar Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cil-icis.

Dalam diskusi juga diung-kapkan adanya sebagai warga yang menginginkan ganti rugi. Sebagian lagi ada yang yang mengusulkan dalam pembebasan lahan diberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari sekitar Bendungan. Ada 2 alasan mereka. Pertama, agar tidak jauh dari tempat pekerjaan sekarang. Kedua, bila dengan penggantian, belum tentu uang penggantian hargan-ya cukup untuk membeli lahan ditempat lain. Prediksi mere-ka, harga lahan di tempat lain cenderung naik pasca adanya pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum.

Disisi lain, warga memper-tanyakan lamanya dilaksana-

kan pembangunan. Sementara isu pembangunan sudah lama tersiar. Hal ini banyak warga yang merasa dirugikan. Pasalnya, banyak calon penyewa / peng-garap lahan yang mengundurkan diri, lantaran kuatir lahan yang mereka sewa tidak lama kemudi-an akan dibangun waduk.

Di luar itu, ada juga permintaan warga untuk segera direlokasi dengan syarat diberi hunian layak dan pekerjaan. Apapun yang warganya lontarkan Ca-

mat Megamendung pasti akan mengawal dan berada digaris depan, agar penggantian lahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan sebali-knya. Oleh karena itu Hadijana berharap semua warganya yang menjadi korban pembebasan lahan untuk kepentingan umum, nantinya akan menerima ganti untung, bukan sebaliknya malah mengsengsarakan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Iskandar, Kepala BBWS Cili-wung Cisadane (Cilicis), Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis, Asep Saifuddin, Kasubag Ad-ministrasi Pertanahan, Biro Pe-merintahan Umum Sekda Prov. Jabar, dan NGATIO (Panitia Pembebasan Lahan dari Kemen-terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Para pembicara juga didampingi oleh pihak Polsek dan Dandim dari Kecamatan Megamendung. (kompuSDA/Birkompu)


Pertemuan ini hanya se-kedar diskusi sekaligus

silahturahmi terkait den-gan rencana pembangunan 2 buah waduk di wilayah

Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana

awal yang harus dimusy-awarahkan dulu. Keputu-sannya nanti ada ditangan

warga semua.

Tipikal Potongan Melintang Bendungan Sukamahi



Untuk mengatasi banjir yang melanda DKI Jakarta, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun dua dry dam di kabupaten Bogor. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada akhir tahun 2014 oleh para pihak terkait itu, antara lain menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya akibat luapan aliran sungai Ciliwung pada dasarnya tidak dapat diatasi hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, tetapi harus melibatkan beberapa pihak baik Pemerintah Pusat ataupun daerah.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, menyatakan bahwa pembangunan fisik Bendungan Ciawi yang memiliki luas total area sekitar 89,42 Ha dan Bendungan Sukamahi yang memiliki luas total area sekitar 49,82 Ha akan dimulai pada tahun 2016 dan diperkirakan selesai pada tahun 2018. Saat ini, kedua bendungan sedang berada dalam tahap detail desain.

Selain untuk pengendali banjir, bendung Sukamahi dan Ciawi memiliki keunikan jika dibandingkan dengan bendungan lain di Indonesia. Kedua bendungan ini merupakan bendungan kering / Dry Dam pertama yang dibangun di Indonesia. Dry Dam ialah bangunan

bendung yang dibangun untuk mengontrol banjir, biasanya pada bendung tipe ini tidak terdapat turbin ataupun pintu air. Pada periode curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir, bendung ini menahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol.

Dry Dam merupakan solusi mitigasi banjir jangka pendek yang menyimpan air selama kurang lebih 24 sampai 48 jam sebelum perlahan melepaskan air untuk mencegah banjir di hilir. Dengan tidak adanya daerah permanen untuk menahan air maka bendung ini disebut Dry dam / bendungan kering. (KompuSDA)


Dry Dam Pertama Di Indonesia

Tipikal Potongan Melintang Bendungan Ciawi

Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai


R U P A - R U P A I N F R A S T R U K T U R

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi did-

ampingi oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, (300116) meresmikan Restorasi Sungai Cika-pundung II (Teras Cikapundung), Bandung Provinsi Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, para pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, be-berapa komunitas sungai di Jawa Barat, akademi-si dan masyarakat setempat.

Mudjiadi mengungkapkan bahwa Teras Cika-pundung (Tercik) merupakan bagian dari Restorasi Sungai Cikapundung, yaitu upaya un-tuk melakukan penataan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung untuk menam-pung aktivitas sosial masyarakat serta menggali potensi disekitarnya.

“Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan tersedianya sarana dan prasa-

rana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program “Cikapund-ung Bersih”. Hal ini dapat dilakukan den-gan penataan Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung yang terintegrasi antara program Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum dengan pemerin-tah kota Bandung,” tutur Mudjiadi.

Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen SDA Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengungkapkan bahwa pro-gram Restorasi Sungai Cikapundung adalah pro-gram yang bertujuan untuk menjaga kualitas air, pengendalian banjir, bagaimana menata bantaran sungai dan meningkatkan fungsi bantaran sungai yang memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk masyarakat saling berinteraksi.


19M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I RM E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan

tersedianya sarana dan prasarana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika,

guna mendukung program Cikapundung Bersih.

“Selain itu juga bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah dan juga mem-berdayakan masyarakat sekitar dengan adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sun-gai sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan sempadan sungai,” kata Yudha.

Lanjut Yudha, pemeliharaan Tercik dan kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung akan melibatkan Komunitas Cikapundung yang terdiri dari 52 kelompok kerja (pokja) yang dalam pelaksan-aannya didukung oleh BBWS Citarum.

“Untuk menangani sungai perlu keterlibatan multi sektor, harus bersama-sama. Selain itu juga penanganan tidak hanya struktural saja tetapi juga non-struktural seperti penghijauan, penanganan limbah, penanganan sedimentasi, persampahan juga peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku warga juga perlu bersinergi untuk ciptakan sungai yang bersih dan indah,” jelas Yudha.

Pembangunan Tercik dilaksanakan pada ta-hun 2013 dan 2015, menghabiskan anggaran Rp 18 Miliar, untuk konstruksinya bersumber dari APBN melalui BBWS Citarum. Desain-nya sendiri dilaksanakan oleh konsultan den-gan masukan dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Sekedar informasi, bahwa Inisiator dari Tarcik ialah Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan mantan Direktur Jenderal SDA Mohamad Hasan.

Adapun, kegiatan Restorasi Sungai Cikapund-ung lainnya, yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) yang dikerjakan untuk mendukung Konferensi Asia Afrika menghabiskan anggaran Rp 3 miliar.

PPK OP SDA II Satuan Kerja (Satker) Opera-si dan Pemeliharaan (OP) SDA BBWS Citar-um Kementerian PUPR, R. Yayat Yuliana, yang menangani langsung Teras Cikapundung men-gatakan rencananya dana pemanfaatan sisa le-lang tahun 2016 akan dialokasikan untuk mel-anjutkan Restorasi Sungai Cikapundung ke arah



20

Hulu.

“Untuk Restorasi Sungai Cikapundung baru 2 spot yaitu segmen PLN (Cikapundung Riv-erspot) dan segmen Babakan Siliwangi (Teras Cikapundung), rencananya ke depan mau melanjutkan restorasi sungai ke arah hulu, akan dibuat jogging track sampai Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, dan skywalk yaitu jembatan yang menghubungkan Teras Cikapundung den-gan tempat parkir di SABUGA,” imbuh Yayat.

Teras Cikapundung Sebagai Percontohan Nasional Restorasi Sungai

Dengan pola pemberdayaan masyarakat, Yayat mengatakan bahwa Restorasi Sun-gai Cikapundung khususnya di Teras Cika-pundung ini dapat disebut sebagai percontohan nasional restorasi sungai. Hal tersebut mengacu kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal peme-liharaan.

“Secara konstruksi, pembuatan Tercik ini mudah, untuk pemeliharaan diperlukan keterlibatan mas-yarakat untuk menjaga hasil pembangunan ini. Dari BBWS Citarum dana operasional untuk listrik dan pompa, untuk kebersihan pada komunitas, kare-



na disini ada pemberdayaan ekonomi, dis-ini kan ada sungai untuk wisata air, kita

sumbang ban ban bekas, perahu perahu karet, dan sekalipun nantinya apabila

ada event, komunitas tersebut akan dilibatkan,” tambah Yayat.

Lebih jauh lagi Yayat menam-bahkan bahwa penanganan akan

dilanjutkan sampai hilir, saya ingin Restorasi Sungai Cikapundung itu

tuntas ke bawah. Tidak hanya dari segi fisik saat ini BBWS Citarum bekerja sama

dengan Universitas di Bandung dalam mel-

akukan kajian-kajian mengenai kualitas air. “Seka-rang sudah mulai dilakukan FGD bersama den-gan ITB, UNPAR, ITENAS dan UNPAD. Mereka sudah mulai berkontribusi mengenai bagaimana penanganan Sungai Cikapundung kedepan,” tutur Yayat. (nan/ket kompuSDA/Birkompu PUPR)

Bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang

terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah

dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan

adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sungai sehingga bisa memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan

sempadan sungai



Pada zaman kolonial Belanda, perusahaan swasta Belanda NV Gemeenschapelyke Mynbouw Maatschappy Billiton (NV GMB) menguasai

tambang timah yang berada di Belitung. Sungai Lenggang yang mempunyai kandungan timah paling besar di Belitung menjadi fokus eksplorasi tambang timah di Belitung Timur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka didatangkan kapal-kapal keruk atau Emmer Bagger yang berfungsi mengeruk tanah yang mengandung timah di sekitar Sungai Lenggang.

Kapal pengeruk yang hanya bisa beroperasi pada kedalaman tertentu membuat Belanda berinisiatif membangun bendung di Sungai Lenggang. Akhirnya pada tahun 1928 Belanda membangun Bendung Pice yang digunakan sebagai pengatur tinggi rendahnya permukaan air untuk mempermudah sistem operasional kapal keruk mengeksplorasi timah di Sungai Lenggang.

Bendung Pice di Negeri Laskar Pelangi



Lalu pada tahun 1934 bendung Pice direnovasi hingga

memiliki 16 pintu dengan lebar masing - masing pintu 4 m

dan disebut dengan Bendung Pice besar.

Mengenai nama Pice, terdapat dua versi yang berbeda mengenai asal usul nama tersebut. Versi pertama diambil dari sebutan yang diucapkan oleh penduduk keturunan Tiongkok pada masa itu. Mereka menyebutnya dengan nam Phice yang artinya pintu air, sehingga masyarakat Belitung menamainya dengan sebutan Pice. Versi lain menyebutkan nama Pice itu berasal dari nama Sir Vance, yang pada saat itu masyarakat sekitar kurang begitu bisa mengeja kalimat “Vance” sehingga masyarakat hanya bisa menyebut dengan sebutan Pice. Lalu pada tahun 1934 Bendung Pice direnovasi hingga memiliki 16 pintu dengan lebar masing-masing pintu 4 m dan disebut dengan Bendung Pice besar.

Pergantian EraPada tahun 1953, Pemerintah RI mengambil alih pimpinan Tambang Timah dari NV GMB dan perusahaan itu berubah menjadi Perusahaan Negara Timah (PN Timah). PN Timah yang mengambil alih pengelolaan timah dari kolonial Belanda memutuskan untuk tidak menggunakan kapal keruk dalam kegiatan pertambangannya. Maka Bendung Pice besar di alih fungsikan menjadi sumber air baku untuk PDAM Cabang Gantung dan sebagai sumber air irigasi di Daerah Irigasi Selingsing. Dalam penyediaan air untuk Daerah Irigasi Selingsing, pintu air bendung pada musim kemarau digunakan untuk menaikkan muka air yang ada, sehingga air dapat mengalir menuju intake irigasi.

Seiring menuanya umur bendungan, struktur pintu dan bendung mengalami kerusakan, sehingga pintu air pada Bendung Pice Besar tidak dapat dioperasikan lagi, dikarenakan pada saat kondisi pintu tertutup bangunan bendung mengalami getaran, sehingga hal ini meresahkan dan membahayakan masyarakat yang ada disekitar Bendung Pice Besar.



Bendung Pice BaruBendung Pice Baru yang terletak di Daerah Aliran Sungai Lenggang dibangun dengan 2 spilway tanpa pintu dengan elevasi crest bendung +5,03 m dan 6 pintu air elektrik dengan bukaan pintu 2,5 m, elevasi crast spilway +2,73 m, dengan luas genangan sekitar 3.182 ha. Volume air yang dapat ditampung sekitar 77.192.000 m³, dengan elevasi muka air tertinggi + 5,03 m, sedangkan debit air yang dilepas ke arah hilir Sungai Lenggang adalah sekitar 294 m³/detik. Untuk itu diharapkan pembangunan Bendung Pice Baru ini dapat menggantikan fungsi Bendung Pice

Untuk mengembalikan fungsi Bendung Pice Besar sebagai pengatur muka air dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di sekitar Lokasi Bendung, maka Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat itu masih bernama Kementerian Pekerjaan Umum) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII membangun Bendung Pice Baru yang lokasinya terletak di Hulu Bendung Pice Besar. Groundbreaking Bendung Pice Baru yang dilakukan pada tahun 2014 dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Gubernur Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur dan Kepala BBWS Sumatera VIII.



Lama dalam penyediaan air di Daerah Irigasi Selingsing serta Sumber Air Baku untuk PDAM Cabang Gantung. Bendung Pice baru diharapkan dapat menampung air pada saat musim hujan dan dapat mengalirkan air ke irigasi pada saat musim kemarau.

Walau sudah tidak berfungsi seperti sediakala dan harus ditunjang oleh Bendung Pice Baru untuk operasionalnya, Bendung Pice Besar mempunyai daya tarik menjadi wisata sejarah di Belitung Timur. Pembangunan Bendung Pice Baru diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata di daerah yang dikenal dengan Negeri Laskar Pelangi tersebut. Daya tarik wisata di Belitung Timur ini sudah didukung dengan fasilitas jalan aspal yang akan memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah ini.

Pada saat ini Bendung Pice merupakan salah satu sarana pendukung ketahanan pangan Belitung Timur. Pembangunan Bendung Pice Baru merupakan tonggak penggerak ekonomi dan pariwisata Negeri Laskar Pelangi ini. (KompuSDA)

Untuk itu diharapkan pembangunan Bendung Pice Baru ini dapat menggantikan fungsi Bendung Pice Lama

dalam serta Sumber Air Baku untuk PDAM

Cabang Gantung.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan

pembangunan Bendungan Kar-ian di Kabupaten Lebak, Banten selesai pada 2019. Pembangunan Bendungan Karian yang telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu, saat ini progresnya baru mencapai 3,36 persen.

“Saat ini pengerjaan tanah untuk membangun tapak bendungan, selanjutnya pada Maret menda-tang akan dilakukan pekerjaan saluran pengelak. Saya minta bendungan ini sudah bisa di-genangi dan beroperasi pada 2019,” kata Basuki di Lebak, Banten, Rabu (17/2).

Nantinya bendungan senilai Rp 1,07 triliun yang dibiayai dari pinjaman Korea Selatan sebe-sar US$ 100 juta tersebut akan mampu menampung 209 juta meter kubik air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. Adapun luas keseluruhan bendungan dengan daerah pen-yangga sekitar 2.170 hektar.

Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta di-pasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup. Untuk menghindari masalah pasokan air yang hanya mengandalkan satu bendungan, maka Bendungan Karian akan memasok tambahan air baku.

Dengan debit air 16,6 meter kubik per detik (m3/detik), air baku akan dialirkan ke beber-apa wilayah, yaitu kota dan ka-wasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkas Bitung sebesar 0,3 m3/detik. Kemudian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebesar 2,5 m3/detik, Serpong sebesar 2,8 m3/dtk, Maja sebe-sar 0,1 m3/detik dan DKI Jakarta sebesar 3,2 m3/detik.

Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah iri-gasi Ciujung seluas 22.000 hektar dan pengendalian banjir den-gan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik. Kemudian, bendungan juga ber-

potensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (mega-watt).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi, mengata-kan bahwa untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah hing-ga ke Jakarta diperlukan pem-bangunan pipa air. Perkiraan panjang jalur pipa air menuju Jakarta, sepanjang 37,6 kilome-ter.

Saat ini sedang dikaji finansial pembangunan pipa air tersebut dan direncanakan akan diban-gun dengan skema kerjasama pemerintah-swasta. Mudjiadi pun memastikan studi finansi-al untuk membangun pipa air akan selesai tahun.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidu-rian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengata-kan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektar. (kom-puSDA/birkompu)

Bendungan KarianSumber Air Baku Banten dan Jakarta

R u p a - R u p a I n f r a s t r u k t u r


Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, melaku-kan kunjungan lapan-

gan ke Bendung Gerak Sembayat (120216) didampingi oleh Direk-tur Jenderal SDA, Mudjiadi, Ke-pala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan anggota Komisi V DPR RI, Nursyirwan serta pe-jabat Kementerian PUPR.

“Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agus-tus tahun ini akan menjadi sum-ber air baku bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, Kabupaten

Lamongan dan sekitarnya,” kata Yudi Pratondo.

Lebih lanjut, Yudi Praton-do, menjelaskan progres fisik Bendung Gerak Sembayat telah mencapai 95,7 persen. Bendung tersebut merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu Bendung Gerak Babat yang selesai 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendi-ri yang dimulai pembangunan-nya tahun 2011, dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses AMDAL.

Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp 720 milyar. Manfaat dari Bendung Gerak Sembayat adalah memiliki tampungan Long Storage untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta m3. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk iri-gasi seluas 800 ha, irigasi pompa 3.569 ha, penyediaan air domes-tik dan industri 1.258 m3/dtk dan mencegah instrusi air laut.

Bendung Gerak ini memiliki 7 pintu air yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya. (kompuSDA/birkompupr)

Bendung Gerak Sembayat



Bendung Gerak Sembayat

Gerakan CinOP SDA,Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA

Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) dalam bidang sumber daya

air (SDA) dilakukan untuk mengembalikan fungsi layanan infrastruktur SDA, agar infrastruktur SDA

yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan umur rencana layanan infrastruktur tersebut. Cakupan kegiatan OP SDA mencakup seluruh infrastruktur bidang SDA, seperti prasarana irigasi, bendungan, situ, embung,

pengendali sedimen, pengendali banjir, hingga bangunan pengamanan pantai.


R A G A M W A R T A S U M B E R D A Y A A I R

secara langsung dan nyata akan menyebabkan menurunnya kinerja sistem irigasi,” jelas Direk-tur Bina OP Ditjen SDA, Lolly Martina Martief, dalam acara Pencanangan Gerakan Cinta OP (GCinOP) SDA, di Yogyakarta (250116).OP mer-upakan kegiatan yang berkelanjutan, mengopti-malkan aset infrastruktur yang ada, sehingga kegiatannya lebih kepada menjaga dan memelihara agar infrastruktur yang telah terbangun dapat berfungsi ses-uai umur rencana.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air secara teknis selalu dilaku-kan melalui proses perencanaan,

pelaksanaan dan selanjutnya untuk dioperasi-kan dan dipelihara dengan baik agar dapat terca-pai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun hal tersebut belum dapat tercapai secara optimal terutama disebabkan oleh adanya pe-rubahan lingkungan strategis dan ekologis (pe-rubahan iklim global). Saat ini, cuaca ekstrim dan ketidakseimbangan hidrologi sering terjadi. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih seringnya terjadi banjir, kekeringan, tanah longsor, abra-si pantai, serta banjir lahar dan sedimen. Dalam konteks inilah OP sarana/prasarana bidang SDA dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara cepat dan tepat sasaran diharapkan dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak yang terjadi akibat daya rusak air.

“Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka diperlukan kegiatan OP yang lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang diharapkan, meng-ingat kegiatan OP dilaksanakan sepanjang umur kemanfaatan infrastruktur SDA. Sebenarnya san-gat disadari bahwa kinerja infrastruktur sumber daya air mengalami penurunan, karena kurang-nya kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan OP SDA yang menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan bi-dang sumber daya air. Sebagai contoh kurang op-timalnya pengelolaan irigasi terutama yang ber-kaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi



Lolly Martina Martief mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan sosial

masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal

dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

(GCinOP-SDA).

Gerakan ini merupakan gerakan dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen

masyarakat yang sistemik dan bertujuan untuk meningkatkan

kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pengelola

sumber daya air (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap OP sebagai suatu budaya. ” Dalam pencanangan gerakan ini kami juga melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kemitraan dengan 16 universitas, diantaranya ITB, UGM, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana terutama pengembangan kurikulum SDA di perguruan tinggi berbasis OP dan kerjasama penelitian berbasis OP, terutama kecerdasan buatan dan kearifan lokal dalam mendukung OP,” imbuh Lolly Martina Martief.



OP bidang SDA tak pelak memegang peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Yakni, dengan mengoptimalkan produktivitas lahan yang ada dengan dukungan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi, rawa, dan tambak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Ari Setiadi Moerwanto mengingatkan gerakan ini dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian PUPR.

“ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan begitu pula sebaliknya, harus saling berkoordinasi untuk meningkatkan OP SDA, dan jangan lupa juga untuk memperbaiki SDM bidang OP menjadi lebih baik lagi. Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan,” kata Arie.

penandatanganan kontrak Gerakan Cinta OP SDA dengan 16 perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal SDA, oleh Direktur Jenderal SDA yang didampingi oleh Direktur Bina OP SDA. Dalam hal ini perguruan tinggi melakukan pengendalian pelaksanaam kegiatan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara nasional. Jika perguruan tinggi memerlukan bantuan teknis untuk kegiatan yang spesifik, maka Direktorat Bina OP berkewajiban memfasilitasi

agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kegiatan pengendalian masing-masing pihak mendokumentasikan sebagai bahan laporan.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Menteri PUPR, para Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, GP3A, BWS dan BBWS di lingkungan Ditjen SDA, Pemerintah Daerah Yogyakarta, para akademisi diantaranya UGM, ITB, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana

Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka

sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif

dan produktif dalam menjaga irigasi terutama

dalam mendukung program ketahanan pangan.



EmployeeSetditjen SDAGathering

Employee gathering tahun ini merupakan salah satu kegiatan spesial bagi para pegawai Setditjen SDA, karena bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Sekretaris Ditjen SDA, Hartanto.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, motivasi kerja sekaligus menumbuhkan kembali nilai-nilai perilaku pegawai,

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Setditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyelenggarakan employee gathering di Lembang, Bandung, pada tanggal 29 hingga 31 Januari 2016. Sekitar 165 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai Setditjen SDA melaksanakan kegiatan outbond bersama seperti amazing race games dan offroad ke wilayah Tangkuban Perahu.

Acara employee gathering di lingkungan Setdijen kali ini terasa berbeda, karena Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) SDA saat itu, Hartanto, tengah menjelang masa akhir baktinya di Kementerian PUPR yang sudah dijalaninya sejak tahun 1982.Hartanto berpesan bahwa

walaupun dirinya sudah mencapai masa akhir bakti, semua pekerjaan di lingkungan Setditjen SDA harus tetap dijalankan. “Walaupun saya pensiun, semua harus tetap jalan, tidak ada perlambatan. Semua yang sudah jalan malah harus dipercepat,” ujarnya. Seraya menambahkan bahwa dirinya masih akan membantu Direktur Jenderal SDA sampai adanya Sesditjen definitif.

Sementara menunggu Sesditjen definitif dilantik, Pelaksana Harian akan dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen SDA I Made Widiantara. Sedangkan menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.



Dalam kesempatan yang sama, Hartanto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta seluruh staf Setditjen SDA yang

selama dua tahun masa jabatannya sebagai Sesditjen SDA bahu membahu

menyelesaikan pekerjaan. “Semua pegawai di lingkungan Setditjen SDA memberikan

kontribusi terhadap keberlangsungan tugas Sesditjen, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih,” ujar Hartanto.

1 April 1995 – 1 Oktober 2000 Staf Pengendalian Banjir Jakarta Direktorat Jenderal Pengairan

1 Oktober 2004 – 24 April 2006 Kepala Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Ditjen SDA

28 Januari 2008 – 28 Februari 2011 Kepala BBWS Pemali Juana Ditjen SDA

1 Maret 2011 – 23 Januari 2014 Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA

24 Januari 2014 – akhir bakti Sekretaris Ditjen SDA

25 April 2006 – 15 November 2006 Kepala Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Irigasi Ditjen SDA

15 November 2006 – 27 Januari 2008 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Ditjen SDA

1 Januari 2000 – 3 April 2001 Staf Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat

3 April 2001 – 1 Oktober 2004 Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Cimanuk Cisanggarung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)

Riwayat karir Hartanto



Pemberian izin atau pengendalian pemanfaatan sumber daya air bertujuan

untuk menjaga kondisi alami sumberdaya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumberdaya air. Pemberian izin juga dilakukan untuk menjamin hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel serta mencegah konflik antar pengguna. Selain itu juga mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air yang tidak bertanggung jawab.

Tentang Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA

Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR

Sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) pada tahun 2015 lalu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyusun peraturan perundang-perundangan pengganti demi keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA adalah dengan menyiapkan peraturan khusus yang fokus kepada perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 ini, mencantumkan peraturan di antaranya mengenai kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dan urutan prioritas pemberian izin.

Permen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan pengusahaan sumber daya air atau perizinan penggunaan sumber daya air. Permen ini juga digunakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air.



Tingkat kewenangan pemberian izin diberikan sesuai dengan klasifikasi Wilayah Sungai. Untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional, kewenangan berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. Kemudian, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS lintas kabupaten/kota, kewenangan berada pada gubernur. Sedangkan, kewenangan bupati/walikota berlaku untuk kegiatan pegusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS dalam satu kabupaten/kota.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu. Prioritas pertama diberikan kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, kemudian kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber daya air, kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, kegiatan pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, dan beberapa hal lainnya.

Sedemikian pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang baru saja berakhir masa kerjanya, sebagai narasumber dalam acara Sosialiasasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Tangerang Selatan (10/02) menyatakan bahwa tugas Ditjen SDA tidak hanya mengurus pembangunan infrastruktur sumber daya air, tetapi juga perizinan. “Oleh karena itu setiap Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai sebaiknya memiliki petugas struktural yang khusus untuk mengurus perizinan,” jelas Hartanto.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat

dengan urutan prioritas tertentu.



Pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air dilakukan pada permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Kemudian air laut yang berada di darat.

Dalam Permen tersebut menyebutkan bahwa izin. itu, disebutkan izin pengusahaan sumber daya air diberikan dengan persyaratan, yakni untuk pengusahaan sumber daya air yang menghasilkan air baku atau air minum wajib memberikan paling sedikit 15% dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin.

Pemegang izin pengusahaan sumber daya air juga wajib pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin diberikan berdasarkan urutan prioritas pemanfaatan sumber daya air, rencana penyediaan air atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air, serta alokasi air yang telah diperhitungkan secara ketat. Kemudian harus memperhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup.

Dalam hal pengusahaan sumber daya air untuk kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan, harus juga memenuhi ketentuan, yakni hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air. Serta tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang diusahakan.

Kegiatan pengusahaan air

minum dalam kemasan hanya diperbolehkan menggunakan

20% dari potensi air yang tersedia jika diambil dari

mata air



Sebenarnya sejak kepengurusan periode 2004-2007 HATHI berkeinginan untuk dapat

memiliki gedung sendiri, dan pada hari ini, 20 Januari 2016, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan

gedung HATHI.

ke 35HUT HATHI

Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulika (HATHI),

Mudjiadi, melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor HATHI Pusat di Jakarta (20/01). Kantor HATHI Pusat yang berlokasi di Jalan Bank V No. 1, Jakarta Selatan, direncanakan terdiri dari tiga lantai. Lantai 1 akan digunakan sebagai ruang parkir, lantai 2 digunakan untuk tempat berdiskusi dan lantai 3 digunakan untuk pengadaan sertifikasi bendungan.

“Sebenarnya sejak kepengurusan periode 2004-2007 HATHI berkeinginan untuk dapat memiliki gedung sendiri, dan pada hari ini, 20 Januari 2016, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung HATHI. Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung HATHI Pusat ini sekaligus memperingati hari ulang tahun HATHI ke-35. Dan di usia HATHI yang ke-35 ini tak terasa HATHI sudah memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara untuk kemajuan pembangunan infrastruktur sumber daya air,” kata Mudjiadi.

HATHI dideklarasikan pada Januari 1981, bertepatan dengan meletusnya Gunung Galunggung, yang apabila dikaitkan dengan usia manusia berarti HATHI sedang dalam usia produktif. Banyak yang telah diperbuat oleh HATHI dalam masa 35 tahun ini untuk kepentingan kemajuan ilmu teknik hidraulik dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya HATHI bisa lebih produktif karena sudah berumur 35 tahun.


S E P U T A R S U M B E R D A Y A A I R

Diharapkan organisasi ini dapat semakin memaksimalkan pengembangan, pemanfaatan dan penyebarluasan ilmu dalam bidang teknik hidraulik.

HATHI didirikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang hidraulik melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjawab harapan yang diamatkan kepada HATHI, beberapa program ke depan tengah direncanakan, seperti PIT ke-33 dan Kongres HATHI ke-12 tahun 2016 yang akan dilaksanakan di Semarang. Selain itu, HATHI juga akan melaksanakan seminar internasional ke-5 dan pelatihan-pelatihan untuk anggota, akreditasi jurnal ilmiah nasional dan pelatihan open journal system sesuai dengan surat edaran akreditasi jurnal ilmiah secara elektronik dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.


Mudjiadi juga mengucapkan terima kasih bagi para penggagas dan pendukung HATHI yaitu Ir. Moch. Memed Dipl. HE (alm) dan Ir. Mardjono Notodihardjo dan Ir. Martono Martodiputro (alm), serta para Ketua HATHI yaitu Ir. Husni Sabar, Dipl. HE (1992-1995); Ir. Soeparmono (1995-1998); DR. (Hc) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE (1998-2004); Ir. Siswoko, Dipl. HE (2004-2007); Ir. Iwan Nursyirwan, Dipl. HE (2007-2010) dan DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc (2010-2013).

Setelah peleta-kan batu pertama pembangunan gedung HATHI Pusat, acara dilanjutkan dengan pemoton-gan tumpeng yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, dan acara ramah tamah dengan para sesepuh Direktorat Jenderal SDA yang juga merupa-kan pengurus HATHI diantaranya yaitu Iwan Nursyirwan, Soenarno, Budiman Arief, Eko Subekti, Eddy Djayadiredja, Adi Sarwoko, Pitoyo Subandrio, yang bertempat di Gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang, Lantai 8, di Jakarta. Dan turut dihad-iri oleh para pejabat eselon II dan III di ling-kungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Selamat Ulang Tahun HATHI, semoga se-makin maju serta dapat terus mendampingi dan mempererat hubungan para ahlti teknik

hidraulika Indonesia!(KompuSDA)



INACID 2016 Pengelolaan irigasi harus lebih baik,

murah dan cepat

Pada era kompetisi kini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola irigasi

yaitu pertama, harus lebih baik. Kedua, harus lebih murah. dan ketiga, harus lebih cepat. Dengan kata lain harus ada nilai efesiensi dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan irigasi, agar ke depan dapat mengelola dan mengembangkan irigasi menjadi lebih baik.

I . n d o n e s i a n Na s i o n a l Committee On Irrigations And Drainage (INACID) menye-lenggarakan Rapat Anggota Tahunan dan

Seminar Nasional yang dibuka oleh Menteri Pek-erjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Acara yang digelar di Bali pada tanggal 22 & 23 Februari ini bertujuan un-tuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam bidang pengelolaan air.

Ketua Pelaksana RAT dan Seminar Nasional Adangsaf Ahmad dalam laporannya mengatakan, “kegiatan ini bertujuan untuk mendorong gener-asi muda INACID dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi te-knologi pada bidang irigasi”.

Dengan inovasi teknologi pengelolaan sumber daya air khususnya ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan diharapkan pada saat kemarau pan-jang ketersediaan air masih bisa mencukupi untuk kebutuhan irigasi.

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimul-jono mengatakan “produksi pangan sangat di-pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tanah dan air. Air diperlukan oleh tanaman pangan sebagai media untuk membawa unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah agar tanaman dapat tum-buh, berkembang dan berbuah. inilah peranan air irigasi, sangat penting dalam menjaga produksi pangan nasional”.



Acara seminar INACID tahun ini diisi dengan diskusi yang menampilkan Suyono Sosrodarsono dengan materi tentang “Irigasi di Masa Lalu”, Ha-fied A.Gany dengan materi tentang “Modernisasi Irigasi Pada Negara Maju, I Wayan Windra dengan materi tentang “Subak di Bali”, dan Dodo Gunawan dengan materi tentang “Pengaruh Iklim Terhadap Kelangsungan Produksi Pangan”.

Hadir pada kesempatan tersebut Dirjen SDA Kementerian PUPR Mudjiadi, Kepala Balitbang Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto, para pejabat dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Bali, dan para pengajar di Universitas Udayana.


Ada lima hal yang untuk mendorong tercapain-ya kedaulatan pangan yakni : Pertama, keterse-diaan benih. Kedua, adanya pupuk. Ketiga, cara tanam yang baik. Keempat, penyuluhan yang baik. Dan kelima, ketersediaan air. “Tugas dan kewajiban kementerian PUPR adalah yang keli-ma yaitu dengan penyediaan air”, Lanjut Basuki.

Dalam bidang pertanian, ketersediaan air mer-upakan sesuatu yang krusial untuk dapat me-nentukan pertumbuhan dan produksi pertanian secara maksimal. Kedepannya, untuk mening-katkan produksi pangan maka kebutuhan akan air pun akan semakin meningkat. Ketersediaan air, pertumbuhan tanaman, produksi pangan, dan ketahanan pangan merupakan urutan mata rantai yang saling berhubungan erat.

Stabilnya persediaan air akan membuat pertum-buhan tanamannya baik, pertumbuhan tanaman yang baik akan meningkatkan produksi pangan semakin tinggi, dengan produksi pangan yang tinggi maka ketahanan pangan pun akan terwu-jud.


Majalah Air (Jan-Feb 2016)

Documents

Transcript of Majalah Air (Jan-Feb 2016)