INTRODUCING HUKUM ACARA PIDANA

Pembahasan

1. Peraturan MK Hapid2. Definisi3. Kedudukan Hapid4. Proses Hukum Acara

Pidana

Apa itu Hapid?

Bagaimana Kedudukan Hapid ?

Definisi Penyelidikan, dll

Definisi Penyidikan, dll

INTRODUCTIONHOW TO PASS THIS SUBJECT?

Kehadiran 10% Tugas 15%MID TERM TEST 35%FINAL TEST 40%

(10+15+15+11) Passing Grade: Min. 55.

ALTERNATIF: KUIS/PRESENTATIONToleransi keterlambatan: MAX 15 MIN.

Lecturing Program = SAP• Lecturing Program /SAP=

cek SAP• Tugas MingguanSyarat:- Dikumpulkan on time- Tulis tangan- Min 3 referensi- Kertas Folio- Fotokopi untuk bukti

DEFINISI: HAPID, SISTEM HUKUM, MODEL HUKUM

DEFINISI KUHAP: tidak memberikan defenisi, tapi

mendefenisikan ttg fungsi dsb sep penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, dll.

Definisi Wirjono Prodjodikoro: rangkaian peraturan2 yg memuat cara bgmn aparatur penegak hukum dlm sistem peradilan pidana bertindak guna mencapai tujuan negara dgn mengadakan hkm pidana. Dalam hkm pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dpt menjatuhkan pidana. (pengertian ini sempit, punishment oriented).

DEFINISI

Hk acara pidana diadakan utk menegakkan (i) keadilan, (ii) memberantas kejahatan dan (iii) mencegah sekaligus. Hk acara pidana harus beorientasi kesisteman, suatu sistem yang menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.

Pengertian hk acara pidana sebagai rangkaian penegakan hukum yang diarahkan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut kemudian disebut sistem peradilan pidana (“SPP”) pengertian yang lebih luas dari hk acara pidana ( vide, Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana, 2009:72-74).

Definition• Legal Model: different foundations of law

used in various nations. Dasar hukum yang berbeda2 digunakan oleh berbagai negara. Model = pola yang sama = lebih luas dari definisi “system”.

• Legal System: Sistem Hukum. an operating set of legal Institutions, procedures, and rules. Rangkaian proses terdiri dari institusi hukum, prosedur dan peraturan. Refleksi dari Tradisi hukum.

Sistem Peradilan Pidana:

Macam2 Sistem Hukum dan Model

• Common law and Civil Law = 2 sistem hukum yang utama digunakan oleh berbagai negara. (Cat: Civil law bisa berarti sistem hukum atau kasus perdata). • Crime-control model and due process model (juga terdapat Family Model)• Inquisitorial - accusatorial & Non-Adversary - Adversarial

Prinsip dan Konsep dalam KUHAP

Indonesia Criminal Procedure Code (KUHAP): • equality before the law; • presumption of innocence; • remedy and rehabilitation, • fair, impartial, impersonal and objective; legal assitance; • open trial; etc

Law System

Common Law System• Muncul di abad 12 di Inggris. • Digunakan oleh negara berbahasa

Inggris atau bekas jajahan Inggris. • Adversarial• Hakim sbg arbiterL Membaca

kasus, menginterpretasi hukum yang berlaku, termasuk yurisprudensi/Preseden yang dibuat berdasar kasus terdaulu. Judges made law.

• Aplikasi Hukum: Khusus – umum. Flexible & umumnya dapat diprediksi.

Civil Law System• Berasal dari Kerajaan Holy

Roma. • Digunakan di negara Eropa

Kontinental dan bekas jajahannya. • Inquisitorial• Hakim sbg Ahli: investigasi

kasus, aktif, dan mengaplikasikan hukum yang berlaku.

• Aplikasi hukum: Umum – Khusus (Kasus). Lbh mengutamakan dapat diprediksi daripada fleksibilitas.

Type of Legal SystemCommon Law System• Precedent:• The principle that previous case

with similar facts on an identical point of law will bind courts of equal or lower status.

• (Prinsip bahwa kasus terdahulu dengan fakta yang mirip dan hukum yang sama, mengikat pengadilan yang sama atau pengadilan di bawahnya).

Civil Law System• Pengadilan tidak menganut

preseden. Secara normatif putusan terdahulu baik dari tingkat yang sama ataupun di atasnya, tidak mengikat pengadilan yang sama atau dibawahnya. (kec. Bbrp negara tertentu).

• Indonesia: Dikenal adanya Yurisprudensi namun bersifat ad hoc. Pernyataan mengenai interpretasi atau masalah kebijakan untuk putusan dibuat oleh MA dalam bentuk Surat Edaran MA (Common law: practices notes).

Criminal Procedure System

Adversarial• Kebanyakan berlaku di negara

common law• Dua sisi: biasanya diwakili oleh

advokat yang pintar, yang melakukan argumen di depan persidangan.

• Hakim: tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atau memeriksa kasus scr langsung. Hanya bertanya kpd saksi jika terdapat keterangan yang perlu diklarifikasi.

• Plead bargain / jury system

Inquisitorial• Kebanyakan berlaku di negara

civil law system/ Eropa Continental .

• Jaksa memiliki kewenangan untuk membuktikan tuntutan/dakwaannya.

• Hakim: tdd panel, yang memiliki kewenangan u/ memeriksa kasus secara langsung dan menanyakan para pihak serta saksi2.

• No plead bargain / non jury system

LEGAL SYSTEM MODEL1. Crime-control model (CCM)2. Due process model (DPM)

Dasar pembedaan (Herbert L. Packer):“Apakah proses pemeriksaan perkara pidana terjadi dalam is a high-

speed (CCM) atau a low speed instrumen of social control (DPM),” “Apakah tujuan dari masing2 model, untuk memberantas kejahatan

(CCM) atau melindungi pihak terkait dari kewenangan negara (DPM).

DPM awalnya merupakan reaksi karena adanya keluhan terhadap CCM. Di Amerika kedua model sudah pernah diberlakukan. - Herbert L Parcker.

Model of Legal System

Crime Control Model• Affirmative Model: Keberadaan

Aparat Penegak Hukum (APH) dan kewenangan APH secara maksimal untuk keamanan publik.

• Tindakan Preventif dari tindak pidana adalah fungsi yg paling penting selama proses perkara pidana.

• Presumption of Guilty: pre-arrest, arrest, process verball, etc

• Cenderung jauh bersifat administrative & managerial.

• Tujuan: hasil dan efisiensi.

Due Process Model• Negative model

Pembatasan kewenangan Aparat penegak hukum lebih penting.

• Presumption of innocence: Miranda rules, plead bargain, etc.

• Lebih bersifat adversarial dan peradilan daripada administratif.

• Tujuan: Proses yang adil dan tidak memihak.

2. Ketentuan Hukum Acara Pidana

KetentuanHukum

Acara Pidana

UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

Perundang-Undangan Sektoral

Secara Khusus

Peraturan-PeraturanPelaksanaan Lainnya

UU “Para Penegak Hukum”• UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI

• UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI• UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman;

UU 2009:3 ttg MA RI; UU 2004:5 ttg Peradilan Umum

• UU yg mengatur wewenang PPNS

UU Substansial• UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM

• UU 2002:30 ttg KPK• UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor

• UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak• UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan• UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme

• UU 2004:31 ttg Perikanan

• Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

• Surat Keputusan Kapolri• Surat Keputusan Jaksa Agung

• Surat Keputusan Menteri Kehakiman• Peraturan Menteri Kehakiman

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Kejadian Hukum

Penyelidikan

Penyidikan

Pra Pen dan Penuntutan

(Pra Peradilan)Pemeriksaan persidangan

Putusan Upaya Hukum

Eksekusi

Pengawasan dan

Pengamatan

Proses Ajudikasi Perkara PidanaPembacaan

Surat Dakwaan

Keberatan/Eksepsi

Tanggapan Eksepsi

Putusan Sela

Pembuktian

Requisitoor/Tuntutan Hukum

Pledooi/Pembelaan

Replik - Duplik

Putus

an

3. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA

Penyidik/Penyelidik

Wewenang Wewenang Hakim

Tugas & Tanggung Jawab LP

Hakim Wasmat

Wewenang JPU

(1) Orang bebas

(2) Saksi (3) Tersangka (4) Terdakwa (5) Terpidana

BAP

Penyidik J-Peneliti

SD

Pra-Ajudikasi

ST Putusan

Hak Hak Hak

Ajudikasi

PeristiwaHukum Pidana

Pra-P

SPDPUpayaPaksa

SuratKeberatan

Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan

dengan jaminan uang atau jaminan orang

dengan konpensasi uang

Eksepsi Pledoi Remisi, Asimilasi & pelepasan

bersyarat

Praperadilan

UpayaPaksa

Pasca-Ajudikasi: terima atau upaya hukum, biasa &

luarbiasa

Bisa disidik?

Wewenang

Pembuktian

TUGAS MINGGU DEPAN

• Sejarah Hapid• Penyelidikan Penyidikan• Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan