KOMPARASI

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIAKEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIADengan Negara-negara Anggota ASEANDengan Negara-negara Anggota ASEAN

Thailand’s Thailand’s National National

Coastal and Marine Coastal and Marine PoliciesPolicies

Oleh Kepala Sekretariat Dewan Kelautan IndonesiaDr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM

Thirteenth Congress of the Republic

of the Philippines

DEWAN KELAUTAN INDONESIA

a) LUAS LAUT : ± 5,8 JUTA KM2,

b) PULAU : ± 17.480

c) GARIS PANTAI : ± 95.181 KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA);

d) POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI :

• Perikanan : US$ 31.935.651.400/th (PKSPL IPB,1977)

• Wilayah pesisir : US$ 56.000.000.000 (ADB 1997)

• Bioteknologi : US$ 40.000.000.000 (PKSPL-IPB, 1997)

• Wisata Bahari : US$ 2.000.000.000/ th(DEPBUDPAR, 2000)

• Minyak bumi : US$ 6.643.000.000/th (PIT-IAGI 1999)

• Transportasi laut : US$20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003)

JUMLAH KESELURUHAN : ± US$ 171.000.000.000 / THNAtau + 1.700 Triliun rupiah/tahun

POTENSI BIDANG KELAUTAN

Indonesia menjadi Negara Maritim yang Kuat, Maju dan Mandiri

Mengintegrasikan Kebijakan di Bidang Kelautan

VISI DAN MISI VISI DAN MISI DEWAN KELAUTAN INDONESIADEWAN KELAUTAN INDONESIA

VISI

MISI

DEWAN KELAUTAN INDONESIA

(KEPPRES NO. (KEPPRES NO. 2121 TH THNN 20072007))

DLM RANGKA IMPLEMENTASI HUKUM LAUT 1982 DIPERLUKAN LANGKAH2 PENANGANAN YG MENYELURUH & TERPADU UTK MENINGKATKAN PEMANFAATAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN LAUT & PENGELOLAAN WILAYAH LAUT NASIONAL SCR TERPADU,SERASI,EFEKTIF & EFISIEN

MEMBANGUN KELAUTAN PERLU LINTAS SEKTOR SCR TERPADU MAKA PERLU DIBENTUK DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN)

a. PENGKAJIAN & PEMBERIAN PERTIMBANGAN SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BID KELAUTAN KPD PRESIDEN;

b. KONSULTASI DGN LEMBAGA PEMERINTAH & NONPEMERINTAH SERTA WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA KETERPADUAN KEBIJAKAN & PENYELESAIAN MASALAH ;

c. PEMANTAUAN & EVALUASI THDP KEBIJAKAN, STRATEGI, & PEMBANGUNAN KELAUTAN;

d. HAL-HAL LAIN ATAS PERMINTAAN PRESIDEN;

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM DI BID KELAUTAN

LATAR BELAKANG

TUGAS

FUNGSI

KETUA : PRESIDEN RIKETUA HARIAN : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

MERANGKAP ANGGOTAANGGOTA : - MENDAGRI - MENLU RI - MENHAN RI - MENHUB RI - MEN.ESDM RI - MENKEU RI - MENDIKBUDRI - MENPAREKRAF RI - MENEG PPN /BAPPENAS RI - MENEG LH RI - MENEGRISTEK RI, dan - KAPOLRI

- KSAL, dan - TIM PAKAR,

- WAKIL PERGURUAN TINGGI SEKRETARIS : STAF AHLI MENTERI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER

DAYA LAUT M.K.P

KEANGGOTAANKEANGGOTAAN DEWAN KELAUTAN DEWAN KELAUTAN INDONESIAINDONESIA

Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan IndonesiaKelautan Indonesia

- WAKIL ASOSIASI, DAN LSM :• INSA• MPN• PELRA• GAHAWISRI• GAPPINDO• IPERINDO• GPASDP• IMS• HNSI• KPI• MAPPEL• PNTI• FMMI• FMPPPI

A. RAPAT-RAPAT DAN SIDANG, SEBAGAI PROBLEM SOLVER/CLEARING HOUSE

1. RAPAT KELOMPOK KERJA.2. RAPAT INSIDENTIL.3. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD).4. SIDANG ANGGOTA DEKIN.

B. PERUMUSAN KEBIJAKAN:1. KAJIAN DAN REKOMENDASI.2. KONSULTASI.3. MONEV.

C. SOSIALISASI1. WORLD OCEAN DAY.2. HARI NUSANTARA.3. PEMBENTUKAN DEKIN DI PROPINSI DAN KAB/KOTA.4. SOSIALISASI KEPADA AKADEMISI, BIROKRASI, BISNIS DAN MASYARAKAT

LAINNYA.5. SAIL INDONESIA

KEGIATAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA

Permasalahan yang Dihadapi

•Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia•Belum ada Undang-undang tentang Kelautan•Mindset yang cenderung ke darat (land

based)

Upaya yang Perlu Dilakukan

• Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia• Menghasilkan Undang-undang tentang

Kelautan• Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan

Kelautan (untuk mengubah mindset ke laut)• Perlu dibentuk DEKIN di daerah

KOTA KABPROVINSI

Komparasi

-Belum Ada Ocean Policy

-Sdh meratifikasi

UNCLOS 1982

Fokus sbg negara penghubung utama jalur perdagangan di Selat

Malaka

Pembentukan Maritime & Ocean Affair Center dibawah Kemenlu

Integrasi kebijakan dgn menyusun Promotion of Marine

& Coastal Resources Management Act

Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Ocean Culture Policy,

Ocean Governance Policy, Ocean Economic Policy,

Maritime Security Policy & Marine Environment Policy

PERUNTUKAN KOLOM LAUT PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, (Sutherland, 2001)2001)

PERUNTUKAN KOLOM LAUT PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, (Sutherland, 2008)2008)

PANCASILA

UUD 1945

ALUR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

UNCLOS 1982 (UU17/1985)

UU 17/ 2007RPJPN (2005-2025)

RPJP BIDANG KELAUTAN

Undang-Undang Terkait Kelautan di IndonesiaUndang-Undang Terkait Kelautan di Indonesia1. UUD Tahun 1945

2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957

3. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

4. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

6. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

7. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

8. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

9. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

10. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

11. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi

12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

15. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

1. UUD Tahun 1945

2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957

3. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

4. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

6. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

7. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

8. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

9. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

10. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

11. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi

12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

15. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

16. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

17. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

18. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

20. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

21. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

22. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

23. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

24. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)

25. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

26. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan

16. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

17. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

18. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

20. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

21. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

22. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

23. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

24. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)

25. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

26. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan

KEBIJAKAN KELAUTAN

INDONESIA SAAT INI

PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

YANG DIHARAPKAN

TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN

ANTAR SEKTOR DALAM

MENGELOLA, MEMANFAAT

KAN, MENJAGA

SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUT

AN

ISU-ISU

1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL

2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN

3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH BELUM SEPENUHNYA MENDASAR PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA KITA YANG BERBENTUK KEPULAUAN DAN BERADA DI TENGAH PERSIMPANGAN JALUR PENTING PERDAGANGAN DUNIA

4. PELUANG DAN POTENSI BIDANG KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG HARUS SEGERA DITUNTASKAN

6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA SEBAGAI “ORANG PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN DILUPAKAN

7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN, OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA, DSB.

8. BELUM ADANYA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

INSTRUMENTALINPUT

ENVIRONMENTALINPUT

TERWUJUDNYA INDONESIA

MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG

MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS

KEPENTINGAN NASIONAL

GEOGRAFI

IDEOLOGI

POLITIK

EKONOMI

SOSBUD

HANKAM

SKA

DEMOGRAFI

KONSEPSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

SUBYEK OBYEK METODE

•SUPRA STRUKTUR•INFRASTRUKTUR•SUBSTRUKTUR

•PEMERINTAH•LSM•ASOSIASI•SAR PRAS•PER UU-AN

•REGULASI•LEGISLASI•FASILITASI•SINERGI•KOORDINASI•SOSIALISASI•EDUKASI•EVALUASI

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

YANG DIHARAPKAN

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

SAAT INI

TERPADUNYA KEBIJAKAN

KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM

MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA

MEMELIHARA LAUT SECARA

BERKELANJUTAN

TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI

NEGARA KEPULAUAN YANG

MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS

KEPENTINGAN NASIONAL

INSTRUMENTAL INPUT

PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS)PERATURAN PER UU-ANLANDASAN TEORI

ENVIRONMENTAL INPUT

BANGLISTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL)

PELUANG DAN KENDALA

FEEDBACK

POLA PIKIR

PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL

Melalui:1. PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI2. PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAUT3. PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN4. PENGUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT5. PENGUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT

“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”

TUJUAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA(berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007)

KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang

Bertanggungjawab Periode Waktu

Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy)

1. Memperbaiki iklim investasi usaha di bidang kelautan agar menjadi lebih kondusif dan efisien

(Sebagai Contoh)

a) Menyederhanakan/ menyempurnakan peraturan yang menyangkut perizinan usaha bidang kelautan

Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda

Jangka Pendek

b) Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal usaha bidang kelautan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas

Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda

Jangka Pendek

c) Memberikan insentif perpajakan

Kemenkeu Jangka Pendek

d) Memberikan jaminan keamanan dan aset usaha, serta perlindungan HAM.

POLRI, TNI AL, Kemenkumham, Pemda

Jangka Pendek

e) Memperbaiki sistem distribusi logistik yang efisien dan terpadu

Kemendag, Kemenhub, dan Pemda

Jangka Menengah

KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang

Bertanggungjawab Periode Waktu

Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy)

1. Mempercepat terbentuknya Undang-undang yang mengatur bidang kelautan secara komprehensif dan terpadu

(Sebagai Contoh)

a) Mempercepat finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan

DEKIN Jangka Pendek

b) Mempercepat penyampaian dan pembahasan RUU Kelautan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pemerintah Pusat dan DPR

Jangka Pendek

2. Membentuk sistem kelembagaan pemerintahan di laut yang komprehensif, terintegrasi dan berwenang untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi implementasi program-program pembangunan kelautan nasional secara keseluruhan

a) Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi DEKIN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Kelautan (National Ocean Office dan Steering Committee)

Presiden dan DEKIN

Jangka Pendek

b) Menata Tata Pemerintahan Kelautan antar strata (Pusat dan Daerah)

Kemendagri dan DEKIN

Jangka Menengah

3. Membangun sistem tata kelola kelautan Indonesia yang adil, transparan, dan bertanggungjawab, serta berbasiskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekosistem

a) Membangun sistem tata pemerintahan di bidang kelautan yang efisien, komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemendagri, Kemenegpan, DEKIN, dan Pemda

Jangka Menengah

b) Menyusun rencana induk pengelolaan darat, pesisir, dan laut dalam kesatuan Tata Ruang Nasional

BAPPENAS dan BAPPEDA

Jangka Menengah

KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang

Bertanggungjawab

Periode Waktu

Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy)

1) Membentuk Indonesian Coast Guard yang kuat

(Sebagai Contoh)

a) Mempercepat terbentuknya Indonesian Coast Guard yang memiliki kewenangan multi-fungsi dalam maritime law enforcement, search and rescue at sea, environment protection, shipping safety, fishery protection, dan custom and immigration.

TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Basarnas, dan Kemenegpan

Jangka Pendek

b) Menyusun sistem manajemen operasi Indonesian Coast Guard yang efektif dan efisien

TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, dan Basarnas

Jangka Pendek

2) Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan (hankam) di laut

a) Memperkuat dan memodernisasi sistem ALUTSISTA di laut

Kemenhan, TNI AL, dan POLRI

Jangka Panjang

b) Membangun Pangkalan Utama dan Pangkalan Aju untuk skuadron pesawat intai maritim jarak sedang

Kemenhan dan TNI AL

Jangka Panjang

KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang

Bertanggungjawab

Periode Waktu

Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy)

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan melalui pendidikan dan pelatihan

(Sebagai Contoh)

a) Meningkatkan fasilitas dan kapabilitas sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di bidang kelautan

Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.

Jangka Panjang

b) Menyusun dan menyempurna-kan kurikulum baku di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi bidang kelautan sesuai standar kompetensi internasional

Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.

Jangka Pendek

c) Mengembangkan program beasiswa khusus di bidang kelautan

Kemendikbud Jangka Panjang

d) Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas SDM kelautan melalui program training profesional berstandar dan bersertifikat

Kemenakertrans, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.

Jangka Menengah

2) Mengembangkan riset kelautan nasional

a) Menyusun rencana induk riset kelautan nasional dan mengintegrasikannya dengan kegiatan industri kelautan nasional

Kemenegristek, Kemendikbud, LIPI, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Pengusaha Kelautan Nasional

Jangka Pendek

KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang

Bertanggungjawab

Periode Waktu

Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy)

1) Mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan prinsip "coastal zone integrated" dan ramah lingkungan

(Sebagai Contoh)

a) Menyusun konsep pengelolaan yang terintegrasi dan sinergis antara usaha pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan kelestarian lingkungannya

BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin

Jangka Menengah

b) Menyusun panduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terpadu dan harmoni dengan lingkungan laut

BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin

Jangka Pendek

2) Meningkatkan dan memperkuat kawasan lindung laut sebagai daerah pengendali populasi hayati dan berperan pula sebagai sumber pangan

a) Mengembangkan dan mempertahankan kawasan lindung/konservasi laut nasional hingga mencapai luasan yang optimal.

KLH dan KKP Jangka Panjang

b) Mengoptimalkan peran kawasan lindung laut sebagai penyedia sumber pangan tidak langsung

KKP, LIPI, dan Perguruan Tinggi

Jangka Panjang

3) Menjadikan laut bersih dan menjadi sumber kehidupan bangsa masa kini dan masa depan

a) Mengintegrasikan kegiatan di laut secara vertikal (dari hulu ke hilir) dan horisontal (antar wilayah)

BAPPENAS dan BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin

Jangka Pendek

TERIMA KASIHTERIMA KASIH