KOMINFO MenujuPemerintahanBerbasis ... fileE-Government Development Index 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 UK...
Transcript of KOMINFO MenujuPemerintahanBerbasis ... fileE-Government Development Index 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 UK...
Menuju Pemerintahan BerbasisElektronik dengan Aplikasi dan
Infrastruktur Berbagi Pakai
DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA
Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan
Direktorat e-Government
Kementerian Kominfo
KOMINFO
E-Government Development Index
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
UK Australia SouthKorea
Singapore Malaysia Indonesia
Rata-rata
dunia
(0.4922)
Menurun dari peringkat 97 di tahun 2012 ke 116 di tahun 2016
Sumber: Data UN 2016
1. Penyediaan layanan online2. Konektivitas jaringan3. Kapasitas SDM
Nilai PeGI Tahun 2013
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Kebijakan Kelembagaan Infrastuktur Aplikasi Perencanaan
Kem LPNK Prop Kab/Kota
Belanja TIK Meningkat
Total Belanja (2014 – 2016)(Pusat + Daerah)
12,7 T
Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)
(DALAM TRILIUN RUPIAH)
1.2 1.21.9
2.7 2.7
2.7
0
1
2
3
4
5
2014 2015 2016
K/L Pusat Daerah
Rp 4T Rp 4T
Rp 4,7T
Masing-masing K/L/D
membangun infrastruktur
dan aplikasi TIK
secara sendiri-sendiri
(silo)
Why?
Tata Kelola TI
GovernmentCIO
PMO
ManajemenPerubahan
ManajemenData
Tata KelolaAplikasi &
Infrastruktur
RestrukturisasiKebijakan &
Proses Bisnis
Tata Kelola Aplikasi dan Infrastrukturuntuk menganalisa kebutuhan aplikasidan infrastruktur serta mengatur tatakelolanya.
Manajemen Perubahanyang konsisten danberkesinambungan
Program Management Office yang kuat
Restrukturisasii Kebijakan danProses Bisnis untuk menghindaritumpang tindih kebijakan danperampingan proses bisnis
Manajemen Data untuk menganalisa kebutuhan data &berkoordinasi dengan pemilik data di
K/L/D untuk menyusun tata kelola data
Rancangan Perpres SPBE
Pasal 20: Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari: a. aplikasi umum; dan b. aplikasi
khusus.
• Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
• Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh suatu
Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah lain
Perubahan gaya hidup
Fixed Solution menjadi Mobile Solution
Komunikasi VOICE (Telepon, SMS) menjadikomunikasi DATA (e-mail, VoIP, Video Call, dll)
Pemanfaatan Komunikasi berbasis Internet pada banyak bidang (Bisnis, Pemerintahan, Sekolah, dll)
Media Global (Koran Internet, TV Internet, Radio Internet, Jejaring Sosial, dll)
Modernisasi Teknologi
Digitalisasi
Konvergensi
Broadband
Broadcast
Konten
Didukung oleh pesatnyateknologi:- Sistem digital- Coding & kompresi- Transmisi berbasis IP- Modulasi digital
Dimungkinkan dilakukan layanan aplikasi “Quadruple Play” (Voice; Data; Audio/Video dan Mobile) melalui beberapa media yang berbeda.
Mobilitas yang cukup tinggi
Wilayah kerja relatif luas
Seringkali tidak mengenal jam kerja
Kesempatan bertatap muka denganjajaran, relatif tidak mudah
Surat/disposisi relatif sering hadir di saat kita tidak sedang di meja kerja
Realita Birokrat
Kebijakan TIK Berbagi Pakai
PP 18/2016 ttg. Perangkat Daerah Pasal 120:
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat
Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi
yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan
Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur
dan aplikasi secara berbagi pakai.
(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
Kebijakan dan Regulasi siMaya
•UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
•PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Transaksi Elektronik
•SE Menpan No .05 Tahun 2013 tentang Aplikasi Tata
Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada instansi
Pemerintah
•Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Sistem
Elektronik Perkantoran sedang disusun.
Update dari Kabinet Kerja…
Arahan Mensesneg kepada para Sekjen dan Sestama pada rapattanggal 30 Oktober 2014 tentang Gambaran Pemerintahan Baru:
1. Dalam waktu 1 tahun ke depan akan dikembangkan sistem paperless
untuk membuat e-process yaitu paling lama 2 jam surat bisa sampai
ke tujuan dan paling lambat 14 jam harus sudah didisposisi.
2. Semua pejabat harus menggunakan email go.id, tidak boleh lagi
menggunakan Yahoo, Gmail dan sebagainya.
3. Executive dashboard selalu ada dalam gadget Presiden, sehingga
kalau ada daya serap yang rendah akan langsung dimonitor oleh
Presiden. Di samping itu juga sudah dibuat e-blus (blusukan), yang
langsung dimonitor oleh relawan dan dilaporkan kepada Presiden
atas kinerja yang dijanjikan apakah sudah dilaksanakan.
Capaian Pengguna Tahun 2017
Jumlah pengguna baru 15.950Jumlah instansi baru 145
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des
Skenario Kerja
Internet
Eselon 1 & 2
Eselon 3
Eselon 4Staf
Airport
Makan siang
Rapat di kantor lainRuang kerja
Surat datang
TU
Arsip
siMAYA/email
Ramah lingkungan
Hemat waktu, sumber daya, tenaga, biaya
Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas
Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas
Mendukung kinerja
Manfaat siMAYA dalam Pemerintahan
siMAYA Mobile: Android
∗ Tersedia untuk
smartphone dan tablet
∗ Untuk menggunakan:
∗ Unduh
∗ Install ; dan
∗ Sinkronisasi data
∗ Fitur: notifikasi
General Design siMaya Next Generation
BKN siMAYA
NPWP eKTP
Go
vtS
erv
ice
Bu
s
-Verifikasi user- Biodata
- User account- Profile
Citizent Tracking SystemMelalui Inter-relasi identitas
Update data PNS
NIP
NIKNPWP
ANRI
KodeSurat
Existing/OnlineDirencanakan
Keterangan :
Regulasi dan SOP
∗ Peraturan tentang pemanfaatan siMAYA
∗ SOP disusun dengan rinci dan sistematis
∗ Diberikan batas waktu antara masa sosialisasi, masapercobaan, dan saat mulai berlaku
∗ Dilakukan evaluasi berkala mengukur capaian
Infrastruktur
∗ Tata Usaha
∗ PC/laptop/smartphone/tablet
∗ Pemindai (scanner)
∗ Internet
∗ Pimpinan dan Pengguna Biasa
∗ PC/laptop/smartphone/tablet
∗ Internet
Akses Internet
∗ Kuantitas akses
∗ Bandwidth: Mega bit per second (Mbps)
∗ Perbandingan downlink dan uplink
∗ Kualitas akses
∗ Delay
∗ RTO
∗ Operasional
∗ Bandwidth manager
∗ pemantauan
SDM
∗ Tata Usaha : cepat dalam menginput surat masukmanual ke siMAYA
∗ Pimpinan : cepat dalam memberikan disposisi melaluisiMAYA
∗ Bimbingan Teknis :
∗ Untuk Admin dan TU
∗ Untuk Pengguna Biasa dan Pimpinan
∗ Layanan troubleshooting (Helpdesk) baik di Kementerian maupun di instansi pengguna
Keamanan informasi dapat dijamin dengan implementasi
tanda tangan digital yang dikembangkan oleh
Kementerian Kominfo dalam Sistem Verifikasi Identitas
Online Nasional (SiVION)
Keamanan Informasi
Terima [email protected]