KETAATAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA Dl BANDUNGTERHADAP PERATURAN-PERATURAN KEWARGANEGARAAN

Sri Poedjiastoeti*, Nurul Chotidjah", dan Arinto Nurcahyono*

#Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstract

Generally, the existence of Indonesian citizen of Chinese descent often become the objectives and consideredas casual factor for raising any problems in Indonesia. However, some of them has rendered to Indonesia manyservices.

The method of this research is yuridis normative and sociological. This research to exmine and to analyze ofIndonesian citizen of Chinese descent loyalty from literature and secondary data.

Indon to esian citizen of Chinese descent in Bandung is obey to citizenship rules. It can de seen from theirawareness make residency card, birth sertificate and to register their marriage.

Key word: Citizen, loyalty.

1.PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menggalang persatuan bangsaIndonesia, dibutuhkan adanya saling pengertian darisemua Warga Negara Indonesia. Saling pengertian inisangat penting sekali artinya bagi kehidupan berbangsadan bernegara, mengingat di Indonesia memilikiberbagai aneka ragam suku bangsa dan kebudayaan.

. Disamping penduduk Indonesia asli juga terdapatpenduduk keturunan asing. Jumlah pendudukketurunan asing yang terbanyak adalah pendudukketurunan Cina atau biasa disebut sebagai minoritasCina. Pada umumnya secara kuantitatif pendudukketurunan asing tersebut merupakan minoritas dalamkemajemukan masyarakat Indonesia.

Sebagai penduduk minoritas mereka lebih banyakberada di Pulau Jawa dan Madura khususnya diperkotaan. Mengapa mereka mayoritas hidup diperkotaan daripada di pedesaan? Hal itu disebabkanmereka lebih banyak memegang sektor perekonomiankhususnya dagang, industri, dan keuangan atauperbankan yang semuanya hampir terdapat diperkotaan.

Selain bidang ekonomi, Warga Negara Indonesiaketurunan Cina banyak yang berprestasi di bidang olahraga khususnya bulutangkis. Diantaranya Susi Susanti,Ivana Lie, Hendrawan, dan Iain-Iain yang merupakan

atlit bulutangkis yang berasal dari Jawa Barat. Merekamerupakan atlit-atlit yang telah mengharumkan namaBangsa Indonesia, bahkan mereka meraih medali emasdalam berbagai kejuaraan dalam tingkat internasional.Hal itu menunjukkan bahwa mereka menunjukkankesetiaan terhadap Bangsa Indonesia.

Penduduk keturunan Cina tersebut dalam hidupbermasyarakat tidak jarang dijadikan sasaran dandianggap penyebab berbagai masalah yang timbuldimana hal itu dikarenakan adanya perasaan anti Cina.Sebagaimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi diIndonesia khususnya di kota-kota besar seperti diJakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Solo, dan kota-kota lainnya.

Benih-benih perasaan anti Cina timbul sebagaiakibat adanya penggolongan penduduk Indonesia olehPemerintah Kolonial Belanda. Pada masa penjajahanBelanda penduduk Indonesia yang pada waktu itudisebut sebagai Hindia Belanda berdasarkan IndischeStaatsregeling tahun 1927 Pasal 163 ayat (1) dibagimenjadi tiga golongan yaitu : (1) Golongan Eropa, (2)Golongan Timur Asing, dan (3) Golongan Bumi Putera.Penduduk keturunan Cina termasuk dalam GolonganTimur Asing.

Penggolongan tersebut membawa konsekuensiyang luas bagi penduduk asli yang merasadiperlakukan tidak adil dan sangat diskriminatif sertamemiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan

40 33"tlX0 S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:40 - 48

dengan penduduk asing keturunan asing. Sedangkanbagi penduduk keturunan asing merasa bahwa dirinyamemiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Selain itu penduduk keturunan Cina dibentuk olehperkembangan sejarah sejak dahulu sampai sekarang.Mereka memegang peranan penting dalam bidangekonomi, industri, usaha-usaha keuangan, danperbankan. Sampai saat ini penduduk keturunan Cinadapat dikatakan mendominasi kehidupan ekonomi diIndonesia. Sebagai golongan yang mendominasibidang perekonomian kehidupan mereka lebih baikdibandingkan dengan penduduk asli bahkanperbedaannya sangat mencolok.

Perasaan anti Cina atau sentimen rasial terhadapketurunan Cina di Bandung sebetulnya tidak begituterlihat dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat dariberbagai kerusuhan yang sifatnya rasial khususnyaterhadap keturunan Cina di berbagai kota besar diIndonesia, hanya di Kota Bandung kerusuhan sepertiitu tidak terjadi. Bahkan dalam masyarakat Bandungdikatakan tidak ada permasalahan yang signifikanterhadap penduduk keturunan Cina.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masalah yangdirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketaatan Warga Negara Indonesiaketurunan Cina di Bandung terhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan?

2. Apa yang mempengaruhi Warga Negara Indonesia@ keturunan Cina di Bandung taat terhadap

peraturan-peraturan kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh pengetahuan khususnya:

1. Untuk mengetahui ketaatan Warga NegaraIndonesia keturunan Cina di Bandung terhadapperaturan-peraturan kewarganegaraan.

2. Untuk mengetahui alasan yang mempengaruhiWarga Negara Indonesia keturunan Cina taatterhadap peraturan-peraturan kewarganegaraan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikanmanfaat:

1. Secara teori, penelitian ini dapat menambahwawasan dan pengetahuan bagi penelitikhususnya dan umumnya untuk mengembangkanilmu hukum khususnya hukum kewarganegaraan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikanmasukan bagi pemerintah Indonesia dalampengaturan masalah kewarganegaraan WargaNegara Indonesia keturunan Cina.

2. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT CINA DlINDONESIA

2.1 Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan,Dan Hukum Kewarganegaraan

Obyek kajian Hukum Tata Negara disampingmembahas mengenai organisasi dan tata kerja alat-alatperlengkapan negara, hubungan antar alatperlengkapan negara, juga mempelajari hubunganantar alat perlengkapan negara dengan warga negara.Obyek Hukum Tata Negara tersebut dilandasi olehkenyataan bahwa proses terbentuknya negara, tidakmungkin meninggalkan salah satu unsur utamanyayaitu warga negara (rakyat). Bahkan menurut beberapateori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negaraada demi warga negaranya. Terutama jika mengacupada paham demokrasi, bahwa eksistensi negaraadalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berkaitan dengan hubungan antara rakyat (warganegara) dengan negara, RG Kartasapoetramengemukakan :1

Rakyat merupakan salah satu unsur bagiterbentuknya suatu negara, disamping unsurwilayah dan unsur pemerintah. Suatu negara tidakakan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupunmempunyai wilayah tertentu dan pemerintahanyang berdaulat, demikian pula kalau rakyatnya adayang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapitidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulatke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelastidak bakal ada."

Pendapat tersebut menegaskan bahwa perananwarga negara (rakyat) sangat berperan dalampembentukan negara. Negara tidak akan terbentuk bilasalah satu unsur tidak terpenuhi. Oleh karena itulah

1 Dikutip dalam Hestu Cipto Handoyo, HukumTata Negara,Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia (MemahamiProses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia),Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, him.236.

Ketaatan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Di Bandung Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan(Sri Poedjiastoeii, Nurul Chotidjah, dan Arinto Nurcahyono)

41

dalam kehidupan ketatanegaraan keberadaan warganegara menduduki posisi sentral bahkan dapatdikatakan sangat menentukan.

Mengenai pentingnya unsur warga negara didalam suatu negara Jimly Asshiddiqie mengatakan jugabahwa:

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuahnegara adalah adanya unsur warga negara yangdiatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehinggawarga negara yang bersangkutan dapat dibedakandari warga negara lain."2

Pengertian mengenai warga negara dalamkeseharian sering disamakan dengan penduduk. Dalamhal ini, RG Karta Sapoetra mengemukakan sebagaiberikut :3

1. Yang dimaksud dengan rakyat suatu negaraViaruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itubenar-benar tunduk pada UUD negara yangberlaku, mengakui kekuasaan negara tersebut, danmengakui wilayah negara tadi sebagai tanah airnyayang hanya satu-satunya.

2. Penduduk adalah semua orang yang ada ataupunbertempat tinggal dalam wilayah negara denganketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturannegara, sehingga mereka dapat melakukankegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya diwilayah negara yang bersangkutan. Dengandemikian bukan penduduk yaitu mereka yangberada di wilayah suatu negara hanya untuksementara waktu, jelasnya mereka tidak bermaksudbertempat tinggal di wilayah negara yangbersangkutan.

Dari batasan tersebut, pengertian warga negaradan penduduk tidak sama. Penduduk mempunyaimakna yang luas, yaitu meliputi warga negara danbukan warga negara. Yang terpenting adalah faktortempat tinggal yang dapat menentukan apakahseseorang dapat dikatakan warga negara atau bukanwarga negara.

Kansil memberikan pengertian penduduk danbukan penduduk sebagai berikut :4

2 Jimly Asshiddiqie, Kewarganegaraan Republik Indonesia,yang diambil dariHttp://www.theceli,com/dokumen/jurnal/iimlv/i005.shtml

3 Hestu Cipto, Ibid., him 237.4 C.S.T. Kansil, Hukum Kewarganegaraan Republik

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, him. 10.

1. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhisyarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan olehperaturan negara yang bersangkutandiperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok(domisili) dalam wilayah negara itu.

2. Bukan penduduk ialah mereka yang berada diwilayah suatu negara untuk sementara waktu danyang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayahnegara tersebut.

Jadi penduduk dapat di bagi atas:1. Penduduk warga negara yang disebut dengan

warga negara; dan

2. Penduduk bukan warga negara yang disebutdengan orang asing.

Tiap-tiap negara biasanya mengatur tentang s/apayang jadi warga negaranya atau bukan warganegaranya di dalam sebuah Undang-UndangKewarganegaraan. Di Indonesia mengenaikewarganegaraan di atur dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Kewarganegaraan).

Pengertian kewarganegaraan dalam PenjelasanUmum Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu"Kewarganegaraan adalah segala jenis hubunganantara seseorang dan negara yang mengakibatkanadanya kewajiban negara itu untuk melindungi orangyang bersangkutan". Dengan demikian, hukumkewarganegaraan merupakan hukum yang mengaturtentang hubungan-hubungan tersebut.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasarbagi suatu negara untuk menentukan siapakah yangmenjadi warga negaranya. Setiap negara diberikankebebasan untuk menentukan kriteria warganegaranya.5

Asas kewarganegaraan yang pertama kalidipergunakan sebagai dasar dalam menentukantermasuk tidaknya seseorang dalam golongan warganegara dari sesuatu negara ialah:

1. Asas Keturunan {lus Sanguinis), berartikewarganegaraan seseorang ditentukan olehketurunannya atau orang tuanya.

2. Asas Tempat Kelahiran (/us Soli), berartimenetapkan kewarganegaraan seseorang menurutdaerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Negara yang menganut lus Soli menganggapseseorang yang dilahirkan di negaranya adalah

Koerniatmanto Soetoprawiro, Op.cit, him. 9.

42 DE-"tlX0 S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:40 - 48

otomatis dianggap warga negaranya, meskipun keduaorang tuanya bukan warga negara tersebut. Negarayang menganut asas tersebut yaitu Amerika Serikatdan kebanyakan negara di Eropa.

Menentukan kewarganegaraan juga ditentukandengan stelsel kewarganegaraan selain dari asas-asasdi atas. Stelsel-stelsel tersebut adalah:

1. Stelsel aktif adalah seseorang dapat memperolehatau kehilangan status kewarganegaraan suatunegara secara aktif berusaha untuk memperolehatau melepaskannya.

2. Stelsel pasif adalah seseorang dapat memperolehatau melepaskan kewarganegaraan suatu negaradengan sendirinya dianggap menjadi warga negaratanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

Kedua stelsel di atas sangat berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih sesuatukewarganegaraan (dalam stelsel aktif);

2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak sesuatukewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Stelsel aktif dan stelsel pasif selain untukseseorang memperoleh kewarganegaraan juga untukmengetahui hilangnya status kewarganegaraan darinegara tertentu.

Disamping dari sudut kelahiran, hukumkewarganegaraan juga mengenal dua asaskewarganegaraan yang berkaitan dengan masalahperkawinan, yaitu:

1. Asas kesatuan hukum yaitu perkawinan campuranyang menyebabkan berubahnya statuskewarganegaraan seseorang.

2. Asas persamaan derajat yaitu perkawinancampuran yang tidak menyebabkan berubahnyastatus kewarganegaraan seseorang.

Asas-asas kewarganegaraan baik dari sudutkelahiran dan dari sudut perkawinan dapatmenimbulkan status bipatride (dwi kewarganegaraan)dan status apatride (tidak ada kewarganegaraan).

Untuk memperoleh kewarganegaraan Rl dalamPenjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu :

a. Karena kelahiran;

b. Karena pengangkatan;

c. Karena dikabulkannya permohonan;

e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan;

f. Karena turut ayah/ibunya;

g. Karena pernyataan.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa proseskewarganegaraan dapat diperoleh melalui tiga cara,yaitu :6

1) Kewarganegaraan karena kelahiran {citizenship bybirth);

2) Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan{citizenship by naturalization); dan

3) Kewarganegaraan melaui registrasi biasa{citizenship by registration).

Menurut Jimly "ketiga cara ini seyogyanya dapatsama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturanmengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukumIndonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertianmengenai cara memperoleh status kewarganegaraanitu hanya dengan cara pertama dan kedua sajasebagaimana lazim dipahami selama ini."

Pendapat tersebut merupakan "terobosan" barudalam proses kewarganegaraan. Hal ini dikemukakankarena pada zaman sekarang ini banyak warga negaraIndonesia yang bepergian ke luar negeri baik karenamelanjutkan pendidikan, dinas, dan Iain-Iain, sehinggadapat saja mereka melahirkan anak-anaknya di negaralain.

2.2 Konsekuensi Yuridis Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan memberikan konsekuensiyuridis bagi keberadaannya di dalam suatu organisasikekuasaan yang disebut negara. Konsekuensi yuridistersebut meliputi bidang Hukum Perdata Internasional,Hukum Kekeluargaan {Familie Recht) dan HukumPublik. Konsekuensi-konsekuensi tersebut adalahsebagai berikut :7

1. Bidang Hukum Perdata Internasional dikenaladanya asas nationaliteit principles yang intinyamenyatakan bahwa status hukum seorang warganegara dalam hal hak dan kewajiban melekat dimanapun ia berada. Hal ini berarti bila ditinjau dariaspek hukum perdata internasional, keberadaanhukum nasional dari suatu negara akan tetapmempengaruhi sikap dan tindakan seorang warganegara, walaupun berada di luar wilayah yurisdiksinegara yang bersangkutan.

d. Karena pewarganegaraan;d Karena pewarqaneqaraarv 6 Jimly Asshiddiqie, loc.cit.7 Hestu Cipto, Op.cit, Him. 241-242.

Ketaatan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Di Bandung Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan(Sri Poedjiastoeti, Nurul Chotidjah, dan Arinto Nurcahyono)

43

2. Di bidang hukum kekeluargaan, statukewarganegaraan seseorang akan membawimplikasi adanya kepastian hukum mengenai hadan kewajiban yang berkaitan dengan masalarmasalah hubungan antara anak dan orang tupewarisan, perwalian, ataupun pengampuan.

3. Di bidang hukum publik menunjukkan bahwa statukewarganegaraan seseorang merupakakeanggotaan mereka dalam suatu negara. Olelsebab itu negara berkewajiban untuk melinduncHAM dan KAM (Hak Asasi Manusia dan KewajibaiAsasi Manusia) warga negaranya. Dalam dimenshukum publik, maka status kewarganegaraaiseseorang akan menimbulkan konsekuensi bahw;setiap orang sebagai warga negara harus tunduldan patuh terhadap hukum-hukum negara sebagamanifestasi kehendak bersama dalam ikatarkontrak sosial.

2.3 Peraturan-peraturan Dalam Kewarganegaraan

Peraturan-peraturan dalam kewarganegaraarselain mengatur tentang status kewarganegaraarseseorang juga terdapat aturan-aturan yang lain,diantaranya : pengangkatan anak, warga negarandonesia keturunan asing, pewarganegaraan, dan;atatan sipil. Berkaitan dengan penelitian ini akanJititikberatkan pada aturan-aturan mengenai WargaNegara Indonesia Keturunan khususnya keturunanDina.

Keputusan Presiden Rl No. 240 Tahun 1967entang Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut/Varga Negara Indonesia Keturunan Asingnenyatakan dalam :

5asal 1 : Warga negara Indonesia keturunan asingadalah sama kedudukannya di dalamhukum pemerintahan dengan BangsaIndonesia.

'asal 2 : Warga negara Indonesia keturunan asingadalah Bangsa Indonesia yang tidakberbeda dalam hak dan kewajiban denganBangsa Indonesia lainnya.

Keputusan Presiden tersebut mengatur bahwararga negara Indonesia keturunan asing dan wargaegara Indonesia bukan keturunan berkedudukan yangama artinya hak dan kewajiban sebagai warga negaraidonesia tidak ada perbedaan.

Warga Negara Indonesia keturunan asing dalamshidupan sehari-hari diharuskan untuk mempunyaiurat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

(SBKRI) berbeda dengan warga negara yang bukaketurunan asing. Mengenai SBKRI dalam konsideranKeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoM.01.HL.04.02 Tahun 1983 tentang Surat (PernyataarKeterangan Kewarganegaraan Berdasarkan PerjanjiaiDwi Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian SBKRiantara lain dinyatakan:

a. Pada hakikatnya setiap warga negara Rl tidaldiwajibkan memiliki SBKRI, kecuali dibutuhkan ata;dasar permohonan yang bersangkutan.

b. SBKRI temyata merupakan alat bukti langsuntyang dirasakan sangat penting dan sangadiperlukan oleh masyarakat, khususnya warg?negara Rl keturunan asing.

Dilanjutkan dalam poin 3 Surat Edaran MenterKehakiman Rl No. : C.HL.03.10-1 Tanggal 7 Juli 198cTentang Pelaksanaan Keputusan Menteri KehakimarRl No. : M.01.HL04.02 Tahun 1983, menyatakarbahwa "Surat Bukti Kewarganegaraan Republil*Indonesia (SBKRI) dapat juga diberikan kepada orang-orang keturunan asing yang berdasarkan Pasal 1Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 sudah menjadiiA/arga Negara Republik Indonesia akan tetapi saat ini!idak memiliki bukti kewarganegaraan."

Orang-orang yang dapat memiliki SBKRI harusnemenuhi syarat-syarat sebagai berikut :8

I. Dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dibuktikandengan Petikan Akte Kelahiran, Kartu TandaPenduduk, dan Kartu Keluarga.

I Sehari-hari hidup sebagai warga masyarakatIndonesia dan dapat berbahasa Indonesia.

S. Tidak pernah menolak/ditolakkan/ikut dalampenolakan Kebangsaan Indonesia pada masaopsi/repudiasi antara tanggal 27 Desember 1949sampai tanggal 27 Desember 1951.

. Tidak terdapat petunjuk-petunjuk bahwa yangbersangkutan adalah orang asing.

Persyaratan-persyaratan di atas untuk orang-orangang lahir sebelum tanggal 27 Desember 1949.iedangkan untuk orang-orang yang lahir pada tanggal7 Desember 1949 dan sesudahnya, persyaratan no. 3i atas dihilangkan dan diganti dengan syarat-syaratebagai berikut:

8 Surat Edaran Menteri Kehakiman Rl No. : C.HL.03.10-1

Tanggal 7 Juli 1983 Tentang Pelaksanaan KeputusanMenteri Kehakiman Rl No.: M.01.HL04.02 Tahun 1983.

44 ^StllO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005 :40 - 48

1. Petikan Akte Perkawinan orang tuanya apabilapemohon adalah anak sah.

2. Petikan Akte Kelahiran Ayah (bagi anak sah ataudiakui oleh ayahnya secara sah) atau Petikan AkteKelahiran ibunya (bagi anak di luar perkawinan).

2.4 Latar Belakang Cina di Indonesia

Catatan sejarah tidak dapat memastikan kapanpersisnya orang Cina datang ke Indonesia. Bukti-buktiarkeologis dan antropologis, seperti benda-bendatertentu yang berhubungan dengan kebudayaan Cinamemang menunjukkan bahwa mereka telah datang diIndonesia.

Diperkirakan orang Cina yang pertama kali datangke Indonesia adalah seorang pendeta agama Budhayaitu Fa Hien. la singgah di pulau Jawa pada Tahun413 dan pada waktu ia singgah mengatakan bahwatidak ada seorang Cina yang tinggal di pulau Jawa.Daerah yang pertama kali didatangi adalah Palembang,yang pada masa itu merupakan pusat perdagangankerajaan Sriwijaya. Kemudian para imigran atauperantau dan Cina tersebut menyebar ke pulau Jawayang kebanyakan dikemudian hari mereka menetap didaerah pelabuhan pantai utara pulau Jawa.

. Pada umumnya para imigran Cina ini adalah laki-laki. Keadaan ini berlangsung sampai Perang DuniaPertama. Kemudian diantara mereka banyak yangmenikah dengan perempuan asli Indonesia. SetelahPerang Dunia Pertama para imigran banyak yangdatang dan mereka membawa serta isteri dankejuarganya.

2.5 Struktur Masyarakat Cina di Indonesia

2.5.1 Sistem Pola Kekeluargaan

Sejak dulu orang-orang Cina di negeri leluhurnyatelah hidup secara teratur. Mereka hidup dalam suatuperkampungan dan mencukupi kebutuhannya sendiri.Perkampungan-perkampungan tersebut kemudianmenjadi dasar pengelompokan sistem kekeluargaanpatrilineal. Tiap kelompok atau komune terdiri darikeluarga berdasarkan garis keturunan ayah.

Dalam keluarga yang memegang peranan pentingadalah ayah dan anak laki-laki. Setelah ayah meninggalmaka semua keluarga dibawah bimbingan anak laki-laki tertua. Anak sulung laki-laki ini akan menerimawarisan orang tuanya paling banyak sedangkan anakperempuan tidak diberi apa-apa. Dalam kehidupankeluarga orang Cina terdapat prinsip hormat anakkepada orang tua atau Hsiao, adalah prinsip dalam

kehidupan orang Cina bahwa anak-anak harus patuhkepada orang tua. Kewajiban anak-anak terhadaporang tua baik sebelum maupun sesudah merekaberkeluarga, harus tetap berbakti kepada orang tua.Perbuatan tersebut merupakan contoh bagi anak-anakseterusnya bagaimana seharusnya sikap bakti merekakepada orang tua kelak dalam mengurus orang tuanya.

Bakti anak terhadap orang tua tetap dilakukan baikketika orang tua masih hidup maupun setelahmeninggal. Perbuatan ini merupakan dasar moraldalam kehidupan keluarga yang akan dilakukan secaraturun temurun. Hal ini pula yang menjadi dasarhubungan kekeluargaan dalam masyarakat Cina.

2.5.2 Lembaga Keluarga

Lembaga keluarga merupakan lembaga tempatsaling menolong dan tempat perlindungan. Fungsilembaga keluarga seperti itu terutama berasal daridaerah pedalaman, dimana dahulunya hidup dalamkumpulan-kumpulan keluarga besar yang terjadi daribeberapa kesatuan keluarga inti berdasarkan sistemkekeluargaan patrilineal.

Hubungan sosial yang terpenting dalam keluargasesuai dengan etik hubungan sosial saudara laki-lakitertua, terhadap saudara laki-laki yang lebih muda danhubungan suami isteri. Kalau ketiga dasar fundamenhubungan dalam keluarga inti dan keluarga besar baikdan harmonis, maka hubungan sosial dalammasyarakat sekitarnya juga akan baik dan harmonis.

2.6 Sikap Hidup Masyarakat Cina

Sikap mental masyarakat Cina umumnya masihdipengaruhi oleh pola pemikiran Konfucius yangmengutamakan kepada sikap hubungan dalamkeluarga. Sikap mental tersebut sangat menonjol dikalangan masyarakat Cina yang terlihat dari kerjasamayang sangat erat dalam keluarga, saling tolongmenolong, sifat hemat dan melakukan sesuatu denganteliti dan tekun.

Sikap mental masyarakat Cina tersebut tentunyasangat berpengaruh besar terhadap pergaulan denganmasyarakat lainnya di sekitarnya khususnya yangbukan Cina. Hal itu mengakibatkan mereka dianggapeksklusif, mengambil jarak, hanya bergaul dengankalangan mereka sendiri dan tidak mau bergaul denganmasyarakat lain.

Meskipun dalam perkembangannya sikap mentaltersebut banyak mengalami perubahan, karenapengaruh budaya barat dan tentunya pengaruh dari

Ketaatan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Di Bandung Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan(Sri Poedjiastoeti, Nurul Chotidjah, dan Arinto Nurcahyono) 45

budaya masyarakat Indonesia sendiri dimana merekaberada. Perubahan tersebut terlihat pada generasimuda yang lebih bersikap terbuka dan tidak menutupdiri terhadap lingkungannya.

3. PEMBAHASAN3.1 Ketaatan WNI Keturunan Cina di Bandung

Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarga-negaraan.

Warga Negara Indonesia keturunan Cina adalahanggota Negara Indonesia. Sebagai anggota suatunegara seorang warga negara mempunyai kedudukanyang khusus terhadap negaranya. la mempunyaihubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balikterhadap negaranya.9 Mereka harus patuh dan taatkepada peraturan-peraturan tentang kewarganegaraanyang beiiaku di Indonesia.

Melihat kenyataan dalam kehidupanbermasyarakat dan berdasarkan keterangan dari DinasKependudukan Bandung, penduduk keturunan Cina diBandung pada dasarnya tidak ada masalah. Merekamemiliki tanggung jawab yang sama sebagai wargaBandung dan diperlakukan sama dengan pendudukBandung lainnya.

. Sebagaimana penduduk lainnya di wilayahIndonesia, penduduk keturunan Cina tersebut harusmentaati peraturan kewarganegaraan. Ketaatanterhadap peraturan-peraturan kewarganegaraanmerupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpamelihat kedudukan, status sosial, ekonomi, agama,golongan, maupun latar belakang keturunan.

Ketaatan sebagai Warga Negara Indonesia terlihatdari kesadaran mereka untuk memiliki KTP KotaBandung. Tanpa adanya paksaan dari pihak lainmereka mengurus sendiri dalam pembuatan KTPtersebut. Mereka menyadari pentingnya memiliki KTPkarena merupakan bukti identitas mereka sebagaipenduduk Kota Bandung. Selain itu akan memudahkanbagi mereka apabila mengurus sesuatu hal yangberkaitan dengan dirinya sendiri sebagai pendudukKota Bandung dan sebagai Warga Negara Indonesia.

Mereka bukan hanya sadar untuk memiliki KTPtetapi mereka juga menyadari pentingnya memiliki aktakelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti kelahiranseseorang dan dengan memiliki akta kelahiranseseorang dapat mengetahui orang tuannya.Kesadaran memiliki akta kelahiran terlihat daribanyaknya penduduk keturunan Cina di Kota Bandung

9 Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit, hlm.1

yang mendaftarkan diri untuk membuat akta kelahirananak-anak mereka, dan ada juga untuk dirinya sendirikarena akta kelahirannya hilang.

Akta kelahiran ini penting bagi seorang warganegara untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitandengan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia.Misalnya, akan mendaftar sekolah, melamar pekerjaan,atau untuk pembuatan paspor apabila akan bepergianke luar negeri. Apabila tidak memiliki akta kelahiranseorang warga negara akan mengalami kesulitandalam mengurus segala sesuatu sebagai warganegara.

Ketaatan penduduk Kota Bandung keturunan Cinaterhadap peraturan kewarganegaraan bukan hanyamemiliki KTP dan akta kelahiran namun juga terhadapperkawinan mereka. Mereka yang sudah kawinmencatatkan diri mereka di kantor Catatan Sipil. Hal inipenting karena berkaitan dengan status perkawinanmereka di dalam masyarakat agar mereka tidak dinilainegatif dari lingkunganya. Bahkan dari Kantor DinasKependudukan Bandung, ditemui beberapa orangsedang melakukan pemutihan surat bukti perkawinanmereka. Beberapa alasan yang dikemukakan antaralain karena hilang, rusak, dan pada waktu merekamenikah belum sempat melaporkan diri.

Ketaatan mereka terhadap peraturan-peraturankewarganegaraan seperti pembuatan akta kelahiran,KTP, dan akta nikah dari Kantor Catatan Sipilmenunjukkan kesadaran dan tanggung jawab merekasebagai Warga Negara Indonesia.

3.2 Alasan Yang Mendorong WNI Keturunan CinaDalam Melaksanakan Peraturan-peraturanKewarganegaraan

Ketaatan Warga Negara Indonesia keturunan Cinadi Kota Bandung terhadap peraturan-peraturankewarganegaraan perlu dipertahankan. Mengapamereka mau mentaati peraturan-peraturankewarganegaraan? Hal itu disebabkan oleh kesadaranmereka sebagai Warga Negara Indonesia. Merekaadalah Warga Negara Indonesia keturunan Cina,namun karena sudah hidup secara turun-temurunbeberapa generasi dan sudah merasakan bukansebagai orang Cina lagi. Hal itu mereka buktikandengan mentaati peraturan-peraturankewarganegaraan di Indonesia.

Kesadaran dalam diri mereka dalam mentaatiperaturan-peraturan kewarganegaraan tersebut sangatpenting karena mereka secara pribadi menyatakansebagai bagian dari Bangsa Indonesia mereka tidak

46 E/tfcLO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:40 - 48

mau diperlakukan secara berbeda dengan WargaNegara Indonesia lainnya. Selain itu juga mereka ingindiakui sebagai Bangsa Indonesia tanpa melihat ciri-cirifisik yang pada umumnya berbeda dengan BangsaIndonesia lainnya.

Alasan lain adalah adanya peraturan-peraturankewarganegaraan yang secara tertulis sudah jelasmengikat semua warga negara tanpa kekecualian.Peraturan tersebut berlaku bagi semua Warga NegaraIndonesia yang berada dari ujung Barat sampai ujungTimur Wilayah Indonesia. Baik itu Suku Jawa, SukuSunda dan suku-suku lainnya, baik itu yang disebutWarga Negara Indonesia asli maupun Warga NegaraIndonesia keturunan.

Selain kedua hal tersebut, alasan yang mendorongWarga Negara Indonesia keturunan Cina mentaatiperaturan-peraturan kewarganegaraan adalahpengaruh dari ajaran nenek moyang mereka sebagaiketurunan Cina yaitu : hsiao. Hsiao ini intinyamerupakan sikap hormat dan taat seorang anakkepada orang tuanya. Ajaran tersebut dalammasyarakat keturunan Cina masih banyak yang dianutkarena merupakan dasar moral dalam keluarga danbersikap serta berperilaku.

Seiring dengan perkembangan jaman, konsephsiao mempunyai makna yang berkembang pula yaitubukan saja sebagai moral dalam keluarga tetapi dalampelaksanaannya meluas dalam kehidupan masyarakatdan negara. Adanya konsep tersebut yang masihdianut oleh Warga Negara Indonesia keturunan Cinamereka wujudkan dalam kehidupan sebagai BangsaIndonesia dengan mentaati peraturan-peraturankewarganegaraan dimana mereka berada sebagaianggotanya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambilkesimpulan:

1. Warga Negara Indonesia keturunan Cina diBandung mentaati semua peraturan-peraturankewarganegaraan. Hal itu dapat dilihat darikesadaran mereka membuat KTP sebagai tandaatau bukti identitas penduduk Bandung, membuatakte kelahiran, dan mendaftarkan perkawinan dikantor catatan sipil.

2. Pengaruh budaya Cina terhadap Warga NegaraIndonesia keturunan Cina masih terlihat di dalamkehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut terutama

budaya merayakan Tahun Baru Imlek dan budayasistem kekeluargaan di antara sesama mereka. Daribudaya sistem kekeluargaan itu mengakibatkanmereka cenderung bersikap sulit untuk bergauldengan penduduk yang bukan keturunan Cina,sehingga mereka disebut sebagai masyarakateksklusif.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan penelitian ini, tim peneliti memberikansaran-saran:

1. Kesadaran Warga Negara Indonesia keturunanCina dalam mentaati peraturan-peraturankewarganegaraan perlu dipertahankan danditingkatkan, sebagai wujud kesetiaan merekasebagai Warga Negara Indonesia.

2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cinakhususnya dan Warga negara Indonesia umumnyadalam pembuatan KTP, akta kelahiran, danpendaftaran perkawinan tidak dipersulit atau sesuaiprosedur yang ada.

3. Mendorong Warga Negara Indonesia keturunanCina untuk dapat lebih bersosialisasi dalamberbagai kegiatan di lingkungan mereka bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bertrens, K. 1994. Etika. Jakarta: Gramedia.

Handoyo, Hestu Cipto. 2003. Hukum Tata Negara,Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia(Memahami Proses Konsolidasi Sistem DemokrasiDi Indonesia). Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Kansil, C.S.T. 1996. Hukum KewarganegaraanRepublik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lasiyo. 1997. Sumbangan Konfusianisme DalamMenghadapi Problematika Abad XXI. Yogyakarta :Interfidei.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga.Jakarta: Balai Pustaka.

Ketaatan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Di Bandung Terhadap Peraturan-Peraturan Kewarganegaraan(Sri Poedjiastoeti, Nurul Chotidjah, dan Arinto Nurcahyono) 47

Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. HukumKewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia.Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Taher, Tarmizi. 1997. Masyarakat Cina KetahananNasional Dan Integrasi Bangsa Di Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.

Z.M., Hidayat 1977. Masyarakat Dan Kebudayaan CinaIndonesia. Bandung: Tarsito.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan.

Internet

Jimly Asshiddiqie. Kewarganegaraan RepublikIndonesia, yang diambil dariHttp://www.theceli.com/dokumen/iumal/iimly/i005.shtml

Lok Chong Hoe. Konsep Xiao Dalam FalsafahKonfusius, yang diambil dariHttp://www.hum.usm.my/ranqkakursus/titas/titask2.html

48 lE^tfclO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:40 - 48