Kep MA 11 K/Pdt.Sus/2012

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNo. 11 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIAN EKAWATI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sri Rama Kos Kedokan, Legian, Kuta-Bali ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

m e l a w a n :PIMPINAN HOTEL O-CE-N BALI BY OUTRIGGER, berkedudukan di Jalan Arjuna 88X Legian, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Sukedi, SH dan Mardiyah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Balindo Law Office, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar-Bali, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :1. Penggugat merupakan karyawati Tergugat mulai diterima bekerja sejak tanggal 24

Maret 2008 dengan jabatan Guest Service Agent di Front Office Department;2. Selama bekerja Penggugat selalu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tidak

melanggar peraturan perusahaan di tempat kerja; 3. Bahwa pekerjaan yang Penggugat lakukan dengan sistim kerja team dan sudah

berlangsung lama tidak pernah timbul permasalahan dan selalu berpedoman pada peraturan perusahaan;

4. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 yaitu Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 7 Februari 2011 dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja Pengugat;

5. Bahwa berkenaan dengan itu Penggugat menegaskan bahwa menolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menegaskan bahwa surat pemutusan hubungan kerja tersebut adalah surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak;

6. Bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat permanen atau tetap walaupun pihak Tergugat menetapkan periode jangka waktu 3 (tiga) kali perpanjangan kontrak kerja selama 3 tahun akan tetapi pada kontrak kerja awal

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. K/Pdt/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Penggugat diwajibkan untuk mengikuti masa percobaan selama 3 bulan terhitung mulai tanggal kontrak kerja dan hal ini sangat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Serta perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat dibuat dengan 3 (tiga) kali perpanjangan, sehingga sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa posisi Penggugat sebagai Guest Service Agent di Front Office Department adalah pekerjaan yang bersifat tetap atau berkelanjutan, karena posisi tersebut akan selalu ada selama hotel tersebut tetap beroperasi melayani tamu, sehingga menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya tidak akan pernah selesai dalam jangka waktu tertentu dan hal ini juga sangat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, huruf a, b, c dan d, yang berbunyi Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu; a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;c. Pekerjaan yang bersifat musiman; ataud. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;8. Bahwa Penggugat tidak merasa hina untuk meminta kembali bekerja di hotel O-

CE-N Bali by Outrigger karena Penggugat merasa tidak ada masalah dengan seluruh teman-teman di hotel. Penggugat ingin mene-gakkan hukum yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku, agar dimasa yang mendatang tidak terjadi insiden seperti ini lagi. Serta memberikan pembelajaran kepada Tergugat agar tidak sewenang-wenang dalam mengemban jabatan dan menjalankan tugasnya. Juga kepada teman-teman agar jangan takut dalam membela hak sehingga tenang dalam bekerja karena ada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Undang-Undang Tenaga Kerja yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Penggugat kembali beretikad baik untuk menemui manajemen untuk merundingkan pemutusan hubungan kerja ini

2


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


secara bipartit akan tetapi etikad baik Penggugat tidak ditanggapi secara serius oleh Manajemen dengan tidak bersedianya Manajemen menanda tangani risalah perundingan atas pendiriannya yang tertuang dalam risalah perundingan;

10. Bahwa dengan tidak adanya pembinaan serta skorsing baik lisan maupun tulisan maka Penggugat merasa sebagai warga negara yang baik, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 mengadukan permasalahan Penggugat kepada Bapak Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung untuk meminta perlindungan PHK atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang telah dilakukan oleh manajemen melalui surat pengaduan tertanggal 22 Maret 2011;

11. Bahwa dengan dilakukannya perundingan di tingkat bipartit atas petunujuk Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan tidak mencapai kata sepakat lalu ke tingkat mediasi dengan hasil yang sama bahwa ketetapan Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu Penggugat diputus hubungan kerja dengan alasan berakhirnya kontrak kerja Penggugat;

12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 terbit Anjuran Mediator Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dengan nomor 567/1516/Disosnaker tentang masalah Pemutusan Hubungan Kerja yang intinya menganjurkan agar pihak pengusaha atau Tergugat dapat memperkerjakan kembali Penggugat dan pihak Tergugat tetap membayar upah pekerja sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

13. Bahwa sesuai dengan informasi yang diterima penggugat dari Pegawai Perantara hingga saat ini (telah lebih dari 10 hari sejak diterimanya surat anjuran) Tergugat belum menyampaikan tanggapan tentang isi surat anjuran, dengan demikian Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar. Sesuai Undang Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial pasal 13, ayat 2 huruf c dan d dan Pasal 14. Keadaan dan alasan-alasan seperti tersebut diatas menurut hukum dan prosedur perundang-undangan yang berlaku, merupakan alasan yang cukup untuk melakukan gugatan Hubungan Kerja terhadap Pimpinan Perusahaaan Hotel O-CE-N Bali by Outrigger yang telah mem PHK Penggugat dengan semena-mena;

14. Bahwa dengan adanya kejadian ini akibat dari perlakuan Tergugat serta Penggugat harus menunggu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan kondisi phisik Tergugat merasa terhinakan dan terlecehkan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari karena kesan PHK dimasyarakat saat ini masih mempunyai kesan negatif yang mana seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan berat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar supaya

3

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 11 K/Pdt.Sus/2012


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dibacakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan perincian sebagai berikut ;Tuntutan Provisionil:1. Pembayaran upah/gaji dan hak-hak lainnya sebagai hak Penggugat dan sebagai

kewajiban dari Tergugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga secara hukum pengusaha atau Tergugat telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat 2 huruf f dengan perhitungan sebagai berikut;-- Gaji terakhir Penggugat terima ditambah service charge yaitu pada periode

gaji bulan Maret 2011 sebesar Rp 3.366.896,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga perhitungan gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut;Pembayaran gaji bulan April 2011 = Rp 3.366.896,-Pembayaran gaji bulan Mei 2011 = Rp 3.366.896,-Serta diperhitungkan bulan berikutnya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

2. Denda keterlambatan membayar gaji dan bunga terhadap gaji yang belum dibayar oleh Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 19 dengan Perhitungan sebagai berikut;a. Denda keterlambatan membayar gaji hingga bulan Mei 2011:

Gaji bulan April 2011 = 2 X 50% X 3.366.896,- = Rp 3.366.896,-Gaji bulan Mei 2011 = 1 X 50% X 3.366.896,- = Rp 1.683.448,-Serta diperhitungkan bulan berikutnya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

b. Bunga terhadap gaji, yang belum dibayar hingga bulan Mei 2011:Gaji bulan April 2011 = 3.366.896 X 0,20% X 2 = Rp 13,467Gaji bulan Mei 2011 = 3.366.896 X 0,20% X 1 = Rp 6,733Serta diperhitungkan bulan berikutnya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Terhadap pelanggaran termaksud di atas Penggugat telah sepatutnya menuntut pembayaran gaji beserta hak-hak lainnya yang seharusnya dan biasa diterima Penggugat. Serta sekaligus menuntut secara provisional dengan putusan sela yang harus dan dapat dilakukan terlebih dahulu pembayaran gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya dan biasa diterima Penggugat terhitung sejak periode pembayaran

4


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


gaji bulan April 2011 sampai dengan ditetapkannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun dilakukan perlawanan, banding maupun kasasi;Tuntutan Pokok Perkara:1. Pihak Tergugat memanggil secara tertulis kepada Penggugat di mana dalam

panggilan tertulis tersebut kapan mulainya bekerja, jenis/bagian pekerjaan serta besarnya gaji perbulan yaitu sesuai dengan jabatan dan tidak adanya unsur diskriminasi sebagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab III, Pasal 6 yang berbunyi; Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengsaha;

2. Kerugian imaterial sebagai akibat dari perlakuan yang tidak menyenangkan dari tindakan Tergugat sehingga mengakibatkan kondisi psychis dan stress karena terancamnya kelangsungan hidup, terhinakan dan terlecehkan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari, mohon agar secepatnya masalah PHK ini diselesaikan dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI-- Menetapkan bahwa Tergugat maupun Penggugat harus tetap melaksanakan

kewajibannya; DALAM POKOK PERKARA-- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -- Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah; -- Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat dan

memberikan apa yang menjadi haknya sebagai pekerja/buruh serta Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh;

-- Menetapkan agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat dalam Putusan Sela berupa:

I. Gaji yang belum dibayar: April 2011 = Rp 3.366.896,- Mei 2011 = Rp 3.366.896,- Jumlah = Rp 6.733.792,-

Serta diperhitungkan bulan berikutnya sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Denda keterlambatan membayar gaji: April 2011 = 2 X 50% X 3.366.896,- = Rp 3.366.896,- Mei 2011 = 1 X 50% X 3.366.896,- = Rp 1.683.448,-Jumlah = Rp 5.050.344,-

5



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia



III. Bunga terhadap gaji yang belum dibayar: Gaji bulan April 2011 = 3.366.896 X0.20% X 2 = Rp 13.467,- Gaji bulan Mei 2011 = 3.366.896 X 0.20% X 1 = Rp 6.733,-Jumlah = Rp 20.200,-


Total keseluruhan yang harus dibayar sampai bulan Mei 2011 adalah: Gaji yang belum dibayar Rp 6.733.792,- Denda keterlambatan Rp 5.050.344,- Bunga gaji yang belum dibayar Rp 20.200,- Jumlah Rp 11.804.336,-

-- Menetapkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi imateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

-- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat :2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung cacat formil, yaitu error in Persona

dalam hal ini Penggugat telah salah/keliru menarik Pihak Tergugat (Pimpinan Perusahaan Hotel O-CE-N Bali by Outrigger) dalam perkara a quo ( gemis aanhoeda nigheid ) ;Bahwa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah direktur Perusahaan, yaitu dalam hal ini adalah PT OCEAN BEACH HOTEL, bukan pimpinan perusahaan Hotel O-ce-n Bali by outrigger. Sebab hubungan kerja yang terbentuk adalah antara Penggugat sebagai penerima perintah kerja (buruh/pekerja) dan PT. OCEAN BEACH HOTEL , selaku pemberi perintah kerja (pengusaha) ;Bahwa HOTEL O-CE-N Bali by Outrigger adalah bukan sebagai pemberi kerja melainkan sebagai branding/nama dagang saja, sedangkan perusahaan pemberi perintah kerja adalah badan hukum berbentuk Perseroan bernama PT. OCEAN BEACH HOTEL. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah PT OCEAN

6


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


BEACH HOTEL dan direktur utamanya, bukan pimpinan Perusahaan Hotel O-ce-n bali by outrigger. Sebab dalam hal ini pimpinan perusahaan Hotel O-ce-n Bali By Outrigger yang dijabat oleh general manager tidak mempunyai wewenang untuk mewakili perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk ditarik sebagai pihak Tergugat ;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah nyata dan jelas mengandung cacat formil yaitu eror in persona maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijeke verklaard) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat adaah kabur (obscuur libels) hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :3.1. Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak

menyebutkan gaji yang diterima sesuai kontrak kerja antara Penggugat dengan Perusahaan tertanggal 23 Maret 2010. Bahwa sesuai kontrak kerja halaman 4, gaji yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Akan tetapi di dalam tuntutan provisionilnya, Penggugat justru langsung menuntut pembayaran gaji sebesar Rp 3.336.896,- hal ini tidak diperkenankan di dalam sebuah surat gugatan, di mana menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Seharusnya didalam posita gugatannya Penggugat terlebih dahulu menyebutkan besaran gaji yang diterima sesuai kontrak beserta tunjangan-tunjangannya sehingga menjadi cukup beralasan untuk dijadikan petitum gugatan ;

3.2. Bahwa antara gugatan halaman 4 dan halaman 5 salin tumpang tindih di mana pada halaman 4 Penggugat sudah mengajukan tuntutan Provisioni tetapi dihalaman 5 kembali mengajukan Petitum dalam provisi, begitu juga dengan tuntutan/Petitumnya di halaman 5 gugatan semacam itu sungguh-sungguh membingungkan dan sangat tidak lajim didalam mengajukan sebuah gugatan ;

3.3. Bahwa petitum dalam provisi halaman 5 benar-benar sangat abstrak dan membingungkan, di mana Penggugat menuntut agar Tergugat maupuun Penggugat harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Melaksanakan segala kewajiban apa dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat ? gugatan seperti ini jelas-jelas sangat membingungkan dan kabur ;

3.4. Bahwa Penggugat di dalam Petitum dalam pokok perkara halam 6 alenia ke-1 menuntut menetapkan agar Tergugat memberikan membayar hak-hak Penggugat dalam putusan sela ;Bahwa tuntutan seperti ini jelas-jelas membingungkan kabur dan tidak dapat diterapkan karena bagaimana mungkin putusan sela dimintakan pada

7



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


petitum dalam pokok perkara ? hal ini jelas-jelas menunjukan kalau Penggugat sama sekali tidak memahami aturan yang berlaku/hukum acara pada persidangan industrial ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah membingungkan dan kabur maka sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijeke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 06/G/2011/PHI-PN.DPS, tanggal 6 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM PROVISI1. Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat/Pekerja pada tanggal 6 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/G/2011/PHI.PN.DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikiti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 2 November 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 6 alenia delapan) yang menyatakan bahwa status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja dengan waktu tertentu, adalah hanya berdasarkan penafsiran sendiri belaka karena telah jelas-jelas dicantumkan dalam

8


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Daftar Pembuktian Pemohon Kasasi P-1 dan P-2 dan khusus pada bukti P-2 dilampirkan dua perpanjangan periode kontrak kerja yang berbeda sekaligus, dan sangat jelas bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dalam beberapa kali perpanjangan perjanjian kerja yang totalnya sebanyak 3 (tiga) kali perpanjangan;

2 Bahwa Majelis Hakim tidak cermat melihat Daftar Pembuktian Pemohon Kasasi yaitu sejak tanggal 24 Maret 2008 bahwa Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi dengan kontrak kerja ke I (pertama), yang di tanda tangani pada tanggal 12 Maret, untuk masa berlaku sejak 24 Maret 2008 hingga 23 Maret 2009, dengan dicantumkannya 3 bulan masa percobaan. Dan dalam judul kontrak kerja, sesuai bukti P-1 sama sekali tidak menyebutkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan dalam perjanjian kerja tersebut juga dengan jelas mengatur adanya masa percobaan, karena hal ini dengan jelas menabrak ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja Sedangkan dalam perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sesuai bukti P-1 jelas-jelas diatur dan disebutkan adanya masa percobaan;

Bahwa, meskipun sudah berakhir pada tanggal 23 Maret 2009, Pemohon Kasasi tetap bekerja seperti biasa sampai selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2009 Termohon Kasasi memberikan surat perpanjangan Kontrak Kerja ke II (dua) selama 1 tahun, dengan masa berlaku tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan 24 Maret 2010, meskipun masa kontrak kerja telah berakhir, Pemohon Kasasi masih tetap bekerja seperti biasa. Dan pada tanggal 23 Maret 2010, Termohon Kasasi kembali memberikan surat perpanjangan Kontrak Kerja yang ke III (tiga) untuk masa selama 1 Tahun, berlaku mulai tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Maret 2011. Bahwa, Pemohon Kasasi selama bekerja pada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah di liburkan setiap menandatangani kontrak kerja, dapat dilihat dengan jelas dari rentetan tanggal kontrak kerja yang pertama dan lainnya tidak pernah ada jeda dan terus berkelanjutan, hal ini juga dapat dibuktikan dari pembayaran Jamsostek Pemohon Kasasi tidak pernah terputus pembayarannya atau terus berkelanjutan bukti P-7;

3 Bahwa jenis pekerjaan karyawan/ti hotel adalah jenis pekerjaan yang berkelanjutan dan tidak selesai dalam waktu tertentu atau bersifat tetap selama hotel tersebut masih menerima tamu atau beropeasi karena hotel di Indonesia tidak terpengaruh oleh adanya musim kecuali hotel tersebut bangkrut atau pailit, apalagi posisi atau jabatan Pemohon Kasasi sebagai karyawati Front Office atau kantor depan yang secara langsung melayani tamu setiap harinya yang

9



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


merupakan bagian dari proses produksi dalam operasional hotel tersebut, jadi jelas-jelas bahwa jenis pekerjaan Pemohon Kasasi selalu berkelanjutan dan bukan pekerjaan musiman, dan telah ditekankan pula dari PENJELASAN ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 59 Ayat (2) yang berbunyi; Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menerapkan sistim hubungan kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap Pemohon Kasasi yang telah 3 (tiga) kali perpanjangan kontrak kerja adalah sangat keliru dan melanggar serta menabrak ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya ayat (2), (4), dan (6) yang berbunyi : (Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

(Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;(Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang Iama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh di lakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

5 Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan ayat 2, 4, dan 6 maka status PKWT Pemohon Kasasi tersebut seharusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak perpanjangan Perjanjian Ker ja Waktu Tertentu (PKWT) pertama kalinya atau dengan jenjang waktu 2 tahun (setelah perpanjangan 1 tahun) terhitung sejak Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (7) : Per janjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan Termohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2011 telah mengeluarkan surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berlaku sampai tanggal 23 Maret 2011 sehingga dengan demikian sejak tanggal 24 Maret 2011 hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara hukum akan berakhir dan putus dengan sendirinya adalah tidak cermat dan tidak

10


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


berdasar pada kepastian hukum, pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi telah melakukan 3 (tiga) kali perpanjangan kontrak kerja dan 3 (tiga) kali perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Termohon Kasasi secara sepihak telah melanggar ketentuan PKWT sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka PKWT yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi adalah demi hukum seharusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

7 Bahwa Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi telah melanggar atau tidak mengikuti ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mengabaikan ketentuan Pasal 151 dan 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu, Pasal 151 yang berbunyi:

1 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemer intah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

2 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

3 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155 yang berbunyi :

1 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industryal belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

2 harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;8 Bahwa pertimbangan Judex factie tentang adanya peristiwa hukum yang

dijadikan alasan oleh Termohon Kasasi melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja antara lain dengan menyebutkan Surat Peringatan tertanggal 9 September 2009 adalah sangatlah tidak adil karena mengabaikan pertimbangan

11



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


pembuktian Pemohon Kasasi (P-8) dan tidak sesuai dengan fakta persidangan walaupun telah dijelaskan pula dalam Replik dan Kesimpulan Pemohon Kasasi, dan telah dibuktikan pula dalam bukti P-8, yang mana sangat jelas tertulis dalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger bahwa surat peringatan tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan secara nyata telah daluwarsa akan tetapi dipaksakan dipakai pertimbangan;

9 Bahwa pertimbangan Judex factie tentang peristiwa hukum adanya tanda tangan surat pernyataan yang menyebutkan pada pokoknya Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan asmara/perselingkuhan Bukti T-4 adalah terlalu dipaksakan dan jauh dari rasa keadilan karena Majelis Hakim tidak berwenang untuk mempertimbangan hal tersebut sebelum adanya proses hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Majelis Hakim seolah-olah mendukung tindakan Termohon Kasasi atas tuduhan sepihak yang nyata-nyata perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud Bab. XVIII Tentang KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG yang termuat dalam Pasal 335 (angka 1) KUHPidana jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No : 157 K/Kr/1980 tentang penerapan Pasal 335, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No : 675 K/Pid/1985, tanggal 04 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende No : 15/Pid.B/1984, tanggal 26 Maret 1985, telah memperbaiki kwalifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan dan UU R.I. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA yang termuat dalam Pasal 3 (1,2,3), Pasal 17, Pasal 29 (1,2), Pasal 30;

10 Bahwa pertimbangan Judex factie bahwa photo-photo yang mengindi-kasikan hubungan asmara Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang terlalu sempit dan SANGAT PERLU DIPERTANYAKAN yang mana telah dijelaskan dalam Replik dan Kesimpulan bahwa photo-photo tersebut adalah photo-photo kegiatan diluar hotel dan diluar jam kerja yang sebenarnya dilakukan juga oleh teman-teman hotel lainnya akan tetapi Termohon Kasasi sengaja mencari kelemahan dengan hanya memperlihatkan photo-photo Pemohon Kasasi berdua saja, Tuduhan-tuduhan sepihak tersebut dan bukti photo-photo berdua tersebut adalah bukan merupakan pelanggaran Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger karena peraturan tersebut tidak ada menyebutkan suatu pelanggaran sepeti itu, dan juga pelanggaran etika lainnya, dan permasalahan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pekerjaan. Disamping photo-photo tersebut juga dibuat ditempat umum dan diketahui oleh orang banyak yang hanya menunjukkan suatu keceriaan dan keakraban antar teman kerja baik rekan kerja, bawahan maupun atasan, bahkan

12


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dapat dibuktikan Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan peringatan pelanggaran peraturan perusahaan tentang hal tersebut selama Pemohon Kasasi bekerja dengan Termohon Kasasi jadi sangatlah dipaksakan dan perlu dipertanyakan aturan mana yang telah dilanggarnya? sehingga hal tersebut dipakai pertimbangan Majelis Hakim sebagai pertimbangan pemutusan hubungan kerja;

11 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memaksakan mengijinkan saksi-saksi yang dihadirkan dari Termohon Kasasi untuk dimintai keterangannya WALAUPUN TELAH DITOLAK Pemohon Kasasi sangat perlu dipertanyakan. Karena saksi-saksi adalah karyawan langsung Termohon Kasasi atau yang tentunya adanya unsur kepentingan dari salah satu pihak yang berperkara. Bahwa seperti diketahui bersama dalam PERKARA PERDATA pengaturan tentang hal-hal kesaksian diatur dalam pasal 139 hir sampai dengan pasal 152 hir dan dari pasal 168 sampai dengan 172 hir / pasal 165 rbg sampai dengan 179 rbg, serta pasal 1895 dan pasal 1902 sampai dengan 1912 bw. Bahwa untuk menjadi saksi atau memberikan keterangan dipersidangan tidak semua orang dapat / diterima menjadi saksi. Yang dapat memenuhi syarat sebagai seorang saksi adalah orang yang cakap, dan tidak ada hubungan famili dekat dengan kedua belah pihak serta tidak ada hubungan kerja seperti misalnya pemberian nafkah. Saksi-saksi Victor Simorangkir dan I Ketut Tunas adalah jelas-jelas tidak memenuhi syarat sebagai seorang saksi karena saksi-saksi ada hubungan kerja serta adanya pemberian nafkah dari Termohon Kasasi yang tentu saja adanya unsur keberpihakan, oleh karena itu semua keterangan saksi-saksi tersebut patut diragukan kebenarannya dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

12 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan sepihak saksi Victor Simorangkir dan I Ketut Tunas menerangkan tentang photo-photo dan menyatakan Pemohon Kasasi telah berselingkuh adalah merupakan penafsiran yang sangat dipaksakan dan sangat perlu dipertanyakan kekuatan hukum pertimbangan tersebut, karena semua penyataan saksi-saksi adalah pernyataan mereka-reka dan tidak pasti. Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (sistem pembuktian negatief wettelijke) yaitu tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah dan sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup tidak bisa menyatakan seseorang bersalah. Pertimbangan majelis hakim juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yaitu untuk membuktikan seseorang bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dan kalau tuduhan-tuduhan tersebut merupakan perbuatan pidana

13



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


sepatutnya dibuktikan secara proses hukum yang sah terlebih dahulu dan berdasarkan asas praduga tak bersalah, Majelis Hakim baru dapat mengambil pertimbangan apabila Pemohon Kasasi terbukti melakukan kesalahan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan tanpa proses hukum adalah sangat membingungkan dan sangat perlu dipertanyakan ;

13 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon Kasasi membenarkan dan tidak ada keberatan atas semua keterangan saksi-saksi adalah sangat mengada-ada dan sangat tidak adil serta adanya indikasi keberpihakan terhadap Termohon Kasasi karena jelas-jelas Pemohon Kasasi dari awal telah menolak semua kehadiran saksi-saksi Termohon Kasasi, yang jelas-jelas saksi-saksi adalah karyawan langsung Termohon Kasasi yang tentunya semua kebenaran keterangan kesaksiannya patut diragukan bahkan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi dengar adalah tidak sesuai dengan fakta kebenaran;

14 Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah memanggil 2 kali pemanggilan 5 saksi dari perusahaan dengan biaya dari Pemohon Kasasi Rp. 75.000 per 1 (satu) orang saksi dalam sekali pemanggilan dengan jumlah total biaya pemanggilan saksi Rp. 500.000 yang harus dibayar ke PHI, diantaranya Personalia (1 kali pemanggilan) Front Office Manager dan Direktur Keuangan (2 kali pemanggilan) General Manager dan Direktur PT Ocean Permata Bali (1 kali pemanggilan) melalui surat yang dimohonkan kepada pengadilan dengan mengikuti ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi :

(1) Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya.

(2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli kerkewajiban untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

akan tetapi hanya satu saksi staff Personalia (Pingkan Ayu Mayarani Sanger) yang hadir dan saksi-saksi lain dari tingkat manajemen tidak bersedia hadir walaupun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim, hal ini SANGAT PERLU DIPERTANYAKAN karena saksi-saksi dari manajemen yang berperan dalam keputusan PHK tersebut tidak memberikan alasan atas ketidak hadirannya. Untuk pertimbangan benar-benar memenuhi rasa keadilan dan telah Pemohon Kasasi minta agar dapat dihadirkan saksi-saksi tersebut secara paksa namun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

15 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya di Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger menyebutkan

14


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


perbuatan hubungan asmara/perselingkuhan antar karyawan dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja adalah nampak sekali dalam kutipan pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan FAKTA KEBENARAN karena yang sebenarnya TIDAK PERNAH ADA dalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan yang mengatur tentang asmara/perselingkuhan antar karyawan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Jelas-jelas pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan penafsiran sendiri belaka, bahwa penafsiran tidak dibenarkan dilakukan dengan cara mengambil pemahaman untuk memudahkan tindakan, karena pemahaman untuk memudahkan tindakan sangat mungkin dilakukan karena adanya keinginan untuk memenuhi rasa keadilan bagi diri sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa menyebutkan pasal demi pasal dan peraturan mana dalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan yang menyebutkan seperti itu, karena tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan dan atau menyinggung seperti pertimbangan Majelis Hakim;

16 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Policy & Procedure/Kebijakan dan Prosedur Hotel O-CE-N Bali By Outrigger Nomor 64 tertanggal 1 Desember 2007 adalah sangat dipaksakan dan sangat kelihatan berat sebelah serta Majelis Hakim tidak menghormati Hukum positif atau ius constitutum, Majelis Hakim mendukung peraturan-peraturan yang tidak sah dan mengabaikan prinsip hukum yang berlaku karena dapat dibuktikan bahwa telah dua (2) kali dilakukan perpanjangan pengesahan peraturan perusahaan Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu tahap pertama di tahun 2007-2009 dan tahap kedua di tahun 2009-2011 dan Procedure/Kebijakan dan Prosedur Hotel O-CE-N Bali By Outrigger Nomor 64 tertanggal 1 Desember 2007 atau bukti T-2 ini tidak pernah dimasukkan atau tercantum kedalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan yang telah disyahkan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger tersebut. Procedure/Kebijakan dan Prosedur Hotel O-CE-N Bali By Outrigger Nomor 64 tertanggal 1 Desember 2007 atau bukti T-2 adalah batal demi hukum karena aturan tersebut dibuat secara sepihak, dan kalau memang benar telah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, kenapa tidak dicantumkan kedalam Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger yang berlaku sampai sekarang. Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak cermat dan secara hukum sepatutnya mempertimbangkan peraturan peraturan yang telah disahkan atau memakai pijakan aturan hukum yang sah;

17 Bahwa Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian Pemohon Kasasi dalam bukti Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan

15



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Hotel O-CE-N Bali By Outrigger yang telah disahkan, bukti P-9, bahwa dengan jelas disebutkan bahwa aturan Fraternisation adalah menyimpulkan tentang penjelaskan keramah tamahan dan profesionalisme terhadap tamu dan rekan kerja;

18 Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) selalu menyebutkan beralasan hukum akan tetapi tidak jelas undang-undang yang dipakai sebagai suatu acuan pertimbangan untuk memperoleh kepastian hukum, semua pertimbangan hanya berdasarkan penafsiran sendiri belaka dan tidak berpatokan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku jadi merupakan alasan untuk Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 06/G/2011/PHI.PN.Dps, tanggal 6 Oktober 2011;

19 Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara ini tidak melihat dan mempertimbangkan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tertanggal 12 Mei 2011 Nomor: 567/1516/Disosnaker, bukti P5, dimana anjuran ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki dasar hukum yang jelas sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tentu dalam memberikan anjuran sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Bahwa Majelis hakim sebaliknya sama sekali tidak memberikan pertimbangan untuk memakai dasar dari Anjuran Mediator;

20 Bahwa terlepas dari Termohon Kasasi tidak mengakui keberadaan dari Mediator yang mengeluarkan Anjuran dan selayaknya Majelis Hakim memandang dan memberikan pertimbangan yang lebih adil bahwa Pemutusan hubungan kerja tetaplah harus dimintakan putusan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Mediator yang telah ditunjuk oleh Pemohon Kasasi dan secara khusus pula Termohon Kasasi menundukkan diri untuk mengikuti hal tersebut dan selebihnya dalam Putusan Majelis Hakim PHI memberikan putusan Pemutusan Hubungan Kerja secara sah;

21 Bahwa putusan judec factie tidak menunjukkan perwujudkan asas audi et alteram partem yang tidak menunjukkan suatu keadaan atau memberikan kedudukan sama kepada para pihak yang merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Dan dalam proses pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi juga tidak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan jika dikaitkan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) yang

16


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


berbunyi; Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian dan jika dihubungkan dengan perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini terjadi, maka berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "DaIam hal perselisihan hak dan/atau perselisian kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungaan kerja, maka

Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan" dengan pengertian Termohon Kasasi sepatutnya tetap melakukan kewajibannya seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (1) yang berbunyi; Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Dan ayat (2) yang berbunyi; Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

22 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kurang berani dalam menggali dan menelaah permasalahan ini yang nyata-nyata atas tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak Termohon Kasasi ini merugikan Pemohon Kasasi secara immaterial yang saat ini pengangguran sementara, kehidupan Pemohon Kasasi makin terancam, di mana Pemohon Kasasi harus membiayai orang tua ibu karena bapak telah meninggal, membantu biaya sekolah adik, yang mana dengan adanya peristiwa ini yang berlangsung lama Pemohon Kasasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari mengakibatkan kondisi psychis dan stress karena terancamnya kelangsungan hidup, terhinakan dan terlecehkan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari karena kesan PHK selama ini dimasyaratkat adalah masih sangat negatif dan susah untuk mendapatkan kerja apabila setelah di PHK, secara psikologis hal ini merupakan beban berat dalam menjalani hidup sehari-hari karena akibat dari Termohon Kasasi dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja sama sekali tidak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

23 Bahwa dalam proses persidangan terdapat kejangalan yang sangat perlu dipertanyakan yang telah dilakukan Majelis Hakim pada saat sidang penyerahan Kesimpulan, tiba-tiba Majelis Hakim memanggil Termohon Kasasi dan meminta

17



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger, yang mana jelas-jelas sesi pembuktian telah lewat pada sidang-sidang sebelumnya dan dalam daftar pembuktian Termohon Kasasi T-1 sampai T-5 juga tidak ada menyebutkan Employee Hand Book/Buku Pegangan Karyawan Hotel O-CE-N Bali By Outrigger, yang dipakai sebagai bukti. Tindakan Majelis Hakim sangat perlu

dipertanyakan karena sepatutnya pada saat berjalannya sidang yang terhormat Majelis Hakim menjalankan agenda sidang sesuai peraturan yang berlaku. Pemohon Kasasi, sangat meragukan tindakan Majelis Hakim akan dapat bertindak seadil-adilnya;

24 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada perkara ini telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan kerja yang diatur oleh negara dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004 tentunya akan memberikan preseden buruk bagi hubungan industrial kedepannya, untuk itu Majelis Hakim perlu lebih mendalaminya supaya tidak terjadinya salahnya penerapan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena akan memberikan preseden buruk bagi hubungan industrial yang ada di Bali;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan

tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :-- Bahwa Perjanjiain Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana bukti P-1, P-2 dan

P-3, melanggar ketentuan Pasal 58 dan 59 ayat (4), (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena dalam PKWT I mensyaratkan adanya masa percobaan dan PKWT diperpanjang lebih dari satu kali, sehingga secara hukum PKWT demi hukum berubah menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya pelanggaran yaitu sejak adanya mensyaratkan masa percobaan tanggal 24 Maret 2008 ;

-- Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran berupa perselingkuhan (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dihubungkan dengan foto-foto hubungan tidak patut (T-5) yang bertentangan/melanggar employee hand book maupun policy and procedure terhadap Pemohon Kasasi, tidaklah cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi (PHK), karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan a quo dapat juga

18


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dikenakan sanksi disiplin administrasi atau pemindahan tugas (vide bukti P-8 dan T-2) ;

-- Menimbang, bahwa dalam perkara ini pasangan selingkuh Pemohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi pada Termohon Kasasi (vide keterangan saksi Pemohon Kasasi dan saksi Termohon Kasasi/Victor Simorangkir, maka adalah patut dan adil Pemohon Kasasi/Pekerja, dipekerjakan kembali pada Termohon Kasasi dengan memberi hak kepada Termohon Kasasi/ Pengusaha untuk melakukan mutasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIAN EKAWATI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 06/G/2011/PHI.PN.DPS, tanggal 6 Oktober 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIAN EKAWATI

tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Denpasar No. 06/G/2011/PHI.PN.DPS, tanggal 6 Oktober 2011,MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:-- Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Provisi:-- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;Dalam Pokok Perkara :-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-- Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah ;-- Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan

memberikan hak kepada Tergugat untuk memutasi Penggugat ;-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

19



Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Peradilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota K e t u a ttd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum.ttd/ Horadin Saragih, SH.,MH.

Panitera Penggantittd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk SalinanMahkamah Agung RI

an PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.NIP 040 049 629

20


Kep MA 11 K/Pdt.Sus/2012

Documents

Transcript of Kep MA 11 K/Pdt.Sus/2012