KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

33
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA Drg Diono Susilo, MPH Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

description

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA. Dr g Diono Susilo , M P H Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Be r kelanjutan SDM Kesehatan. PENDAHULUAN. Latar Belakang. Prinsip Student Assessment Validitas Reliabilitas Feasibilitas - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Page 1: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Drg Diono Susilo, MPHPusat Standarisasi, Sertifikasi dan

Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Page 2: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

PENDAHULUAN

Page 3: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Latar Belakang

Standardisasi output pendidikan

& kompetensi nakes

Globalisasi

Pelayanan kesehatan yang

paripurna

Penerapan beberapa aturan

hukum

Kurikulum berbasis

kompetensi

Uji kompetensi

Prinsip Student Assessment - Validitas - Reliabilitas - Feasibilitas - Dampak bagi

mahasiswa & institusi pendidikan

Assessment

Set up standard

Drives learning processProvide

feedback

Page 4: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

ASPEK LEGAL UJI KOMPETENSI

Page 5: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

ASPEK LEGAL UJI KOMPETENSI

UU 20/2003 TTG SISDIKNAS

UU 12/2012 TTG PENDIDIKAN

TINGGI

PERMENDIKNAS NO.83/2013 TTG

SERTIFIKAT KOMPETENSI

PERMENKES NO 46/2013 TTG REGISTRASI

NAKES

PB UJI KOMPETENSI No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 (KEMENDIKBUD & KEMENKES)

SE DIRJEN DIKTI TTG EXIT EXAM PERAWAT, BIDAN DAN NERS

SKB DIRJEN DIKTI & KEPALA BADAN PPSDMK

PANDUAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PERAWAT, BIDAN DAN NERS TAHUN 2013

Page 6: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

TUJUAN DASAR UJI KOMPETENSI

Page 7: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasionalUji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat

Uji kompetensi sebagai metode asesmen untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif

Tujuan Dasar Uji Kompetensi untuk Lulusan Pendidikan Tinggi Kesehatan

Page 8: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI 2013

MENGACU PADA:• PERATURAN BERSAMA (PB)

KEMENTERIAN DIKBUD & KEMENTRIAN KESEHATAN TENTANG UJI KOMPETENSI

TAHUN 2013 No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013

Page 9: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

SUBSTANSI PERATURAN BERSAMA (PB)KEMENTERIAN DIKBUD & KEMENTRIAN

KESEHATANNo. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013 TENTANG UJI KOMPETENSI TAHUN 2013

Pasal 2 • Penyelenggaraan uji kompetensi

bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja

Page 10: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang untuk selanjutnya disebut dengan Uji Kompetensi meliputi :

• Pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi

• Pelaksanaan uji kompetensi • Evaluasi uji kompetensi dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan

Page 11: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Page 12: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Pasal 4 : (1) Uji kompetensi diselenggarakan oleh

Perguruan Tinggi bekerja sama dengan MTKI.

(2) MTKI dapat menggunakan strategi, metodologi serta perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, baik yang dikembangkan sendiri maupun dikembangkan oleh lembaga lain.

Page 13: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 1. Uji kompetensi diselenggarakan oleh

Perguruan Tinggi bekerjasama dengan MTKI secara bersama – sama dan bersifat nasional

2. Pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi dan evaluasi uji kompetensi dilakukan oleh lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi

Page 14: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 3. Dalam pelaksanaan uji kompetensi dibentuk Panitia

Nasional Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2013, yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perwakilan Organisasi Profesi yang tergabung dalam MTKI, Asosiasi Institusi Pendidikan bidang Kesehatan, dan lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi dan perangkat uji kompetensi (LPUK)

• Panitia NasionalPelaksana Uji Kompetensi tahun 2013 ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMK

Page 15: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

KEPANITIAAN UJI KOMPETENSI

• PANITIA NASIONAL(DITJEN DIKTI, BADAN PPSDMK, MTKI, AIP, LPUK)

• PANITIA DAERAH(MTKP, AIP, KOPERTIS)

Page 16: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Pasal 7 • Peraturan Bersama ini tidak berlaku bagi

peserta didik untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

PENJELASAN : • Peserta Uji Kompetensi adalah mahasiswa

Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners

Page 17: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

• Uji Kompetensi 2013 BERLAKU bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan proses pendidikan pada tanggal 1 Agustus 2013

• Uji Kompetensi tahun 2013 dilaksanakan 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Oktober dan November

Page 18: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

JADWAL UJI KOMPETENSI 2013

Program Studi

Ners

D III Keperawatan

D III Kebidanan

Uji Kompetensi

19 Oktober

9 November

2 November

Page 19: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

REKAPITULASI PESERTA UJI KOMPETENSI TAHUN 2013

• HASIL VERIFIKASI TERAKHIR (8 OKTOBER 2013)

• Ners : 4.203 org• D-III Keperawatan : 4.227 org• D-III Kebidanan : 7.936 org• TOTAL PESERTA UK :16.366 org

• TOTAL D-III WAT + D3 BID: 12.163 org

Page 20: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Page 21: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Pasal 3 (1)Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan

bagian dari penilaian hasil belajar. (2)Mahasiwa yang lulus uji kompetensi berhak

memperoleh sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (4) Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat

Kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Page 22: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 1. Sertifikat kompetensi (SERKOM) diterbitkan

oleh Perguruan Tinggi setelah mahasiswa dinyatakan lulus uji kompetensi dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus (STL) dari Panitia Nasional Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan Dan Profesi Ners Tahun 2013.

Page 23: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

2. SERKOM harus memuat nama, tempat tanggal lahir, nomor sertifikat kompetensi, kualifikasi kompetensi, dan tanggal dan tahun penerbitan sertifikat kompetensi.

3. SERKOM beserta dokumen kelengkapan lainnya diserahkan secara kolektif oleh Perguruan Tinggi kepada MTKI melalui MTKP sesuai domisili Perguruan Tinggi untuk proses penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR).

Page 24: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Lulus Uji Kompetensi

Surat Tanda Lulus dari Panitia Nasional

Perguruan Tinggi

Sertifikat Kompetensi

Sertifikat Kompetensi

Perguruan Tinggi

MTKP - MTKI

Surat Tanda Registrasi (STR)

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)

PROSES SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

Page 25: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

SERTIFIKASI

Uji Kompetensi (exit exam) REGISTRASI LISENSI

STR SIP / SIK

Alur Registrasi Nakes melalui Uji Kompetensi

Serkom

Perguruan Tinggi * MTKI Pemerintah Daerah

Page 26: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UJI KOMPETENSI

Page 27: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Pasal 5 • Pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Kementerian yang bertangggung jawab di bidang pendidikan dan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 • Pelaksanaan Uji Kompetensi mengacu pada Panduan

Pelaksanaan Uji Kompetensi yang disusun bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Page 28: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

PEMBIAYAAN UJI KOMPETENSI

Page 29: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Pasal 6 • Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan

Peraturan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Perguruan Tinggi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI TAHUN 2013 • Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa Program

Studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners Pembiayaan Uji Kompetensi berasal dari Anggaran Kementerian Kesehatan

Page 30: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

IMPLIKASI UJI KOMPETENSI

Page 31: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Input Process Output Outcome Impact

Kualitas Lulusan

Uji Kompetensi

Kualitas: • Peserta Didik• Dosen• Fasilitas

Kualitas:• Kurikulum• Proses

Pembelajaran• Sistem

Penilaian

Kualitas Profesi Nakes

KualitasPelayanan Kesehatan

IMPLIKASI UJI KOMPETENSI TERHADAP PELAYANAN KES

Page 32: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

MEMBANGUN SISTEM MELALUI JAGA MUTU

Kerangka Integrasi Sistem Pendidikan-Pelayanan

Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Kesehatan dan

Sistem Pelayanan Kesehatan

Konsep Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan dan Kerjasama Antar Profesi

Page 33: KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA

Sekian dan Terima Kasih