16

Kebijakan Strategis Pemerintah Mempercepat

Terwujudnya Masyarakat Informasi

Sarwoto Wijoyo Latisuroa

aStaf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Telp : (021) 7493547

Email : arsarwoto@yahoo.com

ABSTRACT

Based on the decision of the World Summit on Information Society (WSIS) in Tunis in 2003 which was attended by state

officials from around the world has set its commitment to building the Information Society the targeted half or 50% of the

population in the World could be realized in2015, include community colleges, Health, Business, etc. The information society

is a society which meant that the information literate society that understands the importance of the information obtained from

the community's ability to use a variety of media including Information and Communication Technology to access help

information used in everyday life are included in solving problems.

In order to realize this target, many countries in the world have established a strategic policy and be synergistic and

integrated areas evenly in all its aspects to accelerate the realization of the WSIS commitments. In connection with the study

aims to determine the policy of the Government's policy strategy to accelerate the realization of the 2015 Information and

strategic steps taken by the government in society to realize information. Data used is extracted from the data of the

discussions, seminars, workshops and literature data. By using these methods are expected to reach a conclusion about a

concrete picture of the strategic policy of the government in the establishment of the community Information.

Keywords: Strategic Policy, Government, public information, information literacy, digital divide.

1. PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang Sebagai tindak lanjut dari komitment WSIS di Jenewa 2003 yang ditindaklanjuti dengan pertemuan di Tunisia tahun 2005 yang dihadiri tidak kurang dari 175 para pimpinan pemerintah dari negara-negara di dunia telah menyepakati sasaran antara lain terwujudnya masyarakat informasi sebesar 50 % dari penduduk dunia pada tahun 2015. Namun dalam kenyataannya setiap pemerintah negara menghadapi berbagai permasalahan internal, antara lain masih rendahnya tingkat literasi di bidang TIK, rendahnya penggunaan teknologi TIK. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai Pakar TIK di Indonesia, seperti Dr Eko Indrajid bahwa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan TIK antara lain masih besarnya digital divide dan rendahnya Human Development index bangsa Indonesia yakni pada ranking 114 dari 187 negara ( UNDP 2003) dan menjadi 111 dari 187 negara ( UNDP 2004). Sedangkan berdasar HDI yang dirilis Nopember 2011, Indonesia menempati rangking ke 124 dari 187 negara . Berdasar hasil sidang WSIS, Para pimpinan negara juga mengakui bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran utama dalam pembangunan Masyarakat Informasi. Banyak aspek bangunan Masyarakat Informasi antara lain adalah hasil dari kemajuan teknologi. Sidang WSIS mengakui

bahwa pendidikan, pengetahuan, informasi, dan komunikasi adalah inti kemajuan, usaha dan kesejahteraan manusia. Sidang WSIS juga menekankan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengaruh yang amat besar dalam segala aspek kehidupan didalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan komitmen internasional tersebut, maka banyak Negara di dunia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis dan program kegiatan dalam rangka mempercepat terwujudnya target WSIS antara lain terwujudnya masyarakat informasi dari 50 % pendudukdi dunia di tahun 2015, Sehubungan dengan itu kajian ini bertujuan untuk mendiskrpsikan sampai sejauh mana kebijakan strategis dan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selaku penentu kebijakan dalam mempercepat terwujudnya masyarakat informasi.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya perhatian yang utama dari pemerintah selaku penyelenggara negara untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi. Guna mempercepat terwujudnya masyarakat informasi tersebut diperlukan pengkajian kebijakan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya masyarakat informasi. Pertanyaan pengkajian, adalah bagaimanakah langkah-langkah dan program kegiatan peningkatan literasi-informasi yang ditempuh oleh

17

Pemerintah mempercepat terwujudnya masyarakat informasi, serta sejauh manakah kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat terwujudnya masyarakat informasi.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Pengkajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam memujudkan masyarakat informasi serta merumuskan strategi kebijakan Pemerintah dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Informasi tahun 2015. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai analisis kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat informasi, serta dapat menyediakan informasi mengenai program kegiatan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat informasi.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Strategis

2.1.1 Kebijakan

Pemilihan terhadap alternatif tindakan strategis sebagai pilihan tindakan yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi atau perumusan strategi. Namun,selanjutnya organisasi harus mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Kebijakan pada umumnya dijadikan sebagai panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan. Berdasarkan pendapat Aizawa Kakeru (2012) bahwa kebijakan yang disarikan dari bukunya William N. Dunn (1999) berjudul Analisis Kebijakan, disebutkan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan ”kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

2.1.2 Strategis

Strategis dari kata Strategi yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Stephanie K marrus-http://carapedia.com).

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian bahwa pengertian strategis adalah pernyataan yang mengindikasikan suatu rencana ataupun cara yang terbaik untuk tercapainya tujuan suatu badan maupun lembaga pemerintah.

2.2 Pemerintah

Menurut Dr. Ir, Dharma Setyawan Salam, M.Ed, dalam bukunya berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia disebutkan bahwa untuk menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai ketentreman , kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperluakan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu Negara. Penguasa dalam suatu Negara tersebut biasa dikenal dengan istilah pemerintah.

Dalam pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang negara yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Sedangkan upaya menjalankan segenap fungsi dan kegiatan pemerintah biasa disebut dengan pemerintahan.

Karena itu, fungsi pemerintah adalah upaya merealisasikan tujuan Negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat yang berupaya mengatur interaksi antar anggota masyarakat atau penduduknya dalam suatu wilayah hukum tertentu berdasarkan kesepakatan di antara mereka baik mengenai cara pencapaian maupun tujuan yang akan dicapai agar mereka dapat hidup secara harmonis dan meningkat kesejahteraannya secara adil dan makmur.

2.3 Masyarakat Informasi

Berdasarkan hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) WSIS tentang Masyarakat Informasi, menyatakan keinginan bersama dan komitmen untuk pembangunan masyarakat Informasi yang berpusat pada manusia, di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi dan pengetahuan, yang memungkinkan individu, masyarakat dan bangsa untuk mencapai potensi penuh mereka dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka;

18

Sejalan dengan pemikiran UNESCO sangat menganjurkan pembangunan masyarakat pengetahuan di mana kekuatan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai potensi tinggi dan memperbaiki kehidupan masyarakat sehari-hari.

Konsep literasi informasi /melek informasi dari masyarakat dianggap sebagai hal yang sangat mendasar dan penting untuk memungkinkan masyarakat/orang dalam menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan teknologi. Masyarakat yang melek informasi atau masyarakat informasi telah menjadi paradigma baru dalam era informasi dan komunikasi dewasa ini, karena mereka mampu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta memecahkan masalah yang dihadapi.

Berdasar Alexandria Proclamation yang diadopsi oleh Kolokium Tingkat Tinggi pada Literasi Informasi dan Lifelong Learning pada November 2005 mendefinisikan literasi informasi dari masyarakat berarti "memberdayakan masyarakat di semua lapisan masyarakat untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, tujuan kerja dan pendidikan. Dalam era dewasa ini, information literacy/literasi informasi atau sering disebut dengan istilah “melek informasi” berarti bahwa dengan pemahaman teknologi tidak cukup. Apa yang harus dilakukan orang/masyarakat adalah belajar bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Namun kenyataannya, kemampuan masyarakat sangat beragam dalam mencari, mengambil, mengolah,menganalisis, mengevaluasi informasi dan kemudian menggunakan dan memanfaatkan dalam berbagai kegiatan baik untuk membantu pengambilan keputusan maupun dalam pemecahan masalah dan sejenisnya.

Sejalan dengan mandat WSIS serta juga UNESCO untuk pembangunan masyarakat Informasi/ pengetahuan pada abad 21 ini, maka melek informasi /Literasi sebagai landasan terwujudnya masyarakat informasi, memiliki enam kategori ( Forest Woody Horton, Jr, 2008) yang saling berkaitan yakni : the Basic or Core functional literacy fluencies (competencies) of reading, writing, orally and numeracy; Computer Literacy; Media Literacy; Distance Education and E-Learning; Cultural Literacy; and Information Literacy.

Lebih lanjut Forest menyebutkan bahwa terdapat (11) Sebelas tahapan proses yang dilalui untuk mencapai informasi literacy/ melek informasi, atau yang disebut dengan istilah multi-stage process of “life cycle.” Tahapan tersebut sebagai berikut:

Stage One: Realize that a need or problem exists that requires information its satisfactory resolution; Stage Two:

Know how to accurately identify and define the information needed to meet the need, solve the problem, or make the decision; Stage Three: Know how to determine whether the needed information exists or not, and if it does not, know how to create, or cause to be created the unavailable information (also referred to as “creating new knowledge”); Stage Four:

Know how to find the needed information if you have determined that it does, indeed,exist; Stage Five: Know how to create, or cause to be created, unavailable information that you need; sometimes called “creating new knowledge; Stage

Six:Know how to fully understand found information, or know where to go for help if needed to understand it; Stage

Seven: Know how to organize, analyze, interpret and evaluate information, including source reliability; Stage

Eight: Know how to communicate and present the information to others in appropriate and usable formats and mediums; Stage Nine:Know how to utilize the information to solve a problem, make a decision or meet a need; Stage

Ten: Know how to preserve, store, reuse, record and archive information for future use; Stage Eleven: Know how to dispose of information no longer needed, and safeguard information that should be protected. 2.4 Pengertian Kebijakan Strategis pemerintah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mengambil pandangan dari Buku William N Dunn dalam bukunya berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1999) yang disunting oleh Dr. Muhadjir Darwin, MPA, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan strategis pemerintah adalah serangkaian informasi baik berupa rencana strategis, rencana aksi maupun berupa kesepakatan, ketentuan dan keputusan yang dihasilkan oleh Badan dan pejabat pemerintah. Serangkaian kebijakan strategis tersebut merupakan alternatif pilihan langkah-tindakan untuk terwujudnya tujuan yang diinginkan. Terkait dengan pembahasan ini adalah tercapainya masyarakat informasi yang ditargetkan 50 % penduduk di dunia pada tahun 2015; yakni masyarakat yang telah menyadari pentingnya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informasi termasuk kemampuan dalam mengakses informasi melalui berbagai media serta Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam kehidupan mereka.

2.5 Posisi Indonesia di Bidang TIK

Berdasarkan data IMD-World Competitiveness Year Book berikut diketahui bahwa kemampuan bersaing Pemerintah/Negara Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa Negara di ASEAN terlihat masih menduduki peringkat yang rendah, misalnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia menempati posisi yang jauh tertinggal, yaitu menempati urutan ke 58 dari 60 negara (sumber : The IMD World Competitiveness Year Book 2004).

19

Tabel 1 : IMD- world Competitiveness YearBook

Secara umum kondisi SDM bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya ranking Human Development Index Indonesia tahun 2004, yaitu urutan ke 111 dari 177 negara di dunia (sumber : Human Development Report – UNDP, 2004).

Dilihat dari indikator e-readiness yang terdiri dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan, lingkungan usaha dan sosial yang mendukung, maka posisi Indonesia dibandingkan negara lain pada tahun 2004 berada di urutan ke 59 dari 64 negara (sumber : Economist Intelligence Unit).

Dilihat dari “teledensity” masih rendah, yaitu 11-25% di kota besar dan 0,2% di daerah perdesaan dimana sekitar 43.022 desa (64,4% dari 66.778 jumlah total desa) masih belum memiliki akses telepon. Penetrasi telepon yaitu fixed line adalah 7,82 juta atau sekitar 3%, sedangkan telepon seluler kurang lebih 20 juta (sumber : Ditjen. Postel, 2005). Adapun penetrasi komputer masih sekitar 1%, sedangkan jumlah pengguna internet sejak tahun 2002 meningkat cukup banyak, yaitu pada tahun 2004 menurut APJII sekitar 12 juta orang. Penggunaan Internet oleh lembaga pendidikan terus meningkat, dimana menurut IDNIC pada saat ini terdapat 639 domain ac.id yaitu untuk perguruan tinggi dan 841 domain sch.id untuk sekolah.

Dilihat dari e-literacy masyarakat sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan knowledge-based society, pada umumnya sebagian besar masyarakat Indonesia masih pada tingkatan belum peduli dan belum memahami dan hanya sedikit yang sudah pada tingkatan dimana kehidupan orang itu sudah tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya kebijakan strategis yang mampu meningkatkan daya saing yang mampu mendongkrak ketertinggalan dibandingkan dengan beberapa Negara di Asean, misalnya Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura dan kain-lainnya .

E m ploym ent(P ercentage of P opulation)

E m ploym ent G row th

S kliiled Labor

IT S kills

Total P ublic E xpenditure on

E ducation(P ercentage of G D P )

H igher E ducation A chievem ent

S cientific A rticles

Total E xpenditure on R & DB usiness E xpenditure on R & D

Know ledge Transfer

E xports of G oods(U S $ billion)

H igh-Tech E xports

N um ber of P atents in Force

(P er 100,000 inhabitants)

V enture C apital

E ntrepreneurship

Indonesia Thailand Korea S ingapore M alaysia

Berdasar data tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan dan hambatan didalam pengembangan TIK untuk mempercepata terwujudnya masyarakat informasi , antara lain masih rendahnya tingkat kemampuan Tenaga Kerja kerja termasuk dibidang TIK, masih rendahnya pencapaian

tenaga yang berpendidikan tinggi,masih belum memadainya angggaran untuk mendudukung kegitaan Penelitian dan Pengembangan, kurangnya pengembangan dan kemajuan di bidang Bisnis, serta masih rendahnya infrastruktur di bidang TIK, Namun pemerintah Indonesia masih memiliki beberapa kekuatan antara lain adanya perhatian pemerintah dalam pengembangan TIK, meningkatnya kemampuan eksport teknologi tinggi, serta adanya jumlah penduduk yang tinggi yang berarti tersedianya tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa pemerintah Indoensia memiliki bebrapa peluang antara lain upah tenaga kerja yang rendah, kecenderungan meningkatnya tenaga Outsorcing di bidang TIK serta adanya percepatan pertumbuhan sektor pelayanan di bidang Software dan TIK. Namun jika dilihat dari perkembangan dan kemajuan dibidang TIK di era globalisasi informasi saat ini, pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan atas kemajuan yang pesat dari negara-negara India dan Cina yang semakin menjadi sumber kekuatan dunia di bidang TIK, serta juga beberapa Negara di ASEAN yang semakin memperkuat kemampuan dan pengaruhnya di bidang SDM maupun penelitian dan pengembangan TIK.

Terkait dengan tercapainya masyarakat informasi, maka tantangan yang dihadapi adalah untuk mengendalikan potensi Teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan dimana semua orang dapat menciptakan, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi dan pengetahuan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai kemampuan penuh mereka dalam rangka memperbaiki kualitas hidup mereka dan mendudkung keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab fokus penelitian digunakan metode penelitian hasil studi kasus maupun workshop seminar dengan tujuan deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini di peroleh dari berbagai hasil konsultansi dan diskusi dengan beberapa tim ahli antara lain dengan Institute of Information Industry (I3) Taipei, Korean Agency of Digital Opportunity ( KADO) tahun 2005 serta dari Tim Ahli dari Korea Information Society and Development Institute (KISDI) tahun 2007, Selain itu, juga data dan informasi hasil studi kepustakaan yakni berbagai literatur dan dokumen-dokumen hasil Sidang Worl Summit on Information Society (WSIS) tahun 2003/2005 di Geneva dan Tunis serta dari data kepustakaan. Masing-masing kasus akan dideskripsikan dan diperbandingkan, sehingga diperoleh gambaran hasil dari masing-masing kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisa kegiatan strategis dalam mewujudkan masyarakat Informasi yang dilakukan beberapa pemerintah diberbagai negara dan selanjutnya melakukan pemetaan langkah strategis tersebut. Dalam kajian ini konsep strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah yakni selaku penentu kebijakan dalam

20

mewujudkan masyarakat informasi. Informasi yang akan digali adalah informasi tentang: 1. Bagaimana kebijakan Strategis pemerintah dalam

mewujudkan masyarakat informasi. 2. Berbagai program dan kegiatan apa saja yang mereka

lakukan dalam mempercepat target terwujudnya masyarakat informasi tahun 2015.

Kajian dilakukan berdasar hasil diskusi dan pertemuan dengan berbagai lembaga dan Tim Ahli TIK yang sekaligus sebagai key-informan yang dilakukan di Taipei, Korea dan Jakarta pada tahun 2005 dan bulan Juni 2007.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Strategis Pemerintah tentang

Masyarakat Informasi Pemerintah yang mewakili dari negara-negara di

dunia, berkumpul di Jenewa 10-12 Desember 2003 untuk tahap pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) WSIS tentang Masyarakat Informasi, menyatakan keinginan bersama dan komitmen untuk pembangunan masyarakat Informasi yang berpusat pada manusia, di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi dan pengetahuan, yang memungkinkan individu, masyarakat dan bangsa untuk mencapai potensi penuh mereka dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka; yang didasarkan pada tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghormati sepenuhnya dan menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sidang WSIS juga menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi adalah untuk memanfaatkan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan tujuan pembangunan Deklarasi Milenium, yaitu pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak , peningkatan kesehatan ibu, untuk memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan pengembangan kemitraan global untuk pembangunan untuk pencapaian yang lebih baik, serta hasil-hasil lain dari Deklarasi internasional seperti Deklarasi hak Azasi Manusia Sedunia, dan KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.

Para petinggi negara mengakui bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran utama dalam pembangunan Masyarakat Informasi, bahwa pendidikan, pengetahuan, informasi, dan komunikasi, adalah inti kemajuan, usaha, dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan kita. Cepatnya kemajuan teknologi-teknologi ini sepenuhnya membuka kesempatan-kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Kemampuan teknologi-teknologi ini untuk mengurangi banyaknya kendala tradisional,khususnya

kendala waktu dan jarak, untuk pertama kalinya dalam sejarah memungkinkan penggunaan potensi teknologi tersebut bagi manfaat jutaan manusia di seluruh penjuru dunia.

Untuk itu para petinggi negara tersebut

berkomitmen untuk mengubah kesenjangan digital ini menjadi suatu peluang digital untuk semua orang, khususnya bagi mereka yang berisiko tertinggal dan semakin terpinggirkan. Para petinggi negara juga mengakui bahwa untuk membangun Masyarakat Informasi yang inklusif memerlukan bentuk solidaritas yang baru, kemitraan dan kerjasama antar pemerintah dan semua yang berkepentingan, seperti pihak swasta, masyarakat sipil, dan organisasiorganisasi internasional. Menyadari bahwa tujuan besar Deklarasi ini – menjembatani kesenjangan digital dan memastikan pembangunan yang selaras, adil, dan merata untuk semua - akan membutuhkan komitmen yang kuat bagi semua yang berkepentingan, kita menyerukan adanya solidaritas digital, baik di tingkat nasional maupun internasional. 4.1.1 Prinsip-Prinsip Utama

Para petinggi negara setuju bahwa prinsip-prinsip utama dalam membangun Masyarakat Informasi sebagai berikut : 1) Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan

dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan; Prinsip ini menekankan bahwa Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam pengembangan Masyarakat Informasi, dan dalam proses pengambilan keputusan sesuai kebutuhan. 2) Infrastruktur informasi dan komunikasi: suatu fondasi esensial untuk Masyarakat Informasi ; prinsip ini antara lain menekankan bahwa konektivitas merupakan sarana pemberdaya utama yang memungkinkan pembangunan Masyarakat Informasi. Akses untuk infrastruktur dan jasa TIK yang universal, merata, adil, serta terjangkau, merupakan salah satu tantangan untuk Masyarakat Informasi dan harus menjadi tujuan semua pemangku kepentingan untuk membangunnya. 3) Akses ke Informasi dan Pengetahuan; Antara lain menekankan bahwa kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan, adalah sangat penting dalam suatu Masyarakat Informasi yang berguna untuk pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, serta kegiatan ilmiah, dan dengan memudahkan akses ke informasi ranah publik, termasuk melalui desain universal dan penggunaan teknologi pendukung lainnya. 4) Pembangunan Kemampuan; Prinsip ini antara lain menekankan setiap orang harus mempunyai peluang untuk memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi aktif, dan mendapatkan

21

manfaat sepenuhnya, dari Masyarakat Informasi dan Masyarakat Ekonomi yang Berbasis pengetahuan. 5) Membangun Kepercayaan dan Keamanan dalam

Penggunaan TIK; Prinsip ini antara lain memperkuat pola kepercayaan, termasuk keamanan informasi dan keamanan jaringan, otentikasi, perlindungan privasi dan konsumen, adalah persyaratan dalam pengembangan Masyarakat Informasi dan untuk membangun kepercayaan antar pengguna TIK. 6) Lingkungan yang Memberdayakan; Prinsip ini antara lain menyatakan bahwa Lingkungan yang memberdayakan di tingkat nasional dan internasional sangatlah penting bagi Masyarakat Informasi. TIK harus dipergunakan sebagai alat penting untuk pengelolaan yang baik. Pemerintah harus campur tangan, sesuai kebutuhan, untuk memperbaiki kegagalan pasar, menjaga persaingan yang adil, menarik investasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aplikasi TIK, memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial, serta untuk melayani prioritas nasional 7) Penerapan TIK: Manfaat-manfaat di dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ini antara lain menegaskan bahwa penggunaan dan penggelaran TIK harus menciptakan manfaat dalam semua aspek kehidupan keseharian kita. Penerapan TIK berpotensi penting dalam operasi dan jasajasa pemerintahan, perawatan kesehatan dan informasi kesehatan, pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, bisnis, pertanian, transportasi, perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, pencegahan bencana, serta kebudayaan, serta untuk mendorong pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lain yang telah disepakati. 8) Keragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan konten lokal; prinsip ini antara lain menegaskan Keragaman budaya adalah warisan umum umat manusia. Masyarakat Informasi harus didirikan atas dan membangkitkan rasa hormat terhadap indentitas budaya, keragaman budaya dan bahasa, tradisi dan agama, dan menumbuhkembangkan dialog antar kebudayaan dan peradaban. 9) Media; Prinsip ini menegaskan bahwa komitmen terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi, serta terhadap kemerdekaan, pluralisme, dan keragaman media, yang sangat penting untuk Masyarakat Informasi. Kebebasan untuk mencari, menerima, berbagi, serta menggunakan informasi untuk penciptaan, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan adalah penting untuk Masyarakat Informasi. secara bertanggung jawab oleh media sesuai dengan etika tertinggi dan standar profesional. 10) Dimensi etika Masyarakat Informasi. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat Informasi harus menghormati perdamaian dan menegakkan nilai-nilai fundamental dari kebebasan, persamaan hak, solidaritas, toleransi, pembagian tanggung jawab, dan hormat terhadap alam.serta pentingnya etika untuk Masyarakat Informasi, yang harus memelihara keadilan serta martabat dan nilai manusia. Perlindungan perlu diberikan bagi keluarga

sehingga memungkinkan mereka memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat. 11) Kerjasama internasional dan regional. Prinsip ini menegaskan antara lain bahwa Masyarakat Informasi pada hakekatnya adalah global secara alamiah, dan usaha nasional perlu didukung oleh kerjasama internasional dan regional yang efektif antar pemerintahan, sektor swasta, masyarakat umum serta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk institusi keuangan internasional. 4.1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran a. Maksud Rencana Aksi adalah untuk membangun Masyarakat Informasi inklusif, untuk menempatkan potensi pengetahuan dan TIK dalam jasa pembangunan; untuk mempromosikan penggunaan informasi dan pengetahuan demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk yang tertera di dalam Deklarasi Milenium; serta untuk membahas tantangan-tantangan baru Masyarakat Informasi, pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Peluang akan diambil di tahap ke dua WSIS untuk mengevaluasi dan menilai kemajuan yang telah dibuat dalam menjembatani kesenjangan digital. b. Sasaran khusus untuk Masyarakat Informasi akan ditentukan sesuai kebutuhan, pada tingkat nasional dalam kerangka e-strategi nasional, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan memperhitungkan perbedaan keadaan ditiap negara. Sasaran-sasaran dalam mengupayakan maksud dari Masyarakat Informasi dapat diperhitungkan dalam pembuatan sasaran nasional, dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan di tiap negara.

Sasaran-sasaran tersebut yakni menghubungkan desa-desa dengan TIK dan mendirikan tempat- tempat akses komunitas; menghubungkan universitas, perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar dengan TIK; menghubungkan pusat-pusat ilmiah dan penelitian dengan TIK; menghubungkan perpustakaan umum, pusat kebudayaan, kantor pos, dan kantor arsip dengan TIK; menghubungkan pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK; menghubungkan semua instansi pemerintahan lokal dan pusat serta mendirikan website dan alamat e-mail; menyesuaikan semua kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam memenuhi tantangan-tantangan Masyarakat Informasi, dengan memperhitungkan keadaan nasional;. untuk memastikan bahwa semua penduduk dunia memiliki akses terhadap jasa televisi dan radio; untuk mendorong perkembangan konten dan untuk menempatkan kondisi teknis dalam upaya untuk memudahkan keberadaan dan penggunaan semua bahasa dunia di internet;serta untuk memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia memiliki akses terhadap TIK dalam jangkauan mereka.

4.1.3 Arahan Aksi mewujudkan Masyarakat Informasi

1. Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan. Arahan ini antara lain menegaskan bahwa Partisipasi efektif antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan sangat vital

22

dalam pembangunan Masyarakat Informasi yang membutuhkan kerjasama dan kemitraan antar mereka semua. 2. Infrastruktur informasi dan komunikasi: Suatu fondasi esensial untuk Masyarakat Informasi. Arahan ini antara lain menegaskan bahwa Infrastruktur adalah unsur inti dalam pencapaian tujuan inklusi digital, memungkinkan ketersediaan akses terhadap TIK secara universal berkesinambungan, ada dimana-mana, dan terjangkau, dengan memperhitungkan solusi-solusi terkait yang sudah ada di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, untuk menyediakan konektivitas yang berkesinambungan serta akses untuk daerah daerah yang terpencil dan terpinggir pada tingkat nasional dan regional. 3. Akses untuk informasi dan pengetahuan; TIK memungkinkan manusia, di mana pun di dunia, untuk mengakses informasi dan pengetahuan pada saat yang hampir bersamaan. Para individu, organisasi, dan komunitas harus mengambil manfaat dari akses untuk informasi dan pengetahuan. 4. Pembangunan kemampuan; Arahan ini menegaskan setiap orang harus memiliki kecakapan yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari Masyarakat Informasi. 5. Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK; Kepercayaan dan keamanan adalah bagian dari pilar-pilar utama Masyarakat Informasi. 6. Lingkungan yang memberdayakan; Untuk memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat Informasi, pemerintah perlu menciptakan peraturan dan kebijakan lingkungan yang dapat dipercaya, transparan, serta non-diskriminatif.. 7. Aplikasi-aplikasi TIK: manfaat dalam semua aspek kehidupan; Aplikasi-aplikasi TIK dapat mendukung perkembangan yang berkesinambungan, di bidang-bidang administrasi publik, bisnis, pendidikan dan pelatihan, kesehatan,ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, serta ilmu pengetahuan, dalam kerangka e-strategi nasional. Hal ini akan mencakup tindakan-tindakan dalam berbagai sektor antara lain seperti E-Gov, E-pertanian,E-kepegawaian, E-pembelajaran dan E-kesehatan,E-bisnis, E-lingkungan, E-ilmu pengetahuan, 9. Media; Media dalam berbagai bentuk mereka dan dengan keragaman kepemilikan sebagai pemeran, memiliki peran esensial dalam pengembangan Masyarakat Informasi dan diakui sebagai kontributor penting untuk kebebasan berekspresi serta kejamakan informasi.

Untuk penegasaan dukungan terhadap hasil KTT mengenai Masyarakat Informasi di Geneva pada Desember 2003, Maka dilaksanakan KTT Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) tahap ke dua di Tunis dari 16-18 November 2005. Para Petinggi Pemerintahan menegaskan kembali keinginan dan komitmennya untuk membangun

Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia tersebut.

4.2. Pembahasan

4.2.1Analisa Program Kegiatan Pemerintah

Sejalan dengan kebijakan strategis dari WSIS yang dihadiri 175 negara di dunia yang telah menyepakati satu pandangan visi yakni terwujudnya masyarakat informasi; Maka negara-negara di Dunia baik pemerintah, para pihak yang berkepentingan, sektor swasta, maupun organisasi internasional bersinergi dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat informasi, termasuk pemerintah Indonesia.

Berikut data tentang program kebijakan strategis kongkrit dari beberapa pemerintah negara di dunia baik yang berupa perencanaan sebagai kebijakan strategis dan program kegiatan untuk mewujudkan masyarakat informasi yakni masyarakat yang memiliki kemampuan dan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan akses TIK untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat yang dapat membantu pengembangan kehidupan mereka. 1) Kebijakan Strategis Pemerintah Malaysia. Malaysia dalam pembangunan di sektor ICT yang menarik adalah bagaimana negara tersebut memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung dalam pemulihan perekonomian mereka. Bahkan saat ini ICT sudah menjadi program prioritas dalam pembangunan nasional di Malaysia.

Secara garis besar terdapat tujuh proyek yang mendasari pembangunan ICT di Malaysia, yang meliputi Government Office Environment (GOE), Human Resources Management Information System (HRMIS), e-services, e-government dan Public Management Security (PMS). Keseluruhan infrastruktur ICT di Malaysia berbasis open source dengan total investasi mencapai US$31.199.023,784. Adzman Musa, Director ICT Security Division Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit, Prime Minister’s Department of Malaysia, mengatakan pembangunan ICT di Malaysia difokuskan pada 25 kementerian federal, 180 departemen federal, 347 departemen negara bagian dan 148 pemerintah daerah.

Dalam rangka untuk peningkatan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun organisasi, Pemerintah Malaysia bekerjasama dengan pihak non pemerintah/industri telah melakukan berbagai kemudahan dan mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan di bidang TIK. Begitu juga, pemerintah Filipina juga memberikan berbagai kemudahan dan bea siswa untuk peningkatan kemampuan masyarakatnya di bidang TIK.

2) Kebijakan Strategis Pemerintah Republik Korea. Sesuai dengan hasil pemaparan dan diskusi dengan Tim konsultansi dari Korea Information Society Development Institute ( KISDI ) pada Juni 2006 dapat diketahui bahwa kebijakan strategis pengembangan TIK dalam mempercepat terwjudnya masyarakat informasi

23

dikenal dengan istilah Strategi IT839 yakni strategi untuk peningkatan 8 (delapan) bidang pelayanan (Services) , Strategi untuk peningkatan 9 ( Sembilan ) bidang produksi dan Strategi untuk peningkatan 3 ( tiga) bidang pembangunan Infrastruktur seperti terlihat dalam gambar dibawah ini.

Korea Information Society Development Institute

Infrastructure

Service Product

8 Services

HSDPA/W-CDMA Service

WiBro Service

Broadband Convergence

DMB/DTV Service

u-Home Service

Telematics/

Location-based Service

RFID/USN Application

IT Service

Broadband Convergence Network

u-Sensor Network

Software Framework

3 Infrastructure

Mobile Telecom/Telematics Devices

Broadband/Home NW Devices

Digital TV/Broadcasting Devices

NG Computing/Peripherals

Intelligent Service Robot

IT SoC/Convergence/Parts

RFID/USN Devices

Embedded SW

Digital Contents/SW Solution

9 Products

IT839 Strategy(Revised)

Gambar 2.Kebijakan Strategis Pemerintah Republik Korea tentang Strategi IT839

Sedangkan peranan Pemerinrah dan pihak swasta dalam pengembangan industri TIK antara lain disebutkan bahwa peranan kedua belah pihak meliputi bidang New Service Introduction (Pengenalan Pelayanan Baru) , bidang Infrastructure Build up (Pembangunan infrastrustur) , Bidang product Business development (Pengembangan Usaha Produksi) serta bidang Industrialization (Industri). Uraian secara rinci dapat diketahui dalam gambar berikut ini.

Korea Information Society Development Institute

Basic Research

Financial Support

Service SpecDetermination

Legal System

Pilot ProjectLaunchLicense Approval

Competition Policy

Frequency Allocation

InternationalCooperation

Service BusinessPlanning

R&D Activity

InfrastructureInvestment

Job Creation

Cost Reduction

Mass Production

Global Marketing& Export

Government

Fair Competition

IPR Protection

Conflict Arbitration

Product/TechnologyDevelopment

Pilot Production

IP Creation

Private

Human ResourceDevelopment

National IR

Global Standardization

Application &Solution

Reinvestment for NextGrowth Engine

Government Roles in Korean IT Industry

Gambar 3. Peranan Pemerintah Republik Korea tentang

Industri TIK.

ditempuh melalui lima strategi yang saling kait mengkait yakni pertama adalah Pembangunan Infrastruktur TIK;l kedua adalah Peningkatan Kualitas SDM TIK dari Lembaga Pendidikan; Ketiga adalah peningkatan Pelatihan

dan Ketrampilan TIK, Keempat adalah strategi menjembatani kesenjangan digital; dan Kelima adalah strategi Peningkatan Standar Kelembagaan.

Korea Information Society Development Institute

Building ICT

InfrastructureQuality ICT

Workforce from

Educational

Institutions

Retraining

Bridging Digital

Divide

Institutional

measures

• expand internet, broadband

connection • connecting schools

• teacher training

• Model schools for IT

• IT Research Centers

• National ITscholarship

• MIC IT Academy

• Foster Hot Skills

• Conversion Training• Basic ICT training-13.8 million

benefited from 2000 to 2002

• Free ICT facilities in rural areas

• forecasting IT labor markets

• National Certification

• Evaluation of HRD

Program

Korea’s Strategy for ICT HRD – Overview

Gambar 4. Strategi Pemerintah Republik Korea untuk

peningkatan Literasi Masyarakat di bidang TIK.

3) Kebijakan Strategis Pemerintah Thailand.

Seperti negara-negara, Pemerintah Thailand juga memiliki Kebijakan dalam pengembangan TIK Nasional Thailand 2010. Adapun visi dalam pengembangan TIK di Thailand adalah “ Thailand’s Vision towards A Knowledge Based Economy” Yakni Thailand menuju Masyarakat Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Strategi yang dilakukan meliputi tiga bidang yakni bidang Pengembangan Innovasi Teknologi, Bidang Pembangunan Potensi SDM dan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi. Dalam rangka pengembangan Infrastruktur dan innovasi teknologi untuk mendukung percepatan pembangunan berbagai bidang, Pemerintah mendorong penerapan E-strategi nasional sebagai flagship (program utama pengembangan TIK di Thailand yakni penerapan E-society, E-education, E-Industry, E-Commerce dan E-Government.

Thailand’s Initiatives: IT

Source: NECTEC(2001), Information Technology Policy Framework: 2001~2010, Thailand’s Vision Towards A Knowledge-Based Economy

Gambar 5. Rencana Pemerintah Tentang Pengembangan IT2010.

4) Kebijakan Strategis Pemerintah Singapura. Singapura yang dikenal sebagai “Intelligent Island”

juga telah memiliki rencana Induk pengembangan TIK 2015.

24

Dalam rangka mengantisipasi era teknologi digital maka Pemerintah Singapura menetapkan bahwa visi digital untuk Singapura “The Digital Vision For Singapore “ adalah dilakukan beberapa strategi utama yakni Pembangunan Industri Infokom yang berdaya saing global, yang didukung dengan Strategi Pembangunan Infrastruktur Infokom yang terpercaya dan mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, Pengembangan SDM yang memiliki kekuatan dan berdaya saing global, Peningkatan transformasi budaya, dan pola pikir sebagai kunci pengembangan sektor ekonomi, pemerintah dan masyarakat.

Program kegiatan unggulan yangdilakukan meliputi

bidang-bidang digital media & entertainment, education & learning, financial services, government, healthcare & biomedical sciences, manufactoring & logistic, serta tourism, hospiatality & retail.

Digital Media

& Entertainment

Education

& Learning

Government

Healthcare

& Biomedical

Sciences

Manufacturing &

Logistics

Tourism,

Hospitality

& Retail

Financial

Services

iN2015 Masterplan:

Our Digital Vision for Singapore

Gambar 6. Rencana Induk tentang Visi Digitalisasi untuk Singapura.

5) Kebijakan Strategis Pemerintah Jepang.

Jepang sebagai negara industri baru telah menetapkan E-strategi nasional sejak tahun 2001 yang meliputi program pembangunan infrastruktur dan landasan Dasar seperti perumusan peraturan dan perundangan tentang TIK, dan Program pengembangan aplikasi TIK yang meliputi tujuh bidang kegiatan prioritas. Kegiatan ini antara lain terkait dengan kegiatan TIK di bidang health-care, food supplies, Household, Small Business, finance, knowledge, industry dan Government. Selanjutnya sejak 2006, dilakukan strategi Reformasi Baru TIK, strategi ini meliputi Program Mengurangi Hambatan Pemanfaatan TIK di dalam masyarakat luas dan Program Pengembangan Perangkat dan Peralatan TIK untuk mendukung pembaruan TIK. Program kegiatan ini meliputi kegiatan pengembangan infrastrutur jaringan serta investasi untuk pengembangan teknologi dan anak-anak dalam pemanfaatan TIK.

1

2001 2002 2003 2004 2005 ～

◆IT Basic Law

◆IT Strategy Headquarters(chaired by Prime Minister)

Infrastructure and

foundations

e-Japan Strategy II

(July 2003) Strategy II Acceleration Package

(February 2004)

A leading IT

nation

e-Japan Priority Program-2002

(March 2001)

e-Japan Priority Program-2002

(June 2002)

e-Japan Priority Program-2003

(August 2003)

ｅ ａｐａｎ Priority Program-2004

June 2004

Promoting IT applications

Seven priority fieldsHealth care, food supplies, households, small business finance, knowledge, employment and industry,

government services Priority issuese-government (local and national)IT in health servicesIT in educationInformation security

e-Japan Strategy

(January 2001)

IT Strategy in Japan

IT New Reform

Strategy

(January 2006)

Gambar 7. Strategi Pengembangan IT di Jepang.

1

Structural reform potential of IT

IT in health care ◆ Medical expense statements available online

IT-based environment initiatives

Safety and security in society

Road and traffic safety

Convenient and efficient e-government services

More competitive industry based on IT management systems

Quality of life initiatives ◆ Telecommuting, e-learning

— Using IT to address issues in Japanese society —

◆ Using IT to boost the efficiency of energy consumption and resource utilization

◆ Using terrestrial digital technology to minimize damage from natural disasters

◆ Using ITS technology to prevent traffic accidents

◆ 50% of application procedures available online

◆ Using IT to improve internal and external corporate communication

Further IT Policy Priorities ①

Gambar 8. Prioritas Kebijakan Pengembangan TIK di Jepang

1

New IT National Strategy

Investment in children and technology Network infrastructure

改革－IT化を妨げる社会的制約を排除－

○Using IT to make a stronger

international contribution

and boost the

competitiveness of

domestic industry

International involvement and international competitiveness

○Structural reform predicated

on the use of IT to generate

new forms of value and

resolve problems

Performance improvements through structural reform

○IT throughout society based on universal design principles

Emphasis on IT users and consumers

Reforms

Ｔ－改革を支えるツ ル－

ITtools supporting reform

Eliminate obstacles

to IT in wider society

Gambar 9. Strategi Reformasi TIK di Jepang. Strategi yang dilakukan adalah untuk mencapai Pemerintah Jepang sebagai negara yang unggul di bidang TIK. Sebagai realisasinya maka sejak 2010 Jepang menetapkan perubahan pengembangan teknologi TIK dari E-Jepang menjadi Ubiquitous ( U-Japan) atau dari E-society menjadi U-society yakni teknologi yang bisa

Sumber : www.ida.gov.sg

25

menghubungkan every one, every place , every thing at every time.

6

Basic Concept of u-Japan

User-oriented

From the user’s point of view

○Close to the userFor a society that is user-orientated

than a society where objects are given by the supplier

Developing technologies and services that are connected to our needs

Unique

Be something special

○Create individual energyA new society where your

dreams come true ○Vitalize the society

Create new social systems and business services

Get out from the norm and realize local revitalization with creativity

Ubiquitous

Connects everyone and everything

○An easy-to-use network anytime, anywhere, with anything and for anyone.

ICT will be everywhere in daily life for a user-friendly society

○Person2Person plus Person2Goods, and Goods2GoodsIn every aspect, communication will take the more

important role in society

ｕ－ ａｐａｎ Ubiquitous Net Japan

Universal

User-friendly ○Gentle with people

Can be used by anyone without thinking of the equipment or network

The aged and disabled will be able to participate in society with ICT

○InteractionA heart to heart interaction

overcoming barriers between generations and localities to create togetherness

u-Japan is the next generation ICT society from 2010

All copyrights reserved (MIC) Gambar 10. Penerapan Teknologi Ubiquitous di Jepang.

6) Kebijakan Strategis Pemerintah Taiwan Rencana strategis Pemerintah Taiwan untuk

membangun E-Taiwan dimaksudkan adalah untuk mempercepat Pemerintah Taiwan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat informasi, dimana setiap lapisan /kelompok masyarakat di Taiwan yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informatika ( TIK) untuk mengakses informasi yang bermanfaat untuk mempercepat pembangunan masyarakat dalam segala aspeknya. Dalam upaya mewujudkan tantangan mewujudkan rencana strategis yakni E-Taiwan yang dilakukan melalui 4(empat) tahapan strategis yakni E-Learning sebagai fondasi kegiatan awal yang dimanfaatkan di sektor pendidikan/pembelajaran masyarakat, yang selanjutnya TIK dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga / E- home, untuk kegiatan Pemerintah/perkantoran yakni E-Government serta untuk mendukung kegiatan masyarakat luas yakni dengan E-Society.

18

e-Taiwan─Challenges 2008 Prioritize Plan

e-Taiwan

e-Learning

e-Society

e-Government

e-Home

Minority Groups

Traditional industry

Divide between Cities

and the Country

Gambar11. Rencana Prioritas Pengembangan e-Taiwan tahun 2008

Beberapa contoh kegiatan utama dalam pelaksanaan E-government dapat diketahui antara lain melalui kegiatan e-Procurement Service; e-taxation service, e-village servis, e-job service dan lain-lainnya seperti tercantum dalam gambar 12 dibawah ini.

Research, Development, and Evaluation Commission

The e-Government Portal( www.gov.tw)

Government Service Network

Government Certification

Authority

e-Procurement Service e-Taxation Service

Official Document Interchange

e-Motor Vehicle Service e-Village Services-- Bridging Digital Divide

e-Job Service

Key E-Government Initiative

Gambar 12. Program Penentu E-government di Taiwan. Namun, Pemerintah Taiwan dalam mewujudkan E-Taiwan menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan utamanya terkait dengan adanya perbedaan kesenjangan digital/ gagap teknologi antara masyarakat kota dengan masyarakat perdesaan, Industri tradisional dan kelompok-kelompok minoritas.

Menyadari tantangan dan hambatan dalam mewujudkan E-Taiwan utamanya terkait dengan kesenjangan digital, maka pemerintah Taiwan menetapkan perencanaan strategis bagaimana mempersempit / memperkecil kesenjangan digital. melalui 2 (dua) langkah kebijakan startegis yakni program kegiatan Memperkecil kesenjangan digital yang disebut dengan Strategi Trac II yakni Narrowing the digital divide dan program kegiatan E-learning bagi setiap orang yang disebut dengan Strategi Trac I yakni E-Learning for everyone.

6

Narrowing the Digital Divide

Establish measurement

for digital divide

Effectiveness evaluation of

E-learning for everyone

and related policies

problem analysis

Solution submission

Establish demonstration

models

Policy revised proposal

Establish organization for

promotion

Track I.

E-Learning for everyone

Industry and related

agencies

Track II.Narrowing the digital

divide

Policy assessment

and evaluation.

Modified solution and

Feedback.

• This track aims at narrowing the difference generated from the inequality

of absorption of information and knowledge, and utilization of techniques.

Gambar 13. Upaya Pemerintah Taiwan Memperkecil Kesenjangan digital.

7) Kebijakan Strategis Pemerintah Indonesia Dalam keranka NKRI yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan Masyarakat informatif, Masyarakat yang Sejahtera, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka Peme rintah dalam hal ini Kementerian

26

Kominfo selaku focal point yang bertanggung jawab dibidang pengembangan Kominfo, liki visi yang sejalan dengan mandat WSIS yakni “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan, kominfo yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”. Beberapa misi yang telah ditetapkan antara lain Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI serta mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. Dalam rang mewujudkan masyarakat informasi Indonesia tersebut maka strategi yang ditempuh dikenal dengan istilah Strategi 315 yakni strategi tiga (3) pilar utama yang harus dilakukan yakni pembangunan Infrastruktur Informasi, SDM dan Kelembagaan TIK serta peraturan Perundang-undangan Bidang TIK, Sedangkan Satu (1) adalah Dukungan Alokasi Sumberdaya yang dimiliki baik lembaga pemerintah maupun Swasta, serta Lima (5) Program kegiatan unggulan. Lima program unggulan /flagship programs sebagai berikut : 1. Peningkatan e-Literacy/SDM TIK termasuk e-

Leadership, fasilitasi perangkat TIK di Sekolah, Koperasi, Pesantren, dan di berbagai komponen masyarakat termasuk melakukan Kampanye Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan upaya Penegakan HaKI. Dialogue Indonesia-Japan, Jakarta, 14 March 2006

©Departmen Kominfo – March 2005

Department of Communication and Information Technology

STRATEGY 315. Towards Indonesian Information Society 2015

RegulationInformation

Infrastructure

HRD and

ICT Institution Dev.

1. National movement to establish smart society: OSOL, CAP,

e-Literacy programs, the use of open source sw, etc

2. Development of convergent information infrastructure with

regulation transparancy and fairnesses in information and

communication services: USO+, PSO, Tariff, etc

3. ICT industry facilitations: killer applications (e-gov, e-proc,

e-UKM, e-Learning, e-Money, e-Health), inexpensive computer,

PSOS, etc

4. Information dissemination to increase national competitiveness:

TV digital, multimedia services, Video on demad, etc

5. Public Service Interoperability: Standardization application, SIN,

IGASIS

Public Private Partnership

3

1

5

Fla

gsh

ip P

rog

ram

s

Resources

Allocation

Pilar

Sumber : Ministry of I nformation and Communication Indonesia; Policy

Gambar 14.Kebijakan Strategis 315 menuju Masyarakat

Informasi Indonesia 2. Pengembangan Infrastruktur Informasi yang

konvergentif dengan Regulasi yang Transparan dan Berkeadilan untuk Pemerataan Layanan Informasi dan

Komunikasi dengan program antara lain: USO Plus, PSO, tarif yang terjangkau, dan alokasi frekuensi.

3. Fasilitasi Industri TIK dengan program antara lain: pengembangan Pusat Sertifikasi Open Source (PSOS), Komputer Paket Terjangkau, dan pengembangan aplikasi dasar atau perangkat lunak unggulan (e-Government, e-Procurement, e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health).

4. Diseminasi Informasi untuk meningkatkan Daya Saing Nasional dengan program antara lain TV digital, Video on demand, dan layanan multimedia.

5. Interoperabilitas Layanan Publik dengan program antara lain: Standardisasi Aplikasi, Single Identity Number (SIN)/Nomor Identitas Tunggal (NIT), dan Inter-Governmental Accses to Shared Information System (IGASIS).

Adapun sasaran pembangunan Nasional Jangka menengah dari2010-2014 antara lain tersedianya akses informasi dan komunikasi yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital). Indikator suksesnya sasaran tersebut apabilajJumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (competition readiness index) sekurang-kurangnya 49% dari total provinsi di Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51% indeks menengah. 4.2.2 Analisa kesiapan Pemerintah

Sejalan dengan kesepakatan Sidang WSIS di Tunis dan Geneva tahun 2003 dan 2005 untuk mewujudkan masyarakat Informasi yang ditargetkan 50% dari penduduk dunia pada tahun 2015, maka banyak pemerintah di beberapa negara di dunia telah melakukan berbagai upaya strategis serta langkah-langkah proaktif untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi. Banyak pemerintah negara di dunia melaui lembaga yang berkompeten sesuai tuagas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan TIK telah memiliki Rencana Aksi, strategi serta program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan pengembangan TIK.

Berdasar data yang ada dapat diketahui bahwa masih banyak negara-negara di dunia utamanya Negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan yang cukup kompleks dalam mewujudkan masyarakat informasi, seperti misalnya masalah pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, fasilitas TIK maupun jaringan, rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan TIK di dalam masyarakat, termasuk juga masih rendahnya dukungan sumber daya yang ada untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi.

Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan

baik pelaku bisnis, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan para penentu kebijakan termasuk lembaga-lembaga internasional telah banyak melakukan koordinasi dan program kerjasama nyata dalam melakukan berbagai

27

kegiatan konkrit untuk mewujudkan tercapainya masyarakat informasi. Berbagai program kegiatan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengembangan TIK, antara lain, misalnya Program untuk menangani ketidaksesuaian keterampilan, pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya memberikan insentif dan memfasilitasi untuk peningkatan pengetahuan TIK dan keterampilan untuk pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan tinggi, on-the-job training, pelatihan, dan sejenisnya.

Seperti pemerintah Indonesia misalnya, juga menyiapkan berbagai Program prioritas pengembangan TIK untuk mempercepat terwujTIK. Terkait dengan pengembangan SDM TIK misalnya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik jangka pendek dan jangka panjang untuk para guru baik universitas, Sekolah lanjutan, pegawai negeri sipil, dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan dan pelatihan didalam negeri dilakukan di Pusat NICT yakni pusat diklat yang dilakukan kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta maupun bea siswa atas kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang TIK di luar negeri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1) Dalam mewujudkan masyarakat informasi sesuai komitmen hasl KTT WSIS yang ditargetkan 50% dari penduduk di dunia, maka pelaksanaan dalam pengembangan sektor TIK dalam segala aspeknya baik aspek infrastruktur teknologi, jaringan dan managemen dan investasinya yang dilakukan secara sinergi dan terintegrasi khususnya di daerah-daerah secara merata, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses teknologi guna memperoleh informasi yang bermanfaat dan berguna dalam berbagai sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

2) Untuk itu, selain perencanaan strategis dan kebijakan yang tepat, juga diperlukan dukungan e-leadership dan pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki komitmen kuat dalam menerapkan setiap perencanaan yang telah dibuat secara matang. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan baik pemerintah maupun swasta dari semua pihak yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing sektor akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan bidang TIK serta bidang komunikasi dan informatika secara umum dan khususnya dalam mewujudkan masyarakat informasi yakni 50% dari penduduk dunia pada tahun 2015.

5.2 SARAN-SARAN

1) Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu meningkatkan kerjasama untuk melakukan kegiatan nyata dalam bentuk program terpadu untuk

pembangunan kapasitas sumber daya manusia maupun untuk pembangunan infrastruktur TIK utamanya untuk masyarakat perdesaan guna memepercepat terwujudnya masyarakat informasi.

2) Keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat informasi sangat ditentukan oleh strategi , koordinasi dan kerjasama yang solid antar pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sumber daya baik pembangunan infrastruktur jaringan TIK, pembangunan peningkatan kompetensi SDM, termasuk dukungan dana/ anggaran dan sejenisnya untuk mempercepat tercapainya masyarakat informasi.

REFERENSI

[1] Bintoro Tjokroamidjojo, Prof.H.; Manajemen

pembangunan,CV Haji Masagung, Cetakan ketiga, 1991, Jakarta.

[2] Dharma Setyawan salam, Ir,M.Ed,Dr, Manajemen Pemerintahan Indonesia,Jakarta, Jambatan, 2004

[3] Forest Woody Horton, Jr, Understanding Information

Literacy: A primer, Unesco,France, 2008. [4] http://www.google.co.id/ [5] Indra jit , R ichardus Eko , Electronic

Government In Act ion, 2001 [6] Institute of Information Industry (I3), Presentation: ,

ADOC, Juni, 2005, Taipei. [7] Korea Information Society Development Institute,

Presentation : ICT HRD and R&D Policy Framework

for Indonesia, 13 Juni 2007,Jakarta. [8] Tobing, Paul L; Knowledge Management, Graha Ilmu,

2007, Yogyakarta. [9] Policy Dialogue Indonesia-Japan: ICT Policies in

Japan, MIC-Japan; March 14, 2006, Jakarta. [10] Rahardjo, Budi, Membangun E-Government. PPAU

Mikroelektronika ITB, 2001, [11] MCIT-KISDI Joint Study on the Indonesian IT Policy,

Sangwon Ko: ICT HRD and R&D Policy Framework

for Indonesia, KISDI, 13-Juni-2007, Jakarta. [12] Wibowo,S.E,M.Phil,Prof.Dr, Manajemen Perubahan,

Edisi 3, Rajawali pers, 2008, Jakarta. [13] William N.. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs.

Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2.GajaghMada University Press, 1999, Jakarta

[14] www.kemkominfo.go.id/Dokumen Hasil Sidang WSIS [15] www.itu.int/wsis