Studi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pada Kelompok Tani Hutan Pakkaraengan Indah (KTH PI) Di Desa Bontomatinggi Kecamatan

Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Implementation wisdom research Forest Plantation (FP) on Forest farmer groups Pakkaraengan Indah (FFG PI) in the village Bontomatinggi Sub-district

Tompobulu regency Maros Province South Sulawesi

Epi Dayanti Nurdin1), M. Asar Said Mahbub2), Mas’ud Junus2)

Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. epidayantinurdindaengalusu@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study (1) know Implementation wisdom FP at FFG Pakkaraengan Indah, (2) Assessing the enabling factors and constraints faced of the FFG Pakkaraengan Indah. This study was conducted in the village Bontomatinggi Sub-district Tompobulu regency Maros Province South Sulawesi. The method used in the study is field surveys and interviewed thirteen people as respondents among others twelve forest farmer groups and one person accompanying Forest Plantation. Data analysis using trend analysis of respondents' answers and then processed to form a table Then the data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that Forest farmer groups pakkaraengan indah has conducted forest development rests with the minister of forestry regulations number 55 year 2011. With the constraint factors (1) Society's ability to build and manage plantations are generally low, in terms of the quality of human resources, equipment, and funding for forest plantation development; (2) The lack of support for land plant seeds FP; (3) There are still concerns about the clarity of management areas in the future; (4) companion FP that there are currently no live around the area of manage; (5) Another obstacle has been no cooperativ, if there is a broad cooperative maximum that can be worked is 15 ha / person.

Keywords : Implementation, Forest farmer groups (FFG), Forest Plantation (FP), Pakkaraengan Indah (PI).

PENDAHULUAN

Pergeseran pengelolaan sumberdaya hutan telah terjadi dari pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk HPH kepada bentuk pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Salah satu contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah hutan tanaman rakyat (HTR) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007. HTR adalah hutan tanaman pada areal hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Penjabaran tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan HTR terdapat pada Permenhut nomor 55 tahun 2011 dan permenhut nomor 3 tahun 2012. Permenhut nomor

55 tahun 2011 mengatur tentang tatacara permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, sedangkan permenhut nomor 3 tahun 2012 mengatur tentang rencana kerja pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat dan format yang perlu dipakai dalam membuat Rencana Karya Utama (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Permenhut nomor 55 tahun 2011 mengamanatkan pelaksanaan pembangunan HTR yang meliputi : 1) penetapan areal, 2) kegiatan dan pola HTR, 3) Budidaya tanaman HTR, 4) Persyaratan dan tata cara permohonan, 5) Kelembagaan kelompok, pendampingan dan pembiayaan, 6) Hak dan kewajiban pelaksana, 7) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian, 8) Kepatuhan terhadap izin-izin yang berlaku. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mencanangkan pembangunan hutannya melalui HTR. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan HTR adalah Kabupaten Maros. Berdasarkan SK.273/Menhut-VI/2008, luas areal HTR di Kabupaten Maros adalah 8.580 ha. Terdapat dua kelompok tani pelaksana yang saat ini sudah melaksanakan pembangunan HTR yakni Kelompok Tani Hutan Bangkit Jaya (KTH BJ) dan KTH Pakkaraengan Indah (KTH PI). Pembangunan HTR ini dibiayai oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri kehutanan republik Indonesia nomor 55 tahun 2011, melalui pola keuangan badan layanan umum, pusat pembiayaan pembangunan hutan (BLU pusat P2H), perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat.Salah satu desa yang melaksanakan HTR di Kabupaten Maros adalah Desa Bontomatinggi yang terletak di Kecamatan Tompobulu. Jumlah kepala keluarga pelaksana adalah 12 orang yang terhimpun dalam KTH Pakkaraengan Indah. Inilah salah satu KTH yang aktif sampai saat ini sebagai pelaksana pembangunan HTR di Kabupaten Maros khususnya di desa Bontomatinggi. Kelompok Tani Hutan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir dari pusat P2H.

Penelitian ini akan mengungkap bagaimana implementasi Permenhut nomor 55 Tahun 2011 pada pelaksanaan pembangunan HTR di Kabupaten Maros dengan fokus penelitian pada KTH Pakkaraengan Indah yang terletak di Desa Bontomatinggi Kecamatan Tompobulu. Lokasi dan KTH ini dipilih sebagai tempat penelitian karena sampai saat ini lokasi dan KTH inilah yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan HTR di Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan TempatPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di desa Bontomatinggi

Kecematan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis DataJenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis yaitu Data

primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh melalui survei dan wawancara di lapangan dengan menggunakan kuisioner. Wawancara dilakukan terhadap responden yang merupakan masyarakat di Desa Bontomatinggi dan pendamping HTR Kecematan Tompobulu, Hubungan koordinasi antara pengelola dalam pemeliharaan, struktur organisasi, berapa banyak orang yang terlibat dalam pengembangan HTR-KTH PI, dan bagaimana cara kerja kelompok tani dalam pengembangan HTR-KTH PI ini. Data Sekunder diperoleh dari literature yang berkaitan dengan penelitian dan data dari desa, kecamatan serta instansi yang terkait dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan DataPengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Observasi lokasi penelitian yakni tahap awal yang dilakukan untuk menentukan lokasi peneitian.

b. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner dan wawancara tidak terstruktur.

c. Rekam arsip, seperti data informasi, peta lokasi, catatan tertulis, alat perekam dan lain-lain.

d. Observasi lapangan, dilakukan melalui pencatatan, pengukuran dan pengamatan terhadap terhadap studi yang diperkirakan mempengaruhi hasil dari penelitian. Observasi dilakukan guna memperoleh data tentang peranan masyarakat dan hambatan-hambatan masyarakat dalam pengelolaan Pekkaraengan Indah ini yang ada di Desa Bontomatinggi.

e. Dokumentasi pengambilan gambar pada berbagai objek untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menddetail tentang topik/objek yang diteliti.

D. Analisis DataData yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan ditabulasi menurut

kecenderungan jawaban dari responden dan selanjutnya diolah sampai berbentuk tabel. Kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deksriptip kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keragaan Kelompok Tani Hutan Pakkaraengan Indah (KTH PI)KTH PI terbentuk atas inisiatif masyarakat dengan tujuan melestarikan kawasan

hutan setempat. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) diberikan kepada 12 Kepala Keluarga (KK) dengan luas areal kelola + 123 ha.

Rencana pemanenan/penebangan diharapkan akan dilakukan pada tahun ke 6 untuk jenis Sengon dan Gmelina dengan daur 5 tahun, sedangkan Jabon akan dipanen pada tahun ke 8. Volume yang diharapkan dari Gmelina dan Jabon adalah 800 m3

sedangkan dari Sengon diharapkan 460 m3.Administrasi KTH PI tergolong baik karena seluruh rencana kegiatan dan

dokumen-dokumen kelompok tersedia dengan baik dan rapi. Rencana kerja tahunan kelompok ini juga sudah dalam bentuk buku dan mendetail yang meliputi rencana kerja dari masing-masing anggota kelompok. Ketersediaan rencana kerja dari masing-masing anggota kelompok akan memudahkan tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan evaluasi dan merancang kegiatan selanjutnya. Rencana pengembangan yang berbasis kepada data dan fakta yang aktual dan akurat akan membantu para pihak dalam mengembangkan HTR di masa-masa mendatang.

B. Implementasi Permen 55 Tahun 2011 Oleh KTH Pakkaraengan IndahKTH PI membangun HTR di desa Bontomatinggi dengan berlandas permen 55

tahun 2011 dimana berdasarkan UU tersebut diatur tentang :

1. Penetapan arealKTH PI kemudian mengajukan akte pendirian kelompok sebagai syarat mutlak

pengelolaan HTR karena tidak ada hak pengelolaan HTR yang diberikan kepada perorangan. Usulan pengelolaan ini kemudian direspon oleh Bupati Maros dengan dikeluarkannya Surat Keputusan : SK.610/VI/BP2HP-XV/3/2010 tgl 10 Maret 2010, sebelumnya pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan Bontomatinggi sebagai areal pencadangan dengan Surat Keputusan SK.273/Menhut-VI/2008, tertanggal 8 Agustust 2008.

Hasil kajian menunjukkan bahwa alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada Permenhut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Kegiatan dan pola HTRKegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada kegiatan dan pola

HTR di desa Bontomatinggi sudah terealisasikan mulai dari tahap penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, hingga tahap pemeliharaan.

3. Budidaya tanaman HTRBudidaya tanaman dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi

budaya masyarakat setempat. Dinas Kehutanan menganjurkan tanaman yang dibudidayakan berdasarkan tanaman indikator yang sudah tumbuh di sekitar areal kelola diantaranya Gmelina, Jabon, Sengon dan Jati. Keempat tanaman inilah yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat dalam mengelola HTR.

4. Persyaratan dan tata cara permohonanMenurut Permenhut, pemohon yang memperoleh IUPHHK-HTR adalah

perorangan yang tergabung dalam kelompok tani dan koperasi. Jika koperasi sudah ada masyarakat dapat memperoleh hak kelola seluas 15 ha. Karena itulah pihak Dinas Kehutanan mengantisipasinya dengan memberikan luas areal maksimal 12 ha dan minimal 8 ha. Untuk menghindari konflik tata batas, dilakukan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh pendamping HTR kecamatan Tompobulu.

5. Kelembagaan kelompok, pendamping dan pembiiayaanSistem kelembagaan KTH PI bersifat non-formal dengan bercirikan aturan yang

bersifat lisan tanpa ada upaya pendokumentasian aturan yang tersusun rapi. Pendamping berasal dari penyuluh kehutanan, Pendamping HTR yang berasal dari LSM diusulkan oleh pengurus LSM. Pendamping HTR bertugas memfasilitasi pengembangan organisasi pemegang izin HTR Pakkaraengan Indah, transfer pengetahuan dan keterampilan kehutanan, perencanaan dan pelaksanaan HTR, peluang kerja dan peluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. BLU Pusat P2H belum mengeluarkan dana tersebut karena KTH PI belum memenuhi syarat dan bantuan dana tersebut belum tersentuh langsung kepada KTH yang ada di Desa Bontomatinggi.

6. Hak dan kewajibanhak melakukan kegiatan sesuai izin, kemudahan mendapatkan dana untuk

pembiayaan pembangunan HTR, pembiayaan dan penyuluhan teknis, dan peluang ke pemasaran hasil hutan. Kewajiban KTH PI sudah terlaksana berupa penyusunan RKU

PHHK-HTR dan RKT PHHK-HTR, namun pinjaman bergulir berupa dana pemagaran belum tersentuh sampai sekarang.

7. Pengawasan, pembinaan dan pengendalianPengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional.

8. Hapusnya izinPencabutan IUPHHK-HTR di karenakan : Memindahtangankan IUPHHK-HTR, Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, Tidak menyusun RKUPHHK jangka panjang, Tidak menyusun RKU PHHK-HTR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT PHHK-HTR tahunan berjalan, Meninggalkan areal kerja, Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 78 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri dan Hapusnya ijin tersebut di atas tidak mengakibatkan terhapusnya kewajiban melunasi pinjaman pemegang ijin.

KESIMPULAN

Kelompok Tani Hutan Pakkaraengan Indah telah melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang di keluarkan terkecuali pinjaman dana bergulir.

Faktor-faktor pendukung dalam pembangunan HTR pada KTH PI yaitu Terimplementasi Permenhut 55 tahun 2011, Pemerintah telah mengeluarkan IUPHHK kepada KTH PI dan KTH PI telah membuat RKU PHHK-HTR dan RKT PHHK-HTR.

Faktor-faktor penghambat dalam pembangunan HTR pada KTH PI yaitu Kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengelola hutan tanaman umumnya rendah, ditinjau dari sisi mutu sumberdaya manusia, peralatan, maupun pembiayaan untuk pembangunan hutan tanaman, kurangnya bantuan bibit tanaman untuk lahan HTR, masih ada kekhawatiran mengenai kejelasan areal kelola dikemudian hari, pendamping HTR yang ada saat ini tidak berdomisili di sekitar areal kelola dan kendala lain belum ada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehutanan.2007. Rencana Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Copyright, ANTARA. Jakarta.

Suwito, E, 2007. Info Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Warta tenure. www. Aphi-net.