IZIN USAHA MICE (MEE

Dr. Made Gde Subha K

Mahasiswa yang Terlib

I Gusti Ngurah Krisna

I Gusti Ngurah Bagus G

Ni Kadek Ayu Sucipta

I Wayan Didik Prayoga

Putu Ayu Dinda Param

Putu Wulan Sagita Prad

Kadek Danendra Pratam

Gusti Ayu Made Gita P

PROGR

UN

LAPORAN PENELITIAN

(MEETING, INCENTIVE, CONVENTION, EXHI

TIM PENELITI

bha Karma Resen, S. H., M.Kn (19830725200801100

Terlibat:

risna Aditya Putra (1503005159)

agus Girindra GM (1503005175)

ucipta Dewi (1503005185)

rayoga (1503005199)

Paramita S. P (1503005208)

ta Pradyani (1503005217)

Pratama (1503005218)

Gita Permatasari (1503005219)

ROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

2016

i

EXHIBITION)

8011007)

ii

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : IZIN USAHA MICE (MEETING, INCENTIVE,

CONVENTION, EXHIBITION)

2. Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn

b. Jenis Kelamin : L

c. NIP/NIDN : 198307252008011007/0025078306

d. Jabatan Struktural : -

e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

g. Pusat Penelitian : Provinsi Bali

h. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar

i. Telpon/Faks : 0362-222666

j. Alamat Rumah : Jl. Campuhan No. 12 Br. Sasih, Batubulan, Sukawati, Gianyar

k. Telpon/Faks/E-mail : 081999912339/085857530335

3. Jumlah mahasiswa : 8 Orang

4. Pembiayaan : Mandiri

Mengetahui Denpasar, 03 Maret 2016

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH., M.Kn

NIP: 19530401 198003 1 004 NIP: 198307252008011007

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatklan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan

rahmatNya penelitian yang berjudul “Ijin Usaha MICE” ini dapat terselesaikan. Kami menyadari

bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari banyak pihak. Untuk iotu dalam

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta Staf.

2. Dosen Mata Kuliah Hukum Kepariwisataan

3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu beserta Jajaran

4. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali beserta Jajaran

5. Direktur Utama PT. Melali MICE

6. Direktur Utama Profesional Event Organizer JP Pro Bali

7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini

Kami menyadari dalam laporan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh

karena itu kritik dan saran bagi penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap hasil penelitian ini dapat

memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait

dengan bidang Hukum Kepariwisataan.

Denpasar, 28 Maret 2016

Tim Peneliti

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL-------------------------------------------------------------------------------------i

HALAMAN PENGESAHAN-----------------------------------------------------------------------------ii

KATA PENGANTAR--------------------------------------------------------------------------------------iii

DAFTAR ISI-------------------------------------------------------------------------------------------------iv

Ringkasan-----------------------------------------------------------------------------------------------------v

BAB I. PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA------------------------------------------------------------------4

BAB III. METODE PENELITIAN---------------------------------------------------------------15

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN---------------------------------------------------------19

BAB V. PENUTUP---------------------------------------------------------------------------------23

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Mahasiswa yang terlibat

Lampiran 2. Foto-foto anggota peneliti

v

RINGKASAN

Tujuan dan target khusus dari mengidentifikasi prosedur perizinan usaha MICE

(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Bali serta memberikan edukasi, kepada

masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya terkait prosedur perizinan usaha MICE

(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Bali. Target khusus dari penelitian ini adalah

bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester Hukum Kepariwisataan. Penelitian hukum

pada umumya mempunyai tipe pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan

yuridis normative selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan putusasn putusan pegadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hieararkis,

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek

hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk

mengidentifikasi dan mngklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan

penelitian/penulisan hukum.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini pariwisata bukan lagi hanya sun, sand and sex, pariwisata bukan lagi hanya

panorama nan indah, budaya yang eksotik, hiburan yang menggejolak, rekreasi yang

mengasyikan, petualangan yang mendebarkan, melainkan lebih dari itu. Dalam dunia pariwisata

istilah MICE dikenal sebagai singkatan dari Meeting, Incentive, Conference & Exhibition. Dalam

pengaturannya produk MICE tergolong dalam industri pariwisata yang di Indonesia disebut

dengan istilah “ Wisata Konvensi “. 1

Wisata Konvensi merupakan pertemuan sekelompok orang yang secara bersama - sama

bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar dan mendiskusikan

topik tertentu. Pelaksanaan wisata konvensi diselenggarakan melalui kegiatan - kegiatan

pertemuan asosiasi, pertemuan perusahaan dan pameran dagang serta eksibisi. Istilah-istilah yang

digunakan dalam MICE dapat diuraikan dalam arti masing-masing sebagai berikut : Meeting

adalah berbagai macam pertemuan, sidang rapat yang dihadiri oleh 10 orang atau lebih dengan

memilih lokasi, waktu dan tujuan pertemuan yang dimaksud. Incentive dimaksudkan sebagai

upaya bentuk motivasi secara sistemasik strategi pemasaran sebuah perusahaan dengan jalan

memberikan hadiah dalam bentuk uang, penghargaan khusus terhadap keberhasilan para

eksekutif dalam suatu pertemuan perusahaan. Conference adalah persidangan berkala untuk

mengevaluasi keberadaan sebuah institusi dalam kurun waktu tertentu yang diselenggarakan oleh

asosiasi profesi perhimpunan persaudaraan, organisasi ilmiah, perhimpunan pendidikan,

perhimpunan suku-suku bangsa (ethnic group), organisasi keagamaan perserikatan buruh dan

sebagainya. Exhibition adalah kegiatan untuk memperkanalkan produk, karya dll kepada halayak

ramai yang di Indonesia juga disebut “Pekan Raya”.2

Indonesia memiliki 10 kota yang menjadi destinasi unggulan Wisata Konvensi yaitu

Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bukit Tinggi-Padang, Makasar, Solo, Padang dan Bali. Sedangkan,

1 Nyoman S. Pendit. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta. PT Pradyana Paramita. Hal. 205

2 Ibid. Hal. 204

2

Lombok, Balikpapan dan Bandung yang kemudian pada akhir tahun 2009 ditetapkan menjadi

destinasi MICE yang diunggulkan.3

Bali sudah menjadi salah satu destinasi unggulan Wisata Konvensi di Indonesia karena

Bali memiliki keunikan tersendiri seperti kombinasi antara budaya, keindahan alam serta

keramahan masyarakat Bali yang dapat menjadi penunjang pelaksanaan MICE di Bali.

Dibuktikan dengan dipercayanya Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat

Tinggi Asia-Pasific Economic Coorporation (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent

yang diselenggarakan pada tahun 2013. 4

Dari pemaparan diatas membuktikan bahwa Bali memiliki peluang besar menjadi

destinasi MICE ASEAN bahkan dunia. Namun hal itu masih terhambat oleh proses perizinan

yang rumit dan cenderung berbelit-belit serta minimnya pengetahuan masyarakat Bali baik

tentang MICE secara umum dan proses perizinan penyelenggaraan MICE. Dalam penelitian ini

kami akan membahas Bagaimana proses perizinan penyelenggaraan MICE di Bali dan

memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang MICE itu sendiri.

1.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prosedur perizinan usaha MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition) di Bali.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi, kepada masyarakat umum dan

mahasiswa pada khususnya terkait prosedur perizinan usaha MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition) di Bali.

c. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester Hukum

Kepariwisataan.

3 Destinasi Unggulan Wisata Konvensi (MICE).

http://a-research.Upi.edu/operator/upload/s_b5351_053898_pahliawan, nogus_chapter1.pdf.

Diakses pukul 15:30 WITA, Jumat, 26 Februari 2016. 4Bali Berpeluang Rebut Pasar MICE ASEAN. Pewarta : Dewa Wiguna.

http://m.antaranews.com/berita/495538/bali-berpeluang-rebut-pasar-mice-asean.

Diterbitkan pukul 14:36 WIB, Senin, 11 Mei 2015. Diakses pukul 15:35 WITA, Jumat, 26 Februari 2016.

3

1.3. Urgensi

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya

mengetahui prosedur perizinan usaha MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di

Bali.

Urgensi berikutnya adalah bagaimana proses perizinan yang umumnya cenderung rumit

dan berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan cepat, agar kegiatan usaha MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition) dapat berjalan optimal dan menjadi salah satu penopang

pariwisata di Bali.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEPARIWISATAAN

Kepariwisataan berasal dari kata “wisata”, yang secara etimologis dapat diartikan sebagai

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya

tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.5 Wisata berkaitan erat dengan

pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.6

Selain itu, pariwisata juga dapat diartikan sebagai perpindahan orang untuk sementara dan dalam

jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan

bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu.7

Pariwisata merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional. Hal ini

dikarenakan pariwisata tidak hanya mencakup wisatawan dan destinasi wisata, tetapi juga produk

kesatuan totalitas dari empat aspek dasar (4A), yakni attractions (daya tarik pada destinasi wisata

berupa daya tarik alam maupun masyarakat dan budayanya), accessability (tersedianya alat-alat

transportasi agar wisatawan dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata),

facilities (tersedianya fasilitas utama maupun pendukung pada sebuah destinasi berupa

akomodasi, restoran, fasilitas penukaran valas, pusat oleh-oleh, dan fasilitas pendukung lainnya

yang berhubungan dengan aktivitas wisatawan pada sebuah destinasi), dan ancillary (adanya

lembaga penyelenggara perjalanan wisatawan sehingga kegiatan wisata dapat berlangsung, aspek

ini berupa pemandu wisata, biro perjalanan, pemesanan tiket, dan ketersediaan infomasi tentang

destinasi).8 Bila pembangunan nasional berjalan sesuai dengan harapan, yang dalam hal adalah

pariwisata yang berhasil memenuhi keempat aspek dasar (4A), mewujudkan masyarakat yang

sejahtera, adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hal yang tidak mungkin.

Untuk mengatur Kepariwisataan di Indonesia maka diundangkanlah Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Adapun salah satu

5 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

6 Ibid. Pasal 2.

7 A. J. Burkart dan J. Medlik. 1981. Tourism : Past, Present, and Future. Heinemann, London, Hal. 2.

8 I Gusti Bagus Rai Utama. 2014. Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish Publisher, Sleman, Hal. 5.

5

pertimbangan dibentuk dan ditetapkannya Undang-undang ini adalah bahwa pembangunan

kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh

manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Untuk mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari pariwisata,

kegiatan pariwisata sekaligus kegiatan bisnis (selanjutnya disebut kegiatan pariwisata-bisnis)

perlu untuk dikaji dan dipertimbangkan terkait pengembangannya di masa depan. Hal ini

disebabkan karena kegiatan ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lebih

lama dibandingkan wisatawan pada umumnya, mengingat adanya pre and post tour pada saat

sebelum dan sesudah acara berlangsung.9 Semakin lama waktu yang dihabiskan di suatu daerah

wisata, maka akan semakin banyak pihak yang memiliki kesempatan untuk berusaha dan

memperoleh manfaat dari pariwisata. Selain itu, wisatawan pariwisata-bisnis memiliki kekebalan

yang relatif lebih tinggi terhadap berbagai isu ketidakjelasan di suatu negara, sehingga tidak

mudah membatalkan kunjungannya. Hal ini adalah suatu hal yang baik, mengingat isu

ketidakjelasan di daerah wisata mampu mempengaruhi wisatawan pada umumnya secara

signifikan. Kemudian, event pariwisata-bisnis memerlukan akomodasi, usaha kuliner,

cenderamata, pemandu wisata (guide), hingga transportasi lokal sehingga sejalan dengan tiga

strategi yang dijalankan pemerintah yakni pro-pengentasan kemiskinan, pro-penciptaan lapangan

kerja, serta pro-pertumbuhan. Tentu ketiga hal ini sejalan dengan usaha pembangunan nasional.

Pariwisata-bisnis sebagai salah satu alternatif berwisata merupakan salah satu faktor

penting bagi pembangunan nasional di bidang pariwisata dalam suatu negara. Keberadaan

pariwisata-bisnis dalam mendukung pembangunan nasional, seharusnya didukung oleh sarana

dan prasarana serta perizinan badan usaha pariwisata-bisnis yang sederhana dan relatif cepat agar

kegiatan pariwisata-bisnis dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena alternatif jenis

pariwisara ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi negara dan pemilik badan usaha

pariwisata-bisnis pada khususnya. Perizinan badan usaha pariwisata-bisnis yang sederhana dan

relatif cepat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan

badan usaha pariwisata-bisnis sehingga masyarakat mendapat manfaat dari pariwisata dan

berujung pada meningkatnya daya saing badan usaha pariwisata-bisnis dan kegiatan pariwisata-

bisnis di suatu negara.

9 Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Juli 2011, Hal. 4.

6

B. MICE

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan dalam Bab IV Pasal 14 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pertemuan,

perjalanan insentif, konferensi, dan pameran merupakan salah satu usaha pariwisata. 10

MICE adalah singkatan dari organisasi bisnis kelompok yang segmen pasarnya terdiri

Meeting (Rapat), Incentive (Insentif), Convention (Konvensi), dan Exhibition (Pameran).

Segmen kelompok pasar bisnis dari industri hotel telah mengalami pertumbuhan eksponensial

didorong oleh globalisasi yang cepat dan perluasan industri jasa dan evolusi yang berkelanjutan

dari inovasi ilmiah dan teknologi.

Selanjutnya, pembentukan perjanjian perdagangan dan pemerintahan internasional seperti

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara

(NAFTA) telah melahirkan lintas batas kerjasama bisnis yang mengakibatkan perjalanan bisnis

meningkat. Empat bagian besar yang umumnya terlibat dalam siklus konsumsi kelompok

industri perjalanan bisnis: (1) peserta individu dalam acara tersebut, (2) sponsor dari acara

(asosiasi atau korporasi), (3) perantara (perencana pertemuan, agen perjalanan, atau konvensi dan

Pengunjung Biro), dan (4) tempat (hotel, pusat pameran, atau fasilitas kota). Meskipun kata-kata

dari empat segmen dari kelompok industri bisnis digunakan untuk akronim MICE, industri

biasanya dibagi menjadi tiga segmen pasar yang utama: pertemuan dan konvensi, insentif, dan

pameran dan pameran dagang.

Rapat dan Konvensi

Dua entitas utama yang mengadakan pertemuan dan konvensi adalah asosiasi

(perkumpulan) dan korporasi (perusahaan). Tujuan utama mereka adalah untuk berkomunikasi,

untuk memungkinkan pertukaran ide-ide pribadi, dan / atau untuk memberikan kesempatan

untuk interaksi pribadi atau jaringan. Rapat dapat melibatkan sedikitnya tiga peserta, sedangkan

konvensi pada umumnya melibatkan kehadiran dari beberapa ribu peserta.

Sebuah asosiasi terdiri dari sekelompok orang bergabung bersama untuk tujuan yang

sama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status dan citra anggota, untuk menyediakan

interaksi antar rekan sejawat dan pertukaran informasi serta untuk menekankan nilai

keanggotaan. Ribuan asosiasi yang berbeda ada. Mereka dapat secara luas diklasifikasikan ke

10

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

7

dalam kategori berikut: perdagangan dan profesional, pemerintah, tenaga kerja, hobi, ilmiah dan

medis, amal dan SMERF (Sosial, Militer, Pendidikan, Keagamaan, dan Persaudaraan). Masing-

masing asosiasi ini memiliki fungsi ruang khusus, makanan dan minuman, penginapan, dan

memenuhi persyaratan hiburan. Menghadiri pertemuan asosiasi dan konvensi bersifat sukarela

dan dibayar oleh peserta individu. Oleh karena itu, penting bahwa isi program dan tujuan dan

tempat yang dipilih menarik bagi keanggotaannya. Pertemuan asosiasi besar membutuhkan

waktu yang lama (3-5 tahun) dan sering diadakan secara bergilir di lokasi geografi yang berbeda.

Dari lokasi pertemuan perusahaan biasanya diadakan di hotel atau pusat konferensi.

Sementara kehadiran pada pertemuan asosiasi dan konvensi bersifat sukarela, kehadiran pada

rapat perusahaan adalah wajib. Penagihan untuk pertemuan perusahaan mencakup semua kamar,

makan, dan biaya hiburan dalam satu account master yang dibebankan kepada perusahaan. Lead

time untuk rapat perusahaan yang relatif singkat, sering diatur oleh perubahan lingkungan

eksternal maupun internal (yaitu politik, ekonomi, strategi perusahaan). Jenis rapat perusahaan

yang paling sering dilaksanakan adalah rapat manajemen, seminar pelatihan, pengenalan produk

baru, pertemuan pemegang kursi/jabatan, profesional teknis atau pertemuan maketing.

Insentif

Perjalanan insentif telah lama diakui oleh perusahaan-perusahaan sebagai sebuah alat

yang memotivasi untuk menghargai karyawan atas pencapaian prestasi yang luar biasa, seperti

mencapai target keuangan, pengembangan produk baru, atau pencapaian kepuasan pelanggan

yang unggul. Tempat pilihan untuk perjalanan insentif adalah yang hotel resor kelas atas atau

pelayaran kapal yang menawarkan fasilitas unik dan program rekreasi.

Pameran dan pameran dagang

Pameran semakin banyak diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan tahunan asosiasi

nasional dan internasional. Mereka mengizinkan produsen dan penyedia layanan untuk langsung

menjangkau sebuah khalayak sasaran yang lain yang akan sulit dan mahal untuk dihubungi.

Pameran biasanya tertutup untuk masyarakat umum.

Pameran dagang adalah pasar untuk pemasok komersial dari produk atau jasa yang

menarik bagi profesi tertentu atau segmen pasar. Pameran dagang biasanya diadakan selama

periode yang sama di lokasi yang sama setiap tahunnya. Ada pameran perdagangan tertutup yang

8

hanya terbuka untuk perdagangan professional, dan pameran perdagangan terbuka yang

ditargetkan untuk sektor masyarakat umum (misalnya, pertunjukan rumah dan kebun,

pertunjukan acara pengantin, auto show). Pameran perdagangan besar dan pameran biasanya

diadakan di pusat-pusat tempat yang dibangun untuk pameran perdagangan besar dan pameran.11

C. MICE DI BALI

Bali telah menjadi salah satu daerah tujuan utama wisata MICE di Indonesia karena Bali

memiliki keunikan tersendiri seperti kombinasi antara budaya, keindahan alam, keadaan cuaca

yang mendukung, terdapatnya fasilitas pendukung kegiatan MICE yang sangat baik serta

keramah tamahan masyarakat Bali. Hal ini terbukti dengan dipercayainya Indonesia khususnya

Bali sebagai tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic

Cooperation (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent yang diselenggarakan pada tahun

2013.

Pariwisata merupakan industri utama yang ada di Bali, oleh karena itu di Bali terdapat

banyak sarana akomodasi mulai dari jaringan hotel mewah internasional hingga hotel butik

(boutique hotel) kecil. Di mana banyak hotel besar biasanya menyediakan fasilitas konferensi

yang sangat baik, beberapa restoran dan fasilitas rekreasi seperti kolam renang, spa, gym, sarana

olahraga air hingga lapangan tenis. Sarana akomodasi dan lokasi kegiatan MICE tersebar

dibeberapa kawasan pariwisata di Bali. Kawasan Pariwisata tersebut meliputi Kawasan

Pariwisata Nusa Dua (termasuk Tanjung Benoa, Nusa Dua dan Jimbaran), Kawasan Pariwisata

Sanur, Kawasan Pariwisata Kuta (termasuk Kuta, Legian dan Seminyak) dan Kawasan

Pariwisata Ubud.

Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari direktur pengembangan Wisata Minat

Khusus dan MICE, Achyaruddin yang mengakui dari berbagai destinasi yang ada di Indonesia,

hanya Bali dan Jakarta yang saat ini terbukti memenuhi seluruh kriteria destinasi MICE.12

Hal ini

11

Nykiel, Ronald. 2009. Marketing in the hospitality industry. East Lansing, Michigan, USA: Educational Institute

of the American Hotel and Lodging Association. 12

Hanya Bali Dan Jakarta Yang Penuhi Kriteria MICE Internasional. Pewarta : Dewi Andriani

http://m.bisnis.com/industri/read/20140308/12/209097/hanya-bali-dan-jakarta-yang-penuhi-kriteria-mice-

internasional.

Diterbitkan pukul 23:58 WIB, Sabtu, 08 Maret 2014. Diakses pukul 16:13 WITA, Senin, 29 Februari 2016.

9

diperkuat pula dengan hasil riset ICCA (International Congress & Convention Association)/

ICCA World City Rankings Internationals Association Meeting Market Tahun 2012 yang

mengatakan hanya 2 destinasi MICE Indonesia yang masuk daftar ICCA. Yakni Bali pada tahun

2012 menempati peringkat 48 dan Jakarta yang berada pada peringkat 172. Berdasarkan hasil

pemetaan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tahun 2013 maka terdapat 9

Kriteria Destinasi MICE, yaitu :

• Aksesibilitas

Memiliki bandara internasional yaitu Bandara Internasional Ngurah Rai, dan

memiliki direct flight puluhan kota di dunia merupakan salah satu faktor penting

untuk dikatakan sebagai destinasi MICE.

• Dukungan Stakeholder

Adanya dukungan yang sangat aktif mulai dari Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Asosiasi Profesi dan

Asosiasi Industri.

• Tempat-tempat menarik

Bali terkenal sebagai destinasi pariwisata terbaik di Indonesia bahkan di dunia.

Hal ini dikarenakan Bali memiliki keindahan alam, atraksi wisata, tempat hiburan,

restoran, shopping center yang berstandar nasional bahkan internasional.

• Fasilitas akomodasi

Adanya ratusan hotel berbintang standar internasional, ribuan hotel melati, ribuan

kamar dan pelayanan yang sangat baik.

• Fasilitas Meeting

Fasilitas meeting yang memiliki standar internasional dengan kapasitas lebih dari

10.000 orang.

• Fasilitas Pameran

Memiliki venue exhibition yang telah berstandar internasional.

• Citra Destinasi

Bali telah memiliki pengalaman dan kesan yang baik sebagai tuan rumah berbagai

meeting dan event internasional seperti Miss World 2013 dan KTT APEC 2013.

Bali memiliki citra sebagai “number one leisure destination in the world”.

10

• Keadaan Lingkungan

Adanya berbagai infrastruktur yang baik, keberadaan Rumah Sakit Internasional,

Money Changer dan lain sebagainya.

• Personalitas SDM

Terdapat berbagai pemain di industri MICE seperti EO, Travel Agent, pengusaha

MICE berpengalaman, lembaga pendidikan bidang MICE (Sekolah Tinggi

Pariwisata Bali) , SDM bersertifikasi.

Sebagai contoh Kawasan BTDC Nusa Dua merupakan kawasan terintegrasi yang

memiliki fasilitas penunjang kegiatan MICE yang sangat baik yang berada di Kawasan

Pariwisata Nusa Dua. Di kawasan BTDC Nusa Dua tersebut terdapat sekitar 4.500 kamar hotel

serta dua convention center terbesar di Bali, yaitu Bali International Convention Center (BICC)

dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). BICC memiliki convention hall dengan

kapasitas sekitar 2.500 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.800 orang, serta 14

meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 20 orang sampai 580 orang. BICC juga

memiliki auditorium dengan luas 588 m2, dan fasilitas untuk exhibition yaitu: exhibition hall

seluas 1.363 m2 dan exhibition gallery seluas 1.305 m2. Sedangkan BNDCC memiliki

convention hall dengan kapasitas 4.400 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas 1.750

orang, serta 17 meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 50 orang sampai 250 orang.

Kawasan BTDC Nusa Dua ini didukung oleh sarana/prasana lainnya seperti restoran bertaraf

internasional, fasilitas perbelanjaan, lapangan golf dan outdoor venues yang semuanya berada di

dalam lokasi yang sama sehingga hanya sedikit destinasi yang dapat menandingi berbagai

fasilitas pendukung MICE di kawasan tersebut. Selain di Kawasan BTDC Nusa Dua, berbagai

fasilitas MICE dengan kapasitas yang lebih kecil tersedia dan keberadaannya tersebar di berbagai

hotel di seluruh Bali.

11

D. PERIZINAN MICE DI BALI

Secara umum ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin yaitu :13

1. Permohonan

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis. Permohonan

mesti dialamatkan kepada instansi pemerintah yang berwenang menangani dan

mengeluarkan izin yang dimohonkan itu. Setiap pemohon izin ketika mengajukan

permohonan harus sudah memiliki pemahaman dan informasi yang memadai.

2. Penelitian persyaratan dan peran serta

Pada tahapan ini permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi syarat

tertentu. Proses penanganan perizinan tidak sama tahapannya antara satu jenis izin dan jenis

izin lainnya. Untuk mendapatkan suatu izin tertentu, pemohon diwajibkan memperoleh

persetujuan dari warga di sekitar kegiatan

3. Pengambilan keputusan

Sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu.

Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan

kemungkinan yg kedua permohonan itu tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan.

Proses pengambilan keputusan dalam satu instansi pemerintah saja sudah dilakukan dengan

proses bertahap secara berjenjang. Sebelum kepala seksi mengajukan berkas rancangan izin

(SIUP) ke kepala bidang,tentu ia sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan yang

memadai hingga akhirnya sampai kepada kesimpulan yang menyatakan permohonan izin itu

layak untuk dikabulkan.

13

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

Jakarta Hal. 34-51.

12

4. Penyampaian izin

Apabila proses penanganan izin telah selesai, yakni pejabat atau organisasi pemerintah

yang berwenang telah menandatangani izin tersebut. Proses selanjutnya adalah penyampaian

izin yang bisa dilakukan dengan berbagai cara.

5. Merangkai produk hukum dan peraturan dalam pembentukan izin

Dalam rangka pembuatan keputusan berupa izin, badan / jabatan pemerintah sering kali

harus merangkai berbagai produk hukum maupun peraturan yang berlakudan

berkaitandengan persoalan yang diizinkan itu. Berbagai produk hukum dan peraturan yang

mesti diindahkan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,

peraturan daearah, peraturan kepala daerah dan juga dapat berupa peraturan yang tidak

termaksud kedalam perundang-undangan seperti mislnya peraturan kebijaksanaan. Selain

harus memenuhi beberapa tahap diatas untuk mendapatkan izin usaha MICE di Bali harus

memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan yang khusus untuk izin usaha MICE tersebut.

Yang telah dijabarkan dalam “PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING

PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA MICE (MEETING INCENTIVE CONVENTION

EXIBITION)”14

DASAR HUKUM

1. Pergub Bali Nomor: 36 Tahun 2009 , tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelimpahan

Kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali

2. Pergub Bali Nomor: 36 Tahun 2009 , tanggal 1 Oktober 2009 tentang tata cara/prosedur

penerbitan perizinan dan Non perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Provinsi Bali.

14

Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin Usaha MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition).

13

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014

tentang pemerintahan Daerah

PERSYARATAN BARU :

1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-.

2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

3. Foto copy KTP pimpinan.

4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM).

5. Sertifikat Profesional Convention Organizers ( PCO )

6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

7. Surat Tempat Izin Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota

setempat.

8. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa

minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat setempat bagi yang

bersatatus sewa.

9. Daftar Riwayat Hidup Direksi.

10. Struktur Organisasi.

11. Denah Lokasi Kantor.

12. Paket Wisata Unggulan.

13. Paket Wisata Reguler.

14. Profil Perusahaan yang menyangkut aspek Pasar dan Pemasaran dan Aspek fisik (luas

kantor minimal 30 M2).

14

15. Surat Kuasa Mengurus Izin dan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dari Direktur

Perusahaan.

16. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA )

DAFTAR ULANG:

1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-.

2. Izin Usaha.

3. Keanggotaan SIPCO.

4. NPW.

5. TDP.

6. Tanda Daftar Ulang terakhir

Selain persyaratan diatas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian MICE

atau PCO (Profesional Conference Organizer) yaitu : 15

1. Merupakan Badan Hukum atau Perseroan Terbatas (PT)

2. Mempunyai kantor dengan syarat luas minimum 60 m2 dan memiliki fasilitas

telekomunikasi.

3. Mempunyai staf terlatih/berijasah kursus PCO yang diakui oleh Ditjen Pariwisata.

4. Berpengalaman menyelenggarakan Konvensi Nasional sedikitnya 5 kali dan Konvensi

Internasional minimal 2 kali.

5. Modal disetor Rp. 500.000.000,-

15

Usaha Jasa Konvensi (Meeting, Conference & Convention). Penulis : Solichoel Soekaemi, S.KOM,M.MPAR.

http://www.ayoholiday.com/shl/?p=68 Diterbitkan Selasa, 23 September 2014. Diakses pukul 17:15 WITA, Senin,

29 Februari 2016.

15

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Proposal penelitian yang berjudul Izin Usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference,

Exhibition) di Bali akan dikaji menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian

hukum pada umumya mempunyai tipe pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normative selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan dan putusasn putusan pegadilan serta norma-norma

hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan

lainnya secara hieararkis, Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan

untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan

berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mngklarifikasi temuan bahan non

hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.16

Pengolahan dan analisis data pada penelitian yuridis empiris, tunduk pada cara

analisis data ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sfat data yang

dikumpulkan oleh peneliti. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat

monogafis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur

klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif. Lain halnya dengan sifat data yang

dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasikan dalam kategori-kategori, maka

analisis yang dipakai adalah kuantitatif. 17

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, di fokusnya pada:

1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali, Alamat : Jalan

Raya Puputan Renon Denpasar, Telp/Fax. (0361) 243804/256905,

Web : www.bpmp.baliprov.go.id

16

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2009. Metode Penilitan Hukum. Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 175. 17

Amirudin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., S.U. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram.

PT Raja Grafindo Persada. Hal. 167.

16

2) Dinas Pariwisata Provinsi Bali terletak di Jalan S. Parman, Niti Mandala, Renon,

Denpasar, Bali. Telp/Fax : (0361) 222387/226313, email : info.disparda@baliprov.go.id

dan infotourism@baliprov.go.id, website : www.disparda.baliprov.go.id.

3) PT. Melali MICE Bali terletak di Jalan Raya Dewi Sri Complex The Lotus No. 10 Kuta,

Bali 80361, Indonesia. Telp/Fax : (0361) 766156/763435, email : info@melali-mice.com,

website : www.melali-mice.com.

4) Profesional Event Organizer JP Pro Bali terletak di Taman Uber Sari (Depan Popular

Supermarket), Jalan Hayam Wuruk 111 Denpasar, Bali. Telpon/Fax : (0361)

227816/4744667, Web informasi : info@jpprobali.com dan www.jpprobali.com serta

email : jpproductionbali@yahoo.com.

3. Jenis Data

Ditinjau dari sumber data yang digunakan oleh peneliti terdapat 2 (dua) sumber

data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh

langsung dari sumbernya sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Oleh karena itu maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.18

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama

melalui observasi dan wawancara dengan panduan wawancara terstruktur

terhadap narasumber atau responden, yang ditentukan dengan purposive

sampling.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (primary legal

materials), bahan hukum sekunder (secondary legal materials), dan bahan

hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945

18

Amirudin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., S.U. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum Mataram.

PT Raja Grafindo Persada. Hal. 30-31.

17

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala

BPMP Provinsi Bali.

d) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tata

Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada KPPT

Provinsi Bali

e) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan

Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala

KPPT Provinsi Bali.19

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan obyek penelitian;

b) Buku-buku teks;

c) Jurnal ilmiah;

d) Surat kabar atau pun berita internet yang berkaitan dengan tema

penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa :

a) Kamus Hukum Black’s Law Dictionary

b) Terminologi hukum

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

d) Kamus Bahasa Inggris

4. Cara dan alat pengumpulan data

a. Cara pengumpulan data lapangan

19

Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin Usaha MICE (Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition).

18

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pencatatan. Wawancara

dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang

telah dipersiapkan terhadap narasumber. Adapun yang akan menjadi narasumber adalah

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi

Bali dan Bali Touism Development Corporation (BTDC). Pertanyaan dibuat guna menggali

dan memperoleh jawaban yang selengkap-lengkapnya mengenai perizinan usaha MICE

di Bali. Wawancara dilakukan secara langsung, dengan cara bertatap muka dengan para

narasumber.

b. Alat pengumpulan data lapangan

Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara

dan alat perekam. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh

data tentang perizinan usaha MICE di Bali, serta kompleksitas permasalahan yang

dihadapi stakeholders. Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan

para narasumber.

c. Alat pengumpulan data kepustakaan

Data kepustakaan didapat melalui penelitian di perpustakaan, dengan mengumpulkan

buku-buku yang relevan dengan penelitian. Data kepustakaan juga diperoleh melalui

media internet, media massa.

5. Analsis Data

Setelah pengumpulan seluruh data baik data primer maupun data sekunder maka proses

selanjutnya analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisis data kualitatif.

Oleh karena penelitian hukum maka analisis kualitatif yang digunakan berupa analisis kualitatif

yang bersifat yuridis.20

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari hal-

hal umum ke hal-hal khusus, sedang metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu

menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.21

20

Maria SW. Sumardjono, Op.cit, Hal. 36. 21

Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, Hal. 75.

19

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara Dalam Rangka Peniliti

B. an Izin Usaha MICE Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali

Tanggal : 24 Maret 2016

Lokasi : Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali (Secara Formal)

Alamat : Jalan Raya Puputan

Hal : Wawancara izin usaha MICE

Narasumber : Ibu Indrayani dan Asisten

Pada awalnya izin-izin usaha dikeluarkan oleh masing-masing dinas yamg terkait, sejak

era Presiden Jokowi tahun 2014. Terbit Perpres No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu

satu pintu, memiliki tujuan untuk memudahkan dalam pelayanan masyarakat di bidang

penerbitan izin usaha. Izin usaha di keluarkan oleh satu badan terkait saja apabila di Provinsi,

badan tersebut adalah BPMP Provinsi Bali. Kewenangan yang dimilik oleh Provinsi yaitu

memberikan izin kegiatan antar lintas (kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu tempat/berbeda

tempat) terdapat pada UU No. 23 tahun 2014. Selain itu ada juga Permenbudpar mengatur

tentang terbitnya izin usaha sesuai dengan lokasi usaha tersebut.

Terdapat 5 kabupaten yang mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, antara lain :

Badung, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan Bangli. Izin-izin yang ada di setiap kabupaten

tersebut diproses melalui BPMP Provinsi Bali, izin yang dimohonkan kepada BPMP Provinsi

adalah izin yang diatasnamakan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten terkait. Karena hal ini

menyangkut ke sahan dan keamanan bagi BPMP untuk menerbitkan izin.

Khusus izin usaha MICE di Kabupaten Badung akan diproses BPPT Badung bukan di

Provinsi Bali, karena menurut kabupaten Badung, pengusaha dan tempat penyelenggara berada

diwilayah Badung jadi izin usaha MICE dikeluarkan di Badung.

Pertanyaan

1. 5 Kabupaten yang mengikuti aturan UU No. 23 Tahun 2014, izin di dinas pariwisata

kabupaten/BPMP Kab? MICE Pelayanan terpadu satu pintu/Sebatas Lokal?

20

2. JP Pro adalah EO yang menyelenggarakan MICE tapi tidak mengantongi izin usaha

MICE, sedangkan PT Melali MICE adalah badan yang memilik izin usaha MICE, dilihat

dari kasus tersebut seberapa pentingnya izin usaha?

3. Apakah ada perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di BPMP Provinsi untuk

memperoleh izin usaha MICE ?

4. Bidang yang mengeluarkan izin MICE di BPMP provinsi?

Jawaban

1. Di setiap kabupaten sudah mempunyai PTSP, kembali lagi bagi kabupaten yang memilih

untuk mengeluarkan izin sendiri, tentunya memiliki argumentasi bila sewaktu-waktu ada

pemeriksaan yang dilakukan dari pusat. MICE adalah kegiatan lokal karena diadakan di

satu tempat.

2. Izin usaha MICE bagi penyelenggara MICE itu sangat penting, suatu hari nanti ada

penyidakan oleh satpol pp kepada perusahaan penyelenggara MICE, apabila tidak

mempunyai izin akan diproses dan izin usaha perusahaannya akan dipertimbangkan

untuk beroperasi kembali. Izin usaha selalu didampingi izin keramaian dari polsek dan

polres terdekat, polda, mabes polri untuk kegiatan yang berskala internasional.

3. Sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan diri di BPMP Provinsi untuk memperoleh

izin usaha MICE.

4. Dilihat dari kabupaten kantor yang mengajukan izinnya, bila kabupaten dari kantor

tersebut mengikuti ketentuan UU No. 23 tahun 2014 maka izin usaha diajukan dan

diterbitkan oleh BPMP Provinsi Bali.

C. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE di Dinas Pariwisata

Provinsi Bali

Tanggal : 28 Maret 2016

Lokasi : Dinas Pariwisata Provinsi Bali ( Secara Formal)

Alamat : Jalan S. Parman, Niti Manadala, Renon, Denpasar, Bali

Hal : Wawancara izin usaha MICE

Narasumber : Drs. I Nyoman Wardawan

21

Narasumber menyatakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bukan lah pihak yang

mengeluarkan izin usaha MICE. Baik itu izin usaha untuk Event Organizer selaku penyelenggara

MICE dan izin penyelenggaraan acara MICE tersebut. Tugas dari Dinas Parwisata adalah

mengawasi dan memberi arahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan

khususnya MICE.

Narasumber menyarankan untuk mencari data di Induk organisasi MICE yang ada di Bali

yaitu SIPCO (Society Intenational Professional Convention Organizer) dan INCCA BALI

(Indonesia Congres and Convention Association). Kedua induk inilah yang diawasi oleh Dinas

Pariwisata Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan MICE.

Narasumber juga mengatakan antara izin usaha MICE dan izin keamanan serta keramaian

dari pihak yang berwajib seperti Polsek dan Polres, Polda, serta Mabes Polri untuk kegiatan yang

berskala internasional sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

D. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE Di PT. Melali MICE

Tanggal : 15 Maret 2016

Lokasi : PT. Melali MICE Bali (Secara Informal)

Alamat : Jalan Raya Dewi Sri Complex The Lotus No. 10 Kuta, Bali

Hal : Wawancara izin usaha MICE

Narasumber : Bapak I Ketut Jaman

PT. Melali MICE didirikan pada tahun 2007. I Ketut Jaman merupakan pendiri sekaligus

direktur utama PT. Melali MICE Bali. PT. Melali MICE Bali merupakan satu satunya yang

dinaungi pemerintah yang memiliki izin khusus MICE dan ada sekiranya 10 organizer swasta

lainnya. PT. Melali MICE menangani event setidaknya sebulan sekali.

Dalam mengurus perizinan, jangka waktu yang paling cepat adalah sekitar 6 bulan.

Dalam mengurus izin mungkin saja terjadi hambatan, yang paling umum adalah data yang

diminta oleh pemberi izin tidak tersedia. Misalnya ,tidak tersedia izin bangunan (IMB) dari ruko

yang disewa oleh PT Melali MICE. Bali merupakan tempat paling aktif terutama aktif dalam

bidang conference. Kegiatan MICE biasanya didanai 70% oleh Pemerintah terutama Conference

itu sendiri , yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dana yang diperlukan tergantung pada ruang

lingkup kegiatan tersebut dan biasanya paling kecil dana yang diperlukan berkisarRp. 500 juta

22

dan paling besar hingga Rp. 14 Milyar. Di Bali sendiri terdapat tempat yang memenuhi standar

International yaitu BICC dan BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Centre).

E. Hasil Wawancara Dalam Rangka Penilitian Izin Usaha MICE Di Profesional Event

Organizer JP Pro Bali

Tanggal : 15 Maret 2016

Lokasi : Profesional Event Organizer JP Pro Bali

Alamat : Taman Uber Sari, Jalan Hayam Wuruk 111 Denpasar, Bali.

Hal : Wawancara izin usaha MICE

Narasumber : Ibu Grace Jeanie

Profesional Event Organizer JP Pro Bali didirikan oleh Grace Jeanie sebagai managing

director pada tahun 2009. Pada awalnya Grace Jeanie hanya iseng menjalani bisnis event

organizer karena permintaan rekan-rekannya. Karena banyaknya tawaran, Grace Jeanie pun

memulai bisnisnya dengan serius pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2013, Grace Jeanie

melegalkan bisnisnya di badan usaha. Selain itu, izin usaha dari JP Pro Bali juga dilengkapi

dengan SIUP, NPWP, dan Tanda Daftar Perusahaan. JP Pro Bali tidak hanya menjalankan bisnis

event organizer khusus MICE, tetapi juga event organizer untuk acara-acara lain. Tetapi,

walaupun menjalani bisnis event organizer MICE, JP Pro Bali sendiri belum mengantongi izin

usaha MICE dari BPMP.

Dalam bisnis sebagai event organizer MICE, JP Pro Bali diantaranya pernah menangani

acara International Conference yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan. Acara tersebut

diselenggarakan di hotel Grand Hyatt. International Conference tersebut terdiri dari acara

meeting, dimana panitia JP Pro Bali menangani seluruh acara tersebut, mulai dari dekorasi,

makanan, sampai protokoler. JP Pro Bali menjadi event organizer MICE kira-kira 6-8 kali dalam

setahun. Dalam menangani acara MICE yang berskala besar, hotel yang biasanya digunakan

adalah sekelas Grand Hyatt dan Westine Nusa Dua. Selain itu, keamanan dari acara tentunya

juga menjadi bagian yang sangat penting. Izin kemanan sendiri diurus oleh JP Pro Bali selaku

event organizer. Izin keamanan tersebut diajukan ke pihak yang berwenang seperti Polsek, Polres

atapun Polda bahkan Mabes Polri di Jakarta apabila menyelenggarakan acara MICE berskala

internasional dengan mengajukan proposal acara serta susunan kepanitiaan dari acara dari acara

MICE yang akan diselenggarakan.

23

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan 4 narasumber di lokasi yang berbeda dapat ditarik kesimpulan bahwa

semua izin usaha terpusat pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) sesuai Perpres

Perpres No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu, memiliki tujuan untuk

memudahkan dalam pelayanan masyarakat di bidang penerbitan izin usaha. Izin usaha di

keluarkan oleh satu badan terkait saja apabila di Provinsi Bali, badan tersebut adalah BPMP

Provinsi Bali. Kewenangan yang dimilik oleh Provinsi yaitu memberikan izin kegiatan antar

lintas (kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu tempat/berbeda tempat) terdapat pada UU No.

23 tahun 2014. Selain itu ada juga Permenbudpar mengatur tentang terbitnya izin usaha sesuai

dengan lokasi usaha tersebut. Berbeda dengan Dinas Pariwisata yang memiliki wewenang hanya

mengawasi dan memberi arahan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kepariwisataan

khususnya MICE.

Jangka waktu dalam mengurus izin Usaha MICE berkisar 6 bulan dan hambatan dalam

mengurus izin usaha MICE adalah ketidaktersediaannya syarat yang diberikan oleh pemberiizin

misalnya tidak tersedianya izin bangunan. Selain izin usaha, hal lain yang perlu diperhatikan

adalah izin keamanan dan keramaian dari pihak yang berwajib khususnya kepolisian yaitu

Polsek, Polres atapun Polda bahkan Mabes Polri di Jakarta apabila menyelenggarakan acara

MICE berskala internasional dengan mengajukan proposal acara serta susunan kepanitiaan dari

acara dari acara MICE yang akan diselenggarakan.

5.2 Saran

1. Perbaikan regulasi izin usaha agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu

dengan yang lainnya.

2. Mempermudah pemberian izin usaha MICE sekaligus memperketat pengawasaan terhadap

perusahaan-perusahaan agar tidak adanya perusahaan yang illegal atau tidak berizin

namun tetap beroperasi.

3. Memperluas tempat pelaksanaan MICE, tidak hanya di satu tempat yaitu Kabupaten

Badung, tetapi diseluruh kabupaten/kota di Bali setidaknya memiliki tempat pelaksanaan

MICE tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Pendit, Nyoman S. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta.

PT. Pradyana Paramita

Burkart A.J dan J. Medlik. 1981. Tourism : Past, Present, and Future. Heinemann,

London

Utama I Gusti Bagus Rai. 2014. Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish Publisher,

Sleman

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. PT Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta

H. Zainuddin Ali, M.A. 2009. Metode Penilitan Hukum. Jakarta, Sinar Grafika.

Amirudin, dan H. Zainal Asikin,. 2003. Pengantar Metode

Penelitian Hukum Mataram. PT Raja Grafindo Persada.

Maria SW. Sumardjono, Op.cit,

Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press,

Jakarta,

Dokumen-dokumen Hukum

Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Juli 2011

Nykiel, Ronald. 2009. Marketing in the hospitality industry. East Lansing, Michigan,

USA: Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association.

Brosur Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali tentang Izin

Usaha MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Website

Destinasi Unggulan Wisata Konvensi (MICE).

http://a-research.Upi.edu/operator/upload/s_b5351_053898_pahliawan,

nogus_chapter1.pdf.

Diakses pukul 15:30 WITA, Jumat, 26 Februari 2016.

Bali Berpeluang Rebut Pasar MICE ASEAN. Pewarta : Dewa Wiguna.

http://m.antaranews.com/berita/495538/bali-berpeluang-rebut-pasar-mice-asean.

Diterbitkan pukul 14:36 WIB, Senin, 11 Mei 2015. Diakses pukul 15:35 WITA,

Jumat, 26 Februari 2016.

Hanya Bali Dan Jakarta Yang Penuhi Kriteria MICE Internasional.

Pewarta : Dewi Andriani

http://m.bisnis.com/industri/read/20140308/12/209097/hanya-bali-dan-jakarta-

yang-penuhi-kriteria-mice-internasional.

Diterbitkan pukul 23:58 WIB, Sabtu, 08 Maret 2014. Diakses pukul 16:13 WITA,

Senin, 29 Februari 2016.

Usaha Jasa Konvensi (Meeting, Conference & Convention). Penulis : Solichoel

Soekaemi, S.KOM,M.MPAR. http://www.ayoholiday.com/shl/?p=68 Diterbitkan

Selasa, 23 September 2014. Diakses pukul 17:15 WITA, Senin, 29 Februari 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMP Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan

Perizinan dan Non Perizinan pada KPPT Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di

bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala KPPT Provinsi Bali.