INTEGRITAS” - bpsdmd.jatengprov.go.idbpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PIM...

1

“INTEGRITAS”

Lilin BudiatiNIP. 1961 0210 198603 2 011

Pembina Utama Madya/ IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

Pemerintah Kabupaten BloraPendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

07-08 Maret 2017

Body, mind and soul must be aligned for actualizing

the integrity(Budiati, 2017)

Say a simple, think in hard and imagination, act like an artist.

It is the way to integrity(Budiati, 2017)

OVERVIEWINTEGRITAS

KUALITAS DAN PEMAHAMANTERHADAP AKUNTABILITAS

UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI

AKUNTABILITAS (minus)KORUPSIETIKAKOMPETENSIINTEGRITAS

ORGANISASI

Io=a {ACE}-c 1.Bertindak sesuai kebutuhan-kepentingan masy

2.Keterbukaan dlm pembuatankeputusan

3. Hasil kinerja administratif,efektif-efisien

4. Dampak sosial kinerja adm

5. Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm

K d

KOMPETENSI =

K + S + A ...... (kognitif, afektif)

Etika Publik(Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)

c= D + M - AC= corruptinD=DescretionM= MonopoliA=Accountability

Klitgaard, Abaroa dan Paris,(2002)

Bandiklat Prov Jateng

WHOLE of GOVERNMENT(WoG)

WICKEDPROBLEMS

WoG Dalam Perspectif Kebijakan Publik

Karakteristik• Sulit didefinisikan dengan jelas• Multi sebab yang saling terkait è kompleks/rumit• Solusi pd satu sektor bisa menimbulkan masalah di

sektor lain (mengandung kontradiksi/paradoks)• Multi dimensi, multi perspektif dan multi responsibility• Tdk bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 instansi• Tidak stabil atau selalu berubah• Tidak ada solusi yang benar-benar tepat/jelas• Selalu menyangkut perubahan perilaku

APA ???

SASARAN????

KEMISKINAN

PENGANGGURANPERUBAHAN IKLIM

Tkt PENDIDIKAN RENDAH

KORUPSI

BIROKRASI TDK EFISIEN, TDK EFEKTIF & KORUP

PELAYANAN KESEHATAN BURUKKERUSAKAN

LINGKUNGAN

IPM & DAYA SAING

RENDAHMODEL PENDEKATAN

INTEGRATIF FUNGSIONALSATU ATAP

Karakteristik• Cara pandang holistik thd masalah• Koordinasi – kolaborasi vertikal & horisontal• Agenda, kepentingan dan tujuan bersama (Common Agenda, Interest & Goal), misalnya: Smart City, Semarang RC, • People centered • Melintas batas kewenangan & fungsi(Boundary Spanning)• Integrasi fungsi-fungsi dlm satu atap• Restrukturissasi & reorganisasi• Heterarchy bukan hierarchy

Sumber: Lilin Budiati, 2017


FUNGSI “PEMERINTAH” DALAM PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI

1. Fungsi PolitikBerkaitan dgnpembuatan kebijakan (public policy making)

2. FungsiAdministrasiBerkaitan dg pelaksanaankebijakan (1)

DIK

OTO

MI,

POLI

TIK

& A

DM

“Apa yang Menjadi Keinginan Negara?”

• Kekuasaan membuat kebijakan publikberada pd kekuasaan politik (politicalmaster)

• Melaksanakan kebijakan politik maupunkekuasaan “Adm. Negara”.

• Memiliki kewenangan disebut(“Discretionary power”*) kekuasaanunt menafsirkan su/ kebijakan politik dlmbentuk program +proyek

Apakah ada jaminan dan bgmmenjamin bhw kewenangan itu digunakan unt scr baik

dan tidak scr buruk yg dpt dipertanggungjwbkan pd

publik


TAHAP FORMULASI

1. Apakah kebijakan, rencana dan program ygdirencanakan mrp keinginan publik

2. Seberapa besar publik dpt turutm’pengaruhi proses pengambilan keputusan

3. Apakah manfaat kebijakan, rencana danprogram tlh bersama2 ditetapkan dgn masy

4. Apakah masy memiliki kesadaran danmelegitimasi bhw kebijakan yg tlh ditetapknpem unt sebesar2nya kesejahteraan rakyat

www.themegallery.com


TAHAP IMPLEMENTASI :

1. Apakah pemerintah tlh melaksanakn dgnefektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai2 yg dpt diterima o/ masy;

2. Apakah masy mematuhi mekanisme danprosedure yg ditetapkan pem.



TAHAP EVALUASI :

1. Bgm publik dpt mengakses laporanp’tanggungjwban kebijakan, rencana danprogram yg tlh dilaksanakan pem;

2. Apa indikator kinerja yg dpt dikategorikanberhasil/gagal baik berdasrkan pd aturan dannilai2 yg berkembang di masy;

3. Apakah prinsip good governance jadilandasan dlm proses perumusan danpelaksanaan kebijakan, rencana dan program



Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1),

I Made sedana, 2009

Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek mal-administrasi

Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan mempertahankan sgl sst yg sdh biasa dilakukan – sekalipun kebiasaan buruk.

Tantangan terbesar yg dihadapi : perubahan perilaku (shifting of behaviour)

Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008)

Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008)

Kurangnya komitmen pimpinan lembaga unt melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008)


Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)

Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dr sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hub yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masy sipil sangat lemah, berubah jadi hub yg positive-sum.

Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy



1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb;

2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,

3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.

4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb.

5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


Patologi Birokrasi di Indonesia

(1) organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran;

(2) pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat;

(3) pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani;

(4) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan(5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang “tidak kompeten”.

Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.

http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html

http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html


Fakta menunjukkan..........

fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,

kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.

Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.

http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html

http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidak-berkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html


Sumber: Dielaborasi dari Denhard & Denhardt(2008)

Perubahan paradigma birokrasiAspek Old Public

Administration (OPA)New Public

Management (NPM)New Public Service

(NPS)

Dasar Teoritis Teori Politik Teori Demokrasi Teori Demokrasi

Responsifitas birokrasi publik Clients & Constituent Customer Citizen’s

Peran pemerintah Rowing Steering Serving

Pelaksana Badan Pemerintah Organisasi Privat dan Organisasi Non Profit

Kolaborasi antar Organisasi Publik, Organisasi Non Profit+Privat

AkuntabilitasHierarki Administrasi

dengan struktur jenjang yg tegas dan kaku

Diferensisasi struktur dan fungsi sejalan dg

kebutuhan dan kecenderungan pasar

Multidimensi: akuntabilitas hukum, nilai2, komunitas, norma politik, standar profesionalisme

Diskresi Administrasi Diskresi terbatas Diskresi diberikan secara luas

Diskresi dibutuhkan ttpdibatasi dengan aspek2akuntabilitas+transparasi

Struktur OrganisasiBirokratik, Sentralistik dan

Otoritatif dengan pendekatan Top-Down

Desentralisasi, kontrol utama pd para Agen viapendekatan Bottom-Up

Struktur Network yg kolaboratif dg shared ownership scr internal -eksternal

Asumsi Thd motivasi pegawai

Gaji, Pangkat, Promosi, Kekuasaan dan Hak

IstimewaEnterpreneurship

Pelayanan yg ditunjang dg wawasan,moralitas,etika, sikap + perilaku unt melayani publik

Bandiklat Prov Jatengwww.themegallery.comCompany Logo

KOGNITIF AFEKTIF

HABITUSMPW

KONTROLPERILAKUAKTUAL

MINDSET MPWPola/skema

kognitif MPW yang disadari

Kontrol Eksternal• UU ASN + UU lain yg terkait• KODE ETIK ASN• KODE ETIK PROFESI & JABATAN• PENERIMAAN MASYARAKAT

PSIKOMOTOR

PROSES HABITUASI

KebiasaanPredisposisi

LILIN BUDIATI, 2017

SIKAPPERILAKU

KEPEMIMPINAN(MPW)

KONTROL INTERNAL/KONTROL DIRI

Moral & EthicBelief

Normative Belief

Behavioral Belief

Kontrol Perilaku Yang dirasakan

(Perceived Behavioral Contol)

Pikiran/Mind Batin /Jiwa/Soul Raga/Body

KONATIF

INTEGRITAS

BAGAN INTEGRITAS, MEKANISME KONTROL INTERNAL & EKSTERNAL, PROSES HABITUASI SAMPAI TERBENTUKNYA INTEGRITAS


MENTAL

PIKIRAN(MIND)

BATIN/JIWA(SOUL)

TUBUH(BODY)

MINDSET SIKAP PERILAKU

TINGKAT INDIVIDUKOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR

INTEGRITAS(INTEGRITY)

REVOLUSI

PERUBAHAN INDIVIDU(Kurang Efektif)

BUDAYA

PERUBAHAN SOSIAL(Masyarakat)

Keterangan:1. Mental terdiri dari pikiran dan batin/jiwa. proses pada pikiran akan membentuk pola pikir/midset dan proses pada batin akan membentuk sikap.Perubahan mental tanpa disertai perubahan perilaku tidak akan efektif.2. Proses yang sempurna pada diri individu harus meliputi pikiran (kognitif) – batin /sikap (afektif) – perilaku (psikomotor)è Taksonomi Bloom 3. Revolusi Mental hanya terjadi pada tingkat individu. Kurang efektif jika dimaksudkan untuk melakukan per- bahan sosial (masyarakat). Dibutuhkan perubahan budaya untuk dapat melaksanakan perubahan sosial.4. Dibutuhkan instrumen: a. Ideologi: Pancasila b. Nilai moral/etika baru è public values baru, misal: hukum mati koruptor c. Kekuatan daya paksa è norma hukum d. Kekuatan politik è pimpinan nasional/lokal yg kuat

Bagan Revolusi Mental – BudayaBudiati,2017


OTORITAS FORMAL(Diatur dengan UU)

OTORITAS INFORMALTidak diatur Dengan UU

Kewenangan dari UUAtribusi, Delegasi & Mandat Kewenangan Diskresional

KEPEMIMPINAN FORMAL(Kepemimpinan Birokratik)

Manajemen Kebijakan

Teknis - Administratif Fungsional

KEPEMIMPINAN INFORMAL

KEPEMIMPINAN LOKAL

Kultur Birokrasi Kultur Adaptasi & Inovasi

GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE

INKLUSI, KOLABORASI & KEMITRAAN

Memperbesar Otoritas Informal Reformasi Sosial

Transformasi Sosial

Mobilisasi Sosial

CIVIL SOCIETY

KAPASITAS LOKAL

Pencapaian Tujuan Pembangunan

KOMPETENSILANBANDIKLAT

DiklatpimKAPABILITAS

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Lilin Budiati, 2016

Aspek ManajerialMengelola organisasi &

Administrasi

Aspek Mengelola Perubahan

Ranah Berpikir Kritis Ranah Berpikir Kreatif


Dengan spirit dan jiwa..Sesungguhnya sesuatu itu akan mampu kita gapaiWalau itu di tempat gelap…Walau tidak nampak dipermukaan bumi..Walau samar tidak tentu arah..Namun, kekuatan pikiran dan kesungguhan, mampu mengubah

dunia…Sekecil apapun sumber dari kekuatan itu…Jangan pernah ragu.. BUKTIKAN saja…Aku jamin..Karena Tuhan ADA di setiap nafas kita

19

Lilin Bee, 23 November 2016

Mata Diklat INTEGRITAS membekali peserta untuk dapat:

menginternalisasi akuntabilitas;menginternalisasi etika; serta mengaktualisasikanakuntabilitas, etika dan integritasdalam mengelola pelaksanaanprogram instansimelakukan simulasi dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok


a. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan program instansi

“....Managementdeals mostly withthe status quo,and leadershipdeals mostly withchange...”(J.P.Kotter, 1990);

√

√


INTEGRITAS

1. Akuntabilitas

4. Integritas Kelembagaansebagai Faktor Kunci

Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan Yang

Baik

MATERI POKOK

2. Etika5. Analisis Kasus

3. Aktualisasi etikadan integritasdalam mengelolaprogram instansi


SUB MATERI POKOK (1)MATERI POKOK AKUNTABILITAS A. Teori,Konsep, Prinsip Definisi akuntabilitas Pentingnya akuntabilitas Prinsip-prinsip akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Karakteristik akuntabilitas Akuntabilitas dalam sektor publikB.Implementasi Akuntabilitas Kebijakan 1. Responsivitas a. Keinginan publik b.Kepentingan negara 2. Responsibilitas a. Nilai SOP’s b Eksekusi SOP’s 3. Akuntabilitas a. Pertanggung-jawaban b. Indikator kinerja

"Mediocrity isn't a quest to be pursued."

Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau

menciptakan apa-apa, bila selalu

"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,

atau "sekadar" orang kecil……


SUB MATERI POKOK (2)MATERI POKOK ETIKAA. Teori dan Konsep1. Pengertian etika 2. Macam-macam Etika3. Pengertian Moral4. Pengertian Nilai5. Tipe Nilai (Value Type)6. Struktur Hubungan Nilai7. Fungsi NilaiB. Implementasi Etika Kelembagaan1. Nilai-nilai Etika Organisasi2. Etika PNS dalam Kehidupan Sosial3. Etika PNS dalam Pelayanan Publik4. Membangun Budaya Kerja dengan nilai-nilai etika

"You can be an excellent manager

w/o becoming a good leader, but

you can not be an excellent leader w/o

becoming a gppd manager.

(Champman)


SUB MATERI POKOK (3)MATERI POKOK : AKTUALISASI ETIKA DAN INTEGRITAS

DALAM MENGELOLA PROGRAM INSTANSIA Konsep Integritas1. Definisi integritas2. Pilar-pilar Integritas (Kejujuran, Ketegasan,

Konsistensi dan Kepatuhan)3. Kategori IntegritasB. Aktualisasi akuntabilitas, etika dan integritas1. Pengambilan keputusan berdasarkan integritas

moral2. Etika sebagai integritas pribadi dan tanggungjawab

sosial.3. Kepemimpinan Efektif dan Kepemimpinan etis.4. Akuntabilitas dalam sektor publik





(Champman)


SUB MATERI POKOK (4)

MATERI POKOK: SIMULASI “Integritas Kelembagaansebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan Yang Baik”

1. Perampingan kelembagaan dankewirausahaan Lembaga

2. Desentralisasi3. Pengukuran Kinerja4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian





(Champman)


SUB MATERI POKOK (5)

MATERI POKOK: Analisis Kasus Di Philipina, Indonesia dan Malaysia : “Persepsi Tentang Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan Sebagai Pilar Integritas Aparatur Negara”

Philipina : Empat langkah untuk mengembalikan kepercayaan

dan membangunan integritas pemerintahan Indonesia : Hubungan antara Nilai, Integritas dan Persepsi anti

Korupsi Malaysia : Persepsi tentang Integritas Lembaga Publik





(Champman)


Pengalaman Belajar

Peserta melalui serangkaian pengalaman belajar, dari membaca materi Diklat sesuai materi pokok, mendengar dan berdiskusi baik dengan tenaga pengajar maupun sesama peserta tentang materi pokok, melakukan simulasi dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok, dan terakhir berkunjung ke tempat yang dapat membantu proses internalisasi hasil belajar. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas.

"Mediocrity isn't a quest to be pursued."

Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau

menciptakan apa-apa, bila selalu

"sekadar" pegawai, "sekadar" manajer,

atau "sekadar" orang kecil……


1. MODUL2. BAHAN BACAAN3. SLIDES4. MIND MAPING5. SIMULASI6. KASUS

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=MzjjryaPEFjnQM&tbnid=7Av77f_zcRCYBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://animasibergerak.net/animasi-bergerak-parrot-reading-book/&ei=31_BUdjRIoTTrQebo4CwAw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNFVtOpuPcET3qGUElkHHO6MfGmr7Q&ust=1371713745062615

I.AKUNTABILITAS

Bandiklat Prov Jateng32

The Oxford Advance Learner’s Dictionary:“required or expected to give an explanation for one’s action”(Sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan)

J.B. Ghartey:“Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.”

Ledvina V. Carino:“Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.”

KONSEP AKUNTABILITAS:SUmBER : RIyAdI, PKP2A I LAN, 2011


Sirajudin H. Salleh dan Aslam Iqbal:

1. Akuntabilitas Intern, ----- Kepada Tuhannya;2. Akuntabilitas Ekstern, ----- Kepada lingkungannya.

Akuntabilitas Eksternal Meliputi:1. Internal Accountability to the public servant’s own organization. (Akuntabel

kepada atasan dan kepada pihak yang mengontrol pekerjaannya).

2. External Accountability to the individuals and organization outside public servant’s own organization. (Akuntabel kepada pihak-pihak di luar organisasi).

JENIS-JENIS AKUNTABILTAS


Empat Dimensi Akuntabilitas:

1. Siapa yang melaksanakan; 2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan; 3. Standar apa yang digunakan untuk penilaiannya; 4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam

akuntabilitas: 1. Publik dan Konsumen; 2. Pemimpin dan Pengawas; 3. Petugas pelaksana Kegiatan


Samuel Paul (1991):1. Democratic Accountability (political and administrative)

Political : Antar lembaga negara dan publik;Administrative: Internal organisasi.

2. Professional AccountabilityPara pakar, profesional, teknokrat ------ harus dilandasi oleh norma-norma dan standar profesinya.

3. Legal AccountabilityPemenuhan Public goods dan public services harus diimbangi dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang adil.

(Modul 1 - LAN-RI)


FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT AKUNTABILITAS:1. Low Literacy Precentage (tingkat kesadaran hukum yg rendah);2. Poor Standard of Living (standar hidup rendah);3. General Decline in the moral values (penurunan nilai moral);4. A policy of live and let live (tidak peduli thd kebjk pem);5. Cultural faktors (faktor budaya);6. Government monopoly (sentralisasi pemerintahan);7. Deficiencies in the accounting system (buruknya sistem akuntabilitas);8. Lack of will in enforcing accountability (penegakan hk. Lemah);9. Birocratic secrecy (birokrasi tdk terbuka/ terlalu ketat);10.Conflict in perspective and inadequate institutional linkage (tidak ada

standar kejelasan mengenai program pemerintah);11.Quality of officers (kualitas pejabat yang rendah);12.Technological obsolescence and inadequate surveillance system (Tidak ada

teknologi yang mendukung);13.Colonial herritage (akibat peninggalan penjajah);14.Defects in the laws concerning accountability (Lemahnya sistem hukum/

asas praduga tak bersalah);15.Crisis environment (lingkungan yang tidak stabil);


Akuntabilitas memvisualisasikan:1. Ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku;2. Kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja;3. Keterbukaan dalam pembuatan keputusan;4. Mengacu pada jadual yang telah ditetapkan;5. Menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksnaan.

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku;3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan;4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh;5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen (agent of change)

PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS


Figure 1. Dimensions of Accountability

+

-

+-

BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Akuntabilitas Profesi Akuntabilitas Demokrasi

Prinsip dasar operasional

Bertindak mengikuti ketentuan Pemerintah

Bertindak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ada

Bertindak peraturan dan praktek teknis profesi

Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Akuntabilitas internal, untuk siapa?

Otoritas politik yg paling kuat

- Otoritas politik yg paling kuat

- Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat

- Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis)

- Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif)

Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?

Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)

- Lembaga pengawas dan pengendali eksternal

- Warga Negara- Lembaga Peradilan

Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif)

Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan)

Perihal Hasil kinerja administratif

Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif

Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif

Hasil kinerja administratif

Kriteria - Kriteria politis- Kriteria teknis atau

objektif

Kriteria formal: memenuhi peraturan dan prosedur yg sudah ditetapkan

K riteria profesional: memenuhi peraturan dan praktek profesi yang sudah ditetapkan

Dampak sosial kinerja administratif

Mekanisme - Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal)

- Mekanisme pengendalian Parlemen

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal

- Tuntutan administratif- Prosedur peradilan

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis maupun administratif)

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian eksternal (teknis maupun administratif)

- Mekanisme partisipasi masy- Media dan sarana untuk

mengekspresikan opini public- Teknologi Informasi

Konsekwensi - Kritik dan pengakuan politis

- Pengunduran diri atau pemecatan

- Revisi tindakan administratif (Penguatan, modifikasi pembatalan)

- Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

- Kompensasi bagi warga negara

Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

- Adopsi tindakan administrative- Revisi keputusan administrative- Pengesahan secara demokratis

terhadap kinerja administratif

II. ETIKA

40


KODE ETIK PNS

Sesama PNS

Bernegara Wawasan kebangsaan

BerorganisasiBermasyarakat,

Berpedoman pd ETIKA

PNS WAJIB

Diri Sendiri


I. ETIKA DAN MORALITAS

ETIKA : Bahasa Yunani ETHOS, artinya kebiasaan/watak, atau cara bergaul, berperilaku baik.

MORALITAS : Bahasa Latin MORES, artinya cara hidup atau kebiasaan.

SECARA HARFIAH SAMA ARTINYA

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.

Theodore Roosevelt


DALAM PRAKTEK BERBEDA Etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau

pola perilaku/ kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu;

Moralitas diartikan nilai-nilai normatif yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

43


2. KONSEPSI ETIKA DAN MORALITAS

SECARA KONSEPTUAL, ETIKA MEMILIKIKECENDERUNGAN DIPANDANG SEBAGAISUATU SISTEM NILAI APA YANG BAIK DANBURUK BAGI MANUSIA DAN MASYARAKAT.

KONSEP MORALITAS, UNTUK MENENTUKANSAMPAI SEJAUHMANA SESEORANG MEMILIKIDORONGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKANSESUAI DENGAN PRINSIP ETIKA MORAL.

TINGKAT MORALITAS DIPENGARUHI : LATARBELAKANG BUDAYA, PENDIDIKAN,PENGALAMAN, KARAKTER INDIVIDU.

Discipline is the bridge between goals and accomplish-ment.

Jim Rohn


Tantangan Pelaksanaan Reformasi di Indonesia

1. Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all

2. Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yang usang terhadap upaya reformasi;

3. Kurangnya komitmen pimpinan lembaga untuk melaksanakan reformasi

4. Rendahnya kapasitas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan reformasi

5. Bantuan teknis di lapangan yang terbatas untuk kementerian dan lembaga, dan

6. Anggaran fiskal yang terbatas untuk melaksanakan reformasi secara terus-menerus


1. Adanya Pergeseran Sospol (Peran Swasta, LSM Meningkat) 2. Kondisi Makin Sulit , Kompleks, Dinamis, 3. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Pemerintah4. Globalisasi, Perkemb Iptek, Dan Liberalisasi Persaingan Bebas 5. Iptek Merubah Manajemen Sektor Publik & Bisnis Arus Informasi

Menembus Batas Ruang & Waktu6. demokratisasi, HAM, Pelestarian Lingkungan Hidup 7. Krisis Multidimensi (Situasi Politik Tak Stabil, Ancaman Disintegrasi,

Kepercayaan Masyarakat Menurun, Penegakan Hukum Lemah, Penanganan KKN Lemah, Pemulihan Ekonomi Lambat, Pengangguran Dan Kemiskinan Meningkat)

8. Menjelang Pemilu 2014 (TAHUN POLITIK) Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik;

interferences (gangguan/saling pengaruhi); interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan)


1). KEINDAHAN (BEAUTY) : “HIDUP ITU INDAH” Contoh : -Berpakaian yang indah pada waktu yang tepat.-Pengelolaan tata ruang kantor.

2). PERSAMAAN (EQUALITY) : “MANUSIA HIDUP SEDERAJATContoh :

-Tidak diskriminatif dalam pelayanan masyarakat.-Tidak membedakan pengakuan terhadap pria dan wanita.

47


3). KEBAIKAN (GOODNESS) : ADANYA PUJIAN, KEUNGGULAN, KEKAGUMAN, KETEPATAN.Contoh: -Kebaikan ilmu pengetahuan (obyektivitas dan rationalitas)-Kebaikan tatanan sosial (saling menghormati, berbuat baik untuk sesama)

4). KEADILAN (JUSTICE) : KEMAUAN YANG TETAP DAN KEKAL UNTUK MEMBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG SESUAI APA MESTINYAContoh:-Penilaian kepada staf, pemberian honor staf

48


5).KEBEBASAN (LIBERTY) : LELUASA BERTINDAK ATAU TIDAK BERTINDAK BERDASAR PILIHAN YANG TERSEDIA BAGI SESEORANG.- Kemampuan untuk menentukan diri sendiri- Kesanggupan mempertanggungjawabkan- Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab,

tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan6).KEBENARAN (TRUTH) : KEBENARAN

ILMIAH DAN KEBENARAN MUTLAK.- Kebenaran ilmiah dibuktikan secara ilmiah- Kebenaran mutlak dibuktikan dgn keyakinan

49


1. Etika sosial budaya-Mengembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi;

2. Etika politik dan pemerintahan-Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif,efisien dan menumbuhkan politik demokratis;

3. Etika ekonomi dan bisnis-Mewujudkan persaingan yang jujur,membangunethos kerja, mencegah monopoli, KKN, diskriminasi.

50


4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan- Ketaatan terhadap hukum- Penegakan hukum secara adil

5. Etika keilmuan- Mengembangkan iptek- Berpihak kebenaran ilmiah

6. Etika lingkungan-Menghargai dan melestarikan lingkunganhidup

51


Hub antar manusia dalam organisasi danpihak luar organisasi diatur dalamperaturan;

Bagi Aparatur etika merupakan hal yangharus dikembangkan di pusat/daerah;

Mampu membangkitkan kepekaan birokrasidalam pelayanan masyarakat.

5. ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

52


a. Dalam pemerintahan demokratis

Mendahulukan kepentingan rakyat; Etika kerja aparatur berorientasi

kepada kepentingan rakyat; Aspirasi rakyat adalah sumber

kebijakan pemerintah; Transparansi dan akuntabilitas

diwujudkan dalam etika pergaulan pemerintah dengan rakyatnya

“....Managementdeals mostly withthe status quo,and leadershipdeals mostly withchange...”(J.P.Kotter, 1990);


b. Dalam pemerintahan otoriter

Kepentingan kekuasaan menjadi prioritas;

Etika kerja aparatur diarahkan kepada terwujudnya keamanan dan kelangsungan kekuasaan pemerintahan;

Pola kebijakan bersifat rahasia dan represif;

Our meetings are held to discuss many problems which would never arise if we held fewer meetings.

Ashleigh Brilliant


Mind-setAnd

Cultural-set

Penegakan Etika &Budaya Org/Kerja

PenerapanPrinsip-prinsip

Good Governance

INTEGRITAS

Aktualisasi prinsip2Good Governance

dalam praktek

Aktualisasi nilai2Etika & budaya org/Kerja dlm praktek


6. Etika Terhadap Diri Sendiri (Ps 11 PP 42 thn 2004)

Melip

uti

Memiliki daya juang yang tinggi

Berinisiatif utk meningkatkan kualitas KSA

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Memelihara kesehatan jasmani & Rohani

Jujur & terbuka serta tdk memberi info yg tdk benar

Bertindak penuh kesungguhan & ketulusan

Menjaga keutuhan & keharmonisan Kel

Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan


7. FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN

THD INTEGRITAS INSTITUSI

Pesepsi Individu Sikap Dan Perilaku

BIROKRASI PEMKesadaran moralPrinsip dan nilai moral universalKemampuan intelektual

VISIDAN MISI

BIROKRASI

SISTEM, STRUKTUR,

DAN KULTURBIROKRASI

FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN

FAKTORFISIOLOGIS

FAKTORSOSIOLOGIS

FAKTORLINGKUNGAN

PENGARUH HAMBATAN ETIKA

BIROKRASI

INTEGRITAS MASYARAKAT


INTEREST BASED

APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED

APPROACH

ORLA : AUTORITARIANISME ORLA : TOTALITARIANISME

ORSI: MOBOKRASI (anarkhis)Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi;Krasi : rakyat


1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb;

2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,

3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.

4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb.

5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


Ketaqwaan kepada Tuhan YME Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

UUD 1945 Semangat nasionalisme Mengutamakan kepentingan Negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan Ketaatan terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan Penghormatan terhadap hak asasi manusia Tidak diskriminatif Profesionalisme Semangat jiwa korps

9. NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

60


a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila & UUD 1945,b. mengangkat harkat & martabat bangsa & negara,c. menjadi perekat & pemersatu bangsa dlm NKRI,d. Mentaati semua peraturan per-UU-ane. akuntabel dlm melaksanakan tugas penyelenggarn

pemerintahan yg bersih & berwibawa,f. tanggap, terbuka, jujur, akurat, & tepat waktug. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber

daya negara scr efisien & efektif,h. tdk memberikan kesaksian palsu

10. Etika Dalam Bernegara

61


a. melaksanakan tugas & wewenang sesuai ketentuanygberlaku,

b. menjaga informasi yg bersifat rahasia,c. melaksanakan setiap kebijakan yg ditetapkand. membangun etos kerja untuk meningkatkan

kinerjaorganisasi,e. menjalin kerjasama scr kooperatif untuk pencapaian

tujuan,f. memiliki kompetensi dlm melaksanakan tugasg. patuh & taat thd standar operasional dan tata kerja,h. mengembangkan pemikiran secara kreatif & inovatifi. berorientasi pd upaya peningkatan kualitas kerja.

11. Etika Dalam Berorganisasi

62


Integritas Personal

Kualitas kepribadian ssorang sbg su/entitas/kesatuan yg utuh+seimbang shg orang tsb dpt menyelaraskan isi pikiran, sikap dan perilakunya bdsrkan prinsip-2 moral dan etika serta mewujudkannya secara konsisten ke dalam su/ tindakan nyata tanpa menimbulkan konflik internal pd diri sendiri.

(Alex R., 2009, Integrity and Ordinary Morality)



KOGNITIF AFEKTIF

HABITUSMPW





PSIKOMOTOR

PROSES HABITUASI


LILIN BUDIATI, 2017

SIKAPPERILAKU

KEPEMIMPINAN(MPW)


Moral & EthicBelief

Normative Belief

Behavioral Belief




KONATIF

INTEGRITAS



Keterangan: 1. TPB = Theory of Perceived Behavior 2. MPW = Manajemen ASN – Pelayanan Publik Baru – WoG 3. Behavioral Beliefs : Kepercayaan atau keyakinan subjek (peserta) mengenai perilaku tertentu yang benar/baik atau salah/buruk. Perilaku yang

benar/baik akan mendapat mendatangkan rasa nyaman, kehormatan dan harga diri, bangga dan terhormat dan perilaku yang salah/buruk akan mendatangkan rasa malu, hina, rendah diri dan tidak nyaman. Kehormatan dan harga diri membentuk sikap subjek untuk mendukung dan cenderung berperilaku benar/baik. Rasa malu atau hina akan mencegah dan mengendalikan subjek untuk tidak berperilaku salah/buruk

4. Normative Beliefs: Kepercayaan atau keyakinan subjek tentang adanya norma sosial maupun norma hukum yang dapat mengontrol perilakunya. Keyakinan normatif ini selanjutnya akan membentuk norma subjektif, yaitu norma perilaku yang dioperasikan oleh subjek dalam perilakunya seharai-hari.

Sumber: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior

and Human Decision Processes, 50, p. 179-211


MENTAL

PIKIRAN(MIND)

BATIN/JIWA(SOUL)

TUBUH(BODY)

MINDSET SIKAP PERILAKU

TINGKAT INDIVIDUKOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR

INTEGRITAS(INTEGRITY)

REVOLUSI

PERUBAHAN INDIVIDU(Kurang Efektif)

BUDAYA

PERUBAHAN SOSIAL(Masyarakat)

Keterangan:1. Mental terdiri dari pikiran dan batin/jiwa. proses pada pikiran akan membentuk pola pikir/midset dan proses pada batin akan membentuk sikap.Perubahan mental tanpa disertai perubahan perilaku tidak akan efektif.2. Proses yang sempurna pada diri individu harus meliputi pikiran (kognitif) – batin /sikap (afektif) – perilaku (psikomotor)è Taksonomi Bloom 3. Revolusi Mental hanya terjadi pada tingkat individu. Kurang efektif jika dimaksudkan untuk melakukan per- bahan sosial (masyarakat). Dibutuhkan perubahan budaya untuk dapat melaksanakan perubahan sosial.4. Dibutuhkan instrumen: a. Ideologi: Pancasila b. Nilai moral/etika baru è public values baru, misal: hukum mati koruptor c. Kekuatan daya paksa è norma hukum d. Kekuatan politik è pimpinan nasional/lokal yg kuat

Bagan Revolusi Mental – BudayaBudiati,2017


Dinamika Moral, Etika, Integritas dan Perilaku

PengetahuanNilai Moral

PengetahuanNorma Etika

Pengetahuan Agama, Adat istiadat,\Budaya

Pengetahuan Lain (Mis. Filsafat)

Konsep Diri(Self Concept)

Internalisasi Nilai dan Norma

Harga Diri(Self Esteem)

Konsep Moral(Moral Concept)

Konsep Etika(Ethics Concept)

Kontrol Diri(Self Control)

Predisposisi (Kecenderungan untuk berperilaku sesuai moral & etika atau sebaliknya)

Integritas

Perilaku sesuai moral & etika atau sebaliknya

Sifat-sifat(Traits)

Dorongan(Drives)

Emosi &TemperamenMotivasi

RANAH PSIKOMOTOR

RANAH AFEKTIF

RANAH KOGNITIF

Ego Prinsip

Keseimbangan

Area Pra-sadar (Id)Prinsip Kesenangan

Area SadarSuper-ego (Hati Nurani)/Moralitas

Prinsip Kebaikan

Lilin Budiati & BS. Toton, 2014

Sikap Sesuai moral & etika atau sebaliknya

III. Aktualisasi etika danintegritas dalam mengelola

program instansi

KESESUAIAN ANTARA HATI, UCAPAN DAN TINDAKAN

INTEGRITAS: KEMAMPUAN UNTUK SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP MORAL SECARA KONSISTEN

Io = Integritas Organisasi a= alignment/InteraksiA= AccountabilityC= CompetenceE= Ethicc= Corruption

• Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi

• Jujur• Memegang Teguh

Komitmen• Bertanggung Jawab• Konsisten Antara

Pikiran, Ucapan dan Tindakan

• Kearifan Dalam Membedakan Yg Benar dan Salah

NANA RUKMANA D.W.


ISU MORAL

Pre-conventional

Post-conventional

II. Representasi penalaranyg imbang antara kept pribadi+

org sosial

I. Orientasi thd kepatuhandan hukuman

Conventional

III. Pahami secara moralsbg kesesuaian keptusan

yg diambil

IV. Mengacu pd prinsipdan nilai moral yg obyektif

(lepas dr individu,sosial,organisasi

V. Perkembangan kesadaran moral

VI. Prinsip dan nilai moral universalSumber: Anggara Wisesa, 2011, modifikasi Budiati, 2014


Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan, unt pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yg didlmnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yg pd akhirnya diwujudkan di dlm bentuk pengambilan keputusan.

Integritas meliputi komitmen seseorang t’hdp su/ prinsip yg harus dimaknai sbg loyalitas kpd prinsip dan nilai moral universal, dan bukan kpd prinsip dan nilai moral ygdipegang pd taraf individu, organisasi/ masyarakat

Kesadaran moral tdk ditentukan o/ perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yi kemampuan unt memahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000).Kohlberg (1955) tdk b’bicara ttg prinsip moral tertentu, tdk bicara ttg apa yg benar dan tdk scr moral, melainkan meneliti kompetensi unt memberikan penalaran etis

The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours.

Woody Hayes


KOGNITIF AFEKTIF

HABITUSMPW





PSIKOMOTOR

PROSES HABITUASI


LILIN BUDIATI, 2017

SIKAPPERILAKU

KEPEMIMPINAN(MPW)


Moral & EthicBelief

Normative Belief

Behavioral Belief




KONATIF

INTEGRITAS



EMPAT kategori sistem integritas (Alan Lawton)


No Negara

Lembaga etikadan

anti korupsiIntegritas Kinerja

AturanInstitusional

Formal

Internalisasi nilai(logika

etika,nilaikemasy) Catatan

Dominan

Reform anti korup

si

High Middle Low

Relatifsedikit/ stabil

Banyak Ya Belum

1. Finlandia √ √ √ √

- Tidak muncul banyak korupsi

- Relatif sedikit aturan formal- Lembaga yang memerangi

korupsi

2. Bulgaria √ √ √ √ √

- Memiliki angka tinggi dlmkorupsi

- mulai mereformasi anti korupsi dgn berbagai aturan

- Banyak aturan

3. Hongkong √ √ √ √ - Mengganti dalil anti korupsidgn dalil etika

4.

Inggris, Belanda, Amsterdam, New York

√ √ √ √

- Internalisasi nilai di masy ygutama/ sangat kuat

- Logikanya lembaga yg kuat tidak membutuhkan aturan formal

Pembangunan- Pertumbuhan ekonomi- Pemerataan- Pemberantasan Kemiskinan

(Todaro, 1994:90)

Pergeseran Paradigma- Pr. Pertumbuhan- Pr. Kesejahteraan- Pr. Pembangunan Manusia

Tantangan Pembangunan- Krisis Mulidimensi- IPM & Daya Saing Rendah- Kesenjangan ekonomi & Sosial

Modal Pembangunan- Modal Ekonomi- Modal SDA- Modal Sosial

Masalah Pembangunan- Infrastruktur minim- Kualitas SDM rendah- Birokrasi Tidak Efisien, Tidak efektif & Korup- SDA kritis & Lingkungan rusak

Pembangunan Bidang Sosial

Pembangunan SosialKonsentrasi pada

Peningkatan kualitas hidup manusia dlm arti

luas

Pembangunan ManusiaKonsentrasi pada peningkatan modal manusia yg diukur dg

indikator: pendidikan dan kesehatan

Pembangunan Kesra SosialKonsentrasi pada peningkatan modal

sosial yg diukur dg indikator keberfungsian sosial yi. Kemampuan

utk: memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial & menahan

krisis

Sumber: dielaborasi dari Didiet Widowati, 2009

Sumber: Harry (1995)

Kebijakan Publik Bidang Pembangunan SosialSumber : elaborasi oleh Lilin Budiati, 2014


SIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Integritas bukan sekadar istilah yg merujuk pd perilaku etis, ttpi lebih jauh dlm lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yg universal yg scr rasional dpt dipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bhw tidak setiap perilaku etis dpt dinilai sbgtindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yg dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yg dpt dikatakn berintegritas moral

2. Kode etik organisasi dpt menjadi koridor perilaku anggota organisasi. Tetapi, penerapan yg disertai dgn mekanisme hukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman dan imbalan sering digunakan unt membangun dan menguatkan budaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yg dilakukan o/ karyawan.


……………SIMPULAN DAN IMPLIKASI

3. Ketergantungan yg besar pd sistem hukuman dan imbalan unt menegakkan kode etik dan aturan justru membawa individu-2 di dlm organisasi kpd konsistensi asosiasi keputusan dan tindakan dgnhukuman atau imbalan tertentu (tahap preconventional dalam teori perkembangan moral Kohlberg) (Baucus & Beck-Dudley, 2005).

4. Kesulitan analisa integritas dgn hanya menekankan perilaku etis adlh krn meski tindakan etis yg dilakukan sama, tindakan etis itu dpt dilandasi o/ motif-2 yg b’beda. Hal ini terkait dgn proses pengambilan keputusan etis yg di dlmnya kemampuan moral kognitif berperan


Konsep Kompetensi Menurut Spencer and Spencer, (1993 : 9) Kompetensi adalah

karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya

(an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion – referenced effective and or superior performance in a job or situation).

Underlying Characteristics mengandung makna kompetensi adalah bagian dari kepribadian yg m’dalam dan melekat kpd seseorang serta perilaku yg dpt diprediksi pd berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Causally Related memiliki arti kompetensi adalah sst yg mnyebabkn/memprediksi perilaku dan kinerja.

Criterion Referenced mengandung makna bhw kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yg berkinerja baik, diukur dari kriteria/ standar yg digunakan.


Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun2003 Tanggal 21 Nopember 2003

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.



Keputusan Lembaga Administrasi Negara,Nomor: 541/XIII/10/6/2001

Kompetensi jabatan PNS diartikan sebagai: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan, dalam pelaksanaan tugas jabatannya.


PILAR INTEGRITASIo = a(ACE)-c

1) Prinsip etika2) Regulasi yg terbuka3) Mekanisme u/ isu2 etis4) Perlindungan pelapor5) Transparansi

(keputusan dan proses)6) Penegakan hukum7) Lembaga pem yg kuat

(pengadilan yg independen,Yan publik tanpa politisasi)

8) Keteladanan pemimpin

9) Budaya politik yg dukung integritas

1. Tdk unt dirisendiri

3. Obyektifitas

PELAYANAN PUBLIK

5. Keterbukaan

6. Kejujuran

4. Akuntabilitas

2. integritas

7. Komitmen


Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance

Good Governance

Synergistic (Win/Win)

ETIKA

Respectful (Compromise)

Defensive (Win/Lose or Lose/Win)

Low High

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

INT

EG

RIT

AS


HAKIKAT INTEGRITAS

BERTINDAK KONSISTEN SERTA SESUAI KODE ETIK DENGAN NILAI-NILAI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

KEKUATAN INTEGRITAS: MELAKUKAN YANG TEPAT,

BERTANGGUNGJAWAB, BEKERJASAMA DAN BERINOVASI

INDIKATOR INTEGRITAS:APAKAH KODE ETIK TELAH DILAKSANAKAN;

BGMN MENGATASI KONFLIK;KOMITMEN ORGANISASIONAL


Etika Organisasi Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait

dengan kehidupan organisasi

Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsippengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas,keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi)

Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yangberlaku secara universal

Dalam praktek penegakan kode etik organisasidipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi,kepentingan birokrat, atau kepentingan politik daripolitisi yang membawahi birokrat

Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

85

IV. Integritas Kelembagaansebagai Faktor Kunci

Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan Yang Baik

86


INTEGRITINTEGRITAS & ETIKA SBG INTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN

GOOD GOVERNANCE Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memilikipotensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaandan kejujuran.

Etika didefinisikan sebagai pemahaman tentang hal yangbaik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moraldan ahlak.

Jika keduanya digabung dan ditempatkan dalam sanubari,dapat mencetak perilaku setiap individu untuk beretika baikserta berintegritas tinggi di lingkungan organisasi. Karenaitu, organisasi pemerintah harus berani merumuskanintegrasi keduanya kedalam sebuah Nilai Etika.

In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity.

John F. Kennedy

Bandiklat Prov JatengSumber: UNDP, 1997. Capacity Develoment, Technical Advisory Paper 2. New York.

Rekayasa Lingkungan

Konteks Kelembagaan:•Kebijakan dan regulasi•Struktur•Peran lembaga-lembaga negara•Kapasitas SDM•Insentif dan gaji•Akuntabilitas dan keterbukaan

Konteks Sosiopolitik:•Peran masyarakat sipil•Struktur sosial, nilai•Sumber konflik dan stabilitas•Relasi kekuasaan yang seimbang•Peran gender•Komitmen politik

Konteks ekonomi:•Pasar dan sektor privat (formal & nonformal)•Kerangka kerja makro•Kerangka regulasi•Bantuan pengembangan

Konteks Lingkungan:•Manajemen SDA•Energi dan air•Kelestarian lingkungan•Biodiversitas

Organisasi•Misi•Visi•Strategi•Kebijakan dan nilai-nilaiintegritas

•Kompetensi dan struktur•Proses dan sistem•SDM•Sumberdaya fisik•Sumberdaya finansial

Pembelajaran IndividuSyarat utama:•Partisipasi dalam keputusan dan penerapan proses pembelajaran

•Pemahaman tentang peran yg jelas

•Akses informasi•On-the-Job Training•Pelatihan formal/informal•Insentif dan gaji yang mencukupi•Akuntabilitas dan timbal balik

Ke-salingtergantung-an antar Kelompok dan

Organisasi

Enabling environment

Enabling Environmentdalam membangun “integritas”


LANJUTANINTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN GOOD GOVERNANCE

Nilai etika harus dituangkan ke dalam berbagai aturanatau standar perilaku agar dapat menjadi kerangkaperilaku yang dipedomani seluruh pegawai.

Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk(memotivasi dan mendorong) perilaku pegawai sehari-hari, namun juga membimbing mereka ketikamelakukan proses pengambilan keputusan.Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secarakonsisten dan konsekuen sebagai fondasi goodgovernance dalam organisasi akan makin kokoh.


Tantangan Reformasi Birokrasi

Kurangnya “KOMITMEN” Pimpinan untmelaksanakan reformasi Rendahnya kapasitas SDM, lembaga Kerangka regulasi dan kebijakan yg usang

thd upaya reformasi Kebijakan yg kaku thd upaya reformasi

(“satu ukuran cocok unt semua” = one sizefits all) Terbatasnya bantuan teknis

90


KAPASITAS SDM (pemimpin yg tidak kapabel) ???

Tidak memiliki tujuan yg jelas Rendahnya integritas personal Tidak pahami timing mengguncang bawahan unt

bergerak wujudkan VISI organisasi Tidak diimbangi ketekunan menginspirasi Tidak menghayati masalah Tidak mampu mencari solusi Berjarak dengan bawahan, tdk peduli membantu Fungsinya hny meneruskan pesan dari hierarchi yg lbh

tinggi Tidak mampu membangun sinergitas

91


SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE

1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN, RENCANATINDAK;

2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS, KOMPREHENSIFDAN INOVATIF; COMPETENCE, CONNECTIONS, COMMITMENT;

3. LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED, WELL ORGANIZED, WELLARRANGED, AND WELL CONTROLLED)

4. BERSAMA 4C DAN 4W, TEGAKKAN 2K, YAITU KONSISTEN DANKESERIUSAN, DAN UBAHLAH MIND-SET DAN CULTURE-SET,MENUJU BUDAYA KERJA PRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DANEFEKTIF.

V. Analisis Kasus

93


1.Verify, define, detail the problem

2. EstablishEvaluation criteria

3. IdentifyAlternative policy

4. Evaluatealternative policies5. Display and

Distinguish amongAlternative policies

6. Monitor theImplementedPolicy

A Basic Policy Process, C. Patton, D. Savicki, p53.


1. Verify, define, detail the problem2. Establish Evaluation criteria3. Identify Alternative policy4. Evaluate alternative policies5. Display and Distinguish among Alternative

policies6. Monitor the Implemented Policy


DAFTAR PUSTAKA

Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks PengambilanKeputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011

Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan Alumni Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah, 2012

INTEGRITAS” - bpsdmd.jatengprov.go.idbpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PIM...

Documents

Transcript of INTEGRITAS” - bpsdmd.jatengprov.go.idbpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PIM...