Insentif PerpajakanSebagai Pendukung Tercapainya

Revolusi Industri 4.0 Indonesia

Kepala Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 4 April 2018

Revolusi Industri dari Masa ke Masa

Source: A.T. Kearney

Industry 4.0

3

Connectivity & Computer

Power

• Internet of things

•Connecting unconnected

Analytics and Intelligence

•Artificial Intelligence

Human-Machine Interfaxe

•Wearable devices

Digital-physical Transformation

•3D Printings

•Advance Robotic

Penyedia Teknologi

•Artificial Intelligence (AI)

• Internet of Things

•Virtual & Augmented Reality

•Censor & Scanning

•3D Printing

•Robotik / Otomasi

Penyedia Infrastruktur Digital

• Internet Service Provider (ISP)

•Big Data Server

•Cloud Computing

•Telekomunikasi

Pengguna Teknologi dan Infrastruktur

Industry 4.0

• Industri Barang Modal

• Industri Barang Konsumsi

• Jasa Industri

Perubahan dalam proses bisnis

Sumber: A.T.Kearney

Pelaku Industri 4.0

Peningkatan efisiensi Penurunan biaya produksi Perbaikan dalam proses produksi

Global Value Chain

4

R&D memiliki kontribusi penambahan nilai (value-added) yang besar dalam global value chain, sementara manufaktur memiliki kontribusi paling kecil

Supply chain pada setiap value chain

5

Supply chain pada setiap value chain

6

Area Perhatian Pengembangan Industri Dalam Negeri

PeningkatanDirect

Investment

KetersediaanEnergi &

Infrastruktur

KetersediaanBahan Baku

danIntermediary

Good

TerbangunnyaEkosistem

Inovasi

TersedianyaSDM berdayasaing tinggi

INSENTIF PERPAJAKAN

Dalam rangka mendorong peningkatan area pengembangan industrialisasi, Pemerintah dapatmelakukan intervensi, dengan menggunakan instrument fiskal – perpajakan.

Insentif Perpajakan sebagai salah satu alat pendukung, bukan faktor utama, dan bukan faktor satu-satunya untuk mendorong pengembangan industrialisasi

Dukungan Pemerintah Melalui Insentif Perpajakan

7

8

Framework Perlunya Pemberian Insentif Perpajakan

Pemberian Fasilitas Pajakharus terlebih dahulumemperhatikan: Tidak adanya

alternative instrument lain yang lebih cost-efficient

Benefit dari insentifpajak harus lebih besardari cost.

Terkait cost, termasukdiantaranya: Redundancy; inefficiency cost; Moral hazard.

9

Framework Political Economy Pemberian Fasilitas Pajak

• Menghitung cost of incentives (Tax Expenditure statement)

• Akses informasi oleh publik atas Tax Expenditure

PeningkatanTransparansi

• Keputusan pemberian insentif tidak berdasardiskresi perorangan, melainkan melaluiautomated targeting dalam ketentuan nya

MengurangiDiskresi

• Mengurangi moral hazard penggunaan insentif(eg. Melalui kewajiban laporan, audit, dll)

PerketatAdministrasi

• Memberikan informasi efektifitas fasilitas danmenentukan perlunyanya mempertahankan ataumenghilangkan fasilitas

Evaluasi efektivitassecara berkala

Tax Holiday

10

Perbandingan Skema Fasilitas Tax Holiday yang Lama dan Baru

11

Ketentuan PMK 159/2015 s.t.d.d. PMK 103/2016

PMK Baru

Subjek Wajib Pajak Baru Penanaman Modal Baru

Persentase pengurangan 10-100% 100%(single rate)

Jangka Waktu 5-15 tahun

diperpanjang s.d. 20 tahundengan diskresi Menteri Keuangan

5-20 tahun dengan Penentuan jangka waktu berdasarkan nilai investasi

Transisi Tidak diatur 50% selama 2 tahun

Cakupan Industri 8 cakupan Industri Pionir 17 cakupan Industri Pionir

Nilai Investasi Jangka waktu Tax Holiday

Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun 5 tahun

Rp 1 triliun s.d. kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun

Rp 5 triliun s.d. kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun

Rp 15 triliun s.d. kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun

Rp 30 triliun atau lebih 20 tahun

Cakupan Industri Pionir (1)

12

PMK 159/2015s.t.d.d. PMK 103/2016

PMK Baru

1. Industri logam hulu2. Industri pengilangan minyak bumi atau

industri dan infrastruktur pengilangan minyak bumi, termasuk yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam

4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri

5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan

6. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi

7. Industri transportasi kelautan8. Infrastruktur ekonomi yang menggunakan

skema selain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

1. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

2. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

4. Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan,

atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi6. Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi7. industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya

seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer

8. Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi sepertisemikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (smartphone)

9. Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi

Cakupan Industri Pionir (2)

13

PMK 159/2015s.t.d.d. PMK 103/2016

PMK Baru

10. Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin

11. Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, cylinder head, atau cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih

12. Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin-mesin manufaktur

13. Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal

14. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeller, rotor, atau komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang

15. Industri pembuatan komponen utama kereta api seperti engine atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api

16. Industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah

17. Infrastruktur ekonomi.

Tax Allowance

14

Fasilitas Tax Allowance Existing

15

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, berupa: Pengurangan penghasilan neto sebesar

30% dari nilai investaasi yang dibebankan secara bertahap selama 6 tahun;

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan maksimal 10 tahun; dan

Tarif PPh sebesar 10% bagi WP luar negeri atau sesuai P3B (mana yang lebih rendah)

Pasal 31A UU PPh

Kriteria WP yang dapat memperoleh fasilitas tax allowance:

1. Nilai investasi tinggi/untuk ekspor2. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi; dan3. Kandungan lokal yang tinggi;Daftar bidang usaha yang dapat memperoleh tax allowance tercantum dalam lampiran I (terbuka untuk seluruh daerah) dan Lampiran II (untuk daerah-daerah tertentu PP 18

Regulasi Existing:PP 18 tahun 2015 s.t.d.d. PP 9 Tahun 2016

Fasilitas Tax Allowance

Lampiran I : 71 bidang usahaLampiran II : 74 bidang usaha

Perbandingan Skema Existing dan Perubahan Fasilitas Tax Allowance

16

Ketentuan PP 18/2015 stdd PP 9/2016 RPP Perubahan

Prosedurpemberian

fasilitas

• WP mengajukan permohonan ke BKPM• BKPM mengadakan rapat klarifikasi dan rapat

trilateral (Eselon I)• Rekomendasi dari rapat trilateral sebagai dasar

pemberian atau penolakan• Memerlukan surat keterangan dari K/L pembina

sektor

• WP mengajukan permohonan fasilitas bersamaan denganpengajuan Pendaftaran Investasi (PI) di BKPM

• BKPM melakukan assessment persyaratan• Apabila memenuhi, dalam PI akan mencantumkan uraian bahwa

WP disetujui fasilitas TA nya

Perluasan sektoryang dapat

diberikan TA

• Lampiran I : 71 KBLI• Lampiran II : 74 KBLI

• Penambahan KBLI baru

• Penambahan cakupan produk

• Perluasan daerah tujuan penanaman modal di daerah tertentu

Tata Cara Pengajuan Tax Allowance dan Perubahannya

Existing Perubahan

WAJIB PAJAK

BKPM

Assessment

pemenuhan KBLI,

cakupan produk, nilai

investasi, dll.

WP dapatMengajukanpermohonanbersamaan

PendaftaranInvestasi

Pendaftaran Investasi (PI) memuat:• izin investasi• Penetapan fasilitas TA• Informasi mengenai KBLI,

produk, tenaga kerja, dll

Insentif PPh untuk Kegiatan R&D dan Vokasi

18

19

Framework Fasilitas PPh mendorong Terbangunnya Ekosistem Inovasi – melalui kegiatan Litbang(1)

KonsideranMelakukan

Litbang

Litbanguntuk

DipakaiSendiri

Litbanguntuk Dijual(perusahaan

litbang)

Tujuan: Penciptaan metodemanufacture yang lebih efisien

Tujuan: Penciptaan diversifikasiproduk baru

Tujuan: Menguasai Intellectual Property (one to many)

Tujuan: Menjual hasil Litbang (one to one)

Economic Value Added:Efisiensi biaya produksi

Economic Value Added:Penjualan produk baru

Economic Value Added:Royalti dari IP

Economic Value Added:Penjualan hasil Litbang

• Dalam menentukan pemberian fasilitas Litbang, perlu ditentukan dulu jenis kegiatan litbang manayang berpotensi menghasilkan economic value added yang strategis bagi perekonomian nasional.

• Jenis Litbang yang akan didorong tersebut akan menentukan jenis fasilitas yang lebih tepat diberikan(eg. Litbang untuk menguasai intellectual property lebih tepat diberi fasilitas pengurangan PPh ataspenghasilan royalty, dan bukan berupa additional allowance yang dibebankan saat biaya dikeluarkan)

20

Framework Fasilitas PPh mendorong Terbangunnya Ekosistem Inovasi – melalui kegiatan Litbang(2)

Pertimbangan Pemberian Fasilitas Litbang

•Apakah swasta tetap melakukan litbang (karena nature kebutuhan industry) tanpa adanyafasilitas?

• Litbang yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban (eg. ketentuan SNI, BPPOM, dll)seharusnya tidak diberikan fasilitas

Redundancy Cost

• Litbang di Indonesia yang diberi fasilitas harus bisa memaksimalisasi penciptaan economic value added di Indonesia

• Jangan sampai litbang yang diberi fasilitas justru memberi value added lebih bagi negara tempat groupperusahaannya, dengan cara group perusahaan menggunakan hasil litbang di Indonesia tanpa adanyakompensasi diberikan kepada perusahaan Indonesia yang melakukan litbang

Inefficiency Cost

• Harus ada kepatian bahwa litbang yang dilakukan untuk tujuan penciptaan economic value added, danbukan untuk penghindaran pajak semata

• Adanya fasilitas litbang, jangan sampai hanya menjadikan Indonesia sebagai cost center untuk kepentinganpenghindaran pajak

Moral Hazard

• .Fasilitas hanya diberikan untuk jenis kegiatan litbang tertentu yang memiliki nilai strategis penciptaaneconomic value added.Targeting

21

Framework Fasilitas PPh mendorong Tersedianya SDM berdaya saing tinggi

Pertimbangan Layaknya pemberian fasilitas bagi kegiatan vokasi industri: Penyiapan SDM berdaya saing tinggi seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah. Ketika pemerintah belum mampu secara optimal untuk menciptakan SDM berkualitas, dan meminta swasta

untuk terlibat untuk penyiapan SDM berkualitas, maka Pemerintah perlu memberikan kompensasi kepadaswasta yang ikut berperan dalam penyiapan SDM berkualitas.

Kriteria Kegiatan Vokasi Industri yang dapat diberi fasilitas: Kegiatan vokasi ditujukan untuk masyarakat umum, dan bukan vokasi dalam rangka diklat pegawainya. Kegiatan vokasi harus sesuai target pengembangan SDM berdasarkan program pemerintah (link and match

program) Kegiatan vokasi harus sesuai dengan target kompetensi yang diharapkan berkembang dan ditentukan oleh

Pemerintah. Kegiatan vokasi harus dilakukan sesuai kapasitas keahlian dari industri terkait.

TERIMA KASIH