Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer di Kab. JayawijayaWamena – 9 Maret 2017

HASIL STUDI SIKLUS I

OVERVIEW ‘Riset Implementasi Kebijakan JKN pada Pelayanan Primer’

ALUR PENELITIANMembangun Membangun kemitraankemitraan

Kunjungan Kunjungan konsultasi ke konsultasi ke

kabupaten/kotakabupaten/kotaLaunch Launch

workshopworkshop Studi siklus IStudi siklus I

Technical Working Group

Kabupaten/kota:1.Tapanuli Selatan2.Jember3.Jakarta Timur4.Jayapura 5.Jayawijaya

Analisis regulasi yang berkaitan dengan JKN dan pelayanan primer

1. Wawancara mendalam dengan Kepala FKTP

2. FGD dengan perwakilan Dinkes, BAPPEDA, DPPKAD, Inspektorat dan BPJS Kesehatan

Pengenalan rencana riset Provinsi:

1.Sumatera Utara2.DKI Jakarta3.Jawa Timur4.Papua

Dihadiri oleh stakeholders dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Pengembangan instrumen pengumpulan data bersama P2JK, Dir. PKP dan BPJS Kesehatan

Mengidentifikasi isu implementasi JKN di

daerah bersama stakeholders terkait

Mencapai konsensus mengenai topik riset siklus I Pengumpulan data

di 88 FKTP di 5 kabupaten/kota

Pemilihan kabupaten/kota

Brainstorming isu seputar JKN

Melibatkan peneliti dari USU, UNEJ dan UnCen

Diseminasi Diseminasi hasil studi hasil studi

siklus Isiklus I

Pemaparan hasil studi kepada

stakeholders di pusat dan daerah

Pertemuan lanjutan dengan stakeholders yang tidak hadir saat

Pertemuan Diseminasi

(Kemenkeu, Adinkes, PKFI, BAPPENAS)

Latar Belakang

Riset implementasi merupakan salah satu model penelitian dengan konsep monitoring atau pemantauan proses pelaksanaan di lapangan, dengan tujuan akhir memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan

2013 2014 2015 2016Permenkes 19/2014Permenkes 28/2014

Permenkes 21/2016

Perpres 12/2013Perpres 11/2013 Perpres 32/2014 Perpres 19/2016

Riset implementasi berusaha melekatkan dan menyatukan antara peneliti dan pengambil keputusan sehingga diperoleh kebijakan yang berbasis bukti.

JKN masih akan terus dilaksanakan dan berbagai permasalahan yang timbul perlu diberi solusi.

Latar Belakang

Sejak diterapkan pertama kali pada 1 Januari 2014, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan tentang JKN

• Memahami berbagai regulasi dalam kebijakan JKN yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dengan menyusun pemetaan regulasi JKN yang saat ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.

• Memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan JKN di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal dan lingkungan, proses dan individual di ranah pelayanan kesehatan primer.

• Meneliti efektivitas atau luaran pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer, termasuk aspek beban pembiayaan penyakit tuberculosis dan HIV/AIDS di DKI Jakarta dan Papua

• Memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer.

Tujuan Penelitian Implementasi JKN

TAPANULI SELATAN

JAKARTA TIMUR

JAYAPURA

JAYAWIJAYA

JEMBER

Lokasi Penelitian

Sampel penelitian

TOTAL 88 FKTP di 5 kabupaten/kota

Metode Pengumpulan Data

In-depth interview dengan kepala FKTPMemperoleh informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, non-kapitasi, Prolanis, KBKMemperoleh data sekunder yang relevan

FGD di tingkat Kab/kotaDipimpin oleh peneliti di universitas setempatTriangulasiKonfirmasi informasi dari FKTPDinkes, BAPPEDA, Inspektorat, DPPKAD

HASIL‘Riset Implementasi Kebijakan JKN pada Pelayanan Primer’ Kabupaten Jayawijaya (Siklus I)

Pemanfaatan Dana KapitasiPermenkes 19/2014 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 60% dari dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk dukungan operasional (obat, BMHP, alkes, ATK, BBM dan TI)

JAYAWIJAYAPeraturan / SK Bupati No 99/2016, mengatur pembagian atau proporsi yang berbeda terkait Jaspel dan operasional pada PKM di Kab. Jayawijaya

Good Practice

Pemanfaatan & Pengelolaan Dana Kapitasi

• Dana kapitasi ditransfer langsung ke rekening bendahara kapitasi di FKTP PMK No. 19/2014 (diperbarui oleh PMK No. 21/2016 pada Mei 2016) • Juga terdapat SK Bupati (No. 99/2016) tentang pembagian dana Jaspel dan Operasional, yang mengatur pembagian sesuai kebutuhan dari masing-masing PKM.• Peraturan itu dipandang sangat membantu masing-masing Puskesmas (fleksibel) karena masing-masing PKM memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.• Namum masih sering ditemui masalah dalam pengelolaan dana kapitasi termasuk laporan pertanggungjawaban

Pengelolaan dana kapitasi untuk dukungan operasioanal di Jayawijaya

Dukungan operasional JayawijayaObat √BMHP √Alat medis √Kunjungan rumah √Puskesmas keliling √ATK √Sistem informasi Laptop, internet

Dukungan operasional lainnya ???

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi• Di Jayawijaya, proses klaim yang rumit menjadi kendala yang ditemui petugas dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana non-kapitasi.• Syarat administratif masih menjadi masalah “klasik” yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan dana non-kapitasi.• Salah satu masalah yaitu banyak penduduk terutama di Jayawijaya yang tidak memiliki kartu BPJS / KIS• Dana langsung ditransfer ke rekening Puskesmas bertentangan dengan peraturan, tetapi mendukung pelayanan dan meningkatkan motivasi petugas

Pengaruh Terhadap Pelayanan dan Kinerja

• Pemanfaatan P-Care masih sangat terhambat terkendala dengan fasilitas, sarana & prasarana• Belum ada bukti jasa pelayanan kapitasi meningkatkan kualitas kinerja (baru sekedar meningkatkan kehadiran)• Beban kerja makin meningkat, namun tidak diikuti dengan penambahan SDM • Ketimpangan pendapatan petugas Puskesmas antar profesi seringkali mendemotivasi profesi tertentu dirasa ada kecemburuan antar petugas.

Pengaruh JKN dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

• UKM di puskesmas sebagian besar di-support oleh BOK.• Petugas bingung dalam penggunaan kapitasi untuk

kegiatan UKM

• Peran Dinkes dirasakan masih sangat sentral karena turut membantu dalam pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas (pengadaan obat dan BMHP). • Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan antara dinas

kesehatan dan puskesmas dirasa sangat membantu petugas kesehatan di puskesmas dalam mengelola dana kapitasi • Peran BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan JKN sudah

berjalan dengan baik, meskipun beberapa FKTP merasa sosialisasi masih sangat kurang.• Telah dibentuk forum kemitraan (Jayawijaya), bertujuan

sebagai sarana diskusi untuk mendukung pelaksanaan JKN.

Koordinasi Dinkes – Puskesmas – BPJS Kesehatan

1. Dalam menyusun kebijakan untuk pelaksanaan JKN harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya yaitu faktor geografis dan juga SDM kesehatan di Wilayah Timur yang belum merata.

2. Tingkat kemahalan barang di Papua menjadi variabel yang akan selalu menyulitkan bagi setiap program pemerintah, sehingga perlu dipikirkan regulasi yang dapat mengakomodir tingkat kemahalan ini.

3. Perlu dilakukan pemutahiran data peserta agar meng-cover seluruh penduduk.

Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat

Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah1. Tim pendataan peserta yang telah terbentuk segera

diaktifkan pembaharuan data bantuan APBN dan APBD diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat

2. Penguatan kapasitas Puskemas Pengelolaan dan perencanaan keuangan Dokumentasi data Pembiayaan dapat bersumber dari dana kapitasi

3. Penguatan peran Dinkes untuk mengevaluasi kinerja Puskesmas

Riset Siklus II

Fokus Penelitian Siklus II

Penguatan sistem insentif

Kapitasi Insentif daerah

BPJS Kesehatan

Fasilitas kesehatan

Individu

Sistem KBK

Berdasarkan PMK 21/2016

Pemerintah daerah

Individu

Dikaitkan dengan

pencapaian di bidang promotif-preventif

(UKM)

Dikaitkan dengan

peningkatan kualitas

pelayanan kuratif (UKP)

Penguatan peran Pemda dalam supervisi pemberian insentif berdasarkan kinerja

BERAPA PENDAPATAN DOKTER/NAKES LAINNYA YANG IDEAL?

Gaji TKD Lain2

Take-home pay?Meningkatkan

motivasi/kinerjaDokter Layanan Primer di FKTP sebagai gatekeeper

kesehatan

Pelayanan terhadap pasien di FKTP meningkat

Pelayanan promotif & preventif meningkat•Outreach•Home-visit

Apakah take-home pay sudah sesuai dengan beban kerja?

TERIMA KASIH