IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

311
IMPLEMENTASI PRINSIPPRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SKRIPSI Diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Disusun Oleh : Khaerinisa 666 111 0504 PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, JUNI 2016

Transcript of IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Page 1: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IMPLEMENTASI PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG

SKRIPSI

Diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disusun Oleh :

Khaerinisa

666 111 0504

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JUNI 2016

Page 2: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 3: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 4: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 5: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

DON’T QUIT

“When things go wrong, as they sometimes will;

When the road you’re trudging seems all uphill;

When the funds are low and the debts are high;

And you want to smile but you have to sigh.

When all is pressing you down a bit-

Rest if you must, but don’t you quit.

Success is failure turned inside out;

The silver tint on clouds of doubt;

And you can never tell how close you are;

It may be near when it seems far.

So, stick to the fight when you’re hardest hit.

It’s when things go wrong that you must not quit.”

-John Greenleaf Whittier-

“Saya persembahkan skripsi ini untuk

Papa, Ir. Eno Suhaena dan Mama, Ebah

serta Adik Saya, Anita Nuzulia”

Page 6: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat,

rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada kita semua, termasuk pada

nikmat Iman, Islam dan sehat wal’afiat. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pula,

maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu

tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya,

sahabatnya serta tak lupa juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mana judul

penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu “Implementasi Prinsip-Prinsip Good

Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang.” Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tentunya tidak

terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu membimbing serta mendukung

peneliti secara moril dan materil. Maka pada kesempatan yang luar biasa ini, peneliti

ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa

pihak, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirayasa.

Page 7: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

ii

2. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus

pembimbing I yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan, arahan, ilmu

serta sarannya yang sangat membantu peneliti sejak awal hingga penelitian yang

peneliti susun ini selesai dengan sebaik-baiknya.

6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

7. Riswanda, Ph.D, sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Gandung Ismanto, S.Sos, MM selaku pembimbing II yang sudah banyak

memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta sarannya yang sangat membantu

peneliti menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

9. Maulana Yusuf, S.IP, M.Si sebagai penguji seminar proposal penelitian yang

dilakukan peneliti yang telah banyak memberikan masukkan demi

kesempurnaan penelitian yang dilakukan peneliti.

Page 8: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

iii

10. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik

kesayangan yang tak henti memberikan semangat kepada peneliti dan selalu

bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti selama peneliti menempuh studi

pada jenjang S1 ini.

11. Dosen-Dosen Ilmu Administrasi Negara yang selalu saya banggakan, Ipah Ema

Jumiati, S.IP, M.Si, Leo Agustino, Ph.D, Titi Setiawati, S.Sos,M.si, Dr.Ayuning

Budiati, S.IP,MPPM, Rini Handayani, S.Si,M.Si, Arenawati, S.Sos,M.Si, Ima

Maisyaroh, S.Ag,M.Si, Andi Apriany Fatmawaty, Ir.,MP, DR. Abdul Apip,

M.Si, Abdul Hamid, S.Sos,M.Si, Drs.H.Oman Supriyadi,M.Si, DR.Suwaib

Amirudin, M.Si, Drs.Hasuri, SE.M.Si, Kristian Widya Wicaksana, S.Sos,M.Si,

Deden M. Haris, S.Sos,M.Si, Juliannes Cadith, S.Sos,M.Si, Atoullah, S.Sos.

M.Si, serta dosen-dosen lainnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu,

terimakasih untuk semua ilmu yang telah kalian berikan kepada peneliti.

12. Orang Tua tercinta, Eno Suhaena dan Ebah yang selalu memberikan dukungan

secara moril dan materil serta doa mereka yang tidak pernah henti untuk

kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Kemudian adik kandung peneliti,

Anita Nuzulia yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran

penyusunan skripsi ini. Serta saudara-saudara peneliti, yaitu nenek, uwak, om,

tante, sepupu, dan keponakan terdekat yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per

satu yang juga banyak memberikan dukungan dan doa mereka.

13. Sahabat terdekat peneliti Muhammad Frayogi, Ratu Arum Sukmaningtyas,

Rosmalasari, Shara Anggriani, Raden Dendy Yudha, dan yang selalu setia

Page 9: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

iv

menemani peneliti sejak awal masuk di kampus Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa hingga saat ini serta selalu memberikan dukungan dan doa mereka

dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat terbaik peneliti, Intan Pratiwi Razak, Riska Monica Puteri, Lidia

Carlina Marta, Gesti Resti Fitri, Dona Puteri Permata Desri, Rike Berlianti,

Dessy Handayani, Vina Sarastiani, Reiza Hafitarani, Dhita Sekar Anisa, dan

Indri Meilan Suntari.

15. H. Karsidi, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk

melakukan penelitian skripsi di BPMPTSP ini.

16. Keluarga tercinta kedua peneliti, Rizkieka Turnoviliana, Novi Shulhiyah Ilyas,

Purwanto Heru, dan Kabid Penanaman Modal terbaik Sasa Sukmana dan Encep

Muharam yang tiada henti memberikan doa, motivasi, dukungan, serta

semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Keluarga Besar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tercinta yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan

semangat dan dukungan dalam proses penelitian ini.

18. Sahabat terdekat peneliti Anggun Farantina, Diah Kumalasari, dan Vina Dwi

Pratiwi yang banyak memberikan motivasi dan canda tawa sehingga peneliti

dapat menghilangkan kejenuhan dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Teman-teman khusunya kelas B Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2011,

serta kelas A, C, dan Non-Regular lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu

Page 10: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

v

persatu dan saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Dan secara umum, peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh

teman-teman terdekat peneliti di angkatan 2011.

20. Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu peneliti dalam

mengurus segala perijinan, surat-menyurat dan urusan akademik lainnya.

21. Serta tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh

informan penelitian yang telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi

ini serta pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan

selesainya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang

membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti

sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Tangerang, Juni 2016

Khaerinisa

NIM. 6661110504

Page 11: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

vi

DAFTAR ISI

LEMBAT PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................. 22

1.3 Batasan Masalah ........................................................................ 22

1.4 Rumusan Masalah...................................................................... 23

1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................... 23

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................... 24

1.7 Sistematika Penulisan .............................................................. 25

Page 12: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

vii

BAB II DESKRIPSI TEORI

2.1 Deskripsi Teori .......................................................................... 28

2.2 Implementasi Kebijakan Publik ................................................ 44

2.3 Penelitian Terdahulu ................................................................. 54

2.4 Kerangka Berpikir .................................................................... 58

2.5 Asumsi Dasar ............................................................................ 59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian ..................................................................... 60

3.2 Fokus Penelitian ....................................................................... 61

3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................... 61

3.4 Variabel Penelitian ................................................................... 62

3.5 Instrumen Penelitian ................................................................. 63

3.6 Informan Penelitian .................................................................. 64

3.7 Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 65

3.8 Teknik Analisis Data ................................................................ 69

3.9 Uji Keabsahan Data .................................................................. 71

3.10 Jadwal Penelitian ...................................................................... 72

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ....................................................... 74

4.2 Deskripsi Data .......................................................................... 83

4.3 Analisis Data Penelitian ............................................................ 88

4.4 Pembahasan .............................................................................. 129

Page 13: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

viii

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ............................................................................... 149

5.2 Saran ......................................................................................... 150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 14: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi ..................................................................... 3

Tabel 1.2 Rekapitulasi Izin Prinsip .................................................................. 4

Tabel 1.3 Jumlah Izin Bidang Penanaman Modal ........................................... 7

Tabel 1.4 Jumlah Izin Bidang Pemerintahan .................................................. 9

Tabel 1.5 Jumlah Izin Bidang Kesejahteraan Masyarakat .............................. 10

Tabel 1.6 Jumlah izin Bidang Pembangunan .................................................. 11

Tabel 3.1 Informan Penelitian ......................................................................... 65

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ...................................................................... 67

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ............................................................................. 73

Tabel 4.1 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian .............. 87

Page 15: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Komponen Good Governance (UNDP) ............................... 34

Gambar 2.2 Model Implementasi Edward III .................................................. 48

Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn ..... 50

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles & Huberman ..................................... 71

Gambar 4.1 SKP BPMPTSP BidangPenanaman Modal ................................. 91

Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan .................................... 98

Gambar 4.3 Kegiatan Expo Kota Tangerang ................................................... 98

Gambar 4.4 Ruang Pengambilan Izin .............................................................. 105

Gambar 4.5 Contoh Kenakalan Pegawai ......................................................... 106

Gambar 4.6 Contoh Kenakalan Pegawai ......................................................... 106

Gambar 4.7 Kondisi Ruang Pelayanan Perizinan di BPMPTSP .................... 111

Gambar 4.8 Volume Berkas Izin Di BPMPTSP Kota Tangerang ................... 111

Gambar 4.9 Pelaksanaan Bintek oleh BPMPTSP Kota Tangerang ................. 123

Gambar 4.10 Pelaksanaan Bintek oleh BPMPTSP Kota Tangerang ................ 124

Page 16: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

x

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN II Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN III Pedoman Wawancara

LAMPIRAN IV Catatan Lapangan dan Membercheck

LAMPIRAN V Kategorisasi Data Penelitian

LAMPIRAN VI Matriks Hasil Penelitian

LAMPIRAN VII Dokumentasi Penelitian

LAMPIRAN VIII Data Pendukung Penelitian

Page 17: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

ABSTRAK

Khaerinisa. NIM. 6661110504. 2016. Skripsi. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing II, Gandung Ismanto, S,Sos, MM. Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang layak menjadi kota investasi dengan berbagai sumber daya yang dimiliki yang menjadi daya tarik bagi para investor PMDN maupun PMA untuk terus melakukan investasi. Kondisi tersebut merupakan sebuah arahan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satunya yaitu pelayanan perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi. BPMPTSP Kota Tangerang dalam upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance masih dihadapkan oleh beberapa kesenjangan dari ketiga pilar governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang pada bidang Penanaman Modal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance di BPMPTSP Kota Tangerang khsuusnya Bidang Penanaman Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan enam indikator prinsip-prinsip good governance menurut Gisselquist yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance belum konsisten dan belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaanya masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta syarat-syarat pembuatan izin.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance

Page 18: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

ABSTRACT

Khaerinisa. NIM 6661110504. 2016. Thesis. Implementation of Principles of Good Governance in Investment Department and Integrated One Door Services In Tangerang City. Public Administration Departement. The Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si and 2nd Advisor, Gandung Ismanto, S,Sos, MM. Tangerang City is worthy of being investment city with a variety of available resources that attraction for domestic investors and foreign investors to continue investing. The condition is a directive from the local government to realize the good governance and free of corruption, collusion, and nepotism. One of which is licensing service. Investment Department and Integrated One Door Services has an important role to realize that Tangerang City as investment destinations city. Investment Department and Integrated One Door Services in effort to implement the principles of good governance was still faced by some gaps of three pillars of governance. The research focus was Implementation of Principles of Good Governance in there on Investment Sector. The goal was to find out how Implementation of Principles of Good Governance in there especially on Investment Sector. The methods that used on this research was qualitative descriptive which analyzed using six principles of good governance by Gisselquist, Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. The result of this research showed that the application of principles of good governance hadn’t been consistent and hadn’t optimal, because in practicing, there were still complaints regarding the mechanisms, procedures, and terms of making a license. Keywords: Implementation, Good Governance Principles

Page 19: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD),

merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), telah merilis laporan terbaru terkait investasi dunia yang dirangkum dalam

World Investment Report 2015. Laporan tahunan yang merangkum data

penanaman modal asing (PMA) di tiap-tiap negara berkembang di dunia tahun

2014 tersebut menunjukkan bahwa Asia bagian Timur (terdiri dari Asia Timur dan

Asia Tenggara) merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing terbesar di

dunia. Dengan PMA sebesar US$ 381 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar 9,6

persen, kawasan Asia bagian Timur memiliki porsi 31 persen dari seluruh PMA

yang terdapat di seluruh dunia.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok masih menempati

urutan pertama sebagai negara tujuan investasi asing terbesar di Asia bagian timur

dengan nilai US$ 128,5 miliar. Kendati Tiongkok memiliki jumlah PMA terbesar,

namun pertumbuhan PMA tertinggi justru terjadi di Hong Kong dengan

pertumbuhan mencapai 39 persen, dari angka sekitar US$ 75 miliar di tahun 2013

mencapai US$ 103,3 miliar di tahun 2014.

Page 20: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

2

Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang layak menjadi kota

investasi. Kota Tangerang dengan berbagai sumber daya yang dimiliki seperti

jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa, perkembangan dan

pembangunan infrastruktur menjadi daya tarik bagi para investor baik PMDN

maupun PMA untuk terus melakukan investasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari

hasil realisasi investasi pada Triwulan II tahun 2015, realisasi investasi PMDN

dan PMA berdasarkan Izin Usaha yang telah diterbitkan baik oleh BKPMRI untuk

PMA, BKPMPT Provinsi maupun BPMPTSP untuk PMDN berjumlah 16 Proyek

yang terdiri dari 6 proyek PMDN dengan nilai Rp. 253,61 Milyard dan 10 proyek

PMA dengan nilai USD 33,872 juta atau senilai Rp. 423,4 Milyard dengan kurs 1

USD = Rp. 12.500,- sehingga pada Triwulan kedua tahun 2015 ini realisasi

investasi di Kota Tangerang baik PMDN maupun PMA sebesar Rp. 677 milyard.

Sesuai dengan Kewenangannya, PMDN dari 6 Izin Usaha yang

dikeluarkan, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan 3 Izin dengan nilai Rp.

22.217.000.000,- sedangkan 3 Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi

Banten dengan nilai Rp. 35.025.300.000,-. Serapan tenaga kerja dari 6 proyek

PMDN yang terealisasi dapat menyerap pekerja sebanyak 1.111 orang tenaga

kerja, sedangkan dari 10 proyek PMA mampu menyerap pekerja sebanyak 2.110

tenaga kerja Indonesia dan 26 Tenaga Kerja Asing.

Page 21: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

3

Tabel 1.1

Rekapitulasi Reaslisasi

(Sumber: LPPPM BPMPTSP Kota Tangerang)

Pada Triwulan II tahun 2015 di Kota Tangerang masih diminati oleh para

investor baik PMDN maupun PMA hal ini terlihat dari jumlah izin prinsip yang

telah dikeluarkan baik oleh BKPMRI, BKPMPT Provinsi Banten maupun

BPMPTSP Kota Tangerang yang berjumlah 15 proyek PMDN dan 20 proyek

PMA. Perusahaan PMDN sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi sebesar

Rp. 191,753 milyard yang direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak

1.692 orang. Sesuai dengan Kewenangannya, dari 15 Izin Usaha yang

dikeluarkan, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan 6 Izin dengan nilai Rp.

50.454.200.000,- sedangkan 9 Izin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten

dengan nilai Rp. 141.298.500.000,-.

253,6 M ; 37%

423,4 M; 63%

Rekapitulasi Realisasi Berdasarkan Izin Usaha Triwulan II

PMDN (6 Proyek)

PMA ( 10 Proyek)

Page 22: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

4

Sedangkan, untuk Perusahaan Modal Asing (PMA) sebanyak 20 proyek

dengan nilai investasi sebesar USD 85,416 juta atau setara dengan Rp. 1,068

Trilyun dengan kurs 1 USD = Rp. 12.500,- serapan tenaga kerja yang

direncanakan sebanyak 1.516 Tenaga Kerja Indonesia dan 14 Tenaga Kerja

Asing.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Izin Prinsip

(Sumber: LPPPM BPMPTSP Kota Tangerang)

191,7 M ; 15%

1.067,7 M; 85%

Rekapitulasi Izin Prinsip PMDN dan PMA Triwulan II Tahun 2015

PMDN (15 Proyek)

PMA (20 Proyek)

Page 23: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

5

Kota Tangerang memiliki luas 164,54 Km2 dengan jumlah penduduk yang

mencapai 1,7 juta jiwa. Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi

dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang,

Tangerang, Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batuceper, Neglasari, dan

Benda. Oleh sebab itu, Kota Tangerang menjadi pilihan menarik bagi para

investor untuk berinvestasi.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang–undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur

dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah serta efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Hal tersebut

mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih

intensif. Selain itu, otonomi daerah juga memberikan kesempatan yang luas bagi

daerah untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan karakteristik lokal.

Setiap kota dan kabupaten dituntut untuk mengembangkan inovasi kreatif

dalam pengelolaan daerahnya. Kreatifitas itu menyangkut bagaimana

mengalokasikan dana, menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan

komparatif bagi daerahnya sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai

berinvestasi di daerahnya.

Page 24: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

6

Kondisi demikian merupakan sebuah arahan dari pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kerangka atau koridor

perubahan paradigma pemerintahan yang tidak lagi sentralistik tapi lebih

menekankan pada desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dan didukung

dengan gagasan mengedepankan konsep partisipasi dalam proses

pembangunannya. Sehingga, muara dari kerangka otonomi daerah tersebut yaitu

perwujudan good governance secara masif di tingkat lokal. Proses demokratisasi

politik dan pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan

kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan bebas

Korupsi Kolusi dan Nepotisme. (Sedarmayanti, 2012: 1)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)

Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta Peraturan

Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

BPMPTSP. Kedudukan BPMPTSP Kota Tangerang adalah Badan yang

merupakan unsur pelaksana administrasi publik di bidang Perizinan dan

Penanaman Modal yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi.

Berdasarkan pendekatan tersebut, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang mempunyai peran penting dalam

mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi. Dalam rangka

meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, di bidang penanaman modal, bidang

Page 25: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

7

pelayanan perizinan pembangunan, bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan

kesejahteraan masyarakat, serta bidang pengelolaan data dan advokasi, maka

BPMPTSP Kota Tangerang perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi

publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Berikut merupakan jumlah izin-izin yang ada di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

Tabel 1.3

Jumlah izin Bidang Penanaman Modal Tahun 2015

NO Nama Perizinan Lama Waktu Proses

Izin Yang diterbitkan

Tahun 2014

1 Izin Industri ( Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri , Izin Perusahaan )

14 Hari 58 izin

2 Izin Penanaman Modal 14 Hari 33 izin

3 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 7 Hari 3.206 izin

4 Tanda Daftar Perusahaan 7 Hari 3.343 izin

5 Izin Reklame 5 Hari 3.437 izin

6 Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang terdiri atas :

5 Hari izin

a. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman /Restoran

5 Hari 42 izin

b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata/ Hotel

5 Hari 0 izin

Page 26: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

8

c. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

5 Hari 27 izin

d. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi

5 Hari 5 izin

e. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

5 Hari 0 izin

f. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Usaha

5 Hari 0 izin

g. Tanda Daftar Usaha Penyelengggaraan Hiburan dan Rekreasi

5 Hari 6 izin

h. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

5 Hari 0 izin

i. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran

5 Hari 2 izin

j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

5 Hari 0 izin

k. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata

5 Hari 0 izin

l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

5 Hari 0 izin

m. Tanda Daftar Usaha Spa 5 Hari 0 izin

7 Izin Toko Modern 14 Hari 0 izin

8 Izin Usaha Jasa Kontruksi 14 Hari 169 izin

9 Tanda Daftar Gudang 14 Hari 21 izin

10 Izin memperkerjakan tenaga kerja asing

14 Hari 132 izin

JUMLAH 10.481 izin

Page 27: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

9

Tabel 1.4

Jumlah Izin Bidang Pemerintahan Tahun 2015

Nama Perizinan Lama Waktu Proses

Izin Yang diterbitkan Tahun 2014

Izin Trayek 14 Hari 383 izin

Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir

7 Hari 164 izin

Izin Pengunaan Ketel UAP 1 Hari 187 izin

Izin Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut

7 Hari 1.256 izin

Izin Penggunaan Instalasi Listrik 7 Hari 96 izin

Izin Pemakaian Generator Set (Genset)

1 Hari 223 izin

Izin Pemakaian Bejana Bertekan 7 Hari 407 izin

Izin Pembangunan Instalasi Kebakaran

7 Hari 68 izin

Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

7 Hari 1 izin

Izin Lembaga Pelatihan Kerja 7 Hari 0 izin

Izin Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 7 Hari 0 izin

Izin Gangguan (HO) 10 Hari 666 izin

Izin Perparkiran Izin Lift

3 Hari

1 izin 30 izin

JUMLAH 3.452 izin

Page 28: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

10

Tabel 1.5

Jumlah izin Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015

NO Nama Perizinan Lama Waktu Proses

Izin Yang diterbitkan Tahun 2014

1 Izin Pendirian Satuan Pendidikan

14 Hari 78 izin

2 Izin Laboratorium Kesehatan 14 Hari 4 izin

3 Izin Optik 10 Hari 7 izin

4 Izin Toko Obat 10 Hari 8 izin

5 Izin Apotek 7 Hari 126 izin

6 Izin Klinik 7 Hari 41 izin

7 Izin Praktek Dokter Berkelompok

7 Hari 0 izin

8 Izin Rumah Sakit 7 Hari 4 izin

9 Izin Rumah Bersalin 7 Hari 0 izin

10 Izin Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga

10 Hari 88 izin

11 Izin Pengambilan Air Tanah 10 Hari 388 izin

12 Izin Pengeboran 7 Hari 0 izin

13 Izin Pembuangan Limbah Cair 14 Hari 40 izin

14 Izin Usaha Penyedotan Tinja 14 Hari 0 izin

15 Izin Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

7 Hari 3.023 izin

16 Izin Dokter Hewan Praktek Mandiri/Bersama

7 Hari 5 izin

Page 29: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

11

17 Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedikveteriner

7 Hari 0 izin

JUMLAH 3.762 izin

Tabel 1.6

Jumlah Izin Bidang Pembangunan Tahun 2015

NO Nama Perizinan Lama Waktu Proses

Izin Yang diterbitkan Tahun 2014

1 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

14 Hari 1.163 izin

2 Izin Mendirikan Bangunan 14 Hari 2.154 izin

JUMLAH 3.317 izin

JUMLAH PERIZINAN YANG DITERBITKAN TAHUN 2014

BIDANG KESRA : 3.762 IZIN BIDANG PEMBANGUNAN : 3.317 IZIN BIDANG PEMERINTAHAN : 3.452 IZIN BIDANG PENANAMAN MODAL : 10.481 IZIN TOTAL : 21.012 IZIN

(Sumber: RENSTRA BPMPTSP TAHUN 2014 – 2018)

Page 30: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

12

Masyarakat merupakan inti penting dalam paradigma baru tentang new

public services. Perubahan posisi masyarakat dari yang dulu dikenal sebagai

"clients dan constituents" menjadi "customers" dan kemudian menjadi "citizens".

Masyarakat tidak sekedar sebagai obyek layanan tetapi harus ditempatkan sebagai

subyek.

Governance secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan

yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut

lembaga eksekutif, namun setelah seluruh lembaga negara yang terkait dengan

penyelenggaran kehidupan bernegara. Good governance berbicara tentang

bagaimana rekrutmen politik dilakukan terhadap setiap penyelenggara negara,

bagaimana kapasitas, kapabilitas pemerintahan mengimplementasikannya, serta

bagaimana pemeritahan mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktivitasnya

secara terbuka kepada masyarakat. Inilah idealita good governance, yang

sebenernya yang menghendaki adanya simbiosis mutualisme antara the ruled and

the ruler sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan

mengontrol pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya tersebut dengan

baik, sementara pemerintahan membuka diri terhadap akses publik dalam setiap

kegiatan pemerintahannya.

Kehadiran tiga domain, yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

sipil sebagai stakeholders dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa

proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi

masyarakatnya. Secara konseptual, hubungan antara ketiga komponen tata

pemerintahan yang baik itu bersifat mutualistik. Pada satu sisi partisipasi publik

Page 31: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

13

dibutuhkan dalam rangka mengamankan proses penyelenggaran negara sehingga

akuntabilitas dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Sementara di sisi lain, partisipasi publik tidak mungkin dapat berjalan

dengan efektif tanpa jaminan pelaksanaan hak–hak publik untuk mengakses

informasi yang dimiliki oleh pemerintah (Agustino, Leo. 2005: 44). Secara umum

ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance.

Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor lembaga

non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan

sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah

dengan non pemerintah seperti sipil dan mekanisme pasar.

Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai–nilai yang

membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan

bersama. Nilai – nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai

yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang

bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu

mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Namun,

pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah masih sangat

timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan

pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap

responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.

Page 32: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

14

Praktik KKN masih terus menggurita dalam kehidupan semua lembaga

pemerintahan baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Selain itu, secara

umum praktik penyelenggaraan layanan publik masih jauh dari prinsip–prinsip

good governance yang ditandai dengan masih adanya diskriminasi atas dasar

pertemanan, afiliasi politik, kesamaan etnis, dan agama; rendahnya tingkat

responsivitas pemerintah kota yang ditandai dengan banyaknya keluhan

masyarakat; ketidakpastian prosedur, biaya, dan waktu pelayanan dan praktik

pungutan liar yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta

kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat

terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara

langsung maupun melalui media massa.

Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan

hak-hak dasar masyarakat. Perubahan pola penyelenggaraan pelayanan publik dari

yang semula berorientasi pemerintahan sebagai penyedia menjadi pelayanan yang

berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Inilah yang akan

menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.

Penerapan good governance diharapkan dapat menciptakan sistem

pelayanan publik yang efisien, berkeadilan, transparan, akuntabel serta

partisipatif. Sehingga akan menekan angka korupsi menjadi semakin rendah, dan

pemerintah semakin peduli dengan kebutuhan dan berbagai masalah yang

dihadapi masyarakat. Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah

Page 33: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

15

dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keamanan dan ketertiban; kemudahan

perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak

daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota

Tangerang menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Artinya

Pemerintah Kota dapat memberikan pelayanan perizinan usaha secara cepat

dalam satu tempat terpadu.

Adanya pelayanan yang terpadu dan cepat, diharapkan segala proses

Perizinan dapat dilaksanakan secara cepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam

perkembangan usaha di Indonesia, banyaknya peraturan yang tumpang tindih,

prosedur yang berbelit, tingginya biaya, tidak adanya kepastian jangka waktu

penyelesian, sarana prasarana kurang memadai serta kinerja para petugas yang

tidak efektif dan efisien, merupakan kendala besar terhadap pelayanan perizinan

yang dihadapi oleh masyarakat.

Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP) Kota Tangerang yaitu dituntut untuk menciptakan tata

kepemerintahan yang baik dengan mengoptimalisasikan penerapan prinsip-prinip

good governance yang diharapkan dapat menciptakan iklim berinvestasi yang

semakin kondusif di Kota Tangerang yang berujung pada meningkatnya investasi.

Sesuai tugas dan fungsi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Tangerang yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai

dengan visi, misi, dan program Walikota agar dapat menentukan arah

Page 34: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

16

perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil. Pada saatnya diharapkan dinamika

kelembagaan BPMPTSP dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di

masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi

masyarakat yang semakin transparan.

Namun, pada kenyataannya fungsi birokrasi pelayanan pembuatan

perizinan di kota Tangerang ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat pada umumnya masih mengidentikan birokrasi sebagai proses

berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya

menimbulkan keluh kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak

efisien sehingga sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas

pelayanan publik di Kota Tangerang selama ini.

Pertama, faktanya adalah berdasarkan dari hasil observasi awal di Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

(BPMPTSP) bahwa Badan tersebut masih terdapat praktek percaloan yang

dilakukan oleh oknum pejabat dan pegawai setempat. Dari hasil wawancara dari

beberapa narasumber yakni pemohon yang datang untuk menggunankan jasa

pelayanan perizinan di badan tersebut menyebutkan bahwa benar adanya praktek-

praktek “kotor” tersebut. Dimana apabila pemohon yang memberi “uang pelicin”

kepada pegawai maka proses pembuatan perizinan dapat dilakukan dengan proses

yang singkat.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang memang benar-benar mengikuti

prosedur pembuatan perizinan, biasanya proses keluarnya surat izin bisa lebih

Page 35: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

17

lama, tak jarang juga lewat dari batas waktu yang telah ditentukan dan terkadang

membuat pemohon jengkel dan marah kepada pegawai setempat karena lamanya

proses keluarnya izin. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa masih

terdapat “kecurangan” dalam pembuatan permohonan perizinan. Keluhan juga

sering peneliti dapatkan dari pemohon apabila ingin mengambil berkas SIUP atau

TDP yang mereka buat karena peneliti merasakan langsung ketika sedang magang

dibagian counter pelayanan perizinan bagian Penanaman Modal, dimana awal

proses berkas masuk, diperiksa, dan diregistrasi.

Hal ini diperkuat dengan adanya kabar yang muncul dari keluhan warga

yang diposting pada buku tamu website resmi Kota Tangerang beberapa waktu

lalu. Salah satunya adalah postingan yang dikirim atas nama Maya, pada Jum'at

11 Juli 2014 lalu, yang bunyinya sebagai berikut.

“Pa Wali yang terhormat tolong diperhatikan kinerja anak buahnya khususnya di BPPMPT karena disana terjadi dunia percaloan yang dilakukan oleh staf dan pejabat BPPMPT sehingga bisa merusak citra Bapak Walikota di masyarakat, mengurus ijin jika tidak melalui orang dalam akan dipersulit dan diminta uang selain retribusi. Tolong ya Pak ditindak bawahannya karena mereka sudah digaji oleh Negara.” (Sumber : http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/15680-warga-keluhkan-praktik-percaloan-di-bppmpt-kota-tangerang.html) (diakses pada tanggal rabu, 17 desember 2014 pukul 20:26)

Padahal sudah jelas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan pada Bab II pasal 2

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP tidak

dikenakan retribusi. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3

Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan pada Bab II pasal 2 ayat 2,

proses penerbitan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

Page 36: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

18

diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen

persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib

menerbitkan SIUP.

Ditambah dengan adanya pengakuan dari salah satu narasumber yang tidak

mau disebutkan namanya, bahwa pegawai-pegawai yang bekerja di BPMPTSP

adalah orang-orang yang memang memiliki ikatan dinasti politik dari para pejabat

atau petinggi-petinggi pemerintah daerah. Jadi tidak mudah untuk masuk didalam

ruang ringkup dinas perizinan apabila tidak ada ikatan atau silsilah keluarga

dengan pejabat pemerintah daerah.

Kedua, berdasarkan dengan pengalaman yang telah dirasakan oleh peneliti

selama menjalani kerja lapangan atau magang di BPMPTSP Kota Tangerang,

ternyata Dinas tersebut masih kekurangan staff ahli maupun pegawai sehingga

membuat proses pembuatan perizinan menjadi terhambat karena minimnya

kuantitas sumber daya manusia. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh

tentang lambatnya proses pembuatan perijinan dan masyarakat juga mengeluh

bahwa proses keluarnya surat ijin tersebut terkadang lewat dari batas waktu yang

telah ditentukan sebelumnya yaitu paling lambat tujuh hari kerja jadi ketika

mereka datang ingin mengambil izin yang telah mereka ajukan terkadang masih

dalam proses penyelesaian dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan

oleh staff di dinas tersebut. Terbukti dengan banyaknya tumpukan dokumen-

dokumen atau berkas-berkas izin yang belum diproses.

Pimpinan juga terkadang tidak ada ditempat sehingga penandatanganan

surat izin menjadi terhambat. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang

Page 37: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

19

dikecewakan karena rendahnya kinerja pegawai di BPMPTSP Kota Tangerang.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Sekretaris BPMPTSP Kota

Tangerang bahwa:

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang kekurangan sumber daya manusia. Dengan 64 SDM yang ada, lembaga ini harus melayani 20 ribu pelayanan perizinan yang diterbitkan. Jumlah SDM di BPMPTSP Kota Tangerang juga masih kalah banyak dari kantor serupa di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel. Untuk Tangsel sudah memiliki tenaga 169 orang dan Kabupaten Tangerang 122 orang. Aswani mengatakan, pihaknya membutuhkan sekira 30 orang lagi SDM di tempatnya. Tenaga tersebut bisa ditempatkan di empat bidang bagian dan juga di staf kasubag. (Sumber: http://bantenraya.com/metropolis/metro-tangerang/9782-bpm-ptsp-butuh-30-pelayan-perizinan) Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.45wib Ketiga, efektifitas dan efisiensi kerja pegawai di BPMPTSP masih minim.

Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang dirasakan oleh peneliti bawah

pegawai belum disiplin mengenai jam masuk, jam istirahat, dan keluar kantor.

Sehingga berakibat pada molornya jam waktu kerja yang membuat pemohon

menunggu lama untuk diberi pelayanan pembuatan perizinan dan timbul adanya

keluhan masyarakat mengenai loyalitas pegawai di Dinas tersebut. Ditambah

dengan adanya fakta yang dirasakan oleh peneliti bahwa apabila Kasubit sedang

tidak ada ditempat atau tugas ke luar kota, pegawai setempat memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk datang tidak tepat waktu dan meninggalkan kantor

pada saat jam kerja berlangsung yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian

permohonan izin.

Keempat, dari hasil observasi awal dan bahwa masyarakat menyebutkan

bahwa sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam pembuatan

Page 38: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

20

perijinan masih kurang sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat yang

berakibat sering terjadinya kekurangan dalam pemenuhan persyaratan dalam

pembuatan perizinan. Hal tersebut membuat masyarakat harus melengkapi ulang

persyaratan tersebut dan membuat proses perijinan semakin lama dan tidak efektif

dan efisien. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kabar dari keluhan masyarakat

yang berisi sebagai berikut :

Dari pantauan hariantangerang.com, ada warga yang bingung dalam pelayanan BP2T. Bahkan warga ini sudah beberapa kali mengurus surat. Namun terkesan agak dipimpong. "Sudah 5 kali bolak balik saya ke BP2T, oknum itu memberikan keterangan yang sangat membingungkan," katanya yang meminta namanya tidak dicantumkan. Karena khawatir pengurusan suratnya dipersulit. "Seperti perpanjangan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), jadi harus bikin baru SIUP dan TDP," Menurutnya, kemarin dirinya sudah datang ke BP2T untuk meminta sejumlah persyaratan guna melengkapi berkas-berkas. "Hari ini, persyaratan sudah saya lengkapi tapi ternyata dia bilang masih kurang lengkap," ujarnya sambil menggerutu. "Seharusnya saya diberikan pemahaman yang benar-benar jelas dan tidak bertele-tele seperti ini," (fer/ek) (sumber:http://hariantangerang.com/news/2014/03/pelayanan-bp2t-dikeluhkan-masyarakat) Diakses pada 7 maret 2015 pada pukul 14.03wib Informasi yang beredar di lapangan, dari beberapa pengusaha enggan disebutkan namanya mengeluhkan soal pengurusan ijin. "Berpikir secara akal sehat saja, kalau staff di BP2MPT memberikan penjelasan yang benar dan lengkap tentu tak sulit mengurus ijin," ujarnya

Menurutnya, dirinya sudah mengajukan perijinan sesuai dengan persyaratan soal masalah Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). "Dokumen yang saya berikan, pasti sudah lengkap, karena kita ikuti sesuai yang tertera pada lembar kertas persyaratan," terangnya seraya mengaku ada hal yang aneh. "Tapi ada persyaratan lisan yang harus dipenuhi. Seharusnya persyaratan lisan yang dikatakan itu ada di dalam daftar persyaratan,"

Persyaratan aneh ini, katanya, merupakan bukti ada oknum BP2MPT sudah mencoba menghambat dan mencederai Program Walikota Arief R Wismansyah dalam mengutamakan pelayanan terpadu, terutama kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan ijin. "Kalau memang tidak mengerti lebih jauh, baiknya jangan bertugas di BP2MPT, " pungkasnya. (fer/ek)

Page 39: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

21

(http://hariantangerang.com/news/2014/03/oknum-bp2mpt-bantah-hambat-program-pemkot) Diakses, Minggu 7 Maret 2015 pukul 14.04 wib

Berita tentang hambatan dan keluhan pemohon atau masyarakat terhadap

pelayanan perizinan tersebut tentunya menarik untuk dilakukan kajian lebih

mendalam, karena belum sesuai dengan tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP), yaitu bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan

kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan,

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan

terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat. Melihat masalah terhadap pengembangan praktik Good Governance

yang telah dipaparkan sebelumnya, menjadi permasalahan penting yang perlu

dibahas dan ditindak lanjuti dan segera dicari solusi penyelesaiannya. Maka

pemberian prioritas pada pembenahan kinerja birokrasi pemerintah dalam

pelayanan publik menjadi langkah awal yang sangat strategis dalam

mengoptimalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada proses pelayanan

pembuatan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (BPMPTSP) di Kota Tangerang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik permasalahan ini

kedalam suatu penelitian yaitu, Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good

Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP) Kota Tangerang.

Page 40: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

22

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya

identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dari hasil observasi awal

peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya:

1. Masih terdapat percaloan yang terjadi di BPMPTSP Kota Tangerang;

2. Tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian keluarnya

permohonan perizinan kepada pemohon;

3. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mewujudkan visi

pelayanan yang telah ditetapkan;

4. Kurang efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan;

5. Responsivitas pegawai masih kurang sehingga menimbulkan

banyaknya keluh kesah dari masyarakat mengenai kinerja pegawai di

dinas tersebut;

6. Kurangnya sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam

pembuatan perizinan sehingga informasi tidak sampai kepada

masyarakat;

7. Belum terciptanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat umum

selaku stakeholder.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan

yang semula direncanakan serta untuk mempermudah mendapatkan data dan

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan sebagai berikut:

Page 41: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

23

Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibatasi pada

bidang Penanaman Modal.”

1.4 Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki

arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data data dalam penulisan

skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Masalah yang

dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Di Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Di Bidang

Penanaman Modal Kota Tangerang?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan pasti

memliki tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sangat perlu agar dapat dijadikan acuan

bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk

mengetahui Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Di Bidang

Penanaman Modal.

Page 42: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

24

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis :

a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan

sehingga dapat memperluas pengetahuan Ilmu Administrasi

Negara, terutama kajian tentang penerapan prinsip-prinsip good

governance.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input)

bagi aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan

perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk

pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat

memberikan informasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan

pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang.

c. Untuk memberikan motivasi bagi seluruh mahasiswa khususnya

peneliti untuk lebih termotivasi dalam mencari pembelajaran dan

wawasan lebih dalam yang terkadang tidak hanya didapat dalam

perkuliahan.

2. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran

secara intelektualitas di bidang Ilmu Administrasi Negara, serta dapat

meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-

Page 43: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

25

fenomena penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini

yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi

dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menerangkam atau menjelaskan

ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan

dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang

berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan

dengan judul skripsi. Kemudian, bab ini berisi identifikasi masalah yang

bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan

tema/topik/judul atau variabel penelitian. Selanjutnya, batasan masalah yaitu

pembatasan masalah yang memfokuskan pada masalah spesifik yang akan

diajukan dalam rumusan masalah. Kemudian, rumusan masalah yang berisi

tujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgent yang

berkaitan dengan judul penelitian dengan mendefinisikan permasalahan yang

telah diterapkan dalam bentuk konsep dan definisi operasional. Lalu, tujuan

penelitian yaitu mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai. Terakhir,

Page 44: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

26

manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan

penelitian.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran, dan asumsi dasar

yang mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan

dan variabel penelitian dan disusun secara teratur dan rapi yang digunakan

untuk merumuskan asumsi dasar penelitian/hipotesis. Kemudian, penelitian

terdahulu yaitu kajian penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya

yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. Selanjutnya, kerangka pemikiran

peneliti yaitu menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari

perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca

mengenai hipotesis peneliti. Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara

sistematis tentang hubungan antar fenomena penelitian. Lalu terakhir berisi

asumsi dasar yaitu kesimpulan sementara peneliti mengenai penelitian yang

akan diteliti.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang

tipe/pendekatan penelitian. Kemudian, ruang lingkup/fokus penelitian yang

membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan

dilakukan. Lokasi penelitain yaitu menjelaskan tempat (locus) penelitian

dilaksanakan. Kemudian, instrumen penelitian yaitu menjelaskan proses

penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Informan

Page 45: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

27

penelitian yang menjelaskan teknik yang digunakan dalam menentukan

informan penelitian. Lalu, teknis pengolahan dan analisis data yaitu

menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya. Serta, jadwal penelitian yang

dijelaksan secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam

bentuk tabel.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian

secara jelas, struktur organisasi yang telah ditentukan serta hal lain yang

berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian, deskripsi data yaitu

menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan

mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Serta, berisi pembahasan

dimana peneliti melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis

data.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang menyimpulkan hasil penelitian yang

diungkapkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, serta saran yang

berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti

baik secara teoritis yang mengarah pada pengembangan konsep/teori maupun

saran praktis yang lebih operasional.

Page 46: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

28

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Good Governance

Menurut dokumen ESCAP (9) dikutip oleh Surjadi (2012: 19-21), Good

Governance mempunyai 8 (delapan) karakteristik utama : ia bersifat partisipatif,

rule of law, keterbukaan, responsive, berorientasi konsensus, kesetaraan,dan

membela yang lemah, efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Akuntabilitas

merupakan fokus yang sentral; juga selalu disertai oleh keterbukan (transparency)

dan menerapkan undang – undang (rule of law).

Berikut pokok – pokok paparan Prof. Dr. Sofian Effendi yang Rektor

UGM, dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan

Kantor Menteri Negara PAN pada tanggal 22 September 2005 di Jakarta.

1. Dalam kamus, istilah government dan governance seringkali dianggap

memiliki arti yang sama yaitu cara menerpakan otoritas dalam suatu

organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah

nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan

pemerintahan dalam suatu negara.

2. Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi

dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson mengenalkan

Page 47: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

29

bidang studi tersebut kira – kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu

governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi

korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang governance

dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan

pemerintah, atau pengelolaan pemerintahan- baru muncul sekitar 15 tahun

belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan

internasional mensyaratkan Good Governance dalam berbagai program

bantuannnya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia,

istilah Good Governance telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan

pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan

yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung

jawab (LAN), da nada juga yang menggantikan secara sempit sebagai

pemerintahan yang bersih.

3. Istilah pemerintah (government) lebih berkaitan dengan lembaga yang

mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola

administrasi pemerintahan. Sedangkan tata pemerintahan (governance)

lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik – baiknya antar

elemen yang ada yaitu, pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan

politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya

menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses

pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang

seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

Page 48: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

30

4. Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (governance) lebih luas

dibandingkan dengan pemerintah (government), karena unsur yang terlibat

dalam tata pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada,

termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah (government).

5. Hubungan antara pemerintah (government) dengan tata pemerintahan

(governance) bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika

kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau

kita menanam padi maka rumput dengan sendirinya akanjuga turut

tumbuh. Jika kita hanya hanya ingin menciptakan pemerintah

(government) yang baik, maka tata tata pemerintahan (governance) yang

baik belum tentu tumbuh. Tapi jika kita menciptakan tata pemerintahan

(governance) yang baik, maka pemerintah (government) yang baik juga

akan terwujud.

Dalam hubungan ini Sofian Effendi juga menuturkan bahwa

perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance

terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi

dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep

pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam

penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance

mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan

kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang

dihadapi masyarakat. Dengan kata lain dalam konsep governance

Page 49: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

31

terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif, dan

kemitraan.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa

dalam melaksanakan good governance, yakni; pemerintah (state), civil

society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan

masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bertanggung jawab baru tercapai menurut teori segitiga besi (iron three

angel) yakni apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan

administrasi, kegita unsur tersebut memiliki jaringan dan interksi yang

sinerjik dan setara.

Interkasi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang

subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata

aturan yang jelas dan pasti, good governance yang sehat juga akan

berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki

visi yang jelas.

Konsep Good Governance dapat dijelaskan pula sebagai berikut:

1. Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik,

2. Pelaksananya disebut government,

3. Government identik dengan pengelola, pengurus negara,

4. Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan

mengerjakan dengan efisien,

5. Bagaimana penyelenggaran negara ditata dan bagaimana tatanan itu

berproses.

Page 50: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

32

Pierre landell-Mills dan Ismael Seregeldin (Santosa, 2009:130),

mendefinisikan Good Governance sebagai penggunaan otoritas politik dan

kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan social ekonomi.

Sedangkan, Robert Charlick (Santosa, 2009:130) mengartikan Good

Governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif

melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk

mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan

konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut UNDP dikutip oleh Sedarmayanti (2012: 36-39), konsep

kepemerintahan (governance) mencakup berbagai metode yang digunakan untuk

mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumber daya publik, dan

berbagau organisasi yang membentuk pemerintahan serta melaksanakan

kebijakan-kebijaknnya. Konsep ini juga meliputi mekanisme, proses, dan

kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok,

untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, memenuhi hak hukum, menemui

tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, dan menyelesaikan

perbedaann antara sesama.

Page 51: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

33

United Nations Development Program (UNDP) mengidentifikasikan

bahwa perbedaan antara kepemerintahan, yaitu:

a. Model kepemerintahan ekonomi ( Economic Governance Model )

Yaitu meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan

ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.

Economic governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan,

kemiskinan, dan kualitas hidup;

b. Model kepemerintahan politik (Political Governance Model)

Yaitu mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan

kebijakan;

c. Model kepemerintahan administratif ( Administrative Governance Model )

Yaitu sistem implementasi kebijakan.

Kelembagaan dalam governance meliputi tiga domain, yaitu negara, sektor

swasta, dan masyarakat yang saling interaksi dalam menjalankan fungsinya

masing-masing. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum

yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan

masyarakat memfasilitasi interaksi social budaya dan politik, menggerakkan

kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial,

dan politik.

Page 52: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

34

Menurut UNDP dikutip oleh Thoha (2012: 64) Tiga komponen Good

Governance adalah sebagai berikut:

(Gambar 2.1: Tiga Komponen Good Governance (UNDP))

Unsur – unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) pada

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Negara: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan

kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan

kelembagaan masyarakat madani ( Civil Society Organizations)

2. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif

dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: perbankan, industry pengolahan

Pemerintah atau

Negara

Sektor Swasta

Rakyat

Page 53: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

35

(manufacturing) perdagangan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor

informal.

3. Massyarakat Madani (Civil Society): kelompok masyarakat dalam konteks

kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara

pemerintah atau perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

2.1.2 Good Governance

Cornerstone of the modern, democratic rule of law

Good governance can be seen as one of the three cornerstone of any modern state. The development of each of these three started at different moments in history and was often linked to the development of the state and all three are still in development.

The first is the rule of law, the second is democracy, and the third is Good Governance. All these notions have in common that these are fundamental notions and that these principles have been accepted in most of the modern state in the world. However the interpretations of these notions are not always the same in each country. This is often linked to diverging economic and cultural factors in countries concerned. Nevertheless they have in common that the core of these notions in generally accepted. There are also links between the three cornerstone an in their development they have influence each other.

Good governance is a norm for the government and a right for the citizen in which more specific conditions have been formulated. These norms are sometimes linked to the norms of rule of law or democracy, but mostly they have their own contents. Elements of good governance are: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability, and human right. The concepts is sometimes broad – containing norms for all the powers in the state – but this concept is also formulated in a more restricted way in the sense that it only applies to the administration. (Asia Link, hlm: 3-4)

Why there is need for Good Governance?

The concept of Good Governance has been developed at the national, regional, and international levels because there were different problems on three levels in the relation between government and society. Nowadays, the biggest

Page 54: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

36

problems can be found at the national level. Many situation of bad governance still exist: corruption, maladministration, and mismanagement.

Good governance is the proper use of the government’s powers in a transparent and participative way, but it is more. In essence it concerns also the fulfillment of three elementary tasks of government: to guarantee the security of persons and society, to manage an effective and accountable framework for the public sector, and to promote the economic and social aims of the country in accordance with the wishes of the population.

In dictionaries the following definition have been provided for governance exercise authority; control; government; arrangement. Two other brief descriptions of governance are the following: 1) the act, process, or power of governing; 2) the state of being governed. Two additional descriptions: 1) the persons (institution) who make up a governing body and who administer something; 2) the act of governing, exercising authority. Governance is the action or manner of governing. (Asia Link, hlm: 7-8)

So, what is Good Governance?

Good governance is about the processes for making and implementing decisions. It’s not about making 'correct'decisions, but about the best possible process for making those decisions.Good decision-making processes, and therefore good governance, share several characteristics. All have apositive effect on various aspects of local government including consultation policies and practices, meetingprocedures, service quality protocols, councilor and officer conduct, role clarification and good workingrelationships. (sumber: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home)Diakses pada Sabtu, 7 maret 2015 pukul 7.10wib

2.1.3 Prinsip – prinisp Good Governance

UNDP (1997) dikutip oleh Sedarmayanti (2012: 44-45) juga

mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus di anut dan

dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik,

meliputi:

Page 55: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

37

1. Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan suara yang sama

dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui

lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-

masing.

2. Aturan Hukum (Rule of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan,

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum

tentang hak azasi manusia.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah

(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai

konsensus atau kesempatan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak,

dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan

dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Page 56: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

38

6. Berkeadilan (Equity)

Pemeritahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki

maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memlihara

kualitas hidupnya

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang

sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan

masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada

publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik

(stakeholders).

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka

panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

dan pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan

dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut

10. Saling Keterbukaan (Interrelated)

Keseluruhan good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling

terkait (mutually reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Page 57: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

39

Sepuluh prinsip Good Governance menurut Dwiyanto, (Dwiyanto, 2008:79)

yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk

menyampaikan pendapat, bersuara dalam perumusan kebijakan publik,

baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. Penegakan Hukum, yaitu hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa

pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

3. Transparansi, yaitu penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi

publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang

akurat dan memadai;

4. Kesetaraan, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap anggota

masyarakat untuk beraktivitas/berusaha;

5. Daya tanggap, yaitu pekanya para pengelola instansi publik terhadap

aspirasi masyarakat;

6. Wawasan ke depan. Yaitu pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai

dengan visi, misi, dan strategi yang jelas;

7. Akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban para penentu kebijakan kepada

para warga;

8. Pengawasan publik, yaitu terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan

pemerintah termasuk parlemen;

Page 58: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

40

9. Efektivitas dan efisein, yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan

bertanggung jawab;

10. Profesionalisme, yaitu tingginya kemampuan dan moral para pegawai

pemerintah termasuk parlemen.

Menurut Andrianto (Andrianto, 2007:24), kunci utama memahami Good

Governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari

prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik

buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua

unsur prinsip-prinsio good governance berikut:

1. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara

dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui

lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka;

2. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan

diberakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum

yang menyangkut hak asasi manusia;

3. Transparansi, yaitu transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang

bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi

perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami;

Page 59: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

41

4. Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga-lembaga dan seluruhproses

pemerintaha harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan;

5. Berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintahan yang baik

menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya

suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-

kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan

dan prosedur-prosedur;

6. Efektivitas dan efisein, yaitu proses-proses pemerintahan dan lembaga-

lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dengan

menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin;

7. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor

swasta, dan organisasi-organisasi masyarakar bertanggung jawab, baik

kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang

berkepentingan;

8. Visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif

yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan

pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan

untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Saparniene, 2010. Good governance is governance supported by democratic prinsiples to which justice, effeiciency, accountability and transparency as well as clear interaction of government society, private sector, and non government organization are characteristic.

Negrut. Costache, Maftei et al., 2010. Good governance is described by five main principles:

Page 60: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

42

1. Openness; 2. Citizen’s Participation; 3. Accountability; 4. Effeiciency; 5. Relationship between public sector, private sector, and society.

(Source: Saparniene, Valukonyte. 2012. Social Research. Siauliai University, Faculty of Social Sciences)

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project reports aggregate and individual governance indicators for 215 economies over the period 1996–2013, for six dimensions of governance:

1. Voice and Accountability 2. Political Stability and Absence of Violence 3. Government Effectiveness 4. Regulatory Quality 5. Rule of Law 6. Control of Corruption

(Taken from, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home)

According The Independent Commission for Good Governance in Public Services 2004, the standard comprises six core principles of good governance, each with its supporting principles.

1) Good governance means focusing on the organisation’s purpose and on outcomes for citizens and service users 1. Being clear about the organization’s purpose and its intended

outcomes for citizens and service users 2. Making sure that users receive a high quality service 3. Making sure that taxpayers receive value for money

2) Good governance means performing effectively in clearly defined functions and roles 1. Being clear about the functions of the governing body 2. Being clear about the responsibilities of non-executives and the executive, and making sure that those responsibilities are carried out 3. Being clear about relationships between governors and the public

3) Good governance means promoting values for the whole organisation

and demonstrating the values of good governance through behaviour 1. Putting organisational values into practice 2. Individual governors behaving in ways that uphold and exemplify effective governance

4) Good governance means taking informed, transparent decisions and managing risk

Page 61: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

43

1. Being rigorous and transparent about how decisions are taken 2. Having and using good quality information, advice and support 3. Making sure that an effective risk management system is in operation

5) Good governance means developing the capacity and capability of the governing body to be effective 1. Making sure that appointed and elected governors have the skills, knowledge and experience they need to perform well 2. Developing the capability of people with governance responsibilities and evaluating their performance, as individuals and as a group 3. Striking a balance, in the membership of the governing body, between continuity and renewal

6) Good governance means engaging stakeholders and making accountability real 1. Understanding formal and informal accountability relationships 2. Taking an active and planned approach to dialogue with and

accountability to the public 3. Taking an active and planned approach to responsibility to staff 4. Engaging effectively with institutional stakeholders

According Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) cited by Gisselquist, 2012 the OECD focuses in particular on the principal elements of good governance, namely:

1. Accountability: government is able and willing to show the extent to which its actionsand decisions are consistent with clearly-defined and agreed-upon objectives.

2. Transparency: government actions, decisions and decision-making processes areopen to an appropriate level of scrutiny by others parts of government, civil societyand, in some instances, outside institutions and governments.

3. Efficiency and effectiveness: government strives to produce quality public outputs,including services delivered to citizens, at the best cost, and ensures that outputsmeet the original intentions of policymakers.

4. Responsiveness: government has the capacity and flexibility to respond rapidly tosocietal changes, takes into account the expectations of civil society in identifying thegeneral public interest, and is willing to critically re-examine the role of government.

5. Forward vision: government is able to anticipate future problems and issues basedon current data and trends and develop policies that take into account future costsand anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.).

6. Rule of law: government enforces equally transparent laws, regulations and codes.

Page 62: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

44

2.2 Impelentasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakam tahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar

mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan

kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses,

suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin dikutip oleh Winarno (2012: 149) berpendapat

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu

jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyatan maksud tentang tujuan-tujuan

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh

berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat

program berjalan.

Page 63: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

45

Menurut Grindle, dikutip oleh Winarno (2012: 149)memberikan

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bbahwa secara umum,

tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan

tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan

pemerintah. Oleh karena itu, tugas impelemtasi mencakup terbentuknya “a policy

delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan

harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan

publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana –

diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.2.1 Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward

dikutip oleh Indiahono (2009: 31-33) menunjuk empat variabel yang berperan

penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana

program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan

dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik

sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran

Page 64: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

46

atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan

dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang

sesungguhnya.

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber

daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas

maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok

sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas

sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam

implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan

implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan

seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan

program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program

tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh

implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor

yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan

diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang

telah digariskan dalam guideline program, komitmen dan kejujurannya

membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program

secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

Page 65: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

47

implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompom sasaran. Sikap

ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan

program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua

hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah diterapkan

melalui Standard Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam

guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka

kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh

siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari

hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana

harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar

biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika

struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus

weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.

Page 66: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

48

(Gambar 2.2 : Model Implementasi Edward III)

2.2.2 Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan

Horn dikutip oleh Winarno (2012:158-169), faktor-faktor yang mendukung

implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program

yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena

implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-

tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi

(matrial resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Sumber-

Komunikasi

Sumber Daya

Disposisi

Struktur Birokrasi

Impelemtasi

Page 67: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

49

sumber yang dimaksud juga mencakup dana atau perangsang (incentive)

lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan

komunikasi antar para pelaksana. Dalam banyak program implementasi

kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang

baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan

koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi

bagi keberhasilan suatu program tersebut.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan

maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen

pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi

implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.Karakteristik

badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur

birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi

kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan

pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Variabel ini

mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

Page 68: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

50

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana

sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik

mendukung implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini

dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap

kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan

kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang

telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi

nilai yang dimiliki tersebut. Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari

para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian

kebijakan.

(Gambar 2.3: Model proses implementasi kebijakan Van Meter Van Horn)

Page 69: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

51

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Studi Kasus I

Impelemtasi Pelakanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor

Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai oleh Fatahillah Mursalim MA, Program

Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Tadulako 2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan

Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten

Banggai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan tipe penelitian

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto, tentang 4 indikator

untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat, yaitu

Partisipasi, Transparansi, Responsivness, dan Akuntabilitas.

Hasil Penelitian:

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi

mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Pemahaman mereka tentang good

governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka

membayangkan bahwa dengan good governance mereka dapat memiliki kualitas

pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa

dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas

pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah,

dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto,

2005:1).

Page 70: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

52

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam

pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good

governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar

mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga Masyarakat

masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi cenderung

lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai data yang didapatkan dan diuraikan

sesuai dengan konsep pemikiran yang telah disusun, maka penilitian mengenai

Pelaksanaan prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Bunta

Kabupaten Banggai, dengan melihat indikator yang dikemukakan oleh Agus

Dwiyanto, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good

governance di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten banggai sudah diterapkan,

namun belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa

di lihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat

yang belum berjalan dengan baik.

1. Segi Partisipasi, masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah karena

dorongan birokrasi untuk berpartisipasi masih kurang.

2. Segi Transparansi, atau keterbukaan juga belum dilaksanakan sesuai dengan

yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, yang mana keterbukaan informasi masih

terbatas kepada publik. Sehingga tingkat kepercayaan publik kepada

pemerintah masih kurang.

Page 71: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

53

3. Segi Responsiveness, atau daya tanggap pemerintah kecamatan sudah

dilaksanakan tetapi belum maksimal, sehingga belum bisa memenuhi

kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pelayanan.

4. Segi Akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun

pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas. Olehnya itu sistem

pengawasan yang perlu diperkuat.

Selain itu kemampuan sumber daya manusia atau pengetahuan para

aparatur Pemerintah Kecamatan yang masih minim serta fasilitas sarana prasarana

juga yang belum memadai sehingga bisa mempengaruhi kinerja aparatur

Kecamatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Kemudian

masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang karena tidak transparan

sehingga membuat pemerintah tidak akuntabel, hal ini dikarenakan masih

lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Sehingga dari keempat prinsip-

prinsip good governance tersebut tidak bisa terpisah antara prinsip yang satu

dengan prinsip yang lainnya untuk bisa mengoptimalkannya. Karena ketika

prinsip yang satu tidak berjalan dengan baik, secara otomatis mempengaruhi

kinerja prinsip yang lainnya.

Page 72: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

54

2.3.2 Studi Kasus II

Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerinatahan Yang Baik) Dalam

Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau oleh

Yudhi Supriadi, eJournal Ilmu Pemerintahan 2015 (ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Good Governance

(Tata Pemerintahan yang baik) dalam Pelayanan Administrasi diKantor

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang menjadi pendukung dan penghambat, dalam hal ini adalah pelayanan

administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) adalah

mengetahui bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di suatu

organisasi seperti Kantor Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah

aparatur pemerintah di Kecamatan sudah melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,

serta efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan

definisi diatas maka yangakan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait lima fokus

diantaranya perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta

efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan

Yang Baik) di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan

dari fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu profesionalitas, akuntabilitas,

Page 73: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

55

transparansi, pelayanan prima, efisiensi dan efektifitas di Kantor Kecamatan

Sambaliung Kabupaten Berau, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan

bahwa:

1. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

dirasa belum dapat berjalan dengan baik, karena masih adanya para pegawai

dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif.

2. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung KabupatenBerau

dari segi profesionalitas belum berjalan dengan baik. Karena masihadanya

para pegawai dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif, yang

mana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih memakai

sistem kekerabatan yang artinya mereka memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mereka kenal seperti teman, keluarga, dan orang-orang

penting lainnya.

3. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

dari segi akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Karena pemerintah

Kecamatan tidak menyediakan kotak pengaduan untuk masyarakat

menyampaikan saran atau kritiknya, serta masyarakat yang merasa kesulitan

dalam hal mengurus masalah hukum, uang, dan tanah ketika pejabat yang

bersangkutan tidak ada ditempat.

Page 74: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

56

4. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

dari segi transparansi sudah berjalan dengan baik. Karena sudah adanya

transparansi mengeni prosedur dan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) yang diberikan oleh aparatur Kecamatan gratis tidak dipungut biaya.

5. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

dari segi pelayanan prima sudah berjalan dengan baik. Karena pelayanan

prima yang diberikan oleh aparatur Kecamatan diciptakan dengan hasil

pelayanan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai

penggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam berbagai keperluan, serta

kenyamanan dalam pelayanan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas

penunjang dalam pelayanan misalnya dengan adanya ruang tunggu, parkiran,

dan toilet.

6. Pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam

pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

dari segi efisiensi dan efektifitas belum berjalan dengan baik. Karena tidak

adanya kepastian waktu dalam pelayanan, banyaknya pemohon Kartu Tanda

Penduduk (KTP) tidak diimbangi oleh kecepatan dalam mencetak secara

cepat, dan masyarakat juga merasa kecewa dikarenakan adanya perbedaan

saat dilayani.

7. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan good governance

(tatapemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor

Page 75: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

57

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah adanya kesadaran

parapegawai atau keinginan dan kemampuan pegawai untuk memberikan

pelayanan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat,

denganmemberdayakan fasilitas yang sudah tersedia di Kantor

KecamatanSambaliung.

8. Faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan good governance

(tatapemerintahan yang baik) dalam pelayanan administrasi di Kantor

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah peralatan untuk membuat

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sering mengalami kerusakan dikarenakan

kondisi fisik dari peralatan yang sudah cukup lama/tua, serta gangguan pada

sistem komputer yang diakibatkan oleh virus yang munculsecara tiba-tiba

yang kemudian menghambat komputer dalam pengoperasiannya. Kemudian

faktor penghambat lainnya adalah masih adanya para pegawai yang masih

bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seharusnya para pegawai memiliki sikap profesional yang tinggi serta tidak

mementingkan urusan pribadi atau individual dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.

Page 76: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

58

2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka berfikir penelitian dalam skema gambar:

Implementasi prinsip-prinsip good governance, di Badan Penanaman Modal Dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) bidang Penanaman

Modal di Kota Tangerang

Gambaran Good Governance di BPMPTSP

1. Masih terdapat percaloan yang terjadi di BPMPTSP Kota Tangerang; 2. Tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian keluarnya permohonan

perizinan kepada pemohon; 3. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam mewujudkan visi

pelayanan yang telah ditetapkan; 4. Kurang efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan; 5. Responsivitas pegawai masih kurang sehingga menimbulkan banyaknya keluh

kesah dari masyarakat mengenai kinerja pegawai di dinas tersebut; 6. Kurangnya sosialisasi dan transparasi mengenai persyaratan dalam pembuatan

perijinan sehingga informasi tidak sampai kepada masyaraka; 7. Belum terciptanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat uum selaku

stakeholder.

Good Governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) by Gisselquist

1. Accountability, 2. Transparency, 3. Efficiency and Effectiveness, 4. Responsiveness, 5. Forward vision, 6. Rule of law.

Page 77: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

59

2.5 Asumsi Dasar

Dari hasil penelitian awal yang telah dilakukan, peneliti berasumsi

bahwa Implementasi prinsip-prinsip good governance, pada Badan Penanaman

Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) bidang penanaman modal

di Kota Tangerangbelum konsisten dan belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Dikarenakan, masih terdapat banyak keluahan dari masyarakat mengenai

mekanisme perizinan, masih lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya dalam

mewujudkan visi pelayanan yang telah ditetapkan sehingga pelayanan kurang

efektif dan efisiennya pelayanan publik yang diberikan, serta belum terciptanya

akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat uum selaku stakeholder.

Page 78: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

60

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan dan berdasarkan kepada identifikasi

masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data

deskriftif karena tujuan utama penelitian ini untuk mencari tahu dan mendalami

suatu objek. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013:

54) mendefinisikan metode kualitatif yaitu “sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati”. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai

karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan proses daripada hasil dari objek penelitiannya.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif.

Menurut Hasan (2011 :174) “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan,

dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum,

yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan”. Hal ini menggambarkan

bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta

yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan,

membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan

ditarik kesimpulan.

Page 79: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

61

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif

dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan

permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan

berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan

permaslahanannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis

akan menggambarkan implementasi prinsip-prinsip good governance, Studi kasus

di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)

bidang Penanaman Modal di Kota Tangerang.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang ada agar

penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula

direncanakan serta untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang

diperlukan. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Prinsip-Prinsip Good

Governance Di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP) Kota Tangerang dibatasi hanya pada bidang Penanaman Modal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti mengambil lokus penelitian di Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) berdasarkan amanat

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 yang merujuk pada Peraturan Presiden

Page 80: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

62

Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan

terjangkau.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)

terdiri dari empat bidang pelayanan yaitu:

1. Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

3. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan

4. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BPMPTSP ini karena

berdasarkan hasil observasi awal bahwa sesuai dengan latar belakang masalah dan

identifikasi masalah yang sudah peneliti kemukakan sebelumnya bahwa masalah-

masalah terkait belum maksimalnya penerapan good governance di BPMPTSP

khususnya bidang Penanaman Modal.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel

yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang

Page 81: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

63

digunakan. Konsep penelitian ini terkait implementasi prinsip-prinsip good

governance di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu bidang

Penanaman Modal di Kota Tangerang.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel

penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian

dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, dan nomor pertanyaan

sebagai lampiran. Definisi operasional penelitian menjabarkan pedoman

wawancara penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan

dengan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teori terkait prinsip-prinsip good governance berdasarkan

Gisselquist, yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and Effectiveness,

Responsiveness, Forward vision, Rule of law.

3.5 Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan penelitian

tersebut. Menurut Irawan dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 56) menjelaskan

bahwa satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah

peneliti itu sendiri.

Page 82: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

64

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data

primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

instrumen utama, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, karena peneliti

merasakan langsung, mengalami, dan melihat sendiri objek atau subjek yang

sedang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata tindakan

orang-orang yang diamati dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data-

data sekunder yang berupa dokumen tertulis. Serta, instrumen lain sebagai

instrumen penunjang yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain yaitu

handphone sebagai alat perekam untuk wawancara langsung, camera handphone

untuk pengambilan dokumentasi, dan personal computer atau laptop untuk

mengolah data.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling. Menurut

Sugiyono dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 58) purposive sampling yaitu

informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut

peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka

(informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang

sedang peneliti teliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Page 83: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

65

Tabel 3.1

Informan Penelitian

Kode Informan Tipe Informan Spesifikasi Informan

I1 State

(Key Informan)

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sekretariat BPMPTSP, Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Kepala Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

I2 Private Sector

(Key Informan)

Para pemohon pengguna jasa pelayanan perizinan pada bidang Penanaman Modal yaitu CV, PT, Perusahaan Perorangan, dan Koperasi.

I3 Civil Society

(Secondary Informan)

Tokoh Masyarakat, Akademisi, Pers, dan Ombudsman.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya meneliti itu adalah ingin mendapatkan data yang valid, realibel

dan objektif tentang gejala tertentu. Maka diperlukanlah teknik pengumpulan data

yang tepat. Menurut Sugiyono (2012: 308) bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Senada dengan Sugiyono, Juliansyah Noor

(2011:138) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Page 84: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

66

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar

memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Purwanto dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 93-94)

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang

permasalahan yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah observasi langsung atau observasi berpasrtisipasi.

Jadi, peneliti mekakukan observasi dan partisipasi penuh dengan

melakukan praktek kerja lapangan (magang) di dinas BPMPTSP kota

Tangerang.

2. Wawancara

Menurut Estrberg dalam Sugiyono (2012:316) mendefinisikan

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik tertentu. Adapun seiring dengan pendapat Estberg, menurut

Sugiyono (2012:36) wawancara sebagai studi pendahuluan untuk

Page 85: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

67

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Berdasarkan defenisi di atas, maka wawancara merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung (face to

face) antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal

mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam.

Adapun pedoman wawancara mengenai implementasi prinsip-

prinsip Good Governance adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

Konsep Indikator

Prinip-prinip Good Governance dalam

OECD Oleh Gisselquist

1. Accountability, 2. Transparency, 3. Efficiency and effectiveness,

Responsiveness, 4. Forward vision, 5. Rule of law

Page 86: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

68

3. Studi Pustaka

Menurut Fuad dan Nugroho (2013:61) Studi pustaka yaitu teknik

pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media

masa, teks book, dan masih banyak lagi untuk menambah atau mendukung

sumber informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk

memperkuat aspek validitas data yang dihasilkan. Peneliti akan menggali

dari perpustakaan dan penelitian-penelitian yang membahas issue yang

sama yakni tentang implementasi prinsip-prinsip good governance.

4. Studi Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158) Metode ini merupakan

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Studi

dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan

dalam sebuah penelitian. Studi dokumetasi adalah setiap bahan tertulis

ataupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya

permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat

diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.

Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil

pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Page 87: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

69

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan masalah implementasi prinsip-prinsip good

governance, foto-foto, laporan media masa, prosedur pembuatan

perizinan, peraturan-peraturan, renstra, serta Lakip BPMPTSP Kota

Tangerang 2013.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

mengikuti teknis analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh

Hubberman dan Miles dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2013: 63) dimana terdapat

tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk

membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Kegiatan analisis data

dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

1. Reduksi data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih,

menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja,

abstraksi dan transformasi data-data kasar dari field notes (catatan

lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin

lama di kancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan

lapangan (field notes) yang peneliti kumpulkan. Tahap reduksi dari

Page 88: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

70

reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, focus hal-hal

yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat

ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan

akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Reduksi data

berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi

kualitatif langsung.

2. Penyajian Data ( Data Display )

Sekumpulan infomasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya

antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Tujuannya adalah untuk memudahkan mambaca dan menarik

kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup

pula reduksi data.

3. Verifikasi ( Verification )

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu

kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana,

kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Page 89: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

71

(Gambar 3.1: Model Analisis Data Miles & Huberman)

3.9 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring

dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus

dilakukan sejak awal pengambilan data, display data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi.

Triangulasi merupakan proses check and recheck antara satu sumber data

dengan sumber data lainnya (Irawan, 2006:5.34). Sedangkan menurut

Sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu seperti yang dijelaskan berikut:

Page 90: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

72

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan melalui

pengececekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan

triangulasi teknik. Selain itu peneliti pun melakukan membercheck.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data (Sugiyono, 2011:276). Tujuannya adalah untuk

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data.

3.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Adapun jadwal penelitian ini dilakukan

Page 91: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

73

dalam kurun waktu 12 bulan sejak September 2014 sampai Agustus 2015, untuk

lebih jelas lihat tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No. Kegiatan Waktu

Sep, 2014

Jan - Juli 2015

Agst 2015

Sept 2015

Okt 2015

Nov 2015

1. Pengajuan Judul

2. Observasi Awal

3. Pengumpulan Data

4. Penyusunan Proposal

5. Seminar Proposal

6. Penelitian Lapangan

7. Pengumpulan Data

8. Penyusunan Bab IV

9. Penyusunan Bab V

10. Sidang Skripsi

Page 92: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

74

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian ini menggambarkan kondisi locus penelitian

secara umum yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi, tugas pokok dan

fungsi pada lokasi penelitian, serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan. Deskripsi lokasi penelitian juga menjelaskan gambaran umum

dari Kota Tangerang serta dijelaskan juga terkait gambaran umum instansi yang

menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip-prinsip Good

Governance Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP) Kota Tangerang Pada Bidang Penanaman Modal.

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang

Secara geografis wilayah Kota Tangerang terletak antara 6°6’ - 6°13’

Lintang Selatan (LS) dan 106°36’-106°42’ Bujur Timur (BT) yang merupakan

bagian timur Provinsi Banten. Jarak Kota Tangerang ± 60 km dari Ibukota

Provisinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI

Jakarta. Luas wilayah mencapai 184,24 Km2 (termasuk kawasan Bandara

Internasional Soekarno-Hatta seluas 19,69 Km2).

Page 93: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

75

hBatas wilayah administrastif Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan

Kosambi, dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan

Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan

Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan

Cikupa di Kabupaten Tangerang.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di

Provinsi DKI Jakarta.

Letak Kota Tangerang yang strategis ini sangat mendukung bagi aktivitas

perdagangan dan jasa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota

Tangerang. Secara administratif, Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah

Kecamatan, yang terbagi dalam 104 wilayah Kelurahan.

Potensi pengembangan Kota Tangerang terletak pada lokasinya yang

strategis dengan nilai potensi sebagai berikut :

1. Menjadi pintu gerbang hubungan internasional yang didukung oleh

keberadaan Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas penerbangan yang padat

mendorong pergerakan orang, barang dan jasa antar kawasan, baik lokal

(nasional), kawasan regional (ASEAN), dan kawasan internasional,

sehingga peluang investasi sangat terbuka di Kota Tangerang, khususnya

sektor perdagangan,hotel & restoran serta sektor industri pengolahan.

Page 94: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

76

2. Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki sistem perkotaan yang

terintegrasi dengan daerah lain khususnya kawasan Jabodetabek,

memberikan kesempatan bagi Kota Tangerang untuk menangkap peluang

terjadinya stagnasi pembangunan di kota-kota sekitarnya khususnya Kota

Jakarta. Pengembangan pusat bisnis, pusat pelayanan publik,

pengembangan transportasi modern sangat potensial untuk dikembangkan.

3. Kota Tangerang sebagai kota yang paling maju di Provinsi Banten menjadi

daerah transit arus orang dan barang menuju Jakarta. Kondisi ini sangat

mendukung bagi pengembangan pusat perbelanjaan,wisata belanja, pusat

kuliner dan perhotelan

4.1.2 Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (BPMPTSP)

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 13 Tahun 2014

tentang organisasi Perangkat Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang adalah unsur pelaksana

administrasi publik dibidang perizinan yang dituntut memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekakatan birokratisasi.

Dengan pendekatan tersebut, BPMPTSP Kota Tangerang mempunyai peran

penting dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota tujuan investasi.

Page 95: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

77

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perizinan maka Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mengedepankan pola

pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat.

Bagi BPMPTSP Kota Tangerang perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensinya saja tetapi lebih jauh untuk

meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dan

persaingan global.

Pembangunan Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan

untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,

DINAMIS DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG

BERAKHLAKUL KARIMAH”. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu

pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya

harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan

tantangan yang di hadapi ke depan, BPMPTSP Kota Tangerang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan

perizinan terpadu dan penanaman modal memiliki visi sebagai berikut :

Page 96: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

78

“Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal menuju Kota

Ahlakul Karimah”

Pokok – pokok Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu

Pintu Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

2. Disiplin aparatur.

3. Integritas aparatur yang berakhlakul karimah.

4. Meningkatkan profesionalisme pegawai.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi

yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur

BPMPTSP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada

seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

pencapaian visi BPMPTSP Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Adapun pemahaman visi BPMPTSP Kota Kota Tangerang 2014-2018 sebagai

berikut:

1. BPMPTSP Kota Tangerang pada tahun 2014-2018 diharapkan dapat menjadi

pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat,

cepat, akurat dan transparan.

2. Secara terperinci, BPMPTSP Kota Tangerang yang terpercaya dan unggul

dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui :

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

Page 97: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

79

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya);

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku;

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan

kepada masyarakat;

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah

serta saling menghargai dan menghormati;

Page 98: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

80

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan;

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan

gedung yang representative bersih, rapi dan teratur sehingga dapat

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;

o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari

masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses

kepada masyarakat untukmemberikan informasi saran/pendapat/tanggapan

dan pengaduan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan

nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan

Page 99: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

81

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh

dimasa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka BPMPTSP Kota Tangerang merumuskan

pernyataan misi sebagai berikut:

1. MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN PERIJINAN YANG EFEKTIF,

EFISIEN,DAN TRANSPARAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN PERIZINAN.

3. TERWUJUDNYA PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INVESTASI DAERAH YANG TRANSPARAN SERTA DIDUKUNG

OLEH IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

Pokok – pokok Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang terpadu.

2. Pengembangan SDM aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai.

3. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas,

tidak bertele-tele dan terpadu.

4. Mengembangkan SDM yang profesional, ramah, dan jujur didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai.

Page 100: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

82

4.1.3 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

BPMPTSP

Susunan organisasi Badan adalah:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;

2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman

Modal.

d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan.

f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi.

g. UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Page 101: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

83

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data penelitian

Deskripsi Data Penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan dari hasil observasi penelitian Implementasi Prinsip-prinsip Good

Governance Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTSP) Kota Tangerang. Mengingat jenis dan analisis data adalah kualitatif,

maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata – kata berupa kalimat

dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi

lainnya. Sumber data data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat

perekam yang peneliti gunakan dalam proses wawancara adalah menggunakan

handphone. Adapun proses dokumentasi yang peneliti ambil selama proses

pengamatan adalah berupa catatan lapangan dan foto – foto, karena data berupa

foto dapat menghasilkan data deskriptif yang berharga dan sering digunakan

menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi – segi subjektif.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis

selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif mengikuti

konsep yang diberikan oleh Hubberman dan Miles dikutip oleh Fuad dan Nugroho

(2013: 63). Data yang diperolah dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara,

dokumentasi, maupun observasi secara langsung dilakukan reduksi untuk dapat

mencari tema dan polanya serta memberikan kode pada setiap aspek berdasarkan

jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta

Page 102: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

84

dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian ini, peneliti

memberikan kode pada aspek – aspek tertentu, diantaranya yaitu:

1. Kode Q1,2..... dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan

per indikator.

2. Kode I1-1,2-1.....dan seterusnya menandakan daftar urutan informan

3. Kode I1-1,1-2.....dan seterusnya menandakan informan dariBadan

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)

Kota Tangerang.

4. Kode I2-1,2-2......dan seterusnya menandakan informan dari

Pemohon Izin di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang bidang Penanaman

Modal.

Setelah peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek tertentu yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diketemukan tema

polanya, maka peneliti melakukan kategorisasi berdasaran jawaban – jawaban

yang telah dikemukakan peneliti dilapangan dengan membaca dan menelaah

jawaban – jawaban tersebut dan mencari data penunjang lain yang akan

memperkuat hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks,

hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, penyajian data yang

peneliti lakukan adalah bentuk teks narasi.

Page 103: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

85

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Prinsip-prinsip Good

Governance dalam OECD Oleh Gisselquist mengingat hal ini merupakan

penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban peneliti, maka

semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian

yang telah disesuaikan oleh informan dalam pembahasan penelitian yang telah

disesuaikan dengan teori Prinsip-prinsip Good Governance dalam OECD oleh

Gisselquist. Teorit tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu

implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang adalah dapat dilihat

dari 6 indikator prinsip-prinsip Good Governance. Berikut ini merupakan kategori

yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

1. Accountability,

2. Transparency,

3. Efficiency and effectiveness,

4. Responsiveness,

5. Forward vision,

6. Rule of law

Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data

yang didapat dari hasil kategorisasi diatas dapat dipahami secara keseluruhan oleh

para pembaca, setelah data dan informasi yang dipaparkan bersifat jenuh maka

dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan jawaban dalam pembahasan masalah

dalam penelitian.

Page 104: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

86

4.2.2 Daftar Informan

Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti di BAB III, dalam pemilihan

informannya peneliti menggunakan teknik purposive sampling (sample

bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang (BPMPTSP) dan pemohon yang

bertujuan untuk membuat perizinan pada bidang Penanaman Modal di BPMPTSP.

Kemudian, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab

rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I, maka peneliti melakukan

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) informan

yang terdiri dari 4 informan dari pilar pemerintah, 4 informan dari pilar swasta

dan 2 informan dari pilar masyarakat. Informan-informan tersebut merupakan

informan yang peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan terkait permasalahan implementasi prinsip-prinsip Good Governance

di Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai, tepat sasaran,

dan credibledalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

Berikut adalah daftar deskripsi informan penelitian mengenai

“Implementasi Prinsip-Prinisip Good Governance di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Bidang Penanaman Modal”,

sebagai berikut:

Page 105: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

87

Tabel 4.1

Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian

No. Nama Informan Pekerjaan/Jabatan Kode

Informan

1. H. Aswani, S.IP, M.

Si Sekretaris BPMPSTP Kota Tangerang I1-1

2. Drs. Sasa Sukmana,

MM

Kepala Bidang Penanaman Modal

BPMPTSP Kota Tangerang I1-2

3.

Purwanto Heru

Mulyono, S.Kom,

M.Si

Kepala Sub Bidang Fasilitasi,

Pengawasan, dan Pengendalian

Penanaman Modal BPMPTSP

I1-3

4. Drs. H. Julias, MM Kepala Bidang Data dan Advokasi

BPMPSTP Kota Tangerang I1-4

5. Junaidi, SH Pemohon Izin ( PT. Multisari Langgeng

Jaya) I2-1

6. Muhammad

Pemohon Izin ( PT. Alma Waliarta Pratama)

I2-2

7. Mela Rosmiatin Pemohon Izin (PT. Surya Mitra Mandiri) I2-3

8. Sari Pemohon Izin (PT. Delident) I2-4

9. Achmad Yasin, SH Biro Jasa I 2-5

10. Hari Widiarsa Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten I3-1

11. Ahmad Syarif Wartawan (Surat Kabar Info Publik) I3-2

12. Dwijayanti Wartawan ( Awdi News) I3-3

Sumber: Peneliti, 2015

Page 106: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

88

4.3 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang

didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 11(sebelas) informan penelitian

yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap implementasi

prinsip-prinsip Good Governance di Badan Penanman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang bidang Penanaman Modal.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dianalisis dengan

menggunakan teori dari prinsip-prinsip Good Governance dalam OECD oleh

Gisselquist (2012). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pada suatu

implementasi prinsip-prinsip Good Governance dapat dilihat dari 6 indikator

prinsip-prinsip Good Governance. Berikut ini merupakan kategori yang telah

disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yaitu

Accountability, Transparency, Efficiency and effectiveness, Responsiveness,

Forward vision, and Rule of law.

Berikut adalah analisis data penelitian mengenai Implementasi Prinsip-

Prinsip Good Governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang bidang Penanaman Modal.

4.3.1 Accountability

Accountablity menggambarkan bagaimana pertanggung jawaban para

penentu kebijakan atau para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta,

dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat

maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan, serta bagaimana

Page 107: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

89

pemerintah dipilih dan diawasi, sehingga menuntut adanya bentuk transparansi

dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah untuk melaporkan, menjelaskan

dan dapat dipertanyakan terhadap tiap tindakan, produk keputusan atau

kebijakannya. Berikut adalah analisis data peneliti terkait indikator

Accountability.

Akuntabilitas dalam analisis data ini yaitu melihat sejauhmana Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

menerapkan mekanisme pertanggungjawabanan sesuai dengan tugas dan

wewenangnya, bagaimana akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan

kepada sektor swasta dan masyarakat, mengenai pihak mana saja yang terlibat

dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut, serta mengenai keikutsertaan

masyarakat atau sektor swasta dalam menilai proses keseluruhan kegiatan yang

telah dilakukan oleh BPMPTSP dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai.

Berikut adalah hasil wawancara dengan I1-1 sebagai pilar pemerintah terkait

mekanisme pertanggungjawabanBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang, yaitu:

“terkait dengan penilaian kinerja memang ada beberapa penilaian. Pertama dari aspek sasaran kerja pegawai (SKP). Yang kedua terkait dengan perilaku kerja. Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Ini dijumlahkan secara keseluruhan nilainya berapa, apakah baik, apakah kurang baik, atau sangat baik. Kemudian dinilai sesuai rata-rata penilaian. Penilaian itu memang menjadi keharusan pada setiap pegawai dengan membuat SKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 kalau tidak salah tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Ini semuanya harus baik.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

Page 108: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

90

(Gambar 4.1: Contoh SKP BPMPTSP Bidang Penanaman Modal)

Page 109: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

91

Berdasarkan contoh gambaran SKP dan hasil wawancara dengan I1-1 di atas,

dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan mekanisme

pertanggungjawabannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tangerang dengan membuat laporan tentang disiplin pegawai dan

laporan kinerja pegawai dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dimana,

Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait

integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai,

kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Bentuk

laporan pertanggungjawaban itu sendiri dibuat sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 56 tahun 2010tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja

pegawai.

Selain itu, terdapat bentuk pertanggung jawaban Bidang Penanaman Modal

dalam melakukan pelaporan kegiatan yang dapat diketahui dari hasil wawancara

dengan I1-2 sebagai pilar pemerintah, yaitu:

“pelaporan kinerja ya, setiap pegawai mempunyai tugas atau tupoksinya masing-masing. Memang masing masing sudah memiliki job description nya berdasarkan job description itu maka tiap bulan mereka membuat suatu laporan pekerjaan masing-masing yang diketahui oleh kepala bidang dan kepala badan.Ada laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Misalnya SIUP, TDP.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 di atas, dapat kita ketahui bahwa

dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawabannya Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang

Penanaman Modal selain membuat laporan tentang disiplin pegawai dan laporan

Page 110: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

92

kinerja pegawai dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP yaitu dengan

membuat laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang

diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Kemudian, dari hasil

wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa dalam pembuatan laporan

pertanggung jawaban tersebut tidak ada keikutsertaan masyarakat atau sektor

swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai. Hal ini disampaikan

secara tegas oleh H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang yaitu

sebagai berikut:

I1-1 : …dari unsur staf sampai dengan pimpinan. Jadi kalau staf itu yang menilai atasannya. Atasannya dinilai oleh atasannya lagi berdasarkan target kinerja. Jadi, ada kesepakatan antara bawahan dengan atasan yang wajib dikerjakan oleh bawahan. Jadi, tidak ada keterkaitan dengan pihak swasta karna merupakan hak pegawai negeri untuk membuat laporan kerja. Jadi yang menilai itu bukan masyarakat tapi atasan langsung terhadap bawahan. (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)

Merujuk dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa BPMPTSP

belum memiliki kebijakan untuk melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk

menilai kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dikeluhkan msyarakat

mengenai tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat atau sektor swasta dalam

menilai pelayanan yang diberikan oleh BPMPTSP. Berikut hasil wawancara

mengenai keluhan pemohon dalam pembuatan izin yaitu:

I2-1 : Belum ada. Perizinan terpadu ini justru seharusnya setiap tahunnya melakukan riset untuk melihat kepuasan pelayanan perizinan. Kalau

Page 111: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

93

perlu online saja supaya efektif dan mengurangi biaya. (wawancaradengan Muhammad selaku pemohon izin)

I2-2 :Seharusnya, ada tapi disini tidak ada. Tidak ada wadah untuk masyarakat memberikan penilaian kinerja pegawai.

(wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diatas dapat dianalisis

bahwa masyarakat dan sektor swasta mengeluhkan dengan ketidakikutsertaan

mereka dalam menilai pelayanan yang diberikan BPMPTSP, dimana keterlibatan

mereka semestinya diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan

terpadu satu pintu di Kota Tangerang. Disisi lain, mengenai ketepatan dan

kelengkapan informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang

Penanaman Modal kepada masyarakat dapat kita lihat melalui hasil wawancara

dengan I1-1 dan I1-2 yaitu:

I1-1 : “kita sudah berusaha meningkatkan pelayanan dibidang informasi khususnya pelayanan penanaman modal melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

I1-2 : “ketepatan pelayanan tergantung kepada persyaratan itu lengkap dan benar atau tidak, tergantung pemohon menyampaikan persyaratan dengan lengkap dan benar atau tidak sesuai dengan Penpres 97 tahun 2014 tentang PTSP. Jadi tidak ada BPMPTSP mempersulit ketika persyaratan yang disampaikan lengkap dan benar. Jadi sesuai dengan SOP contoh SIUP dan TDP maksimal 3 hari sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2010. (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

Page 112: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

94

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pilar pemerintah tersebut

bahwa dalam memberikan kelengkapan informasi izin pada Bidang Penanaman

Modal sudah disosialisasikan melalui website BPMPTSP yang dapat diakses oleh

masyarakat yaitu bpmptspkotatangerang.go.id, melalui brosur, reklame, billboard,

dan juga media massa. I1-2juga menyatakan bahwa ketepatan pelayanan

tergantung kepada persyaratan yang pemohon ajukan apakah sudah lengkap dan

benar atau belum. Namun, ketika dikonfirmasi kepada pemohon langsung yaitu

beberapa informan yang telah diwawancarai mengenai kelengkapan dan ketepatan

infromasi mengenai persyaratan pembuatan izin yang diberikan oleh BPMPTSP

kepada masyarakat menurut I2-1 dan I2-3menyatakan keluhannya sebagai berikut:

I2-1 : “Kalo untuk informasi mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat, kalau seperti saya yang sifatnya berbadan hukum kalau perusahaan sudah ada informasi secara langsung mungkin ada yang cari tahu sendiri tapi ketika melakukan pengurusan mungkin sudah mulai membaik jadi sudah mulai bagus berbeda dengan yang lain. Karna saya beberapa kali mengurus di DKI dan di Provinsi Banten. Disini bisa dikatakan lebih baiklah. Tapi masalah sosialisasi masih kurang. Penyampaian informasi masih kurang artinya boleh dikatakan saya selama mengurus izin disini belum ada sosialisasi secara langsung terutama ke perusahaan-perusahaan atau pemohon artinya masyarakat datang kesini langsung untuk mencari tahu.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin di BPMPTSP)

I2-3 : “terkadang tidak begitu lengkap, jadi tidak ada keterbukaan, misalnya disini tidak ada perizinan seperti itu harusnya kan diliatin tuh tentang KBLI nya. Izin ini tidak ada disini. Seperti yang kemarin itu kan ya kita jadi bingung sendiri gimana kan kasihan orang mau bikin usaha tapi gak bisa bikin perizinnnya harusnya diperlihatkan izin apa saja yang boleh dibuat dan harusnya diarahkan tapi ini gak ada arahan jadi gak ada solusinya. (Wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin di BPMPTSP)

Page 113: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

95

Hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara peneliti dengan I3-1

selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten yang menyatakan sebagai berikut:

I3-1 : “dari hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa pemohon melalui angket yang kami berikan, hasilnya menyatakan bahwa informasi dan pelayanan yang dibeikan pegawai BPMPTSP bidang Penanman Modal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena terkait informasi dan kami setelah kami cek beberapa laporan yang masuk di komisi infornasi, menurut versi ombudsman mengenai pasal 22 UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, komponen tersebut belum terpenuhi.” (Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pilar pemerintah, pilar

swasta, dan pilar civil society ditemukan bahwa adanya kesenjangan antara

harapan dan kenyataan. Analisis penulis bahwa proses penyampaian infromasi

atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kelengkapan persyaratan izin belum

sampai dengan baik kepada masyarakat, walaupun pihak BPMPTSP sudah

berupaya untuk mensosialisasikan terkait persyaratan dan proses pembuatan izin

melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa.

Ternyata, mekanisme penyampaian melalui website, melalui brosur, reklame,

billboard, dan juga media massatersebut belum bisa diterima baik dan belum

sampai kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih adanya keluhan dari masyarakat

yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi langsung yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat mengenai izin khusunya izin di bidang Penanaman

Modal.

Page 114: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

96

4.3.2 Transparecy

Transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi

publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat

dan memadai. Transparansi tersebut dibangun atas dasar arus informasi yang

bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat dimengerti dan dipahami.

Transparansi yang peneliti maksud dalam analisis data penelitian ini yaitu

melihat bagaimana kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam

mengakses data mengenaisyarat-syarat serta prosedur pembuatan izin, mengenai

proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan dalam pembuatan izin,

mengenai media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam

penyampaian informasi pelayanan izin, kemudian hambatan-hambatan yang

terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat serta

mengenai ketepatan pegawai mengenai waktu dan transparansi biaya yang

dibutuhkan dalam proses keluarnya izin. Berikut adalah hasil wawancara

mengenai kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi

mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin.

I1-1 : “terkait dengan persyaratan, kita juga sudah menyiapkan brosur dan juga pemohon juga dapat langsung datang ke counter, kemudian dijelaskan permohonan yang hendak diajukan lalu diberi penjelasan oleh penjaga counter terkait persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, baik secara administrative maupun secara fisik. Pemohon harus datang melalui counter langsung tanpa melalui calo. Kemudian, melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa.Begitu juga melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Ini dilaksanakan di 13

Page 115: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

97

kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

I1-2 : “kita sebenarnya sudah membuka informasi kepada masyarakat

secara online. Jadi masyarakat bisa membuka website pelayanan perizinan dimana disitu akan mendapatkan informasi-informasi serta formulir permohonan izin. Kita juga mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Kemudian melalui penyebaran booklet, kemudian ada juga yang berbentuk billboard.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

I1-3 : “menurut saya sangat mudah, karena sudah bisa diakses lewat

internet atau datang langsung ke lokat pelayanan BPMPTSP. Informasi juga dapat diakses melalui media cetak maupun media elektronik, dan media lainnya.” (Wawancara dengan Purwanto Heru selaku Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPMPTSP)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa pihak

BPMPTSP sudah memberikan kemudahan akses kepada sektor swasta dan

masyarakat dalam mengakses data mengenaisyarat-syarat serta prosedur

pembuatan izinmelalui website BPMPTSP Kota Tangerng secara online, melalui

brosur, reklame, billboard, dan juga media massa, atau informasi bisa didapat

dengan datang langsung ke counter perizinan. BPMPTSP sendiri khususnya

bidang Penanaman Modal juga telah memberikan informasi syarat-syarat serta

prosedur pembuatan izinmelalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.

Hal Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.

Berikut salah satu bukti dokumentasi Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi

pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Page 116: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

98

(Gambar 4.2: Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan)

(Gambar 4.3: Kegiatan Expo Kota Tangerang)

Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut dan diterima baik

oleh masyarakat maupun sektor swasta selaku pemohon pembuatan izin. Hal

tersebut bisa kita lihat dari adanya pengaduan atau keluhan masyarakat mengenai

transparansi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin yaitu:

Page 117: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

99

I2-1 : “untuk pengumuman satu per satu itu kurang efektif tapi paling tidak secara kolektif itu memang perlu. Tapi sejauh ini belum pernah secara kolektif pun.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)

I2-2 : “Melalui spanduk itu tidak memberikan informasi yang jelas

kepada pengusaha.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)

I2-3 : “proses penyampaiannya masih kurang, ya kita sebagai

masyarakat gak terlalu paham jadi kalau misalnya ada izin ya tidak bisa diberi perizinan ya diberi pengarahan harusnya bagaimana. Kalau yang kemaren itu kan kitanya jadi diputer-puter sampai ke Kementrian Keuangan, ke OJK (otoritas jasa keuangan) makanya saya jadi bingung. Klien saya sudah buat usaha tapi tidak bisa bikin izin. Tapi di kota Tangerang Selatan bisa kan aneh, jadi disini tidak ada keterbukaan untuk memperlihatkan KBLI nya, sampai klien saya juga complain kok di Tangerang Selatan bisa disini tidak bisa. Mungkin tiap daerah beda beda ya.” (Wawancara dengan Mela Rosmiatin selaku pemohon izin)

I2-4 : “kayaknya kurang sampai, kurang kalau kita gak datang kesini

dan nanya langsung. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung.” (Wawancara dengan Sari selaku pemohon izin)

I2-5 : “dipermudah, dengan catatan syarat administrasi lengkap.”

(Wawancara dengan Ahmad Yasin selaku pemohon dari Biro Jasa)

Merujuk dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan

beberapa infroman dari pilar sektor swasta dan civil society ternyata terjadi

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan bahwa upaya yang BPMPTSP

lakukan dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam

memenuhi informasi terkait persyaratan, prosedur, serta proses pembuatan izin

belum terealisasi dengan baik. Faktadilapangan ternyata masih banyak masyarakat

dan sektor swasta yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang BPMPTSP

(pemerintah) mengenai transparansi pelayanan pembuatan izin tersebut. Hal

tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh informan I2-1, I2-2, I 2-3, dan I2-4 bahwa

Page 118: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

100

sejauh ini pemerintah belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada

masyarakat.

Mereka menganggap sosialisasi yang pemerintah lakukan melalui media

massa, media elektronik, media cetak, website, spanduk, billboard, dan melalui

penyebaran booklet kurang efektif. Jadi, mereka harus datang ke Kantor

BPMPTSP langsung untuk mendapatkan informasi pembuatan izin secara jelas.

Proses penyampaian informasi tersebut juga mengalami beberapa kendala di

lapangan, seperti sosialisasi terkait informasi tentang pelayanan perizinan belum

sampai langsung kepada masyarakat atau para pengusaha.

Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah peneliti

lakukan sebagai berikut, yaitu:

I1-1 : “hambatannya karna memang masyarakat tidak memahami betapa pentingnya perizinan. Masyarakat terkadang juga merasa mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Padahal kalau mereka tau bahwa mengurus perizinan tidak seperti yang mereka bayangkan oleh masyarakat.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

I1-2 : “hambatan-hambatannya sebenarnya tergantung pada pemahaman masyarakat, terkadang karna ketidaklengkapan persyaratan mereka enggan mengurus sendiri, bahkan mereka menggunakan calo. Padahal kalau informasi didapatkan langsung kepada kita, biaya pengurusan untuk bidang Penanaman Modalkan gratis, tapi kalau melalui calo kan ya ada biaya biaya lagi.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

I1-4 : “Hambatan di antaranya untuk pengumpulan para pengusaha untuk diberi sosialisasi tentang izin, kadang-kadang kita undang yang datang sedikit. Kita sudah undang ternyata yang datang

Page 119: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

101

perwakilannya, jadi tidak bisa mendapat informasi yang penuh. Banyak kendala yang kita hadapi termasuk anggaran juga kalau gak ada anggarannya bagaimana kita mau melakukan sosialisasi.” (Wawancara dengan H. Juliasselaku Kepala Bidang Data dan Advokasi)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa

BPMPTSP sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

melalui media online maupun secara langsung kepada masyarakat melalui

kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan seperti gambar 4.2 dan 4.3 diatas, tetapi

masih ada masyarakat atau pihak pengusaha itu sendiri tidak mau mengikutinya.

Disamping itu, masyarkat terkadang belum memahami betapa pentingnya

perizinan, mereka masih menganggap kalau mengurus perizinan itu sulit,

mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Bahkan tak sedikit

dari mereka sektor swasta maupun masyarakat menggunakan jasa calo untuk

mengurus perizinan.

Disamping itu, yang menjadi penghambat tidak sampainya informasi

perizinan yaitu ketika BPMPTSP mengadakan kegiatan sosialisasi terkait

prosedur serta pelayanan pembuatan izin, terkadang para pengusaha yang telah

BPMPTSP undang untuk hadir pada kegiatan tersebut yang datang sedikit.

BPMPTSP sendirisudah berusaha mengundang para pengusaha maupun sektor

swasta untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut tetapi mereka

ternyata hanya mendatangkan perwakilannya, jadi mereka tidak mendapatkan

informasi secara penuh. Kemudian, mengenai ketepatan waktu dan transparansi

biaya pembuatan izin juga belum jelas.

Page 120: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

102

Proses dari awal sampai keluarnya izin pun dinilai masih lamban dan

belum sesuai dengan SOP dalam pelayanan terpadu satu pintu. Hal tersebut sesuai

fakta dilapangan yang masih ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai waktu

dan biaya pembuatan izin setalah obeservasi langsung kepada pemohon sebagai

berikut:

I2-1 : “agak lambat, saya pernah membuat izin sampai satu bulan baru jadi. (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)

I2-2 : “2 minggu itu bahkan lebih. Kalau gak salah informasi nya disini 2 minggu izin selesai tapi kebanyakan lewat dari 2 minggu.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)

Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu informan

I3-2 dari pilar Civil Society (Masyarakat Madani) yaitu sebagai berikut:

I3-2 : “… kalau hal kebijakan atau penyampaian informasi pembuatan izin saya sebagai pihak independent di Tangerang belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pegawai BPMPTSP dalam pembuatan izin karna saya sering melihat masyarakat ada saja yang mengeluhkan kalau proses perizinan agak lambat.” (Wawancara dengan Syarif selaku Pimpinan Surat Kabar Info Publik)

Jadi, merujuk pada hasil wawancara denganinforman I3-2 selaku pimpinan

surat kabar info publik yang merupakan pihak independent dari Kota Tangerang

berpendapat bahwa belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pihak

BPMPTSP dalam proses awal pembuatan izin sampai dikeluarkannya surat izin

tersebut sehingga membuat ketepatan waktu pelayanan menjadi tidak optimal.

Kemudian, mengenai sosialisasi dan transparansi biaya terkait izin di bidang

Penanaman Modal bahwa untuk semua izin di bidang penanaman modal tidak

Page 121: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

103

dipungut biaya atau gratis. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan I1-1 dan

I1-2 ternyata hal tersebut telah disosialisasikan oleh pihak Penanaman Modal

kepada masyarakat.

I1-1 : “kalau untuk izin di penanaman modal semuanya gratis tidak ada biaya. Dan hal tersebut juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak tau terhadap pembiayaan dalam pengurusan perizinan. Dan hal tersebut sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yaitu UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)

Namun, pada kenyataannya setelah dikonfirmasi ulang kepada pemohon

pembuatan izin di BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal ternyata

masih ditemukan beberapa keluhan dari masyarakat bahwa masih ada oknum

pegawai BPMPTSP sendiri yang mengenakan biaya untuk mengurus izin. Hal

tersebut dapat kita lihat dari hasil wawanacara yang telah peneliti lakukan

sebelumnya sebagai berikut:

I2-1 : “sejauh ini saya langsung bayar ke DPKD ya untuk izin reklame. Kalau dari pengurusan izinnya sendiri sih ya jujur ada beberapa pegawai yang meminta biaya untuk keluarnya izin. Ya mau gak mau saya harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi.”

I2-2 : “Kita belum jelas itu sampai mana transparansinya. Jadi kita tidak tahu persis izin-izin apa yang di kenakan biaya dan izin-izin apa yang tidak di kenakan biaya. SIUP dan TDP itu semestinya tidak di kenakan biaya. Tapi pernah di minta, tapi ada juga teman-teman yang lain itu ngurus itu ngasih sekedarnya. Mestinya SIUP dan TDP di tulislah di ruangan ini gratis. Tidak perlu, kita di ajak masuk ke ruangan gitu dalam pengambilan izin.”

I2-3 : “biayanya nanti ketika izin SIUP dan TDP sudah selesai, ya kita ngasih aja, uang terima kasih, tapi emang sih gak diminta, tapi ngasih sebagai ucapan terima kasih aja. Saya tau ini gratis tapi

Page 122: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

104

kalau udah gini kan gimana ya Dia (pegawai) nya kaya nunggu jadi sayanya gak enak dan emang sudah saya siapkan. “Tapi kalau di Jakarta mah tidak menerima karna diizinnya sudah ada stempel gratis. Saya kan kemaren ngurus ke Jakarta Selatan disana tidak menerima uang. Jadi kalau disana pengambilan izin tuh langsung di loket gak dibawa dulu kemana, ditempat yang orang gak lihat dan gak memperhatikan. Kalau di Jakarta kan langsung dipanggil satu satu aja di loket.”

I2-4 : “justru itu yang saya mau tanyain, mengenai biaya itu bagaimana? Saya tahu sebenernya kan gak ada tarif ya, tapi Ada orang orang tertentu yang mengenakan biaya jasa dan itu karyawan sini yang menawarkan supaya lebih cepat.”

Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu informan

I3-3 dari pilar Civil Society (Masyarakat Madani) yaitu sebagai berikut:

I3-3 : “saya datang langsung kekantor untuk pembayaran izin reklame tetapi sebelum sampai pada proses pembayaran (DPKD) ada pegawai yang meminta biaya untuk proses izin tersebut.” (Wawancara dengan Dwijayanti, Wartawan Awdi News)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa fakta dilapangan

setelah dikonfirmasi ulang kepada salah satu wartawan di Kota Tangerang yang

menyatakan bahwa masih ada oknum pegawai BPMPTSP sendiri yang

mengenakan biaya untuk mengurus izin. Hal tersebut dimaksud agar proses

pelayanan izin dapat dipercepat.

Page 123: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

105

Dibawah ini merupakan contoh ruangan-ruangan yang digunakan pegawai

BPMPTSP dalam memberikan izin yang telah terbit kepada pemohon,

sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan I2-2 dan I2-3 sebagai berikut:

(Gambar 4.4: Ruang Pengambilan Izin)

Page 124: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

106

(Gambar 4.5: Contoh Kenakalan Pegawai)

(Gambar 4.6: Contoh Kenakalan Pegawai)

Page 125: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

107

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumuntasi diatas, peneliti

menganalisis bahwa memang benar adanya bahwa di BPMPTSP masih banyak

oknum “nakal” yang mengenakan biaya dalam pengurusan izin di bidang

Penanaman Modal dan secara langsung menawakan diri agar pengurusan izin

dapat lebih cepat selesai. Padahal sesuai dengan SOP yang berlaku dan merujuk

pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh infroman I1-1 dan I1-2 mengatakan

bahwa semua izin yang dikeluarkan dan oleh bidang Penanaman Modal tidak

dipungut biaya apapun atau gratis. Setelah dilakukan observasi secara langsung

juga ternyata pengenaan biaya tersebut dimaksud oleh pegawai setempat agar

prosesnya menjadi lebih cepat selesai.

Berdasarkan dari seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari pilar

pemerintah, pilar sektor swasta, dan pilar masyarakat madani yaitu bahwa

penerapan fungsi good governance pada indikator transparansi belum berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, karena pada pelaksanaannya masih ditemukan

banyak kesenjangan-kesenjangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai dan

pihak pengusaha itu sendiri.

4.3.3 Efficiency And Efectiveness

Efektivitas dan efisein, yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung

jawab. Efektivitas dan efesiensi yang dimaksud dalam analisis data ini yaitu

melihat bagaimana pencapaian hasil kerja serta pemanfaatan sumber-sumber daya

Page 126: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

108

yang tersedia untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Analisis data

pencapaian hasil kerja memaparkan bagaimana target-target yang telah dicapai

oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Merujuk pada hasil

temuan lapangan melalui wawancara dengan I2-1 dan I2-3 sebagai pilar sektor

swasta, dapat dilihat capaian hasil kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, sebagai berikut:

I2-1 : “sudah efisien cukup bagus kalau kita bandingkan dengan yang lain.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)

I2-3 : “ya biasa biasa saja. Biasa itu berarti sedang ya belum maksimal. Kurang respon kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin)

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa

pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang terkait capaian hasil kerja sudah lebih baik

dibanding dengan pelayanan terpadu satu pintu ditempat lain. Namun, menurut

hasil wawancara dengan I2-3 pegawai masih kurang respon kepada masyarakat.

Artinya pelayanan sudah baik namun perlu terus ditingkatkan agar pencapaian

hasil kinerja pegawai lebih maksimal. Hal tersebut dipertegas oleh informan dari

pilar masyarakat (civil society) yaitu:

I3-1 : “menurut saya kurang kompeten ya, kemarin saja ada pemohon yang curhat dan complain ke saya kalau permohonan izin yang pemohon tersebut buat tidak sesuai data yang diberikan, outpunya

Page 127: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

109

masih salah.” (Wawancara dengan Hari Wiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten)

I3-2 : “menurut saya sudah baik tapi tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon.” (Wawancara dengan Syarif selaku wartawan)

Kemudian dilihat dari segi pemanfaatan teknologi dan sarana serta

prasarana yang ada di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang dalam memenuhi standar pelayanan dapat kita lihat

dari hasil wawancara dengan informan dari sektor swasta yang menyatakan bahwa

sebagai berikut:

I2-2 : “kalau mengenai sarana dan prasarana sih tergantung bagaimana pihak Badan dalam pemanfaarannya ya, percuma kalau sarana dan prasarana ada tapi belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dilihat dari sisi ruangan ini terlalu bersekat, kurang leluasa untuk sekelas badan perizinan kota Tangerang ini.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)

I2-3 : “kalau terlalu banyak yang datang ya masih kurang besar ruangannya, karna banyak yang datang untuk mengurus izin izin.” (Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin)

I2-4 : “kayaknya sudah lebih baik dari yang dulu saya terakhir kesini bulan maret. Dulu gak begini”

(Wawancara dengan Sari selaku pemohon izin)

Kemudian hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan

secondary informan dari Ombudsman yaitu sebagai berikut:

I3-1 : “belum memadai, sekarang itu sudah jamannya semua izin itu online. Seharusnya semua syarat, retribusi, dasar hukumnya ada di online. Termasuk pendaftaran izin itu sendiri, jadi sudah tidak manual seperti ini.”

(Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI)

Page 128: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

110

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti,

menurut mereka bahwa sarana dan prasarana tergantung bagaimana Badan

Penananman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemanfaatannya. Namun,

menurut informan I2-2 danI2-4 bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan

pada pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang masih kurang untuk ruangan

pelayanan itu sendiri artinya sarana dan prasarana sudah cukup menunjang namun

dari segi gedung atau ruangan masih kurang memadai, karena dengan volume izin

yang banyak dan pemohon yang banyak setiap harinya dirasa ruangan tersebut

masih terlalu kecil untu sekelas pelayanan perizinan di Kota Tangerang. Menurut

I3-1 juga menambahkan bahwa pelayanan perizinan seharusnya sudah online tidak

manual lagi seperti di BPMPTSP ini. Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

selaku key informan I1-1 yang mengatakan sebagai berikut:

I1-1 : “kalau sarana dan prasarana sudah memadai, mungkin dari sisi sarana gedung mungkin ya yang kurang memadai. Karna mungkin masyarakat masih dilayani ditempat yang kurang leluasa karna masih satu gedung dengan SKPD lain. Semestinya pelayanan perizinan itu harus berdiri sendiri disatu tempat dan punya akses langsung ke masyarakat. Agar pemohon menjadi nyaman.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)

Dibawah ini merupakan dokumentasi yang peneliti ambil selama observasi

langsung dilapangan terkait sarana gedung yang ada di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Kemudian peneliti juga

mendokumentasikan volume berkas yang masuk pada izin di Bidang Penanaman

Modal sebagai berikut:

Page 129: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

111

(Gambar 4.7: Kondisi Ruang Pelayanan Perizinan di BPMPTSP Kota Tangerang)

(Gambar 4.8: Volume Berkas Izin Di BPMPTSP Kota Tangerang)

Page 130: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

112

Jadi, dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat kita lihat bahwa

memang untuk sarana dan prasana dalam rangka menunjang kinerja pegawai

untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan sudah baik

tetapi masih kurang memadai dari sisi gedung dimana pelayanan terpadu satu

pintu sudah seyogyanya memiliki gedung tersendiri untuk melayani kebutuhan

masyarkat dalam pembuatan izin. Tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu alasan

BPMPTSP untuk tidak melayani masyarakat dengan baik, seperti yang dikatakan

oleh I1-2 bahwa saat ini pihak BPMPTSP selaku pelayan publik selalu berupaya

memanfaatkan sarana yang ada dan memaksimalkannya, artinya kekurangan

sarana tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik.

Kemudian, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas pegawai di Badan

Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ternyata

juga masih kurang memadai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang

telah peneliti lakukan I1-1 sebagai key informan dari pilar pemerintah sebagai

berikut:

I1-1 : “tentunya dari segi kuantitas dapat mempengaruhi kualitas karna kurangnya pegawai maka membuat pelayanan menjadi terhambat. Kita sampai saat ini dari sisi kuantitasnya belum memadai. Begitu juga dari segi kualitas, sudah baik namun belum maksimal. Kurang lebih disini tersedia 60 pegawai dengan 45 jenis izin. Idelanya berdasarkan analisis itu sekitar 93 pegawai untuk satu badan, khusus untuk penanaman modal kurang lebih 20 orang idealnya sementara kenyataannya hanya 13 pegawai.” (Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP Kota Tangerang)

Page 131: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

113

Analisi peneliti dari hasil wawancara diatas tersebut yaitu untuk segi

kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang berdasarkan observasi langsung yang telah peneliti

lakukan disana pun ternyata masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat. Kekurangan kuantitas pegawai dapat

mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Merujuk dari hasil

observasi lapangan yang telah peneliti lakukan, dengan volume dari berbagai izin

khususnya dibidang Penanaman Modal yang kurang lebih terdapat 11 izin untuk

jumlah pegawai tersebut memang dikatakan sangat kurang memadai yang pada

akhirnya berujung pada ketidakpuasan kepada masyarakat selaku pemohon izin.

Ditambah dengan belum berjalannya sistem online di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tersebut.

Kemudian, berdasarkan analisis peneliti ditemukan dampak karena

kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan

Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yaitu keterlambatan proses

keluarnya izin khususnya bidang Penanman Modal. Hal tersebut dapat kita lihat

dengan adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa proses

pembuatan izin Bidang Penanaman Modal sangat lambat, dimana semestinya

untuk pegurusan SIUP dan TDP contohnya, apabila kita merujuk pada Perda Kota

Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 3

ayat 2 dikatakan bahwa Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen

persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib

Page 132: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

114

menerbitkan SIUP (untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran VIII). Namun,

setelah peneliti konfirmasi ulang kepada Pemohon izin ternyata mereka

mengeluhkan lambatnya proses pembuatan izin SIUP. Berdasarkan hasil

wawancara dengan informan dari Pilar Sektor swasta I2-2 dan I2-3 serta dari pilar

civil society selakuI3-1 danI3-2 yaitu:

I2-2 : “Belum, ini kan masalahnya kita belum tahu SOP nya berapa lama. Sebenarnya kan 2 sampai 3 hari kerja, tapi kalau kita tanya berapa lama pak? 2 minggu setelah sampai 2 minggu kita tanya belum selesai nah itu tadi saya bilang kurang tenaga kerja.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)

I2-3 : “nah itu disini saya kurang tau SOP nya berapa hari kerja sih keluarnya izin, setau saya dua sampai 3 hari kerja tapi kan disini 7 sampai 10 hari kerja.”

(Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin) I3-2 : “sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP.” (Wawancara dengan Syarif selaku wartawan) I3-1 : “belum, karena kemarin saja PT. Insan Muda Makmur

mengeluhkan lambatnya proses keluarnya izin, hampir sebulan loh. Setelah di cek ketika berkas jadi ternyata sudah prosesnya lama dan hasilnya pun tidak sesuai dengan data yg diberikan.” (Wawancara dengan Hari Widiarsa selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten)

Merujuk pada hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa sering terjadi

keterlambatan dalam proses pelayanan pembuatan izin dari proses awal sampai

keluarnya izin. Dimana, semestinya sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa

dalam pengurusan izin di Bidang Penanaman Modal yaitu tiga hari kerja selelah

berkas lengkap dan benar (lebih jelas dapat dilihat pada lampiran I). Sesuai

dengan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di Badan Penanaman

Page 133: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

115

Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang memang benar adanya

keterlambatan proses keluarnya izin setalah berkas tersebut lengkap.

Kenyataannya, keluarnya izin bisa sampai 14 hari kerja bahkan tidak

jarang melebihi dari 14 hari kerja. Kemudian, berdasarkan hasil observasi

langsung yang telah peneliti lakukan bahwa apabila terdapat berkas izin yang

belum lengkap, team teknis pengecekan berkas tidak langsung menghubungi

pemohon yang bersangkutan untuk melengkapi berkasnya namun berkas izin

dibiarkan begitu saja sampai pemohon izin datang langsung menanyakan perihal

izin tersebut.Hal tersebutlah yang membuat masyarakat mengeluh dan menjadi

kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal

dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya pada bidang

Penanaman Modal.

4.3.4 Responsiveness

Government has the capacity and flexibility to respond rapidly to societal

changes, takes into account the expectations of civil society in identifying the

general public interest, and is willing to critically re-examine the role of

government. Reponsivitas yang dimaksudkan dalam analisis data ini adalah

melihat bagaimana tanggapan Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerangsecara cepat dan tepat dalam menangani keluhan,

masukan atau aspirasi dari sektor swasta dan masyarakat serta bagaimana tindak

lanjut Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

Page 134: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

116

terhadap keluhan, masukan atau aspirasi tersebut. Berikut adalah wawancara

dengan I1-1dan I1-2 sebagai sektor pemerintah terkait bagaimana Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menanggapi keluhan,

masukan dan aspirasi sektor swasta, sebagai berikut:

I1-1 : “untuk mengatasi keluhan keluhan, kita sudah membuka layanan pengaduan yang intensif kita lakukan. Jadi apabila masyarakat tidak puas, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan nanti kita selesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP) I1-2 : “untuk keluhan keluhan ada bidang khusus yang menangani yaitu

bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat.” (Wawancara dengan Sasa Sukmana selaku Kepala Bidang Penanaman Modal)

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut bahwa untuk mengatasi

keluhan-keluhan atau aspirasi dari masyarakat atau sektor swasta, Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang membuka

layanan pengaduan. Jadi apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan

yang diberikan, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan

kemudian diselesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan

bidang. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui website, datang langsung

ke Kantor, melalui surat, ataupun dapat melalui sms (short message service).

Page 135: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

117

Selain itu, untuk menangani keluhan masayarakat Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menyediakan bidang

yang memang khusus menangani masalah atau pengaduaan ketidakpuasaan

masyarakat terhadap pelayanan yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi

artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat. Hal

tersebut juga dipertegas oleh Kepala Bidang Data dan Advokasi yang menangani

masalah atau pengaduan masyarakat yaitu sebagai berikut:

I1-4 : “khusus untuk bidang Penanaman Modal, kita sekarang sudah berbasis online untuk SIUP dan TDP ini sudah dapat di akses dari depan ke belakang, artinya pendaftaran sudah melalui online. Harapan kita adalah mampu memberikan pelayanan yang cepat dan apa yang di inginkan masyarakat bisa dilakukan dengan segera dan cepat. Namun persoalannya adalah ruangnya sempit, tenaga kerjanya masih terbatas. Jika tidak terbatas dengan jumlah izin yang kita tangani sebanyak 45 jenis izin sedangkan kita hanya memiliki 60 orang pegawai, sangat kurang karyawannya. Sehinga itu menjadi kendala. Ruangan yang sempit serta sulit di akses oleh masyarakat. Kemudian Keluhan tersebut dapat di sampaikan melalui website bpmptspkotatangerang.go.id dan bisa juga menyampaikannya melalui kotak saran yang ada didepan, media cetak, danmedia elektrik. Kedepannya kita ingin supaya setiap izin yang sudah selesai itu melalui sms gateway, hal tersebut untuk lebih memberikan kepuasan masyarakat (konsumen) di masa yang akan datang. Sistem online yang akan di garap serta dengan adanya nomor antrian.”

(Wawancara dengan H. Julias selaku Kepala Bidang Data dan Advokasi)

Berdasarkan dari data dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sudah

berupaya menyediakan wadah khusus bagi masyarakat untuk menangani keluhan-

keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan serta selalu

berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk

Page 136: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

118

meminimalisasi keluhan masyarakat dan mencapai kepuasaan pemohon terhadap

pelayanan. Tetapi, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut baik oleh

masyarakat, hal tersebut dianalisis terjadi karena kurangnya sosialisasi Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku

pilar pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta sebagai penanam modal di

Kota Tangerang. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah

peneliti lakukan sebagai berikut:

I2-1 : “yang ingin saya sampaikan,mungkin masalah waktu keluarnya izin lebih dipercepat lagi, kemudian masalah sosialisasi lebih bisa secara langsung mengena kepada masyarakat.”

(Wawancara dengan Junaidi selaku pemohon izin) I2-1 : “Masalahnya kan ini keluhannya belum pernah sampai ke

dalam. Makanya itu tadi kalau ada sosialisasi, katakanlah perizinan ini jadi kita bisa menyampaikan keluhan meskipun disini ada kotak pengaduan ini prosesnya lambat. Tapi apabila ketemu langsung dapat direspon dengan cepat. Jadi mestinya kita bisa menyampaikan keluhan langusng, masalahnya pernah gak perizinan sosialisasi ke masyarakat?atau pernah gak di adakan sosialisasi? kita juga belum pernah mendapat undangan sosialisasi. Ketika sosialisasi itu kita bisa menanyakan syarat-syaratnya apa, jangka waktunya berapa, biaya nya berapa, terus kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan supaya transparansinya jelas.” (Wawancara dengan Muhammad selaku pemohon izin)

I1-3 : “ada keluhan tapi ya gak ada solusinya gimana. Kalau udah gak bisa ya gak bisa aja gak ada solusi. Keluhannya kalau kita mau bikin izin tapi ternyata disini gak bisa mengeluarkan perizinannya nah disini tidak memberi solusinya seperti apa.” (Wawancara dengan Mela selaku pemohon izin)

Merujuk pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa

meskipun pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang sudah menyediakan wadah khusus untuk menangani masalah

Page 137: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

119

keluhan keluhan masyarakat dimana wadah tersebut merupakan salah satu cara

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah yang ada pada pelayanan

perizinan. Namun, pada implementasi dan pelaksanaanya belum sesuai dengan

harapan masyarakat. Dimana, masyarkat dan para penanam modal selaku sektor

swasta ingin pemerintah lebih peka dan responsif dalam menanggapi keluhan dari

masyarakat dan apabila terdapat keluhan segera dicari solusi dan jalan keluarnya

supaya pelayanan terpadu satu pintu ini dapat memenuhi kepuasaan masyarakat

sebagai upaya menjalankan kepemerintahan yang baik atau sesuai dengan prinsip

prinsip good governance.

4.3.5 Forward Vision

Government is able to anticipate future problems and issues based on

current data and trends and develop policies that take into account future costs

and anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.). Para

pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan

pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya

kebutuhan untuk pembangunan tersebut.Forward Vision disini melihat bagaimana

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

khususnya bidang Penanaman Modal mengntisipasi masalah yang akan terjadi

dimasa yang akan datang,upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu

Page 138: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

120

meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan

apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pilar

pemerintah I1-1, I1-2, dan I1-4 dapat kita lihat cara Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman

Modal mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan

datang,kemudian upaya yang dilakukan untuk selalu meningkatkan pelayanan

pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan target yang ingin

direalisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang

akan datang. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan

sebagai berikut:

I1-1 : “pertama harus meningkatkan kualitas SDM, kedua harus menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan, dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang, ya memang harus dipersiapkan dari sekarang.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP) I1-2 : “menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan. Jangan sampai

ada rasa malas sehingga pemohon tidak terabaikan. Kemudian koordinasi dengan baik apabila ada permasalahan.

(Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

I1-4 : “Melalui internet, dengan sistem pendaftaran secara online pakai

tracking jadi masyarakat dapat mengetahui berkas pemohon sudah sampai disana. Mungkin 2 sampai 3 hari selesai. Jadi pendaftarannya sudah melalui internet. Semua sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang. Jadi masyarakat dapat mengakses berkasnya ada dimana begitu.”

(Wawancara dengan H. Julias selaku Kepada bidang Data dan Advokasi)

Page 139: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

121

Menurut hasil wawancara yang diatas, dapat dianalisis bahwa I1-1

berpendapat bahwa untuk mengantisipasi masalah yang akan datang yaitu pertama

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kedua harus

menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan dalam

proses keluarnya izin dari tahap awal berkas masuk sampai berkas selesai.

Kemudian dalam rangka mengantisipasi masalah yang akan timbul dimasa yang

datang, hal tersebut memang sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu,

menurut pendapat I1-2 bahwa untuk mengantisipasi masalah dimasa depan yaitu

dengan menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan agar jangan sampai ada

rasa malas yang membuat pemohon izin menjadi terabaikan. Kemudian

koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan serta koordinasi antar bidang

apabila ada permasalahan supaya dapat dicari jalan keluar dan solusi terbaik untuk

menyelesaikan masalah tersebut.

I1-4 juga berpendapat bahwa melalui internet, dengan sistem pendaftaran

secara online dengan mengguanan tracking, masyarakat dapat mengetahui berkas

yang telah diajukan sudah sampai tahap mana, dan dengan adanya sistem online

proses keluarnya izin hanya akan memakan 2 sampai 3 hari. Jadi pemohon sudah

dapat mendaftarkan dokumen izin yang akan diajukan melalui internet. Semua

bidang sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang.

Kemudian, merujuk pada hasil wawancara terkait upaya apa saja yang

dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang khsusunya bidang Penanman Modal untuk selalu meningkatkan

Page 140: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

122

pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta yaitu sesuai yang

telah dikemukakan oleh key informan dari pilar pemerintah I1-1 dan I1-2 sebagai

berikut:

I1-1 : “pertama kita setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan, kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karna pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia, kita harus meningkatkan kualitas bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan personal pada masyarakat. Seperti dalam menghadapi pemohon itu harus senyum, tidak boleh cemberut, harus ramah dan bisa berkomunikasi, harus supel dan responsive, dan dapat membantu masyarakat.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

I1-2 : “targetnya adalah kita tujuannya kan melayani masyarakat dan kepuasan masyarakat. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat. Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitan dengan UU No. 23 tahun 2014 kaitan dengan pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.”

(Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa menurut I1-1

upaya yang harus dilakukan untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin

kepada masyarakat/sektor swasta yaitu pertama setiap tahun mengadakan

pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan. Kedua, dengan

mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau

pelatihan. Disamping itu, karena pelayanan itu berhadapan langsung dengan

manusia atau masyarakat, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Page 141: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

123

Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas bagaimana caramelayani

masyarakat itu dengan baik atau lebih kepada pendekatan personal pada

masyarakat.

Contohnya seperti dalam menghadapi pemohon dengan tersenyum,

melayani dengan ramah dan dapat berkomunikasi dengan tutur kata yang baik

serta responsive dengan informasi apa yang dibutuhkan oleh pemohon. Berikut

merupakan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan

Bimbingan Teknis (BINTEK) yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang untuk meningkatkan

kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sektor

swasta.

(Gambar 4.9: Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh BPMPTSP Kota Tangerang)

Page 142: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

124

(Gambar 4.10: Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh BPMPTSP Kota Tangerang)

Kemudian I1-2 mengemukankan pendapat bahwa pelayanan memiliki

tujuan untuk melayani masyarakat dan target pencapainnya adalah kepuasan

masyarakat. Dimana tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan

motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat.

Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat

dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah

kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana

tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tercapai.

Lalu, sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara

dengan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koat Tangerang selaku key informan I (satu) mengenai target yang ingin

Page 143: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

125

BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa

yang akan datang yaitu sebagai sebagai berikut :

I1-1 : “BPMPTSP menjadi front office pemerintah. Jadi, pemerintah dapat dilihat baik buruknya dari pelayanan. Apabila pelayanan itu baik berarti pemerintah itu baik. Pelayanan publik itu harus diutamakan. Gambaran pemerintahan itu ada di BPMPTSP dalam rangka pelayanan publik. Karena apabila pelayanan publiknya bagus, masyarakat bisa puas, lalu dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja, secara otomatis pendapatan akan meningkat agar perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

Menurut hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis bahwa sebagai

sebagai pelayan publik, target yang ingin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam rangka meningatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu menjadi front

office pemerintah artinya suatu pemerintahan dapat dilihat baik maupun buruknya

berdasarkan pelayanan yang pemerintah sendiri itu berikan kepada

masyarakat.Apabila pelayanan tersebut baik berarti pemerintah itu baik. I1-1

berpendapat bahwa Pelayanan publik harus diutamakan. Karena apabila pelayanan

publiknya bagus, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka

dengan begitu Kota Tangerang dapat menarik investor dan mampu membantu

membuka lapangan kerja dan secara otomatis pendapatan daerahakan meningkat.

Dimana tujuannya supaya perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin

baik.

Page 144: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

126

4.3.6 Rule Of Law

IndikatorRule of Law menggambarkan bagaimana konsistensi penegakkan

hukum yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerangjika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian sesuai

aturan yang berlaku sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkeadilan

kepada masyarakat.Dimensi ini menjelaskan bagaimana konsistensi BPMPTSP

khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan

peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin, kemudian

bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam

proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta, dan mengetahui sanksi hukum

apayang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses

pembuatan izin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait

konsistensi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum sesuai peraturan-

peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin menurut Sekretaris

BPMPTSP dan Kepala Bidang Penanaman Modal (I1-1 dan I1-2) selaku pelayan

publik yaitu sebagai berikut :

I1-1 : “kita harus memiliki prosedur dalam rangka pembuatan izin jadi, tidak boleh pelayanan itu terdapat perlakukan yang tidak sama atau tidak membeda-bedakan antara pemohon. Semua perlakuan sama terhadap masyarakat dan tidak ada KKN.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

Page 145: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

127

I1-2 : “konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen.”

(Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

Setelah melakukan wawancara dengan kedua informan dari pilar

pemerintah diatas, menurut pengakuan key informan I1-1 dan I1-2bahwa sejauh ini

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang

Penanaman Modal cukup konsisten dalam menjalankan SOP yang ada dalam

rangka melayani masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat tidak ada perlakuan berbeda antar satu pemohon dengan pemohon

lainnya, supaya tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Key informan

I1-2 juga menyebutkan bahwa pegawai-pegawai di BPMPTSP memiliki integritas

yang tinggi dan komit terhadap peraturan yang ada.

Namun, pada kenyataannya setelah peneliti melakukan observasi langsung

ke lapangan ternyata masih ditemukan perlakukan yang berbeda terhadap masing-

masing pemohon. Artinya, factor kedekatan antar pemohon dengan pegawai

sangat menentukan proses keluarnya izin. Bukan hanya itu saja, ada beberapa

pegawai yang masih menerima “suap” dalam pembuatan izin, padahal izin pada

bidang penanaman modal gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Hal ini

membuktikan bahwa sampai saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal belum konsisten dalam

penegakan hukum.

Page 146: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

128

Kemudian, merujuk pada pengakuan informan I1-1, untuk selalu menjaga

konsistensi dalam menegakan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku perlu

adanya sebuah pengawasan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat yaitu dengan melakukam pengawasan terhadap kinerja pegawai. Hal

tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan

terhadap kinerja masing masing pegawai di Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. I1-1 menjelaskan bahwa pengawasan merupakan

hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, sesuai dengan

pernyataannya sebagai berikut:

I1-1 : “pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, yang terpenting adalah pengawasan internal. Pengawasan atasan dengan bawahan, atasan langsung yang dapat menilai. Disamping internal, ada pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari luas baik itu inspektorat, BPK, ombudsman. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mengukur kinerja kita.”

(Wawancara dengan H. Aswani selaku Sekretaris BPMPTSP)

Serta, sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Penanaman Modal sebagai

berikut:

I1-2 : “saya melakukan pengawasan otomatis ya melalui jam kerja, apel setiap pagi, jam istirahat disiplin, kemudian laporan harian, itu adalah alat control kepada pelayanan. Yaitu waskat pengawasan melekat dari atasan ke bawahan.”

(Wawancara dengan Sasa Sukaman selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pilar pemerintah diatas

dapat peneliti analisis bahwa pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi hal

yang penting dalam sebuah pelayanan publik. Pengawasan tersebut dapat

Page 147: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

129

dilakukan oleh pihak internal eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan

yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sementara pengawasan eksternal

yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak independent khusus untuk

mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Pihak pihak tersebut

diantaranya yaitu Inspektorat, BPK, dan Ombudsman.

Kemudian menurut I1-1 menyebutkan bahwa didalam Undang Undang

Dasar 1945 tentang pelayanan publik terdapat sanksi tegas apabila pegawai

melanggar kebijakan yang ada atau dengan sengaja melakukann tindak KKN

dalam melayani masyarakat. I1-1 menyatakan bahwasejauh ini memang BPMPSTP

sudah bertindak apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan. Sanksi-sanksinya

pun sudah jelas apabila terjadi pelanggaran yaitu, ditegur secara lisan, tertulis,

sampai dengan pemberhentian kalau sudah melampaui batas sesuai dengan

ketentuan.

4.4 Pembahasan

Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis

data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing

dimensi good governance dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data hasil

penelitian, peneliti menggunakan teori dari Gisselquist yang mana terdiri dari

enam dimensi dalam governance, diantaranya yaitu Accountability(A),

Transparency(T), Efficiency and Effectiveness (EE), Responsiveness(R), Forward

Page 148: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

130

Vision (FV), Rule of law(RL). Berikut adalah pembahasan dari masing-masing

dimensi good governance dalam penelitian mengenai “Implementasi Prinsip-

Prinsip Good Governance di Badan Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang pada Bidang Penanaman Modal”.

1. Accountability

Akuntabilitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu melihat

sejauhmana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang menerapkan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan

wewenangnya, mengenai akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan

kepada sektor swasta dan masyarakat, mengenai pihak mana saja yang terlibat

dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut, serta mengenai keikutsertaan

masyarakat atau sektor swasta dalam menilai proses keseluruhan kegiatan yang

telah dilakukan oleh BPMPTSP dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah peneliti lakukan dapat kita ketahui

bahwa dalam melaksanakan mekanisme pertanggung jawaban Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dengan membuat

laporan tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai dalam bentuk

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dimana, sasarannya adalah yang pertama yaitu

orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen,

keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasama, yang keenam terkait

dengan kepemimpinan.

Page 149: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

131

Bentuk laporan pertanggung jawaban itu sendiri dibuat sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 tentang disiplin pegawai dan laporan

kinerja pegawai. Selain itu, bentuk pertanggung jawaban Bidang Penanaman

Modal dalam melakukan pelaporan kegiatan yaitu dengan membuat laporan

bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP

khususnya Penanaman Modal. Kemudian, merujuk pada hasil penelitian yang

telah peneliti lakukan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban

tersebut tidak ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan

laporan hasil kinerja pegawai.

Hal tersebut dikarenakan BPMPTSP belum memiliki kebijakan yang

melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk menilai kinerja pegawai dalam

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi salah

satu hal yang dikeluhkan masyarakat mengenai tidak adanya keterlibatan langsung

masyarakat atau sektor swasta dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh

BPMPTSP. Dimana keterlibatan mereka (sektor swasta dan masyarakat)

semestinya diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terpadu

satu pintu di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai ketepatan dan kelengkapan

informasi terkait prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat

izin yaitu menurut pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang bahwa dalam memberikan kelengkapan informasi izin

kepada masyarakart atau sektor swasta bahwa mereka sudah mensosialisasikannya

melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa.

Page 150: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

132

Ketepatan pelayanan juga tergantung kepada persyaratan yang pemohon ajukan

apakah sudah lengkap dan benar atau belum. Namun, ketika dikonfirmasi kepada

pemohon langsung yaitu beberapa informan yang telah diwawancarai mengenai

kelengkapan dan ketepatan infromasi mengenai persyaratan pembuatan izin yang

diberikan oleh BPMPTSP, ternyata peneliti menemukan adanya kesenjangan

antara harapan dan kenyataan.

Menurut pemohon izin bahwa proses penyampaian infromasi atau

sosialisasi dari pemerintah mengenai kelengkapan persyaratan izin belum sampai

dengan baik kepada masyarakat, walaupun pihak BPMPTSP sudah berupaya

untuk mensosialisasikan terkait persyaratan dan proses pembuatan izin melalui

website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Ternyata,

mekanisme penyampaian melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan

juga media massa tersebut belum optimal dan belum sampai dengan baik kepada

masyarakat. Hal ini dapat kita lihat masih adanya keluhan dari masyarakat yang

menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi langsung yang diberikan

pemerintah (BPMPTSP) kepada masyarakat mengenai izin khusunya izin di

bidang Penanaman Modal.

2. Transparency

Transparansi itu sendiri merupakan penyediaan informasi tentang

pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh

informasi yang akurat dan memadai. Transparansi tersebut dibangun atas dasar

Page 151: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

133

arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipahami.

Sesuai dengan hasil temuan lapangan, transparansi disini membahas terkait

kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam mengakses data mengenai

syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin, mengenai proses penyampaian

informasi atau kebijakan pelayanan dalam pembuatan izin, mengenai media yang

digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi

pelayanan izin, kemudian hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses

penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat serta mengenai ketepatan

pegawai mengenai waktu dan transparansi biaya yang dibutuhkan dalam proses

keluarnya izin.

Pertama, terkait kemudahan akses sektor swasta dan masyarakat dalam

mengakses data mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin pihak

BPMPTSP sudah memberikan kemudahan akses kepada sektor swasta dan

masyarakat dalam mengakses data mengenai syarat-syarat serta prosedur

pembuatan izin melalui website BPMPTSP Kota Tangerng secara online, melalui

brosur, reklame, billboard, dan juga media massa, atau informasi bisa didapat

dengan datang langsung ke counter perizinan. BPMPTSP sendiri khususnya

bidang Penanaman Modal juga telah memberikan informasi syarat-syarat serta

prosedur pembuatan izin melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung.

Hal Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.

Page 152: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

134

Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum disambut dan diterima baik

oleh masyarakat maupun sektor swasta selaku pemohon pembuatan izin. Hal

tersebut bisa kita lihat dari adanya pengaduan atau keluhan masyarakat mengenai

transparansi syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin.

Fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat dan sektor swasta

yang tidak mengetahui adanya sosialisasi langsung pemerintah mengenai

transparansi pelayanan pembuatan izin tersebut. Mereka menganggap sosialisasi

yang pemerintah lakukan melalui media massa, media elektronik, media cetak,

website, spanduk, billboard, dan melalui penyebaran booklet kurang efektif. Jadi,

mereka harus datang ke Kantor BPMPTSP langsung untuk mendapatkan

informasi pembuatan izin.

Berdasarkan dari hasil temuan dilapangan, peneliti melihat bahwa

BPMPTSP sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

melalui media online maupun secara langsung kepada masyarakat tetapi

masyarakat atau pihak pengusaha itu sendiri tidak mau mengikutinya. Disamping

itu, masyarkat terkadang tidak memahami betapa pentingnya perizinan, mereka

masih menganggap kalau mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu

waktunya lama, dan biayanya mahal. Bahkan tak sedikit dari mereka sektor

swasta maupun masyarakat menggunakan jasa calo untuk mengurus perizinan.

Disamping itu, yang menjadi penghambat tidak sampainya informasi

perizinan yaitu ketika BPMPTSP mengadakan kegiatan sosialisasi terkait

prosedur serta pelayanan pembuatan izin, terkadang para pengusaha yang telah

BPMPTSP undang untuk hadir pada kegiatan tersebut yang datang sedikit.

Page 153: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

135

BPMPTSP sendiri sudah berusaha mengundang para pengusaha maupun sektor

swasta untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut tetapi mereka

ternyata hanya mendatangkan perwakilannya, jadi mereka tidak mendapatkan

informasi secara penuh. Kemudian, mengenai ketepatan waktu dan transparansi

biaya pembuatan izin juga dinilai belum jelas. Proses dari awal sampai keluarnya

izin pun dinilai masih lamban dan belum sesuai dengan SOP dalam pelayanan

terpadu satu pintu. Hal tersebut sesuai fakta dilapangan yang masih ditemukan

keluhan dari masyarakat mengenai waktu dan biaya pembuatan izin.

Padahal terkait izin di bidang Penanaman Modal khusunya tidak dipungut

biaya atau gratis. Setelah peneliti konfirmasi ulang kepada pemohon pembuatan

izin di BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal ternyata ditemukan

pengakuan dari pemohon bahwa masih ada oknum pegawai BPMPTSP sendiri

yang mengenakan biaya untuk mengurus izin, bahkan secara langsung

menawakan diri agar pengurusan izin dapat lebih cepat selesai. Padahal sesuai

dengan SOP yang berlaku bahwa semua izin yang dikeluarkan dan oleh bidang

Penanaman Modal tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

Berdasarkan dari seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari pilar

pemerintah, pilar sektor swasta, dan pilar masyarakat madani yaitu bahwa

penerapan fungsi good governance pada indikator transparansi belum berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, karena pada pelaksanaannya masih ditemukan

banyak kesenjangan-kesenjangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai dan

pihak pengusaha itu sendiri.

Page 154: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

136

3. Efficiency And Efectiveness

Efektivitas dan efiseinsi yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung

jawab. Efektivitas dan efesiensi yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu

melihat bagaimana pencapaian hasil kerja serta pemanfaatan sumber-sumber daya

yang tersedia untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Merujuk pada hasil

temuan lapangan melalui wawancara dengan pilar sektor swasta, dapat dilihat

capaian hasil kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang.

Sesuai dengan hasil temuan yang telah peneliti lakukan bahwa pelayanan

yang diberikan oleh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang terkait capaian hasil kerja sudah lebih baik dibanding

dengan pelayanan terpadu satu pintu ditempat lain. Namun, pegawai masih kurang

tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pelayanan

sudah baik namun perlu terus ditingkatkan agar pencapaian hasil kinerja pegawai

lebih maksimal.

Kemudian dilihat dari segi pemanfaatan teknologi dan sarana serta

prasarana yang ada di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Tangerang dalam memenuhi standar pelayanan dapat kita lihat

dari hasil wawancara dengan informan dari sektor swasta yang menyatakan bahwa

sarana dan prasarana tergantung bagaimana Badan Penananman dan Pelayanan

Page 155: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

137

Terpadu Satu Pintu dalam pemanfaatannya. Namun, kendala utama pada

pelayanan perizinan di Kota Tangerang ini yaitu dalam rangka penyelenggaraan

perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang masih kurang

untuk fasilitas gedung serta ruangan untuk pelayanan itu sendiri. Artinya sarana

dan prasarana sudah cukup menunjang namun dari segi gedung atau ruangan

masih kurang memadai, karena dengan volume izin yang banyak dan pemohon

yang banyak setiap harinya dirasa ruangan yang ada tersebut masih terlalu kecil

untuk sekelas pelayanan perizinan di Kota Tangerang.

Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang selaku key informan I1-1 yang

mengatakan bahwa memang untuk sarana dan prasana dalam rangka menunjang

kinerja pegawai untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima

pelayanan sudah baik tetapi masih kurang memadai dari sisi gedung dimana

pelayanan terpadu satu pintu sudah seyogyanya memiliki gedung tersendiri untuk

melayani kebutuhan masyarkat dalam pembuatan izin. Tetapi, hal tersebut tidak

menjadi suatu alasan BPMPTSP untuk tidak melayani masyarakat dengan baik.

Pihak BPMPTSP selaku pelayan publik selalu berupaya memanfaatkan sarana

yang ada dan memaksimalkannya, artinya kekurangan sarana tidak dijadikan

suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik.

Kemudian, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas pegawai di Badan

Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ternyata

juga masih kurang memadai. Hal tersebut berdasarkan observasi langsung yang

telah peneliti lakukan disana pun ternyata masih kurang memadai untuk

Page 156: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

138

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kekurangan kuantitas

pegawai dapat mempengaruhi kualits pelayanan kepada masyarakat.

Merujuk dari hasil observasi lapangan yang telah peneliti lakukan, dengan

volume dari berbagai izin khususnya dibidang Penanaman Modal yang kurang

lebih terdapat 13 izin dengan 13 jumlah pegawai dimana idealnya berjumlah 20

orang pegawai tersebut memang dikatakan sangat kurang memadai. Pada akhirnya

berujung pada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai

setempat kepada masyarakat selaku pemohon izin. Ditambah dengan belum

berjalannya sistem online di Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu

Pintu Kota Tangerang tersebut.

Kemudian, dari hasil temuan lapangan tersebut ditemukan dampak karena

kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di Badan Penanaman Modal dan

Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang yaitu keterlambatan proses

keluarnya izin khususnya bidang Penanman Modal. Hal tersebut dapat kita lihat

dengan adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa proses

pembuatan izin Bidang Penanaman Modal sangat lambat, dimana semestinya

untuk pegurusan SIUP dan TDP contohnya, apabila kita merujuk pada Perda Kota

Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 3

ayat 2 dikatakan bahwa Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen

persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib

menerbitkan SIUP.

Page 157: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

139

Namun, setelah peneliti konfirmasi ulang kepada Pemohon izin ternyata

mereka mengeluhkan lambatnya proses pembuatan izin SIUP. Dimana,

semestinya sesuai dengan SOP yang berlaku bahwa dalam pengurusan izin di

Bidang Penanaman Modal yaitu tiga hari kerja selelah berkas lengkap dan benar.

Namun, realitanya keluarnya izin bisa sampai 14 hari kerja bahkan tidak jarang

melebihi dari 14 hari kerja. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat mengeluh

dan menjadi kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Badan

Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya

pada bidang Penanaman Modal.

4. Responsiveness

Reponsivitas yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah melihat

bagaimana tanggapan Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang secara cepat dan tepat dalam menangani keluhan, masukan atau

aspirasi dari sektor swasta dan masyarakat serta bagaimana tindak lanjut Badan

Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang terhadap

keluhan, masukan atau aspirasi tersebut.

Berdasarkan pada hasil temuan lapangan untuk mengatasi keluhan keluhan

atau aspirasi dari masyarakat atau sektor swasta, Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang membuka layanan pengaduan. Jadi

apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan,

masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan kemudian

Page 158: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

140

diselesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui website, datang langsung ke

kantor, melalui surat, ataupun dapat melalui sms (short message service).

Selain itu, untuk menangani keluhan masayarakat Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang menyediakan bidang

yang memang khusus menangani masalah atau pengaduaan ketidakpuasaan

masyarakat terhadap pelayanan yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi

artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat.

Berdasarkan dari data dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang sudah

berupaya menyediakan wadah khusus bagi masyarakat untuk menangani keluhan-

keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan.

BPMPSTP selalu berinovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat untuk meminimalisir keluhan masyarakat dan mencapai kepuasaan

pemohon terhadap pelayanan. Tetapi, pada kenyataannya hal tersebut belum

disambut baik oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang

selaku pilar pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta sebagai penanam

modal di Kota Tangerang.

Namun, pada implementasi dan pelaksanaanya belum sesuai dengan

harapan masyarakat. Dimana, masyarkat dan para penanam modal selaku sektor

swasta ingin pemerintah lebih peka dan responsive dalam menanggapi keluhan

Page 159: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

141

dari masyarakat dan apabila terdapat keluhan segera dicari solusi dan jalan

keluarnya supaya pelayanan terpadu satu pintu ini dapat memenuhi kepuasaan

masyarakat sebagai upaya menjalankan kepemerintahan yang baik atau sesuai

dengan prinsip prinsip good governance.

5. Forward Vision

Government is able to anticipate future problems and issues based on

current data and trends and develop policies that take into account future costs

and anticipated changes (e.g. demographic, economic, environmental, etc.). Para

pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan

pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan dirasakannya

kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Forward Vision disini melihat bagaimana Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang khususnya bidang Penanaman

Modal mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan

upaya-upaya yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan

pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta dan apa saja target yang ingin

BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa

yang akan datang.

Page 160: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

142

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pilar

pemerintah bahwa untuk mengantisipasi masalah yang akan datang yang harus

dilakukan yaitu:

a. Pertama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM),

b. kedua harus menggunakan IT, contohnya sistem pelayanan perizinan

secara online,

c. ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan dalam proses

keluarnya izin dari tahap awal berkas masuk sampai berkas selesai.

d. Koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, serta koordinasi

antar bidang apabila ada permasalahan supaya dapat dicari jalan keluar

dan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang,

keempat hal tersebut sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian, upaya

yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang khsusunya bidang Penanaman Modal untuk selalu meningkatkan

pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta yaitu sesuai yang

telah dikemukakan oleh key informan dari pilar pemerintah yaitu pertama setiap

tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan.

Kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan

Page 161: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

143

pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karena pelayanan itu berhadapan

langsung dengan manusia atau masyarakat, maka Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang harus meningkatkan kualitas

bagaimana caramelayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan

personal pada masyarakat.

Pelayanan memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan target

pencapainnya adalah kepuasan masyarakat. Dimana tujuannya yaitu untuk

menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan yang ada di Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “persyaratan lengkap

dan benar, pelayanan cepat.” Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau

sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang

diinginkan oleh pemerintah kaitannya dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menjadi tercapai.

Lalu, sebagai sebagai pelayan publik, target yang ingin Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dalam rangka

meningatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance yaitu menjadi front office pemerintah artinya suatu pemerintahan

dapat dilihat baik maupun buruknya berdasarkan pelayanan yang pemerintah

sendiri itu berikan kepada masyarakat. Karena apabila pelayanan publik suatu

pemerintahan sudah baik, maka masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan, dengan begitu Kota Tangerang dapat menarik investor dan mampu

membantu membuka lapangan kerja dan secara otomatis pendapatan daerah akan

Page 162: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

144

meningkat. Dimana tujuannya supaya perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini

semakin baik.

6. Rule of Law

Rule of Law menggambarkan bagaimana konsistensi penegakkan hukum

yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian sesuai aturan yang

berlaku sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada

masyarakat. Dimensi ini menjelaskan bagaimana konsistensi BPMPTSP

khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan

peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin, kemudian

bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam

proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta, dan mengetahui sanksi hukum

apayang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses

pembuatan izin.

Setelah melakukan wawancara dengan Sekretaris BPMPTSP dan Kepala

Bidang Penanaman Modal dari pilar pemerintah, bahwa sejauh ini Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang

Penanaman Modal cukup konsisten dalam menjalankan SOP yang ada dalam

rangka melayani masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat tidak ada perlakuan berbeda antar satu pemohon dengan pemohon

lainnya, supaya tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Page 163: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

145

Namun, faktanya setelah peneliti melakukan observasi langsung ke

lapangan ternyata masih ditemukan perlakukan yang berbeda terhadap masing-

masing pemohon. Artinya, factor kedekatan antar pemohon dengan pegawai

sangat menentukan proses keluarnya izin. Bukan hanya itu saja, ada beberapa

pegawai yang masih menerima “suap” dalam pembuatan izin, padahal izin pada

bidang penanaman modal gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Hal ini

membuktikan bahwa sampai saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Penanaman Modal belum konsisten dalam

penegakan hukum.

Kemudian, untuk selalu menjaga konsistensi dalam menegakan hukum

atau peraturan-peraturan yang berlaku perlu adanya sebuah pengawasan dalam

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan melakukam

pengawasan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut sebagai salah satu upaya

pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing

pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi hal yang penting dalam sebuah

pelayanan publik. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pihak internal

eksternal.

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada

bawahan, sementara pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

pihak independent khusus untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance.

Page 164: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

146

Berdasarkan hasil pembahasan dari masing-masing prinsip-prinsip good

governance menurut Gisselquist di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang belum konsisten dan belum

optimal pada pelaksanaanya. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good

governance di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Kota Tangerang tersebut dikarenakan dalam pelaksanaanya masih terdapat

keluhan-keluahan dari masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta syarat-

syarat pembuatan izin dan masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh

masing-masing pilar good governance untuk dapat berkontribusi pada

pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tersebut.

Penelitian terdahulu yang peneliti baca pertama berjudul “Pelaksanaan

Good Governance (Tata Pemerinatahan Yang Baik) Dalam Pelayanan

Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau” memiliki

permasalahan yang serupa yaitu berkaitan dengan akuntabilitas yang belum

berjalan dengan baik, di karena pemerintah Kecamatan tidak menyediakan kotak

pengaduan untuk masyarakat menyampaikan saran atau kritiknya. Dari segi

profesionalitas belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya para

pegawai dalam keadilan pelayanan masih bersifat diskriminatif. Dari segi efisiensi

dan efektifitas belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya kepastian

waktu dalam pelayanan.

Page 165: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

147

Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Pelakanaan

Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten

Banggai”, penelitian ini memiliki permasalahan yang serupa yaitu dalam

pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Bunta

Kabupaten banggai sudah diterapkan, namun belum dilaksanakan secara

maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari hubungan kerjasama

antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang belum berjalan dengan

baik. Segi Partisipasi, masyarakat maupun pihak swasta yang masih rendah karena

dorongan birokrasi untuk berpartisipasi masih kurang. Segi Transparansi, yang

mana keterbukaan informasi masih terbatas kepada publik. Sehingga tingkat

kepercayaan publik kepada pemerintah masih kurang. Segi Responsiveness, atau

daya tanggap pemerintah kecamatan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam

pelayanan. Segi Akuntabilitas, Pemerintah Kecamatan sudah dilaksanakan, namun

pertanggung jawaban kepada publik masih terbatas.

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian dari kedua penelitian terdahulu

dengan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan serupa yang

menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance di

instansi pemerintahan, seperti permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), sarana prasarana, sosialisasi, transparansi, serta koordinasi internal. Hal

ini seharusnya dapat lebih diperhatikan karena dengan adanya permasalahan yang

sama yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance yang belum optimal

karena terjadinya permasalahan yang serupa dilihat dari 3 penelitian ini.

Page 166: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

148

Peneliti dalam pembahasan ini juga ingin menyampaikan keterbatasan dalam

penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti yakni keterbatasan

data dan waktu penelitian dikarenakan data yang telah peneliti dokumentasikan

sebelumnyamelalui media elektronik berupa handphone tersebut hilang. Peneliti

berharap untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi untuk dapat

menyempurnakan penelitian yang dilakukan peneliti.

Page 167: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

149

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang” dianalisis

peneliti dengan menggunakan teori dari Gisselquist yang mana terdiri dari enam

indikator dalam governance, yaitu Accountability, Transparency, Efficiency and

Effectiveness, Responsiveness, Forward vision, Rule of law. Berdasarkan hasil

analisis data dan pembahasan penelitian serta dilengkapi dengan penjabaran dari

masing-masing indikator teori yang digunakan, peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang belum konsisten dan belum

optimal pada pelaksanaanya.

Penerapan prinsip-prinsip good governance di Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang tersebut belum optimal dikarenakan

dalam pelaksanaanya masih terdapat keluhan-keluahan dari masyarakat mengenai

mekanisme, prosedur, serta syarat-syarat pembuatan izin dan masih ditemukan

kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing pilar good governance dalam

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian

dari enam indikator yang ada, empat indikator diantaranya memiliki masalah paling

Page 168: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

150

kompleks diantaranya yaitu masalah Accountability , Transparency, Efficiency and

Effectiveness, Responsiveness.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dari segi Accountability yaitu BPMPTSP

belum memiliki kebijakan yang melibatkan masyarakat atau sektor swasta untuk

menilai kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Kedua, dari segi Transparency

yaitu mengenai ketepatan waktu dan transparansi biaya pembuatan izin yang dinilai

belum jelas. Ketiga, dari segi Efficiency and Effectiveness yaitu masih lemahnya

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta gedung atau ruangan yang masih

kurang memadai. Terakhir dari segi Responsiveness yaitu pemerintah (BPMPTSP)

masih belum peka dan responsive terhadap masyarakat khususnya dalam menanggapi

keluhan-keluhan masyarakat dalam proses pembuatan izin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, serta kesimpulan penelitian,

dapat diketahui bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip good governance di

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Tangerang belum

optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good

governance menurut Gisselquist. Oleh karena itu, maka peneliti memberikan saran

mengenai “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Tangerang”, sebagai berikut:

Page 169: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

151

1. Efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya dikelola dengan lebih baik.

Kekurangan sumber daya, baik tenaga, dana maupun sarana dan prasarana akan

menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia khsususnya yang ada di BPMPTSP Kota Tangerang.

Misalnya dengan mengadakan pegawai tambahan atau Tenaga Harian Lepas

(THL) dan peningkatan kualitas pegawai dengan mengadakan kegiatan

pelatihan atau bimbingan teknis kepada pegawai.

2. Fungsi pengawasan intern di sektor pelayanan perlu ditingkatkan dengan

melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya yang disokong pemerintah

seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan

Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Ombudsman, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dari

tindak-tindak kecurangan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pengawasan ini dilakukan agar tindakan-tindakan kecurangan dapat dicegah dan

diminimalisir, terutama dalam proses pembuatan izin sampai proses penyerahan

SK izin kepada pemohon. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat menekan

jumlah tindak-tindak kecurangan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

Page 170: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

152

3. Penggunaan IT dengan membuat sistem perizinan secara online. Hal tersebut

juga sebagai salah satu upaya dalam rangka mengurangi “kecurangan-

kecurangan” pegawai dalam pembuatan izin. Sistem online tersebut juga

sebagai suatu inovasi dalam pelayanan pembuatan izin dalam rangka percepatan

proses keluarnya izin.

4. Pencegahan KKN di sektor pelayanan publik khsusunya pelayanan perizinan

terpadu satu pintu dapat dilakukan dengan menciptakan pelayanan yang

berkualitas, yakni Pelayanan Prima. Pelayanan yang demikian itu tentunya

menjunjung transparansi dan akuntabilitas, standardisasi pelayanan, bersikap

akomodatif, ramah, senyum dan simpatik, mempunyai prosedur yang baku

namun praktis, konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan dan memiliki

kepastian di segi tarif biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaian, bebas

dari praktik pungutan liar, dan berorientasi kepada kepuasan pemohon.

5. Memberikan perhatian khusus kepada petugas yang bersentuhan langsung

dengan pemohon yakni petugas front liner, dengan memberikan pelatihan

tentang pelayanan prima, bagaimana seharusnya berkomunikasi, bersikap atau

berperilaku saat berhadapan dengan pemohon, bagaimana menyikapi

pengaduan atau komplain, bagaimana pula dengan service delivery.

6. Melaksanakan “strategi jemput bola” yakni penyampaian informasi pelayanan

secara proaktif kepada publik, seperti melalui media cetak (surat kabar,

majalah, booklet, leaflet, atau brosur), media elektronik (televisi, radio,

Page 171: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

153

internet), penyuluhan langsung ke masyarakat. Strategi itu selain akan

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat produk layanan,

syarat, prosedur, biaya dan waktu yang dibutuhkan di saat berurusan di unit

pelayanan, sekaligus dapat menjadi sarana penangkal terhadap informasi

keliru yang diterima publik.

7. Menciptakan transparansi syarat, prosedur, dan biaya serta kemudahan

memperoleh informasi pelayananan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, akan

sangat baik jika di ruang atau loket-loket pelayanan dipajang stiker atau papan

informasi tentang prosedur pelayanan dan persyaratannya, besarnya biaya

yang dikeluarkan dan waktu penyelesaiannya.

8. Adanya “kotak pengaduan” hal ini penting untuk menampung keluhan, akan

tetapi lebih penting lagi adalah adanya tindak lanjut sebagai jawaban

atas pengaduan yang masuk. Oleh karena itu perlu adanya komitmen

menjawab keluhan itu dengan memperbaiki kualitas pelayanan.

9. Untuk mencegah terulangnya kasus pungutan liar, maka secara insidental

pimpinan instansi perlu melakukan inspeksi mendadak ke unit-unit pelayanan,

mengamati proses pelayanan, dan menanyakan langsung kepada warga yang

sedang berurusan, misalnya apa keluhannya? Berapa biaya yang dikenakan

petugas? Berapa lama waktu penyelesaian? Jika ternyata biaya yang

dikenakan petugas melebihi ketentuan, maka pimpinan instansi langsung

Page 172: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

154

menegur petugas unit pelayanan untuk melayani sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, atau memberikan sanksi tegas jika kasus itu terulang lagi.

Page 173: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

155

DAFTAR PUSTAKA

Ismanto, Gandung (ed). 2005. Membangun Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Daerah, hlm. 3-6. Banten: Fakultas Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju

Dwiyanto, Agus (ed). 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service

Arifin, Sjamsul. Budiman, Aida S. Djaafara, Rizal A. 2008. Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Memperkuat Sinergi Asean Di Tengah Kompetisi Global. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya, hlm. 10-14. Yogyakarta: Gava Media

Link, Asia. Europeaid Co-Operation Office. 2010. Human Rights & Good Governance. AsiaLink Project On Education In Good Governance And Human Rights

Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta

Nugroho, Kandung Sapto. 2012. Good Governance Bidang Pendidikan Pengalaman di Provinsi Banten. Serang. Fisip Untirta Press

Fuad, Anis & Nugroho, Kandung Sapto. 2013. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang. Graha Ilmu

Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta

Page 174: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

156

Irawan, Prasetya. 2006. Materi pokok metodologi penelitian administrasi. Jakarta : Universitas terbuka

Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayu Media

Dwiyanto, Agus. 2008. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

(http://www.academia.edu/5449167/BAB_III_Metode_Penelitian) Diakses pada Jumat, 13 Maret 2015 Pukul 16.42 Wib

(Source: Saparniene, Valukonyte. 2012. Social Research. Siauliai University, Faculty of Social Sciences)

http://www.academia.edu/6759428/era_Masyarakat_Ekonomi_ASEAN_2015) Diakses Sabtu, 7 Maret 2015 pada pukul 16.06wib

www.tangerangkota.co.id

http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/15680-warga-keluhkan-praktik-percaloan-di-bppmpt-kota-tangerang.html (diakses pada tanggal rabu, 17 desember 2014 pukul 20:26)

http://bantenraya.com/metropolis/metro-tangerang/9782-bpm-ptsp-butuh-30-pelayan-perizinan) Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.45wib

http://hariantangerang.com/news/2014/03/pelayanan-bp2t-dikeluhkan-masyarakat) Diakses pada 7 maret 2015 pada pukul 14.03wib

http://hariantangerang.com/news/2014/03/oknum-bp2mpt-bantah-hambat-program-pemkot) Diakses, Minggu 7 Maret 2015 pukul 14.04 wib

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 06.58 wib)

http://www.academia.edu/4779435/KEPEMIMPINAN_PEMERINTAH_DAERAH_ILMU_PEMERINTAHAN (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.10 wib)

http://birokrasi.kompasiana.com/2013/09/08/teori-kepemimpinan-dan-relevansinya-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia-587938.html (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.18 wib)

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/ (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.27 wib)

http://www.academia.edu/6807356/Kepemimpinan (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.29 wib)

Page 175: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

157

http://devitadartias.blogspot.com/2010/11/media-massa.html (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.46 wib)

http://edukasi.kompasiana.com/2011/01/11/pengertian-media-massa-332266.html (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 07.59 wib)

http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/ (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 08.03 wib)

http://sumbawabaratnews.com/?p=8662 (Diakses, Kamis 9 April 2015 Pukul 08.13 wib)

http://ombudsman.go.id

Page 176: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN I

Page 177: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 178: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN II

Page 179: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 180: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 181: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN III

Page 182: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

PEDOMAN WAWANCARA

NO INDICATOR PERTANYAAN INFORMAN I1 I2 I3

1 Accountability

Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing?

Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut?

Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut?

Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai? Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM? Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

2 Transparency

Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang? Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta? Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat? Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin? Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?

Page 183: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

PEDOMAN WAWANCARA

3 Efficiency and Effectiveness

Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin? Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin? Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan? Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta? Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin? Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

4 Responsiveness

Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM? Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut? Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta? Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin? Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?

Page 184: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

PEDOMAN WAWANCARA

5 Forward Vision

Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?

Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?

6 Rule Of Law

Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin? Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta?

Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ? Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

Page 185: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN IV

Page 186: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 187: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 188: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 189: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 190: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 191: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 192: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 193: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 194: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 195: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 196: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 197: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 198: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN V

Page 199: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : H. Aswani, S.IP, M.Si

STATUS : Sekretaris BPMPTSP

IND ACCOUNTABILITY

Q1 Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing?

A1

terkait dengan penilaian kinerja memang ada beberapa penilaian. Pertama dari aspek sasaran kerja pegawai (SKP). Yang kedua terkait dengan perilaku kerja. Sasarannya adalah yang pertama yaitu orientasi pelayanan, kedua terkait integritas, ketiga terkait dengan komitmen, keempat terkait disiplin pegawai, kelima terkait kerjasam, yang keenam terkait dengan kepemimpinan. Ini dijumlahkan secara keseluruhan nilainya berapa, apakah baik, apakah kurang baik, atau sangat baik. Kemudian dinilai sesuai rata-rata penilaian. Penilaian itu memang menjadi keharusan pada setiap pegawai dengan membuat SKP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 kalau tidak salah tentang disiplin pegawai dan laporan kinerja pegawai. Ini semuanya harus baik.

Q2 Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut?

A2 bentuknya SKP dalam bentuk penilaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya.

Q3 Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut?

A3

dari unsur staf sampai dengan pimpinan. Jadi kalau staf itu yang menilai atasannya. Atasannya dinilai oleh atasannya lagi berdasarkan target kinerja. Jadi, ada kesepakatan antara bawahan dengan atasan yang wajib dikerjakan oleh bawahan.

Q4 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?

A4 kalau itu tidak ada keterkaitan dengan pihak swasta karna merupakan hak pegawai negeri untuk membuat laporan kerja. Jadi yang menilai itu bukan masyarakat tapi atasan langsung terhadap bawahan.

Page 200: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q5 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?

A5

kita sudah berusaha meningkatkan pelayanan dibidang informasi khususnya pelayanan penanaman modal melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.

IND TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A2

terkait dengan persyaratan, kita juga sudah menyiapkan brosur dan juga pemohon juga dapat langsung datang ke counter, kemudian dijelaskan permohonan yang hendak diajukan lalu diberi penjelasan oleh penjaga counter terkait persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, baik secara administrative maupun secara fisik. Pemohon harus datang melalui counter langsung tanpa melalui calo.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2

melalui website, melalui brosur, reklame, billboard, dan juga media massa. Kita selalu mensosialisasikan terkait dengan proses perizinan bidang penanaman modal.

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3

melalui website bpmptsp, melalui surat kabar, melalui media media lain yang ada. Begitu juga melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Ini dilaksanakan di 13 kecamatan, sudah dilakukan setiap tahun secara rutin.

Q4 Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?

A4

hambatannya karna memang masyarakat tidak memahami betapa pentingnya perizinan. Masyarakat terkadang juga merasa mengurus perizinan itu sulit, mengurus perizinan itu waktunya lama, dan biayanya mahal. Padahal kalau mereka tau bahwa mengurus perizinan tidak seperti yang mereka bayangkan oleh masyarakat. Setelah mereka tau, mereka baru sadar ternyata mengurus perizinan itu mudah, tidak mahal, dan tidak berbelit-belit.

Page 201: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?

A5

kalau untuk izin di penanaman modal semuanya gratis tidak ada biaya. Dan hal tersebut juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak tau terhadap pembiayaan dalam pengurusan perizinan. Dan hal tersebut sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yaitu UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kecuali perizinan tertentu seperti izin IMB, HO, IMTA.

IND EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1

dikaitkan dengan kinerja untuk penanaman modal ini sudah cukup bagus, memang sesuai dengan ketentuan pengurusan SIUP dan TDP itu maksimal satu minggu ini sudah dapat dicapai dengan waktu tiga hari kerja. Dan juga pelayanan SIUP dan TDP dapat dilakukan secara online, jadi masyarakat sudah tidak usah susah lagi untuk datang ke kantor peizinan. Untuk sementara hanya SIUP dan TDP yang dapat dilakukan secara online.

Q2 Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin?

A2

pelayanan secara online, kita juga sistem dalam rangka pendaftaran sampai dengan proses selesai sudah ada sistem pelayanan informasi perizinan. Online baru ada tahun 2015 tapi kalau sistem sudah kita bangun sejak tahun 2013 yaitu sistem informasi pelayanan publik mengenai izin.

Q3 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A3

kalau sarana dan prasarana sudah memadai, mungkin dari sisi sarana gedung mungkin ya yang kurang memadai. Karna mungkin masyarakat masih dilayani ditempat yang kurang leluasa karna masih satu gedung dengan SKPD lain. Semestinya pelayanan perizinan itu harus berdiri sendiri disatu tempat dan punya akses langsung ke masyarakat. Agar pemohon menjadi nyaman.

Q4 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A4

tentunya dari segi kuantitas dapat mempengaruhi kualitas karna kurangnya pegawai maka membuat pelayanan menjadi terhambat. Kita sampai saat ini dari sisi kuantitasnya belum memadai. Begitu juga dari segi kualitas, sudah baik namun belum maksimal. Kurang lebih disini tersedia 60 pegawai dengan 45 jenis izin. Idelanya berdasarkan analisis itu sekitar 93 pegawai untuk satu badan, khusus untuk penanaman modal kurang lebih 20 orang idealnya sementara kenyataannya hanya 13 pegawai.

Page 202: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q5 Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A5

efisiennya, masyarakat dapat langsung mendaftarkan permohonan perizinan kesatu tempat. Karena selama ini masyarakat mengurus izin harus datang ke beberapa SKPD. Kalau di Kota Tangerang, hanya datang kesatu tempat semua izin sudah dapat diterbitkan. Hal tersebut merupakan salah satu cara kita untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu juga penggunaan teknologi yang membuat pelayanan menjadi lebih cepat.

Q6 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A6 sudah ada sistem yang memudahkan masyarakat dalam membuat izin seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya

Q7 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A7

ada beberapa izin yang sudah memenuhi SOP. Terkait penanaman modal memang sudah sesuai dengan SOP. Sebenarnya di SOP memang ada yang 3 hari kerja, ada yang 7 hari kerja, dan aja yang satu hari kerja, jadi kita rata-ratakan. Terkadang yang menjadi kendala adalah persyaratan yang tidak lengkap.

IND RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1

untuk mengatasi keluhan keluhan, kita sudah membuka layanan pengaduan yang intensif kita lakukan. Jadi apabila masyarakat tidak puas, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan nanti kita selesaikan masalah-masalah yang ada melalui koordinasi dengan bidang. Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa.

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2

tindak lanjutnya yaitu penyelesaian. Apabila pengaduan tersebut dikarenakan prosesnya yang lama, nah dimana terhambatnya nanti kita pecahkan disana. Apabila mengenai persyaratan yang tidak lengkap nanti kita juga akan sampaikan. Mungkin juga terkait persoalan-persoalan yang ada dilapangan karena terkadang terdapat perbedaan antara administrasi dengan dilapangan.

Page 203: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 Pengaduan tersebut dapat melalui website, datang langsung bisa, melalui surat bisa, sms bisa.

Q4 Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?

A4

karena sebagian besar dilakukan oleh pemohon sendiri. Diantaranya yaitu melalui calo. Kenapa izin tersebut lama karena untuk komunikasi dengan pemohon itu sulit. Kedua terkait biaya, namanya calo otomatis mereka akan lebih besar biayanya daripada retribusi yang harus dibayarkan. Banyak factor sebenernya.

IND FORWARD VISION

Q1 Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?

A1

pertama harus meningkatkan kualitas SDM, kedua harus menggunakan IT, ketiga harus membuat inovasi dalam rangka percepatan, dalam rangka mengantisipasi yang timbul dimasa yang akan datang, ya memang harus dipersiapkan dari sekarang.

Q2 Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A2

pertama kita setiap tahun mengadakan pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) terkait pelayanan, kedua, dengan mengirim pegawai pegawai ketempat yang mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Disamping itu, karna pelayanan itu berhadapan langsung dengan manusia, kita harus meningkatkan kualitas bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik atau lebih ke pendekatan personal pada masyarakat. Seperti dalam menghadapi pemohon itu harus senyum, tidak boleh cemberut, harus ramah dan bisa berkomunikasi, harus supel dan responsive, dan dapat membantu masyarakat.

Q3 Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?

A3

BPMPTSP menjadi front office pemerintah. Jadi, pemerintah dapat dilihat baik buruknya dari pelayanan. Apabila pelayanan itu baik berarti pemerintah itu baik. Pelayanan publik itu harus diutamakan. Gambaran pemerintahan itu ada di BPMPTSP dalam rangka pelayanan publik. Karena apabila pelayanan publiknya bagus, masyarakat bisa puas, lalu dapat menarik investor dan mampu membantu membuka lapangan kerja, secara otomatis pendapatan akan meningkat agar perputaran ekonomi di Kota Tangerang ini semakin baik.

Page 204: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IND RULE OF LAW

Q1 Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin?

A1

kita harus memiliki prosedur dalam rangka pembuatan izin jadi, tidak boleh pelayanan itu terdapat perlakukan yang tidak sama atau tidak membeda-bedakan antara pemohon. Semua perlakuan sama terhadap masyarakat dan tidak ada KKN.

Q2 Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta?

A2

pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menunjang kinerja, yang terpenting adalah pengawasan internal. Pengawasan atasan dengan bawahan, atasan langsung yang dapat menilai. Disamping internal, ada pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari luas baik itu inspektorat, BPK, ombudsman. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka mengukur kinerja kita.

Q3 Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A3

ada UUD 25 tentang pelayanan publik, tentunya disana ada sanksinya dalam pelayanan publik. Sejauh ini memang sudah ada yang kita tindak apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan. Memang kita disini sesuai PP 54 tentang disiplin pegawai ini kita juga sudah mulai. Misalnya datang terlambat kita sudah potong gaji sebesar 3%, apalagi kalau tidak masuk. Sanksi-sanksinya pun sudah jelas, ditegur secara lisan, tertulis, sampai dengan pemberhentian kalau sudah melampaui batas sesuai dengan ketentuan.

Q4 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A4 tidak ada diskriminasi pelayanan. Jadi semua pemohon diperlakukan secara sama, karena memang prosedurnya sudah jelas.

Page 205: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Drs. Sasa Sukmana, MM

STATUS : Kepala Bidang Penanaman Modal BPMPTSP

IND ACCOUNTABILITY

Q1 Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing?

A1

pelaporan kinerja ya, setiap pegawai mempunyai tugas atau tupoksinya masing-masing. Memang masing masing sudah memiliki job description nya berdasarkan job description itu maka tiap bulan mereka membuat suatu laporan pekerjaan masing-masing yang diketahui oleh kepala bidang dan kepala badan.

Q2 Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut?

A2 ada laporan bulanan ada laporan tahunan dari semua izin-izin yang diberikan BPMPTSP khususnya Penanaman Modal. Misalnya SIUP, TDP

Q3 Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinera pegawai tersebut?

A3

bukan pihak mana saja tapi mungkin pihak yang berkepentingan contohnya gini, kalau untuk SIUP TDP kita koordinasikan, kita sampaikan laporan ke Disperindag atau dinas-dinas teknis mendapatkan laporan tersebut. misalkan TDUP ke dinas Pariwisata. IUJK ke Dinas bangunan. Itu kita koordinasi setiap bulan, termasuk ke Walikota dan inspektorat.

Q4 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?

A4 tidak ada hanya khusus internal saja

Q5 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?

A5

ketepatan pelayanan tergantung kepada persyaratan itu lengkap dan benar atau tidak, tergantung pemohon menyampaikan persyaratan dengan lengkap dan benar atau tidak sesuai dengan Penpres 97 tahun 2014 tentang PTSP. Jadi tidak ada BPMPTSP mempersulit ketika persyaratan yang disampaikan lengkap dan benar. Jadi sesuai dengan SOP contoh SIUP dan TDP maksimal 3 hari sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2010.

Page 206: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IND TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A2

kita sebenarnya sudah membuka informasi kepada masyarakat secara online. Jadi masyarakat bisa membuka website pelayanan perizinan dimana disitu akan mendapatkan informasi-informasi serta formulir permohonan izin.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2

kita mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, baru kemarin sosialisasi dari 13 kecamatan selesai. Jadi melalu proses sosialisasi melalui adventarial merupakan informasi kepada masyarakat. Kemudian melalui penyebaran booklet, kemudian ada juga yang berbentuk billboard. Jadi itu bentuk informasi yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat dan sektor swasta mengenai izin-izin yang dilayani.

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3 media yang digunakan sudah saya jelaskan sebelumnya tadi yaitu melalui media Koran, billboard, interview langsung melalui sosialisasi, melalui booklet-booklet di kecamatan.

Q4 Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?

A4

hambatan-hambatannya sebenarnya tergantung pada pemahaman masyarakat ya, kadang kadang karna ketidaklengkapan persyaratan mereka enggan mengurus sendiri, bahkan mereka menggunakan calo. Padahal kalau informasi didapatkan langsung kepada kita, biaya pengurusan untuk bidang Penanaman Modal kan gratis, tapi kalau melalui calo kan ya ada biaya biaya lagi. Inilah yang menjadi hambatan.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?

A5

jelas didalam Perda No. 3 tahun 2009 tentang SIUP TDP itu benar benar dikatakan biayanya gratis. Jelas disitu, Cuma kan kadang-kadang masyarakat tidak membaca peraturan itu. Di booklet juga dinyatakan tidak dipungut biaya. Bahkan namanya perda kan sudah diumumkan di lembaran daerah berarti kan sudah tersosialisasikan sebenarnya apabila masyarakar rajin mencari tau supaya tidak dibohongi.

Page 207: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IND EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 baiklah, karena selama ini kecepatan khususnya untuk Penanaman Modal waktunya sudah ada di SOP , kita punya SOP, tentu SOP itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan prosesnya.

Q2 Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin?

A2

kita justru kebijakan Pak Wali disebut E-City ya artinya kita mengarah kepada teknologi, otomatis BPMPTSP mau tidak mau harus menggunakan teknologi yang berkembang saat ini dengan internet. Contohnya sistem yang sudah dibangun secara online khususnya SIUP dan TDP. Kemudian dalam penanaman Modal sistem pelayanan informasi melalui elektronik itu online langsung ke BKPM Pusat.

Q3 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A3

ya, saat ini kita memanfaatkan sarana yang ada dimaksimalkan, artinya kekurangan sarana tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak melayani pemohon dengan baik. Tapi alahamdulillah dalam kesempatan kali ini kita mendapat bantuan BKPM Pusat mendapat computer untuk menunjang kelancarana pelayanan khususnya di bidang Penanaman Modal

Q4 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A4 dari analisa Menpan sudah memadai, tinggal peningkatan kualitasnya melalui pendidikan misalnya pelatihan-pelatihan teknis. Dengan jumalah yang 60 ini sudah cukup tetapi masih dirasakan kurang.

Q5 Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A5

kita ada inovasi inovasi yang merupakan kebijakan pimpinan. Pertama untuk meningkatan pelayanan yaitu adanya pendelegasian mandat dari Kepala Badan kepada Kabid-Kabid untuk menangani izin-izin yang kecil. Contohnya saya bidang Penanaman Modal, untuk SIUP dan TDP bermodal kecil antara 50-500 juta bisa ditandatangani oleh Kabid, kemudain 500 juta sampai 10 Milyar bisa ditandatangani oleh Sekban. Sementara Kaban hanya menandatangani yang modal besar. Hal ini dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dengan menyediakan mobil keliling memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mobil keliling tersebut bisa dibagi kepada 3 wilayah, wilayah barat, tengah, dan timur jadi masyarakat bisa dilayani di mall, di kecamatan.

Page 208: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q6 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A6 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah terdapat sistem untuk membudahkan masyarakar dalam membuat izin bahkan sekarang sedang dibangun sistem perhitungan IMB.

Q7 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A7 In Syaa Allah sudah

IND RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 untuk keluhan keluhan ada bidang khusus yang menangani yaitu bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi artinya ada sarana khsusus yang menangani keluhan keluhan masyarakat.

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2

Kita pertama mengecek data kebenaran dari izin yang bersangkutan, kemudian kita koordinasikan dengan bidang data dan yang memberikan jawaban untuk bidang advokasi ini adalah bidang pengolaha data dan advokasi.

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 media itu sudah dibangun, tadinya kan tidak ada yang menangani khusus nah sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu bidang pengolahan data dan advokasi tersebut. itu salah satunya.

Q4 Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?

A4

kita membangun regulasi artinya peraturan peraturan untuk mengantisipasi ini semuanya kita harus berjalan dengan aturan aturan itu. Jadi sejauh dengan aturan mudah mudahan tidak ada masalah tapi kita harus disiplin didalam memberikan pelayanan bahwan pelayanan itu harus dengan SOP dan aturan. Kita membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi pelayanan. Sejauh kita mengacu kepada itu amanlah.

Page 209: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IND FORWARD VISION

Q1 Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?

A1 menjaga kekompakan antara staff dan pimpinan. Jangan sampai ada rasa malas sehingga pemohon tidak terabaikan. Kemudian koordinasi dengan baik apabila ada permasalahan.

Q2 Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A2

targetnya adalah kita tujuannya kan melayani masyarakat dan kepuasan masyarakat. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan motto perizinan disini yaitu persyaratan lengkap dan benar, pelayanan cepat. Sehingga dengan demikian usaha masyarakat atau sektor swasta tidak terhambat dengan perizinan sehingga pertumbuhan yang diinginkan oleh pemerintah kaitan dengan UU No. 23 tahun 2014 kaitan dengan pemerintah daerah dimana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Q3 Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?

A3

konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen.

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin?

A1

konsistenlah kita, karena kalau tidak konsisten dalam aturan atau menyalahi aturan tentu nanti akan berurusan dengan hukum. Makanya pegawai-pegawai BPMPTSP adalah pegawai-pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi pada komitmen.

Q2 Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta?

A2

saya melakukan otomatis ya melalui jam kerja, apel setiap pagi, jam istirahat disiplin, kemudian laporan harian, itu adalah alat control kepada pelayanan. Yaitu waskat pengawasan melekat dari atasan ke bawahan.

Page 210: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A3

sampai saat ini kita istilahnya memberikan pelayanan itu prinsipnya sama yaitu kepada siapapun kan sudah ada SOP. Selama ini belum terjadilah sanksi hukum karena pelanggaran, selama ini Alhamdulillah kita konsisten terhadap komitmen yang dibuat oleh SOP. Selama ini tidak ada temuan.karena semua sudah memiliki integritas yang tinggi. kalau tidak ya keluar dari sini.

Q4 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A4 dengan meningkatkan pengawasan

Page 211: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Purwanto Heru M, S.Kom, M.Si

STATUS : Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BPMPTSP

IND ACCOUNTABILITY

Q1 Bagaimana BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal mempertanggung jawabkan pelaporan kinerja pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing?

A1

khusus bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan Perwal Nomor. 83 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi tata kerja BPMPTSP

Q2 Apa bentuk dari hasil pelaporan pertanggung jawaban tersebut?

A2 pelaporan tentang administrasi akta perjanjian dan pendokumentasian arsip akta perizinan. Pelaporan tentang penerbitan dan distribusi akta perizinan ke SKPD terkait.

Q3 Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan laporan kinerja pegawai tersebut?

A3 hanya pegawai di BPMPTSP

Q4 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?

A4 tidak ada keikutsertaan masyarakat maupun sektor swasta

Q5 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?

A5 sejauh ini sudah baik dan jelas

IND TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A2 menurut saya sangat mudah, karena sudah bisa diakses lewat internet atau datang langsung ke lokat pelayanan BPMPTSP.

Page 212: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2 mudah dimengerti dan sudah transparan

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3 informasi dapat diakses melalui media cetak maupun media elektronik, dan media lainnya.

Q4 Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?

A4 relatif tidak ada sih sejauh ini

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?

A5 menurut saya sudah transparan karena langsung diinformasikan kepada pemohon

IND EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 sejauh ini sudah lumayan baik

Q2 Bagaimana pemanfaatan teknologi di BPMPTSP dalam menunjang proses pelayanan pembuatan izin?

A2 semua teknologi yang ada digunakan untuk mempermudah pelayana perizinan

Q3 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A3 sarana dan prasarana dirasa sudah dapat menunjang kinerja pegawai dalam melakukan proses pembuatan izin.

Q4 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A4 menurut saya yang ada sekarang sudah memenuhi kebutuhan namun perlu ditingkatkan lagi.

Q5 Apa upaya yang dilakukan BPMPTSP dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A5 memberikan pelayanan yang cepat dan transparan

Q6 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

Page 213: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

A6 sudah ada namun perlu ditingkatkan lagi

Q7 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A7 sudah tapi perlu perbaikan

IND RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 kami tanggapi sebagai bahan perbaikan

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2 melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 ada, sepert kotak pengaduan misalnya.

Q4 Apa saja yang menjadi penghambat adanya keterlambatan proses keluarnya izin?

A4 Persyaratan izin dari pemohon kurang lengkap sehingga membuat proses keluarnya izin menjadi terhambat, karena pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang sudah disyaratkan terlebih dahulu

IND FORWARD VISION

Q1 Bagaiamana BPMPTSP mengntisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?

A1 memperbaiki sistem dan SDM yang ada

Q2 Upaya apa saja yang dilakukan BPMPTSP untuk selalu meningkatkan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A2 memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dengan salah satunya memberikan pelayana perizinan secara online

Q3 Apa saja target yang ingin BPMPTSP realisaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang?

A3 memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat

Page 214: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

IND RULE OF LAW

Q1 Bagaimana konsistensi BPMPTSP khususnya bidang Penanaman Modal dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan-peraturan terkait proses serta prosedur pembuatan izin?

A1 selama ini pelayanan dan kerja di BPMPSTP selalu berdasarkan SOP dan peraturan yang ada

Q2 Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPMPTSP terhadap kinerja pegawai dalam proses pelayanan kepada masyarakat/sektor swasta?

A2 dengan memonitor tingkat kehadiran dan kinerja pegawai

Q3 Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A3 hal tersebut disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ada

Q4 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A4 harus transparan dalam memperikan pelayanan perizinan kepada masyarakat

Page 215: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Drs. Julias, MM

STATUS : Kepala Bidang Data dan Advokasi BPMPTSP

IND TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau infromasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1

Jadi untuk memperoleh data, tinggal masyarakat ingin data apa bentuknya nanti kita berikan dari bidang data dan advokasi ini atau datang langsung kesini minimal kita berikan rencana pembangunan kota Tangerang 5 tahun ke depan bahwa disini ada akses stabilitas. Kan pengusaha itu harus ada akses yang mendukung dan akses ini berupa infrastruktur ini dibangun oleh pemerintah dalam bentuk pembuatan jalan baik itu jalan sekunder baik itu jalan arteri, jalan utama, jalan-jalan yang kecil itu harus dibuat oleh pemerintah sehingga untuk mendistribusikan mengantarkan produk dari produsen ke konsumen itu mudah tidak mengalami suatu kendala, misalnya katakanlah di Bayur sana misalnya tidak ada akses menuju jalan utama ke provinsi atau jalan nasional, nah jadi orang tidak mau buat pabrik disitu karena tidak ada aksesnya. Ini berupa insfrastruktur atau jalan ini dibuat oleh pemerintah. Kemudian pengadaan listriknya, sarana airnya akhirnya kan kita mendistribusikan dalam bentuk penyaluran air yang di kelola oleh pihak PDAM. Jadi pabrik mau karena airnya lancer karena pabrik itu pakai listrik kemudian infrastruktur harus tersedia jalan yang menuju kesana. Jika tidak ada jalan tidak mungkin. Inilah yang harus di siapkan oleh pemerintah sehingga harus ada kerjasama antara pemerintah dengan si pengusaha dan harus bertemu apabila si pengusaha tidak bertemu pemerintah maka tidak akan bisa. Karena pemerintah juga butuh si pengusaha ini supaya kota Tangerang ini bisa terbangun oleh pihak swasta, menyerap tenaga kerja, bisa bayar pajak ke kita, bisa membangun kota ini dengan pajak-pajak tersebut, dengan retribusi pajak tersebut kita dapat membangun jalan, sekolah, membangun puskesmas. Itulah fungsi pajak dan retribusi tersebut yang saling berkaitan. Kota Tangerang ini dekat dengan Tanjung Priuk untuk petikemas, dekat dengan Bandara Soekarno Hatta sebagai pintunya Indonesia. Jadi kita punya potensi. Potensinya adalah kita punya jalan tol ke Bandara Soekarno Hatta, bandara internasional ini sangat di butuhkan untuk pengiriman barang dan sebagainya. Ada juga yang melalui laut.

Page 216: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Media apa saja yang digunakan BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian pelayanan perizinan kepada masyarakat atau sektor swasta?

A3 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu bisa didapat melalui sosialisasi, media cetak, website, dan atau datang langsung ke kantor perizinan ini.

Q4 Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat?

A4

Hambatan di antaranya untuk pengumpulan para pengusaha, kadang-kadang kita undang yang datang sedikit. Kita sudah undang ternyata yang datang perwakilannya, jadi tidak bisa mendapat informasi yang penuh. Katakanlah kalau yang diwakilkan itu staff nya, kemudian di laporkan oleh staff nya lalu tidak penuh lagi penyampaiannya. Jadi harusnya pengusaha datang langsung untuk mendapatkan informasi dengan tatap muka. Contohnya LKPM kemarin yang telah kita undang banyak yang datang tidak banyak. Kadang-kadang dari pelaku usaha tidak datang hanya RT dan RW padahal utama nya itu pelaku usaha tapi yang datang RT atau RW. Hambatan lainnya adalah data yang kita punya juga belum lengkap sehingga kita juga belum dapat memberikan sepenuhnya pada masyarakat. Banyak kendala yang kita hadapi termasuk anggaran juga kalau gak ada anggarannya bagaimana kita mau melakukan sosialisasi.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pembuatan izin?

A5 Kami sosialisasikan bahwa semua izin di penanaman modal tidak bayar, kecuali IMTA dan Pajak Reklame.

IND RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

Page 217: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

A1

Kita kan sekarang sudah berbasis online untuk SIUP dan TDP ini sudah dapat di akses dari depan ke belakang, artinya pendaftaran sudah melalui online. Harapan kita adalah mampu memberikan pelayanan yang cepat apa yang di inginkan masyarakat bisa di lakukan dengan segera secepatnya namun persoalannya adalah ruangnya sempit, tenaga kerjanya masih terbatas. Jika tidak terbatas dengan jumlah izin yang kita tangani sebanyak 45 jenis izin sedangkan kita hanya memiliki 60 orang pegawai, sangat kurang karyawannya. Sehinga itu menjadi kendala. Ruangan yang sempit serta susah di akses oleh masyarakat dari depan ke belakang terlalu jauh jadi letak gedungnya harus strategis di depan. Keluhan dapat di sampaikan melalui website bpmptspkotatangerang.go.id bisa juga menyampaikan melalui kotak saran di depan, media cetak, media elektrik sekarang juga banyak. Kedepannya kita ingin supaya setiap izin yang sudah selesai itu melalui sms gateway, hal tersebut untuk lebih memberikan kepuasan masyarakat (konsumen) di masa yang akan datang. Sistem online yang akan di garap serta dengan adanya nomor antrian.

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2

Memperbaiki sistem, kemudian kita inovasi nya dengan mobil keliling yang akan di operasikan mulai Januari 2016, untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 Ada, lewat surat, website, Koran dan nanti kita tanggapi keluhan-keluhannya kita coba atasi.

INDIKATOR FORWAD VISION

Q1 Bagaimana BPMPSTP mengantisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang?

A1

Melalui internet, dengan sistem pendaftaran secara online pakai tracking jadi masyarakat dapat mengetahui berkas pemohon sudah sampai disana. Mungkin 2 sampai 3 hari selesai. Jadi pendaftarannya sudah melalui internet. Semua sudah memakai teknologi informasi (IT) di masa yang akan datang. Jadi masyarakat dapat mengakses berkasnya ada dimana begitu.

Page 218: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Junaidi, SH

STATUS : Pemohon Izin ( PT. Multisari Langgeng Jaya)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1

Kalo untuk informasi mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat, kalau seperti saya kan sifatnya berbadan hukum kalau perusahaan sudah ada informasi secara langsung mungkin ada yang cari tahu sendiri tapi ketika melakukan pengurusan mungkin sudah mulai membaik jadi sudah mulai bagus berbeda dengan yang lain. Karna saya beberapa kali mengurus di DKI dan di Provinsi Banten. Disini bisa dikatakan lebih baiklah. Tapi masalah sosialisasi masih kurang.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2

mungkin mengulang pernyatan saya tadi untuk segi penyampaian informasi masih kurang artinya boleh dikatakan saya selama mengurus izin disini belum ada sosialisasi secara langsung terutama ke perusahaan-perusahaan atau pemohon artinya masyarakat datang kesini langsung untuk mencari tahu tapi ketika sudah diketahui dan dilengkapi memang prosesnya berjalan baik sih, tidak ada kendala.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 kalau sejauh ini tidak ada.

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1

untuk saat ini sudah cukup bagus, kita bisa lihat di website langsung, khususnya untuk kita ada diberi kemudahan untuk data data kelengkapan dalam pengurusan perizinan di Tangerang Ini cukup bagus.

Page 219: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2 mungkin gini ya, mungkin untuk pengumuman satu per satu itu kurang efektif tapi paling tidak secara kolektif itu memang perlu. Tapi sejauh ini belum pernah secara kolektif pun.

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A4 saya ketahui saat ini ya hanya sebatas itu saja, ya website saja yang saya tau.

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4 ya memang agak lambat, saya juga kurang tau kendalanya dimana itu saya belum tau. Saya pernah membuat izin sampai satu bulan baru jadi.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5

sejauh ini saya langsung bayar ke DPKD ya untuk izin reklame. Kalau dari pengurusan izinnya sendiri sih ya jujur ada beberapa pegawai yang meminta biaya untuk keluarnya izin. Ya mau gak mau saya harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 sudah efisien cukup bagus kalau kita bandingkan denga yang lain.

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2

kalau sarana dan prasarana menurut saya sih harus ditambahkan ya. Mungkin kita sebagai masyarakat atau pemohon lebih efektif apabila melakukan pengurusan secara online. Karna itu akan sangat memudahkan kita khususnya reklame.

Q3 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A3 kalau kualitas secara pribadi mungkin masih butuh perbaikan. Kalau kuantitas mungkin pihak sini yang lebih tau.

Page 220: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q4 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A4 saya tidak tau SOP nya seperti apa

Q5 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A5 sejauh ini sistem yang ada ya masih manual, itu yang kadang kita keluhkan terkadang waktu kita tidak efektif

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 yang ingin saya sampaikan, mungkin masalah waktu keluarnya izin lebih dipercepat lagi, kemudian masalah sosialisasi lebih bisa secara langsung mengena kepada masyarakat.

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2 sejauh ini sih belum ditanggai dan belum ada tindak lanjut

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 untuk saat ini belum

Q4 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A4 ya kalau kita mengikuti sesuai SOP yang dikatakan tadi 2 sampai 3 hari kerja ya lebih baik tapi fakta dilapangan kan bisa lebih.

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1

yang pertama adalah ketika kita ingin membuat sebuah perubahan yaitu sarana prasarana yang harus diperbaiki, kedua adalah masalah sdm , ketika sarana dan prasarana sudah terpenuhi, tetapi sdm belum ya sistem tidak ada berjalan. Hal itu agar terciptanya sebuah transparansi dalam pengurusan perizinan yang dilakukan pemohon kepada pemerintah.

Page 221: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 seharusnya ada untuk memberikan efek jera atau alih fungsi tapi kan itu tergantung kebijakan masing masing

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2 transparansi mengenai data dan persyaratan persyaratan izin serta biaya dalam pembuatan izin

Page 222: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Muhammad

STATUS : Pemohon Izin ( PT. Alma Waliarta Pratama)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1

Jadikan begini, sosialisasinya itu ya, sosialisasinya itu kan pertama tidak ada. Katakanlah lewat pamflet, lewat spanduk, atau lewat brosur. Nah itu yang pertama itu kan tidak ada. Artinya supaya mudah itu ya harus menghubungi ke induk-induk organisasi perusahaan. Misalnya bagaimana penanaman modal di kota Tangerang ini di perizinan. Katakanlah ada kadin sebagai induk organisasi perusahaan Apindo, ada gapensi, jadi orang kesini sudah tahu mekanismenya gitu loh. Jangan kesini baru tau. Semestinya kan tahu dulu baru kesini. Nah ini yang kedua, berapa sih sebenarnya time nya itu, jadi harus ada kepastian waktu penyelesaian semua perizinan yang ditangani oleh bidang penanaman modal. Kalau misalnya good governance itu ya seperti itu dan biayanya misalnya ada ya harus jelas, kalau misalnya gratis ya gratis. Masalahnya, kita tidak tahu persis. Jadi masalah good governance nya belum maksimal.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2

Kalau kelengkapan ini istilahnya kita kesini kan misalnya jam 1 pas masuknya tuh ya jam 1 kok gak ada orang. Ya kan terus sudah ada itu persyaratan-persyaratannya untuk melakukan pengajuan. Itu kan belum lengkap disini belum ada. Hanya dikasih formulir-formulir itu persyaratannya apa-apa itu yang kita belum tahu persis itu. Apa-apa yang tercantum itu di formulir persyaratan setelah ini formulir persyaratannya apa saja yang mau dilampirkan itukan yang perlu kita tahu dulu sebelum kita ajukan. Jadi kita mencegah jangan sampai orang kesini ternyata dokumennya tidak lengkap kan bolak-baliknya itu kasian. Ini kan kota Tangerang luas 13 kecamatan.

Page 223: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3

Belum, kalo saya sih belum ada. Sebenarnya kan memang perizinan terpadu ini justru sebenarnya setiap tahunnya melakukan riset untuk melihat kepuasan pelayanan perizinan ini. Pengusaha-pengusaha apakah sudah puas terhadap pelayanannya. Kalau perlu online aja gitu ya. Sebuah perizinan itu online. Jadi supaya efektif. Mengurangi juga biaya kan, online aja semua. Disini SIUP dan TDP nya belum online. Kalau di Tangsel itu sudah online.

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1

Kalau saya sih sebenarnya minta di sederhanakan itu persyaratan-persyaratan perizinan itu sederhanakanlah. Misalnya kalau perlu izin domisi itu di tiadakan. Karena izin domisi itu misalnya SKDU itu setiap tahun habis. Disana kan kita keluarkan biaya, kita minta bukti pembayarannya tidak dikasih juga. Ini kan baru-baru saya urus SKDU ini saya keluarin duit. Ketika minta formulir dan tanda buktinya tidak dikasih berarti kan good governance belum berjalan. Jadi SKDU ini di tiadakan aja karena sudah ada NPWP kan sudah ada alamatnya. Jadi jelas tidak ada undang-undangan bahwa setiap izin harus melampirkan domisili jadi menyederhanakan syarat-syarat. Karena misalnya mau tau alamat perusahaan itu kan sudah ada di NPWP. Sementara kan yang tercantum di SKDU itu kan tentang alamat perusahaan nah sudah ada NPWP nya. Apalagi setiap tahun itu berapa pungutan yang illegal itu di kecamatan-kecamatan dan keluarahan itu illegal karna bayar, seharusnya tidak bayar.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2

Palingan spanduk, tapi spanduk itu tidak memberikan informasi yang jelas kepada pengusaha. Semestinya spanduk itu kan memberikan informasi yang jelas atau kalau perlu itu kan informasi yang jelas daripada perizinan terpadu tuh kalau perlu pasang di kelurahan-kelurahan atau kecamatan kan gitu. Informasi yang jelas kalau kita lihat di pinggir jalan kan gak mungkin, lewat bawa mobil kan. Tapi kalau di kecamatan kan kita fokus perhatian kita di kelurahan. Oh… Kantornya disini, emailnya ini, website nya disini, kita tidak tahu ada website gak disini.

Page 224: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat atau sektor swasta?

A3 Ada. Tapi bisa di update terus gak? Kan itu kita gak tau.

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4

Kalau gak salah itu 2 minggu itu bahkan lebih. Kalau gak salah informasi nya disini 2 minggu. Selesai tapi kebanyakan lewat, lewat 2 minggu. Alasannya mungkin apa pegawai nya kurang ketika dinas keluar itu tidak ada yang mem-back up penangannya disini. Kalau pegawai nya kurang, di tambahlah.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5

Transparansi nya apaan ya? Kita belum jelas itu sampai mana transparansinya. Jadi ini kan kita tidak tahu persis izin-izin apa yang di kenakan biaya dan izin-izin apa yang tidak di kenakan biaya nah itu kan yang harus di pahami oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang berhubungan dengan perizinan. Kita tidak tahu persis.SIUP dan TDP itu semestinya tidak di kenakan biaya. Tapi pernah di minta, tapi ada juga teman-teman yang lain itu ngurus itu ngasih sekedarnya. Istilahnya kan di berikan informasi yang jelas. Mestinya SIUP dan TDP di tulislah di ruangan ini gratis. Tidak perlu , kita di ajak masuk ke ruangan gitu kan. Lamhsung aja di serahin disini jadi kita maksudnya apa gitu kan.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat atau sektor swasta?

A1

Kalau output nya sih sudah bagus. Tapi efektifnya itu artinya kalau ada orang mau ngurus disini hasilnya ada, tapi apakah efektif atau tidak masih menjadi tanda tanya gitu kan. Harusnya kita dikasih kepastian. Kepastiannya tuh kita sebelum kesini kita sudah harus tahu persyaratan ngurus ini persyaratannya ini, waktunya sekian, kalau bayar, bayarnya sekian, nah gitu. Jadi sebelum kesini kita sudah harus tau. Artinya sosialisasinya itu yang belum menyeluruh.

Page 225: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2

kalau mengenai sarana dan prasarana sih tergantung bagaimana pihak Badan dalam pemanfaarannya ya, percuma kalau sarana dan prasarana ada tapi belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dilihat dari sisi ruangan ini terlalu bersekat, kurang leluasa untuk sekelas badan perizinan kota Tangerang ini.

Q3 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A3

Belum, ini kan masalahnya kita belum tahu SOP nya berapa lama. Sebenarnya kan 2 sampai 3 hari kerja, tapi kalau kita tanya berapa lama pak? 2 minggu setelah sampai 2 minggu kita tanya belum selesai nah itu tadi saya bilang kurang tenaga kerja, tadi ketika dia dinas keluar.

Q4 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A4

Sistemnya kita belum tahu persis bagaiamana, makanya kita bilang disini, kita duduk disini adalah yang bisa kita baca alurnya, sistemnya, tapi ya ini kan duduk aja begini. Alurnya bagaimana, sistemnya bagaimana gak ada yang bisa kita baca.

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1

Masalahnya kan ini keluhannya belum pernah sampai ke dalam. Makanya itu tadi kalau ada sosialisasi, katakanlah perizinan ini jadi kita bisa menyampaikan keluhan meskipun disini ada kotak pengaduan ini prosesnya lambat gitu, tapi kalau ketemu langsung di respon dengan cepat. Jadi mestinya kita bisa menyampaikan keluhan langusng, nah masalahnya pernah gak perizinan sosialisasi ke masyarakat atau pernah gak di adakan sosialisasi. Coba tanyakan, kita juga belum pernah mendapat undangan. Supaya transparansi nya jelas. Ketika sosialisasi itu kita bisa menanyakan syarat-syaratnya apa, jangka waktunya berapa, biaya nya berapa, terus kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan.

Page 226: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A3

Masih lambat, saya sudah dua kali buat SIUP dan TDP lebih dari 14 hari kerja. Pertama saya membuat SIUP dan TDP malah hampir sebulan karena persyaratan saya masih kurang tetapi sudah diregistrasi. Pada saat pengambilan ternyata belum bisa diproses karna masih kurang berkas, tapi sama sekali tidak ada informasi sebelumnya. jadi buang buang waktu.

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1

dengan membuat pertemuan dengan masyarakat. Jadi pihak BPMPTSP ini melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha. Informasi lewat pamflett, brosur, lewat spanduk harus diperbanyak. Kemuadian itu pun harus ditempat-tempat yang memang bisa kita baca secara fokus. Katakanlah di kelurahan atau kecamatan atau tempat persinggahan. Kalau perlu di alfamart atau di mall-mall.

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 Kita sebagai masyarakat kan belum tahu ada sanksi atau tidak dari dalam.

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2

Ya di buatlah itu sistem. Jadi tupoksi dari BPMPTSP ini harus jelas ruang lingkupnya. Pokoknya sistem secara terpadu ini harus ada. Dan sistem yang secara terpadu itulah yang harus sampai ke masyarakat khususnya di kalangan pengusaha lain. Saya kira kan ini yang namanya transparansi kepada masyarakat, disini juga mau transparansi kan, walikota kan sudah mengatakan kemarin mau online tapi kita tanya kok belum pak? Padahal walikota sudah menyatakan siap online untuk SIUP dan TDP tapi kenyatannya belum.

Page 227: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Mela Rosmiatin

STATUS : Pemohon (PT. Surya Mitra Mandiri)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1

terkadang tidak begitu lengkap, jadi tidak ada keterbukaan, misalnya disini tidak ada perizinan seperti itu harusnya kan diliatin tuh tentang KBLI nya. Izin ini tidak ada disini. Seperti yang kemarin itu kan ya kita jadi bingung sendiri gimana kan kasihan orang mau bikin usaha tapi gak bisa bikin perizinnnya harusnya diperlihatkan izin apa saja yang boleh dibuat dan harusnya diarahkan tapi ini gak ada arahan jadi gak ada solusinya.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2

saya izinnya SIUP dan TDP. Informasinya sih sudah lengkap cuma itu ya beda beda antara misalnya ini kota Tangerang berbeda dengan Kota tangerang Selatan atau Jakarta tidak sama, ternyata disini tidak bisa mengelurkan izin itu sedangkan ditempat yang lain kok bisa. Tapi kalau informasi sih lengkap.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 ya mestinya ada tapi disini tidak ada. Biasanya kan ada ya kotak saran. Tidak ada wadah untuk masyarakat memberikan penilaian kinerja pegawai.

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1 Mudah

Page 228: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2

proses penyampaiannya masih kurang, ya kita kan sebagai masyarakat gak terlalu paham jadi kalau misalnya ada izin ya tidak bisa diberi perizinan ya diberi pengarahan harusnya bagaimana. Kalau yang kemaren itu kan kitanya jadi diputer-puter sampai ke Kementrian Keuangan, ke OJK makanya saya jadi bingung. Klien saya sudah buat usaha tapi tidak bisa bikin izin. Tapi di kota Tangerang Selatan bisa kan aneh, jadi disini tidak ada keterbukaan untuk memperlihatkan KBLI nya, sampai klien saya juga complain kok di Tangerang Selatan bisa disini tidak bisa. Mungkin tiap daerah beda beda ya.

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3 harusnya kan secara online ya, tapi ini kayaknya belum ya secara online. Kalau sudah online kan lebih mudah lagi.

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4 menurut saya sih, Alhamdulillah sih bagus ya 7 hari kerja paling dilebihin satu hari.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5

gak ada tuh, biayanya ya nanti aja pas ngambil izin SIUP dan TDP nya kalau sudah selesai, ya kita ngasih aja, uang terima kasih, tapi emang sih gak diminta, tapi ngasih sebagai ucapan terima kasih aja. Saya tau ini gratis tapi kalau udah gini kan gimana ya Dia (pegawai) nya kaya nunggu jadi sayanya gak enak dan emang sudah saya siapkan. Tapi kalau di Jakarta mah tidak menerima karna diizinnya sudah ada stempel gratis. Saya kan kemaren ngurus ke Jakarta Selatan disana tidak menerima uang. Jadi kalau disana pengambilan izin tuh langsung di loket gak dibawa dulu kemana, ditempat yang orang gak lihat dan gak memperhatikan. Kalau di Jakarta kan langsung dipanggil satu satu aja di loket.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 ya biasa biasa saja. Biasa itu berarti sedang ya belum maksimal. Kurang respon kepada masyarakat

Page 229: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 kalau terlalu banyak yang datang ya masih kurang besar ruangannya, karna banyak yang datang untuk mengurus izin izin

Q3 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A3 ya saya kurang tau kalau itu

Q4 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A4 nah itu disini saya kurang tau SOP nya berapa hari kerja sih keluarnya izin, setau saya dua sampai 3 hari kerja tapi kan disini 7 sampai 10 hari kerja.

Q5 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A5 belum ada sih setau saya.

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1

ada keluhan tapi ya gak ada solusinya gimana. Kalau udah gak bisa ya gak bisa aja gak ada solusi. Keluhannya kalau kita mau bikin izin tapi ternyata disini gak bisa mengeluarkan perizinannya nah disini tidak memberi solusinya seperti apa.

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2 menurut saya sekalipun ada keluhan tapi tidak ada solusi ya.

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 kalau itu saya belum tau, dan kayaknya belum ada

Q4 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A4 karena ini tidak sesuai SOP nya ya, tapi ya gak apa apa sih karna mungkin disini juga memang banyak mengeluarkan izin. Jadi yasudahlah.

Page 230: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1

ya lebih bagus pelayanannya dan lebih bisa membantu memberi bantuan dan arahan kepada masyarakat, memberikan solusi apabila tidak ada perizinannya. Karena kita juga kan masyarakat awam yang tidak tau apalagi ini tidak ada transparansi dan keterbukaan tentang KBLI nya, tidak diperlihatkan KBLI nya. Kalau di kabupaen dan Jakarta kan diperlihatkan KBLI nya. Jadi, kalau disana diarahkan nanti diperlihatkan KBLI nya tergantung jenis usahanya apa. Jadi kalau diperlihatkan KBLI nya kan kita jadi ngerti.

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 ada sanksi biasanya mah, tapi gak tau ya disini sanksinya apa

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2

saran saya mah secara online saja. Kalau secara online kan kita langsung akses sendiri tuh. Kalau ada bayar ya kita langsung bayar ke bank langsung kita bayar sendiri. Seperti SK Menteri, untuk PT kan secara online jadi kalau ada bayar, sebelumnya kita input data nanti keluar voucher keluar kemudian dibayarkan ke BNI langsung dimasukkin lagi kode vouchernya udah langsung cetak sendiri. Jadi bener bener bersih.

Page 231: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Sari

STATUS : Pemohon Izin (PT. Delident)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1 kalau menurut saya masih kurang ya,

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2 sudah bagus sih pelayanannya bisa diajak kerjasama.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 kayaknya gak dilaporin ya, dilaporkannya ke disnaker kan ya. Laporan hasil kerjanya sih tidak ada ke masyarakat

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1 mudah kan cuma datang kesini aja. Maunya sih saya ketemu langsung sama Pak Indri atau Pak Rahman karna biasanya saya mengurus sama mereka.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2 kayaknya kurang sampai, kurang kalau kita gak datang kesini dan nanya langsung. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung,

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3 gak tau. Emang ada websitenya? Saya gak pernah buka tuh. kalau info sih biasaya suka kirim surat pemberitahuan gitu ya tapi bukan dari perizinan sih.

Page 232: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4 seminggu sih biasanya sudah selesai.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5

justru itu yang saya mau tanyain, mengenai biaya itu bagaimana? Saya tahu sebenernya kan gak ada tarif ya, nah itu dia. Ada orang orang tertentu yang mengenakan biaya jasa dan itu karyawan sini yang menawarkan supaya lebih cepat.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat atau sektor swasta?

A1 cara penyampainnya kurang

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 kayaknya sudah lebih baik dari yang dulu saya terakhir kesini bulan maret. Dulu gak begini

Q3 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A3 belum kayaknya. Ini aja saya nunggu Pak Agus lama kan. Ini saya lama nungguin. Saya sudah setengah jam lebih

Q4 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A4 harus ditingkatkan lagi, jangan membuat menunggu lama dalam melayani masyarakat apabila ingin ketemu dan konsultasi

Q5 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A5 saya gak tau disini ada sistem yang memudahkan proses perizinan atau tidak.

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 belum. Keluhannya di masalah biasalah itu, tarif yang tidak jelas.

Page 233: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2 kita tidak pernah mengadu masalah atau yang kita keluhkan itu kan

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 kotak pengduan

Q4 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A4 lama … gak keluar keluar nih

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1

ya dipermudah prosesnya, persyaratannya tidak usah banyak banyak, pokoknya dipermudah dan dipercepat. Saya kasih tau ya.. bikin SIUP itu kan di akte itu kan ada akte akte yang dari pendirian dan perubahan kan semua disebutkan di akte, dan itu saya harus siapkan semua. Banyak kan yang harus disiapkan. Seperti ini kan saya mau ubah perubahan SIUP. Jadi tidak usah banyak persyaratanlah kalau bisa

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1

ya harusnya ada, hari gini kan pasti ada KKN, makanya dipermudah mbak, supaya yang seperti itu tuh tidak ada. Kalau prosesnya dipersulit, sementara kita butuh cepat, kalau mau cepet kan harus kaya gitu.

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2

mungkin gajinya disini kurang ya, jadi harus ditingkatkan gaji. Tapi kayaknya emang dari pribadi orangnya sendiri sih. Seharusnya sih kalau memang sudah pekerjaannya kita gak perlu seperti itu. Prinsip dari diri sendiri itu namannya. Kalau perusahaan mah mau aja cepat tapi kita kan harus nego dulu kan.

Page 234: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Ahmad Syarif

STATUS : Wartawan (Pimpinan Surat Kabar Info Publik)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1 menurut saya sudah hampir terpenuhi tinggal pembenahan sedikit karna sering terjadi masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi kembali pada oknum pegawainya juga.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2

bicara presentase sudah mencapai 85 persen masyarakat terpenuhi, kalau soal informasi dalam memberikan pelayanan sudah cukup bagus, mungkin kalau menurut saya harus ditambah sosialisasinya di masyarakat juga atau semacam pelayanan keliling.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 setau saya, tidak ada masyarakat atau sektor swasta yang diikutsertakan dalam pembuatan laporan kinerja pegawai.

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1 sangat mudah didapat karna setiap masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang prosedur perizinan pasti selalu diberi tahu prosedurnya.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2

oke kalau hal kebijakan atau penyampaian informasi pembuatan izin saya sebagai pihat independent di Tangerang belum terlalu banyak kebijakan yang diberikan oleh pegawai BPMPTSP dalam pembuatan izin karna saya sering melihat masyarakat ada saja yang mengeluhkan kalau proses perizinan agak lambat. Dan memang di setiap instansi pasti ada pro dan kontranya.

Page 235: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A3 salah satunya media online dan media informasi lainnya termasuk media cetak.

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4 kalau ketepatan waktu terkadang tepat terkadang kurang tepat karna kembali lagi pada kesibukan atau rapat pimpinan.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5 sosialisasi dan transparansi dari pegawai terkait, cukup bagus dan akurat.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 menurut saya sudah baik tapi tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemohon.

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 sarana dan prasarana pada pelayanan pembuatan izin sudah bagus dan tertib.

Q3 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A3 sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP tapi gak sedikit masyarakat yang puas dengan pelayanan di BPMPTSP ini.

Q4 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A4 setau saya sih sistem online belum ada disini

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 tanggapan pegawai ketika ada keluhan dari pihak manapun cukup bisa untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Artinya mereka memberikan pengertian atau menyampaikan kepada masyarakat dengan baik

Page 236: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q2 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A2 ada, salah satunya kotak kritik dan saran

Q3 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A3 cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1 saran saya untuk meningkatkan kualitas kerja dalam pelayanan intinya sih bisa lebih baik dari yang sudah ada sekarang.

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 sanksinya adalah hukuman penjara dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2 apabila terjadi kecurangan dalam instansi tersebut saya akan melaporkan pada pihak yang berwajib.

Page 237: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Achmad Yasin, SH

STATUS : Pemohon ( Biro Jasa )

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1 sudah, dengan adanya infromasi seperti baliho, pamflet, dan papan pengumuman lainnya.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2 akurat, sudah sesuai perda

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 ada, dengan dibuatnya kotak pengaduan/ kotak saran dari masyarakat sebagai pengguna izin.

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1 sangat mudah, formulir sudah disiapkan sesuai izin yg akan diurus.

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2 dipermudah, dengan catatan syarat administrasi lengkap.

Q3 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A4 tabloid kota Tangerang, pamflet, reklame, dan lain-lain.

Q4 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A4 sudah cukup, karena masyarakat pengguna izin sangat banyak.

Q5 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A5 sudah cukup dan sudah sesuai dengan perda.

Page 238: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 pencapaian target tidak maksimal

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 sangat menunjang dengan adanya perluasan ruangan permohonan izin

Q3 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A3 untuk kualitas cukup baik, kuantitas juga sudah cukup.

Q4 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A4 fifty-fifty

Q5 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A5 Sudah INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A2 sudah aspiratif

Q2 Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan BPMPTSP dalam menanggapi dan melayani hal tersebut?

A2 mencari solusi yang terbaik

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 ada, yaitu kotak saran/ kotak pengaduan

Q4 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A4 Cepat

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 Adakah saran atau masukan Anda sebagai pemohon untuk peningkatan kualitas pelayanan di BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1 waktu dan persyaratan pembuatan izin dipermudah.

Page 239: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 harusnya ada

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2 dengan menggunakan sistem online.

Page 240: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK (I3-1)

NAMA : Hari Widiarsa

STATUS : Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1

dari hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa pemohon melalui angket yang kami berikan, hasilnya menyatakan bahwa informasi dan pelayanan yang dibeikan pegawai BPMPTSP bd. Penanman Modal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena terkait informasi dan kami setelah kami cek beberapa laporan yang masuk di komisi infornasi, menurut versi ombudsman mengenai pasal 22 UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, komponen tersebut belum terpenuhi.

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang PM?

A2 belum. Hasil keluarnya izin kemarin aja masih salah cetak penulisannya.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai?

A3 sepertinya belum ada

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A2 data dan informasi yang diberikan belum maksimal

Q2 Media apa saja yang digunakan oleh BPMPTSP kota Tangerang dalam penyampaian informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/sektor swasta?

A2 Website saja sepertinya, kalau melalui iklan atau televisi belum pernah denger

Page 241: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A3 belum tepat karena proses keluarnya izin belum sesuai SOP yang berlaku

Q4 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang PM mengenai biaya dalam pembuatan izin?

A4 sepertinya sudah cukup benar tapi prakteknya saya belum tau pasti

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 menurut saya kurang kompeten ya, kemarin saja ada pemohon yang curhat dan complain ke saya kalau permohonan izin yang pemohon tersebut buat tidak sesuai data yang diberikan, outpunya masih salah.

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 cukup baik, tetapi media informasinya masih terbatas, jadinya rebutan

Q3 Apakah kulitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan?

A3 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

Q4

belum, karena kemarin saja PT. Insan Muda Makmur mengeluhkan lambatnya proses keluarnya izin, hampir sebulan loh. Setelah di cek ketika berkas jadi ternyata sudah prosesnya lama dan hasilnya pun tidak sesuai dengan data yg diberikan.

Q5 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A5

belum memadai, sekarang itu sudah jamannya semua izin itu online. Seharusnya semua syarat, retribusi, dasar hukumnya ada di online. Termasuk pendaftaran izin itu sendiri, jadi sudah tidak manual seperti ini.

Page 242: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 Sudah ada petugas pengaduannya, tapi sepertinya belum ada sosialisasi terkait hal tersebut

Q3 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A3 sepertinya sudah ada

Q4 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A4 responnya sudah baik, tapi proses keluarnya izin masih jauh dari SOP yang berlaku.

INDIKATOR FORWARD VISION

Q1 adakah saran atau masukan Anda sebagai pihak independent untuk peningkatan kualitas pelayanan BPMPTSP ini khususnya bidang Penanaman Modal?

A1 transparansi standart pelayanan dan sosialisasi pengaduan kepada sektor swasta atau pemohon izin.

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 ada , di UU 25 Tahun 2009

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2

seharusnya buat sistem yang bagus, kemudian transparansi mengenai biaya dan waktu proses pembuatan izin, pengelolaan pengaduan, dan penegakan disiplin pegawai harus ditingkatkan. Namun yang paling utama adalah keseriusan pimpinan badan tersebut untuk mengurangi kecurangan-kecurangan dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat.

Page 243: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

MEMBER CHECK

NAMA : Dwijayanti

STATUS : Wartawan (Awdi News)

INDIKATOR ACCOUNTABILITY

Q1 Apakah informasi dan pelayanan yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/pemohon?

A1 untuk informasi dalam penyampain masih kurang tetapi dari sisi pelayanan sudah bagus

Q2 Bagaimana ketepatan dan kelengkapan informasi dalam memberikan pelayanan pembuatan izin pada bidang Penanaman Modal?

A2 untuk kelengkapan informasi pemohon datang langsung dan mencari tau kelengkapan izin itu sendiri karna tidak ada sosialisasi langsung pada perusahaan.

Q3 Apakah ada keikutsertaan masyarakat atau sektor swasta dalam pembuatan laporan hasil kinerja pegawai di BPMPSTP khususnya bidang Penanaman Modal?

A3 yang saya liat tidak ada

INDIKATOR TRANSPARENCY

Q1 Bagaimana kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh data atau informasi mengenai syarat-syarat serta prosedur pembuatan izin?

A1 saya belum dapat mengakses data atau informasi melalui website

Q2 Bagaimana proses penyampaian informasi atau kebijakan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta di kota Tangerang?

A2 cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan

Page 244: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Q3 Bagaiaman ketepatan pegawai mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin?

A3 belum tepat waktu karena masih kurang pegawai

Q4 Bagaimana sosialisasi dan transparansi pegawai di BPMPTSP terkait izin bidang Penanaman Modal mengenai biaya dalam pelayanan pembuatan izin?

A4 saya datang langsung kekantor untuk pembayaran izin reklame tetapi sebelum sampai pada proses pembayaran (DPKD) ada pegawai yang meminta biaya untuk proses izin tersebut.

INDIKATOR EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS

Q1 Bagaimana pencapaian hasil kinerja pegawai BPMPTSP bidang PM dalam memberikan pelayanan pembuatan izin kepada masyarakat/sektor swasta?

A1 Sudah cukup bagus

Q2 Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang kinerja pegawai proses pelayanan pembuatan izin?

A2 untuk sarana dan prasarana masih kurang

Q3 Menurut anda, apakah jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses keluarnya izin sudah mengikuti SOP yang berlaku?

A3 sejauh ini masih belum tepat sesuai SOP tapi gak sedikit masyarakat yang puas dengan pelayanan di BPMPTSP ini.

Q4 Apakah sudah terdapat sistem atau sarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat izin?

A4 masih manual

Page 245: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

INDIKATOR RESPONSIVENESS

Q1 Bagaimana BPMPTSP menanggapi keluhan-keluhan dan aspirasi masyarakat/sektor swasta dalam proses pelayanan pembuatan izin khususnya bidang PM?

A1 belum menanggapi keluhan masyarakat dengan baik

Q2 Adakah media yang disediakan oleh BPMPTSP untuk menampung keluhan atau aspirasi dari masyarakat/sektor swasta?

A2 saat ini saya belum ada

Q3 Bagaimana kecepatan waktu dan respon pegawai dalam proses keluarnya izin?

A3 7-14 hari kerja

INDIKATOR RULE OF LAW

Q1 Menurut Anda, Adakah sanksi hukum yang diberikan kepada pegawai bila terjadi tindak KKN dalam proses pembuatan izin ?

A1 saya tidak melihat adanya sanksi/peraturan kepada pegawai, mungkun tergantung kebijakan masing masing

Q2 Bagaiman upaya dalam mengurangi "kecurangan-kecurangan" pegawai dalam proses pelayanan perizinan di BPMPTSP khususnya bidang PM?

A2 transparansi mengenai data dan biaya

Page 246: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …
Page 247: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LAMPIRAN VI

Page 248: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

Nomor 3 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas usaha di bidang perdagangan dan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pengendalian, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan Usaha Perdagangan;

b. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perlu pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

bphn.go.id

Page 249: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

2

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

bphn.go.id

Page 250: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

3

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

5. Perdagangan adalah kegiatan usaha tranksaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

8. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

12. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.

13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat pemilik / penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagang utama.

BAB II

IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP tidak dikenakan retribusi.

Pasal 3

(1) Setiap Perusahaan Perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

bphn.go.id

Page 251: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

4

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP.

(3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar maka Pejabat yang ditunjuk dapat membuat penolakan penerbitan SIUP kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen.

(4) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 4

(1) SIUP terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. (2) Selain SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan SIUP

Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

(3) Bentuk dan Format SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1) Pejabat yang ditunjuk dalam rangka menerbitkan SIUP harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Daerah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas yang tugas dan tanggung-jawabnya dibidang perdagangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa belaku SIUP berakhir.

Pasal 6

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Kecil yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki Perusahaan Perdagangan Menengah yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Besar yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah : a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor

perdagangan; b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria :

1. usaha perseorangan atau Persekutuan;

bphn.go.id

Page 252: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

5

2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 8

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan

dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam SIUP; b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun

dana dari masyarakat dengan menawarkan janji atau keuntungan yang tidak wajar (money game);

c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

(1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

Pasal 10

Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

BAB IV

PERMOHONAN SIUP BARU, PERUBAHAN PERUSAHAAN, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN DAN SIUP

HILANG/RUSAK/TIDAK TERBACA

Bagian Pertama Permohonan SIUP Baru

Pasal 11

Permohonan SIUP Baru harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut : a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :

1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan; 2. foto copy Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada); 3. foto copy Surat Keputusan pengesahan Badan hukum Perseroan

Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia; 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/

Direktur utama Perusahaan; 5. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha

perusahaan, dan;

bphn.go.id

Page 253: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

6

6. foto penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);

7. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi : 1. foto copy Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah

mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau

Pengurus Koperasi; 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha

Koperasi; dan 4. foto penanggungjawab atau pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2

lembar); 5. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan

peraturan perundang–undangan yang berlaku.

c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : 1. foto copy akte notaris pendirian Perusahaan/akta notaris yang

telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau pengurus

atau penanggungjawab Perusahaan; 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha

perusahaan; dan 4. foto pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan

ukuran 3x4 cm ( 2 lembar); 5. dokumen–dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan

peraturan perundang–undangam yang berlaku.

d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau

Penanggungjawab Perusahaan; 2. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha

perusahaan; dan 3. foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar); 4. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Permohonan SIUP Perubahan

Pasal 12

(1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan/atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) SP SIUP Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. SIUP Asli; b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan

Terbatas); c. Data Pendukung Perubahan; d. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar).

bphn.go.id

Page 254: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

7

Bagian Ketiga Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 13

(1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar Daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di Daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tandatangan dan cap stempel pada halaman dengan fotocopy SIUP Perusahaan Pusat.

(3) Fotocopy SIUP yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Bagian Keempat SIUP Hilang/Rusak/Tidak Terbaca

Pasal 14

(1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) SP-SIUP untuk SIUP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; b. fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); c. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar).

(3) SP-SIUP untuk SIUP yang rusak atau tidak terbaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan : a. SIUP Asli; b. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm

(2 lembar).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SIUP

Pasal 15

Pemilik SIUP mempunyai hak : a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang

dimiliki; dan b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan

kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 16

(1) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai berikut :

bphn.go.id

Page 255: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

8

a. pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan

b. pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a. laporan pertama selambatnya-lambatnya setiap tanggal 31 Juli

tahun berjalan; dan b. laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari

tahun berikutnya. (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah perusahaan yang memiliki SIUP Mikro yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(4) Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(5) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila akan menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Peringatan Tertulis

Pasal 17

(1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung-Jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP diberi peringatan tertulis apabila : a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang

usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;

b. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);

d. adanya laporan dan/atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Merek, Paten;

e. adanya laporan dan/atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 18

(1) Pemberhentian Sementara SIUP Perusahaan yang bersangkutan apabila :

bphn.go.id

Page 256: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

9

a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1);

b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan diantaranya perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;

c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana.

(2) Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Pasal 19

Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan diberhentikan sementara, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 20

SIUP yang diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan : a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Ketiga Pencabutan SIUP

Pasal 21

(1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan karena salah satu hal, sebagai berikut : a. tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan

SIUP yang dimiliki; b. terbukti bahwa SIUP yang diperoleh berdasarkan

keterangan/data yang tidak benar atau palsu; c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan

d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;

e. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pemberhentian sementara SIUP.

bphn.go.id

Page 257: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

10

(2) Tata cara pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi keputusan

pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.

(2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara terlulis disertai alasan-alasannya.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.

(4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB VII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 23

(1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena : a. perusahaannya bubar; b. pemilik SIUP meninggal dunia; dan/atau c. tidak melakukan pendaftaran ulang.

(2) Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

(3) Tatacara pembatalan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

(1) Perusahaan yang SIUPnya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku wajib mengembalikan SIUP dimaksud kepada instansi penerbit SIUP.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan usaha perdagangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

bphn.go.id

Page 258: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

11

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap

adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangkadan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.

bphn.go.id

Page 259: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

12

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Permohonan SIUP yang diterima sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan SIUP, maka permohonan akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal 11 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 3

C/My Document/Produk Hukum/Lembaran Daerah/Lembaran Daerah 2010/LD SIUP11.10.10.

bphn.go.id

Page 260: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing adalah retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa obyek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dinilai cukup besar dan merupakan potensi

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan

ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 15;

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

Page 261: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Page 262: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

Page 263: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Didaerah;

28. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan

Ketenagakerjaan di Provinsi Kab/Kota;

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 20011 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

Page 264: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 12, angka 22, angka 23, angka 53, angka 55 diubah dan diantara angka 48 dan 49 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni, angka 48a,

angka 48b, angka 48c, angka 48d, angka 48e, angka 48f dan 48g sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Tangerang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang

bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi

daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

Page 265: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur

yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau

seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

13. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan bangunan yang bukan hunian manusia.

14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk

pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

15. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk

membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

16. Garis Sempadan adalah Garis Batas untuk

mendirikan bangunan dari jalan, sungai/saluran irigasi, rawa/situ, jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong

pembakaran gas (flare stack).

17. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari

permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

18. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah garis

sempadan jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

20. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat

GSP adalah garis rencana yang tidak boleh dilampui oleh bangunan antara bangunan dan pagar.

21. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat

GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampui oleh denah bangunan kearah sungai/saluran.

Page 266: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

22. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah

perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai

bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

24. Rehab Berat adalah perbaikan bangunan yang memiliki surat IMB, baik merupakan pembangunan

kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau perluasan dari pada bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan

bangunan tersebut.

25. Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang memiliki surat IMB, atau perluasan bangunan yang

sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut.

26. Nilai Bangunan adalah harga bangunan yang dihitung secara analisa upah dan bahan dengan ditetapkan setiap meter persegi berdasarkan kelas bangunan.

27. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan

ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan

dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

28. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang

berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.

29. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang

ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu

kualitas lingkungan.

30. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang

menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap mutu kualitas lingkungan.

31. Indeks lokasi adalah indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan

tempat usaha yang mengacu pada lebar jalan.

32. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil

penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai

Page 267: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.

33. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan.

34. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar

jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, anak sekolah dan kawasan permukiman.

35. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

bermotor.

36. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin

selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

37. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

38. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan

bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

39. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil

penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

40. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan)

tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

41. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran

dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

42. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk

tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.

43. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat

duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 4,5 meter sampai dengan 6 meter.

44. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum

yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

45. Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan

bermotor umum.

46. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan

Page 268: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

47. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan

di luar dari izin trayek yang telah diberikan.

48. Izin Operasi Angkutan adalah pemberian izin trayek untuk angkutan khusus dan taksi.

48.a Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah

Indonesia.

48.b Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga

negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing

48.c Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

48.d Rencana Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat

oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

48.e Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang

diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.

48.f Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh

Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

48.g Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi

Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tangerang.

51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Walikota.

Page 269: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,

penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah.

57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni

huruf d dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Gangguan;

c. Retribusi Izin Trayek; dan

d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(2) Dihapus

3. Ketentuan dalam BAB II ditambah 1 bagian yakni bagian kelima dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C,

Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 23G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Page 270: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Bagian Kelima

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 23A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi kepada setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA

Pasal 23B

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

(2) Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga

keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 23C

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 23D

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu perpanjangan IMTA

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 23E

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

pemberian perpanjangan IMTA.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian

serta keterampilan Tenaga Kerja Lokal.

Page 271: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA

Pasal 23F

(1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23A ditetapkan sebesar US$ 100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk setiap TKA.

(2) Retribusi Perpanjangan IMTA dibayar dimuka untuk masa

1 (satu) tahun.

(3) Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

dengan Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku IMTA atau perpanjangan IMTA berakhir.

(5) Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1

(satu) bulan wajib membayar retribusi sebesar 100 (seratus) USD (dollar Amerika) untuk setiap TKA yang

dipekerjakan.

Pasal 23G

(1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Tata Cara Perpanjangan IMTA Pasal 23H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan

penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Page 272: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Pebruari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 18 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

Ir.H.MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C

NIP.196209101986031013

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :

(1/2014)

Page 273: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat

ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam

Undang-Undang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), memberikan

kewenangan kepada Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan pemungutan

Retribusi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya di kabupaten/kota. Hal

tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemungutan Retribusi perpanjangan IMTA bertujuan untuk

menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka

mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Page 274: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

Pasal 23C

Cukup jelas.

Pasal 23D

Cukup jelas.

Pasal 23E

Cukup jelas.

Pasal 23F

Cukup jelas.

Pasal 23G

Cukup jelas.

Pasal 23H

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5

Page 275: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;

b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan

proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun …

Page 276: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 2 -

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan ...

Page 277: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu

pintu.

2. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah

daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan

Ekonomi Khusus.

3. Penanaman …

Page 278: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 4 -

3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha

di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,

fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan

Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama

pemberi wewenang.

8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,

kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan

Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama

penerima wewenang.

9. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat

PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang

diberikan melalui PTSP secara elektronik.

10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah

Sistem …

Page 279: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 5 -

Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang

terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan

Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada

masyarakat;

b. memperpendek proses pelayanan;

c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti, dan terjangkau; dan

d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas

kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

a. keterpaduan;

b. ekonomis;

c. koordinasi;

d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

e. akuntabilitas; dan

f. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan

pemerintah daerah.

Pasal …

Page 280: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 6 -

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan di bidang penanaman modal yang

merupakan urusan Pemerintah;

b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang menjadi urusan provinsi; dan

c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan

urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,

pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/

kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup

urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang

menjadi kewenangan Pemerintah.

(2) Urusan …

Page 281: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 7 -

(2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang

lingkupnya lintas provinsi;

b. urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

yang meliputi:

1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya

alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko

kerusakan lingkungan yang tinggi;

2) Penanaman Modal pada bidang industri yang

merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi

pemersatu dan penghubung antar wilayah atau

ruang lingkupnya lintas provinsi;

4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan

strategi pertahanan dan keamanan nasional;

5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang

menggunakan modal asing, yang berasal dari

pemerintah negara lain, yang didasarkan

perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan

pemerintah negara lain; dan

6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi

urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(3) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang

menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:

a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh

pemerintah negara lain;

b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga

negara asing atau badan usaha asing;

c. Penanam …

Page 282: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 8 -

c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang

berasal dari pemerintah negara lain,

yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh

Pemerintah dan pemerintah negara lain.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari

Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang

merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman

Modal;

b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat

melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri

teknis/Kepala Lembaga dengan hak subsitusi kepada

PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

c. Menteri teknis/Kepala Lembaga dapat menugaskan

pejabatnya di Badan Koordinasi Penananam Modal

untuk menerima dan menandatangani Perizinan dan

Nonperizinan yang kewenangannya tidak dapat

dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui

Peraturan Menteri teknis/Kepala Lembaga.

Pasal …

Page 283: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 9 -

Pasal 8

(1) Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan

urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal,

menyusun dan menetapkan bidang-bidang usaha

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4),

dan angka 6).

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

berkoordinasi dengan Menteri teknis/Kepala Lembaga

untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh

Pemerintah dan pemerintah negara lain di bidang

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) huruf b angka 5.

Pasal 9

(1) Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan

urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal,

menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk

penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal.

(2) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri

teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan

tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:

a. persyaratan teknis dan nonteknis;

b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan

c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(3) Dalam …

Page 284: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 10 -

(3) Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Menteri teknis/Kepala Lembaga berkoordinasi

dengan lembaga/instansi terkait.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang

diselenggarakan dalam PTSP.

(2) Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam

perundang-undangan;

b. urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya

lintas kabupaten/kota; dan

c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan

wewenang kepada Gubernur.

(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi

dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP).

(4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur

memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan

Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi

kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

(5) BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal …

Page 285: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 11 -

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang

diselenggarakan dalam PTSP.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan

wewenang kepada Bupati/Walikota.

(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota

dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

(BPMPTSP) Kabupaten/Kota.

(4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota,

Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang

Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan

pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(5) BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 12

BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan

Pasal 11 ayat (3) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan

terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi

penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal …

Page 286: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 12 -

Pasal 13

(1) Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus

diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari

Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/

Walikota.

BAB IV

STANDAR DAN PEMBINAAN PTSP

Bagian Kesatu

Standar

Pasal 14

(1) Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan

publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayanan publik.

(2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi komponen:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional

Prosedur;

d. jangka ….

Page 287: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 13 -

d. jangka waktu penyelesaian;

e. biaya/tarif;

f. produk pelayanan;

g. prasarana dan Sarana;

h. kompetensi pelaksana;

i. pengawasan internal;

j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

l. jaminan pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana;

(3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang

Penanaman Modal;

b. Gubernur untuk pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan provinsi;

c. Bupati/Walikota untuk pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan kabupaten/kota;

d. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan di Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator

Kawasan Ekonomi Khusus untuk pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan di Kawasan Ekonomi Khusus.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, gubernur,

Bupati/Walikota, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dalam

menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan norma, standar,

prosedur ….

Page 288: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 14 -

prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh

Menteri/Kepala Lembaga.

Pasal 15

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan

Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur

waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan

penyelenggaraan BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(2) Menteri teknis/Kepala Lembaga melakukan pembinaan

teknis penyelenggaraan BPMPTSP sesuai dengan

kewenangannya masing-masing.

(3) Kepala BKPM melakukan pembinaan atas

penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di

bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan fungsi

koordinasi penanaman modal oleh BPMPTSP Provinsi,

BPMPBTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB V

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP wajib

menggunakan PSE.

Pasal ….

Page 289: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 15 -

Pasal 18

(1) PSE oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process)

dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya meliputi:

a. potensi dan peluang usaha;

b. perencanaan umum penanaman modal;

c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;

d. perkembangan realisasi penanaman modal;

e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang

terbuka dengan persyaratan;

f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran

posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu

pelayanan;

g. tata cara layanan pengaduan; dan

h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 19

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai

standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;

b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses

kerja (business process) pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan, serta data dan informasi;

c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data

dan informasi secara langsung (online) dengan pihak

terkait;

d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap

PSE;

e. menyediakan …

Page 290: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 16 -

e. menyediakan jejak audit (audit trail); dan

f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi

yang disampaikan Kementerian/Lembaga, BPMPTSP

Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota melalui PSE.

Pasal 20

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman

Modal dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 21

(1) Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan

Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan

Pemerintah menyampaikan dan membuka akses informasi

Perizinan dan Nonperizinan meliputi jenis, persyaratan

teknis, mekanisme, biaya dan Service Level Arrangement

(SLA) serta informasi potensi Penanaman Modal kepada

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMPTSP

Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota dan secara

bertahap mengintegrasikan dengan PSE.

(2) Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan

Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan

Pemerintah yang belum memberikan pendelegasian

wewenang atau pelimpahan wewenang kepada Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal:

a. menetapkan tingkat layanan SLA; dan

b. menggunakan standar data referensi yang ditetapkan

PSE.

(3) BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota

menggunakan standar data referensi yang ditetapkan

dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses

informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis,

persyaratan …

Page 291: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 17 -

persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan SLA serta

informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(4) Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota menyediakan perangkat pendukung

untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan

(interkoneksi) PSE di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

(1) Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota memiliki hak akses terhadap PSE.

(2) Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga

keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

Pasal 23

(1) Kementerian/Lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota yang menggunakan PSE menyediakan

jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam PSE.

(2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran

proses transaksi elektronik melalui PSE.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian/

Lembaga BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP

Kabupaten/Kota menggunakan jejak audit yang ada di

PSE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan

data dan informasi.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan PSE tanggung jawab pembiayaan

dibebankan kepada:

a. Badan …

Page 292: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 18 -

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk antarmuka

sistem (interface) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

ke kementerian/lembaga, BPMPTSP Provinsi, dan

BPMPTSP Kabupaten/Kota;

b. Kementerian/lembaga untuk jaringan dan keterhubungan

dari BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota;

c. Pemerintah Provinsi, untuk jaringan dan keterhubungan

dari BPMPTSP Provinsi ke Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan BPMPTSP Kabupaten/Kota; dan

d. Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk jaringan dan

keterhubungan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota ke Badan

Koordinasi Penanaman Modal dan BPMPTSP Provinsi.

Pasal 25

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PSE diatur

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan pelaksanaan SPIPISE diatur dengan Peraturan

Kepala/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB VI

PEMBIAYAAN PTSP

Pasal 26

Biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk

penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal …

Page 293: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 19 -

Pasal 27

(1) Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

diserahkan kepada Kementerian/Lembaga sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penerimaan negara bukan pajak.

(2) Segala penerimaan daerah yang timbul dari pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan

pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pajak dan retribusi daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. Dalam hal BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota belum terbentuk, permohonan Perizinan

dan Nonperizinan yang telah disampaikan kepada daerah

dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih

lanjut oleh instansi yang berwenang.

b. Dalam hal BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota telah terbentuk permohonan Perizinan

dan Nonperizinan yang telah disampaikan kepada daerah

dan belum memperoleh persetujuan diselesaikan lebih

lanjut oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/

Kota.

Pasal …

Page 294: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 20 -

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah yang belum membentuk atau

menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), agar

membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1

(satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Pemerintah daerah yang telah membentuk atau

menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) namun

belum beroperasi, segera mengoperasikan PTSP paling

lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Presiden ini

diundangkan.

Pasal 30

(1) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga mengenai

pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang

Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang

Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur, dan/atau

Bupati/Walikota sebelum ditetapkannya Peraturan

Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan

dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling

lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang

pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang belum

diberikan Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal pada saat ditetapkannya

Peraturan Presiden ini, dilakukan paling lambat 24 (dua

puluh empat) bulan sejak Peraturan Presiden ini

diundangkan.

(3) Menteri …

Page 295: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 21 -

(3) Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka pendelegasian

wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan

penyederhanaan tahapan memperoleh Perizinan dan

Nonperizinan untuk setiap jenis Perizinan dan

Nonperizinan yang berada dalam lingkup tugas dan

kewenangannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak

Peraturan Presiden ini diundangkan.

(4) Penyederhanaan tahapan memperoleh Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan Menteri/Kepala Lembaga secara berkoordinasi

dengan Lembaga/Instansi terkait tanpa mengurangi faktor

keselamatan, keamanan, kesehatan dan perlindungan

lingkungan dari kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 31

(1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari

Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat

diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penanam Modal yang sebelumnya telah memperoleh

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), yang membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan

lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada Badan

Koordinasi Penanaman Modal atau BPMPTSP Provinsi

atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal …

Page 296: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 22 -

Pasal 32

Badan yang telah melaksanakan fungsi pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu sebelum

berlakunya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden

ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan

terbentuknya BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan yang mengatur PTSP yang telah ada disesuaikan

dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat 6

(enam) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar …

Page 297: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdiati

Page 298: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

1

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tangerang

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis

Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Page 299: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

dan

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

Page 300: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Badan adalah :

a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan; 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan.

f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi.

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu; 4. pelaksanaan ketatausahaan Badan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

Page 301: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

4

(3) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.

(2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi : 1. penatausahaan urusan umum; 2. penatausahaan urusan keuangan; 3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan 4. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan. 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di

lingkungan Badan.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; 2. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas; 3. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan,

kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Badan; 4. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai

Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Badan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan

fungsional di lingkungan Badan; 8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan; 9. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang

dalam penguasaan SKPD; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Page 302: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

5

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan; 2. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Badan; 3. melakukan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 4. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 5. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan

laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 8. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian

Keuangan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah : 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan; 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

Badan; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja);

Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);

3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA

dari unit-unit kerja di lingkungan Badan; 4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Badan berdasarkan

usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan; 5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan; 6. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap

realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan; 7. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan

dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan kedinasan lainnya;

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Page 303: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

6

(3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3 Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan di bidang penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi : 1. koordinasi pelayanan perizinan penanaman modal; 2. koordinasi pemberian fasilitasi dalam kegiatan penanaman modal; 3. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal; dan 4. penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman

modal.

(3) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal yang berkenaan dengan pelayanan perizinan penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Perizinan Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana

Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan

penanaman modal; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman modal; 4. melakukan pendataan dan pendaftaran permohonan perizinan; 5. melakukan penelitian dan evaluasi permohonan perizinan; 6. melakukan klasifikasikan perizinan penanaman modal; 7. melakukan koordinasi serta penetapan objek dengan melakukan

peninjauan lapangan; 8. melakukan penyiapan ketetapan retribusi pelayanan perizinan; 9. melakukan administrasi akta perizinan dan pendokumentasian arsip

akta perizinan; 10. melakukan penerbitan dan distribusi akta perizinan ke SKPD terkait; 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Page 304: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

7

Pasal 10

(1) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang berkenaan dengan fasilitasi,

pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi,

Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana

Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

4. melakukan pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

5. melakukan koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam kegiatan

penanaman modal; 6. melakukan koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman modal; 7. melakukan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;

8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi

Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat; 3. koordinasi pelayanan perizinan pemerintahan; dan 4. koordinasi pelayanan perizinan kesejahteraan rakyat.

(3) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Page 305: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

8

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan

pelayanan perizinan di bidang pemerintahan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Perizinan Pemerintahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan

di bidang pemerintahan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang

pemerintahan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan

di bidang pemerintahan; 6. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang

pemerintahan; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang

pemerintahan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala

maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pemerintahan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang

Pelayanan Perizinan Pemerintahan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkenaan dengan

pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat

sebagai berikut : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Perizinan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tugas, permasalahan dan

regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat;

4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang

kesejahteraan rakyat;

Page 306: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

9

5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat;

6. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang

kesejahteraan rakyat; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang

kesejahteraan rakyat dengan perangkat daerah terkait, baik secara

berkala maupun insidental;

8. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesejahteraan rakyat;

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan

Pasal 14

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelayanan perizinan di bidang pembangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 2. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan; 3. koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan 4. koordinasi pelayanan perizinan di bidang Administrasi Bangunan.

(3) Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan yang berkenaan dengan pelayanan izin mendirikan

bangunan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi

sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin

mendirikan bangunan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan; 4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan; 5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan

Bangunan;

Page 307: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

10

6. melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan; 7. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala

maupun insidental; 8. melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan yang berkenaan dengan pelayanan administrasi bangunan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Administrasi Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan

Anggaran Badan; 2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan administrasi bangunan;

4. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan di bidang administrasi bangunan;

5. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan di bidang

administrasi bangunan; 6. melakukan penerbitan dan distribusi dokumen di bidang administrasi

bangunan; 7. melakukan pengendalian pelayanan di bidang administrasi bangunan; 8. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan di bidang administrasi

bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan; dan

10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan.

Paragraf 6 Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi

Pasal 17

(1) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan

advokasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1),

Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi mempunyai fungsi :

Page 308: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

11

1. penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi; 2. penyelenggaraan penanganan pengaduan dan advokasi; 3. koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi; dan 4. koordinasi penanganan pengaduan dan advokasi.

(3) Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi adalah : 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data

dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi

sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan;

3. melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan;

4. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai

dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;

5. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

manajemen perizinan; 6. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen

perizinan; 7. melakukan pengelolaan data perizinan; 8. melakukan penyusunan database perizinan dan pemeliharaan database

perizinan; 9. melakukan penyajian informasi perizinan; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan advokasi di

bidang perizinan dan non perizinan. (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi adalah :

1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan

Pengaduan dan Advokasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

Page 309: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

12

2. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan

advokasi di bidang perizinan dan non perizinan; 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan;

4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata

cara penanganan pengaduan dan advokasi di bidang perizinan dan non perizinan;

5. melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan,

advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center; 6. melakukan penanganan pengaduan dan advokasi; 7. melakukan klarifikasi, koordinasi dan advokasi terhadap permasalahan

pelayanan perizinan dan non perizinan; 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penanganan Pengaduan

dan Advokasi; dan 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan dan masing-masing unit kerja di

lingkungan Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

(2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Badan

dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Sub Bidang-Sub Bidang, UPT dan

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan.

Page 310: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

13

(3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi

dengan Badan. (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Badan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.

(5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan

sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan

tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 22

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja

Badan yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan

dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan yang dibawahkannya tersebut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 23 (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan

menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya. (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan

dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25 Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Badan berasal dari Angga ran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Page 311: IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI …

14

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau

peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 22 Desember 2014 WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

Pada Tanggal 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 83