Hukum Perbankan - lecturedatabase.files.wordpress.com · 1.Leasing (SGU) 2.Factoring (AP) ......

Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)

INDONESIA FINANCIAL SYSTEM

Non Financial Institution/IKNB Monetary/Banking System

Financial Services Authority/OJK OJK/Bank IndonesiaIndonesia Deposit

Insurance Corporation/LPS

Finance Institution

Ventura

Capital

Insurance Pension

FundCapital Market

Pawn based

Financial

services

company,

Perusahaan

Penjaminan

Commercial Banks

BU - BUS Rural Banks /

BPR - BPRS

1.Leasing (SGU)

2.Factoring (AP)

3.Consumer –

Finance

4.Credit Card –

Company

1. PMV

Daerah

2. PMV

Nasional

3.PMV

Patungan

1..Asuransi

Kerugian

2. As.Jiwa

3. As.Sosial

4. Reasuransi

5. Broker As

Dana Pensiun

Pemberi Kerja

DaPen Lembaga

Keuangan

Bursa Efek

Perush. Efek

Reksa Dana

Bank BUMN

Bank BPD

Bank Asing

Bank Campuran

Secondary

Mortgage

Multi

Finance

Infrastructure

Finance Corp.

Micro Finance Institution/

Lembaga Keuangan Mikro

INDONESIA FINANCIAL SYSTEM

Non Financial Institution Monetary/Banking System

Financial Services Authority Bank IndonesiaIndonesia Deposit

Insurance Corporation

Multi Finance Ventura

Capital

Insurance Pension

FundCapital Market

Pawn based

Financial

services

company,

Perusahaan

Penjaminan Commercial

Banks

Rural Banks

Leasing

Factoring

Consumer

Finance

Credit Card

Company

PMV

Daerah

PMV

Nasional

PMV

Patungan

As.

Kerugian

As.Jiwa

As.Sosial

Re-

asuransi

Broker

Asuransi

Dana Pensiun

Pemberi Kerja

Dana Pensiun

Lembaga

Keuangan

Bursa Efek

Perush. Efek

Reksa Dana

Bank BUMN

Bank BPD

Bank Asing

Bank Campuran

Secondary

Mortgage

NON FINANCIAL INSTITUTION

• Total aset IKNB hingga November 2014 sebesarRp 1.514,6 triliun.

• Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat padaindustri perasuransian sebesar Rp 772,7 triliun yangdiikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp 435,9triliun, dana pensiun sebesar Rp 186,1 triliun, lembagajasa keuangan khusus sebesar Rp 114,9 triliun, danindustri jasa penunjang Rp 4,9 triliun (sumber: OJKJan 2015)

• Industri perasuransian: 400 Perusahaan (tahun 2014).

• Industri perusahaan pembiayaan: 202 Perusahaan (tahun 2014)

CATATAN KULIAH

SKI – SPI:

Krisis 1998:

50% dari GDP – krisis multi dimensional

80 % dari sistem keuangan nasional

Multi finance : memberikan berbagai

pembiayaan

Bank follow the trade perdgn diikuti bank

Catatan KuliahDAPENBUN pernah punya AGROBANK, skrg

diambil alih BRI;

Pasar uang:

CP sdh dibatasi.

Sistem Perbankan :

Specialized dgn Universal Banking :

BPR tdk mengenal Cek, BG, CD; Secondary Bank

tdk mencipta uang giral

Bentuk Hukum BPR selain yg ada diUUPerbankan

juga ada bentuk lainnya: Lumbung Ptih Nagari etc.

Catatan Kuliah

WHY BANK IS DIFFERENT?

Capital Adequacy Ratio – Min 8 %

(Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank)

1. Menghimpun dana2. Menyalurkan dana3. Penyertaan saham : pada Lembaga Keuangan

Mendirikan DP – DPPK atau DPLK4. Menerbitkan, menjual-beli dan menjamin surat

berharga5. Memberikan jasa-jasa di bidang lalu lintas

pembayaran / perbankan

Catatan Kuliah

Penyertaan Saham sementara sbg akibat

kegagalan dalam pemberian kredit –

Restructuring - Debt to Equity Swap +

Technical assistant

Penyrtaan Smntr maksimal 5 thn;

Buy Back Clause

Catatan Kuliah1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal.

2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus

didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

3. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah

badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan

modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi

konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil

usaha.

4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang

didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk

Penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Catatan Kuliah

5. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha

dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa

hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna

Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara angsuran.

6. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam

bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan

berikut pengurusan atas piutang tersebut.

7. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhankonsumen dengan pembayaran secara angsuran.

8. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaanuntuk

pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Catatan KuliahLembaga Pembiayaan meliputi:

• a. Perusahaan Pembiayaan;

• b. Perusahaan Modal Ventura; dan

• c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

• a. Sewa Guna Usaha;

• b. Anjak Piutang;

• c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau

• d. Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

• a. Penyertaan saham (equity participation);

• b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity

participation); dan/atau

• c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue

sharing).

Catatan Kuliah

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

• a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;

• b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

• c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan

Pembiayaan Infrastruktur;

• (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

• a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk

Pembiayaan Infrastruktur;

• b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services);

• c. Penyertaan modal (equity investment);

• d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;

dan/atau

• e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan

Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Catatan Kuliah

LEMBAGA PEMBIAYAAN (MULTI FINANCE)

Leasing (SEWA GUNA USAHA)

Factoring (anjak piutang) – trade receivables, export

import; subrogatie - cessie

Consumer Finance

Credit Card Company - Diner’s club, GE Capital

Kartu Kredit banyak diterbitkan oleh Bank

Modal Ventura (Penyertaan Modal) – PNM, Bahana

Ventura

BANCASSURANCE

BANKER’S CLAUSE

Catatan Kuliah

Pasar Modal : securities company;

Underwriting = penjamin emisi efek; full

commitment, best effort basis

Brokerage= perantara penjualan efek

Fund manager = penasehat investasi

Bank boleh listing di PM

Settlements transaction via Banks

Catatan Kuliah

Bank vs Pegadaian:

Keduanya menggunakan hukum gadai;

Vide Psl 8 UU Perbankan:

B menilai orang & prospek usahanya :

character, capacity… collateral terakhir;

Pgdn hanya menilai barang agunan.

Secondary Mortgage Facility – assets back

securities

Universal Banking (UU 7/92) vs Specialized

Banking (UU 14/67)

SISTEM KEUANGAN INDONESIANo. Perbedaan PERUSAHAAN

Pembiayaan

Dana Pensiun

Asuransi Pegadaian Perbankan

1. Dasar Hukum Keppres No. 61 Tahun1988 (dicabut dg PERPRES No. 9/09)Kep Menkeu No.1251/KMK.013/’88 joKep Menkeu No.1256/KMK.000/’89 joKep Menkeu No.468/KMK.017/’95 joKep Menkeu No.448/KMK.017/’00 joKep Menkeu No.172/KMK.06/’02PMK No.84/PMK. 012/2006 (Pmbiayaan)PERPRES No. 9/2009

UU No.11/92 UU Nomor. 40/ 2014 menggantikan UU No. 2/92

PP No. 7/1969Keppres No. 55/1985PP No. 103/’00Perum PegadaianNomor 51 Tahun 2011Persero PegadaianTahun 2012 tanggal 4 April 2012 – PT Pegadaian (Persero)

UU No.7/1992 ttgPerbankan sbgmntlh diubah dgn UU No. 10/1998; UU No. 21/2008 ttg Prbnkn syariahUU No. 23/’99 sbgmn tlh diubahdgn UU No. 3/2004 jis UU No. 6/2009 ttgBank Indonesia

2. OtoritasPemberian Izin dan Pengawasan

OJK OJK OJK OJK OJK ; dan bersama BIkhususnya dalam (Pengawasan SIB –macroprudentials)

3. Sumber Dana Sebagian besar pinjaman, modal sendiri

Iuran Peserta Premi Pinjaman & Modal Sendiri

Sebagian besar dari Simpanan (kl. 90%)

4. Usaha •Factoring (anjak piutang)•Leasing (sewa guna usaha)•Kartu Kredit•Pembiayaan Konsumer•Modal Ventura(Venture Capital)

Memberikanmanfaatpensiun bagipeserta

Memberikan perlindungan bagi pemegang polis terhadap resiko

Meminjamkan uang kepada nasabah

•Menghimpun dana•Menyalurkan dana•Menerbitkan, menjual-beli danmenjamin suratberharga•Penyertaan•Memberikan jasa-jasa di bidang lalulintas pembayaran/ perbankan

PERBEDAAN BANK UMUM DAN BPR

No P E R B E D A A N B A N K U M U M BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. D e f i n i s i Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps.1 angka 3)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps.1 angka4)

2. Tempat Kedudukan Dimana saja dalam wilayah Indonesia Di kecamatan di luar ibukota, kabupaten, kotamadya, propinsi atau ibukota negara.

3. Modal Disetor Rp 3 trilliun BUK

Rp. 1 triliun BSyariah

• Rp. 5 miliar untuk DKI Jakarta;

• Rp. 2 milyar untuk di ibukota propinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kotamadya Botabek;

• Rp. 1 milyar untuk ibukota propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali wilayah dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali selain wilayah butir a) dan b) di atas; dan

• Rp 500 juta di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam butir a), b) dan c).

4. Pemilikan Boleh dimiliki WNA atau badan hukum asing

Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia (Pasal 23)

5. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) Bentuklainnya (Bank Asing)

Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas & bentuk lainnya jo Pasal 58

6. Bentuk Penghimpunan Dana

Giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito (Ps.6 huruf a) Mencipta uang giral

Tabungan, deposito berjangka (Pasal 13 huruf a) (bukan pencipta uang giral)

7. Kegiatan Valuta Asing Boleh (Ps. 7 huruf a) Tidak boleh

8. Penyertaan Boleh (Ps. 7 huruf b) Tidak boleh

9. Kliring Peserta Kliring Tidak ikut Kliring

PERBEDAAN PASAR UANG DAN PASAR MODAL

No M A T E R I PASAR UANG PASAR MODAL

1. Otoritas Bank Indonesia OTORITAS JASA KEUANGAN

2. Piranti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Commercial Paper, Certificate of Deposit

Saham, Obligasi dan derivatifnya

3. Jangka Waktu Pendek Panjang

4. Hasil Bunga, Bagi Hasil deviden/capital gain (loss), bunga & bagi hasil

5. Tempat bertemu tidak ada Bursa

6. Pelaku Bank-Bank & Financial Institution, Money Broker

Securities Company (Perusahaan Sekuritas)

7. Valuta Rupiah dan mata uang asing Rupiah dan mata uang asing

8. Investasi lebih mudah/aman, sederhana, return relatif kecil

lebih complicated, lebih beresiko

9.

Pertanyaan :

1. Mengapa bank berbeda dengan industry keuangan

lainnya?

2. Jelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal dan

bagaimana hubungan antara bank dengan pasar

modal?

3. Mengapa hanya ada 2 jenis bank saja dan apa beda

keduanya?

4. Jelaskan jenis badan usaha yang dapat digunakan oleh

Bank? Bagaimana persyaratan dan prosedur pendirian

bank umum?

5. Mengapa bank diatur dan diawasi secara ketat, mulai

sejak pendirian hingga menjalankan kegiatan

usahanya?

BANK INDONESIA - OJK

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OJKGlobalisasi Sistem Keuangan

Perkembangan di bidang Teknologi Informasi (ICT)

Inovasi Finansial

Konglomerasi Sektor Keuangan

sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis,dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam halproduk maupun kelembagaan.

Permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yangmeliputi tindakan moral hazard, belum optimalnyaperlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunyastabilitas sistem keuangan semakin mendorongdiperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektorjasa keuangan yang terintegrasi


Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas

dan wewenangnya berlandaskan asas-asas :

1. asas independensi

2. asas kepastian hukum

3. asas kepentingan umum

4. asas keterbukaan

5. asas profesionalitas

6. asas integritas

7. asas akuntabilitas


a. Dasar pembentukan, status dantujuan.

b. Fungsi, tugas dan wewenang.

c. Pengawasan perbankan.

d. Perlindungan Konsumen


DASAR PEMBENTUKAN1. Pembentukan OJK merupakan amanat Pasal 34 UU No 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal itu berintikan

tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga

pengawasan sektor jasa keuangan yang independen paling

lambat 31 Desember 2002. Namun, dalam perjalanannya,

pembahasan OJK cukup alot, sehingga isi Pasal 34 harus

direvisi melalui UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UU No 23 Tahun 1999. Revisi itu memuat ketentuan bahwa

pembentukan OJK paling lambat 31 Desember 2010.

2. OJK dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdiri

dari 71 Pasal dan mulai berlaku sejak tanggal 22 November

2011

BANK INDONESIA- OJK

STATUS

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-

Undang ini[Ps. 2 (2) UUOJK]

TUJUAN

agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil; dan

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. [Ps. 4 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

FUNGSI

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan.(Ps. 5 UUOJK)

TUGAS

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.[Ps. 6 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

WEWENANG

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan

bank yang meliputi:

1.perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,

kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin

usaha bank; dan

2.kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,

penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di

bidang jasa;

[Ps. 7 (a) UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

WEWENANG

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

kecukupan modal minimum, batas maksimum

pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan,

dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja

bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank; [Ps. 7 (b) UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

WEWENANG

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-

hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan

perbankan; dan

Pemeriksaan bank.

[Ps. 7 (c) & (d) UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

WEWENANG

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan,

kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank

merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan

microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan

macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain

hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan

wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan

pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank

Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral

suasion) kepada Perbankan

[Ps. 7 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

WEWENANG

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

c.melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,

perlindungan Konsumen, dan tindakan lain

terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan;

[Ps. 9 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

DEWAN KOMISIONER

Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang

ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan Susunan terdiri atas:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;

c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap

anggota;

f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;

h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota

Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan

pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. [Ps. 10 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKSyarat calon anggota Dewan Komisioner adalah :

a. warga negara Indonesia;

b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;

c. cakap melakukan perbuatan hukum;

d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus

perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

e. sehat jasmani;

f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat

ditetapkan;

g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)

tahun atau lebih.[Ps. 15 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan

sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila

memenuhi alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan

tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat

melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-

turut;

[Ps. 17 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKAnggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner

lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan;

f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi

anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari BI;

g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian

Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal

dari Kementerian Keuangan;

h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau

semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada

satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

i. melanggar kode etik; atau

j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat Pasal 15 dan melanggar

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. [Ps. 17 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner

diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner

diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan

ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud

diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

[Ps. 14 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

Untuk Perlindungan Konsumen dan masyarakat,

OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian

Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat

atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan

produknya;

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk

menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut

berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan.[Ps. 28 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

OJK MELAKUKAN PENCEGAHAN KERUGIAN NASABAH DENGAN CARA :

1. MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI

KEPADA MASYARAKAT

2. MEMINTA PENYEDIA JASA KEUANGAN

MENGHENTIKAN KEGIATAN YANG

BERPOTENSI MERUGIKAN MASYARAKAT

3. MENGAMBIL TINDAKAN LAIN YANG

DIANGGAP PERLU(Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

BANK INDONESIA- OJK

OJK MELAYANI PENGADUAN NASABAH

YANG MELIPUTI :

1. MENYIAPKAN PERANGKAT YANG

MEMADAI

2. MEMBUAT MEKANISME PENGADUAN

MASYARAKAT, dan

3. MEMFASILITASI PENYELESAIAN

PENGADUAN KONSUMEN

(Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan)

BANK INDONESIA- OJK

UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN OJK MELAKUKAN

PEMBELAAN HUKUM YANG MELIPUTI :

1. MEMERINTAHKAN PENYEDIA JASA KEUANGAN

UNTUK MENYELESAIKAN PENGADUAN

KONSUMEN

2. MENGAJUKAN GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH

KEMBALI HARTA KEKAYAAN MILIK PIHAK YANG

DIRUGIKAN

3. UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI DARI PIHAK

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

(Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

BANK INDONESIA- OJKUntuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan

pembelaan hukum, yang meliputi:

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa

Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan

Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. mengajukan gugatan:

untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari

pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan

pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan

pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada

Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran

atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ganti kerugian hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada

pihak yang dirugikan.

[Ps. 30 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKAnggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa

keuangan.

Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif,

pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.

Untuk penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di

sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa

keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK

Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan

OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas

Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

[Ps. 34-37 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKYang dimaksud dengan “pungutan” antara lain pungutan untuk

biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan,

biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian

dan transaksi perdagangan efek.

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak

dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan

OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,

administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung

lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap

standar yang wajar di industri jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di

sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan

dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan

kegiatan di sektor jasa keuangan.[Ps. 34-37 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKDalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank

Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan

antara lain:

a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;

b. sistem informasi perbankan yang terpadu;

c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta

asing, dan pinjaman komersial luar negeri;

d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya

(a.l.: kartu kredit, kartu debit, dan internet banking);

e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important

bank (SIB adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan

kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa

perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat

mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain

atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial,

apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. ; dan

f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan

informasi [Ps. 39 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJKBANK BERMASALAH

OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan

mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan

oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan

likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera

menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-

langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Yang dimaksud

dengan “langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia” adalah

pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan

fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort. Dalam

menjalankan fungsi dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan

pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada OJK.[Ps. 41 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

Lembaga Penjamin Simpanan dapat

melakukan pemeriksaan terhadap bank

yang terkait dengan fungsi, tugas dan

wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih

dahulu dengan OJK.

Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan

premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga,

kredit macet dan tercatat, bank bermasalah,

kualitas aset, dan kejahatan di sektor

perbankan.[Ps. 42 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

FKSSK

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi

Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:

a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;

b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;

c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan

d. Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota.

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis,

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan

Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga

Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau

telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat

mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk

segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah

pencegahan atau penanganan krisis. .

[Ps. 45 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

Yang dimaksud dengan “krisis pada sistem keuangan”

adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal

menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam

perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan

memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan

antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas,

dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem

keuangan.

Yang dimaksud dengan “bank gagal” adalah bank yang

mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan

kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi

disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang

dimilikinya.

[Ps. 45 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

FKSSK

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan

Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin

Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk

dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan

keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam

kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud di atas

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan

melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan

dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait

dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang

ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin

Simpanan.[Ps. 45 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang

terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan

persetujuan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajuan persetujuan disampaikan oleh Menteri Keuangan

selaku koordinator Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ditujukan langsung

kepada Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

yang membidangi keuangan dan perbankan dengan tembusan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Surat dinyatakan

diterima setelah dibacakan dalam rapat pleno alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud.[Ps. 46 UUOJK]

BANK INDONESIA- OJK

PENYIDIKAN

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa

keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.[Ps. 48 UUOJK]

KETENTUAN PIDANA (Ps. 52-54)

BANK INDONESIA-OJK

KEWENANGAN

MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Kewenangan

untuk memberi izin /

Right to licence

Kewenangan

Untuk Mengatur /

Right to regulate

Kewenangan

Untuk Mengawasi /

Right to control

Kewenangan

Untuk Mengenakan Sanksi /

Right to impose sanction

Ps. 6-7; 16; 18-20; 22, 26;

28; 41-42 UU Perbankan

1. Ps. 2; 8; 11; 15;

21-28; 32; 40; 42A

UUPerbankan;

2. Ps. 4 UUSNT & LLD;

dan

3. Ps. 25 UUBI

Ps. 29-35 UUBIPs. 37; 37A; 46- 53

UUPerbankan

Ps. 24 jo. Ps. 4 UUBI

BANK INDONESIA-OJK

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BankIndonesia meliputi wewenang:a. Kewenangan untuk memberikan izin (Right to License):

• menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu

bank,

• Memberikan dan mencabut izin usaha,

• memberikan izin pembukaan, penutupan dan

pemindahan kantor bank,

• memberikan persetujuan atas kepemilikan dan

kepengurusan bank,

• memberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha-

usaha tertentu.

• Memberikan izin membuka Rahasia bank etc

BANK INDONESIA-OJK

b. Kewenangan untuk mengatur (Right to Regulate):

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usahadan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakanperbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasaperbankan yang diinginkan masyarakat

c. Kewenangan untuk mengawasi (Right to Control):

melakukan pengawasan kegiatan usaha bank secaralangsung (on-site supervision) dan tidak langsung (off-site supervision)

BANK INDONESIA-OJK

d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (Rightto Impose Sanction):

Menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan apabila suatu bankkurang atau tidak memenuhi ketentuan.

Tindakan ini mengandung unsur pembinaanagar bank beroperasi sesuai dengan azasperbankan yang sehat

BANK INDONESIA-OJK

PENGAWASAN

PERBANKAN

Pengawasan terhadap Kepatuhan/

Compliance Based SupervisionPengawasan terhadap Resiko/

Risk Based Supervision

1. Resiko Kredit;

2. Resiko Pasar;

3. Resiko Likuiditas;

4. Resiko Operasional;

5. Resiko Hukum;

6. Resiko Reputasi;

7. Resiko Strategik;dan

8. Resiko Kepatuhan.

BANK INDONESIA-OJK

KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/

(RIGHT/POWER TO CONTROL)

Pengawasan Langsung/

On-Site Supervision/

Direct Supervision

Pengawasan Tidak Langsung/

Off-Site Supervision/

Indirect Supervision

1. Umum/berkala; dan

2. Setiap waktu.

Ps. 31 UU No. 10/1998

jo. UU No. 7/1992

Laporan

BANK INDONESIA-OJK

KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI /

(RIGHT/POWER TO CONTROL)

Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

industri keuangan non-bank sejak 31 Desember

2012 (IKNB) dan di sektor perbankan sejak

31Desember 2013 telah beralih ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).Ps. 34-35 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004 dan UU No. 21/2011 Pasal 55

BANK INDONESIA-OJK

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat

Kesehatan Bank secara individual dengan

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based

Bank Rating), dengan cakupan penilaian terhadap

faktor-faktor sebagai berikut:

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan

berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap

kinerja, profil risiko, permasalahan yang

dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

BANK INDONESIA-OJK


• Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen

Risiko

• Penilaian Good Corporate Governance

(GCG)

• Rentabilitas (earnings); dan

• Permodalan (capital).

BANK INDONESIA-OJK


Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank

yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

• Kondisi yang secara umum sangat sehat sehinggadinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatifyang signifikan dari perubahan kondisi bisnis danfaktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat

BANK INDONESIA-OJK



yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari


• Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan

dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian,

antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan

permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat

kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut

kurang signifikan.

BANK INDONESIA-OJK



yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup



• Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup


perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari

peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan

GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik.

Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan

tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan

baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha

Bank.

BANK INDONESIA-OJK



yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang



• Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang


perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari

peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan

GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik.

Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat

diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu

kelangsungan usaha Bank.

BANK INDONESIA-OJK



yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak



• Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat

faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG,

rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik.

Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga

untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang

saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi

keuangan Bank.

PERINGKAT KOMPOSIT PREDIKAT HASIL PENILAIAN

PK-1 Sangat Sehat

PK-2 Sehat

PK-3 Cukup Sehat

PK-4 Kurang Sehat

PK-5 Tidak Sehat

HASIL PENILAIANPENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Ditetapkan dalam 5 Peringkat Komposit (PK), yaitu:

Ps. 5; 6; 7 PBI NO. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tgl 12 April 2004 telah dicabut

dengan PBI 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingakt Kesehatan Bank Umum; PBI 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian TS Bank Umum Syariah

BANK INDONESIA-OJK

PENGAWASAN BANK OLEH BI

Pengawasan Normal :

Pengawasan normal adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria pengawasan

bank intensif dan pengawasan bank khusus

Pengawasan Intensif ( jangka waktu 1 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun)

Pengawasan intensif adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya

berada dalam pengawasan normal, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank. Pemulihan

tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory actions) yang sesuai

dengan permasalahan Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank tersebut.

Pengawasan Khusus (jangka waktu 3 bulan)

Pengawasan khusus adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya

berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk memulihkan kondisi

Bank. Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory actions)

yang sesuai dengan permasalahan Bank termasuk penambahan modal Bank dengan tujuan untuk

memulihkan kondisi Bank tersebut.

PBI No15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

Konvensional & PBI No 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan Bank

BANK INDONESIA-OJK

TINGKAT KESEHATAN BANK

*KURANG SEHAT*

1. Pembinaan; dan/atau

2. Action Plan.

Ps. 37 UU No. 7/ 1992 jo. UU No. 10/1998.

BANK INDONESIA-OJK

3 UNSUR BANK SENTRAL/OJK

1. Keterbukaan/transparansi/Disclosure;

2. Akuntabilitas; dan

3. Independensi/Kemandirian.

BANK INDONESIA

KEMANDIRIAN BANK SENTRAL/OJK

1. Kemandirian Lembaga/Institutional Independence;

2. Kemandirian Fungsi/Functional Independence;

3. Kemandirian Organisasi/Organization Independence;

dan

4. Kemandirian Anggaran/Financial Independence.

[Fabian Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks (A Comparative Study of The European Central

Bank), Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd., 1999]

Pendirian Bank Umum

serta

Merger Konsolidasi & Akuisisi

(MKA) Perbankan

Pendirian Bank serta

Merger Konsolidasi & Akuisisi (MKA) Perbankan

Pendahuluan Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izinusaha sebagai Bank dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabilakegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undangtersendiri.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun, merupakan

kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait

kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang

menghimpun dana tersebut. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan

Rakyat. Namun, terdapat pula lembaga lainnya yang juga melakukan

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat misalnya yang dilakukan

oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan

Undang-Undang tersendiri.



Pendirian Bank

Dasar Hukum Pendirian Bank:

• UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas

• UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah

• UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10 Th. 1998

• UU No.21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• PBI No. 11/ 1 /PBI/2009 tgl. 27 Januari 2009 ttg Bank Umum

• PBI No. 11/ 3 /PBI/2009 tgl. 29 Januari 2009 ttg Bank Umum Syariah

• PBI No 8/26/PBI/2006 tgl 8 November 2006 ttg Bank Perkreditan Rakyat



Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan wajib dipenuhi persyaratan tentang :

a) susunan organisasi dan kepengurusan ;

b) permodalan ;

c) kepemilikan ;

d) keahlian dibidang perbankan ;

e) kelayakan rencana kerja.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimanadimaksud di atas, ditetapkan oleh Bank Indonesia



Persyaratan & Prosedur Pendirian Bank Umum

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulumemperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Pimpinan BankIndonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana darimasyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ps16 UUP jo Ps 2 PBI 11/01/09

2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam 2 (dua) tahap:

a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukanpersiapan pendirian Bank; dan

b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatanusaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a selesai dilakukan.



Persyaratan & Prosedur Pendirian Bank UmumModal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang

sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)

ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai

diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi

adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana

diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian



(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepadaGubernur Bank Indonesia, disertai dengan:

• a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan AnggaranDasar yang paling kurang memuat:1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Bank;

3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris sertaanggota Direksi; dan

6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksiharus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;

• b. data kepemilikan berupa:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masingkepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum PerseroanTerbatas/Perusahaan Daerah;

2. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpananwajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;



• c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertaidengan:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasporyang masih berlaku;

3. riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakantercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernahdihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedangtercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuanmengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yangditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidakpernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggotaDireksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalahmenyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapanpengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuanpermohonan;



Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam daftar Riwayat Hidup di atas adalah suratketerangan atau bukti tertulis dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenaipengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calonanggota Dewan Komisaris yang mempunyai pengalaman, apabila ada.

• Surat Pernyataan sbgmn angka (5) & (6) di atas, bermeterai cukup yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya di bidang perbankan;

b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang

telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum

tanggal pengajuan permohonan;

c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota

Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota

Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi);

d) tidak memiliki kredit macet;



e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit

berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum

tanggal pengajuan permohonan;

f) merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus

bagi Komisaris Independen);

g) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi

25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi

calon anggota Direksi Bank);

h) merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon

Direktur Utama Bank); dan

i) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan

kepatutan pada suatu bank.

Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuanBank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bankumum.



• d. rencana susunan dan struktur organisasi, sertapersonalia;

. e. rencana bisnis (business plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:

1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensiekonomi;

2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan danpenyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akandilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kasbulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejakBank melakukan kegiatan operasional;



• f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);

• g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencanasistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenaipelaksanaan Good Corporate Governance;

• h. sistem dan prosedur kerja;

• i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modaldisetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentukfotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “DewanGubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bankyang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwapencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulisdari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

• j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calonanggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoranmodal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapundari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).



• (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1sampai dengan angka 5;

2. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh

Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasarberikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahandari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuaidengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukumtersebut;

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1

sampai dengan angka 5;



• 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badanhukum asing;

• 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing

kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas /Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlahsimpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagibadan hukum Koperasi;

• 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntanpublik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelumtanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

• 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan

badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan

• 7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukanoleh Bank Indonesia;



• c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajibdisertai dengan:

1.fotokopi dokumen yang menyatakan keputusanpembentukan Pemerintah Daerah bagi PemerintahDaerah;

2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabatyang berwenang mewakili pemerintah;

3.Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan

4.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yangdiperlukan oleh Bank Indonesia.



(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan palinglambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterimasecara lengkap.

(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar

Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunanekonomi nasional; dan

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap

calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



(1) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu1 (satu) tahun terhitung sejak tanggalpersetujuan prinsip diterbitkan.

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsipdilarang melakukan kegiatan usaha perbankan,sebelum mendapat izin usaha.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu 1 tahunpihak yang telah mendapat persetujuan prinsipbelum mengajukan permohonan izin usahakepada Bank Indonesia maka persetujuanprinsip yang telah diterbitkan menjadi tidakberlaku.



Permohonan untuk mendapatkan izin usahadiajukan oleh pihak yang telah mendapatpersetujuan prinsip kepada Gubernur BankIndonesia, disertai dengan:

• a.akta pendirian badan hukum, yang memuatAnggaran Dasar yang telah disahkan olehinstansi berwenang;

• b.data kepemilikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yangmasing-masing disertai dengan dokumensebagai-mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), dalam hal terjadi perubahankepemilikan;



• c. daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:1. contoh tanda tangan dan paraf;

2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1)

huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan

3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal

Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansiberwenang, bagi warga negara asing:

i. untuk anggota Direksi; dan/atau

ii.untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap diIndonesia;

• d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadiperubahan;



• e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank diIndonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satupemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keteranganbahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulisdari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

• f. bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank;dan

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP);



• g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yangberbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ PerusahaanDaerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badanhukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor :

• 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalambentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia,dan/atau

• 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (moneylaundering);

• h. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yangbersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesiamengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank;



i. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutantidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GoodCorporate Governance bagi Bank;

j. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungankeluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BankIndonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governancebagi Bank;

k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutanbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memilikisaham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetorpada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GoodCorporate Governance bagi Bank.



(1)Bank yang telah mendapat izin usaha dari GubernurBank Indonesia wajib melakukan kegiatan usahaperbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

(2)Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepadaBank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjasetelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

(3)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha,izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.



Kepemilikan Bank Umum

(1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;atau

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesiadengan warga negara asing dan/atau badan hukum asingsecara kemitraan.

(2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyaksebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetorBank.



(1)Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat:

• a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

• b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturanperundang-undangan yang berlaku;

• c.memiliki komitmen yang tinggi terhadappengembangan operasional Bank yang sehat; dan

• d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum makapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badanhukum tersebut.



(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:

• a. Integritas, yang paling kurang mencakup :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan

yang berlaku;

3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasionalBank yang sehat; dan

4. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadipemegang saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR;

• b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup :

1. persyaratan kemampuan keuangan;

2. pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaiankemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yangberlaku; dan

3. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.



Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

• a. Perseroan Terbatas;

• b. Perusahaan Daerah; atau

• c. Koperasi



Kepemilikan BPR

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki

oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia

yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia,

pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara

ketiganya.



Permodalan Bank Umum:

Modal disetor sebesar Rp. 3 trilyun untuk Bank Umum

Modal disetor sebesar Rp. 1 trilyun untuk Bank UmumSyariah

Pada saat pengajuan izin prinsip (preliminary approoval)harus sudah disetorkan sebesar Rp. 1 trilyun u/ BankUmum dan Rp. 350 Milyar untuk Bank Umum Syariah

Pada saat pengajuan Izin usaha harus sudah disetorkansebesar Rp. 3 trilyun u/ BU & Rp. 1 trilyun u/ BUS



Permodalan BPR:a) Rp. 5 miliar untuk DKI Jakarta;

b) Rp. 2 milyar untuk di ibukota propinsi di Pulau Jawa

dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kotamadya

Botabek;

c) Rp. 1 milyar untuk ibukota propinsi di luar Pulau Jawa

dan Bali wilayah dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali

selain wilayah butir a) dan b) di atas; dan

d) Rp 500 juta di wilayah lain di luar wilayah

sebagaimana disebut dalam butir a), b) dan c).


(MKA) Perbankan

Landasan Hukum Merger antar Bank Umum (Emiten) a.l :• UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas

• UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah

• UU No. 8 Th. 1995 tentang Pasar Modal

• UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10 Th. 1998

• PP Nomor 27 Th. 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

• PP Nomor 28 Th. 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

• SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan & Tata Cara Merger, Konsolidasi & Akuisisi Bank Umum

• SK Direksi BI No.32/52/KEP/DIR tgl.14 Mei 1999 tentang Persyaratan & Tata Cara Merger, Konsolidasi & Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat

• Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten (KEP-52) ;

• Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-12/PM/1997 tentang Benturan Kepentingan transaksi tertentu (KEP-12) { jika dalam merger tersebut mengandung unsur benturan kepentingan} ;


(MKA) Perbankan

(1) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :

a. inisiatif Bank yang bersangkutan;

b. permintaan Bank Indonesia; atau

c. inisiatif Badan Khusus.

(2) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari

Direksi Bank Indonesia.

Merger atau Konsolidasi antara Bank konvesional dengan Bank berdasarkan

Prinsip Syariah hanya dapat dilakukan apabila Bank hasil Merger atau

Konsolidasi dimaksud menjadi :

a. Bank berdasarkan Prinsip Syariah; atau

b. Bank konvensional, namum memiliki Kantor Cabang berdasarkan Prinsip

Syariah.


(MKA) Perbankan

Izin Merger atau Konsolidasi dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

b. pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi jumlah Aktiva Bank hasil

Merger atau Konsolidasi setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus dari

jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;

c. permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi memenuhi ketentuan rasio

kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

d. calon dewan komisaris dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur kepengurusan Bank.


(MKA) Perbankan

Langkah-langkah dalam proses merger :

• Penandatanganan Naskah Kesepakatan

• Pembentukan Tim Merger

• Penunjukan pihak-pihak independenAkuntan Publik

Konsultan Hukum

Appraisal Company

Financial Advisor

Notaris

• Proses Due Diligence


(MKA) Perbankan

• Pengiriman RP kepada Kreditur ;

• Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK dan Bursa Efek ;

• Pengumuman Ringkasan RP disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing Bank Peserta Penggabungan

• Pembuatan Surat Edaran kepada Pemegang Saham ;

• Pembuatan konsep Akta Penggabungan ;


(MKA) Perbankan

• Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait ;

• Pengajuan permohonan persetujuan Merger ke Bank Indonesia ;

• Pengajuan permohonan persetujuan Menteri Hukum & HAM atas perubahan Anggaran Dasar Bank Penerima Penggabungan ;

• Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesiadengan tembusan kepada Menteri Hukum &HAM

• Pengumuman Hasil Merger


(MKA) Perbankan

Permohonan untuk memperoleh izin Merger atau Konsolidasi diajukan

oleh direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Merger atau

Konsolidasi secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum

Pemegang Saham dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

Permohonan izin Merger atau Konsolidasi tersebut wajib dilampiri

dengan :

a. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Akta Merger atau Akta Konsolidasi dan Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil

Merger dan/atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar Bank hasil Konsolidasi ;

c. Bukti pelaporan kepada OJK dan pengumuman kepada investor, bagi Bank yang

terdaftar di pasar modal;

d. Bukti pengumuman mengenai ringkasan rancangan Merger atau rancangan

Konsolidasi


(MKA) Perbankan

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan

atas permohonan izin Merger atau Konsolidasi, Bank

Indonesia melakukan ;

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris

dan direksi Bank hasil Merger atau Konsolidasi.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger atau

Konsolidasi diberikan oleh Direksi bank Indonesia dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri KumHAM.

Dalam hal permohonan ditolak maka bank Indonesia akan menjelaskan

alasan penolakan secara tertulis.


(MKA) Perbankan

Izin Merger atau Konsolidasi bagi Bank yang berbentuk

huku Perseroan Terbatas berlaku sejak :

a. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau

Akta Pedirian oleh Menteri KumHAM;

b. tanggal pendaftaran Akta Merger dan Perubahan

Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila

perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan

persetujuan Menteri Kehakiman.


(MKA) Perbankan

Bank yang telah memperoleh izin Merger atau Konsolidasi wajib:

a. menyusun neraca penutupan masing-masing Bank yang melakukan

Merger atau Konsolidasi;

b. menyusun neraca pembukaan Bank hasil Merger atau Konsolidasi;

c. mengumumkan hasil Merger atau Konsolidasi disertai dengan

neraca pembukaan Bank hasil Merger atau Konsolidasi dalam 2

(dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya izin Merger

atau Konsolidasi ;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan Merger atau Konsolidasi

kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

setelah tanggal pengumuman dan dilampiri dengan :

1.fotokopi Akta perubahan Anggaran Dasar atau fotokopi Akta Pendirian

termasuk Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari instansi

berwenang;

2.guntingan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.


(MKA) Perbankan

Persyaratan dan Tata Cara Akuisisi (1) Akuisisi bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik

melalui pembelian saham secara langsung maupun Pembelian Saham

Melalui Bursa.

(2) Akuisisi Bank dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian jumlah

saham Bank yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank kepada

pihak yang mengakuisisi.

(3) Pembelian saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian

Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila kepemilikan saham :

a. menjadi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari

modal disetor Bank; atau

b. kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal

disetor Bank namum menentukan baik langsung maupun tidak langsung

pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank.


(MKA) Perbankan

Izin akuisisi dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham dari Bank yang akan diakuisisi;

b. pihak yang melakukan Akuisisi memenuhi persyaratan

sebagai pemilik Bank sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur kepemilikan

Bank;

c. apabila Bank yang diakuisisi terdaftar di pasar modal

maka wajib dipenuhi ketentuan pasar modal mengenai

penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang

saham tertentu.


(MKA) Perbankan

Permohonan untuk memperoleh izin Akuisisi diajukan

direksi Bank yang akan diakuisisi bersama dengan pihak

yang akan mengakuisisi kepada direksi Bank Indonesia

dan wajib dilampiri dengan rancangan Akuisisi beserta

dokumen pendukungnya.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan

atas permohonan izin Akuisisi, Bank Indonesia melakukan :

a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. wawancara terhadap pihk yang akan mengakuisisi.


(MKA) Perbankan

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi

diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

(2) Tembusan izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri KumHAM,

apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar.

(3) Dalam hal permohonan ditolak maka Bank Indonesia akan

menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.

Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta

Akuisisi.

Direksi Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Akuisisi

kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah

tanggal penandatanganan Akta Akuisisi dilampiri dengan fotokopi Akta

Akuisisi.


(MKA) Perbankan

MKA Atas Permintaan Bank Indonesia

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank

tidak dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan

Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pemiliki

dan pengurus Bank yang bersangkutan untuk :

a. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain; atau

b. menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Bank atau

pihak lain;

sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dilakukan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas.


(MKA) Perbankan

MKA Atas Permintaan Badan Khusus

Badan khusus wajib meminta izin kepada Bank Indonesia

untuk melakukan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

terhadap Bank yang kepemilikannya telah diambil alih oleh

Badan Khusus.

Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dilakukan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atas.


(MKA) Perbankan

DEMIKIAN DAN HARAP PELAJARI KEMBALI MATERI INI,

SEMOGA SUKSES

Perbankan Syariah

di Indonesia

Perbankan Syariah di Indonesia

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Oktober 2011

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Oktober

2011


• Pangsa pasar perbankan syariah saat initelah mencapai 4,9% dari total asetperbankan di Indonesia

• pertumbuhan rata-rata aset industriperbankan syariah, telah mencapai rata-rata37,4% dalam 5 tahun terakhir. Dengan totalaset sekitar 21 miliar dolar AS. Industriperbankan syariah memiliki hampir 13 jutarekening simpanan, dan kurang lebihdidukung dengan 3000 jaringan kantor diseluruh Indonesia.

sumber: OJK -2014

PENGERTIAN BANK SYARIAH

BANK SYARIAH adalah Bank yang menjalankankegiatan usahanya berdasar kan Prinsip Syariah danmenurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariahdan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yangdalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah BankSyariah yang dalam kegiatannya tidak memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran.

UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,adalah unit kerja dari kantor pusat Bank UmumKonvensional yang berfungsi sebagai kantor indukdari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatanusaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau

unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yangberkedudukan di luar negeri yang melaksanakankegiatan usaha secara konvensional yang berfungsisebagai kantor induk dari kantor cabang pembantusyariah dan/atau unit syariah.

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Sejarah singkat Lembaga Keuangan Islam Internasional :

Mit Ghamr Bank (di Mesir) perintis pertama di tahun1960an sangat berarti bagi perkembangan sistim finansialdan ekonomi islam ;

Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975

Mulai tahun 1970an berdiri Bank-bank Islam di beberapanegara : Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki,Malaysia dan Indonesia

PERBANKAN SYARIAH di

BERBAGAI NEGARA• Pendirian Lembaga Keuangan/Bank Syariah di berbagai

Negara :

• Uni Emirat Arab : th 1975 Dubai Islamic Bank ;

• Kuwait : th 1977 Kuwait Finance House

• Mesir : th 1978 Faisal Islamic Bank

• Pakistan : th 1979 sistim bunga dihapuskan

• Siprus : th 1983 Faisal Islamic Bank of Kibris (Cyprus)

• Malaysia : th 1983 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

• Turki : th 1984 Daar al Maal Islam-Faisal Financial Institution

• Indonesia : th 1992 Bank Muamalat Indonesia

PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIALatar belakang PendirianPerbankan Syariah di Indonesia

Ummat islam memandang perlunya layanan perbankan yanglebih baikdan adil (Bank Islam = bebas riba)

19-22 Agustus 1990 Lokakarya tentang Bank Islam di Cisarua, Bogor oleh MUI

22-25 Agustus 1990 dalam Munas IV MUI disepakati untuk mendirikanBank Islam

November 1991 didirikan PT BMI

Maret 1992 BMI mulai beroperasi

Oktober 1994 BMI menjadi Bank Devisa

Setelah beroperasinya BMI, mulai bertumbuhan BPRS di berbagaiwilayah Indonesia

Dengan UU No. 10 th 1998, maka pada tahun 1999 mulai beroperasiBank Syariah baik berbentuk Unit Usaha Syariah (Bank IFI cabangSyariah) maupun Bank Umum (Bank Syariah Mandiri)


• Tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah Nasional

(DSN) oleh MUI

• Fungsi DSN untuk melaksanakan tugas

memajukan ekonomi ummat islam

• Tugas DSN : mengkaji, merumuskan nilai dan

prinsip hukum islam untuk menjadi pedoman

transaksi/implementasi di lembaga keuangan

syariah

Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha PerbankanSyariah:

•Undang-undang tentang Perbankan (UU No. 7/1992 jo UU No.10/1998) berikut peraturan pelaksanaannya ;

•Undang-undang tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) ;

•Al-Qur’anul Kariim, Sunnah Rasululllah SAW, Ijma, Qiyas, MasalihMursalah, Fiqih Muamalah

•Undang-undang tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999 jo UUNo. 3/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar(UU No. 24/1999) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Pencucian Uang (UU No. 8/2010) berikutperaturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU No.24/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007)berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995) berikutperaturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Sukuk (surat berharga syariah negara)

PBI PERBANKAN SYARIAH

1. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/

3 /PBI/2009 TENTANG BANK UMUM

SYARIAH

2. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/

15 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN

KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL

MENJADI BANK SYARIAH

3. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR

11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA

SYARIAH

PENDIRIAN

BANK UMUM SYARIAHProses pendirian BUS kurang lebih = BUK

Modal Rp. 1 T

Bentuk Hukum harus PT

Harus ada DPS

DEWAN PENGAWAS

SYARIAH• Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di

Bank Syariah dan Bank Umum Konvensionalyang memiliki UUS.

• Dewan Pengawas Syariah diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham atasrekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

• Dewan Pengawas Syariah bertugasmemberikan nasihat dan saran Kepadadireksi serta mengawasi kegiatan Bank agarsesuai dengan Prinsip Syariah.

Konversi BUK menjadi BUS

• Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan

usaha menjadi Bank Syariah.

• Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank

Syariah dapat dilakukan:

• a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;

• b. BPR menjadi BPRS.

• BPR atau BPRS yang ingin menjadi Bank Umum Syariah

harus mendirikan Bank Umum Syariah terlebih dahulu.

Selanjutnya, seluruh hak dan kewajiban (asset and liabilities)

BPR atau BPRS dialihkan kepada Bank Umum Syariah baru,

kemudian izin usaha BPR atau BPRS dicabut atas

permintaan bank (self liquidation).

KONVERSI BUK - BUS

Bank Konvensional yang akan melakukan

perubahan kegiatan usaha menjadi Bank

Syariah harus:

a. menyesuaikan anggaran dasar;

b. memenuhi persyaratan permodalan;

c. menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan

Komisaris;

d. membentuk DPS; dan

e. menyajikan laporan keuangan awal sebagai

sebuah Bank Syariah.

KONVERSI BUK - BUS

• memiliki rasio Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM) paling kurang

sebesar 8 % (delapan persen); dan

• Besarnya rasio KPMM didasarkan pada

hasil penilaian Bank Indonesia.

• b. memiliki modal inti paling kurang

sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus

milyar rupiah).

Pendirian Unit Usaha Syariah

• Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

• BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS.

• Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.


• (1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

• (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.

• (3) Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 40 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

• a. rancangan perubahan anggaran dasar, yang paling kurang memuat kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• b. identitas dan dokumen pendukung calon Direktur UUS

• C. Dst = izin BUS atau BUK


• Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling

kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar

rupiah).

• Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah dana

bersih yang ditempatkan BUK pada UUS setelah

dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK, yang

diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS.

• (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.

• Yang dimaksud dengan “tunai” adalah setoran dalam

bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah, gedung atau

bentuk sejenis lainnya.

Perbankan Syariah

Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha perbankan syariah:

• Undang-undang tentang Hak Tanggungan (UU No. 4/1996); berikut peraturan pelaksanaannya;

• Undang-undang tentang Fidusia (UU No. 42/1999) berikut peraturan pelaksanaannya;

• Peraturan Bank Indonesia (dahulu Surat Keputusan (SK) Direksi BI)

• Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait dengan kegiatan usaha perbankan ;

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

• Kitab Undang-undang Hukum Dagang

• Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan.


• Kegiatan usaha perbankan syariah secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam beberapa kegiatan :

1) Menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk Giro,Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito dan bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu ;

2) Menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplusspending unit) kepada pihak yang memerlukan dana (deficitspending unit)

3) Menerbitkan, menjual, membeli surat-surat berharga di Pasar uangSyariah

4) Melakukan penyertaan modal dalam batas yang ditentukan Undang-undang dan

5) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6) Bertindak selaku investor, agent, Manajer Investasi dan lembaga sosial (menerima ZIS dan Wakaf Tunai)

Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 12, No. 1, Desember 2013

PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPenyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalamKegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkanfatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapanfatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yangmemuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan PrinsipSyariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa

imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.Yang dimaksud dengan:“ ‘Adl” yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya danmemberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukansesuatu sesuai posisinya.“Tawazun” adalah keseimbangan yang meliputi aspek material danspiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnisdan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.“Maslahah” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi danukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harusmemenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.“Alamiyah” adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh,dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

“Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidakdimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapatdiserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur laindalam syariah.

“Maysir”, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatukeadaan yang tidak pasti dan bersifat untunguntungan;

“Riba”, adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidaksah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barangsejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktupenyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjamyang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitasmengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjamankarena berjalannya waktu (nasiah).

“Zalim”, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagipihak lainnya.

“Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang diharamkandalam syariah

Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah;

Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah

Giro atas dasar Akad Mudharabah

Tabungan dan deposito atas dasar Akad Mudharabah

Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan denganmempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah,Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan

Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

DEWAN PENGAWAS

SYARIAH• Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di

Bank Syariah dan Bank Umum Konvensionalyang memiliki UUS.

• Dewan Pengawas Syariah diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham atasrekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

• Dewan Pengawas Syariah bertugasmemberikan nasihat dan saran Kepadadireksi serta mengawasi kegiatan Bank agarsesuai dengan Prinsip Syariah.

KOMITE PERBANKAN

SYARIAH

• Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

• Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (Mufti).

Catatan Kuliah

• CEASE & DESIST ORDER

SELAMAT MEMPELAJARI/MENDALAMI

PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Syariah di

Indonesia

oleh :

Aad Rusyad N, S.H., M.Kn


Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Oktober 2011

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Oktober

2011


Sejarah singkat Lembaga Keuangan Islam Internasional :

Mit Ghamr Bank (di Mesir) perintis pertama di tahun1960an sangat berarti bagi perkembangan sistim finansialdan ekonomi islam ;

Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975

Mulai tahun 1970an berdiri Bank-bank Islam di beberapanegara : Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki,Malaysia dan Indonesia


• Pendirian Lembaga Keuangan/Bank Syariah di berbagai Negara :

• Uni Emirat Arab : th 1975 Dubai Islamic Bank ;

• Kuwait : th 1977 Kuwait Finance House

• Mesir : th 1978 Faisal Islamic Bank

• Pakistan : th 1979 sistim bunga dihapuskan

• Siprus : th 1983 Faisal Islamic Bank of Kibris (Cyprus)

• Malaysia : th 1983 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

• Turki : th 1984 Daar al Maal Islam-Faisal Financial Institution

• Indonesia : th 1992 Bank Muamalat Indonesia


• Latar belakang PendirianPerbankan Syariah di Indonesia

• Ummat islam memandang perlunya layanan perbankan yang lebih baik dan adil (Bank Islam = bebas riba)

• 19-22 Agustus 1990 Lokakarya tentang Bank Islam di Cisarua, Bogor oleh MUI

• 22-25 Agustus 1990 dalam Munas IV MUI disepakati untuk mendirikan Bank Islam

• November 1991 didirikan PT BMI

• Maret 1992 BMI mulai beroperasi

• Oktober 1994 BMI menjadi Bank Devisa

• Setelah beroperasinya BMI, mulai bertumbuhan BPRS di berbagai wilayah Indonesia

• Dengan UU No. 10 th 1998, maka pada tahun 1999 mulai beroperasi Bank Syariah baik berbentuk Unit Usaha Syariah (Bank IFI cabang Syariah) maupun Bank Umum (Bank Syariah Mandiri)


• Tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah Nasional

(DSN) oleh MUI

• Fungsi DSN untuk melaksanakan tugas

memajukan ekonomi ummat islam

• Tugas DSN : mengkaji, merumuskan nilai dan

prinsip hukum islam untuk menjadi pedoman

transaksi/implementasi di lembaga keuangan

syariah


Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional

Dasar Hukum

Konsep Uang

Fungsi &

Kegiatan Bank

UU 21 thn 2008

No time value of money

Financial Intermediary, Manajer Investasi,

Investor,Jasa Keuangan& Sosial

UU 7 1992 jo 10 1998

Time value of money

Financial Intermediary &Jasa Keuangan

Mekanisme & Obyek Usaha

VISI & MISI

Bagi Hasil (Profit Sharing); anti MAGRIB (Maysir, Gharar, Riba & Batil)

Taawun, ibadah

Bunga, Pro MAGRIB

Kepentingan bisnis

Hubungan dengan Nasabah

Kemitraan Pinjam Meminjam



Permodalan

Governance

Nasabah

Rp. 1 trilyun

Committment, structure, process & Outcome

Mitra, Investor, Debitur

Rp. 3 trilyun

Debitur, Kreditur

Struktur Dewan PengawasSyariah

Tidak ada DPS

Resiko rate of return, investment + 7 resiko lainnya

8 jenis resiko: kredit, likuiditas, operational, reputational, market, legal, strategic & compliant



Ruang lingkupusaha

Leasing (Ijarah, IMBT),

Jual beli (Murabahah)

Bagi hasil (Mudharabah)

via subsidiary company (anakperusahaan bank)

Money Market PUAS (Pasar UangSyariah), SWBI/SBIS(Sertifikat WadiahBI)

SBI, PUAB (Pasar Uangantar Bank)

Pembiayaan Pembiayaan(Financing), tdk adaOverdraft tetapi via Qard (Bridging Finance)

Kredit, Overdraft



Fatwa DSN wajib mengikuti Fatwa DSN

tidak ada fatwa DSN

dispute settlement

ADR (alternative Disputes Settlement)

BASYARNAS,

Peradilan Agama,

Peradilan Umum(Negeri)

ADR,

Peradilan Negeri

Penjaminan Tidak ada maksimum nisbah berdasarkan bagi hasil

ada maksimum bunga penjaminan LPS


Konsep Operasi Bank Islam

Pemilik Dana Bank Syariah Pengguna Dana

Shahibul Maal Mudharib

Shahibul Maal Mudharib

Bagi Hasil Bagi Hasil Bagi Hasil &

Marjin

Pembiayaan

Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha PerbankanSyariah:

•Undang-undang tentang Perbankan (UU No. 7/1992 jo UU No.10/1998) berikut peraturan pelaksanaannya ;

•Undang-undang tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) ;

•Al-Qur’anul Kariim, Sunnah Rasululllah SAW, Ijma, Qiyas, MasalihMursalah, Fiqih Muamalah

•Undang-undang tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999 jo UUNo. 3/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar(UU No. 24/1999) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Pencucian Uang (UU No. 8/2010) berikutperaturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU No.24/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007)berikut peraturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995) berikutperaturan pelaksanaannya;

•Undang-undang tentang Sukuk (surat berharga syariah negara)

PBI PERBANKAN SYARIAH

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 3 /PBI/2009

TENTANG BANK UMUM SYARIAH

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 15

/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI/2009

TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Perbankan Syariah

Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha perbankan syariah:

• Undang-undang tentang Hak Tanggungan (UU No. 4/1996); berikut peraturan pelaksanaannya;

• Undang-undang tentang Fidusia (UU No. 42/1999) berikut peraturan pelaksanaannya;

• Peraturan Bank Indonesia (dahulu Surat Keputusan (SK) Direksi BI)

• Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait dengan kegiatan usaha perbankan ;

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

• Kitab Undang-undang Hukum Dagang

• Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan.


• Kegiatan usaha perbankan syariah secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam beberapa kegiatan :

1) Menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk Giro,Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito dan bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu ;

2) Menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplusspending unit) kepada pihak yang memerlukan dana (deficitspending unit)

3) Menerbitkan, menjual, membeli surat-surat berharga di Pasar uangSyariah

4) Melakukan penyertaan modal dalam batas yang ditentukan Undang-undang dan

5) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6) Bertindak selaku investor, agent, Manajer Investasi dan lembaga sosial (menerima ZIS dan Wakaf Tunai)

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKUU ttg Perbankan (UU No. 7/1992 sbgmn telah diubah dengan UU No. 10/1998) :

Beberapa ketentuan UUP yang berkaitan dengan Perkreditan Bank:

1. Pasal 1 ayat (11), (12), (18) & (23) ;

2. Pasal 6 huruf b & m ;

3. Pasal 7 (C) ;

4. Pasal 8 ;

5. Pasal 11 ;

6. Pasal 12 ;

7. Pasal 12 A ;

8. Pasal 29 (3), (4) ;

9. Pasal 37 (1C).

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKPasal 1 ayat (11) :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakpeminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentudengan pemberian bunga ;

Pasal 1 ayat (12) :

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uangatau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuanatau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkanpihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebutsetelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 1 ayat (18) :

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitaskredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atauyang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bankdengan nasabah yang bersangkutan ;

Pasal 1 ayat (23) :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan NasabahDebitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditatau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKPrinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkanhukum Islam antara bank dan pihak lain untukpenyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengansyariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagihasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsippenyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barangdengan memperoleh keuntungan (murabahah), ataupembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewamurni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihanpemindahan kepemilikan atas barang yang disewa daripihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 6 huruf b :

Usaha Bank Umum meliputi :

b. memberikan kredit ;

Pasal 7 (c) :Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, Bank Umum dapat pula :

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasiakibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkanPrinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 8 :1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyaikeyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atasitikad dan kemampuan serta kesanggupan NasabahDebitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikanpembiayaan dimaksud sesuai dengan yangdiperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan PedomanPerkreditan dan Pembiayaan Berdasarkan PrinsipSyariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 11 :1 Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas

Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan,penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yangserupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjamatau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepadaperusahaan-perusahaan dalam kelompok yang samadengan bank yang bersangkutan.

2 Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) darimodal bank yang sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKPasal 11 :

3.Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas MaksimumPemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberianjaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa,yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

► pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih darimodal disetor bank ;

► anggota dewan komisaris ;

► anggota direksi ;

► keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurufc ; dan

► pejabat bank lainnya ; serta

► perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d danhuruf e.

4.Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 11 :

4A.Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkanPrinsip Syariah, bank dilarang melampaui batasmaksimum pemberian kredit atau pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalamayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 12 :

1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatantaraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaankoperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintahbersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasamadengan Bank Umum.

2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjutdalam Peraturan Pemerintah.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKPasal 12 A :

1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruhagunan, baik melalui pelelangan maupun di luarpelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarelaoleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untukmenjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam halNasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepadabank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebutwajib dicairkan secepatnya.

2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan danpencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 29 :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkanPrinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikanbank dan kepentingan nasabah yang mempercayakandananya kepada bank.

2. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakaninformasi mengenai kemungkinan timbulnya risikokerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yangdilakukan melalui bank.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Pasal 37 ayat (1c) :

1.Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya, Bank

Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

(c)bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan

memperhitungkan kerugian bank dengan

modalnya ;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

Five C’s of Credit (5C) :

Character ;

Capacity ;

Capital ;

Condition of Economy ;

Collateral.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

I. PEDOMAN KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK

A. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

B. Organisasi dan Manajemen Kredit

C. Kebijaksanaan Persetujuan Kredit

D. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

E. Pengawasan Kredit

F. Penyelesaian Kredit Bermasalah

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

II. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Perjanjian Pada umumnya

Ps. 1320 KUHPer

1. Kesepakatan

2. kecakapan

3. Objek Tertentu

4. Kausa yang Halal

B. Perjanjian Kredit

1. Judul

2. Komparisi

3. Isi Perjanjian Kredit

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKISI PERJANJIAN KREDIT a.l :

• Judul

• Komparisi

• Isi Perjanjian Kredit, antara lain ;

a. Mengenai fasilitas kredit & jangka waktu

b. Suku bunga kredit

c. Klausula mengenai barang agunan kredit

d. Biaya yang timbul spt provisi, commitment fee etc

e. Klausula mengenai asuransi kredit

f. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur

g. Klausula tentang cara penarikan kredit

h. Pihak bank dapat mengakhiri perjanjian kredit setiap waktu

i. Penyelesaian kredit

j. Dan lain-lain

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKIII. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN

BERKAITAN DENGAN PERKREDITAN

1. BMPK

2. Kredit Kepada Non-Residen

3. Kredit Untuk Jual Beli Saham

4. Kredit Untuk Setoran Marjin Deposit Transaksi Derivatif

5. Kredit Untuk Pembelian Tanah

6. Pelunasan Kredit Dengan Commercial Paper (CP)

7. Kredit Untuk Pembiayaan Yang bertentangan Dengan UU

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK


A. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Kebijakan pokok perkreditan yang sehat

Tatacara penilaian kualitas kredit

Profesionalisme dan integritas pejabat kredit

Kredit kepada pihak terkait

Pemberian kredit yang perlu dihindari

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK


B. Organisasi & Manajemen Kredit

Pengendalian intern dalam proses perkreditan

Komite Kebijaksanaan Perkreditan & Komite Kredit

Tugas & wewenang Direksi Dalam Perkreditan

Tugas & wewenang Komisaris Dalam Perkreditan

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKI. PEDOMAN KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK

C. Kebijaksanaan Persetujuan Kredit

Persetujuan Kredit mempertimbangkan konsep hubungan total pemohon Kredit

Proses persetujuan Kredit

Permohonan Kredit

Rekomendasi persetujuan Kredit

Pemberian persetujuan Kredit

Perjanjian Kredit

Persetujuan pencairan

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK


A. Dokumentasi & Administrasi Kredit

Seluruh Kredit harus dicatat dan dibukukan secara benar

Administrasi Kredit harus ada unsur pengendalian intern

Penetapan Pejabat dan SatKer Perkreditan

Penyusunan Statistik Perkreditan

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK


E. Pengawasan Kredit

Mengawasi pelaksanaan Kredit sesuai KPB

Mengawasi pemberian Kredit

Mengawasi penilaian kolektibilitas Kredit

Melakukan pembinaan kepada debitur

Memantau kebenaran pemberian Kredit

Memantau pengadministrasian Kredit

Memantau kecukupan PPAP

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK


F. Penyelesaian Kredit Bermasalah :

Rescheduling

Reconditioning

Restructuring

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

► RESTRUKTURISASI KREDIT

► 1.1 Penurunan Suku Bunga

► 1.2 Pengurangan Tunggakan Bunga

► 1.3 Pengurangan Tunggakan Pokok

► 1.4 Perpanjangan Jangka Waktu

► 1.5 Penambahan fasilitas Kredit

► 1.6 Pengambilaalihan Agunan

► 1.7 Konversi Kredit ke Saham

► 1.8 Cessie

► 1.9 Pembebasan/ Hapus Tagih

193

PROSES PEMBERIAN KREDIT

.2.

PEMENUHAN KELENGKAPAN PERSYARATAN

KREDIT+

5 c’SBANK (CAB) PROSEDURAO

3. ANALISIS

KREDIT

-YURIDIS

-JAMINAN

-FINANCIAL

4.

PERSETUJUAN

KREDIT

5.

PEMENUHAN

PERSYARATAN

LEGAL

11. TIDAK SETUJU

8.FILE

(kyc)

6. DROPPING DANA

/ PENCAIRAN

FRAUD

POSSIBILITY

.PEMBAYARAN/

PELUNASAN

SETUJU

1.

PENGAJUAN

PROPOSAL

REKOMENDASI

CABANG/ KP

DIREKSI

7

CABANG/ KP

NASABAH

NASABAH

CALON DEBITUR

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKII. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

► Judul

► Komparisi

► Isi Perjanjian Kredit, al:

a) Mengenai fasilitas Kredit & jangka waktu

b) Suku bunga Kredit

c) Klausula mengenai barang agunan Kredit

d) Biaya yang timbul seperti provisi, commitment fee etc

e) Klausula mengenai asuransi Kredit

f) Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur

g) Klausula tentang cara penarikan Kredit

h) Pihak Bank dapat mengakhiri perjanjian Kredit setiap waktu

i) Penyelesaian Kredit

j) Dan lain-lain

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKIII. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN BERKAITAN

DENGAN PERKREDITAN

► Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dasar Hukum :

Pasal 11 ayat (1) UU No. 7/1992 jo UU no. 10/1998 ;

• PBI No. 7/3/PBI/2005 tgl 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit jo Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PbI/

2006;

BMPK bagi satu peminjam & kelompok peminjam yang terkaitdengan bank masing-masing maksimal 10 % dari modal bank;

BMPK bagi satu peminjam yang tidak terkait dengan bank paling tinggi 20 % dari modal bank;

BMPK bagi satu kelompok peminjam yang tidak terkait denganbank paling tinggi 25 % dari modal bank;

BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan & mempengaruhi hajat hidup orang banyak paling tinggi sebesar 30 % dari modal bank;

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

III.BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN BERKAITAN DENGAN PERKREDITAN

2. Kredit kepada Non-Residen

Dasar hukum :

SEBI No. SE.8/28/UPK tgl. 27 Nov 1975 jo

PBI No. 3/3/PBI/2001

Bank dilarang memberikan Kredit baik dalam rupiahmaupun dalam Valas kepada perorangan atau perusahaanyang berstatus bukan penduduk termasuk bukanpenduduk yang telah menerima kuasa

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKIII. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN

BERKAITAN DENGAN PERKREDITAN

3. Kredit untuk jual beli saham

Dasar hukum : SK Dir BI No. 24/32/KEP/DIR &

SEBI No. 24/1/UKU tgl 12 Agsts ’91

a.Bank dilarang memberikan Kredit untuk jual beli saham

b.Bank diperkenankan memberikan Kredit kepada perusahaansekuritas dengan ketentuan :

- Maksimal sebesar jumlah terkecil antara 25 % dari modal perusahaan sekuritas atau 15 % dari modal bank

- Keseluruhan Kredit maksimal 30 % dari modal bank

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

III. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN BERKAITAN DENGAN PERKREDITAN

3.a. Kredit untuk jual beli saham

Saham yang dapat dijadikan agunan tambahan dengansyarat :

- selama 3 bulan terakhir aktif diperdagangkan - hargasaham di atas nilai nominal

- Nilai saham yang diagunkan 50 % dari harga pasar

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANKIII. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN BERKAITAN DENGAN

PERKREDITAN

4. Kredit untuk setoran margin deposit transaksi derivatif

Dasar hukum :

SK Dir BI No. 28/119/KEP/DIR tgl. 29 Desember 1995 telah dicabutdengan PBI No. 7/31/PBI/2005 juncto PBI No. 10/38/ PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif

Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah group dari Bank, Direksi, Komisaris danpemilik Bank ;

Bank dilarang memberikan fasilitas Cerukan (Overdraft) dalam rangkakewajiban pemenuhan margin deposit nasabah untuk keperluantransaksi derivatif kepada nasabah.

ASPEK HUKUM


DENGAN PERKREDITAN

5. Kredit untuk pembelian tanah

Dasar hukum :

SK Dir BI No. 30/46/KEP/DIR dan

SEBI No. 30/2/UK tgl. 7 Juli 1997

Bank dilarang memberikan Kredit kepada pengembang(developer) untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahantanah (dikecualikan bagi pengembang untuk tujuan pembangunanrumah sederhana ;

Bank dapat memberikan Kredit kepada pengembang selain untukpengadaan dan atau pengolahan tanah sepanjang memenuhipersyaratan.

ASPEK HUKUM


DENGAN PERKREDITAN

6. Pelunasan Kredit dengan Commercial Paper (CP)

Dasar hukum :

SK Dir BI No. 28/52/KEP/DIR tgl. 11 Agsts 1995

Pembelian CP oleh Bank tidak dapat diperhitungkan sebagaiangsuran atau pelunasan Kredit debitur ;

Bank dilarang bertindak sebagai arranger, agen penerbit, dealer,agen pembayaran dan pembeli dari CP yang diterbitkan oleh pihakterkait dengan bank, debitur yang memiliki kolektibilitas diragukandan macet.

ASPEK HUKUM

PERKREDITAN BANK

III. BEBERAPA PEMBATASAN DAN LARANGAN BERKAITAN DENGAN PERKREDITAN

7.Kredit untuk pembiayaan yang bertentangandengan Undang-Undang

Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harusmemenuhi syarat kausa yang halal yaitu tidakboleh bertentangan dengan Undang-undang,ketertiban Umum dan kesusilaan.

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Pengertian Kredit Sindikasi :

A syndicated loan is a loan which is provided to

the borrower by two or more banks known as

participants, which is governed by a single loan

agreement.

The loan is arranged and structured by an

arranger, and managed by an agent. The

arranger and the agent may also be participants.

Each participant provides a defined percentage

of the loan, and receives the same percentage

of repayment. (Andrew Fight, 2004:1)

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Ciri-ciri Utama Kredit Sindikasi antara lain:

1. Ada lebih dari satu Pemberi Kredit

2. Hanya ada satu dokumentasi kredit

3. Besarnya jumlah kredit

4. Jangka waktu kredit

5. Hanya ada satu tingkat suku bunga bagi

Debitur

6. Memiliki satu agent bank yang sama

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASIManfaat bagi Bank antara lain :

1. Mengatasi masalah BMPK/Legal Lending Limit

2. Sharing of the risks

3. Meningkatkan reputasi bank peserta sindikasi

4. Mendapatkan pembayaran fees dari debitur

5. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman

Manfaat bagi Debitur antara lain :

1. Memperoleh dana dalam jumlah yang besar

2. Negosiasi cukup dengan arranger

3. Jalan keluar adanya BMPK bagi bank

4. Memupuk track record dengan banyak bank

5. Menambah reputasi dan kredibilitas di kalangan perbankan

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Proses pembentukan Kredit Sindikasi :

1. Pre mandate phase

2. Post mandate phase

3. Post signing phase

1. Penunjukan arranger(s): lead manager / lead bank Penyampaian offer oleh arranger danacceptance oleh Debitur Pemberian Mandate oleh Debitur

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

1. Post-Mandate Phase

Penyiapan Information Memorandum

Penyiapan draft perjanjian kredit sindikasi

Pengiriman Undangan untuk ikut dalam sindikasi

Roadshows

Tanggapan Calon peserta terhadap undangan arranger

Penunjukan Agent Bank

Penandatangan perjanjian kredit sindikasi

Publisitas /tombstone

1. Post Signing Phase

Peranan Arranger (s) berakhir dan digantikan oleh Agent Bank ; notices of the drawdown …

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Jenis-jenis Agent Bank :

Facility agent

Security agent/ collateral agent

Jenis-jenis fees

Front-end fees :

Arrangement fee

Underwriting fee

Management fee

Participation fee

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Annualised fees :

Agency fee

Commitment fee

Facility fee

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Isi Perjanjian Kredit Sindikasi :

Pendahuluan

Definisi-definisi

Penunjukan Agent Bank & tugas-tugasnya

Besarnya Jumlah kredit

Mata uang yang digunakan

Tujuan Penggunaan kredit

Jangka waktu kredit

Tingkat suku bunga

Jadwal penarikan kredit

Besarnya angsuran kredit dan waktu pembayarannya

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASIIsi Perjanjian Kredit Sindikasi :

Jenis-jenis fee dan besarnya fee yang harus dibayar

Jenis-jenis jaminan dan cara pengikatannya

Conditions precedents (syarat-syarat tangguh)

Covenants (positive-negative etc)

Jaminan (indemnity) bagi Agent Bank

Larangan Peserta sindikasi berhubungan langsung denganDebitor

Representations and warranties

Sharing Clause

Events of default & Cross Default

Prepayment

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Isi Perjanjian Kredit Sindikasi :

Hak Pengajuan Permohonan Pailit Debitor

Hak Individual Anggota Sindikasi

Kewenangan Pengambilan Keputusan

Voting Clause

Loan Transfer

Kewajiban Agent Bank mengungkapkan informasi

Larangan Agent Bank mendelagasikan tugasnya

Exculpation Clause

Pengunduran Diri dan Penggantian Agent Bank

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Ingkar janji oleh anggota Sindikasi :

Clawback Provision

Loan Restructuring

Choice of law

Choice of jurisdiction

ASPEK HUKUM

PERJANJIAN KREDIT -

SINDIKASIPertanyaan:

1. Dalam memberikan kredit , Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang Diperjanjikan. Jelaskan dengan lengkap bagaimanakah cara yang dilakukan oleh bank dalam menilai hal-hal tersebut ?

2. Jelaskan dengan lengkap apa saja yang diatur dalam Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank ?

3. Jelaskan sedikitnya 3 (tiga) batasan dan larangan dalam pemberian kredit yang berlaku bagi perbankan di Indonesia. Mengapa diperlukan batasan & larangan tersebut?

4. Jelaskan perbedaan penting (sekurang-kurangnya 4 perbedaan) antara Perkreditan (Bank Konvensional) dengan Pembiayaan (Bank Syariah).

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah dalam perkreditan di bawah ini:

a. Ultra vires b. Representation & warranties c. Side streamingd. Conditons precedents c. Events of Default d. Cross default

ASPEK HUKUM

KREDIT SINDIKASI

Terima kasih

&

selamat mempelajari lebih lanjut.

Tindak Pidana di Bidang

Perbankan & Money Laundering

Dalam Undang-undang tidak ditemukan definisi yang resmi mengenai Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Arti tindak pidana Perbankan lebih sempit dibandingkan dengan istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan (TPBP).

TPBP adalah tindak pidana yang menjadikan Bank sebagai Sarana (Crime through the Bank) dan atau Sasaran/Obyek kejahatan (Crime against the Bank)

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan dalam TPBP yakni :

KUHP Ps. 263, 264 pemalsuan surat ; Ps. 362 pencurian ; Ps. 372 penggelapan dan Ps. 378 penipuan

UU 31/199 jo UU 20/2001 Pemberantasan TP Korupsi

UU Perbankan

UU Money Laundering

Apakah TP Perbankan yang diatur dalam UU Perbankan masuk dalam TP Umum atau TP Khusus?

TP Umum di atur dalam KUHP

TP Khusus diatur dalam KUHP dan juga mempunyai Hukum Acara Sendiri ( mengenai penahanan, barang bukti) serta hukuman diperberat (hukuman badan + Denda ; kumulatif) dengan disertai pidana minimum khusus

KUHAP Penyidik = Polisi

TP Khusus ada penyidik lain : Jaksa, PPNS, Komnas HAM etc.

TPBP dalam prakteknya dilaporkan ke POLRI ditembuskan ke Kejaksaan .

Sanksi Pidana dalam UU Perbankan: Ps. 16, Ps 30, Ps 34, Ps. 40, Ps. 41, Ps. 41 A, Ps. 42, Ps. 42 A, Ps. 44 A, Ps. 46, Ps. 47, Ps. 47 A, Ps. 48, Ps. 49, Ps. 50, Ps. 50 A.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Kuliah Hukum Perbankan


Perbankan & Money LaunderingPasal 46 :

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Disebut juga dengan TP Bank Gelap atau Bank Tanpa Izin (illegal Bank)

Bisa terjadi dalam bank sendiri:

Bank dalam bank ; orang dalam menampung simpanan masyarakat dalam rekening penampungan

Kasus Bank Perkembangan Asia (Lee Darmawan); simpanan nasabah ditampung dalam Rekening penampung sementara untuk kemudian digunakan oleh LD sendiri. Dijerat dengan UU Korupsi.

Kaveling Serasi (Bank Lippo Cab. Kebumen) dijerat dengan KUHP ps. 378.

Bisa terjadi di luar Bank :

Kasus Yayasan Adil Makmur, Firma Meridien, PT QSAR

Dipidana dengan tuduhan Bank Gelap.Kuliah Hukum Perbankan



Pasal 47 :

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)

2. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

TP yang diatur dalam Pasal 47 ini adalah Pembocoran Rahasia Bank, hingga saat ini belum ada preseden.

Dalam Pasal 47 ini terdapat 2 delik yakni :

1. TP tanpa membawa perintah tertulis/izin dari BI dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk membocorkan Rahasia Bank ;

2. TP yang dilakukan oleh Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membocorkan Rahasia Bank ;




Pasal 47 A:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada :

a. Pejabat pajak untuk kepentingan pemeriksaan Perpajakan atas Wajib Pajak yang menyimpan dananya di Bank ;

b. Pejabat DJPLN dalam rangka penyelesaian piutang negara ;

c. Polisi, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana


Tindak Pidana di Bidang Perbankan

& Money Laundering

Pasal 48 :

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 48 ini merupakan senjata Bank Indonesia untuk mendapatkan data dalam pemeriksaan Bank.

Pasal 48 ayat 2 merupakan TP Pelanggaran



& Money Laundering

Pasal 49 ayat (1)

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

• membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

• menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

• mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Dalam Pasal 49 ayat (1) ini terdapat 3 delik yang merupakan TP Usaha Bank yaitu:

1. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan/laporan/rekening suatu bank (Window Dressing)

2. menghilangkan atau tidak memasukan pencatatandalam pembukuan/laporan/rekening suatu bank

3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan/laporan/rekening suatu bank

Kasus Bank Dwipa Semesta : Deposito tidak dicatatkan dalam pembukuan Bank (unrecorded transaction)

Window Dressing sanksi hukum sangat berat bagi bank yang ketahuan melakukannya tingkat kesehatan menjadi Tidak Sehat dan Pengurus dipidana.



& Money Laundering

Pasal 49 ayat (2) :Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam Pasal 49 ayat (2) ini terdapat 2 delik yang merupakan TP Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) dan TP tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan UU dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 49 ayat 2b), jika Bank melakukan pelanggaran maka diminta oleh BI untuk memperbaiki (Action Plan) dalam jangka waktu tertentu (1-3 bulan), jika setelah dibuat kesepakatan tidak dilakukan juga maka diberikan peringatan pertama dan kedua. Jika setelah peringatan kedua juga masih tidak mau melakukan perbaikan maka barulah dapat diterapkan Pasal 49 ayat (2b) ini.

Pelanggaran yang dilakukan Bank dapat berupa pelanggaran atas ketentuan BMPK, GWM, PDN, CAR etc.

Bentuk perbaikan dapat berupa : Action Plan yang dibuat Bank, Surat Pembinaan dari BI bisa juga berbentuk Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh Bank & BI berisi kesepakatan para pihak. Cease & Desist Order :perintah dari BI kepada Bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam batas waktu yang ditentukan.




Pasal 50 :

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan ) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 mengatur Delik yang dilakukan oleh Pihak Terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU.




Pasal 50 A :Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 50 A mengatur delik yang dilakukan Pemegang Saham Bank yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang



Perbankan & Money LaunderingPasal 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :

a. denda uang;

b. Teguran tertulis;

c. penurunan tingkat kesehatan bank;

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

f.pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

g.pencantuman anggota pengurus, pegawai bank pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.


Rezim Anti Pencucian Uang IndonesiaBerdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Oleh: Yunus Husein

November 2010

Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB.

Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Sarjana Hukum

dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1981), Master of Laws (LL.M)

dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The

American University, Washington D.C. USA (1986), dan memperoleh Doktor

dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2003).

Saat ini sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) diangkat dengan KEPPRES No. 201/M, Oktober 2002.

Saat ini pula menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Bidang Publik Komite

Nasional Good Governance (KNKG), serta Ketua Tim Pembentukan RUU Perampasan Aset.

Co-Chair Asia Pacific Group (APG) on Money Laundring periode 2006-2008.

Merupakan pejabat karir di Bank Indonesia sejak 1982. Pada tahun 2002 menjadi Deputi Direktur Hukum

BI (2002);

Dosen tidak tetap mata kuliah Hukum Perbankan pada FHUI untuk program regular dan ekstensi (1990-

sekarang), Program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI (2001-sekarang), Program Pascasarjana

Universitas Pancasila (2001-sekarang).

DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM.

Sistematika Penyajian:

I. Rezim Anti Pencucian Uang

II. Kerjasama Antar Lembaga

III. Statistik Pelaporan dan Hasil Analisis

232

Rezim Anti

Pencucian Uang

233

DEFINISI PENCUCIAN UANGUpaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money

Laundering”

234

T P P U

KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH (PASAL 2 UU PPTPPU)

Pasar Modal

Asuransi

Narkotika

Psikotropika

Perdg. Orang

Perdg. Senjata Glp

Penculikan

Terorisme

Pencurian

Penggelapan

Penipuan

Pemalsuan Uang

Perjudian

Prostitusi

Perpajakan

Kehutanan

Lingk. Hidup

Kelautan &Perikanan

Lainnya

Perbankan

Penyelundupan Brg

Korupsi

PenyelundupanImigran

Penyelundupan TK

Penyuapan

PIDANA

ASAL

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga,Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

(Pasal 3 UU TPPU)

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkanAsal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,

Atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan (Pasal 4)

Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakanHarta kekayaan (Pasal 5)

Kepabean

Cukai

Tujuan Pencucian Uang

• Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari

kejahatan;

• Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum;

• Menghindari Pajak. Uang legal berusaha

disembunyikan untuk menghindari pajak.

• Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal diikutsertakan

dalam bisnis legal.

236

Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan

Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”

Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan

Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana (menambah

sanksi/penghukuman).

Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual

kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”).

Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

PARADIGMA BARU Follow the Money

237

PROSES PENCUCIAN UANG

PlacementPenempatan hasil kejahatan ke dalamsistem keuangan

LayeringMemindahkan atau mengubah bentuk dana melaluitransaksi keuangan yang kompleks dalam rangkamempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

IntegrationMengembalikan dana yang telah tampak sahkepada pemiliknya sehingga dapat digunakandengan aman

Dampak

• Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat masalah hukum, mengganggu operasional dan likuiditas bisnis;

• Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas sistem kuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar;

• Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah ketidakadilan sosial;

• Persfektif Internasional: TPPU merupakan persoalan dan perhatian dunia.

239

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

PRESIDEN

DPR MASYARAKAT KOMITE KOORDINASI NASIONAL

PPATKKerjasama

Internasional

LBG PENGAWAS & PENGATUR

Penyedia Jasa KeuanganBank & Non Bank

PELAPOR

PENYIDIK PENUNTUT HAKIM

PROSES HUKUM

BEA CUKAI

LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN

Kerjasama Dalam Negeri

KEJAHATAN ASALHASIL KEJAHATAN LAW ENFORCEMENT APPROACH

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Lbg. Pemerintah & SwastaLbg. Penerima Lap. Profesi

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.specialoptics.com/World%20globe.JPG&imgrefurl=http://www.specialoptics.com/WWSR.htm&h=178&w=178&sz=10&tbnid=kvjbtVqTfwMJ:&tbnh=95&tbnw=95&start=12&prev=/images?q=world+globe&hl=en&lr=&sa=G

Pelapor (Ps. 17 ayat (1))

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

• Bank

• Perusahaan Pembiayaan

• Perusahaan Asuransi & Pialang Asuransi

• Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

• Perusahaan Efek,

• Manajer Investasi,

• Kustodian,

• Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro

• Wali Amanat,

• Pedagang Valuta Asing

• Penyelenggara alat Pembayaran Menggunakan Kartu

• Penyelenggara E-money/e-wallet

• Koperasi simpan pinjam;

• Penyelenggaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

• Pegadaian

• Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 240

Penyedia Barang dan/atau jasa lain:

• Perusahaan Properti/Agen Properti

• Pedagang Kendaraan Bermotor;

• Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

• Pedagang barang seni & antik

• Balai lelang.

241

LAW ENFORCEMENT APPROACH

ANTI MONEY LAUNDERING APPROACH

+ PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KRIMINALITAS

KRIMINALITAS MENURUN

INTERGRITAS & STABILITAS SISTEM KEUANGAN

MENINGKAT

TUJUAN AKHIR

242

Financial Intelligence Unit (Badan Intelijen Keuangan).

Dasar Pembentukan UU No.15/2002, UU 25/2003, UU 8/2010.

Bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen, Kementerian atau Lembaga Negara.

Personil berasal dari beberapa instansi terkait.

Laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan kepada Presiden dan DPR setiap 6 bulan.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

243

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh

Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor

Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan berindikasi TPPU atau tindak pidana lain.

FUNGSI PPATK (Pasal 40)

244

Meminta data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yg memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari lembaga yg menerima laporan dari profesi ttt;

Menetapkan pedoman identifikasi TKM; Mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU

dengan instansi terkait; Memberikan rekomendasi kepada pemerintah

mengenai upaya PPTPPU; Mewakili pemerintah RI dalam forum

internasional berkaitan dengan PP TPPU; Menyelenggarakan diklat APU; Menyelenggarakan sosialisasi PP TPPU.

WEWENANG PPATK (Pasal 41)

245

Meminta dan menerima laporan dari Pelapor;

Meminta info kpd instansi/pihak terkait;

Meminta info kepada pelapor berd. Pengembangan analisis;

Meminta info kepada pelapor berd. Permintaan penegak hukum atau mitra kerja LN;

Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, DN-LN;

Menerima laporan/info dr masyarakat;

Meminta keterangan pelapor & pihak terkait ttg dugaanTPPU;

Rekomendasi intersepsi/penyadapan;

Meminta PJK menghentikan sementara transaksi;

Meminta info pkbgn penyelidikan dan penyidikan;

Mengadakan keg. Administratif;

Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kpd penyidik.

FUNGSI ANALISIS DAN PEMERIKSAAN PPATK(Ps. 44)

246

(Suspicious Transaction Report–STR)

Transaksi Tidak Wajar (unusual):(Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU)

1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah;

2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;

3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana.

4. TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.

Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

247

(Cash Transaction Report – CTR)

Transaksi keuangan yg dilakukan dengan uang kertas dan atau uang

logam (Pasal 1 angka 6)

Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau

mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari (Pasal 23

ayat (1) huruf b))

Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan,

penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang

tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller

cheque, cek dan bilyet giro

Dilaporkan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

248

248

Dari dan ke Luar Negeri (Ps. 23 ayat (1) huruf c)

• Tidak ada batasan jumlah;

• Dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan;

PJK yang tidak memenuhi kewajiban laporan kepada PPATK

dikenai sanksi administratif.

Transaksi Keuangan Transfer Dana

249

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Setiap orang yang membawa uang tunai dlm mata uang

rupiah dan/asing dan/atau instrumen pembayaran lain dlm

bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet

giro ke dalam atau ke luar daerah kepabean RI sejumlah Rp

100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya

setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai

Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan

tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada

PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja

Pelanggaran dikenai sanksi denda 10% dari seluruh

jumlah, paling banyak Rp. 300 Juta.

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.boasecohencollins.com/images/PRC.jpg&imgrefurl=http://www.boasecohencollins.com/news.htm&h=214&w=206&sz=9&tbnid=3isTxMBNp6gJ:&tbnh=101&tbnw=97&hl=id&start=523&prev=/images?q=money+laundering&start=520&svnum=10&hl=id&lr=&sa=N

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.brudirect.com/DailyInfo/News/Archive/Aug04/220804/nite02.jpg&imgrefurl=http://www.brudirect.com/DailyInfo/News/y2k/Aug2004/220804.htm&h=200&w=200&sz=10&tbnid=vodbk-rz9UAJ:&tbnh=99&tbnw=99&hl=id&start=455&prev=/images?q=money+laundering&start=440&svnum=10&hl=id&lr=&sa=N

250

Pelaporan oleh Penyedia Barangdan/Jasa Lainnya (Ps. 27)

PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK

transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa

dengan mata uang rupiah dan atau mata uang

asing yang nilainya paling sedikit atau setara

dengan Rp. 500 Juta.

Disampaikan paling lama 14 hari sejak tanggal

transaksi dilakukan.

Pelanggaran dikenai sanksi administratif.

• PPATK melakukan pemeriksaan TKM terkait adanya indikasi TPPU

atau tindak pidana lain (Ps. 64)

• Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain,

PPATK menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk dilakukan

penyidikan (Ps. 64)

• Penyidikan oleh penyidik berkoordinasi dengan PPATK.

Pemeriksaan & Penghentian Sementara Transaksi

• PPATK dapat meminta PJK menghentikan sementara seluruh atau

sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil

tindak pidana, rekening penampung harta kekayaan berasal dr tindak

pidana, menggunakan dokumen palsu;

• PJK membuat berita acara penghentian sementara;

• Paling lama 5 hari sejak pembuatan berita acara, PPATK dapat

memperpanjang 15 hari kerja;

• Apabila dalam waktu 20 hari tidak ada pihak yg mengajukan

keberatan, PPATK menyerahkan penanganan kepada penyidik;

• Dalam hal pelaku TP tidak ditemukan dlm 30 hari penyidik dapat

mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri utk memutuskan

harta kekayaan tsb sbg aset negara/dikembalikan kpd yg berhak.

• Dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

kecuali ditentukan lain oleh UU PPTPPU (Ps. 68);

• Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih

dahulu tindak pidana asalnya (Ps. 69);

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan

• Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang

memerintahkan pelapor untuk melakukan penundaan transaksi

5 hari kerja (Ps. 70);

• Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang

memerintahkan pihak pelapor melakukan pemblokiran harta

kekayaan paling lama 30 hari (Ps. 71);

• Harta kekayaan yg diblokir harus tetap berada pada pihak

pelapor ybs.

Penundaan & Pemblokiran

• Utk. Kepentingan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau

hakim berwenang meminta pelapor untuk memberikan

keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

• Orang yg telah dilaporkan PPATK;

• Tersangka; atau

• Terdakwa.

• Surat permintaan ditembuskan kepada PPATK.

Permintaan Keterangan dari Pelapor (Ps. 72)

• Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; dan atau

• Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik

atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Alat Bukti (Ps. 73)

254

• Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik TP Asal: Kepolisian,

Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai;

• Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yg cukup

terjadinya TPPU dan TP asal, penyidik menggabungkan

penyidikan TP asal dan TPPU dan memberitahukannya kepada

PPATK

Penyidikan (Ps. 74-75 dan Penjelasannya)

• PU wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada

pengadilan negeri plg lama 30 hari kerja sejak diterima berkas

perkara yg dinyatakan lengkap;

• PN wajib membentuk majelis hakim plg lama 3 hari kerja.

Penuntutan (Ps. 76)

• Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan

merupakan hasil tindak pidana (Ps. 77);

• Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta

kekayaan yg terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan

tindak pidana (Ps. 78);

• Pembuktian oleh terdakwa dengan pengajuan alat bukti yang cukup.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

• Dalam hal terdakwa telah dipanggil sec. sah dan patut tidak hadir

tanpa alasan yg sah, perkara dpt diperiksa dan diputus tanda

hadirnya terdakwa (Ps. 79);

• Kehadiran terdakwa sblum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib

diperiksa. Segala ket.saksi dan surat dianggap diucapkan dlm sidang

sekarang;

• Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan, & terdapat

bukti yg kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan

perampasan harta kekayaan yg telah disita;

• Diumumkan & Penetapan perampasan tdk dpt dilakukan upaya

hukum;

• Setiap org yg berkepentingan dpt mengajukan keberatan 30 hari sejak

pengumuman.

In Absensia

• Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak

pelapor dikecualikan dari kerahasiaan yg berlaku

bagi pihak pelapor ybs (Ps. 28);

• Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap

PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kode etik yang mengatur

kerahasiaan (Ps. 45);

• Dalam meminta keterangan bagi penyidik, penuntut

umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan

perundang perundang-undangan yg mengatur

rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan

lainnya (Ps. 72 ayat (2).

Penerobosan Rahasia dan Kode Etik

257

• Pejabat dan Pegawai PPATK, penyidik, penuntut

umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak

pelapor dan pelapor. Pelanggaran memberi hak

pelapor menuntut ganti rugi (Ps. 83);

• Pihak pelapor, pelapor dan saksi wajib diberi

perlindungan khusus oleh negara dr ancaman yg

membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya,

termasuk keluarganya (Ps. 84 & 86);

• Di sidang pengadilan dilarang

menyebutkan/mengungkapkan identitas pelapor &

hakim wajib mengingatkan (Ps. 85);

• Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik

secara perdata maupun pidana atas laporan atau

kesaksian (Ps. 87);

Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi

Tindak Pidana Lain• Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,hakim, dan

Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran pidana maks 4 thn (Ps 11).

• Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Ps. 12 ayat (1).Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain (Ps 12 ayat (3).Pidana penjara maks 5 tahun, denda maks 1 tahun.

259

KerjasamaPencegahan dan Pemberantasan

TPPU

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Bentuk kerjasama:

• Pertukaran informasi.

• Pertukaran staf.

• Sosialisasi dan pelatihan bersama.

• Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman.

261

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pemberian Informasi (outgoing exchange):• Atas dasar permintaan pihak lain

(request)• Atas dasar inisiatif PPATK (spontaneous)

2. Penerimaan Informasi (incoming exchange):• Atas dasar permintaan PPATK (request)• Atas dasar inisiatif pihak lain (spontaneous)

262

KERJASAMA DOMESTIK

PPATK telah melakukan MoU dengan:1. Bank Indonesia2. Bapepam - LK3. Direktorat Jenderal Pajak4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai5. Kepolisian RI6. Kejaksaan RI7. KPK8. Departemen Kehutanan9. CIFOR10. BPK11. Itjen Departemen Keuangan12. Komisi Yudisial13. Ditjen AHU Depkumham14. Ditjen Imigrasi Depkumham15. BPKP16. Badan Narkotika Nasional (BNN)17. Pemda NAD18. Universitas Surabaya19. STIE Perbanas20. Universitas Gadjah Mada21. Bawaslu

1. Bappebti2. Universitas Soedirman3. Badan Pertanahan Nasional4. Universitas Andalas5. Ditjen Pos dan

Telekomunikasi6. Universitas Hasanuddin7. Institut Teknologi Bandung8. Universitas Diponegoro9. Lembaga Penjamin Simpanan10. Universitas Muhammadiah

Surakarta11. Lembaga Penjamin Simpanan12. Setjen Depkeu13. Universitas Indonesia14. Universitas Jember15. KPPU16. Universitas Padjajaran17. Dirjen Kesbangpol

Kemendagri18. Universitas Mataram

KERJASAMA INTERNASIONAL

PPATK telah melakukan MoU dengan:1. FIU Thailand (AMLO)2. FIU Malaysia (UPW-BNM)3. FIU Korea Selatan (KoFIU)4. FIU Australia (AUSTRAC)5. FIU Filipina (AMLC)6. FIU Rumania (NOPCML)7. FIU Italia (UIC)8. FIU Belgia (CTIF-CFI)9. FIU Spanyol (SEPBLAC)10. FIU Polandia (GIFI)11. FIU Peru (UIF)12. FIU RR China (CAMLMAC)13. FIU Meksiko (FIUMFPCUMS)14. FIU Canada (FINTRAC)15. FIU Myanmar16. FIU Afrika Selatan17. FIU Cayman Island (FRA)18. FIU Jepang (JAFIO)

1. FIU Bermuda (BPSFIU)2. FIU Mauritius (FIU)3. FIU Selandia Baru4. FIU Turki5. FIU Finlandia (NBIMLCH)6. FIU Georgia7. FIU Kroatia8. FIU Moldova9. FIU Amerika Serikat10. FIU Brunei Darussalam11. FIU Bangladesh12. FIU Senegal 13. FIU Sri Langka14. FIU Fiji Island15. FIU Macao16. FIU Solomon Island17. FIU Uni Emirat Arab18. FIU Qatar

264

KERJASAMA INTERNASIONAL

• Anggota Egmont Group 120negara.

• PPATK menjadi anggota the Egmont Group pada Juni 2004.

• Sekretariat di Kanada.

Indonesia pernah masuk dalam NCCTs’ list FATF pd tahun 2001-2005

• Anggota APG 40 Negara. Sekretariat di Sidney Australia.

• Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on ML pada tahun 2000

• Indonesia Menjadi Co-Chair APG 2006-2008

Pelaporan dan Hasil Analisis PPATKOktober 2010

Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK

Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang

disampaikan PJK Kepada PPATK

Jumlah Kumulatif

Laporan Pembawaan

Uang Tunai yang

disampaikan PJK

Kepada PPATK

Menurut Lokasi

Pelaporan

Hasil Analisis berdasarkan Tindak Pidana Asal

Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Apgakum

271

E-Learning KYC/AML: http://elearning.ppatk.go.id

Website: http://www.ppatk.go.idE-mail: [email protected] or [email protected]

Phone: +62-21-3853922; 3850455Fax: +62-21-3856809

Terimakasih

Kalau bersih,

kenapa harus risih?

Hukum Perbankan - lecturedatabase.files.wordpress.com · 1.Leasing (SGU) 2.Factoring (AP) ......

Documents

Transcript of Hukum Perbankan - lecturedatabase.files.wordpress.com · 1.Leasing (SGU) 2.Factoring (AP) ......