Grand Design P3KP

8/18/2019 Grand Design P3KP

1/72

1

Kata PengantarKota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka

alam, pusaka budaya berwujud dan tak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara

utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup,

berkembang, dan dikelola secara efektif (P3KP, 2012). Pusaka menurut piagam Pelestarian dan

Pengelolaan Pusaka Indonesia Tahun 2003 meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka

saujana.Dalam rangka mewujudkan implementasi RTRW atau penataan ruang kota yang konsisten

berbasis kekuatan ruang kota dengan nilai-nilai pusaka di dalamnya, serta mendorong dia-

kuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO, pada tahun 2012

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Program

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Program ini merupakan upaya strategis

dengan pendekatan entitas sosio-spasial kota untuk membantu penataan ruang kota berbasis

pelestarian yang sarat dengan kekentalan tradisi dan keragaman pusaka yang dimiliki. Target

yang hendak dicapai dari program ini adalah terwujudnya Kota Pusaka Indonesia (IHC) dan

Kota Pusaka Dunia (WHC) pada akhirnya, sebagai arah pencapaian kualitas ruang kota yangbertema “pusaka”.

Untuk mendorong pelaksanaan P3KP agar target terwujudnya Kota Pusaka Indonesia (IHC)

dapat tercapai, maka Direktorat Jenderal penataan Ruang Kementerian PU membentuk Tim

P3KP yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan P3KP baik dari segi konsep, kebija-

kan, substansi, koordinasi, maupun fasilitasi. Salah satu hasil dari pelaksanaan fasilitasi tim

P3KP adalah Grand Design Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka sebagai

kerangka acuan bagi pelaksanaan P3KP, sehingga pelaksanaan P3KP dapat terarah dan

terencana sehingga tujuan yang diharapkan dari pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik.


2/72

2

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN ......................................................................... 1

Latar Belakang ................................................................................................. 1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Grand Design P3KP ..................... 6

Lingkup Grand Design P3KP ....................................................................... 6

2. KOTA PUSAKA DAN P3KP ........................................................ 7

Uraian Kota Pusaka ........................................................................................ 7

Uraian P3KP ................................................................................................... 15

3. KERANGKA PIKIR P3KP .......................................................... 22

Instrumen Pengelolaan Kota Pusaka ................................................... 29

4. GRAND DESIGN P3KP .............................................................. 32

Kedudukan Grand Design ........................................................................ 32

Pengembangan Aset .................................................................................. 34

Critical Path Pengembangan Kota Pusaka ......................................... 46

Pengembangan Kelembagaan ............................................................... 51

Pemberdayaan Masyarakat ..................................................................... 62

5. PENUTUP ................................................................................... 69

Kantor PT. Bukit Asam, Kota SawahlSumber Foto : http://www.flickr.com/


3/72

1

Pada dasarnya Penataan Ruang adalah suatu

alat

untuk

mengatur

alokasi

ruang,

manusia,

dan kegiatannya. Ruang harus memungkinkan

manusia untuk hidup dan meningkatkan kualitas

kehidupannya, mencari nafkah, membina

keluarganya, mengembangkan masyarakat yang

harmonis, mengembangkan kepribadian dan

jatidirinya. Ruang kota mencerminkan

kepribadian dan jati diri masyarakatnya, dan

sebaliknya, ruang kota juga dapat membentuk

kepribadian dan jati diri warganya. Ruang kota

perlu

dibangun

dan

dipelihara

menyesuaikan

pada karakter, sejarah, dan budaya warganya,

agar terbangun sambung rasa serta

keharmonisan yang membahagiakan. Kota yang

harmonis dan berkarakter tidak hanya

membahagiakan warganya, tetapi juga

dinikmati oleh semua pengunjung dan

pendatang karena mereka dapat menemukan

kejelasan alur yang dianut.

Peninggalan sejarah berupa ruang, bangunan,

kehidupan, tradisi

dan

sejarah

dari

masa

lalu

mengandung banyak pelajaran, inspirasi yang

dapat

dimanfaatkan

ke

depan.

Peninggalan

itu

juga mengandung banyak collective memory

yang menyatukan kita, yang memberi suasana

akrab, kenangan lama dan semangat bersama

untuk membangun dan memelihara.

Peninggalan lama itu merupakan bukti sejarah

yang dapat langsung dilihat, dirasakan, dan

dinikmati, yang membantu generasi berikutnya

untuk memahami pengalaman dan perjuangan

generasi sebelumnya dalam menjawab

tantangan

zamannya.

Begitu

banyak

pelajaran

yang dapat diserap, yang sayangnya sering

diabaikan dan tidak dimanfaatkan.

Kawasan lama atau kawasan bersejarah suatu

kota perlu dilestarikan. Penataan Ruang harus

dapat melindungi kekayaan sejarah itu, yang

merupakan aset tak tergantikan yang tak

ternilai. Keseluruhan kota harus merupakan

kesatuan yang harmonis yang mencerminkan

kepribadian dan jatidirinya. Ini tidak berarti

bahwa kota

itu

tidak

boleh

berubah

dan

LATAR BELAKANG

Pendahuluan1


4/72

2

berkembang. Pelestarian adalah perubahan

yang terkendali. Ia adalah bagian dari

perubahan menanggapi tantangan zamannya,

tanpa kehilangan aset dan nilai yang berharga

yang harus dilestarikan. Bagaimana membuat

pertahanan dalam perubahan itu adalah “seni”

tata ruang yang harus dikembangkan.

Dengan demikian pelestarian kota pusaka tidak

hanya sekedar menjaga aset‐aset dan

peninggalan sejarah yang dimilikinya terus

terjaga, namun juga mampu memberikan

manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam

mewujudkan kota pusaka Indonesia yang lestari

dan mampu memberikan manfaat yang luas

Museum Fatahillah, Kota Tua Jakarta

Sumber Foto : juliesartoni.blogspot.com


5/72

3

bagi masyarakat, disusunlah Agenda Aksi

Gerakan Pusaka Indonesia. Gerakan Pusaka

Indonesia secara menyeluruh telah dimulai pada

tahun 1990an. Dekade Pertama ditengarai

dengan pelaksanaan Tahun Pusaka Indonesia

2003 bertema ”Merayakan Keanekaragaman

Pusaka” dan mendeklarasikan Piagam

Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Berbagai

upaya lanjut pelestarian pusaka berlangsung

selama Dekade

Kedua

(tahun

2004

‐2013)

dan

ditandai dengan penyelenggaraan Tahun Pusaka

Indonesia 2013 bertema ”Pusaka untuk

Kesejahteraan Rakyat”.

Gerakan Pusaka Indonesia harus terus

dikembangkan dan ditingkatkan demi tercapai

pelestarian pusaka yang mampu

mensejahterakan rakyat. Menuju Dekade Ketiga

(tahun 2014 ‐ 2023) disusun 10 Agenda Aksi

berbasis ”Pusaka

untuk

Kesejahteraan

Rakyat”,

yang meliputi hal‐hal sebagai berikut :

Penguatan dan pengembangan pelestarian

Pusaka Alam yang mencakup pusaka alam

hayati biodiversity heritage) dan geologi

(geo‐heritage) beserta keistimewaan

panorama yang terbentuk;


Pusaka Budaya yang mencakup pusaka

budaya ragawi (cagar budaya) dan pusaka

budaya non

ragawi;


Pusaka Saujana (cultural landscape/

bentang budaya) yang merupakan

gabungan pusaka alam dan pusaka budaya

dalam kesatuan ruang dan waktu beserta

keistimewaan panorama yang terbentuk;

Penguatan dan pengembangan sistem

pengelolaan pusaka nasional dalam rangka

meningkatkan kapasitas pemerintah,

masyarakat dan pihak swasta;

Penguatan dan pengembangan

kelembagaan dan perangkat hukum;

Penguatan dan pengembangan sumber

daya manusia;

Penguatan dan pengembangan ekonomi

pusaka dan sistem pembiayaan pelestarian;

Penguatan dan pengembangan

pengelolaan dan

pengurangan

risiko


6/72

4

bencana pada pusaka;

Penguatan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang mendukung kelestarian

pusaka; dan

Penguatan dan pengembangan kerjasama

serta kontribusi regional dan internasional

dalam kepusakaan.

Pengembangan gerakan pusaka Indonesia

dalam

rangka

turut

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat, memerlukan dukungan semua

pihak, termasuk dukungan pengembangan

infrastruktur dan penataan ruang kota yang

berbasis pada pelestarian pusaka. Untuk itu

keterlibatan Kementerian PU dalam gerakan

pusaka Indonesia memiliki peran yang sangat

penting. Salah satu bentuk keterlibatan

Kementerian PU dalam gerakan ini adalah

dengan melaksanakan Program Penataan Dan

Pelestarian

Kota

Pusaka

(P3KP).

Untuk

meningkatkan pencapaian tujuan dari

pelaksanaan P3KP, disusunlah Grand Design

P3KP yang didalamnya memuat tahapan

kegiatan dan langkah‐langkah strategis

pencapaian tujuan P3KP, yang dikembangkan

pada 3 aspek, yaitu pengembangan aset

pusaka, pengembangan kelembagaan

pengelolaan pusaka, dan pemberdayaan

masyarakat.

Pada awal

pengembangan

Program

Penataan

dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) disusun

sebuah Grand Design P3KP yang menjadi acuan

bersama di antara para pelaku P3KP. Untuk

dapat melaksanakan P3KP terdapat beberapa

pesan kunci yang meliputi:

Perlu menyeimbangkan upaya‐upaya

pelestarian dengan realitas perubahan yang

terjadi di lapangan yang dapat diterima (an

acceptable level of changes) melalui konsensus

bersama antara para pemangku kepentingan.

Mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah

untuk melindungi aset pusaka kota disertai

dengan penyediaan insentif dan disinsentif

pusaka agar upaya pelestarian dapat

dilaksanakan secara terpadu dengan basis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana

Detail Tata Ruang Kota Pusaka. Insentif pusaka

disusun berdasarkan ketentuan pada wilayah

yang

dilestarikan,

antara

lain

seperti

keringanan dalam besaran nilai pajak bumi dan

bangunan, bonus floor area dan bahkan

transferable development rights.

Dukungan akademisi (university networks)

dalam menata dan melestarikan aset pusaka

berdasarkan pemikiran‐pemikiran mutakhir

disertai peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam pengelolaan kota pusaka secara

terus menerus sehingga dapat memperbaiki

kualitas hidup

masyarakat

setempat.


7/72

5

Komunikasi intensif antara masyarakat dengan

komunitas dunia usaha dalam rangka

mengembangkan skema‐skema pembiayaan

pembangunan sehingga kota pusaka dapat

menjadi ikon utama dalam pengembangan

perkotaan di masa yang akan datang.

Mendorong peran pemerintah kota/kabupaten,

komunitas pusaka, akademisi dan dunia usaha

yang berkelanjutan dalam satu gerak terpadu,

didukung penyediaan infrastruktur dan

pengelolaan yang handal menuju World

Heritage City tahun 2020.

Lawangsewu, Kota SemarangSumber Foto : vacationplace.wordpress.com


8/72

6

Grand Design P3KP disusun sebagai kerangka acuan bagi pelaksanaan P3KP, sehingga pelaksanaan P3KP dapat terarah dan terencana sehingga tujuan yang diharapkan dari pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik.

Dengan demikian Grand Design P3KP ini bertujuan

memberikan

arahan

dan

acuan

bagi

pelaksanaan

P3KP

sehingga tujuan yang ditetapkan dari pelaksanaan program dapat tercapai.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

GRAND DESIGN P3KP

Grand Design P3KP mengarahkan pelaksanaan P3KP yang

meliputi kegiatan‐kegiatan pada pengembangan aset,

pengembangaan pelembagaan dan pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan‐kegiatan yang diarahkan tidak hanya

pada aspek ke‐tata ruang‐an atau ke‐PU‐an saja tetapi seluruh

kegiatan yang terkait dengan 3 aspek tersebut yang tersebar

pada seluruh sektor yang terlibat di dalamnya.

LINGKUP GRAND DESIGN P3KP


9/72

7

Kota Pusaka dan P KP2KOTA PUSAKA

Rincian dari definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik

ragawi dan

tak

‐ragawi

yang

teratur

secara

utuh

sebagai

aset

pusaka.

Kota

tersebut

merupakan

hasil dari proses pembentukan dan transformasi terus‐menerus, seringkali mendapat pengaruh

dari berbagai budaya yang berbeda. Kekayaannya karena itu terdiri dari kondisialam, bangunan

pusaka dan komponen fisik lainnya serta beragam bahasa, kesenian, kerajinan yang

dikembangkan oleh berbagai etnis yang tinggal.

2. Dapat berupa kawasan pusaka sebagai bagian dari kota tersebut. Kawasan yang memiliki

kekentalan sejarah biasanya sebagian saja dari wilayah kota yang lebih luas, pada beberapa

kasus merupakan bagian dari suatu wilayah administrasi kabupaten.

3. Yang hidup dan berkembang serta dikelola secara efektif. Pengembangan vitalitas ekonomi

dan juga kehidupan sosial budaya dari sebuah kawasan bersejarah, yang kemudian berperan

dalam menjaga keberlangsungan area serta karakternya.

Kota Pusaka adalah kota yang memilikikekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki

pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi serta rajutan berbagai pusaka

tersebut secara utuh sebagai aset pusakadalam wilayah/kota atau bagian dari

wilayah/kota, yang hidup, berkembang, dandikelola secara efektif.

Pengertian Kota Pusaka


10/72

8

Pada tahun 2000 berbagai organisasi

pelestarian di berbagai daerah berkumpul

dan bersepakat membangun suatu Jaringan

Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI). JPPI

kemudian meluncurkan Tahun Pusaka

Indonesia 2003 dan bersama dengan

berbagai lembaga, perguruan tinggi serta

organisasi

masyarakat

mencanangkan

“Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia”.

Pusaka menurut Piagam Pelestarian dan

Pengelolaan Pusaka Indonesia Tahun 2003

tersebut meliputi:

Pusaka alam, yaitu bentukan alam yang

istimewa

Pusaka budaya, yaitu hasil cipta, rasa,

karsa, dan karya yang istimewa dari lebih

500 (lima

ratus)

suku

bangsa

di

tanah

air

Indonesia, secara sendiri‐sendiri, sebagai

kesatuan bangsa Indonesia dan dalam

interaksinya dengan budaya lain

sepanjang sejarah keberadaannya.

Pusaka budaya mencakup pusaka

berwujud (tangible) dan pusaka tidak

berwujud (intangible).

Pusaka saujana, yaitu gabungan pusaka

alam dan pusaka budaya dalam kesatuan

ruang dan

waktu.

Jenis-Jenis Kota Pusaka


11/72

9

1. Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten

yang merupakan ekspresi rajutan pusaka

alam dan budaya, baik ragawi dan tidak

ragawi secara berkelanjutan (kota yang

sangat dipengaruhi oleh filofosi hidup

masyarakatnya, contoh : kosmologi) ;

2. Kota pusaka terdiri dari elemen fisik

(permukiman, ruang

terbuka,

fasilitas

publik, pertanian), dan elemen

kehidupan (kegiatan sosial, ekonomi,

politik)) ;

3. Pusaka merupakan wujud dari hasil,

cipta, karsa manusia dalam menanggapi

perubahan dan keberlanjutan kehidupan,

dan karena itu dapat beragam sesuai

dengan tempat dan waktunya serta

beragam di tiap kebudayaan. Pusaka pun

merupakan hasil

persinggungan

dari

budaya yang berbeda.

Lingkup Kota Pusaka


12/72

10

Kegiatan Pelestarian Kota Pusaka

Gerakan Pusaka Indonesia secara

menyeluruh telah dimulai pada tahun 1990‐

an. Dekade Pertama ditengarai dengan

pelaksanaan Tahun Pusaka Indonesia 2003

bertema “Merayakan Keanekaragaman

Pusaka” dan mendeklarasikan Piagam

Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.

Berbagai upaya

lanjut

pelestarian

pusaka

berlangsung selama Dekade Kedua (tahun

2004 ‐ 2013) dan ditandai dengan

penyelenggaraan Tahun Pusaka Indonesia

2013 bertema ”Pusaka untuk

Kesejahteraan Rakyat”.

CAPAIAN DALAM DEKADE 1, tahun 1990an ‐ 2003

1. Kepedulian awal publik terhadap pusaka

2. Pembentukan Jaringan Pelestarian Pusaka

Indonesia pada tahun 2000 di Bali

3. Penyelenggaraan

Tahun

Pusaka

Indonesia

2003 bertema “Merayakan Keanekaragaman”

4. Peluncuran Piagam Pelestarian Pusaka

Indonesia 2003

CAPAIAN DALAM DEKADE 2, tahun 2004 ‐ 2013

1. Pembentukan Badan Pelestarian Pusaka

Indonesia (BPPI) pada tahun 2004

2. Promosi Kepedulian dan Pemahaman Pusaka

3. Pertumbuhan Komunitas dan Jaringan Pusaka

termasuk terbentuknya Jaringan Kota Pusaka

Indonesia (JKPI)

pada

tahun

2008


13/72

11

4. Pengembangan Pelestarian Pusaka Saujana

5. Tumbuh gerakan baru ”Pengelolaan Risiko

Bencana pada Pusaka”

6. Pendidikan Pusaka untuk Sekolah Dasar

7. Olah Desain Arsitektur Pusaka

8. Inventarisasi Pusaka

9. Kerjasama antar lembaga dalam:

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Indonesia oleh Kementerian PU dan

BPPI

PNPM Pusaka oleh Kemenko Kesra dan

BPPI

Peningkatan Kualitas Kota Pusaka

berbasis Ekonomi Kreatif oleh

Kementerian Parekraf dan BPPI

10. Penyelenggaraan Tahun Pusaka Indoneisa

2013 bertema “Pusaka untuk Kesejahtera‐

an Rakyat”

11. Peluncuran Piagam Kota Pusaka Indonesia

2013.


14/72

12

INDIKASI PROGRAM DALAM AGENDA AKSI DEKADE 3, TAHUN 2014 - 2023

1. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Alam yang mencakup pusaka alam hayati dan

geologi, beserta keistimewaan panorama yang terbentuk dengan:

a. Menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka alam;

b. Mengembangkan program‐program penyelamatan dan pelestarian:

Flora dan fauna serta ketahanan pangan, taman nasional melalui Kementerian Kehutanan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba.

Geo‐park, bio‐diversity, kaldera di berbagai pusaka geologi di Indonesia melalui Kementerian

ESDM, Pemda dan LSM/Organisasi Nirlaba.

Terumbu karang,

biota

laut,

pulau

‐pulau

kecil,

maritim,

bawah

laut

melalui

Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda maupun LSM/

Organisasi Nirlaba.

Panorama‐panorama yang terbentuk karena perwujudan pusaka alam.

2. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Budaya yang mencakup pusaka budaya ragawi

(cagar budaya) dan pusaka budaya tidak‐ragawi, dengan:

a. Menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka budaya;

b. Mengembangkan program‐program penyelamatan dan pelestarian:

Kota pusaka, kawasan, bangunan dan lingkungan, struktur dan/atau benda pusaka melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda, LSM/

Organisasi Nirlaba;

Berbagai pusaka budaya tak ragawi

3. Penguatan dan pengembangan pelestarian Pusaka Saujana yang merupakan gabungan pusaka alam

dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu beserta keistimewaan panorama yang

terbentuk, dengan

a. menyiapkan perangkat hukum yang menjadi dasar pelestarian pusaka saujana;

b. mengembangkan program‐program penyelamatan dan pelestarian:

Pertanian pusaka (heritage agriculture) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Pemda, LSM/Organisasi Nirlaba;

Pesisir dan pulau‐pulau kecil melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemda, LSM/

Organisasi

Nirlaba;‐

Panorama‐

panorama

yang

terbentuk

baik

di

perkotaan,

per desaan,

pesisir, pulau‐pulau kecil maupun lautan.


15/72

13

4. Penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan pusaka nasional dalam rangka meningkatkan

kapasitas pemerintah dan masyarakat, dengan

a. Mengembangkan dan melanjutkan program‐program berwawasan pusaka berbasis kerjasama

antar sektor/lembaga, seperti Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka/P3KP (Ditjen

Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum), RTBL Kawasan Pusaka (Ditjen Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum), Program Penguatan Kualitas Kota Pusaka berbasis Ekonomi

Kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

b. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM Pusaka; dan

c. Mengembangkan sistem perencanaan berwawasan pusaka, seperti penyusunan Kawasan

Strategis Nasional berbasis Pusaka.

5. Penguatan

dan

pengembangan

perangkat

hukum

yang

menyeluruh

dan

berorientasi

pada

keterlibatan masyarakat, dengan:

a. menyempurnakan peraturan perundangan tentang pusaka dan petunjuk pelaksanaannya,

termasuk peraturan daerah;

b. mendorong mekanisme penegakan hukum yang efektif; dan

c. menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

6. Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi pusaka, dengan:

a. menyelenggarakan inventarisasi pusaka Indonesia yang disajikan dalam bentuk media digital;

b. mengembangkan pendidikan pusaka dan mendorong pendidikan tinggi untuk

menyelenggarakan program Pengelolaan Pusaka;

c. mendorong kota/kabupaten pusaka untuk memiliki Galeri Pusaka;

d. menyelenggarakan

kampanye

pusaka

secara

berkelanjutan;

e. meningkatkan riset‐riset pelestarian pusaka, termasuk penyusunan naskah akademik tentang

pelestarian kota pusaka dan pusaka saujana; dan

f. memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi pusaka.

7. Penguatan dan pengembangan ekonomi pusaka dan sistem pembiayaan pelestarian, dengan:

a. membentuk dana abadi pelestarian pusaka serta penggalangan dana;

b. mendorong kemitraan publik‐masyarakat‐swasta;

c. memfasilitasi kewirausahaan pusaka, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

d. mendorong pembentukan sistem pengurangan pajak bagi filantropi untuk pusaka dan pemilik

properti pusaka.

8. Penguatan dan pengembangan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana pada pusaka yang

berbasis masyarakat, dengan:


16/72

14

a. memperkuat daya lenting masyarakat;

b. mendorong penyusunan manual Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana pada Pusaka;

c. memperkuat organisasi di bidang penanggulangan bencana untuk pusaka (mendorong reposisi

dan penguatan National Committe for Blue Shield Indonesia yang saat ini menjadi bagian dari

BPPI); dan

d. mendorong revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan memasukkan

persoalan mitigasi bencana pada pusaka.

9. Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelestarian pusaka, dengan:

a. membangun sarana dan prasarana (jaringan transportasi, air, energi) yang mendukung

kelestarian pusaka yang ada; dan

b. mempersiapkan

mekanisme

pengendalian

pembangunan,

yaitu

AMDAP

(analisis

dampak

pusaka/heritage impact assessment).

10. Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kontribusi regional dan internasional dalam

kepusakaan, dengan:

a. menjadi anggota dan berperan aktif dalam keanggotaan:

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

(ICCROM)

Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Centre for Archaeology and

Fine Arts (SEAMEO SPAFA)

International National Trusts Organization (INTO),

United

Nations

Educational

Scientific

and

Cultural

Organization

(UNESCO),

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS),

International Council on Museum (ICOM),

International Federation of Library Associations (IFLA),

Association of National Committees for the Blue Shields (ANCBS);

World Monument Funds (WMF)

Global Important Agriculture Heritage System, Food and Agriculture Organizations (GIAHS‐

FAO);

International Field School for Asian Heritage (IFSAH);

Asia Heritage Network (AHN); dan

b. membangun jaringan pelestarian se‐ASEAN.


17/72

15

PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kota‐

kota pusaka, Ditjen Penataan Ruang (DJPR),

Kementerian Pekerjaan Umum mengembang‐

kan inisiatif penataan kota pusaka. Inisiatif ini

diberi nama Program Penataan dan Pelestarian

Kota Pusaka

(P3KP).

Bagi

DJPR,

program

ini

merupakan upaya mengawal implementasi UU

Penataan Ruang khususnya pada kawasan

strategis sosial budaya. P3KP merupakan upaya

strategis dengan pendekatan entitas sosio

spasial kota untuk membantu penataan ruang

kota berbasis pengelolaan keragaman pusaka.

Dasar hukum kegiatan ini, yakni:

Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan

Ruang

menyebutkan

bahwa

penataan ruang diselenggarakan dengan

memperhatikan kondisi ekonomi, sosial,

budaya, politik, hukum, pertahanan,

keamanan, lingkungan hidup, serta iptek

sebagai satu kesatuan.

Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor

26/2008 tentang RTRWN lebih lanjut merinci

bahwa KSN dari sudut kepentingan sosial

budaya antara lain merupakan tempat

pelestarian dan pengembangan adat

istiadat atau

budaya

nasional,

merupakan

aset nasional/internasional yang harus

dilindungi/dilestarikan, merupakan tempat

perlindungan peninggalan budaya nasional,

termasuk perlindungan terhadap keaneka‐

ragaman budaya. Upaya yang dapat

dilakukan

adalah

melalui

penetapan

kota

dengan nilai pusaka sebagai kawasan

strategis nasional dari sudut kepentingan

sosial dan budaya, dan juga dengan

menyusun Rencana Tata Ruang yang

berbasis pelestarian nilai‐nilai pusaka kota

yaitu dengan melestarikan segenap aset

budaya termasuk kawasan bersejarah yang

ada di kota tersebut. Pelestarian tersebut

didorong melalui gerakan masyarakat untuk

penataan dan pelestarian kota pusaka

tersebut.

Kota Pusaka Indonesia adalah kota/kabupaten

yang memiliki pusaka dengan keunggulan nilai

Indonesia/Nasional dan telah memiliki Rencana

Pengelolaan Kota Pusaka yang mampu

menjaga, memelihara dan mengembangan

Keunggulan Nilai Indonesianya. Konsep kota

pusaka hendak diterapkan dalam penataan

ruang kabupaten/kota di Indonesia yang hampir

semuanya telah memiliki Perda RTRW.

Walaupun kegiatan

pelestarian

bersifat

dinamis

Sejarah


18/72

16

dan bertujuan untuk mewujudkan ruang kota

yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan, namun kompleksnya aspek sosial

budaya membuat rencana tata ruang tidak

mudah secara eksplisit menerjemahkannya.

Ruang sosial budaya dalam rencana tata ruang

lebih konkrit bila ditangani dalam skala kota/

kawasan yang bertemakan pusaka. Saat ini,

tema pusaka dalam RTRW Kota/Kabupaten

belum sepenuhnya

mendapat

tergar ap.

RTRW

belum menyerap keragaman nilai sejarah dan

peninggalan berharga yang membentuk

karakter spesifik. Dengan begitu,

implementasinya akan lebih terpadu dan efektif.

Program ini berangkat dari pemahaman bahwa

kota‐kota bukan sekedar mesin ekonomi, tetapi

juga menyimpan potensi yang dapat berwujud

kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur,

dan kawasan bersejarah yang bernilai pusaka

yang terdapat dan mengisi ruang kota. Potensi

tersebut merupakan bagian dari identitas kota

sehingga diperlukan instrumen‐instrumen,

seperti pengaturan teritorial, ruang, dan

bangunan berdasarkan sejarah perkembangan

kota serta kaidah‐kaidah penataan dan

pelestarian.

Program ini diluncurkan pada bulan April 2012 di

Kota Yogyakarta. Sebagai peserta, diundanglah

kota/kabupaten yang merupakan anggota JKPI.

Akhirnya, ada 28 kota/kabupaten yang dibagi

menjadi dua kelompok, yaitu 10 dan 18 kota/

kabupaten.

Kelompok I Kelompok II

Banda Aceh, Sawahlunto, Palembang,

Semarang, Baubau, Banjarmasin,

Bogor, Kab. Karangasem, Denpasar,

Yogyakarta

Kab. Bangka Barat, Kab. Brebes, Blitar, Surakarta, Kab.

Rembang, Pekalongan, Cilacap, Kab. Batang, Kab.

Banjarnegara, Cirebon, Tegal, Medan, Kab. Ngawi, Salatiga,

Bukittinggi, Malang dan Kab. Boyolali

Tabel 1. Daftar Kota/Kabupaten Yang Menjadi Peserta P3KP

Sebagaimana dikonsepkan, P3KP merupakan

upaya untuk mendekatkan pelestarian pusaka

dan penataan ruang. Bagi kota, pusaka dapat

menjadi identitas sekaligus memberi manfaat

bagi pembangunan kota. Pemahaman ini

menjadi dasar dalam menentukan instrumen‐

instrumen yang menjadi komponen

perencanaan dan pengelolaan pelestarian.


19/72

17

Melalui P3KP, tiap kota/kabupaten di Indonesia

yang memiliki kekentalan pusaka alam, budaya

serta gabungan alam dan budaya diajak

mengenali pusaka yang dimilikinya. Salah satu

yang mendasar adalah dengan memiliki

inventarisasi yang handal, holistik dan

sistematik. Dengan inventarisasi yang baik,

kegiatan penataan dan pelestarian dapat

sungguh‐sungguh berangkat dari kondisi

eksisting kota/kabupaten tersebut. Berbagai

kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan

pengembangan pusaka berangkat dari

pengenalan terhadap pusaka yang ada serta

kondisinya.

Maksud dan Tujuan P3KP

Pengembangan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

Mewujudkan reformasi di bidang

perencanaan dari tataran perencanaan

(RTRW) ke arah aksi implementasi konkrit

yang berbasis kekuatan ruang kota dengan

nilai‐nilai

pusaka

di

dalamnya

sebagai

tema

utama.

Mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia

sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO.

Tujuan

Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berbasis rencana

tata ruang, bercirikan nilai‐nilai pusaka, melalui

transformasi upaya‐upaya pelestarian menuju

sustainable urban (heritage) development

dengan dukungan dan pengelolaan yang

handal serta penyediaan infrastruktur yang

tepat menuju Kota Pusaka Dunia.


20/72

18

P3KP berangkat dari upaya

untuk mendekatkan pelestari‐

an pusaka dan penataan ruang.

Dalam pelaksanaan kegiatan

pelestarian pusaka, P3KP

memiliki peran sentral pada

pengembangan dan pengelola‐

an pada

aspek

fisik

kota

pusaka.

pengembangan dan

pengelolaan aspek fisik kota

pusaka tidak hanya dibatasi

pada upaya untuk menata dan

menjaga suau obyek atau

kawasan pusaka supaya tetap

lestari namun juga dikembang‐

kan dan dimanfaatkan bagi

kepentingan ekonomi kota dan

kesejahteraan

masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, P3KP berlandaskan

pada peraturan perundangan yang terkait.

Sebagai arahan dalam pelaksananaan penataan

kota pusaka P3KP mengacu pada UU No. 26

Tahun 2007 mengenai penataan ruang sebagai

landasan penyelenggaraan penataan ruang di

Indonesia dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung sebagai landasan dalam

penataan fisik bangunan di kawasan pusaka.

Sedangkan sebagai arahan dalam pelaksanaan

pelestarian kota pusaka P3KP mengacu pada UU

No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedudukan P3KP


21/72

19

Dalam sistem penyelenggaraan penataan ruang,

P3KP menjadi salah satu pedoman dalam

perencanaan dan pemanfaatan ruang kota

Pusaka. dengan demikian P3KP mengarahkan

pelaksanaan penataan ruang kota Pusaka,

khususnya pada kawasan‐kawasan yang

ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial

budaya dan sejarah.

Struktur Organisasi P3KP

Untuk melaksanaan P3KP, dibentuk perangkat pelaksana yang terdiri dari para pelaku pelestarian

dan

penataan

kota

pusaka. Dengan demikian tim pelaksana P3KP tidak hanya terdiri dari aparat pemerintahan yang terkait, namun juga melibatkan para pelaku pelestarian pusaka yang ada di Indonesia, antara lain BPPI dan JKPI.

Organisasi tim P3KP terdiri atas,

tim pengarah, tim pelaksana dan

tim fasilitator.


22/72

20

Bentuk-Bentuk Kegiatan P3KP

Sejak peluncuran Program Penataan dan

Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di

Yogyakarta pada tanggal 16 April 2012,

beberapa kegiatan yang telah dilaksana‐

kan dalam P3KP antara lain adalah:

1. Seleksi Kota/Kabupaten Peserta P3KP;

2. Penandatanganan Piagam Komitmen Kota

Pusaka

dan

Penyematan

Icon

Kota Pusaka;

3. Penyusunan dan penyempurnaan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) oleh 10 kota/kabupaten yang lolos seleksi peserta P3KP;

4. Workshop Public Private Partnership in Managing Historical Urban Precincts dengan mengundang narasumber dari Belanda dan Amerika serta para pakar

pelestarian

Indonesia

dan

diikuti

oleh

3 8 k a b u p a t e n / k o t a y a n g menandatangi komitmen Kota Pusaka

5. Inventori Aset Pusaka di 10 kota/kabupaten peserta P3KP;

6. Kampanye Publik;

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; serta

8. Penjaringan Dukungan K/L


23/72

21

Secara rinci bentuk‐bentuk kegiatan P3KP selama tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

1. Fasilitasi Penyusunan RAKP 10 Kabupaten/Kota

2. Penyusunan Modul‐Modul Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Tahun 2013

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lanjutan Kota Pusaka B

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dasar Kota Pusaka C

3. Pelaksanaan

Program

Penataan

dan

Pelestarian

Kota

Pusaka

(P3KP)

Kota

Banda

Aceh

4. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Sawahlunto

5. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Palembang

6. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Bogor

7. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Semarang

8. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Yogyakarta

9. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Banjarmasin

10. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kota Baubau

11. Pelaksanaan

Program

Penataan

dan

Pelestarian

Kota

Pusaka

(P3KP)

Kota

Denpasar

12. Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kabupaten Karang

Asem

13. Pembinaan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

14. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

15. Fasilitasi Forum Lintas Pelaku Kota Pusaka

16. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kota Pusaka Indonesia

17. Fasilitasi Tim Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)


24/72

22

Kerangka Pikir P KP3Pengembangan Kota Pusaka pada dasarnya

bertumpu pada 3 aspek yang saling berkaitan

dan tak dapat dilepaskan satu dengan lainnya,

yaitu : (1)

Identifikasi

Aset

Kota

Pusaka,

(2)

Pengelolaan Aset Secara Berkelanjutan dan (3)

Aset Harus dapat Memberikan Benefit bagi

semua pihak.

1. Identifikasi Aset Kota Pusaka

Pengembangan aset pusaka

difokuskan pada upaya untuk

mengidentifikasi aset‐aset potensial

yang memenuhi kriteria OIV dan OUV

sehingga layak

untuk

dikembangkan

sebagai aset pusaka. Pada tahap ini

akan dilakukan cultural‐natural

significance assessment untuk

menentukan apakah aset pusaka ini

mempunyai nilai‐nilai keutamaan

sebagaimana dipersyaratkan dalam

kriteria Pusaka serta dalam OIV dan

OUV. Selanjutnya, dilakukan pula

penentuan zona inti, zona penyangga

dan zona

pengembangan.

a. Zona inti : lansekap dan struktur tidak

diperbolehkan dirubah sama sekali/

perlindungan sangat ketat

b. Zona

penyangga

: lansekap

dan

struktur

dapat dirubah sebagian

c. Zona pengembangan : lansekap dan

struktur dapat dirubah

Istana Malige, Kota Bau-Sumber : travel.detik.com


25/72

23

2. Pengembangan Kelembagaan

Pengelolaan aset pusaka dilakukan

dengan menyusun peraturan dan

pedoman pengelolaan serta

membangun institusi pengelola baik

yang bersifat formal maupun non

formal. Selain itu juga perlu didukung

pendanaan yang berkelanjutan dari

sumber ‐

sumber

yang

potensial.

3. Memberikan Benefit/Manfaat

Pengembangan aset pusaka juga harus

memberikan manfaat bagi kota dan

masyarakatnya. Manfaat pengembangan

kota pusaka secara umum adalah :

a. Ruang yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan.

b. Pertumbuhan ekonomi nasional,

regional,

kawasan.

c. Menciptakan lapangan pekerjaan

Agar dapat memberikan manfaat, aset

pusaka harus dikelola dan dikembangkan

dengan mengutamakan prinsip‐prinsip

konservasi dan preservasi. Untuk itu

diperlukan suatu rencana

pengembangan aset pusaka, baik itu

pada skala kota (yang bersifat umum)

maupun pada skala kawasan (yang

bersifat penataan

fisik).

Museum Wayang Kota Tua, JakartaSumber foto : mostlyjakarta.com


26/72

24

Gambar

1

Paradigma

Pengembangan

Pusaka

IDENTIFIKASI

ASET KOTAPUSAKA

PELEMBAGAAN

SISTEM

PROTEKSI DAN

PENGEMBANGANPUSAKA

MEMBERIKAN

BENEFIT

MEMENUHI

KRITERIA

OUTSTANDING

INDONESIAN

VALUE

MEMBENTUK

JATIDIRI KOTA

MEMBERDAYA

KAN SOSIAL

DAN EKONOMI

MASYARAKAT

RUANG YANG

AMAN, NYAMAN,

PRODUKTIF DAN

BERKELANJUTAN

MEMBENTUK

JATIDIRI KOTA

PERATURAN

DAN INSTITUSIFORMAL DAN

NON FORMAL

KESINAMBUNG

AN

PENGEMBANG

AN PUSAKA


27/72

25

Agar supaya pengembangan Kota Pusaka dapat

berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dan

fasilitasi dari seluruh pihak yang terkait didalamnya.

Untuk itu diperlukan upaya pelembagaan

pengembangan kota pusaka disertai dengan berbagai

perangkat kelembagaan yang mendukung pelaksanaan

3 aspek sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu

diperlukan pula berbagai regulasi yang mengatur

pengembangaan aset, pengelolaan aset dan

pemanfaatan aset.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah

Kementerian PU, baik Direktorat Jenderal

Penataan Ruang maupun sektor lainnya adalah

mendorong dan memfasilitasi peran dari pihak

yang lain, melalui penyusunan regulasi, sosialisasi,

fasilitasi, dan apabila diperlukan dapat juga

melaksanakan pembangunan aset yang

diperuntukkan sebagai triger pengembangan kota

pusaka.

mbang Mbah Suro, Kota Sawahluntomber Foto : http://www.flickr.com


28/72

26

PEMERINTAH

DAERAH

KOMUNITAS

PUSAKA UNIVERSITY

NETWORKS

DUNIA USAHA

PEMERINTAH / TIM P3KP

IDENTIFIKASI

ASET KOTAPUSAKA

PELEMBAGAANSISTEM

PROTEKSI DANPENGEMBANGAN

PUSAKA

MEMBERIKAN

BENEFIT

MEMENUHI

KRITERIA

OUTSTANDING

INDONESIAN

VALUE

MEMBENTUK

JATIDIRI KOTA

MEMBERDAYA

KAN SOSIAL

DAN EKONOMI

MASYARAKAT

RUANG YANG

AMAN, NYAMAN,

PRODUKTIF DAN

BERKELANJUTAN

MEMBENTUK

JATIDIRI KOTA

PERATURAN

DAN

INSTITUSI

FORMAL DAN

NON FORMAL

KESINAMBUNG

AN

PENGEMBANG

AN PUSAKA

Gambar

2

Fasilitasi

Dalam

Pengembangan

Aset

Pusaka


29/72

27

Langkah‐langkah fasilitasi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui P3KP dapat dilakukan

pada 3 aspek terkait dengan pengembangan pusaka, yaitu :

1. Pengembangan Aset Kota Pusaka

Dalam pengembangan aset kota pusaka, dilaksanakan kegiatan‐kegiatan yang pada intinya

terkait dengan upaya pengembangan fisik dari aset pusaka, supaya tetap terjaga kelestariannya

dan dapat memberikan manfaat seluas‐luasnya. Pada pengembangan aset pusaka ini dimulai

dari pelaksanaan inventori, penyusunan proposal, penyusunan rencana strategis, natural‐

culturak significant assessment, penyusunan rencana penataan kawasan dan implementasi

pembangunan fisik.

Pengembangan

aset

harus

memperhatikan

kaidah

‐kaidah

dalam

pelestarian

pusaka agar nilai‐nilai yang dikandung dapat tetap terjaga dan dapat dikembangkan untuk

memberikan ciri dan identitas bagi kawasan/kota yang lebih luas.

2. Pengembangan Kelembagaan

Fokus dari pengembangan kelembagaan adalah penyusunan perangkat regulasi, penguatan

kelembagaan pengelolaa dan kerjasama, serta pengembangan sistem pendanaan yang

berkelanjutan. Kegiatan‐kegiatan yang dapat dilaksanakan pada aspek pengembangan

kelembagaan ini antara lain adalah ; penyusunan peraturan perundang‐undangan di tingkat

pusat (penyusunan UU, Perpu, PP, Perpres, Permen) dan ditingkat daerah (Perda, Pergub/

Perbub/ Perwali);

pengembangan

kerjasama

antar

K/L

baik

ditingkat

pusat

maupun

daerah;

pembentukan lembaga koordinasi tingkat pusat dan provinsi; penguatan kelembagaan di

daerah; pengembangan sistem pendanaan; pengembangan pola kerjasama pemerintah dan

swasta dalam pengelolaan aset pusaka; dan pengusulan menjadi world heritage

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pemberdayaan sosial budaya, serta pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat dan

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kota pusaka. Upaya pemberdayaan

masyarakat dilakukan dari tingkat komunitas‐komunitas pusaka hingga pada level kota.


30/72

28

Gambar 3 Skema Grand Design


31/72

29

Instrumen Pengelolaan Kota Pusaka

Instrumen Pengelolaan Kota Pusaka

digambarkan dalam suatu hubungan antar

instrumen yang mengerucut pada

perencanaan tata ruang. Prinsip mengenai

manajamen terdiri dari (1) instrumen

kelembagaan dan tata kelola, (2) inventarisasi

dan dokumentasi, (3) informasi, edukasi dan

promosi, (4) ekonomi pusaka dan (5)

pengelolaan resiko bencana. Prinsip

mengenai pengolahan pusaka terdiri dari (1)

olah fungsi, (2) olah desain bentuk dan (3)

perencanaan tata ruang.

Gambar

4

Instrumen

Pengelolaan

Kota

Pusaka


32/72

30

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka

Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka terdiri dari unsur pemerintah dan SDM terkait dengan berbagai kelengkapannya serta dukungan berbagai partisipasi masyarakat dan mitra swasta, akan menjadi langkah awal yang strategis dalam menyatukan dan menggerakkan visi dan misi pengelolaan kota pusaka secara menyeluruh.

2. Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka

Kota pusaka yang memiliki kekentalan pusaka alam, budaya

serta gabungan

alam

dan

budaya

perlu

mengenali

pusaka

yang dimilikinya dengan memiliki inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Dengan inventarisasi yang baik, kegiatan penataan dan pelestarian dapat sungguh‐sungguh berangkat dari kondisi eksisting kota/kabupaten tersebut.

3. Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka

Kota pusaka memiliki sistem informasi yang dinamis dan mudah dijangkau dan diserap dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat sebuah kota, sebagai bentuk proses pembelajaran yang interaktif dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian pusaka yang kuat. Didukung

pula

kemasan

promosi

yang

menarik

akan

mendorong orang untuk terus mempelajari dan merasakan pusaka.

4. Ekonomi Kota Pusaka

Kota pusaka mengembangkan pusaka, sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis sehingga dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dipasarkan untuk kemaslahatan publik. Strategi seperti kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat, dipandang akan memberikan sinergi pengelolaan yang jitu terhadap pusaka.


33/72

31

5. Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka

Kota pusaka perlu mengenali ancaman bencana terhadap aset pusaka yang dimilikinya dengan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana (tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan) dalam penataan dan pelestarian kota pusaka. Lebih lanjut, kota pusaka perlu memiliki rencana penanggulangan bencana untuk pusaka.

6. Olah Fungsi Kota Pusaka

Kota Pusaka memiliki karakter yang tampil berdasar keunggulan

nilai pusaka

yang

dimiliki.

Keberhasilan

pelestariannya

adalah

bila

masyarakat meningkat kualitas hidupnya, penghasilan bertambah, memperolah keuntungan fisik dan non fisik, serta ramah lingkungan. Karakter dan kehidupan kota pusaka perlu direncanakan dengan seksama senyampang dengan perencanaan‐perencanaan lainnya. Keunggulan olah fungsi kota pusaka kemudian dapat dijadikan slogan untuk persatuan warga kota, proteksi pusaka hingga pemasaran bagi kota itu sendiri.

7. Olah Disain Bentuk Kota Pusaka

Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk urban/rural pusaka yang

menerima perubahan

secara

seleksif

tanpa

merusak

nilai

‐nilai

pusaka yang ada. Keseimbangan fungsi kontemporer, ekonomi pusaka dan pelestarian alam dan budaya menjadi tantangan utama. pelestarian pusaka. Diperlukan interaksi dan keterpaduan karya dan kinerja dari profesi‐profesi yang terkait. Termasuk dalam menghasilkan karya‐karya baru yang akan mampu menjadi pusaka masa datang yang menghargai pusaka yang ada.

8. Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka

Kota Pusaka perlu memiliki perencanaan pusaka untuk digunakan dalam mengisi berbagai rencana pembangunan dan rencana (RTRW, RDTRK hingga RTBL) yang berorientasi pada pelestarian pusaka.


34/72

32

Grand Design P KP4KEDUDUKAN GRAND DESIGN

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

(P3KP) yang dibidani oleh Direktorat Jenderal

Penataan Ruang (DJPR) Kementarian Pekerjaan

Umum memiliki kedudukan yang sangat

strategis baik dalam lintas sektor di internal

Kementerian Pekerjaan Umum maupun lintas

sektor antar kementerian terkait seperti 14

kementerian/lembaga anggota Badan

Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN),

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat (Menko Kesra), dan Kementerian

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

(Kemen

Parekraf).

P3KP di dalam Direktorat Jenderal Penataan

Ruang (DJPR) berada dibawah Direktorat

Perkotaan yang mempunyai lingkup kegiatan

yaitu (1) Pengembangan Aset Kota Pusaka; (2)

Pengembangan Kelembagaan Kota Pusaka; dan

(3) Pemberdayaan Masyarakat Kota Pusaka.

P3KP akan menghasilkan Rencana Induk Kota

Pusaka (City Wide) dan Rencana Penataan

Kawasan Kota

Pusaka

yang

lebih

rinci,

yang

akan berhubungan erat dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RTRWK),

Rencana Detail

Tata

Ruang

(RDTR),

dan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) yang ada dalam wewenang Direktorat

Jenderal Cipta Karya (DJCK).

Setiap produk rencana tersebut di atas akan

diarahkan untuk mencapai tujuan utama

diadakannya Program Penataan dan Pelestarian

Kota Pusaka (P3KP) ini. Selain itu program‐

program kegiatan dari 14 kementerian/lembaga

anggota

Badan

Koordinasi

Penataan

Ruang

Nasional (BKPRN), Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra),

dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif (Kemen Parekraf) yang terkait dengan

penataan dan pelestarian Kota Pusaka dapat

bersentuhan langsung untuk mencapai tujuan

yang sama.

Untuk lebih jelasnya kedudukan Program

Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

ini dijabarkan

dalam

gambar

5

sebagai

berikut.


35/72

33

Gambar 5 Platform P3KP


36/72

34

PENGEMBANGAN ASET

Dalam UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya, diatur mengenai pengembangan Aset

Pusaka yang termasuk Cagar Budaya. Dalam

undang‐undang tersebut dijelaskan bahwa

pengembangan Cagar Budaya dilakukan

dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan,

keamanan,

keterawatan,

keaslian,

dan

nilai‐

nilai

yang melekat padanya.Setiap orang dapat

melakukan Pengembangan Cagar Budaya

setelah memperoleh:

a. Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan

untuk memacu pengembangan ekonomi yang

hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar

Budaya

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Dalam undang‐undang ini juga

disebutkan bahwa setiap kegiatan

pengembangan Cagar Budaya harus disertai

dengan pendokumentasian.

Penelitian dilakukan pada setiap rencana

pengembangan Cagar Budaya untuk

menghimpun informasi serta mengungkap,

memperdalam, dan menjelaskan nilai‐nilai

budaya.Penelitian dilakukan terhadap Cagar

Budaya melalui:

a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari

analisis mengenai dampak lingkungan atau

berdiri sendiri.Proses dan hasil Penelitian Cagar

Budaya dilakukan untuk kepentingan

meningkatkan informasi dan promosi Cagar

Budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

atau penyelenggara penelitian harus

menginformasikan dan mempublikasikan hasil

penelitian tersebut kepada masyarakat.

Selain itu dalam pengembangan Cagar Budaya

juga diperlukan adanya revitalisasi. Revitalisasi

potensi Situs

Cagar

Budaya

atau

Kawasan

Cagar

Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata

letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli

berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

Revitalisasi dilakukan dengan cara menata

kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan

penguatan informasi tentang Cagar

Budaya.Setiap orang dilarang mengubah fungsi

ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan

Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat

provinsi, atau

peringkat

kabupaten/kota,

baik


37/72

35

seluruh maupun bagian‐bagiannya, kecuali

dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali

kota sesuai dengan tingkatannya. Revitalisasi

Cagar Budaya ini harus memberi manfaat untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

mempertahankan ciri budaya lokal.

Adaptasi juga diperlukan terhadap Bangunan

Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk

memenuhi kebutuhan masa kini. Namun

adaptasi ini harus tetap mempertahankan

antara lain:

a. Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau

b. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Adaptasi dilakukan dengan cara:

a. Mempertahankan nilai‐nilai yang melekat pada Cagar Budaya;

b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau

d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika

lingkungan di

sekitarnya.

Secara umum tahapan pengembangan aset

pusaka terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap replikasi/

perluasan dan tahap pencapaian. Pada masing‐

masing tahapan terdapat beberapa kegiatan

yang dilaksanakan atau tingkat kewenangannya

berada pada tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota.

Masjid Raya Kota PalembangSumber Foto : Wikipedia.org


38/72

36

Kegiatan Pengembangan Aset di Tingkat Pusat

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan pengembangan aset pusaka di tingkat pusat terdiri atas.

a. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan aset pusaka yang terdiri

atas

:

1) Pedoman Seleksi Pemilihan Kab/Kota 2) Pedoman Penyusunan Rencana Induk/

Master Plan; dan 3) Pedoman Penyusunan Rencana

Penataan Kawasan.

b. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan maupun replikasi/perluasan pada tahapan pengembangan aset pusaka yang dimaksud.

2. Tahap

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengembangan aset pusaka di tingkat pusat lebih bersifat memberikan fasilitasi atau bantuan untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengembangan aset pusaka yang dimilikinya. Kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat terkait pengembangan aset pada

tahap ini adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi Seleksi Kota/Kabupaten yang Berpotensi Memiliki Aset Pusaka

Kegiatan ini berada pada tingkat pusat yang bertujuan untuk menyaring kabupaten/kota di Idonesia yang

berpotensi

mempunyai

aset

pusaka.

Kegiatan ini berguna untuk tahapan replikasi dalam pengembangan aset pusaka.

b. Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Master Plan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan (Master Plan) Kota

Pusaka. Rencana

Induk

Pengembangan

ini berskala 1:25.000 untuk kota dan skala 1:50.000 untuk kabupaten yang bermuatan antara lain:

Identifikasi/Inventori aset pusaka Kebijakan dan strategi penanganan Prioritas Pengembangan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan


39/72

37

c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka pada kawasan prioritas dengan skala 1:5.000. Muatan Rencana Penataan

Kawasan

Kota

Pusaka

ini

antara

lain

berisi:

Natural‐Cultural Significant Assessment Konsep Penanganan Pusaka Rencana Komponen Penataan Rencana Aksi Penanganan Program Penanganan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Tahap I Rencana Pembiayaan

d. Fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Kota

Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kota Pusaka terpilih. DED Kawasan Kota Pusaka ini akan memuat antara lain:

Rencana Tapak Desain Bangunan Potongan Lahan dan Bangunan

Rencana Detail Teknis Arsitektur Infrastruktur Mekanikal Elektrikal Konstruksi/Strurktur, dll Pembangunan Tahap I

e. Implementasi Stimulan Pembangunan Fisik

Kegiatan ini

merupakan

kegiatan

pada

tingkat pusat yang memberikan dana stimulan kepada kabupaten/kota untuk implementasi pembangunan fisik pada DED Kawasan Kota Pusaka. Implementasi ini bersifat stimulan yang keberlanjutannya akan diserahkan kepada kabupaten/kota masing‐masing.

2. Tahap Replikasi/Perluasan

Kegiatan‐kegiatan pada tahap ini pada

intinya adalah

pengulangan/perluasan

dari

kegiatan tahap pelaksanaan pada kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka lainnya. dengan demikian kegiatan pengembangan aset pusaka tidak hanya dilaksanakan sebagian kabupaten/kota namun pada akhirnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka. Secara umum kegiatan‐kegiatan pada tahap replikasi/perluasan identik dengan kegiatan‐


40/72

38

kegiatan pada tahap pelaksanaan, yaitu terdiri dari :

a. Fasilitasi Seleksi Kota/Kabupaten yang Berpotensi Memiliki Aset Pusaka

Kegiatan ini berada pada tingkat pusat yang bertujuan untuk menyaring kabupaten/kota di Idonesia yang berpotensi mempunyai aset pusaka.

b. Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Master

Plan

Kota

Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan (Master Plan) Kota Pusaka. Rencana Induk Pengembangan ini berskala 1:25.000 untuk kota dan skala 1:50.000 untuk kabupaten yang bermuatan antara lain:

Identifikasi/Inventori

aset

pusaka

Kebijakan dan strategi penanganan Prioritas Pengembangan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan

c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusun

Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka pada kawasan prioritas dengan skala 1:5.000. Muatan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka ini antara lain berisi:

Natural‐Cultural Significant Assessment

Konsep Penanganan Pusaka Rencana Komponen Penataan Rencana Aksi Penanganan Program

Penanganan

Jangka

Menengah Rencana Pembangunan Tahap I Rencana Pembiayaan

d. Fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyusunDetail Engineering Design (DED) Kawasan Kota

Pusaka terpilih.

DED

Kawasan

Kota

Pusaka ini akan memuat antara lain:

Rencana Tapak Desain Bangunan Potongan Lahan dan Bangunan Rencana Detail Teknis Arsitektur Infrastruktur Mekanikal Elektrikal Konstruksi/Strurktur, dll Pembangunan Tahap I


41/72

39

e. Implementasi Stimulan Pembangunan Fisik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pada tingkat pusat yang memberikan dana stimulan kepada kabupaten/kota untuk implementasi pembangunan fisik pada DED Kawasan Kota Pusaka. Implementasi ini bersifat stimulan yang keberlanjutannya akan diserahkan kepada kabupaten/kota masing‐masing.

3. Tahap Pencapaian

Pada tahap ini, diharapkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan P3KP sudah tercapai yaitu :

Tercapainya Kota Yang Memiliki Jatidiri/Identitas/Branding, yang memiliki manfaat luas bagi pengembangan fisik kota, pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Kegiatan Pengembangan Aset di Tingkat Provinsi

Kegiatan pengembangan aset di tingkat provinsi dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan replikasi perluasan. Pada pengembangan aset peran provinsi lebih pada mengkoordinasikan kabupaten/kota di

wilayahnya

dalam

pelaksanaan pengembangan aset pusaka, serta menjadi

jembatan antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota di wilayahnya.

1. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini pemerintah provinsi melaksanakan kegiatan‐kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi pusat dan kabupaten/kota

Sebagaimana telah dijelaskan pada

bagian pengantar

sebelumnya,

peran

provinsi pada pengembangan aset adalah mengkoordinasikan kegiatan‐kegiatan P3KP yang terkait dengan pengembangan aset di kabupaten/kota yang berada di wilayahnya serta menjadi

jembatan

antara

pemerintah

pusat

dan

kabupaten/kota. Dalam peran koordinasi ini, provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk menyebar luaskan kegiatan pengembangan aset pusaka di seluruh wilayahnya, khususnya di wilayah kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi aset pusaka yang layak untuk dikembangkan.

b. Supervisi Pelaksanaan P3KP Tingkat Provinsi

Pada tingkat

provinsi

dilakukan

kegiatan


42/72

40

supervisi pelaksanaan P3KP di kabupaten/kota yang berada pada wilayah administrasi masing‐masing provinsi. Kegiatan Supervisi Pelaksanaan P3KP di tingkat provinsi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memantau pelaksanaan P3KP di wilayah kabupaten/kota yang masuk dalam Kota Pusaka Indonesia.


Pada tahap ini pemerintah provinsi melakukan pengulangan atau perluasan kegiatan‐kegiatan terkait dengan pengembangan aset pusaka pada wilayah kabupaten/kota di wilayahnya yang belum atau baru melaksanakan kegiatan P3KP. Kegiatan pada tahap replikasi ini adalah :

a. Supervisi Pelaksanaan P3KP Tingkat Provinsi pada kabupaten/kota lainnya

Pada tingkat provinsi dilakukan kegiatan supervisi pelaksanaan P3KP di kabupaten/kota yang berada pada wilayah administrasi masing‐masing provinsi. Kegiatan Supervisi Pelaksanaan P3KP di tingkat provinsi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memantau pelaksanaan P3KP di wilayah kabupaten/kota yang masuk dalam Kota Pusaka Indonesia. Pada tahap replikasi/perluasan ini, pemerintah provinsi melaksanakan pengembangan aset pusaka terkait pelaksanaan P3KP pada wilayah kabupaten/kota lain di wilayahnya yang belum atau baru melaksanakan P3KP.

Kegiatan Pengembangan Aset di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota, kegiatan P3KP pada pokoknya akan dilaksanakan. Pada kegiatan pengembangan aset, pemerintah kabupaten/kota melaksanakan program‐program perencanaan, pelaksanaan dan pemel iharaan yang ditujukan untuk mengembangkan dan mengelola aset pusaka yang dimilikinya sehingga dapat memberikan

manfaat yang se luas ‐ l uasnya bag i pengembangan fisik kota, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Pelaksanaan P3KP pada pengembangan aset yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dibagi pada tahap pelaksanaan, replikasi/perluasan serta capaian.


43/72

41

1. Tahap pelaksanaan

a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Master Plan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka dan telah melalui kegiatan seleksi kota pusaka. Rencana Induk Pengembangan

ini berskala

1:25.000

untuk

kota

dan

skala 1:50.000 untuk kabupaten yang bermuatan antara lain:


b. Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota pada kawasan prioritas dengan skala 1:5.000. Muatan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka ini antara lain berisi:


Konsep Penanganan Pusaka Rencana Komponen Penataan Rencana Aksi Penanganan Program Penanganan Jangka

Menengah Rencana Pembangunan Tahap I Rencana Pembiayaan

c. Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota. Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka ini akan memuat antara lain:

Rencana Tapak Desain

Bangunan

Potongan Lahan dan Bangunan Rencana Detail Teknis Arsitektur Infrastruktur Mekanikal Elektrikal Konstruksi/Strurktur, dll Pembangunan Tahap I

d. Pembangunan Fisik Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota. Pada awalnya masing‐masing kabupateb/kota akandiberikan dana stimulan oleh pemerintah pusat untuk implementasi pembangunan fisik pada DED Kawasan Kota Pusaka. Namun karena dana implementasi dari pusat ini bersifat stimulan, maka kabupaten/kota yang bersangkutan berkewajiban untuk meneruskan implementasi pembangunan fisik di kabupaten/kota

nya masing

‐masing.


44/72

42


Kegiatan‐kegiatan pada tahap replikasi/perluasan pada intinya adalah pengulangan/perluasan dari kegiatan tahap pelaksanaan yang terkait dengan pengembangan aset pusaka pada kabupaten/kota tersebut. Pada tahap replikasi/perluasan ini, kegiatan‐kegiatan pengembangan aset pusaka dilaksanakan pada kawasan‐kawasan lain yang belum dikembangkan, dengan mengacu pada rencana induk/masterplan kota pusaka yang telah disusun. Dengan demikian kegiatan pengembangan aset pusaka pada akhirnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada kawasan‐kawasan dalam kabupaten/kota yang memiliki aset pusaka. Secara umum kegiatan‐kegiatan pada tahap replikasi/perluasan identik dengan kegiatan‐kegiatan pada tahap pelaksanaan, yaitu terdiri dari :

a.

Penyusunan

Rencana

Penataan

Kawasan

Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota pada kawasan prioritas dengan skala 1:5.000. Muatan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka ini antara lain berisi:


Konsep Penanganan Pusaka

Rencana Komponen

Penataan

Rencana Aksi Penanganan

Program Penanganan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Tahap I Rencana Pembiayaan

b. Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota. Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka ini akan memuat antara lain:

Rencana Tapak

Desain Bangunan Potongan Lahan dan Bangunan Rencana Detail Teknis Arsitektur Infrastruktur Mekanikal Elektrikal Konstruksi/Strurktur, dll Pembangunan Tahap I

c. Pembangunan Fisik Kawasan Kota Pusaka

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota. Pada awalnya masing‐masing kabupateb/kota akandiberikan dana stimulan oleh pemerintah pusat untuk implementasi pembangunan fisik pada DED Kawasan Kota Pusaka. Namun karena dana implementasi dari pusat ini bersifat stimulan, maka kabupaten/kota yang bersangkutan berkewajiban untuk meneruskan implementasi pembangunan

fisik di

kabupaten/kota

nya

masing

‐

masing.


45/72

43

Secara lebih jelas, tahapan pelaksanaan dan kegiatan‐kegiatan pengembangan aset pusaka dapat dilihat pada skema tahapan pengembangan aset pusaka berikut.

Gambar 6 Skema Tahapan Pengembangan Aset Pusaka


46/72

44

No. KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Penyusunan Pedoman Seleksi Pemilihan Kab/Kota, Pedoman Penyusunan Rencana Induk/Master Plan, dan Pedoman Penyusunan Rencana Penataan Kawasan

2. Fasilitasi Seleksi Kota/Kabupaten

yang Berpotensi

Memiliki

Aset

Pusaka

3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Master Plan Kota Pusaka

4. Fasilitasi Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka

5. Fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka

6. Implementasi Stimulan

Pembangunan Fisik

7 Supervisi Pelaksanaan P3KP Tingkat Provinsi

8. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Master Plan Kota Pusaka

9. Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Kota Pusaka

10. Penyusunan DED Kawasan Kota Pusaka

11.

Pembangunan Fisik

Kawasan

Kota

Pusaka

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Pengembangan Aset Pusaka


47/72

45

TINGKAT

KEWENANGAN PERSIAPAN PELAKSANAAN REPLIKASI CAPAIAN

PUSAT TersusunnyaPedoman SeleksiPemilihan Kab/ Kota

Terlaksananya Fasilitasi seleksikabupaten/kota yang berpotensimemiliki aset pusaka

Terlaksananya Fasilitasi seleksikabupaten/kota yang berpotensimemiliki aset pusaka

TersusunnyaPedoman

PenyusunanRencana Induk

Terlaksananya FasilitasiPenyusunan Rencana Induk

Pengembangan/Masterplan KotaPusaka

Terlaksananya Fasilitasi PenyusunanRencana Induk Pengembangan/

Masterplan Kota Pusaka di Kota/ Kabupaten lainnya

TersusunnyaPedomanPenyusunanRencana PenataanKawasan

Terlaksananya FasilitasiPenyusunan Rencana PenataanKawasan Kota Pusaka

Terlaksananya Fasilitasi PenyusunanRencana Penataan Kawasan KotaPusaka di Kota/Kabupaten lainnya

Terlaksananya FasilitasiPenyusunan DED KawasanKota Pusaka

Terlaksananya Fasilitasi PenyusunanDED KawasanKota Pusaka di Kota/Kabupaten lainnya

Terlaksananya ImplementasiStimulan Pembangunan Fisik

Terlaksananya Implementasi StimulanPembangunan Fisik di Kota/Kabupatenlainnya

PROVINSI Terlaksananya SupervisiPelaksanaan P3KP TingkatProvinsi Pengembangan KotaPusaka

Terlaksananya Supervisi PelaksanaanP3KP Tingkat Provinsi PengembanganKota Pusaka Di Kabupaten/Kota Lainnya

KABUPATEN/

KOTATersusunnya Rencana IndukPengembangan/Masterplan KotaPusaka

Penyusunan Rencana PenataanKawasanKota Pusaka Lainnya

Kota YangMemilikiJatidiri/Identitas/ Branding

Tersusunnya Rencana PenataanKawasan Kota Pusaka

Tersusunnya DED KawasanKota Pusaka

Penyusunan DED KawasanKota Pusaka di Kawasan Lainnya

Terlaksananya PembangunanFisik Kawasan Kota Pusaka

Pembangunan Fisik di Kawasan Lainnya

Tabel 3 Indikator Pelaksanaan Pengembangan Aset Pusaka


48/72

46

CRITICAL PATH PENGEMBANGAN KOTA PUSAKA

Kota Pusaka haruslah memiliki sistem pelindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestarian aset‐aset pusaka yang dimilikinya. Untuk itu, kota pusaka harus memiliki rencana induk pelestarian dan pengelolaan (conservation plan). Perencanaan yang berorientasi pada tindakan ini diperlukan untuk memperkuat keberadaan dokumen

perencanaan yang

ada,

seperti

dokumen

RPJMD, RTRW atau RDTR dalam mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan aset pusaka yang dimilikinya.

Dalam P3KP, terdapat jalur kritis yang merupakan tahapan krusial yang harus dilalui untuk pengembangan pusaka. Hal ini diperlukan agar pengembangan aset pusaka yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, yaitu menciptakan identitas kota/city branding. Pengembangan

kota pusaka

dilaksanakan

dalam

berbagai

skala

mulai dari tingkat nasional hingga tapak. Berikut ini dijelaskan secara rinci skala dan lingkup kegiatan P3KP yang akan harus dilaksanakan.

1. Skala Nasional/Pusat

Pada skala nasional, dilaksanakan penyusunan Nilai Keunggulan Indonesia atau Outstanding Indonesian Value (OIV) dan Charta Pusaka. OIV merupakan

rangkaian kriteria

yang

akan

menjadi

standar penilaian, apakah suatu obyek atau aset layak dikategorikan sebagai obyek pusaka atau aset pusaka. sedangkan Charta Pusaka merupakan suatau piagam kesepakatan yang didalamnya memuat landasan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan termasuk pelaksanaan pengembangan pusaka di Indonesia. Dalam

Charta Pusaka

juga

dijelaskan

metode/

pendekatan pelestarian kota pusaka. Dua hal ini akan menjadi landasan bagi penyusunan rencana induk/rencana umum pengembangan kota pusaka.

2. Skala Kota/Kabupaten

Pada skala kota/kabupaten, dilaksanakan penyusunan rencana induk/rencana umum pengembangan kota pusaka. Rencana induk/rencana umum ini dilakukan pada

skala

1

:

25.000

untuk

wilayah

kota

dan

skala 1 : 50.000 untuk wilayah kabupaten. Rencana induk atau rencana umum ini memuat hal‐hal sebagai berikut :


Grand Design P3KP

Documents

Transcript of Grand Design P3KP