GOOD GOVERNANCE - Bagian Kepegawaian...
-
Upload
phamkhuong -
Category
Documents
-
view
220 -
download
4
Transcript of GOOD GOVERNANCE - Bagian Kepegawaian...
GOOD GOVERNANCE DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
MOH. FADLIDosen FH UB | Ketua Pusat Studi Peradaban UB |
Ketua BPPM FH UB
NEGARA HUKUM
Rechtsstaat1. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan per-uu-an
4. Peradilan administrasi
Rule of Law1. Supremacy of the law
2. Equality before the law
3. Human rights
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
2
NEGARA HUKUM Hakekat Negara Hukum: Hukum menjadi dasar berperilaku atau
bertindak bagi penguasa dan rakyatnya, dan hukum memiliki
kedudukan tertinggi dalam negara/supremasi hukum (the supremeof law) (Jimly Asshiddiqie)
Negara Hukum dimaksudkan untuk:
1. Mencegah agar eksekutif (bestuur) tidak bertinfak sewenang-
wenang (willekeur) dan menyalahgunakan wewenang
(Detournement de pouvoir)
2. Siapapun (pemerintah/rakyat) tidak boleh berprilaku atau
bertindak semaunya tanpa memperhatikan aturan
Negara yang berdasarkan hukum dan dibatasi oleh
hukum.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
3
NEGARA HUKUM INDONESIA (NHI)
Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga):
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar.
Negara Indonesia adalah negara hukum.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
4
(1)
(2)
(3)
Penyelenggaraan
pemerintahan
yang amanah
(Bintoro
Tjokroamidjojo)
Pengelolaan
pemerintahan
yang baik dan
bertanggunjawab
(LAN)
Tata-
pemerintahan
yang baik
(UNDP)
Pemerintahan
yang bersih/
clean
government
(Beberapa Pakar
HAN memberi
arti lebih sempit
lagi)
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
5
PENGERTIAN GOVERNANCE
Governance : proses penyelenggaraan
kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah
dalam melaksanakan penyediaan Public Goods and Services (LAN).
Praktek terbaiknya disebut Good Governance.
Governance dari aspek fungsinya dapat ditinjau
dari efektivitas dan efisiensi fungsi pemerintah
dalam mencapai tujuan.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
6
PENGERTIAN
1. World BankGood governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
2. UNDPTata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
4. Robert Charlick Good governance adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.
5. Bintoro Tjokroamidjojo Good Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang / develoving didalam Negara berkembang.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
7
FUNGSI GG
Pemenuhan ukuran atau pedoman keabsahan
(legalitas) suatu perbuatan pemerintah (arti sempit)
Fungsi GG lebih ke arah membimbing perilaku
(pejabat) pemerintah (arti luas) dan pihak terkait
(stakeholders) dalam mengelola negara
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
8
PRINSIP/KARAKTERISTIK GG
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
Istilah: Asas-asas umum penyelenggaraan negara (Pasal 3)
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas
UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah:
Istilah asas-asas umum
penyelenggaraan negara:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Profesionalitas
6. Asas Akuntabilitas
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
9
PRINSIP/ KARAKTERISTIK GG
UNDP (1997):
Partisipasi
Akuntabilitas
Aturan hukum
Transparansi
Daya tangkap
Berorientasi
konsensus
Berkeadilan
Efektifitas dan
Efisiensi
Visi Strategis
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000:
Profesionalitas
Akuntabilitas
Transparansi
Pelayanan prima
Demokrasi
Efisiensi dan efektivitas
Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
10
PRINSIP/KARAKTERISTIK GG
Bappenas:
1. Wawasan ke depan (visionary)2. Keterbukaan dan transparansi (opennes and transparency)3. Partisipasi masyarakat (community participation)4. Tanggung gugat (accountability)5. Supremasi hukum (rule of law)6. Demokrasi (democracy)7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)8. Daya tanggap (responsiveness)9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)10. Desentralisasi (decenralization)11. Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private and civil society
partnership)12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce
inequality)13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental
protection)14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
11
Kuntjoto Purbopranoto:
1. Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Security)
2. Asas Keseimbangan (Principle of Proportionality)
3. Asas Kesamaan (dalam pengambilan keputusan Pangreh) (Principle of Equality)
4. Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness)
5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh (Principle of Motivation)
6. Asas Jangan Memperadukkan Kewenangan (Principle of Non-Misuse of Competence)
7. Asas Permainan yang layak (Principle of Fair Play)
8. Asas Keadilan atau Kewajaran (Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness)
9. Asas Menganggapi Penghargaan yang Wajar (Principle of Undoing the Consequences of an Annulied Decision)
10. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup (cara hidup) Pribadi (Principle of Protecting the Personal Way of Life)
11. Asas Kebijaksanaan (Sapientia)
12. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (Principle of Public Service)
PRINSIP/KARAKTERISTIK GG
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
12
Accountability, participation, predictability yang sama dengan rule of law dan transparasi -Bank Dunia
(Bintoro Amidjoyo)
PRINSIP/KARAKTERISTIK GG
Akuntabilitas merupakan prinsip utama GG
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
13
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
14
MEMBANGUN NILAI TAMBAH BERKELANJUTAN
Kepercayaan, dukungan,
dan legitimasi politik dari
masyarakat akan diperoleh
jika pemerintah dapat
menyediakan pelayanan
publik yang memadai dan
menjalankan fungsi
perlindugan pada
masyarakat.
Pemerintah harus mampu
menciptakan stabilitas
politik, hukum, hankam,
ekonomi, dan sosial-budaya
untuk mendorong peran
dunia usaha dalam
pembangunan ekonomi.
Integrasi pengelolaan 3 pilar secara selaras akan menghasilkan nilai
tambah bagi masyarakat.11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
15
STRATEGI PENERAPAN GG
Perencanaan(planning)
Pengorganisasian(organizing)
Pelaksanaan(actuating)
Pengawasan(controlling)
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
16
10 Negara dengan Pemerintahan
Terefisien di Dunia
1. Denmark2. Swedia3. Norwegia4. Finlandia5. Australia6. New Zealand7. Belanda8. Austria9. Jerman10. Jepang
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
17
DENMARK:
PEMERINTAHAN TERBAIK DI DUNIA
Orang Denmark percaya bahwa semua kebaikan yangada di negaranya berawal dari kejujuran. Hal inidibuktikan dengan tingkat korupsi nyaris nol.
Memiliki kualitas demokrasi terbaik di dunia, dengankatakteristik budaya politik yang sangat fair dantransparan.
Negara paling aman di dunia.Negara yang terbaik dalam memberikan jaminan
keamanan sosial bagi warga negaranya, mulai darikesehatan, pendidikan, dana pensiun, dll.
Memberikan peluang yang sama dalam pekerjaan diberbagai sektor.
Negara yang bebas dan terbaik dalam menyatukanmasyarakatnya.
Institusi pemerintah dan swasta sangat transparan.Media memegang peranan penting dalam melakukan
kontrol.
M
e
n
g
a
p
a
?11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
18
PENGERTIAN
Wawasan Kebangsaan:
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 angka 1 Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
WAWASAN KEBANGSAAN
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
19
“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”
(Soekarno)
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
20
“Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno)
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
21
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PWK)
Tujuan PWK (a.l):
Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna
pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara
yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan NKRI;
> Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2012 <
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
22
SASARAN PWK
1) Organisasi politik
2) Organisasi kemasyarakatan (lembaga nirlaba lainnya)
3) Pegawai negeri sipil
4) Guru atau Pendidik
5) Tokoh agama/ masyarakat/adat.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
23
1. PANCASILA
2. UUD NRI Tahun 1945
3. BhinnekaTunggal Ika
4. NKRI
Arysio Nunes dos Santos: Atlantis The Lost Continent Finally Found (riset 30 tahun-hal 674)
Prof. Hugues Tertrais
(Sarbonne),Perancis dalam buku
Asie du Sud-Est: enjeu regional ou
enjeu mondial? – Asia Tenggara :
pertarungan regional atau
pertarungan global?; menulis
“I`Asie du Sud-Est apparait comme
un microcosme de l`Asie, voire du
Monde” – Asia tenggara
merupakan mikrokosmos asia
bahkan dunia. Dikenal Peneliti Belanda
sebagai
Negara Pusat
Peradaban Masa Lalu
NUSANTARA DIKENAL SEJAK RIBUAN TAHUN
SEBELUM MASEHI
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
26
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
27
1. PANCASILA1. Perspektif historis.
2. Makna dan fungsi Pancasila
1) Pancasila sebagai dasar negara
2) Pancasila sebagai ideologi
3) Pancasila sebagai falsafah
4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan
6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
4. Aktualisasi Pancasila.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
28
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
29
PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA
1. Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
2. Rangkaian ini ditutup dengan
Pidato Soekarno (1 Juni) yang
menawarkan lima prinsip dari
dasar negara yang diberi nama
Panca Sila.
3. Rumusan Soekarno tentang
Pancasila kemudian digodok
melalui “Panitia Delapan” yg
dibentuk oleh Ketua Sidang
BPUPKI. 11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
30
4. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
5. Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
31
2. UUD NRI TAHUN 1945
1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945.
4. Tema-tema pokok dalam ‘batang tubuh’
5. Perubahan UUD NRI Tahun 1945.
6. Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945 11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
32
UUD NRI TAHUN 1945
• Konstitusi negara
• Landasan konstitusional yang menjadi dasar hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.
• UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; (3) Penjelasan.
• Setelah perubahan, terdiri dari : (1) Pembukaan; (2) Pasal-pasal
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
33
PERUBAHAN UUD 1945
Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama.
Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000,
Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001,
Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.
Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
34
3. BHINNEKA TUNGGAL IKA
1) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis
2) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika
3) Perkembangan Ke-Bhinnekaan
4) Landasan teoritis
5) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
35
MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA
• Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu.
• Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.
• Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang.
• Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan.
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
36
• Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka.
• Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila), semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.
MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA
• Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
37
4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
1) Perspektif historis
2) Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
3) Landasan teoritis.
4) Mencintai dan mempertahankan NKRI
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
38
NKRI• Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama.
• Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa.
• Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.
• “mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat” (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)
11/08/2017Moh. Fadli FHUB, Prajab Dosen UB - II 2017
39
Sekian & Terima kasihMOH. FADLI