FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON ...

ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122 e-ISSN: 2528-5939 Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2020.008.01.09

110

Cite this as: Arsanti et al. (2020). Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish

Cultivation Diversification. ECSOFiM: Economic and Social of Fisheries and Marine Journal. 08(01): 110-122 Available online at http://ecsofim.ub.ac.id/

FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON FRESHWATER FISH

CULTIVATION DIVERSIFICATION

KUANTIFIKASI PERSPEKTIF STAKEHOLDER PERIKANAN DALAM DIVERSIFIKASI USAHA

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Arsanti*1), Rodhi Firmansyah1), Ramona Indah Bagariang2), Ipan Adityamada2), and Rizky Ondolan Pulungan2) , Ramona Indah Bagariang1), Ipan Adityamada2), dan Rizky Ondolan3) Pulungan2)

1) Program Studi Akuakultur, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli 2) Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli

Jl. K.H. Dewantara No.1 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Received: August 31, 2020 / Accepted: October 25, 2020

ABSTRACT There is still a different perspective on the fishery aspect of the importance of diversifying the fish farming business in freshwater, causing a low quantity of aquaculture entrepreneurs as well as the diversity of fish cultivation businesses in freshwater. Therefore, a reference basis is needed through a study on the perspective of these stakeholders to determine an appropriate cultivation business strategy to be implemented. The study used interview methods and questionnaires for 40 stakeholder respondents in the field of fisheries and analyzed with Analysis Hierarchy Process (AHP). The results show that land suitability, supportive laws and regulations, market demand, public perception/perspective, and adequate availability of human resources are the main contributing factors in the expansion of the freshwater fish farming business on Sibundong river. The actors expected by the community in the expansion of fish aquaculture business are Bappeda, Freshwater Seed Hall, Marine and Fisheries Affairs and Government of Central Tapanuli, and Matauli College of Fisheries and Marine Science. All of them can be achieved by coordinating between relevant agencies intensively, conducting training/making pilot pools of freshwater cultivation, improving the distribution channels of freshwater aquaculture fisheries, conducting multi-species cultivation, and conducting environmentally-minded cultivation.

Keywords: decision-making, Sibundong River, Analysis Hierarchy Process (AHP).

ABSTRAK

Masih berbedanya perspektif para pemangku kepentingan pada aspek perikanan mengenai pentingnya

diversifikasi bisnis budidaya ikan air tawar menyebabkan rendahnya kuantitas pengusaha budidaya serta

keberagaman bisnis budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar acuan melalui suatu

penelitian mengenai cara pandang para pemangku kepentingan agar dapat menentukan suatu strategi

usaha perluasan usaha budidaya yang tepat untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode

wawancara dan pengisian kuesioner terhadap 40 responden pemangku kepentingan perikanan dan

dianalisis dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kesesuaian lahan, peraturan perundang-undangan yang mendukung, permintaan pasar, persepsi/sudut

pandang masyarakat, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi menjadi aspek

pendukung utama perluasan bisnis budidaya ikan air tawar di Sungai Sibundong. Aktor yang diharapkan

masyarakat dalam perluasan bisnis budidaya perairan ikan air tawar pada Kecamatan Sorkam adalah

Bappeda, Balai Benih Air Tawar, Pemerintah Tapanuli Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli

Tengah, dan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Hal ini dapat diraih dengan cara melakukan

koordinasi antar instansi terkait secara intensif, melakukan pelatihan/membuat kolam percontohan

budidaya air tawar, meningkatkan saluran distribusi hasil perikanan budidaya air tawar, mengadakan

budidaya beragam spesies, dan mengadakan budidaya berwawasan lingkungan.

Kata kunci: pengambilan keputusan, Sungai Sibundong, Analysis Hierarchy Process (AHP).

* Corresponding author: Arsanti, [email protected]

Program Studi Akuakultur, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli

http://ecsofim.ub.ac.id/

mailto:[email protected]

Arsanti et al: Fisheries Stakeholder Perspective Quantification on Freshwater Fish Cultivation Diversification

111 ECSOFiM Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine. 2020. 08(01): 110-122

PENDAHULUAN

Hasil perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah pada aspek bisnis pemeliharaan ikan air tawar

hingga saat ini, tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Data di tahun 2016 menunjukkan produksi

budidaya perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 149,64 ton, kemudian pada tahun

2017 meningkat hingga 567,71 ton, dan pada tahun 2018 terealisasi hingga 557,79 ton dari 152,63

ton yang ditargetkan (DKP-Kabupaten Tapanuli Tengah, 2020). Akan tetapi, peningkatan hasil

produksi tersebut tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga pembudidaya dan

beragamnya hasil budidaya yang hanya didominasi oleh produksi ikan lele dan ikan mas (Arsanti,

2018). Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman akan pentingnya diversifikasi usaha

budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tapanuli Tengah (Arsanti, 2018). Rendahnya pemahaman

tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan cara pandang dalam penentuan skala pilihan

pembangunan, yang menyebabkan dampak yang negatif dalam pengembangan sub-sektor

perikanan (Panggabean, 2016). Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui cara

pandang konsep pengembangan budidaya (Pascoe, et.al., 2009) perikanan air tawar oleh para

pemangku kepentingan (stakeholder) perikanan sebagai fondasi pemastian proporsi preferensi

pengalokasian dana bidang ekonomi kepada sub-sektor perikanan, yang diharapkan akan lebih

mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah (Panggabean, 2016).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai cara pandang dan

peranan pemangku kepentingan (stakeholder) pada usaha perikanan budidaya air tawar menuju

perikanan optimal, lestari serta berkelanjutan (Radiarta, et.al., 2015). Selain hal tersebut, penelitian

ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan sektor perikanan terhadap sektor pembangunan

lainnya (Panggabean, 2016; Pascoe, et.al., 2009) dalam upaya meningkatkan perekonomian

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Arsanti, 2018). Pada akhirnya, hasil penelitian ini

akan menghasilkan strategi pengembangan budidaya perikanan air tawar yang menyeluruh dan

tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Bahan yang dipergunakan dalam kajian ilmiah ini adalah daftar isian pertanyaan yang sudah

dibuat sebelumnya. Selanjutnya, instrumen penelitian yang dipergunakan adalah lembar pendataan

responden, alat tulis, dan software pengolahan data Super Decision Software versi 3.0 (Saaty, 2017)

dalam proses AHP (Analysis Hierarchy Process). Pengambilan data primer dan sekunder pada

masyarakat serta instansi terkait dilakukan di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah,

Kelurahan Sorkam Kiri dan Dusun III pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

(Gambar 1). Masyarakat Dusun III di Kelurahan Sorkam Kiri berperan sebagai sampel populasi

masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari dan memanfaatkan air sungai di sepanjang

Sungai Sibundong.

Specimen merupakan salah satu bagian dari suatu anggota dari keseluruhan kumpulan.

Pengambilan specimen pada kajian ilmiah ini berdasarkan atas metode pengambilan keputusan



yang didasarkan atas pertimbangan dari keseluruhan kumpulan atas dasar pemilihan eksklusif

dengan tetap memperhitungkan kepakaran serta ketergantungan bakal narasumber terhadap

kegiatan kajian ilmiah yang diteliti. Pengambilan specimen tersebut berlangsung sekiranya peneliti

ingin menentukan komponen specimen didasarkan atas suatu standar khusus (Kartajaya, 2004).

Guna memudahkan analisis, maka dilakukan tabulasi data kemudian data dianalisis berdasarkan

tujuan yang ingin dicapai dengan alat analisis yang telah ditentukan (Kartajaya, 2004). Wawancara

dan pengisian kuisioner dilakukan pada populasi masyarakat yang melakukan aktivitas dan

memanfaatkan aliran air sungai di sepanjang Sungai Sibundong Kecamatan Sorkam yang

dipusatkan di Dusun III Kelurahan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 40 (empat

puluh) orang responden.

Pengambilan data sekunder dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah,

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pengambilan data melalui buku

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (Kecamatan Sorkam Dalam Angka 2013, 2014, 2017

dan 2018 (Sorkam District in Figures Nomor Katalog 1102001.1204060)) ataupun data yang

dikumpulkan melalui laman resmi instansi (httsp://tapanulitengahkab.bps.go.id). Selain itu,

pengambilan data juga dilakukan kepada stakeholder perikanan dan kelautan seperti: Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, Bappeda (Badan Perencanaan dan

Pengembangan Daerah), Balai Besar Benih dan Riset Air Tawar di Sibabangun, Sekolah Tinggi

Perikanan dan Kelautan Matauli pada program studi Akuakultur/Budidaya Perairan, Pemerintah

Daerah Tapanuli Tengah, Lembaga/aparat/tokoh masyarakat, Masyarakat Dukuh III Kelurahan

Sorkam Kiri Kecamatan Sorkam, Konsumen/Pedagang, dan Lembaga Keuangan (Koperasi Petani

Ikan). Hasil wawancara dan pengisian kuisioner kemudian dianalisis dengan metode Analisis

Tingkatan Proses (AHP) di Laboratorium Komputasi Perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan dan

Kelautan Matauli. Berikut merupakan lokasi penelitian dan pengambilan sampel yang ditunjukkan

oleh Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian dan Pengambilan Sampel



Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu program ataupun perhitungan yang

dipakai dalam mengatasi persoalan yang terdiri dari berbagai tolak ukur (Multi-Criteria Decision

Making) (Jennings. et.al., 2009; Mohanty, 2018; Morgan, 2017; Nelsen & Mathiesen, 2006; Saaty,

2008; Saaty, 2017; Vaidya & Kumar, 2006; Zeraatkish, 2015). Cara kerja AHP adalah memberikan

suatu aturan yakni dengan menetapkan suatu pengutamaan pilihan kepada satu pilihan yang paling

penting dengan mengambil satu contoh pada suatu standar yang sudah ditentukan. Dengan kata

lain, AHP dapat memilah-milah beragam tingkatan bangunan jenjang keputusan yang didasarkan

atas arah, standar, sub-standar, serta pilahan ataupun substitusi (Jennings, et.al., 2009; Mohanty,

2018; Morgan, 2017; Nelsen & Mathiesen, 2006; Saaty, 2008; Vaidya Kumar 2006; Zeraatkish,

2015). Analisis ini pula memperhitungkan pikiran dan sentimen menjadi bagian rekomendasi saat

menentukan suatu ketetapan. Suatu kumpulan analogi yang bersama-sama selanjutnya dipakai

untuk membuat suatu tingkatan bagian yang dibedakan (Vaidya & Kumar, 2006). Penitikberatan

standar-standar tersebut yang didasarkan atas skala proses AHP, selanjutnya dianalisis dengan

memakai Super Decision Software versi 3.0 (Saaty, 2017).

Setelah penafsiran isian jawaban kepada stakeholder, kemudian dilaksanakan pengerjaan

informasi dalam menentukan rancangan perluasan bisnis pemeliharaan ikan air tawar terutama di

Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terdapat aspek yang kuat

yang memberikan pengaruh, yakni pelaku yang terkait, hasil yang ingin dituju dan pilihan rancangan

yang akan dipandankan dengan keadaan daerah bisnis pemelihaaran ikan di air tawar (Jennings.

et.al, 2009; Mohanty, 2018; Morgan 2017; Nelsen & Mathiesen, 2006; Saaty, 2008; Vaidya & Kumar,

2006; Zeraatkish, 2015). Hasil kerangka imbangan beriringan kedua banding diawali dengan

penentuan standar taksiran skala perbandingan berpasangan yang didasarkan pada standar

taksiran skala berpasangan (Mohanty, 2018; Saaty, 2008), seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Nilai Skala Banding Perpasangan (AHP)

Selisih 0 Kriteria Nilai Murni Nilai Kebalikan

1 Sama Penting 1 1,000 2 Diantara 2 0,500 3 Sedikit Lebih Penting 3 0,333 4 Diantara 4 0,250 5 Sangat Penting 5 0,200 6 Diantara 6 0,167 7 Jelas lebih penting 7 0,143 8 Diantara 8 0,125 9 Mutlak lebih penting 9 0,111

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada 01o335’LU 98o99’BT. Wilayah

Kecamatan Sorkam berbatasan langsung di bagian utaranya dengan Kecamatan Pamonangan

Kabupaten Tapanuli Utara, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat dengan

Kecamatan Sorkam Barat, sebelah timur dengan Kecamatan Kolang (BPS Kabupaten Tapanuli

Tengah, 2018). Luas daerah Kecamatan Sorkam mencapai 80,60 km2 dengan kepadatan



penduduknya 235 jiwa per km2. Jumlah penduduk Kecamatan Sorkam di Kelurahan Sorkam Kiri

yakni 316 jiwa penduduk laki-laki, 307 jiwa penduduk perempuan, dan yang mendiami sepanjang

aliran Sungai Sibundong adalah 40 orang di Dukuh III yang umumnya bergerak pada sektor

perikanan laut (BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2018).

Subsektor perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian di

Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi, penyumbang APBD utama di subsektor perikanan berasal

dari perikanan tangkap dan bukan berasal dari perikanan budidaya (Panggabean, 2016). Hal ini

ditunjukkan dari tidak adanya usaha perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Sorkam dan

Kelurahan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan di tahun 2017 (Arsanti, 2018;

BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2018). Pada tahun 2018, budidaya perairan air tawar mulai

digalakkan sejak dibangunnya tempat pariwisata baru Muara Nauli di Desa Muara Nauli Kecamatan

Sorkam yang berkonsep ekowisata bahari yang pasokan ikannya berupa ikan nila yang

dikembangbiakkan di kolam-kolam alami air payau yang berada di sepanjang pantai Muara Nauli

Kecamatan Sorkam (Arsanti, 2018). Ramainya wisatawan domestik yang mengunjungi objek

pariwisata Muara Nauli terutama di hari-hari libur mingguan dan nasional, menyebabkan kurangnya

pasokan ikan nila dan ikan air tawar lainnya pada objek pariwisata tersebut (Arsanti, 2018).

Saat ini, mulai bertumbuhan kolam-kolam pembudidayaan ikan air tawar di Kecamatan Sorkam

terutama di desa Nai Pos-Pos Barat yang berbatasan langsung dengan desa Muara Nauli dan

Kelurahan Sorkam Kiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki jalan pintas ke objek pariwisata

tersebut (Arsanti, 2018). Hal ini merupakan suatu potensi perikanan budidaya air tawar yang

menjanjikan dalam hal meningkatkan pendapatan, meningkatkan ketahanan pangan di subsektor

perikanan, diversifikasi usaha perikanan air tawar, menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi

pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan di Kecamatan Sorkam pada khususnya dan

Kabupaten Tapanuli Tengah pada umumnya (Arsanti, 2018).

Tingkatan Pertama

Tingkatan utama sebagai fokus strategi pengembangan bisnis pemeliharaan ikan di air tawar

Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada bagian ini mencakup

pemilihan pemecahan yang didapatkan dari hasil penilaian kesesuaian lahan di sepanjang aliran

Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai hasil isian

pertanyaan yang didapatkan melalui suatu pemeringkatan pilihan dari masing-masing unsur yakni

komponen, pelaku, hasil akhir dan pilihan yang tersaji dalam suatu pemeringkatan (Arsanti, 2018)

seperti yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Skenario Pengembangan Budidaya

Tingkatan Kedua

Tingkatan kedua merupakan gambaran komponen penunjang yang berpengaruh yakni

kualifikasi atau komponen penentu kesuksesan dalam melaksanakan bisnis pemeliharaan ikan di

sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Berdasarkan nilai hasil

kerangka imbangan unsur beriringan, maka didapatkan urutan pilihan pertama adalah kesesuaian

lahan dengan titik berat pada (0,22), kemudian pilihan kedua adalah menaati peraturan perundang-

undangan dengan titik berat (0,20), pilihan ketiga adalah selalu memperhatikan permintaan pasar

dengan titik berat (0,16), pilihan keempat adalah perlunya dukungan persepsi masyarakat dengan

titik berat (0,12), pilihan kelima adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan titik berat (0,10),

pilihan keenam adalah birokrasi yang mendukung dengan titik berat (0,09), pilihan ketujuh adalah

tersedianya sarana dan prasarana dengan titik berat (0,07), pilihan kedelapan adalah penerapan

ilmu pengetahuan budidaya dengan titik berat (0,02), dan pilihan terakhir adalah permodalan yang

mencukupi dengan titik berat (0,02). Hasil kerangka imbangan beriringan tersebut disajikan pada

Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Kerangka Imbangan Beriringan Kedua (Aspek Penunjang)

Aspek Pendukung

KS LH

TS PR

KS DM

PP SR

PP MT

BK RM

TI BD

MD LM

PP UU

JLH Rata-Rata

Titik berat

Pilihan

SLH 1,00 9,00 8,00 0,17 5,00 9,00 9,00 2,00 9,00 52,17 5,80 0,22 1 TSPR 0,11 1,00 0,08 6,00 0,20 0,25 8,00 0,50 0,11 16,25 1,81 0,07 7 KSDM 0,13 8,00 1,00 0,17 0,20 0,25 4,00 2,00 7,00 22,74 2,53 0,10 5 PPSR 6,00 0,17 6,00 1,00 0,17 6,00 6,00 6,00 6,00 37,33 4,15 0,16 3 PPMT 0,20 5,00 5,00 6,00 1,00 0,25 5,00 5,00 0,11 27,56 3,06 0,12 4 BKRM 0,11 4,00 4,00 0,17 4,00 1,00 4,00 4,00 0,11 21,39 2,38 0,09 6 TIBD 0,11 0,13 0,25 0,25 0,20 0,25 1,00 3,00 0,11 5,30 0,59 0,02 8 MDLM 0,50 2,00 0,50 0,17 0,20 0,25 0,33 1,00 0,11 5,06 0,56 0,02 9 PPUU 0,11 9,00 0,14 0,17 9,00 9,00 9,00 9,00 1,00 46,42 5,16 0,20 2

Jumlah 8,27 38,2 24,9 14,0 19,9 26,2 46,3 32,5 23,5 234,22 26,02 1,00

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: KSLH: Kesesuaian Lahan, BKRM: Birokrasi Mendukung, PPMT: Persepsi Masyarakat, TIBD: Ilmu pengetahuan Budidaya, TSPR: Tersedianya Sarana dan Prasarana, MDLM: Modal Yang Mencukupi, KSDM: Ketersediaan Sumber Daya Manusia, PPUU: Peraturan Per-Undang- Undangan, PPSR: Permintaan Pasar, JLH: Jumlah).



Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa unsur penunjang yang menjadi pilihan utama untuk

bisnis pemeliharaan ikan di air tawar yakni kesesuaian lahan, sangat tepat jika dibandingkan dengan

aspek lain, apabila sudah terdapat lahan yang tepat maka terdapat peluang besar bisnis tersebut

bisa diterapkan (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Supaya lahan tersebut dimanfaatkan atau bisa

berjalan dengan baik, tentunya aspek pemenuhan modal memiliki peranan yang sangat penting.

Aspek permodalan merupakan aspek penting dalam melakukan bisnis pemeliharaan ikan yang

ditujukan dalam aktivitas sehari-hari (Brooks, et.al., 2015). Pada penerapan ilmu pengetahuan

pemeliharaan ikan di air tawar perlu diperhatikan mengenai kesesuaian lahan apakah sudah

mencakup kondisi secara teknisnya (Arsanti, 2018; Radiarta et.al., 2015). Dalam mempermudah

dan memperlancar tingkat kesuksesan pemeliharaan, diperlukan aspek sokongan dari para birokrat

(Pascoe, et.al., 2014). Selanjutnya, aspek tercukupinya alat dan bahan lainnya diperlukan dalam

pemenuhan pencapaian standar tersebut (Arsanti,2018; Radiarta et.al., 2015).

Tingkatan Ketiga

Tingkatan ketiga adalah aspek pendukung yang diikutsertakan dalam bisnis perluasan

pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018). Hasil kerangka

imbangan beriringan elemen berpasangan ketiga menunjukkan tingkatan pilihan, pilihan yang

pertama adalah: Bappeda dengan titik berat (0,111), pilihan kedua adalah Balai Benih Ikan Air Tawar

dengan titik berat (0,111), pilihan ketiga adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan

titik berat (0,111), pilihan keempat adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah dengan

titik berat (0,112), pilihan kelima adalah Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli dengan titik

berat (0,109), pilihan keenam adalah Lembaga/Aparatur Masyarakat dengan titik berat (0,115),

pilihan ketujuh adalah Lembaga Keuangan dengan titik berat (0,113), pilihan kedelapan adalah

Petani Ikan dengan titik berat (0,005) dan pilihan kesembilan adalah Konsumen/Pedagang Ikan

dengan titik berat (0,120). Hasil kerangka imbangan beriringan kedua perbandingan berpasangan

tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Kerangka Imbangan Beriringan Ketiga (Aspek Pelaku)

Aspek Pendukung

DN KP

BP DA

BB AT

ST PK

PD KT

LA TM

PD IK

KN PD

LB GK

JLH Rata-Rata

Titik berat

Pilihan

DNKP 1,00 0,11 8,00 5,00 0,14 4,00 3,00 2,00 2,00 25 2,81 0,112 4

BPDA 9,00 1,00 0,11 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 62 6,90 0,111 1 BBAT 0,13 9,00 1,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 45 5,01 0,111 2

STPK 0,20 0,11 0,20 1,00 0,14 5,00 5,00 5,00 5,00 22 2,41 0,109 5 PDKT 7,00 0,14 0,14 7,00 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 43 4,81 0,111 3 LATM 0,25 0,11 0,17 0,20 0,14 1,00 4,00 4,00 0,50 10 1,15 0,115 6 PDIK 0,33 0,11 0,17 0,20 0,14 0,25 1,00 3,00 0,50 6 0,63 0,005 8 KNPD 0,50 0,11 0,17 0,20 0,14 0,25 0,33 1,00 0,50 3 0,36 0,120 9 LBGK 0,50 0,11 0,17 0,20 0,14 2,00 2,00 2,00 1,00 8 0,90 0,113 7

Jumlah 19 11 10 28 15 35 37 39 32 225 25 1

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: DNKP: Dinas Kelautan dan Perikanan, PDIK: Pembudidaya Ikan, BPDA: Bappeda, KNPD: Konsumen/ Pedagang, BBAT: Balai Benih Air Tawar, LBGK: Lembaga Keuangan, PDKT: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, LATM: Lembaga/Aparat/Tokoh Masyarakat di wilayah, STPK: Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, JLH: Jumlah).

Andil pelaku sebagai penunjang dalam bisnis perluasan pemeliharaan ikan air tawar di

sepanjang aliran Sungai Sibundong yang menjadi pilihan utama adalah Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Tengah. Pilihan yang tepat dikarenakan

menjadi elemen instansi yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan dari peranannya (Arsanti,

2018). Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak harus ditanggung sendirian, melainkan

diharuskan mengikutsertakan institusi yang memiliki peranan yang sama, antara lain Balai Benih

Ikan Air Tawar (BBAT) Sibabangun yang dapat membantu merencanakan pengembangan

perikanan air tawar. Selain itu, BBAT Sibabangun sangat sesuai jika diikutsertakan dikarenakan

institusi tersebut menjadi pencipta ilmu pengetahuan pemeliharaan ikan di air tawar yang sangat

mengenai tata cara pelaksanaannya tersebut (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Sedangkan

Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah

memiliki peran yang sangat banyak dan penting dalam menyusun dan menunjang penggunaan

lahan di sepanjang aliran sungai Sibundong bisa dipergunakan secara produktif tidak hanya

dipergunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan saja (Arsanti, 2018).

Otonomi Daerah (OTDA) menjamin dukungan pengorganisasian sumber daya alam yang akan

meningkatkan perolehan daerah (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Selain itu, elemen lain yang

memiliki arti penting dalam menunjang keberhasilan tersebut adalah Sekolah Tinggi Perikanan dan

Kelautan Matauli, pembeli/pedagang, tokoh masyarakat di daerah, pelaku budidaya di tambak dan

lembaga keuangan (Arsanti, 2018; Brooks, et.al., 2015; Radiarta et al., 2015). Seluruh aktor

pendukung pengembangan budidaya air tawar harus memaksimalkan pengembangan dalam

keadaan seimbang antara dimensi ekonomis dan ekologisnya. Selain itu, para aktor tersebut

memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan, keahlian, keterampilan, pelibatan dalam

pengelolaan, dan memaksimalkan keuntungan dengan melakukan pengembangan bidang sosial

budaya, kegiatan rekreasi dan gaya hidup agar keuntungan usaha pengembangan budidaya

tersebut juga dapat dinikmati juga oleh masyarakat sekitar (Brooks, et.al., 2015).

Tingkatan Keempat

Tingkatan keempat adalah hasil akhir yang akan diketahui dari perluasan bisnis pemeliharaan

ikan air tawar di sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Nelsen & Mathiesen, 2006;

Pascoe, et.al., 2009, Radiarta et.al., 2015; Triantafillos, et.al, 2014). Hasil kerangka imbangan

beriringan maka didapatkan tingkatan pilihan pertama adalah peningkatan perolehan masyarakat

dengan titik berat (0,125), pilihan kedua adalah penambahan keleluasaan berkarya dan berikhtiar

dengan titik berat (0,126), pilihan ketiga adalah penambahan kualitas sumberdaya manusia dengan

titik berat (0,127), pilihan keempat adalah penambahan nilai lahan yang tidak bermanfaat dengan

titik berat (0,123), pilihan kelima adalah penambahan perolehan asli daerah dengan titik berat

(0,124), pilihan keenam adalah menekan derajat kerusakan alam dengan titik berat (0,123), pilihan

ketujuh adalah alokasi dan pengedaran ikan hasil pemeliharaan dengan titik berat (0,126), pilihan

kedelapan adalah penambahan kegiatan konservasi alam dan lahan dengan titik berat (0,123). Hasil

kerangka imbangan beriringan keempat perbandingan berpasangan tersebut disajikan pada Tabel

4.



Pilihan pertama dari destinasi atau manfaat yang akan ditemukan dari perluasan bisnis

pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran Sungai Sibundong adalah penambahan perolehan

petani ikan ataupun masyarakat setempat (Arsanti, 2018). Tujuan ini seiring sejalan dengan impian

dari petani atau masyarakat setempat yang selama ini bergantung hanya pada kegiatan pertanian

dan perkebunan saja dikarenakan tidak memiliki kemampuan teknis budidaya dan masih

bergantung pada bantuan modal dan pakan dari berbagai pihak tanpa adanya keinginan untuk

mandiri (Arsanti, 2018). Tujuan lainnya adalah penambahan kemungkinan berkarya dan berbisnis

sebagai pilihan kedua (Radiarta et al., 2015). Selain itu, adanya penambahan sumber daya manusia

merupakan pilihan selanjutnya dalam merancang kemampuan keterampilan dalam perluasan bisnis

pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018). Kemudian,

selain pilihan ketiga sebelumnya masih terdapat keuntungan lain yakni, penambahan kemungkinan

kerja dan berkarya, pengelolaan dan penggunaan bentala serta debit air di sepanjang aliran Sungai

Sibundong, pelestarian lingkungan/ekosistem (Nelsen & Mathiesen, 2006; Pascoe, et.al., 2009,

Radiarta et.al., 2015; Triantafillos, et.al, 2014) sungai, mengurangi tingkat degradasi ekosistem

perairan dan ekploitasi ikan (Nelsen & Mathiesen, 2006; Pascoe, et.al., 2009) di sepanjang aliran

Sungai Sibundong sebagai bagian dari pengelolaan perikanan yang optimal, lestari, serta

berkelanjutan (Nelsen & Mathieen, 2006; Pascoe, et.al., 2009; Radiarta et. al. 2015; Triantafillos,

et.al, 2014), serta menambah perolehan asli daerah (PAD).

Tabel 4. Hasil Kerangka Imbangan Beriringan Keempat (Aspek Tujuan)

Aspek Pendukung

PP PM

PP PDI

PK KB

PL ET

PS DM

PP KT

MD EA

MP AD

JLH Rata- Rata

Titik berat

Pilihan

PPPM 1,00 9,00 8,00 3,00 7,00 6,00 4,00 5,00 43 5,38 0,125 1 PPPDI 0,11 1,00 0,13 0,33 7,00 0,17 0,20 0,20 9 1,14 0,126 7 PKKB 0,13 8,00 1,00 8,00 7,00 6,00 0,25 5,00 35 4,42 0,126 2 PLET 0,33 3,00 0,13 1,00 0,14 0,13 0,20 3,00 8 0,99 0,123 8 PSDM 0,14 0,14 0,14 7,00 1,00 7,00 7,00 7,00 29 3,68 0,127 3 PPKT 0,17 6,00 0,17 8,00 0,14 1,00 6,00 0,17 22 2,71 0,123 4 MDEA 0,25 5,00 4,00 5,00 0,14 0,17 1,00 0,20 16 1,97 0,123 6 MPAD 0,20 5,00 0,20 0,33 0,14 6,00 5,00 1,00 18 2,23 0,124 5

Jumlah 2 37 14 33 23 26 24 22 154 23 1

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: PPPM: Peningkatan Pendapatan Petani Ikan/Masyarakat, PPKT: Penataan dan Pemanfaatan Kembali Lahan, PPDI: Peningkatan Penyediaan dan Distribusi Ikan, MDEA : Mengurangi Tingkat Degradasi Ekosistem Perairan dan Eksploitasi Ikan, PKKB: Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, PLET: Pelestarian Lingkungan/ Ekosistem Lahan, MPAD: Meningkatkan/Menambah Pendapatan Asli Daerah, PSDM: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, JLH: Jumlah).

Tingkatan Kelima

Tingkatan kelima adalah pilihan garis haluan yang sebaiknya dilaksanakan dalam perluasan

pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Radiarta et al.,

2015). Berdasarkan hasil kerangka imbangan beriringan banding elemen berpasangan kelima,

maka urutan pilihan pertama yang dipilih adalah melaksanakan pengaturan dengan institusi

bersangkutan dengan titik berat (0,167), pilihan kedua adalah melaksanakan pelatihan dengan titik

berat (0,167), pilihan ketiga adalah melaksanakan pengedaran hasil pemeliharaan dengan titik berat

(0,171), pilihan keempat adalah melaksanakan pemeliharaan berwawasan lingkungan (0,173),



pilihan kelima adalah melaksanakan dukungan pinjaman aktiva bergulir dengan titik berat (0,172),

pilihan keenam adalah melakukan budidaya berwawasan beragam spesies dengan titik berat

(0,165). Hasil kerangka imbangan beriringan kelima perbandingan berpasangan tersebut disajikan

pada Tabel 5.

Pilihan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam perluasan bisnis pemeliharaan ikan air tawar

sepanjang aliran Sungai Sibundong yakni pilihan utama adalah melaksanakan keterikatan antar

pihak (Arsanti, 2018). Pilihan yang tepat mengingat pentingnya kerjasama atau pengayoman dari

stakeholder, sehingga tidak terbentuk adanya bentrokan keperluan antar bidang nantinya

mengekang aktivitas pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran sungai Sibundong. Sebagai

alternatif selanjutnya adalah melakukan transfer ilmu pengetahuan pemeliharaan ikan di air tawar

sepanjang aliran Sungai Sibundong (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015). Transfer ilmu

pengetahuan ini sangat penting dalam memacu jalannya penjelasan untuk petani ikan atau

masyarakat sekitar mengenai pemeliharaan ikan di air tawar (Arsanti, 2018; Radiarta et al., 2015).

Pilihan kebijakan selanjutnya adalah menumbuhkan jejaring persebaran hasil pemeliharaan ikan di

air tawar tersebut (Brooks et al., 2015). Penyebaran hasil dari pemeliharaan ikan di air tawar tersebut

sangat penting, sehingga perlu perluasan sehingga tidak terjadi penguasaan mandiri yang

membebani penghasil (Brooks et al., 2015). Melalui perluasan ini akan menjadikan harga kompetitif,

sehingga para penghasil produk perikanan ini akan bersaing dalam menambah jumlah produksi

karena dengan bertambahnya permohonan dan nilai komoditasnya yang pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan yang akan diterima petani ikan (Brooks et al., 2015).

Tabel 5. Hasil Kerangka Imbangan Beriringan Tingkatan Kelima (Aspek Pilihan Kebijakan)

Aspek Pendukung

MKAI MPDC MDHB MBMS MBWL MMBK JLH Rata-Rata

Titik berat

Pilihan

MKAI 1,00 9,00 8,00 4,00 5,00 6,00 33 5,50 0,167 1 MPDC 0,11 1,00 8,00 5,00 8,00 8,00 30 5,02 0,167 2 MDHB 0,13 0,13 1,00 7,00 0,14 6,00 14 2,40 0,171 3 MBMS 0,25 0,20 0,14 1,00 0,20 0,17 2 0,33 0,165 5 MBWL 0,20 0,13 7,00 5,00 1,00 0,17 13 2,25 0,173 4 MMBK 0,17 0,13 0,17 6,00 6,00 1,00 13 2,24 0,172 4

Jumlah 2 11 24 28 20 21 106 18 1

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2019). Keterangan: MKAI: Melakukan Koordinasi Antar Instansi dalam Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, MPDC: Mengadakan Pelatihan dan Diseminasi/Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar, MDHB: Mengembangkan Distribusi dari Hasil Budidaya Ikan Air Tawar, MBMS: Mengembangkan Budidaya Ikan Air Tawar Multispesies, MBWL: Mengembangkan Budidaya Ikan Air Tawar Berwawasan Lingkungan, MMBK: Memberikan Pinjaman Modal Bergilir/Pinjaman Kredit Lunak, dan lain-lain, JLH: Jumlah.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Lahan di sepanjang aliran Sungai Sibundong, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah

secara umum dapat dipergunakan untuk kegiatan pengembangan budidaya perikanan. Hasil

analisis kesesuaian lahan di sepanjang aliran Sungai Sibundong menunjukkan adanya beberapa

aspek pembatas utama/serius hingga kurang serius, maka dengan demikian harus tetap

diperhatikan dan selalu dicarikan solusi alternatifnya yang tepat dan sesuai (Arsanti, 2018).

Penerapan ilmu pengetahuan ataupun pemilihan solusi alternatif dari permasalahan perluasan

bisnis pemeliharaan ikan air tawar di sepanjang Sungai Sibundong oleh Dinas Kelautan dan



Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ataupun pihak-pihak lainnya baik dalam skala pemerintahan

ataupun swasta hendaknya dilaksanakan dengan mengadakan koordinasi antar instansi atau

pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi atau informasi terlebih

dahulu antar pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Arsanti, 2018).

Pentingnya diadakan acara temu petani ikan, pengelola serta pengguna daerah pesisir lainnya yang

diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan

mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Lembaga/Perangkat Kecamatan, Lembaga/Perangkat Desa,

Balai Benih dan Riset Budidaya Air Tawar di Sibabangun, Program Studi Akuakultur/Budidaya

Perairan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, Bappeda, Lembaga/Perangkat, dan

Tokoh Masyarakat (Arsanti, 2018).

Terdapat persoalan ataupun tantangan, hingga diperlukan ketetapan suatu implementasi

hukum dengan hukuman tegas kepada pada pelaku pencemar atau perusak di lingkungan perairan

(Radiarta et al., 2015). Selain itu, perlu pengawasan keamanan lingkungan perairan secara reguler

dan dilaksanakan dengan baik (Pascoe, et.al., 2014). Pilihan aktivitas yang akan dibuat baik dari

Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

seharusnya adalah pilihan kebijakan yang tidak merugikan seluruh pihak masyarakat produsen,

konsumen, Pemerintah Daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri (Arsanti, 2018;

Radiarta et al., 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian kebijakan pengelolaan perikanan harus

menyeluruh yang meliputi aspek biologis, ekologis, ekonomis, sosial, dan politik (Pascoe, et.al.,

2014).

Berdasarkan data hasil isian para pemangku kepentingan perikanan yang selama ini terhubung

langsung di sepanjang aliran Sungai Sibundong hingga ke daerah pesisir dari Kecamatan Sorkam

Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dihasilkan suatu pilihan yang diharapkan adalah:

“Melaksanakan kerjasama antar instansi terpaut dalam perluasan bisnis pemeliharaan ikan di air

tawar dengan strategi optimalisasi pengembangan pemeliharaan ikan di air tawar sepanjang aliran

Sungai Sibundong yang melibatkan semua stakeholder” (Arsanti, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Cara pandang para pemangku kepentingan (stakeholder) perikanan mengenai pengembangan

diversifikasi usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tapanuli Tengah masih berbeda-beda.

Ditunjukkan dengan tidak adanya nilai hasil analisis tingkatan proses yang sama yang berarti sub-

sektor perikanan di bidang budidaya air tawar belum menjadi pilihan pembangunan daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, peranan para stakeholder dalam bisnis pengembangan

diversifikasi budidaya ikan air tawar masih sangat diperlukan untuk melaksanakan strategi

perluasan bisnis pemeliharaan ikan air tawar tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah rumah

tangga pembudidaya dan beragamnya usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tapanuli

Tengah.



Saran

Strategi pengembangan usaha diversifikasi bisnis pemeliharaan ikan di air tawar salah satunya

adalah dengan mengadakan kerjasama, adanya keterkaitan, dan koordinasi antar pemangku

kepentingan untuk mencapai tujuan strategi pengembangan yakni menambah kesejahteraan

masyarakat sekitar dan pendapatan asli daerah melalui usaha budidaya ikan air tawar yang tetap

mengedepankan prinsip-prinsip budidaya berwawasan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Akbar Tandjung, Dr. Ir. Syukri

Batubara, M.H, Ibu Krisnina Maharani Tandjung, Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc, Bapak Boy Rahman

Hasibuan, S.Ip, Bapak Rinaldy Pasaribu, serta Masyarakat Kecamatan Sorkam, Masyarakat

Kelurahan Sorkam Kiri dan Dukuh III.

DAFTAR PUSTAKA

Arsanti. (2018). Analisis Kesesuaian Lahan dan Strategi Pengembangan Budidaya Perairan di Sungai Sibundong Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Penelitian Dosen Pemula. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Pandan. 163 halaman.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2013). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12045.1315.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2014). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12045.1405.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2017). Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. https://tapanulitengahkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/5/pdrb- kabupaten tapanuli-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun2010-2016-juta-rupiah-.html.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2017). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. CV. Rilis Grafika Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12040.1717.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. https://tapanulitengahkab.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional bruto.html#subjekViewTab3.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Kecamatan Sorkam Dalam Angka. Nomor Katalog 1102001.1204060. Badan Pusat Statistik Tapanuli Tengah. CV Bima Masa. Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. ISBN : 12040.1817.

Brooks, K., Schirmer, J., Pascoe, S., Triantafillos, L., Jebreen, E., Cannard, T., Dichmont, C.M. (2015). Selecting and assessing social objectives for Australian fisheries management. Marine Policy, 53, 111–122. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.023.

Dinas Kelautan dan Perikanan-Kabupaten Tapanuli Tengah. (2020). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli pada tanggal 10 Februari 2020. Pandan. Sumatera Utara.

https://tapanulitengahkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/5/pdrb-%20kabupaten%20tapanuli-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun2010-2016-juta-rupiah-.html



https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.023



Kartajaya, H. (2004). Positioning, diferensiasi dan brand. Gramedia Pustaka Utama.

Jennings, S., Pascoe, S., Norman-Lopez, A., Le Bouhellec, B., Hall-Aspland, S., Sullivan, A., Pecl, G. (2013). Identifying Management Objectives Hierarchies and Weightings Four Key Fisheries in South Eastern Australia.

Mohanty, A.K. (2018). SWOT-AHP: A Multi-Attribute Decision Making Model in Fisheries Management. ICAP, Short Course on Advanced Statistical Methods and Computation Software for Fisheries Research and Management 17-26 July 2018.

Morgan, R. (2017). An Investigation of Constraints Upon Fisheries Diversification Using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Marine Policy. 86, 24-30. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.037.

Nelsen, J.R., Mathiesen, C. (2006). Stakeholder Preference for Danish Fisheries Management of Sand and Norway Pout. Fisheries Research. 77, (1), 92-101. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2005.08.002.

Panggabean MA. (2016). Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 18, (1), 49-55. https://doi.org/10.29244/jitl.18.1.49-55.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. (2018). Situs Resmi Kabupaten Tapanuli Tengah. Internet. Diacu pada 01 Agustus 2018. http://www.tapteng.go.id/potensidaerah.html?id=Kelautan_dan_Perikanan.

Pascoe, S., W. Proctor, P. Wilcox, J. Innes, W. Rochester, N. Dowling. (2009). Stakeholder Objective Preferences in Australian Commonwealth Managed Fisheries. Marine Policy, 33, (5), 750-758. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.02.008.

Pascoe, S., K. Brooks., T. Cannard, C.M. Dichmont, E. Jebreen, J. Schirmer, L. Triantafillos. (2014). Social Objectives of Fisheries Management: What Are Manager Priorities?. Ocean & Coastal Management. 98, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.05.014.

Radiarta, I.N., Erlaina, E., Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 10, (1), 47-59. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1247.

Saaty, T.L., Sodenkamp, M. (2008). Making desicions in hierarchic and network systems. International Journal Applied Decision Sciences, 1, (1), 24-79. https://doi.org/10.1504/IJADS.2008.017952.

Saaty, T.L., De Paola, P. (2017). Rethinking design and urban planning for the cities of the future. Buildings, 7, (3), 76. https://doi.org/10.3390/buildings7030076.

Triantafillos, L., Brooks, K., Schirmer, J., Pascoe, S., Cannard, T., Dichmont, C., Thebaud, O., Jebreen, E. (2014). Developing and Testing Social Objectives for Fisheries Management. Fisheries Research and Development Corporation.

Vaidya, O.S., Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Application. European Journal of Operational Research, 169, (1), 1-29. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028.

Zeraatkish, S.Y. (2015). Utilization of Analytic Hierarchy Process (AHP) to Meet Management Objectives in Fisheries Industry of the Sea of Oman. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15, (4), 1379-1387. http://jifro.ir/article-1-1876-en.html.

FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON ...

Documents

Transcript of FISHERIES STAKEHOLDER PERSPECTIVE QUANTIFICATION ON ...