Energy Policies Beyond IEA Countries - Indonesia (Executive ...

Indonesia 2015

Kebijakan Energi luar Negara IEA

Secure Sustainable Together

Ringkasan Pelaksanaan

© O

EC

D/IE

A, 2

015

© O

EC

D/IE

A, 2

015

Ringkasan Pelaksanaan

Indonesia 2015



© O

EC

D/IE

A, 2

015

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

Badan Energi Internasional (IEA), sebuah badan independen, didirikan pada November 1974. Mandat utamanya dari dulu – dan sekarang- ada 2 bidang: Mempromosikan keamanan energy diantara Negara-negara

anggotanya melalui tanggapan kolektif hingga gangguan fisik dalam pengadaan minyak, dan menyediakan riset yang bersifat autoritatif dan analisa terhadap cara-cara untuk memastikan energy yang bisa diandalkan, terjangkau, dan bersih bagi 29 negara anggotanya dan Negara-negara lainnya. IEA membawa program energi yang menyeluruh bagi sesama Negara anggotanya, yang masing-masing berkewajiban untuk menjaga cadangan minyak yang setara dengan 90 hari dari import bersihnya.

Tujuan dari IEA meliputi hal-hal berikut:

n Menjaga akses bagi negara-negara anggotanya atas pengadaan segala bentuk energy yang bisa diandalkan dan cukup; khususnya dengan cara menjaga kemampuan tanggap darurat yang efektif jika terjadi gangguan pengadaan energy.

n Mempromosikan kebijakan energy yang berkesinambungan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam konteks global – khususnya dalam hal mengurangi emisi

rumah kaca yang sangat mempengaruhi perubahan iklim.

n Mendukung kolaborasi global dalam teknologi energy untuk mengamankan cadangan energy dimasa depan dan memperingan dampak lingkungannya, termasuk dengan

cara peningkatan efisiensi energy dan pengembangan dan penggunaan teknologi berkarbon rendah.

n Mencarikan jalan keluar atas tantangan energy global melalui peran serta dan dialog dengan Negara-negara anggotanya,

industry, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnnya.

IEA member countries:

Australia Austria

Belgium Canada

Czech RepublicDenmark

EstoniaFinland

FranceGermany

GreeceHungary

Ireland Italy

JapanKoreaLuxembourgNetherlandsNew Zealand NorwayPolandPortugalSlovak RepublicSpainSwedenSwitzerlandTurkey

United KingdomUnited States

The European Commission also participates in

the work of the IEA.

Please note that this publication is subject to specific restrictions that limit its use and distribution.

The terms and conditions are available online at www.iea.org/t&c/

© OECD/IEA, 2015International Energy Agency

9 rue de la Fédération 75739 Paris Cedex 15, France

www.iea.org


© O

EC

D/IE

A, 2

015

1. Ringkasan pelaksanaan dan rekomendasi utama

3

1. RINGKASAN PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI UTAMA

RINGKASAN PELAKSANAAN

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Asia, perkembangan ekonomi dan politik Indonesia serta proses transisi menuju demokrasi dapat dikatakan sangat berhasil. Indonesia telah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi secara konsisten dalam 15 tahun terakhir, bergabung dengan G20, menjaga kestabilan sistem demokrasinya yang masih baru, dan melimpahkan wewenang pelaksanaan otonomi dalam proses pengambilan keputusan dan kuasa anggaran ke pemerintah daerah.

Indonesia hingga saat ini masih tetap menjadi pengekspor energi (net energy exporter). Indonesia merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia dan eksportir terbesar di tingkat regional untuk gas bumi dan bahan bakar nabati. Selain minyak dan produk minyak, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemandirian energi. Pengembangan produksi batubara, minyak sawit dan biomassa, serta peningkatan yang sangat substansial dalam eksploitasi potensi energi terbarukan, telah sangat membantu dalam keberhasilan ini.

Namun demikian, di tengah berkurangnya cadangan dan produksi minyak dan gas bumi, berkurangnya kegiatan eksplorasi, dan kilang-kilang minyak yang kondisinya semakin tua, Indonesia semakin tergantung pada pasokan minyak impor dan saat ini menjadi importir minyak terbesar kedua di tingkat regional. Indonesia memiliki nilai subsidi BBM yang sangat besar, yang selalu menjadi masalah sejak Indonesia masih menjadi net oil exporter.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatnya standar kehidupan, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang demikian cepat berdampak pada meningkatnya konsumsi energi yang semakin cepat pula. Proyeksi IEA memperkirakan kecenderungan ini akan terus berlanjut. Ketahanan energi dan kemampuan untuk memenuhi permintaan energi yang terus berkembang adalah tantangan utama dalam kebijakan energi Indonesia.

Kesinambungan keberhasilan ekonomi, politik dan sosial sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam memastikan penyediaan energi yang berkelanjutan dan cukup bagi kebutuhan konsumen. Memenuhi pertumbuhan kebutuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dari pasokan energi menjadi pilar utama dari kebijakan dan strategi ekonomi serta investasi. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan perbaikan lebih jauh lagi dalam pembentukan sistem kelembagaan di Indonesia, perlunya penguatan dalam perencanaan kebijakan dan implementasinya, investasi dalam infrastruktur energi yang penting, dan usaha yang berkelanjutan guna menuju pasar energi yang terkelola dengan baik dan untuk menciptakan struktur harga yang berbasis biaya.

KEMAJUAN SUBSTANSIAL

Indonesia telah memulai proses perubahan dan telah berhasil melaksanakan beberapa perubahan penting. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan energi yang lebih baik

© O

EC

D/IE

A, 2

015


4

dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan dalam Kajian Kebijakan Energi Indonesia, yang diterbitkan IEA pada tahun 2008.

Secara khusus, Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan energi yang penting, seperti UU Energi pada tahun 2007, Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009, dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009.

Indonesia juga telah meningkatkan kerangka kelembagaan dengan membuat Unit Kebijakan dan Perencanaan dalam Dewan Energi Nasional (DEN) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Unit Kebijakan dan Perencanaan ini memungkinkan DEN untuk memperkuat kapasitasnya dalam melakukan pemodelan dan perencanaan kebijakan energi yang bekerjasama dengan instansi terkait. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan perencanaan energi nasional yang lebih terarah, termasuk dengan memunculkan target yang cukup ambisius untuk energi terbarukan.

Berdasarkan hal ini, Ditjen EBTKE bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, menyediakan insentif bagi investor untuk mengembangkan energi terbarukan yang diharapkan dapat menciptakan pasar listrik yang lebih menarik. Pemberian insentif melalui mekanisme feed-in tariff menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan potensi energi terbarukan Indonesia. Selain itu, adanya nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan juga diharapkan dapat mendorong akselerasi pengembangan panas bumi yang banyak terdapat di kawasan hutan.

Kementerian ESDM juga berhasil meningkatkan kualitas data untuk tender blok migas, serta meningkatkan transparansi dalam proses tender tersebut. Kedua hal ini menjadi sebuah langkah menuju ke arah yang tepat dan akan sangat membantu dalam meningkatkan daya tarik eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Indonesia juga telah meningkatkan komitmennya dalam bidang perubahan iklim, tidak hanya memperkenalkan pemutakhiran inventarisasi karbon, tetapi juga menyerahkan Komunikasi Nasional Kedua untuk PBB pada tahun 2010. Dalam bidang efisiensi energi dan konservasi, Indonesia telah menyusun dokumen perencanaan dan kebijakan yang diperlukan serta mulai membangun standar efisiensi energi untuk gedung, peralatan dan industri.

Dalam hal subsidi energi, Indonesia terus mereformasi struktur tarif pelanggan listrik dan telah meperkenalkan sistem kenaikan tarif bertahap pada tahun 2013 dan 2014. Pemerintah juga telah mengurangi subsidi BBM pada tahun 2008, dan pada tahun 2013 dan 2014 menaikkan harga jual BBM seiring dengan terus membesarnya nilai subsidi.

MENINGKATKAN DAN MENYELARASKAN LEMBAGA DAN KEBIJAKAN

Terlepas dari kemajuan di beberapa sektor sejak Kajian Kebijakan Energi Indonesia tahun 2008, namun kebijakan nasional dan kerangka kelembagaan mengalami penurunan sinergisitas yang seharusnya dapat diperbaiki dengan cara pembagian tugas dan tanggungjawab yang lebih jelas, peningkatan koordinasi yang lebih baik dan lebih berorientasi pada pasar. Kebijakan energi Indonesia mengalami banyak kesulitan dikarenakan banyaknya keterlibatan berbagai lembaga dan badan dengan peran yang saling tumpang tindih. Secara khusus, adanya kebijakan kementerian yang saling tumpang tindih, dewan-dewan dan satuan tugas, yang masing-masing memiliki kewenangan

© O

EC

D/IE

A, 2

015


5

dengan koordinasi kebijakan di sektor yang sama, hanya akan mempersulit ketimbang mempermudah proses dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ditambah lagi dengan tidak adanya tanggung jawab yang jelas dalam bidang perumusan dan implementasi kebijakan. Hal ini kemudian menyebabkan tidak adanya satu peran tanggung jawab yang jelas dalam menyampaikan tujuan-tujuan kebijakan yang telah dibuat dan pada akhirnya tidak ada lembaga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika tujuan tersebut tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Seluruh kondisi di atas pada akhirnya mengakibatkan penetapan target kebijakan yang kadang-kadang terlalu ambisius dan lebih mencerminkan prioritas politik daripada target yang mungkin dicapai. yang Walaupun memang kebijakan energi harus memiliki visi yang besar, namun hal ini tetap harus didukung oleh data-data yang akurat, pemodelan ekonomi yang komprehensif, dan didasarkan pada pengalaman dalam mengimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Salah satu contohnya adalah target untuk mencapai 23% energi baru terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025.

Masing-masing perencanaan dan kebijakan nasional ini turut mendorong pengembangan energi, sebagai contoh, Kebijakan Energi Nasional, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dan sebagainya. Namun kerapkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak dimutakhirkan secara bersamaan, yang menghasilkan beberapa perbedaan dalam penetapan target kebijakan. Ketidakkonsistenan ini tercermin dalam perencanaan kebijakan sektoral yang seringkali tidak menggunakan perkembangan terakhir atau target utama yang harus dicapai, sebagai akibat tidak jelasnya target utama atau target utama lainnya yang lebih tinggi.

Hal ini terjadi bukan hanya karena disebabkan oleh banyaknya lembaga pelaksana, jumlah kementerian (yang berjumlah 34), dan begitu banyaknya dewan di berbagai sektor, satuan tugas dan badan-badan koordinasi, namun juga dikarenakan oleh adanya proses desentralisasi kelembagaan yang terjadi secara terus menerus. Kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah harus konsisten: Indonesia perlu memastikan standardisasi nasional dalam hal peraturan daerah dan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara memperbarui UU Energi tahun 2007 untuk menggambarkan dengan jelas tanggung jawab lembaga di tingkat pusat, dan memastikan bahwa peraturan di tingkat daerah harus menyesuaikan dengan kerangka peraturan dan perundangan-undangan sektor energi di tingkat pusat/nasional.

MENINGKATKAN KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN

Meskipun Indonesia telah banyak membuat kemajuan dalam proses transisi dari sistem ekonomi yang terpusat menjadi sistem ekonomi yang berbasis pasar, dalam bidang kerangka hukum dan peraturan masih banyak hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut jika Indonesia ingin menarik investasi yang diperlukan agar dapat terus mengembangkan dan menjaga kestabilan sektor energi.

Peraturan yang diterbitkan banyak yang bertolak belakang dengan kebijakan yang ada dan/atau bertentangan langsung dengan hukum yang berlaku. Adanya peraturan yang menyimpang pada tingkat pusat dan daerah untuk bidang industri ekstraktif merupakan salah satu contoh kasus yang paling mudah dilihat, tetapi tentunya bukan berarti tidak ada kasus-kasus lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang serius bagi investor

© O

EC

D/IE

A, 2

015


6

swasta, yang pada akhirnya akan memengaruhi keyakinan mereka terhadap interpretasi atas peraturan dan perundangan yang ada.

Investasi swasta sangat bergantung pada peraturan yang jelas dan transparan serta sangat membutuhkan tingkat kepercayaan yang baik terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Indonesia harus membuat kejelasan dalam hal perundang-undangan, peraturan dan mekanisme sistem pajak bagi para investor yang berinvestasi di sektor sumber daya alam serta di sektor pembangkit listrik.

Hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini adalah perlunya dibentuk sebuah lembaga independen atau setidaknya ada dua unit kunci dalam pemerintahan yang independen atau tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada kementerian – khususnya dalam bidang regulasi di sektor hulu migas, sektor hilir migas, dan sektor listrik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berperan sebagai sebuah contoh organisasi dari lembaga yang independen namun tetap menjadi bagian dari institusi negara. Adanya penggabungan dari regulator di tingkat sektoral ke Kementerian ESDM, atau kepada Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi sebuah contoh konflik kepentingan yang saling berbenturan secara langsung dalam bidang penegakan hukum dan peraturan yang ada.

MENINGKATKAN DAN MEMPERLUAS INFRASTRUKTUR

Menyediakan infrastruktur yang tepat merupakan tantangan utama Indonesia untuk mencapai target pencapaian bauran energi yang cukup ambisius, dan meningkatkan produksi energi untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terus meningkat dapat terpenuhi.

Rencana peningkatan produksi energi terbarukan sangat bergantung kepada adanya investasi yang besar pada jaringan transmisi dan investasi pada pembangunan pembangkit listrik panas bumi, energi surya dan energi angin. Demikian pula dalam hal pembentukan pasar gas domestik juga sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur gas sehingga dapat mengalihkan gas untuk tujuan ekspor ke pasar domestik. Sektor batubara dalam negeri akan dapat mendapatkan benefit bila rencana pembangunan jalur kereta batubara jadi dilaksanakan, dan sektor ketenagalistrikan juga memerlukan penambahan pembangunan jaringan transmisi.

Indonesia sebenarnya sudah mengidentifikasi kebutuhan proyek infrastruktur ini dalam kebijakan dan rencananya namun seringkali pembangunannya tertunda dan sumber pendanaannya tidak jelas. Tanpa adanya pembangunan infrastruktur baru, Indonesia menghadapi resiko pemadaman listrik di masa mendatang dan meningkatkan biaya energi sebagai akibat dari meningkatnya ketergantungan terhadap impor.

Adapun hal lain yang berkaitan dengan investasi di bidang infrastruktur adalah pembebasan lahan. Proyek investasi, baik yang didanai oleh sektor publik atau swasta, sering tertunda dikarenakan ketidakjelasan kepemilikan lahan serta buruknya prosedur pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang merupakan prioritas utama. Indonesia perlu mengembangkan—dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik lahan—undang -undang pertanahan yang komprehensif guna menggantikan semua peraturan yang saling tumpang tindih, kontradiktif serta membingungkan baik di dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun pada prosedur yang berlaku. Aturan dan regulasi di setiap sektor selanjutnya harus selaras dengan aturan yang akan

© O

EC

D/IE

A, 2

015


7

menjadi payung hukum ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus memberi dukungan kepada investor dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi yang sangat penting dapat dibangun melalui mekanisme pembebasan lahan yang cepat dengan tanpa mengabaikan hak pemilik lahan dan komunitas lokal.

Secara umum, pemerintah Indonesia perlu memperkuat dukungannya untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur energi yang penting dan meningkatkan koordinasi antara semua instansi pemerintahan secara signifikan. Badan Penanaman Modal harus diperkuat dan pelayanan terpadu untuk mengkoordinasikan investasi di bidang energi terbarukan, kelistrikan, dan gas bumi harus dibentuk di dalamnya. Hal ini akan sangat membantu investor ketika menjalani proses untuk mendapatkan izin untuk pembangunan infrastruktur energi pada masing-masing kota/kabupaten, daerah provinsi dan tingkat pusat.

MENGHAPUSKAN SUBSIDI DAN BERPINDAH KE HARGA PASAR

Subsidi energi menghambat proses transisi Indonesia ke sistem energi yang berkelanjutan dalam berbagai bentuk. Pertama, subsidi mengambil banyak sumber dana dari APBN yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur penting dibidang energi (lihat di atas) dan kesehatan, pendidikan dan program lainnya.

Subsidi juga tidak sejalan dengan konservasi energi dan peralihan ke energi alternatif yang lebih bersih, sehingga menghambat pencapaian sasaran Kebijakan Energi Nasional Indonesia dan kemudian akan meningkatkan ketergantungan pada impor energi.

Pengenalan harga sesuai pasar untuk semua jenis energi merupakan langkah penting yang harus dilakukan jika Indonesia ingin mencapai tujuannya dalam bidang energi, termasuk mengurangi porsi minyak dalam bauran energi serta meningkatkan produksi energi terbarukan, dan menarik investasi di bidang infrastruktur energi yang penting.

Daripada hanya sekedar melakukan respon terhadap anggaran jangka pendek dan tekanan hutang, pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi pada bagaimana memperkenalkan fluktuasi harga dan menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan subsidi, dan harus secara ketat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

Tentunya, setiap kebijakan penghentian subsidi akan memiliki dampak negatif dalam jangka pendek seperti adanya kenaikan biaya hidup dan tekanan inflasi. Pemerintah perlu memastikan untuk menyediakan kompensasi sebagai dukungan kepada masyarakat miskin.

Mengingat banyaknya penolakan atas rencana reformasi subsidi di masa yang lalu, pemerintah perlu menyusun strategi politis yang jelas mengenai pengurangan subsidi, berkomunikasi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang ingin diambil, serta melakukan transparansi atas realokasi anggaran subsidi, dan menyediakan kompensasi terhadap masyarakat miskin atau terhadap masyarakat yang beresiko untuk kembali menjadi masyarakat miskin.

MENJAMIN KEBERLANJUTAN SEKTOR ENERGI

Pengurangan subsidi energi dipastikan akan meningkatkan keberlanjutan sektor energi, mendorong konservasi energi dan memacu penggunaan transportasi yang lebih efisien.

© O

EC

D/IE

A, 2

015


8

Selain itu juga akan memunculkan peluang penghematan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

Kemudian, usaha untuk meningkatkan keberlanjutan di sektor energi sangatlah penting guna memastikan bahwa Indonesia bisa mencapai target pengurangan gas rumah kaca (GRK) Ini juga memerlukan penggunaan teknologi baru dan yang lebih efisien di sektor transportasi dan pembangkit listrik. Teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology/CCT) sangatlah penting dalam hal ini, mengingat peningkatan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia.

Perlindungan lingkungan juga perlu ditingkatkan khususnya di tingkat lokal dimana terjadi kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia maka harus dihentikan. Penerapan dan penegakan peraturan yang ada juga sangat penting. Kecuali ekstraksi sumber daya alam Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, Indonesia dapat berisiko kehilangan modal alam yang besar dengan hanya mendapatkan imbalan keuntungan jangka pendek.

MEMBANGUN PASAR GAS DOMESTIK

Keinginan Indonesia untuk membangun pasar gas domestic—yang merupakan elemen penting dalam kajian ini—saat ini menghadapi semua rintangan yang telah dijelaskan di atas. Ini akan menjadi ujian utama dari kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan kebijakan dan peraturan yang ada, dan juga sebagai usaha untuk menjadikan gas bumi sebagai bridging fuel menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan.

Pertama, pemerintah perlu mengatasi perencanaan kebijakan jangka panjang yang kurang terintegrasi; investasi infrastruktur jangka panjang, konstruksi dan penyaluran perdana (commissioning); dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan di pasar energi—termasuk sektor listrik—termasuk kendala fisik dan hambatan lainnya.

Kedua, jaringan transmisi juga perlu berevolusi untuk dapat memfasilitasi munculnya pasar gas bumi domestik yang transparan dan terintegrasi. Pengawasan dan koordinasi sektor transportasi gas harus berada dalam badan regulator yang independen. Badan ini juga harus memiliki tugas untuk mengawasi pengembangan jangka panjang di sektor ini, serta melaksanakan transparansi akses transmisi dan penentuan harga.

Akhirnya, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian alokasi pasokan gas dan harga gas yang disubsidi. Disinilah, secara bertahap harus diperkenalkan mekanisme harga yang transparan dan dapat diprediksi serta juga dapat membawa harga gas bumi domestik yang terintegrasi lebih dekat menuju ke tingkat ekspor.

REKOMENDASI UTAMA

Pemerintah Indonesia sebaiknya:

Dengan tegas menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dengan menerapkan jadwal penghentian subsidi yang ada dan memulai dalam skala yang lebih besar serta melakukan kampanye komunikasi jangka panjang atas kebutuhan, waktu dan realokasi belanja negara, termasuk langkah-langkah kompensasi untuk perbaikan hidup bagi masyarakat miskin, dan sosial serta infrastruktur investasi yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

© O

EC

D/IE

A, 2

015


9

Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan energi; memastikan konsistensi antara skenario pemodelan, target, dan implementasi; dan berkonsentrasi pada kualitas proses legislatif dan perundang-undangan dengan memperjelas kompetensinya masing-masing, meningkatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, memastikan pelaksanaan dan akuntabilitas di tingkat nasional dan daerah.

Meningkatkan kerangka investasi energi dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuka sektor energi untuk mengarah kepada mekanisme berbasis pasar untuk harga dan pilihan bahan bakar.

Membentuk unit khusus dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal guna memfasilitasi investasi infrastruktur di bidang energi terbarukan, listrik dan gas bumi, yang akan memberikan saran dan dukungan kepada investor dalam memperoleh perijinan dan lisensi yang diperlukan baik dari lembaga pusat dan daerah.

Mengembangkan dan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur gas bumi yang terintegrasi, perubahan struktur harga gas bumi dan mekanisme pengalokasian, dan membentuk satu regulator hilir yang independen untuk gas bumibumi dan listrik, dengan target tujuan jangka panjang guna mencapai pangsa pasar nasional yang terintegrasi serta penggunaan gas yang lebih efisien.

© O

EC

D/IE

A, 2

015

www.iea.org/books

PDF versions at 20% discount

nlinebookshop

Tel: +33 (0)1 40 57 66 90

E-mail: [email protected]

International Energy Agency9 rue de la Fédération

75739 Paris Cedex 15, France

© O

EC

D/IE

A, 2

015

Publikasi ini telah diproduksi dengan bantuan keuangan dari Agence Francaise de Developpement dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris , serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri

Jepang . Pandangan yang diekspresikan dalam dokumen ini tidak semestinya pandangan resmi dari negara-negara anggota IEA atau sesuatu penyumbang dana.

The IEA is the author of the original English version of this publication. Translation of this publication is under the sole responsibility of the translator; as such, the IEA takes no responsibility for the accuracy or completeness of

this translation.

Publikasi ini mencerminkan pandangan Sekretariat Badan Energi Internasional (IEA) tetapi tidak mencerminkan pandangan secara individu negara-negara anggota IEA.IEA tidak membuat perwakilan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan isi publikasi (termasuk kelengkapan atau akurasi)

dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan atau ketergantungannya, pada publikasi.

Dokumen ini dan peta apapun yang ada disini disertakan tanpa mengurangi status atau kedaulatan atas wilayah, dengan garis batas depan internasional dan batas-batas dan nama dari setiap wilayah, kota atau

daerah.

Publikasi IEA

9, rue de la Fédération, 75739 Paris cedex 15

Dicetak di Prancis oleh IEA, februari 2015

Desain Sampul: IEA. Foto Kredit: © GraphicObsession.

© O

EC

D/IE

A, 2

015

Indonesia dapat melakukan banyak pencapaian ekonomi dan politik selama 15 tahun terakhir: Indonesia secara konsisten telah menempatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengikuti organisasi G20, menstablikan demokrasinya yang masih dini, dan mengubah pola kekuasaan anggaran dan pengambilan keputusan. Agar dapat menambah daftar jejak rekam kesuksesan ini lebih jauh lagi, tergantung kepada kemampuan Indonesia untuk menjaga pengadaan energi yang cukup dan berkelanjutan kepada market dan khususnya kepada para konsumennya.

Walaupun Indonesia masih menjadi eksportir net energy sehubungan dengan pengembangan dari batu bara dan produksi biofuel cair, Indonesia menggunakan lebih banyak energy sebagai dampak dari meningkatnya standard kehidupan, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi yang cepat. Indonesia sudah sangat bergantung kepada impor minyak.

Memenuhi pertumbuhan permintaan dan memastikan kesinambungan lingkungan atas pengadaan energy merupakan pilar-pilar kewajiban inti atas kebijakan dan strategi ekonomi dan investasinya.

Indonesia telah menerapkan perubahan-perubahan penting sejak IEA menerbitkan ulasan pertamanya atas kebijakan energi nasional ditahun 2008. Kunci kesuksesannya antara lain terbitnya Undang-undang 2007 tentang Energi, Kebijakan Energi Nasional tahun 2008, Undang-undang Listrik tahun 2009, dan Undang-undang tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pemerintah perlu melanjutkan proses reformasi secara lebih seksama dan menerapkan peningkatan lebih lanjut atas pembentukan kelembagaan Indonesia, bersamaan dengan perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih kuat, lebih banyak investasi pada infrastruktur energi yang penting, dan pergerakan berkelanjutan atas pasar-pasar energy teratur, dan penentuan harga yang berbasis biaya.

Ulasanini menganalisis perubahan-perubahan kebijakan energy yang dihadapi oleh Indonesia dan menyajikan kritik dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu negara ini menuju masa depan energy yang aman dan berkesinambungan.

Indonesia 2015


© O

EC

D/IE

A, 2

015

Energy Policies Beyond IEA Countries - Indonesia (Executive ...

Documents

Transcript of Energy Policies Beyond IEA Countries - Indonesia (Executive ...