EKSISTENSI PRAMUWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Prosiding Penelitian Lapangan I ISBN : 978-602-294-302-0

34

EKSISTENSI PRAMUWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nosita Elika1) I Putu Sudana2), Yohanes Kristianto3)

1,2,3Program Studi S1 Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana JL. DR. R. Goris No. 7 Denpasar, Bali E-mail : [email protected]

Abstrak

Pramuwisata merupakan salah satu profesi yang sangat memegang peranan penting dalam jalannya kepariwisataan yakni, karena mengantar dan menjemput wisatawan (transfering), menjual optional tour yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata (marketing), dan menangani suatu perjalanan wisata (handling). Sehingga eksistensi pramuwisata sangat dibutuhkan demi keberlangsungan kepariwisataan. Dimana eksistensinya dapat di lihat dari sejarah, visi misi, keanggotaan, persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban, pembinaan, kendala, peraturan dan jenis-jenis pelanggaran Pramuwisata, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai lokasi penelitian. Kata kunci: pramuwisata, kepariwisataan, eksistensi

Abstract

Guides are one of the professions that plays an important role in tourism such as, dropping and picking up tourists (transfering), selling optional tour made by Travel Bureau (marketing), and handling a travel (handling). So the existence of guides is needed for the sustainability of tourism. Where the existence can be seen from the history, vision of mission, membership, membership requirements, rights and obligations, guidance, obstacles, regulations and types of violations by Guides, especially in Yogyakarta (DIY) as a location of research. Keywords : guides, tourism, existence 1. PENDAHULUAN Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota perjuangan. Selain itu, Yogyakarta merupakan kota wisata, karena banyak terdapat obyek wisata yang ditawarkan oleh Yogyakarta. Mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata belanja, dan lain-lain. Obyek-obyek wisata andalan Kota Yogyakarta masih mendatangkan wisatawan dalam jumlah banyak serta terus meningkat. Salah satu obyek wisata yang selalu dipadati oleh wisatawan ialah wisata Malioboro. Saat ini pariwisata di Kota Yogyakarta berdampak positif mendatangkan keuntungan bagi daerah maupun negara. Yogyakarta dinyatakan sebagai kota pariwisata atau daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Bali karena menyimpan banyak obyek wisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, banyak terdapat Biro Perjalanan Wisata di Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap keberadaan wisatawan. Biro Perjalanan Wisata (BPW) erat kaitannya dengan pramuwisata. Pramuwisata merupakan seseorang yang menemani, memberikan informasi, petunjuk maupun saran serta membantu segala persoalan yang dihadapi oleh wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Pramuwisata dinaungi oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Himpunan Pramuwisata Indonesia merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mewadahi seluruh profesi pramuwisata di Indonesia. Mengingat begitu pentingnya peran pramuwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga eksistensinya sangat diperlukan agar profesi pramuwisata tidak selalu dipandang rendah oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk mengetahui Eksistensi Pramuwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana eksistensinya dapat dilihat dari sejarah, visi misi, keanggotaan, persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban, pembinaan, kendala, peraturan dan jenis-jenis pelanggaran Pramuwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


35

Jika peneliti kolerasikan dengan jurnal milik Gusti Ayu Putu Putri Indira Suari, Ni Gusti Ayu Susrami Dewi danLuh Gede Leli Kusuma Dewi yang berjudul Eksistensi dan Motivasi Pramuwisata Lokal Perempuan di Daya Tarik Wisata Alas Kedaton, bahwa pramuwisata sangatlah penting keberadaannya di daya Tarik wisata. Dikarenakan pramuwisata itu sangat mempengaruhi kepuasan wisatawan yang datang ke daya tarik wisata. 2. METODE PENELITIAN Observasi lapangan dilakukan di Kantor Sekertariat HPI Yogyakarta yang berlokasi di Gedung Umar Kayam, XT Square, Jl. Veteran Umbulharjo, Kotagede, Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 06 April 2018. Metode penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil 1. Sejarah Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Pembentukan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) diawali dengan dibentuknya Jakarta

Guide Association (JGA) di Jakarta pada tahun 1965 yang diketuai oleh alm. Syamsuarni. Seiring berjalannya waktu, pariwisata Bali semakin berkembang sehingga pada tahun 1969 dibentuknya Persatuan Pramuwisata Bali atau Bali Guide Association (BGA). Pada tahun 1974 diadakannya Musda I oleh Bali Guide Association dan terpilihlah ketua umum Musda I. Setelah itu, dibentuklah Tour Guide Course yang menghasilkan 10 kode etik pramuwisata yang bertujuan untuk meningkatkan SDM pramuwisata di Bali yang didukung oleh Tirto Sudiro selaku Dirjen Pariwisata saat itu. Kemudian pada tahun 1980 dibentuklah Yogyakarta Guide Association (YOGA) dari Yogyakarta yang beranggota 40 guide berbahasa Inggris dan Belanda yang diketuai oleh alm. Sulistiastowo. Pada Musda II ini dibentuklah Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI). Pada rapat untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terjadi perbedaan pendapat mengenai nama asosiasi pramuwisata di tingkat Nasional dan seluruh Indonesia. Lalu, Dirjen Pariwisata mengusulkan Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) berubah menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

2. Visi dan Misi Himpunan Pramuwisata Indonesia(HPI) di Yogyakarta Visi dan misi bagi sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai pedoman dan tujuan. Tanpa adanya visi dan misi sebuah organisasi tidak akan bertahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta memiliki visi turut serta mengembangkan pembangunan dalam ruang lingkup kepariwisataan daerah maupun nasional serta meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kualitas dan integritas pemandu wisata. Sedangkan misi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta yaitu, meningkatkan dan mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung potensi ekonomi, politik, social dan budaya Indonesia, mempromosikan kode etik universal dan keterampilan pramuwisata untuk menunjang profesionalitas kerja, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal melalui berbagai pelatihan kepemanduan wisata, memfasilitasi perkembangan data informasi sebagai bentuk peningkatan kapasitas internal.

3. Keanggotaan Himpunan Pramuwisata Indonesia(HPI) di Yogyakarta Semua pramuwisata di Yogyakarta yang menjadi anggota HPI berstatus freelance dan berasal dari berbagai perusahaan travel serta sebagai dosen, pengacara, dan lainnya yang menjadikan profesi pramuwisata hanya sebagai pekerjaan sampingan ataupun hobi. Sejauh ini, HPI Yogyakarta memiliki anggota pramuwisata aktif yang berlisensi sebanyak 462 orang yang dibagi menjadi 12 divisi.


36

Tabel 1. Jumlah Anggota HPI Yogyakarta Berdasarkan Divisi Bahasa

Divisi Jumlah Jerman 29

Mandarin 15 Belanda 9 Inggris 128 Korea 8 Rusia 4

Perancis 49 Domestik/Melayu 125

Jepang 66 Spanyol 21

Itali 6 Arab 2

Sumber (http://www.dpchpi-kotajogja.org/tentang-dpc-hpi-kota-yogyakarta)

4. Persyaratan Keanggotaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Untuk menjadi seorang pramuwisata di Yogyakarta harus memiliki beberapa syarat yang diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Yogyakarta, minimal berumur 18 tahun, memiliki KTP Yogyakarta, berpendidikan minimal SMA atau SMK, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pramuwisata, lulus diklat pramuwisata, lulus sertifikasi uji kompetensi, serta mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata dan lisensi sebagai pramuwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Hak dan Kewajiban Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Seorang pramuwisata mempunyai hak dan kewajiban. Pramuwisata di Daerah Istimewa Yoygyakarta berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaminan asuransi kerja dan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati. Adapun pendapatan yang diberikan pramuwisata umum dan pramuwisata khusus berbeda. Dalam melaksanakan tugasnya Pramuwisata wajib mentaati kode etik profesi Pramuwisata, melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya, membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan, selalu memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar, melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku danikut menjaga keamanan dan ketertiban umum.

6. Pembinaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Dalam membina pramuwisata, HPI menjalankan suatu program diklat bagi para calon pramuwisata yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu Diklat Mandiri dan Diklat yang disubsidi. Program diklat untuk pramuwisata hanya perlu dilalui sekali sebelum mendapatkan lisensi.

7. Kendala Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Kendala yang dihadapi HPI Yogyakarta adalah masalah pendanaan yang berasal dari anggotanya sendiri, Pada suatu organisasi besar layaknya HPI, terdapat banyak anggota dimana sebagian mempunyai kesadaran untuk taat membayar iuran dan sebagian lainnya tidak.

8. Peraturan dan Jenis-jenis Pelanggaran Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Dalam mengatur pramuwisata di Yogyakarta, perlu ditetapkannya suatu peraturan atau kebijakan. Adapun landasan yang digunakan untuk mengatur Pramuwisata di Yogyakarta yakni UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2009, Kep menaker tran, NOMOR KEP. 57/MEN/III/2009 tentang SKKNI, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos &Telekomunikasi Nomor: KM. 82/Pw.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata Dan Pengatur Wisata, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 28 tahun 2012 mengenai lisensi pramuwisata. Pramuwisata yang tidak memiliki lisensi merupakan suatu masalah yang serius bagi HPI.


37

Pembahasan Pembahasan difokuskan untuk mengetahui eksistensi pramuwisata di Daerah Istimewa

Yogyakarta meliputi sejarah, visi dan misi, keanggotaan, persyaratan, hak dan kewajiban, pembinaan, kendala, peraturan dan jenis-jenis pelanggaran Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta 1. Sejarah Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta

Pembentukan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) diawali dengan dibentuknya Jakarta Guide Association (JGA) di Jakarta pada tahun 1965 yang diketuai oleh alm. Syamsuarni. Kemudian, pariwisata Bali pun semakin berkembang sehingga pada tahun 1969 dibentuknya Persatuan Pramuwisata Bali atau Bali Guide Association (BGA). Pada tahun 1974 diadakannya Musda I oleh Bali Guide Association dan terpilihlah ketua umum Musda I, Anak Agung Tenteram Wisnawa dengan sekretaris, Rizani Idsa Kamanda. Adapun kegiatan BGA yaitu memberi pendidikan pengetahuan mengenai berbahasa asing dan tata cara membawa wisatawan, mengunjungi anggota yang sedang sakit dan kegiatan olahraga. Setelah itu, dibentuklah Tour Guide Course guna meningkatkan SDM pramuwisata di Bali yang didukung oleh Tirto Sudiro selaku Dirjen Pariwisata saat itu. Dari pembentukan Tour Guide Course menghasilkan 10 kode etik pramuwisata. Lalu, pada tanggal 26 - 27 Maret 1983 diadakan Musda II oleh BGA atau Persatuan Pramuwisata Bali dengan tujuan agar pramuwisata membentuk wadah Asosiasi Pramuwisata di tingkat Nasional dan seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1980 dibentuklah Yogyakarta Guide Association (YOGA) dari Yogyakarta yang beranggota 40 guide berbahasa Inggris dan Belanda yang diketuai oleh alm. Sulistiastowo. Dirjen Pariwisata mengundang Asosiasi Pramuwisata dari daerah lain di Indonesia untuk hadir dalam Musda II. Pada Musda II ini dibentuklah Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) sekaligus menetapkan Musda II sebagai Musyawarah Nasional (MUNAS) I dengan terpilihnya Anak Agung Tenteram Wisnawa selaku ketua umum dan sekretaris Rizani Idsa Karnanda yang dibantu wakil ketua Ngurah Ardika serta S. Karmawandari dari Persatuan Pramuwisata Istana Bogor. Pada rapat untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terjadi perbedaan pendapat sehingga pada tanggal 29 - 30 Maret 1988 diadakan Temu Wicara Nasional oleh Dirjen Pariwisata untuk mempersatukan kembali Asosiasi Pramuwisata seluruh Indonesia dalam satu wadah. Dan Dirjen Pariwisata mengusulkan Himpunan Duta Wisata Indonesia (HDWI) berubah menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) karena kata “Duta Wisata” terlalu berat untuk dipertanggung jawabkan. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1988 diadakan MUNAS I HPI di Palembang guna menetapkan AD/ART HPI serta memilih Dewan Pimpinan Pusat HPI untuk periode 1988 – 1993. Kemudian, pada Rakernas HPI I disepakati lambang pramuwisata yaitu burung cendrawasih dengan alasan khas Indonesia, komposisi warna bulu serasi, merupakan burung yang paling peka terhadap perubahan, dan menurut agama Hindu burung yang membawa arwah ke surga.

2. Visi dan Misi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Visi dan misi bagi sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai pedoman dan tujuan. Tanpa adanya visi dan misi sebuah organisasi tidak akan bertahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta memiliki visi turut serta mengembangkan pembangunan dalam ruang lingkup kepariwisataan daerah maupun nasional serta meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kualitas dan integritas wisata. Sedangkan Misi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta, sebagai berikut;

a. Meningkatkan dan mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung potensi ekonomi, politik, social dan budaya Indonesia.

b. Mempromosikan kode etik universal dan keterampilan pramuwisata untuk menunjang profesionalitas kerja.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal melalui berbagai pelatihan kepemanduan wisata.


38

d. Memfasilitasi perkembangan data informasi sebagai bentuk peningkatan kapasitas internal.

3. Keanggotaan Himpunan Pramuwisata Indonsia (HPI) di Yogyakarta Semua pramuwisata di Yogyakarta yang menjadi anggota HPI berstatus freelance dan berasal dari berbagai perusahaan travel, termasuk juga orang-orang dengan profesi utama sebagai dosen, pengacara, dan lainnya yang menjadikan profesi pramuwisata hanya sebagai pekerjaan sampingan ataupun hobi. Sejauh ini, HPI Yogyakarta memiliki anggota pramuwisata aktif yang berlisensi sebanyak 462 orang yang dibagi menjadi beberapa divisi. Dari tabel 1 dapat dianalisis bahwa bahwa banyak sedikitnya jumlah divisi dapat dilihat dari keahlian masing - masing pramuwisata. Contohnya: divisi Arab yang memiliki sedikit anggota dikarenakan kurangnya pramuwisata Yogyakarta yang dapat berbahasa Arab dan sedikitnya wisatawan Arab yang berkunjung ke Yogyakarta. Begitu juga dengan divisi Belanda yang memiliki sedikit anggota dikarenakan wisatawan yang berasal dari Belanda sudah fasih dalamberbahasa Inggris. Mereka dapat menghadapi wisatawan Belanda dengan bahasa Inggris. Berbeda dengan divisi Inggris yang memiliki anggota banyak. Hal itu dikarenakan kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta dapat berbahasa Inggris. Oleh karena itu, HPI Yogyakarta sangat mengapresiasi para calon pramuwisata yang dapat berbahasa Inggris. Sekarang ini bahasa Inggris sudah diwajibkan dikarenakan akan ada pasar asing di Indonesia. Sama halnya dengan bahasa melayu, divisi Melayu memiliki banyak anggota dikarenakan wisatawan yang datang dari kalangan lokal sangat banyak. Jadi, sangat dibutuhkan divisi Melayu atau bahasa lokal di Yogyakarta.

4. Persyaratan Keanggotaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Dalam keanggotaan HPI ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuwisata dari wawancara yang peneliti lakukan didapatkan bahwa standar pelayanan seorang pramuwisata Yogyakarta pada dasarnya hampir sama di kota lain, namun tentunya setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Seseorang yang berprofesi sebagai pramuwisata di Yogyakarta harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Yogyakarta, minimal berumur 18 tahun, memiliki KTP Yogyakarta, berpendidikan minimal SMA atau SMK, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pramuwisata, lulus diklat pramuwisata, lulus sertifikasi uji kompetensi, serta mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pramuwisata dan lisensi sebagai pramuwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada umumnya seorang pramuwisata tidak harus mempunyai lisensi, karena siapa saja bisa menjadi pramuwisata. Namun, HPI Yogyakarta menghimbau semua pramuwisata di Yogyakarta untuk memiliki lisensi pramuwisata agar setiap pramuwisata memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap memandu wisatawan yang baik, benar dan berkualitas.

5. Hak dan Kewajiban Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Seorang pramuwisata di Yogyakarta memiliki hak yang mereka dapatkan dan kewajiban yang harus mereka lakukan dari wawancara yang peneliti lakukan di HPI Yogyakarta didapatkan bahwa seorang pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaminan asuransi kerja dan gaji dengan ikatan kerja yang telah disepakati. Menurut hasil pengamatan kami, standar pendapatan atau gaji yang diberikan untuk seorang pramuwisata umum berkisar sekitar Rp 350.000 – Rp 400.000 per hari. Sedangkan untuk pramuwisata khusus dengan keahlian khusus seperti bahasa mandarin, jepang, korea, dan sebagainya yang tidak dikuasai banyak orang memperoleh pendapatan sekitar Rp 500.000 – Rp 600.000 per hari. Jumlah tersebut merupakan penerapan standar HPI. Keputusan akhir mengenai biaya guiding ada pada tangan pramuwisata itu sendiri dan travel agent, selama tidak terlalu menjauhi standar dari HPI. Untuk pramuwisata bidang minat khusus seperti tracking atau lainnya cenderung lebih mahal (dapat mencapai 5 kali lipat dari pendapatan pramuwisata lainnya) meski jangka waktunya dalam memandu jauh lebih pendek. Hal itu dikarenakan risiko yang diambil dan ditanggung pemandu tersebut sangat tinggi. Contohnya, seorang pemandu yang menerima pekerjaan


39

memandu wisatawan untuk mendaki Gunung Merapi berangkat dari jam 12 malam dan pulang pada jam 5 pagi besoknya. Jika dihitung dengan biaya normal, pemandu tersebut hanya akan mendapat bayaran sekitar 700 ribu untuk 2 hari. Namun kenyataanya, tidak ada yang akan mau menerima pekerjaan dengan bayaran demikian mengingat bahaya yang bisa saja dialami selama perjalanan mendaki gunung. Dalam melaksanakan tugasnya Pramuwisata wajib mentaati kode etik profesi Pramuwisata, melayani dan menjaga keselamatan wisatawan beserta barang bawaannya, membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan, selalu memberikan informasi dan penjelasan yang baik dan benar, melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku danikut menjaga keamanan dan ketertiban umum. Setiap Pramuwisata di Yogyakarta yang telah mendapatkan lisensi harus mengenakan Tanda Pengenal dan bergabung ke dalam asosiasi Pramuwisata seperti HPI. Pramuwisata yang tergabung dalam HPI Yogyakarta wajib membayar iuran anggota sebesar Rp 30.000,00 per bulansebagai dana kas. Dana ini dipergunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh HPI, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh pemerintah ataupun Dinas Pariwisata setempat.

6. Pembinaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Dalam membina pramuwisata, HPI menjalankan suatu program diklat bagi para calon pramuwisata yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu: Diklat Mandiri, yang dibiayai oleh calon pramuwisata itu sendiri selama 1 minggu dan Diklat yang disubsidi oleh pemerintah dari anggaran APBN selama 1 minggu. Program diklat untuk pramuwisata hanya perlu dilalui sekali sebelum mendapatkan lisensi, namun untuk ke depannya sesekali akan diadakan juga penyegaran kembali (refreshment) dengan pembekalan selama 2 hari yang diadakan oleh Dinas. Selain itu lisensi pramuwisata yang hanya berlaku untuk 3 tahun juga harus diperpanjang dengan memenuhi syarat dan sertifikat yang masih berlaku, serta bukti-bukti bahwa pramuwisata tersebut masih aktif dalam kegiatan memandu.

7. Peraturan dan Jenis-jenis Pelanggaran Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Yogyakarta Semua profesi, tak terkecuali seorang pramuwisata, harus profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Pramuwisata harus menjalankan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan baik dan benar. HPI yang menaungi semua pramuwisata di seluruh Indonesia yang memiliki kondisi kebutuhan berbeda pada masing-masing daerah, mempunyai 1 misi penting, yaitu menciptakan pramuwisata yang dapat melayani tamu dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam mengatur pramuwisata di Yogyakarta, perlu ditetapkannya suatu peraturan atau kebijakan. Adapun landasan yang digunakan untuk mengatur Pramuwisata di Yogyakarta yakni UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2009, Kep menaker tran, NOMOR KEP. 57/MEN/III/2009 tentang SKKNI, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos & Telekomunikasi Nomor: KM. 82/Pw.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata Dan Pengatur Wisata, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 28 tahun 2012 mengenai lisensi pramuwisata. Pramuwisata yang tidak memiliki lisensi merupakan suatu masalah yang serius bagi HPI. Adapun pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan pramuwisata tidak berlisensi di Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

a) Tidak memahami dengan baik tugas sebagai seorang pramuwisata sehingga ketika memandu sering salah bicara, contohnya seperti berbicara kepada tamu atau wisatawan mengenai masalah politik, ekonomi bahkan pribadi yang dapat menyinggung tamu atau wisatawan.

b) Mengaku sebagai pramuwisata tetapi tidak memiliki lisensi pramuwisata.

c) Tidak memahami kode etik pramuwisata sehingga terkadang berpakaian tidak pantas ketika sedang memandu atau saat mengunjungi objek-objek wisata tertentu yang memiliki aturan ketat pada penampilan.


40

d) Memberikan informasi yang tidak baik dan benar. Walaupun pramuwisata tersebut mempunyai sikap yang baik, tetapi ia memberikan informasi yang tidak benar pada tamunya mengenai obyek wisata di Yogyakarta.

Akan tetapi, bagi pramuwisata yang sudah memiliki lisensi dan memahami peraturan sebagai seorang pemandu wisata, sanksi tentu akan dikenakan jika melakukan pelanggaran. Pada tahun 1997 lalu ditetapkan suatu peraturan daerah di DIY bagi pramuwisata dimana jika pada saat melakukan promosi kepariwisataan, melanggar berbagai peraturan akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 yang setara dengan Rp 50.000.000 pada masa sekarang ini.

4. KESIMPULAN Dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, eksistensi pramuwisata masih sangat sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam memberikan kesan positif terhadap pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pentingnya keberadaan pramuwisata di Yogyakarta ini dapat dilihat dari sejarah HPI mengenai asal-usul berdirinya Himpunan Pramuwisata Indonesia dari tahun 1983 hingga masa kini;Visi dan misi yang berisi tujuan berdiri dan berjalannya HPI;Persyaratan dan keanggotaan yang menentukan kelayakan seseorang untuk bergabung di HPI dan sistem pembagian divisinya;Hak dan kewajiban mengenai hak-hak yang pantas diterima serta hal-hal yang harus dipatuhi anggota HPI;Pembinaan yang dilakukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh HPI untuk anggota ataupun calon anggotanya;Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada HPI; danPeraturan dan jenis-jenis pelanggaran pramuwisata yang berguna untuk mengatur tata tertib yang harus dipatuhi anggota HPI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Drs. I Nyoman Sunarta M.Si selaku Dekan Fakultas Pariwisata yang telah memberikan ijin

penelitian. 2. Bapak I Putu Sudana, A. Par., M.Par selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam

penyusunan laporan penelitian lapangan ini hingga selesai. 3. Bapak Dr. Yohanes Kristianto, S.Pd., M.Hum selaku dosen penguji dalam penelitian lapangan

ini. 4. Kedua orang tua yang sudah memberikan dukungan moral maupun materiil. 5. Semua pihak yang telah membatu dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tidak bisa

penulis sebutkan semuanya.

5. DAFTAR PUSTAKA Ayu, Gusti, dkk. (2016). Eksistensi dan Motivasi Pramuwisata Lokal Perempuan di Daya Tarik

Wisata Alas Kedaton. Jurnal IPTA. Diakses pada tanggal 13 Mei 2018. Available at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/27000

DPC HPI KOTA YOGYAKARTA. (2018). Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Lisensi Pramuwisata. Diakses pada tanggal 13 Mei 2018. Available at: http://www.dpchpi-kotajogja.org/tentang-dpc-hpi-kota-yogyakarta

DPD HPI DIY Jogjakarta. (2018). Data Anggota Pramuwisata. Diakses pada tanggal 13 Mei 2018. Available at: http://dpphpi.org

Dwiputra. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam Erupsi Merapi. Journal of Regional and City Planning. Diakses pada tanggal 01 Juni 2018. Available at: http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4093

HPI Yogyakarta. (2018). HPI Infos. Diakses pada tanggal 13 Mei 2018. Available at: http://tourguidejogja.com/hpi-infos/


41

Kartika. (2014). Persepsi Wisatawan Mancanegara Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Di Candi Prambanan. Jurnal Nasional Pariwisata, Diakses pada tanggal 01 Juni 2018. Available at: https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6875.

Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis. Jurnal Nasional Pariwisata. Diakses pada tanggal 01 Juni 2018. Available at: https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6370

Nisa, dkk. (2014). Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi di Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota). Diakses pada tanggal 01 Juni 2018. Available at: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6749

Pradinar, Fanindya Tustria. (2012). MAKNA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA (Analisis Semiotika Makna Sumbu Filosofi Yogyakarta di Pantai Parangkusumo, Kraton Yogyakarta, Gunung Merapi). Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

PROSIDING PENELITIAN LAPANGAN I

PENULIS :

DOSEN DAN MAHASISWA

PROGRAM STUDI S1 INDUSTRI PERJALANAN WISATA

PROGRAM STUDI S1 INDUSTRI PERJALANAN WISATA

FAKULTAS PARIWISATA

UNIVERSITAS UDAYANA

2018

ii

PROSIDING PENELITIAN LAPANGAN I

Penulis : Dosen dan Mahasiswa Program Studi S1 Industri Perjalanan Wisata

ISBN : 978-602-294-302-0

Editor : Putu Agus Wikanatha Sagita, S.ST.Par., M.Par. W. Citra JuwitaSari,S.H.,M.Par. Gusti Ayu Susrami Dewi, SST.Par.,M.Par. Penyunting : I Made Kusuma Negara, S.E., M.Par. Luh Gede Leli Kusuma Dewi, S.Psi., M.Par.

Desain sampul dan Tata letak Putu Agus Wikanatha Sagita, S.ST.Par., M.Par.

Penerbit : Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Redaksi : Jl. DR.R. Goris No. 7 Denpasar, Bali Tel/Fax +62361 223798 Email : [email protected]

Distributor Tunggal : Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Cetakan pertama, 30 April 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena Program Studi

S1 Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana dapat menerbitkan Prosiding Penelitian

Lapangan I Tahun 2018.

Buku Prosiding Penelitian Lapangan I Tahun 2018 memuat sejumlah artikel

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi S1 Industri Perjalanan Wisata

Universitas Udayana bersama-sama Bapak/Ibu dosen. Pada kesempatan ini perkenankan

kami menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Udayana, Ibu Prof. Dr. dr. AA. Raka Sudewi, Sp.S (K).

2. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bapak Dr. Drs. I Nyoman Sunarta,

M.Si.

3. Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian lapangan dalam

kegiatan ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi manfaat bagi civitas akademika untuk

pengembangan ilmu kepariwisataan serta sebagai referensi bagi upaya pengembangan

kepariwisataan nasional. Kami menyadari buku prosiding ini jauh dari sempurna, untuk itu

saran dan kritik yang membangun kami buka untuk khalayak pembaca demi kesempurnaan

buku prosiding ini.

Denpasar, 23 April 2018

Ketua,

I Ketut Suwena NIP. 19601231 198601 1 002

iv

DAFTAR ISI KARAKTERISTIK DAN MOTIVASI WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE DAYA TARIK WISATA CANDI PRAMBANAN I Putu Andre Adi Putra, Ni Made Oka Karini, Ni Made Sofia Wijaya .................... 1-7

ANALISIS KETERSEDIAAN AKSESIBILITAS MALIOBORO SEBAGAI SENTRA WISATA BELANJA DI YOGYAKARTA I Made Oscar Dwipayana Wibhawa, I Wayan Darsana, Ni Gusti Ayu Susrami Dewi .......................................................................................................................... 8-11

IDENTIFIKASI INFORMASI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI DESTINASI PARIWISATA DI YOGYAKARTA Theresia Mardiani Tirza Poriesti, I Made Kusuma Negara, Putu Agus Wikanatha Sagita ........................................................................................................................ 12-17

LAVA TOUR MERAPI SEBAGAI INOVASI PAKET WISATA YOGYAKARTA Natasha Audrey, IGPB Sasrawan Mananda, Luh Gede Leli Kusuma Dewi ............ 18-21

POLA PERJALANAN WISATA DI YOGYAKARTA Adela Vania Angwyn, I Made Sendra, I Made Oka Karini...................................... 22-28

IDENTIFIKASI MODA TRANSPORTASI WISATA DI YOGYAKARTA Ni Made Laksmi Widyasrini, Luh Gede Leli Kusuma Dewi, W.Citra Juwita Sari . 29-33

EKSISTENSI PRAMUWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nosita Elika, I Putu Sudana, Yohanes Kristianto ..................................................... 34-41

SARANA DAN PRASARANA DI DAYA TARIK WISATA CANDI PRAMBANAN Kevin Levavinski, I Ketut Suwena, I Wayan Suardana ........................................... 42-46

STRATEGI PEMASARAN PRODUK WISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sofiyan Zabani, Ni Putu Eka Mahadewi, I Nyoman Sudiarta .................................. 47-53

EKSISTENSI PRAMUWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Documents

Transcript of EKSISTENSI PRAMUWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA