ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan IklimBadan Kebijakan Fiskal

Konsep Ecological Fiscal Transfer 2

Ecological fiscal transfer is an all-embracing

instrument in that it involves transfers of general and

specific-purpose as well fiscal transfers built on

arrangements of revenue-sharing. It is ecological since

the very idea of the instrument is to allocate fiscal

resources to relevant jurisdictions for the realization of

ecological public purposes at this particular level of

government.

Mumbunan (2011: 83).

3

Memadukan public finance dan dimensi ekologis. Secara

teoretis, merupakan area dari environmental federalism

(responsibility assignment dan fiscal transfers for ecological

purposes)

Kompensasi untuk positive externalities; kompensasi

pada producer/provider dari positive externalities untuk

menghindari market failure, i.e. under or sub-optimal

supply of public goods.

Public goods ini terkait dengan ecological public

functions

Titik tekan ada di sisi alokasi dari intergovernmental fiscal

transfers (termasuk revenue sharing arrangements)

4

“… the complexity of ecological systems implies that

economic decisions concerning a specific natural resources

generally affect more than one ecological component,

although the impact is often lagged and difficult to predict. In

multilevel governmental systems, the interdependence

between environmental impacts caused by economic

activities that take place at different points in space and

time poses problems that have a bearing on the assignment

of environmental powers.”

Dalmazzone (2006)

5

Mumbunan, S. 2011. Ecological Fiscal Transfers in

Indonesia. Leipzig: Helmholtz Center for Environmental

Research.

Ring, I. 2002. “Ecological public functions and fiscal

equalisation at the local level in Germany.” Ecological

Economics 42: 415-427.

6

Ring, I. 2008. “Integrating local ecological services into

intergovernmental fiscal transfers: the case of the ecological

ICMS in Brazil.” Land Use Policy 25(4): 485-497.

Santos, R., I. Ring, P. Antunes, and P. Clemente. 2012. Fiscal

transfers for biodiversity conservation: the Portuguese Local

Finances Law. Land Use Policy 29(2): 261-273.

Köllner, T., O. Schelske, and I. Seidl. 2002. “Integrating

biodiversity into intergovernmental fiscal transfers based on

cantonal benchmarking: A Swiss case study.” Basic and Applied

Ecology 3: 381-391.

Kumar, S., and S. Managi. 2009. “Compensation for

environmental services and intergovernmental fiscal transfers:

The case of India.” Ecological Economics 68: 3052-3059.

Mumbunan, S., I. Ring, T. Lenk. Ecological fiscal transfers at the

provincial level in Indonesia. Under review for Land Economics.

Proposed schemes and empirical studies

7

India, Australia, Swiss, dan Jerman.

8

Lanjutan …

Contoh di Brazil9

ICMS-Ecologico (revenue sharing from value-added tax)

Proposal di India10

…

Proposal di Swiss11

…

Usulan EFT Dalam KonteksIndonesia

Sumber pendanaan

UU No.33/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PADUU No.34/2000

Dana

Perimbangan

Lain-lain

Pendapatan

Belanja

Surplus/Defisit

Penerimaan

Pembiayaan

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas

Pembantuan

Pemerintah

Pusat kepada

Daerah/Desa

APBN

APBN

BHP dan BP

DAU

DAK

Kewenangan

UU No.32/2004

APBD

Pelaksanaan Kewenangan

Kebijakan Fiskal Nasional

Penjualan

Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

Dana Cadangan

SILPA Tahun Lalu

Pinjaman Daerah

14

DAUDana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi DAU minimal 26% dari PDN netto

Diatur dalam Pasal 10, 27 s.d. 37 UU No.33/2004

DAU- UU No. 33 Thn 2004- ≥ 26% PDN Neto

Pembagian

Kabupaten/kota = 90%

Provinsi = 10%

Formulasi

Alokasi Dasar ≈ gaji PNSD

Celah Fiskal= Kebutuhan fiskal –

kapasitas fiskal

Penyaluran = 1/12 pagu DAU (tiap bulan)

Tujuan Pemerataan kemampuankeuangan antar-Daerah

Sebelumnya: Subsidi Daerah Otonom (SDO)

TRANSFER KE DAERAH: DAU

16

16

Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah: KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita)

DAU

Alokasi Dasar

KebutuhanFiskal

KapasitasFiskal

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah

IKK

IPM

PDRB per Kapita

P.A.D

DBH Pajak

DBH SDA

Celah Fiskal

BELANJA GAJI PNSD

Formulasi DAU

Ide Ecological Fiscal Transfer di Indonesia

1. Mekanisme DAU

-Mencoba memasukkan indikator pro-lingkungan (luas tutupan hutan, kehati) sebagai salah satu indikator kebutuhan fiskal utk alokasi sustainable tourism;

- Daerah dengan luas tutupan hutan tinggi kebutuhan fiskal nya tinggi Fiscal Gap nya tinggi DAU tinggi.

- Sebagai insentif/reward daerah dengan tingkat konservasi tinggi;

18

18

Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah: KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita)

DAU

Alokasi Dasar

KebutuhanFiskal

KapasitasFiskal

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah

IKK

IPM

PDRB per Kapita

P.A.D

DBH Pajak

DBH SDA

Celah Fiskal

BELANJA GAJI PNSD

Formulasi DAU+EFT

Forest Cover, Kehati

2. Skema Dana Hibah

- Untuk target kegiatan sustainable tourism yang relatif sudah “proven” dan terkait dengan stakeholder komunitas atau pelibatan pihak swasta ;

- Besar dana hibah juga mempertimbangkan kegiatan untuk evaluasi, database, dan proses sosialisasi (termasuk untuk periode feedback dari pemerintah daerah).

- Skema dana hibah yang di targetkan langsung untuk insentif ke sektor swasta atau komunitas dimungkinkan.

3. Skema insentif DAK Reimbursement - Untuk target sektor (yang sudah ada di DAK) dengan potensipenurunan emisi GRK yang relatif besar (seperti sektorkehutanan) indikator didasarkan pada output antara;

- Penentuan dan besar alokasi dari skema insentif tidakdimungkinkan untuk di benchmark (matching) dari alokasiDAK yang diterima daerah, karena kondisi non-ideal dariformula DAK saat ini;- Penerapan sistem phase-in pool of fund untuk menjaminperbaikan kriteria teknis DAK;- Daerah yang mengimplementasikan DAK dengan baik secarakualitas akan mendapatkan reimbursement;

Isu Kebijakan Kekinian