INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DENGAN E-GOVERNMENTPAPER TOPIK-TOPIK LANJUTANDisusun oleh:

Dennis

1501163382

2011

Elvirda Aryanti

1501148255

2011Firda Aulia

1501202950

2011Hendry

1501156906

2011Kevin

1501144875

2011Michael Julius

1501155733

2011

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

JAKARTA

2014ABSTRACT

In the assessment of the National Information Technology Framework which is compiled by the National Development Planning Agency , one of the pillars that need to be established is the Electronic Government ( E-Government ) for Good Governance with the aim to accelerate the establishment of an implementation of good governance , efficient , and effective . National Coordinating Agency for Information Technology ( BKTIN ) has also established a working group developing the field of E -government has the duty and function to coordinate everything related to the E-Government . In the process of implementing the E -Government , Indonesia still faces obstacles such as eksisnya islands of information , inadequate security system and no audit ,inconsistency of data and information , as well as inadequate infrastructure , so that the necessary strategies to address , namely the standardization of e -Government . This paper discusses pengetian E -Government , E-Government development conditions in Indonesia , as well as standardization strategy of E-Government application .

Key Word: E-Goverment, standardisasi, change management

ABSTRAK

Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang disusun oleh BAPPENAS, salah satu pilar yang perlu dibentuk adalah Electronic Government (E-Government) for Good Governance dengan tujuan dapat mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Badan Koordinasi Teknologi Informasi Nasional (BKTIN) juga telah membentuk bidang kelompok kerja pengembangan E-Government yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan E-Government. Dalam proses implementasi E-Government, Indonesia masih menghadapi kendala-kendala seperti eksisnya pulau-pulau informasi, sistem keamanan tidak memadai dan tidak ada audit,

inkonsistensi data dan informasi, serta infrastruktur yang tidak memadai, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu standardisasi E-Government. Makalah ini membahas pengetian E-Government, kondisi pengembangan E-Government di Indonesia, serta strategi standardisasi aplikasi E-Government.

Kata kunci: E-Goverment, standardisasi, change management

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang biasa disebut sebagai wakil rakyat, yang memiliki kuasa dalam sebuah wilayah tertentu untuk membuat, mengatur, dan menerapkan hukum atau aturan pada wilayah tertentu. Sebagai wakil rakyat, pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan juga menerapkan suara-suara rakyat untuk mencapai tujuan negara dan pelayanan terhadap masyarakatnya. Pemerintahan tidaklah terdiri dari satu instansi atau satu organisasi, melainkan terdiri dari banyak instansi dan banyak organisasi. Maka oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar organisasi atau instansi untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan benar demi kelangsungan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kompleks. Adanya kebutuhan untuk bekerjasama antar organisasi atau isntitusi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan efektif dan efisien maka munculah sebuah pemikiran perlunya atau adanya kebutuhan sistem informasi untuk membantu kegiatan proses bisnis dalam pemerintahan. Sistem informasi ini dibutuhkan dalam cakupan G2G (Government to Goverment) dalam membantu antar organisasi atau instansi dalam melakukan pertukaran data yang berkaitan dengan pemerintahan. Pengembangan proses bisnis dalam pemerintahan antara Government melalui e-Government merupakan kegiatan dalam rangka upaya pengembangan penyelenggaraa pemerintah dengan menggunakan teknologi atau yang berbasis elektronik dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap rakyat atau masyarakatnya secara efektif dan efisien.

Proses pertukaran data antar sistem informasi pada organisasi atau instansi pemerintahan adalah salah satu latar belakang dari pembuatan sistem integrasi pada pemerintahan untuk melengkapi suatu informasi yang utuh dari pertukaran data tersebut. Sangat diharapkan nantinya agar kegiatan pertukaran data antar sistem organisasi atau instansi berjalan dengan cepat dan benar. Permasalahannya, pada saat ini data yang ada dalam pemerintahan tersebar pada setiap unit instansi pengelola maupun penyelenggara kegiatan pemerintah. Maka dibutuhkan sistem e-Government untuk melakukan integrasi sistem antar instansi tersebut.

Integrasi sistem informasi untuk membantu proses bisnis pemerintahan diatas dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data dalam satu database sehingga dapat lebih mudah untuk diakses dan dibantu dengan hak akses setiap organisasi atau instansi.1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan tentang integrasi sistem informasi pada universitas dalam penulisan ini adalah:

1. Analisis permasalahan dalam kabupaten yang membutuhkan penerapan e-government untuk pengintegrasian sistem informasi:

Layanan perijinan yang ada di setiap daerah pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan dalam pelayanannya. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional. Seperti di kabupaten Sragen pemberian izin investasi oleh seorang stakeholder penanganannya kurang efektif dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah untuk menangani kondisi seperti ini. Padahal jika investasi ini dikelola dengan baik akan meningkatkan eksistensi daerah tersebut.2. Pengintegrasian sistem informasi pada pemerintahan dengan menggunakan e-government:

Pengintegrasian sistem informasi pada pemerintahan dengan menggunakan e-government. Seperti yang sudah diterapkan di kabupaten Sragen yaitu mengembangkan One Stop Service (OSS). Yaitu sebuah institusi yang memberikan dukungan dalam pengembangan kualitas pelayanan perizinan terintegrasi. OSS ini akan memiliki andil dalam perbaikan kualitas dan kuantitas investasi di Indonesia. Maka untuk menangani kasus perizinan yang tidak terintegrasi seperti yang terjadi di kabupaten Sragen dapat membangun institusi seperti OSS yang dapat menguatkan sistem dan informasi dalam menganalisis kebutuhan dan melakukan penilaian di tiap level kebijakan pemerintah serta OSS dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pelayanan perijinan usaha dan investasi. Manfaat lain one stop service ini adalah dapat mengintegrasikan jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam dunia investasi lokal dan nasional.1.3 Tujuan dan manfaat

Tujuan dari pengembangan sistem e-Government adalah:1. Memperbaiki pendistribusian informasi lintas organisasi dalam pemerintahan Indonesia2. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik dengan bantuan teknologi informasi3. Dengan e-Government seluruh proses bisnis pemerintahan di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien.4. Memberikan pelayanan tanpa adanya campur tangan pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan sederhana5. Mendukung terciptanya good governance6. Mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta memperluas partisipasi masyarakat.Dan dengan demikian akan bisa meningkatkan mutu pemerintahan dalam bersaing dengan negara-negara yang maju lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi tersebut.Manfaat yang hendak didapat dari pengembangan sistem e-Government adalah:

1. Pembuatan, pengelolaan, dan pendistribusian data, infromasi sistem manajemen dan proses bisnis pemerintahan dilakukan secara elektronis2. Pemanfaatan kemajuan teknologi terkini membuat pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan lebih murah1.4 MetodeMetode yang digunakan untuk pengembangan e-Government adalah melakukan pendataan setiap organisasi dan instansi pemerintahan di Indonesia dan melakukan analisis terhdapat proses bisnis pemerintahan yang akan dikembangkan dengan menggunakan e-Government.BAB 2

LANDASAN TEORI2.1 Teori - Teori Umum

Dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi diperlukan teori-teori umum yang akan menjadi dasar pengetahuan dalam melakukan analisa dan perancangan tersebut. Berikut penjabaran teori-teori umum yang berkaitan dengan sistem informasi.

2.1.1 Pengertian SistemMenurut OBrien dan Marakas (2009, p26), Sistem adalah kumpulan dari komponen komponen yang saling berhubungan dengan ruang lingkup yang jelas, bekerja bersama sama untuk mencapai sekumpulan tujuan dengan menerima input dan menghasilkan ouput dalam sebuah proses transformasi yang sudah diatur.

Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p6), sistem adalah sekumpulan komponen terpisah yang menjalankan suatu fungsi secara bersamaan untuk mencapai suatu hasil akhir.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

2.1.2 Pengertian Informasi

Informasi memiliki manfaat dan peranan yang sangat dominan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Informasi yang diolah dengan baik akan sangat berguna untuk end user yang membutuhkannya sehingga informasi tersebut dapat digunakkan untuk mempermudah pekerjaan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi yang jelas dan akurat pun sangat diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Maka dari itu pengolahan informasi yang baik tentunya akan sangat diperlukan sehingga informasi menjadi berguna sesuai dengan kebutuhan masing masing pengguna informasi. Hal ini didukung sesuai dengan pendapat OBrien dan Marakas (2009,p34), Informasi adalah sebuah tempat data yang memiliki arti dan berguna untuk pengguna akhir (end user).

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur yang teratur untuk menyimpan, menerima, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi. (OBrien dan Marakas, 2009, p35)

Sementara, berdasarkan pendapat Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p7), sistem informasi merupakan sekumpulan komponen terpisah yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan output berupa informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tugas bisnis.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari komponen yang terpisah (orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data serta pendukung kegiatan bisnis di dalam suatu organisasi dimana nantinya data yang ada dikumpulkan dan diproses sehingga dapat menjadi informasi yang berguna untuk didistribusikan dan digunakan oleh pengguna.

6.14 Pengertian PemerintahSecara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Yaitu melakukan pekerjaan menyuruh atau perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu, badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah suatu negara. Perbedaan pemerintah dengan pemerintahan adalah jika pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.

6.15 Pengertian e-Government

Menurut The World Bank Group E-government mengacu pada penggunaan oleh instansi pemerintah teknologi informasi (seperti Wide Are Network, internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan bagian lain dari pemerintah. Sedangkan menurut Indrajit yang dikutip dalam makalah Dwi Lestari berjudul Penerapan e-government pada pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik e-government adalah aplikasi infomasi dan teknologi komunikasi yang terdapat di agensi pemerintahan.BAB 3

PEMBAHASAN

Pada pemerintahan terjadi penyebaran data dan informasi pada setiap unit instansi pengelola maupun instansi penyelenggara kegiatan pemerintahan. Maka dengan kasus seperti itu terjadi redudansi data dan kesuliatan untuk akses data satu dengan yang lain. Sumber data yang tidak terkoordinasi tersebut adalah salah satu permasalahn yang dapat disolusikan dengan menggunakan pengembangan sistem yang terintegrasi dengan e-Government. Integrasi data hanya dapat terlaksana pada ruang lingkup fisik tertentu, misalnya:

Tersedianya sistem manajemen database

Aplikasi dan database terhubung pada suatu jaringan komputer

Akses informasi menggunakan satu standar protokol yang sama

Ada 2 pola solusi untuk integrasi data dengan keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Dapat dilihat dibawah ini:

Interaksi dalam sistem pelayanan e-Government dibedakan berdasarkan tingkat kemampuan berikut ini :

Level 1, pelayanan online hanya memberikan informasi, masyarakat cukup

membaca informasi secara online atau mengunduh.

Level 2, tersedianya formulir secara online yang dapat diunduh, kemudian

dikembalikan melalui pos, fax, atau email.

Level 3, adanya transaksi individu antara pemakai dan pemberi layanan,

memungkinkan formulir dapat diisi secara online.

Level 4, multiple transaksi yang mungkin dilakukan karena pelayanan sudah

terintegrasi antar berbagai lembaga pemerintah dan menunjang pengolahan

data otomatis.

Secara garis besar dapat diumpamakan, bahwa level 1 dan 2 menitik beratkan

pada pelayanan loket yang belum memiliki proses elektronik, sedangkan pada

level 3 dan 4 sudah didukung oleh proses elektronik.

Berikut adalah 4 fase dalam penerapan e-Government:

1. Tingkat 1 (Persiapan)

Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.

Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

Pendidikan dan pelatihan SDM menuju penerapan e-Government.

Penyiapan peraturan pendukung.

Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.

2. Tingkat 2 (Pematangan)

Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.

Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam webite pemerintah.

3. Tingkat 3 (Pemantapan)

Pembuatan situs web yang brsifat transaksi pelayanan publik.

Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data dengan lembaga lain.

Dalam fase ini tersedianya aplikasi.formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.

4. Tingkat 4 (Pemanfaatan)

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government

(G2G), Government to Bussiness (G2B), Government to Constumers (G2C).

Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien.

Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice).

Dalam fase ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait.

Keuntungan menggunakan e-Government (dalam sisi pemerintah):

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (publik)

Meningkatkan hubungan komunikasi antar instansi atau organisasi pemerintahan

Adanya transparansi data dan laporan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governace Memperluas jangkauan pemberian layanan dan persebaran informasi dengan media internet

Melakukan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien

Menguragi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari

Melibatkan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Hambatan pelaksanaan dalam menggunakan e-Government:

Kurangnya perhatian terhadap pendokumentasian data dan infromasi pada pemerintahan

Budaya bertukar informasi yang masih kurang di Indonesia Budaya mendokumentasikan suatu hal belum ada

Belum seluruh pengguna dalam pemerintahan dapat mengerti dan memaka teknologi canggih

Pemerintah jarang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi

Infrastruktur yang belum memadai dan masih sangat mahal

Terbatasnya tempat untuk mengakses internet dalam kantor-kantor pemerintahan

Efisiensi dan produktivitas dalam investasi IT masih kurang

Pengimplementasian e-government secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Tujuan akhir e-government ini dapat mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional. Serta mencapai tahap good government. Yaitu dengan kata lain e-government membantu memenuhi unsur-unsur yang dapat membawa ke tahap good government. Seperti menjadikan kerangka hukum adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia, cepat tanggap yaitu lembaga-lembaga pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, menjembatani pemerintah dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, lembaga pemerintahan juga sanggup membuahkan hasil yang menjadi kebutuhan masyarakat serta penggunaan sumber daya seoptimal mungkin. Hal inilah yang menjadi unsur-unsur tata pemerintahan yang baik.

Penerapan e-government juga harus diperhitungkan. Pemerintah harus menganalisis proses mana yang dapat dijalankan secara komputerisasi. Karena e-government adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung yaitu komputer. Namun yang perlu diperhitungkan adalah sistem informasi yang tidak berbasiskan komputer sudah berjalan baik karena sistem informasi yang bersifat komputerisasi sifatnya hanya mendukung saja.

Kebijakan dan strategi pengembangan e-government ini juga diatur dalam instruksi presiden No. 3 tahun 2003. Dipaparkan 6 strategi dalam mencapai tujuan strategi e-government. Diantaranya: Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal serta menjangkau masyarakat secara luas. Sasarannya adalah peningkatan kualitas komunikasi ke seluruh negara

Strategi kedua adalah menata sistem kerja pemerintahan daerah otonom secara holistik. Hal ini bertujuan untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat

Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Tujuannya adalah menstandarisasikan transaksi informasi antar portal pemerintah

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Tujuannya adalah membantu partisipasi dunia usaha mencapai tujuan strategis e-government

Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia

Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik secara realistik dan terukur dalam pengembangan e-government

Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan e-government maka diperlukan penyusunan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara konsisten dan saling mendukung satu sama lain.Perkembangan Pelaksanaan E-Government

di Indonesia

Contoh Penerapan e-Gov di Indonesia :

Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.

RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat.

Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.

Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah

pengembangan sistem informasi sebagai bentuk inisiatif pemerintah, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNas) di akhir tahun 80an yang dimotori oleh Lembaga Pertahanan Nasional dalam konsep high level menyangkut pengembangan sistem informasi pemerintahan yang berskala nasional. 45 Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi IndonesiaITB, 3-4 Mei 2005

2. Pengembangan Nusantara 21 di tahun 1997 yang didukung Bank Dunia dalam rangka pengembangan sistem informasi yang bersifat nasional dengan cakupan

meliputi hampir seluruh bidang kepemerintahan dan bisnis.

3. Pengembangan Information Infrastructure Development Program yang dimotori oleh Dirjen Postel sebagai langkah pengkajian pengembangan infrastruktur dalam sistem

informasi untuk mendukung pengembangan E-Government.

4. Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) adalah merupakan langkah terakhir dalam bentuk elaborasi dan penajaman setiap inisiatif yang telah dilakukan sehingga akan lebih terfokus pada pengkoordinasian dan pengintegrasian seluruh sumber daya

sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk membentuk suatu sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara nasional.

STRATEGI STANDARDISASI APLIKASI E-GOVERNMENT

Pada kerangka konseptual Sisfonas [9], disebutkan bahwa output yang ingin diperoleh dari implementasi E-Government ini antara lain: sistem yang terintegrasi, data nasional yang terstruktur, peningkatan pemanfaatan IT, aksesibilitas & kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi & dukungan teknis, Dan juga perlu Standarisasi . Dan Riani dkk, telah mengembangkan kerangka dasar sistem E-Government di Indonesia berdasarkan prinsip-Prinsip Sebagai Berikut : 1. Reusability, yaitu membangun sistem yang bersifat fleksible sehingga dapat digunakan oleh pemerintah berbagai tingkat.

2. Inform, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang terstandardisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintah daerah setempat, untuk kepentingan luas

3. Accelerate, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi atau proses kerja rutin.

4. Reduce, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (seperti penggunaan dokumen fisik atau adanya hidden cost), memberikan transparansi biaya, serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan surat-surat kependudukan.

Improve, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kalangan bisnis, lembaga pemerintah lainnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Kebutuhan Fungsional

Pemerintah telah menyelesaikan cetak biru aplikasi TI bagi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan petunjuk kepada pemda dalam menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi atau electronic government. [4]

Aplikasi E-Government untuk layanan publik yang dimaksud dalam cetak biru aplikasi TI pemda tersebut antara lain: proses pembuatan kartu kependudukan (KTP) dan pembayaran pajak dengan Internet yang diwujudkan dalam single identity number.

Kebutuhan fungsionalnya antara lain sebagai berikut:

Standardisasi pembuatan template situs pemerintah, meliputi pemilihan fitur-fitur yang ingin dimiliki, pemilihan informasi yang ingin ditampilkan dalam situs.

Penyediaan informasi pada fitur informasi yang telah dipilih.

Pemilihan fitur-fitur pelayanan yang ingin dimiliki oleh pemerintah Dati II suatu daerah yang disesuaikan dengan tingkat computer literacy daerah tersebut.

Penyediaan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masysrakat, seperti fasilitas jajak pendapat, kritik-saran dan keluhan, forum diskusi dan lain-lainBAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem Informasi jika diterapkan pada pemerintahan akan memiliki nilai strategic serta membantu pengefektifan pengambilan keputusan, sebagai contohnya yaitu sistem informasi untuk mengintegrasikan jaringan data dan informasi kepada para stakeholder investasi lokal dan nasional dapat membantu mengatur investasi-investasi di setiap daerah. Meningkatkan performa pelayanan dalam mengatur investasi tersebut sehingga institusi pemerintahan dapat lebih mudah menjalankan pekerjaannya dengan dibantu e-government tersebut yang dapat mengintegrasikan data dan informasi yang memang perlu dikelompokkan.

4.2 Saran

1. Lebih memfokuskan pemanfaatan teknologi informasi terutama website agar menjadi lebih dinamis

2. Peningkatan kulaitas SDM operator, serta penambahan personil yang lebih berkompeten di bidang TI.

3. Regulasi baku yang dibutuhkan sebagai pegangan dalam pengembangan e-governance. 4. Karena dalam e-Government akan melibatkan berbagai sektor, maka standarisasi menjadi faktor krusial agar memudahkan interaksi berbagai aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data

DAFTAR PUSTAKA

Satzinger, J.W., Jackson, R.B., Burd, S.D. (2005). Object Oriented Analysis & Design with the Unified Process. United States of America : Cengage Learning, Inc.

O'Brien, J. & Marakas, G.M.(2009) Introduction to Information Systems.(5th edition).

New York, NY : McGraw - Hill Irwin.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia.

Jakarta.

Riani, B., Melia, I., dan Ariyanto, W., Pengembangan Prototipe Standardisasi

Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah, Student Project, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2004.

Hasibuan, Z.A., Electronic Government for Good Governance, Jurnal Sistem Informasi

dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUPAnggota 1DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: Elvirda Aryanti2. Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 15 April 1993

3. Alamat

: Jalan U No 39 C. Palmerah, Jakarta Barat.4. Jenis Kelamin

: Wanita

5. Telepon/ Handphone: 089657572324RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

2. 2008 2011

: SMAK 1 BPK Penabur Bandung3. 2005 2008

: SMPK 1 BPK Penabur4. 1999 2005

: SDK 1 BPK PenaburRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2012

: Wall Street InstitutePENGALAMAN KERJA

1. Februari 2014 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI

6. Nama Lengkap: Firda Aulia

7. Tempat, Tanggal Lahir: Bekasi, 17 Juni 1993

8. Alamat

: Jalan Jakarta Timur dalam XI Blok D 18 No 15. Bekasi Timur.9. Jenis Kelamin

: Wanita

10. Telepon/ Handphone: 021-8825129/ 081289628684

RIWAYAT PENDIDIKAN

5. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

6. 2008 2011

: SMA Negeri 1 Bekasi

7. 2005 2008

: SMP Negeri 1 Bekasi

8. 1999 2005

: SDN Bekasi Jaya XRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2011 2012

: English First B1 Intermediate 1

PENGALAMAN KERJA

1. Februari 2013 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: Kevin Djajaprawira2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 7 Oktober 19933. Alamat

: Jalan Hidup Baru no 42, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin

: Pria5. Telepon/ Handphone: 08998304041RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

2. 2008 2011

: SMA Kristen Yusuf3. 2005 2008

: SMP Kristen Yusuf 4. 1999 2005

: SDN Kristen YusufRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 2009

: LBPP Lia English CoursePENGALAMAN KERJA

2. Februari 2014 Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus UniversityDATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: Michael Julius 2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 21 September 19933. Alamat

: Jalan Hanura I No 9, Jakarta Barat 4. Jenis Kelamin

: Pria5. Telepon/ Handphone: 08176437507RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

2. 2008 2011

: SMA Mahatma Gandhi3. 2005 2008

: SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 2005

: SDN Mahatma GandhiRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 2011

: Gandhi Institute English CoursePENGALAMAN KERJA

1. Juli 2011

: SPB Samsung Pekan Raya JakartaDATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: Hendry Setiawan 2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 11 Mei 19933. Alamat

: Jl. Tanah Tinggi 12 No D109,Jakarta Pusat

4. Jenis Kelamin

: Pria5. Telepon/ Handphone: 087738885870RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

2. 2008 2011

: SMA Budi Mulia3. 2005 2008

: SMP St. Paskalis 4. 1999 2005

: SDN St. PaskalisRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2005 2008

: Harvard English CoursePENGALAMAN KERJA

2. Februari 2013

: Duta BinusianDATA PRIBADI

1. Nama Lengkap: Dennis 2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 24 Mei 19933. Alamat

: Jl. Pademangan 4 gg 25, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin

: Pria5. Telepon/ Handphone: 08568882223RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 Sekarang: Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta

2. 2008 2011

: SMA SMAK 2 BPK Penabur 3. 2005 2008

: SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 2005

: SDN Mahatma GandhiRIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 2010

: Wall Street English CoursePENGALAMAN KERJA

Belum Pernah