Download Publikasi Indonesia Trade Insight Edisi Keempat

| 1

4

DAFTAR ISI

PUBLIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ii |

56.Bagi kalangan perajin kulit Kota Garut nama Gumelar kendati bukan berlatar belakang seorang perajin kulit tapi cukup diperhitungkan. Melalui inovasi proses pengolahan buah pala yang ditemukan Arif Novantadi, dalam bentuk/wujud minuman PalaBoo. Simak kisah usaha mereka di Rubrik Warta Usaha.

WARTA USAHA

Pemimpin Umum: gunaryo Pemimpin Redaksi: ani mulyati Redaktur Pelaksana: luther palimbong Editor: r. sudiyatmoko, m. amin, guntur Fotografer: tim pusat humas kemendag

1.Salam Redaksi

Sambutan dari Kepala Humas Kemendag atas terbitnya edisi keempat majalah .

40.Opini dari Dirjen SPK Widodo, Prof. Dr. Ujang Sumarwan dan Ketua Pengurus Harian YLKi Tulus Abadi.

Sebagai konsumen terbesar ke-24, Indonesia diharapkan bisa membuat kejutan dengan menggerakkan kemajuan ekonominya melalui kesadaran konsumen dalam negeri dalam mengonsumsi produk barang dan jasa dalam negeri.

2.Harkonas 2015:

Bangkitlah Nasionalisme Konsumen indonesia

Indonesia bertekad tidak hanya merdeka dari penjajahan secara politik tetapi juga terbebas dari penjajahan ekonomi untuk menuju kedaulatan ekonomi.

32.Harkonas 2015:

Pemberitaan yang paling banyak disoroti media kendati berbeda periode namun isu yang terus menjadi sorotan pemberitaan media yakni isu penerapan SNI, pengawasan barang beredar, dan produk ilegal.

62.Persitiwa penting yang terjadi di Kementerian Perdagangan

66.Aksi dadakan Mendag sebagai pedagang minyak goreng ini dilakukan saat Bazaar Minyak Goreng Murah dan Kemendag memberikan Bimbingan Teknis Pelatihan Wirausaha Baru Berbasis Panti Asuhan

68.Koperasi Kemendag & Warung Sop ikan imah

Hasil wawancara Manager Umum Koperasi Kemendag Dedy Ramli dan pemilik stan Sop Ikan dan Nasi Bakar Imah Yudi Faturahman

70.Mantan Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi: “Kementerian Perdagangan menjadi ujung tombak pemerintah mengenalkan dan menyiapkan MEA 2015 ini.”

72.Sosialisasi Konsumen Cerdas yang sedang dikampanyekan oleh Kemendag hadir dalam format infografis.

SEKAPUR SIRIH

SEKAPUR SIRIH

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya

diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 6.000 - 8.000 karakter,

disertai identitas penulis. Naskah dikirim ke:

[email protected] ini dapat diakses melalui

www.kemendag.go.id

Pembaca yang Budiman,

Syukur Alhamdulillah, majalah ini dapat kembali hadir ke hadapan sidang pembaca. Kali ini, majalah ini akan menyajikan banyak hal tentang peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Majalah ini

menyuguhkan pentingnya konsumen Indonesia yang akan menjadi penentu kebangkitan ekonomi nasional.

Kami menyadari, Indonesia merupakan konsumen terbesar ke-4 di dunia. Kekuatan konsumen inilah yang harus dioptimalkan sebagai kekuatan dan penentu kebangkitan bangsa ini. Dengan konsumen yang besar, jika dimanfaatkan secara maksimal, konsumen dapat memacu produktivitas industri dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri.

menjadikan Harkonas sebagai momentum untuk menyadarkan konsumen agar mencintai produk dalam negeri. Untuk itu, menurunkan survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) di lima kota. Hasilnya dapat dilihat bagaimana tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia. Survei ini juga mengupas perilaku konsumen nasional.

Selain menyajikan wawancara Dirjen SPK Widodo, juga mewawancarai Guru Besar Perilaku Konsumen Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ujang Sumarwan. Penjelasan keduanya memberikan andil besar dalam mengupas arti penting keberdayaan konsumen dalam menciptakan kebangkitan ekonomi nasional.

Selain itu, menyajikan rubrik Mengenal Lebih Dekat bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan. juga menurunkan laporan khusus tentang pengawasan pakaian bekas dan pembahasan tentang keluarnya peraturan menteri perdagangan tentang minuman beralkohol. Majalah ini juga secara rutin menampilkan profil UKM dan catatan tentang akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat membaca dan tetaplah menjadi konsumen yang kritis dan berdaya. Semoga dengan jumlah konsumen ke-4 terbesar di dunia ini, Indonesia akan semakin jaya. Tetap cintai produk dalam negeri.

www.informasi. kemendag.go.id

contact.us@ kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan

@kemendag

LAPORAN UTAMA

REFLEKSI MEDIA

OPINI

OPINI

58.Partogi Pangaribuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Siapa sangka, pejabat teras eselon satu (es-1) di jajaran Kementerian Perdagangan ini meniti karier justeru dari ring tinju.

MENGENAL LEBIH DEKAT

ETALASE PERISTIWA

KATA KITA

TRADE-PEDIA

MENYONGSONG MEA

Konsumen cerdas adalah konsumen yang kritis

dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi

diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan

ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan,

dan Lingkungan (K3L).

KIAT MENJADI KONSUMEN CERDAS

TEGAKKAN HAK & KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN

TELITI SEBELUM MEMBELI

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L

PERHATIKAN LABEL & MASA KADALUARSA

BELI SESUAI KEBUTUHAN, BUKAN KEINGINAN

KOLOM PEDULI

≡

≡

≡

≡

≡

≡ ≡

≡

≡

≡

≡

Redaksi: asfiranti, mulyansari, virza arigiatha, abdul syukur k, heru bahtiar arifin

Alamat Redaksi: pusat humas kementerian perdagangan ri jl. m. i. ridwan rais, no. 5, jakarta pusat 10110, (gedung i lantai 2) telp. (021) 386371 fax. (021) 3508711

Salam REDAKSI

à Ani Mulyati | Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

LAPORAN UTAMA hari konsumen nasional 2015 “Bangkitlah Nasionalisme Konsumen Indonesia”


2 | | 3

4

Penggalan lirik lagu Bimbo mengingatkan kita pada era 80-an, ketika barang-barang luar negeri mulai menjamur di dalam negeri. Pemerintah kemudian menggalakkan cinta produk Indonesia. Pada

saat itu lagu ini hampir diputar setiap hari di TVRI dan diperdengarkan ke pelosok Tanah Air.

Lagu ini seolah menjadi energi besar bagi bangsa Indonesia untuk makin mencintai negeri ini dan berdikari. Indonesia bertekad tidak hanya merdeka dari penjajahan secara politik tetapi juga terbebas dari penjajahan ekonomi untuk menuju kedaulatan ekonomi.

Jauh sebelum itu, Bung Karno bahkan telah menancapkan tonggak Trisakti sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Trisakti Bung Karno ini kemudian dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai pijakan dalam menyusun Nawacita.

Dengan Trisakti inilah, pemerintah menyusun kekuatan pembangunan nasional. Indonesia dapat bergaul di kancah internasional dengan penuh percaya diri. Bersama negara-negara industri menyusun konsep dan perencanaan kerjasama ekonomi, dengan prinsip menghormati kedaulatan masing-masing negara dan saling menguntungkan.

“Aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan Indonesia….

Ohh..ohhh…ohhhh

Pilihanku hanya satu, buatan Indonesia…”

h a r i k o n s u m e n n a s i o n a l 2 0 1 5

Bangkitlah Nasionalisme Konsumen Indonesia

à Produk tas pandan tradisional asal Tasikmalaya kini sudah mulai dilirik pasar dunia

Foto

: Tim

Hum

as



4 | | 5

4

Kini kita menyelenggarakan peringatan Hari Konsumen Nasional. Hari ketika konsumen mendapatkan pengakuan sebagai subjek penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Hari ketika konsumen juga mendapatkan perlakuan secara regulatif dengan lahirnya UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 20 April 2012 dan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang penetapan Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Hari ketika bangsa ini sedang dalam arus utama untuk menjalankan Trisakti. Konsep Trisakti yang kini ditetapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pijakan membangun bangsa Indonesia lima tahun ke depan agar bangsa ini berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bahkan menancapkan rasa nasionalisme untuk membangun kemandirian ekonomi dengan mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. “Sesuai ajaran Trisakti Bung Karno, yang diturunkan dalam program Nawacita, pemerintah ingin membangkitkan kembali kekuatan dan kemandirian ekonomi Indonesia dan itu harus dimulai dari nasionalisme kita untuk mencintai produk dalam negeri,” tegas Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Nasionalisme Konsumen

Nasionalisme Indonesia yang dipahat para pendiri bangsa sejatinya berkorelasi dengan kebangkitan ekonomi. Penjajahan

hadir untuk menguasai tanah jajahan. Dengan bambu runcing nasionalisme, perjuangan melawan penjajahan dilakukan di seantero negeri. Rakyat Nusantara berbondong-bondong dengan gigih mengusir penjajahan. Akhirnya, penjajah pergi dan tanah jajahan menjadi merdeka. Merdeka dari penguasaan politik dan ekonomi. Untuk itulah kemerdekaan harus berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi.

Tiga ayat penting nasionalisme dan kedaulatan ekonomi dipahat para pendiri bangsa, yakni Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nasionalisme dan kedaulatan ekonomi tak bisa dipisahkan. Karena itu, praktik kapitalisasi ekonomi yang menihilkan Peringatan hari konsumen ini menemukan momentum nasionalisme-nya setelah

nasionalisme dan kedaulatan ekonomi lantas dilibas Mahkamah Konstitusi, Februari silam. Mahkamah membacakan putusan nomor 85/PUU-XI/2013, yang membatalkan seluruh pasal UU Sumber Daya Alam (SDA) Nomor 7 Tahun 2004, dan mengembalikan UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pembatalan ini seolah menjadi momentum kebangkitan ekonomi negara-bangsa. Praktik kongsi kapitalisasi sumber daya alam dilenyapkan dan dikembalikan kepada asalnya sebagai milik Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indeks Keberdayaan Konsumen

Hari Konsumen Nasional ditandai peristiwa penting lainnya: Lahirnya Indeks Keberdayan Konsumen (IKK). Peluncuran IKK ini dianggap yang pertama di Indonesia bahkan di

ASEAN. Tema penting yang dibawa dalam peringatan ini adalah nasionalisme konsumen Indonesia. Rakyat Indonesia diminta tidak hanya mencinta produk dalam negeri, tetapi diarahkan menjadi nasionalis sejati, yang mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. “Kita harus mencintai dengan nasionalisme tinggi menggunakan produk dalam negeri,” tutur Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo.

Widodo membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan konsumen jika bergerak ke arah yang benar. Konsumen bisa menjelma sebagai kekuatan raksasa penentu kebangkitan ekonomi Indonesia. Konsumen yang berdaya tidak hanya sadar, paham, mampu dan kritis dalam mengonsumsi produk dan jasa tetapi juga memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen.

Dengan keberdayaan konsumen, produk dan jasa dengan sendirinya akan menyesuaikan tuntutan konsumen. Isu-isu terhadap produk yang harus menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan dengan sendirinya akan dipatuhi produsen. Jika tidak, produknya akan dijauhi konsumen, bahkan akan dikampanyekan sebagai produk tidak aman, tidak sehat, dan menyebabkan ancaman keselamatan. Itu artinya produk itu tidak akan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian produsen makin berhati-hati dan makin memenuhi seluruh persyaratan keamanan, keselamatan dan kesehatan. Intinya produk akan menjadi bermutu tinggi.

“Sesuai ajaran Trisakti Bung Karno, yang diturunkan dalam program

Nawacita, pemerintah ingin membangkitkan kembali kekuatan

dan kemandirian ekonomi Indonesia.”

à Infrastruktur pasar di Sukawati Bali ini menjadi tempat favorit memasarkan produk UKM

Foto

: Tim

Hum

as



6 | | 7

4

Jika kekuatan konsumen ini kemudian dikanalisasi dalam nasionalisme tinggi, yang hanya mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, maka konsumen ini mampu melahirkan produsen-produsen dalam negeri yang handal dan besar. Produk-produk Indonesia akan menjadi Tuan di negerinya sendiri. Merek-merek Indonesia, ber-Made In Indonesia, akan semakin popular di dalam negeri. Semakin berkualitas produk dalam negeri, maka produk Made-In Indonesia akan mampu berkibar, bersaing di kancah internasional.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah terus berupaya meningkatkan keberdayaan konsumen guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya paham hak dan kewajibannya, konsumen

diharapkan mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri untuk dirinya dan lingkungannya. Nasionalisme konsumen Indonesia kini menjadi isu penting dalam peringatan Hari Konsumen Nasional 2015. Saatnya menjadi nasionalis dengan mencintai produk dalam negeri, menggunakan, dan mempromosikannya.

“Peningkatan keberdayaan konsumen ini tidak hanya menambah perlindungan hak-hak konsumen, tetapi juga mendorong kesadaran dan kewajiban konsumen yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas dan pertumbuhan produsen, serta perekonomian nasional,“ kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di tengah acara puncak Hari Konsumen Nasional 2015 di Lapangan Monumen Nasional (12/5).

Sebagai negara dengan jumlah konsumen terbesar ke-4 di dunia, konsumen Indonesia saat ini menghadapi pasar yang semakin kompleks dan banyaknya pilihan produk, baik lokal maupun impor. Kemendag melakukan survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di empat kota di Indonesia. IKK yaitu kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar.

Ukuran IKK ini meliputi tingkat sadar, paham, mampu, kritis, dan berdaya. Berdasarkan hasil survei awal di empat kota besar; yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar; konsumen Indonesia baru mencapai tingkat ‘paham’. Sementara itu, pada semester dua tahun ini survei akan dilanjutkan di delapan kota lainnya.

“Keberdayaan konsumen Indonesia saat ini baru pada tingkat ‘paham’, yaitu memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Untuk itu perlu didorong agar mencapai tingkat ‘mampu’ hingga lima tahun mendatang,” jelas Mendag Rachmat.

Meningkatnya IKK dari ‘paham’ menjadi ‘mampu’, dalam lima tahun ke depan masyarakat Indonesia harus mengutamakan produk buatan dalam negeri, mampu menentukan produk yang berkualitas, serta mampu memperjuangkan haknya. Dengan demikian, pelaku usaha juga akan terpacu untuk menjaga kualitas dan memberikan pelayanan prima.

timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Hingga tahun 2014 telah terbentuk 268 Pasar Tertib Ukur dan 16 Daerah Tertib Ukur. Namun jumlah ini masih sangat kurang bila dibandingkan jumlah total pasar dan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, tera dan tera ulang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat peningkatan jumlah pasar dan daerah yang memiliki predikat Tertib Ukur.

Di sisi lain, Pemerintah bersama masyarakat (swasta) akan terus berusaha meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yaitu melalui pemberdayaan UKM. Pelaku UKM akan diberikan bantuan berupa bimbingan dan pelatihan, mulai dari pemilihan bahan baku dan penolong, proses produksi, hingga pengemasan sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.

Pilih Produk Ber-SNI

Selain itu, dalam hal perlindungan konsumen, Pemerintah telah menetapkan sekitar 7.000 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 109 di antaranya telah ditetapkan

menjadi SNI wajib. Dengan menggunakan produk bertanda SNI, maka akan terjamin terpenuhinya aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Sampai saat ini memang masih ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, seperti boraks,

“Kemampuan ini tidak hanya menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional yang 60%-nya disumbang dari konsumsi di dalam negeri,” lanjut Rachmat.

Rachmat juga menegaskan bahwa konsumsi produk dalam negeri sangat membantu kelangsungan hidup produsen dan tenaga kerja di dalam negeri karena akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penghargaan terhadap hasil karya bangsa sendiri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Konsumen Indonesia jangan mau lagi terkecoh dengan maraknya produk impor. Contohnya impor pakaian bekas, keberadaanya di dalam negeri saja sudah ilegal, tidak ada jaminan pula aspek kualitas, kebersihan, dan higienisnya,” kata Rachmat.

Selain itu, hasil survei IKK di empat kota besar menunjukkan hanya 11,96% konsumen yang mempunyai kecenderungan untuk bicara dan melakukan komplain apabila dirugikan. Menurut Rachmat, sifat konsumen Indonesia yang cenderung ‘nrimo’ harus diubah menjadi lebih berani memperjuangkan haknya.

Terkait hal tersebut, saat ini Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembentukan dan penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga target tersedianya 200 BPSK di Indonesia pada 2019 dapat terlaksana. Saat ini baru ada 78 BPSK yang beroperasi dari 166 BPSK yang terbentuk di Indonesia. BPSK bertugas membantu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Rachmat juga mengimbau konsumen harus ikut aktif dalam upaya memperjuangkan hak mendapatkan kepastian kebenaran dalam bertransaksi yang menggunakan ukuran, takaran,

rodamin-B, formalin, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsumen harus lebih kritis mengetahui kondisi barang dan/atau jasa, antara lain dengan memperhatikan label dan masa kadaluarsa.

Rachmat mengimbau konsumen harus menjadi subjek dalam perdagangan dan sadar atas putusannya membeli, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. “Masyarakat harus mampu menolak produk yang tidak aman, seperti pada produk minuman dan makanan yang menggunakan zat berbahaya, zat pengawet, dan zat pewarna nonpangan,” ujarnya.

Dalam hal menjamin keamanan pangan yang tersedia di pasar, Pemerintah akan memperketat implementasi pengaturan impor dan distribusi bahan tambahan obat dan makanan (zat pengawet, pewarna nonpangan, dan sejenisnya).

Saatnya bangsa Indonesia menunjukkan nasionalismenya dengan lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, agar ekonomi bangsa ini makin kuat dan maju. Inilah sejatinya implementasi Trisakti, yakni berdikari di bidang ekonomi. Saatnya membuktikan…! (HER,ASK,TIM)

Foto

: Tim

Hum

as

à Salah satu sudut kawasan wisata belanja di jalan Malioboro Jogjakarta



8 | | 9

4

i n d e k s k e b e r d a y a a n k o n s u m e n 2 0 1 5

Memahami Perilaku Konsumen Terbesar ke-4 Dunia

Tak banyak disadari bahwa Indonesia merupakan Negara dengan jumlah konsumen ke-4 terbesar di dunia. Jika konsumen ini mengonsumsi produk-produk dalam negeri, produk yang diusahakan oleh bangsanya sendiri, maka konsumen ini akan menjadi kekuatan dan kebangkitan baru ekonomi Indonesia. Dengan tidak menutup kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral, konsumen kita akan menentukan hitam putihnya ekonomi Indonesia.

Untuk itulah, Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor untuk melakukan survey Indeks Konsumen Indonesia (IKK).

à Produk-produk UKM kini makin menjadi pilihan masyarakat Indonesia

Foto

: Tim

Hum

as



10 | | 11

4

Konsumen Indonesia saat ini berada dalam pasar yang semakin kompleks dan dihadapkan pada banyaknya pilihan produk, baik lokal maupun impor. Penyatuan pasar

ASEAN yang berlaku pada Desember 2015 menambah tantangan tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, konsumen Indonesia harus berdaya, yaitu memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar adalah Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).

Indeks keberdayaan konsumen merupakan indeks untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar. Adapun unsur-unsurnya adalah: [1] Kesadaran konsumen menggambarkan apakah seorang konsumen memiliki pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban; [2] Pemahaman konsumen menggambarkan tingkat pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajibannya; [3] Kemampuan konsumen menggambarkan kehandalan dalam menerapkan pengetahuan untuk melindungi diri sendiri dan lingkungannya, serta dengan nasionalisme tinggi menggunakan produk dalam negeri; [4] Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perundangan lainnya yang relevan; dan [5] Interaksi pasar menggambarkan interaksi konsumen dengan pelaku usaha, pemerintah, konsumen lainnya dan lembaga terkait lainnya.

Interaksi pasar digambarkan dengan melalui tiga tahap yaitu pra pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian.

Definisi operasional IKK adalah perspektif kesadaran, pemahaman dan kemampuan diukur melalui tiga dimensi dalam interaksi pasar yaitu sebelum pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian. Dimensi pra pembelian diukur dengan dua indikator, yaitu pencarian informasi dan pengetahuan tentang UU dan lembaga perlindungan konsumen. Dimensi saat pembelian diukur dengan tiga indikator, yaitu pemilihan barang/jasa, perilaku pembelian, kecintaan produk dalam negeri. Dimensi pasca pembelian diukur dengan dua indikator, yaitu kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain

Untuk mengetahui indeks keberdayaan konsumen di Indonesia, dilakukan riset awal di empat kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Keempat kota besar ini dipilih dengan pertimbangan dapat merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat baik secara demografi, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis indeks keberdayaan konsumen di empat kota besar di Indonesia.

Total responden penelitian yang berasal dari empat kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan adalah 600 orang. Responden berusia di atas 18 tahun yang jumlahnya dibuat proporsional berdasarkan gender dan dapat merepresentasikan karakteristik pendidikan, pendapatan dan sebaran usia. Pertimbangan utama pemilihan konsumen adalah telah memiliki penghasilan, menikah dan melakukan pengambilan keputusan konsumen secara mandiri.

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di empat kota besar yang diteliti masih rendah. Rata-rata nilai Indeks Keberdayaan Konsumen dari empat kota besar yakni Jakarta, Makassar, Medan dan Surabaya adalah 39.14. Konsumen di Jakarta

adalah yang paling berdaya (43.22), diikuti oleh Surabaya (38.75), Medan (38.56) dan terakhir adalah Makassar (36.02). Secara umum, dimensi yang paling rendah adalah perilaku komplain (11.96).

Kategorisasi skor Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dilakukan dengan membagi lima, yakni sadar (skor IKK 0.0-20.0), paham (skor IKK 20.1-40.0), mampu (skor IKK 40.1-60.0), kritis (skor IKK 60.1-80.0) dan berdaya (skor IKK 80.1-100.00). Sebagian besar responden di keempat kota besar baru mencapai tahap mampu dalam hal keberdayaan sebagai konsumen. Artinya, konsumen sudah baik kesadaran dan pengetahuannya, serta memiliki kekuasaan atau dapat melakukan aksi, namun belum dijalankan. Untuk itu, konsumen perlu ditingkatkan lagi keberdayaannya, agar menjadi konsumen yang kritis dan pada akhirnya menjadi masyarakat konsumen yang berdaya.

43,22 36,02

TOTAL ∑=39,14

38,56 38,74

6,0% 5,0%

9,3%

54,7%

32,7%

0,0%

4,0%

54,0%

38,7%

0,0%

41,3%

51,3%

7,3%

5,3%

56,0%

32,0%

0,7%

5,3%

51,5%

38,7%

0,2%

Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

0,00%

3,30%

32,70%

54,70%

9,30%

0,00%

3,30%

38,70%

54,00%

4,00%

0,70%

6,00%

32,00%

56,00%

5,30%

0,00%

7,30%

51,30%

41,30%

0,00%

0,20%

5,00%

38,70%

51,50%

4,70%

BERDAYA

PAHAM

SADAR

KRITIS

MAMPU

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN (IKK) TOTAL DAN DI EMPAT KOTA (SKALA 0-100)

KATEGORI SKOR KEBERDAYAAN KONSUMEN DI EMPAT KOTA BESAR

Gambar 2

Gambar 1



12 | | 13

4

Metode PENELITIAN INDEKS

KEBERDAYAAN KONSUMEN

Hasil & PEMBAHASAN

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN

LOKASI & WAKTU PENELITIAN

SASARAN PENELITIAN

TEKNIK PENGUMPULAN

DATA

KERAGAMAN RESPONDEN

BOBOT DIMENSI TERHADAP INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN

KERAGAMAN DIMENSI IKK

PERBANDINGAN INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN DENGAN STUDI TERDAHULU

VARIABEL PENDUKUNG

• Jakarta, Surabaya, Makssar dan Medan (Januari-April 2015)

• Seimbang jenis kelamin• Menyebar dari sisi

pendapatan dan pendidikan• Total responden 600 orang

@150 orang• Berusia > 18 tahun• Telah memiliki penghasilan• Menikah • Melakukan pengambilan

keputusan konsumen secara mandiri.

• Usia• Jenis kelamin • Jenis pekerjaan • Tingkat pendidikan • Pendapatan keluarga

• Seimbang jenis kelamin: 303 laki-laki dan 297 perempuan

• Dari 30 suku yang berbeda yang dominan Jawa, Bugis dan Batak

• Jenis pekerjaan cukup beragam• Tingkat pendidikan mulai tidak

sekolah hingga S3 dengan persentase terbesar SMA

• Rata-rata pendapatan keluarga Rp 9.189.000 per bulan (masih dibawah rata-rata nasional yakni Rp 12.166.667); kisaran Rp 200.000 s/d 200 juta)

• Rata-rata usia 41.37 tahun berkisar 20 - 74 tahun.

• Wawancara langsung dengan responden

Dimensi Keberdayaan Jumlah Pertanyaan

Bobot Terhadap IKK

Tahapan Pra Pembelian

1. Pencarian Informasi 9 20%

2. Pengetahuan tentang Undang-Undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen

5 10%

Tahapan Pembelian

3. Pemilihan dan Preferensi Barang/Jasa

7 5%

4. Perilaku Pembelian 5 15%

Tahapan Pasca Pembelian

5. Kecenderungan untuk bicara 2 5%

6. Perilaku Komplain 10 40%

Peneliti Lokasi PenelitianNilai Indeks Keberdayaan Konsumen

DELTA (Studi ini – studi lain pada baris

yang sama)

Nardo et al., (2011)

Simanjuntak (2014)

Simanjuntak dan Yuliati (2014)

Studi ini

Seluruh Eropa

Kabupaten dan Kota Bogor

Kabupaten dan Kota Bogor

Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya

51.31

38.63

38.47

39.14

-12,17

0,51

0,67

11,96

55,11

64,26

78,45

34,80

53,17

13,54

58,00

66,18

91,78

32,13

62,97

14,94

48,67

59,06

65,67

32,67

44,56

9,27

58,56

64,45

78,45

41,73

51,21

10,11

55,22

67,34

77,89

32,67

53,93

JakartaTotal Makassar Medan Surabaya

PENCARIAN INFORMASI PENGETAHUAN TENTANG UU DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERILAKU PEMBELIAN

PERILAKU KOMPLAINPEMILIHAN DAN PREFERENSI BARANG/JASA KECENDERUNGAN UNTUK BICARA

Tabel 2

Tabel 1

Gambar 3

Gambar 4



14 | | 15

4

KORELASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DENGAN INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN DAN DIMENSINYA

RELIABILITAS DAN VALIDITAS INSTRUMEN

PENGARUH KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI TERHADAP INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN

PENCARIAN INFORMASI

PEMETAAN ITEM DIMENSI KEBERDAYAAN

PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dimensi Keberdayaan Usia Pendapatan Tingkat

Pendidikan

Pencarian InformasiPengetahuan tentang Undang-Undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen Pemilihan dan Preferensi Barang/Jasa Perilaku PembelianKecenderungan untuk bicara Perilaku KomplainIndeks Keberdayaan Total

-0.058

0.121**

-0.147**

0.0240.002-0.063-0.054

0.238**

0.201**

0.337**

0.0790.134**0.119**0.256**

0.294**

0.370**

0.352**

0.119**0.128**0.135**0.330**

Variabel Independen Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

Usia (tahun)Jenis Kelamin (1=Laki-Laki, 0=Perempuan)Pendidikan (tahun)Pendapatan (Rp/bulan)Status_kerja (1=bekerja; 0=tidak bekerja)Adj R2F-HitungSig F

0.052

0.1070.303**-0.0300.046

0.0743.3650.007

-0.008

0.1250.343**-0.0210.207*

0.1747.2980.000

.090

-.0420.403**-0.020-0.124

0.1104.6890.001

-0.132

-0.0270.207*0.1570.055

0.0994.2750.001

-0.020

0.0440.318*0.0690.038

0.12117.4290.000

Item Pertanyaan Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

B1

B2

B3

B4

B5

Tahu undang-undang perlindungan konsumen di IndonesiaTahu hak-hak sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahu hak advokasi (perlindungan hukum) sebagai konsumenTahu lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia, misalnya YLKITahu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

39.3

42.7

23.3

44.0

11.3

28.7

39.3

34.0

42.7

18.7

58.0

39.3

53.3

47.3

10.7

37.3

41.3

24.7

45.3

14.7

40.8

40.7

33.8

44.8

13.8

Jenis Barang/ Jasa yang Akan Dibeli Selalu Sering Terkadang Tidak pernah

• Elektronik atau peralatan listrik• Makanan dan minuman• Perbankan (tabungan,

kartu kredit, deposito)• Pakaian, Kosmetik, dan

Sepatu atau Sandal• Kendaraan (Mobil atau Motor)• Transportasi umum

(bus, kereta api, kapal, pesawat)• Pelayanan Kesehatan

(puskesmas, rumah sakit, dokter)• Listrik (PLN)• Lembaga Pendidikan (sekolah, kursus)

45.018.028.5

23.0

47.836.3

33.8

23.843.2

27.720.219.7

18.3

22.022.8

24.0

18.321.7

16.321.716.2

20.5

13.318.0

17.3

14.0 10.3

11.040.235.7

38.2

16.822.8

24.8

43.8 24.8

Dimensi dan Indikator Keberdayaan Reliabilitas Validitas Pertanyaan Jumlah

pertanyaan

Tahapan Pra PembelianA. Pencarian InformasiB. Pengetahuan tentang

Undang-Undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Tahapan PembelianC. Pemilihan dan

Preferensi Barang/Jasa

E. Perilaku Pembelian

Tahapan Pasca PembelianF. Kecenderungan untuk bicara G. Perilaku Komplain

0.8050.744

0.501

0.512

0.5000.795

0.581-0.6860.538-0.763

0.326-603

0.487-0.626

0.803-08290.521-0.649

A1-A9B1-B5

C1, C2, C4,C6, C7, D2, D5

E1, E2, E5,E6,E7

F1-F2G1-G10

95

7

5

210

Pra Pembelian Saat Pembelian Pasca Pembelian

Pencarian informasi (Item IA11-IA19)

Pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen (Item IB11-IB15)

Pemilihan Barang/Jasa dan Preferensi Produk Dalam Negeri (Item IIC1-IIC7, Item IID1-IID5)• Memilih barang sesuai

nilai tukar (IIC1)• Literasi Keuangan

Konsumen (IIC2- IIC4)• Pemahaman membaca

logo dan label (IIC5-IIC7)• Cinta Produk Indonesia (IID1- IID5)

Perilaku Pembelian (Item IIE1-IIE9)• Perilaku teliti sebelum

membeli (IIE1, IIE2)• Beli sesuai kebutuhan dan

bukan keinginan (IIE3)• Bijak menjaga bumi

(kelestarian lingkungan) (IIE4)• Layanan purna jual (IIE7)• Membaca petunjuk/

prosedur pemakaian (IIE8)• Klausula baku (IIE5, IIE6)• Pemahaman tentang hak dilayani

tidak diskriminatif (IIE9)

Kecenderungan untuk bicara/ didengar pendapat dan keluhannya. (Item IIIF1-IIIF2)

Perilaku Komplain (Item IIIG1-IIIG2)

Tabel 3 Tabel 6

Tabel 4

Tabel 7

Tabel 5

Tabel 8



16 | | 17

4

KARAKTERISTIK RESPONDEN

JENIS KELAMIN

AGAMA

Item Komponen Dimensi Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

C1C2

C3C4

C5C6C7

D1D2D3D4D5

Pemilihan barang sesuai nilai tukarLiterasi keuangan konsumen (terampil mengitung diskon)Literasi keuangan (bunga terbaik)Literasi keuangan (membayar dengan nilai tukar yang disepakati)Pemahaman terhadap logo dan label obatPemahaman terhadap logo dan label SNIPemahaman terhadap logo dan label HalalPreferensi buah lokalPreferensi restoran lokalPreferensi pakaian (sepatu) lokalPreferensi barang eletronik lokalPreferensi beras lokal

84.753.3

60.792.0

36.778.060.7

86.086.072.751.396.0

75.35.3

54.056.7

37.360.723.3

89.381.375.368.791.3

72.737.3

76.081.3

42.048.745.3

90.790.772.035.394.7

76.030.0

62.082.7

40.767.334.0

80.784.084.060.093.3

77.231.5

63.278.2

39.263.740.8

86.785.576.053.893.8

Kecenderungan untuk bicara Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

1. Mengingatkan orang lain untuk teliti ketika membeli • Tidak pernah• Kadang-Kadang• Sering• Selalu

2. Menceritakan pengalaman buruk pembelian kepada orang lain

• Tidak pernah• Kadang-Kadang• Sering• Selalu

1.328.053.317.3

4.040.046.79.3

8.030.746.015.3

22.040.030.77.3

13.317.332.037.3

18.030.726.724.7

3.320.053.323.3

16.743.328.711.3

6.524.046.223.3

15.238.533.213.2

Komplain/protes setelah membeli barang/jasa Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

• Elektronik atau peralatan listrik • Makanan dan minuman• Perbankan (tabungan, kartu kredit, deposito)• Pakaian, Kosmetik, dan Sepatu atau Sandal• Kendaraan (Mobil atau Motor)• Transportasi umum

(bus, kereta api, kapal, pesawat)• Pelayanan Kesehatan

(puskesmas, rumah sakit, dokter)• Listrik (PLN)• Lembaga Pendidikan (sekolah, kursus)• Provider Telepon Selluler

68.044.728.046.745.332.7

40.7

27.325.354.7

54.033.322.731.325.332.0

41.3

52.028.710.0

50.042.724.733.324.734.7

42.7

35.324.021.3

48.728.016.020.022.033.3

28.7

32.018.734.7

55.237.222.832.829.333.2

38.3

36.724.230.2

Item Deskripsi Item Jawaban Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

E1

E2

E6

E7

E8

Mencek jumlah/isi produk sebelum dan sesudah pembelian

Memperhatikan tera SPBU

Membaca syarat dan ketentuan

Mengecek kartu garansi saat membeli barang bergaransi

Kelengkapan ketika membeli barang elektronik

Tidak pernahKadangSeringSelalu




Tepat

12.740.034.712.7

4.032.036.028.0

6.030.050.713.3

4.717.345.332.7

93.3

30.032.024.713.3

14.718.738.028.7

16.744.025.314.0

7.326.026.740.0

82.7

35.318.721.324.7

10.016.726.746.7

28.028.025.318.7

5.38.732.054.0

84.0

31.327.323.318.0

7.314.026.052.7

15.328.739.316.7

10.711.320.757.3

92.0

27.329.526.017.2

9.020.331.739.0

16.532.735.215.7

7.015.831.246.0

88.0

Jakarta TotalMakassar Medan Surabaya

77 77 74 75

303

73 73 76 75

297

JUMLAH RESPONDEN LAKI-LAKI JUMLAH RESPONDEN PEREMPUAN

ISLAM

KATOLIK

PROTESTAN

BUDHA

HINDU

Jakarta TotalMakassar Medan Surabaya

139 138 122 144

543

PEMILIHAN DAN PREFERENSI BARANG/JASA

PERILAKU KOMPLAIN

PEMILIHAN DAN PREFERENSI BARANG/JASA

KECENDERUNGAN UNTUK BICARA

Tabel 10

Tabel 12

Tabel 9 Tabel 11

Gambar 5



18 | | 19

4

Suku Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

JawaBugisBatakMakassarBetawiMelayu

73080180

139002501

48061019

13810200

2729169271910

Pendidikan Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

Tidak sekolahTidak tamat SDSD/sederajatSMP/sederajatSMA/sederajatAkademi/diplomaS1S2/S3

0.00.70.713.331.314.729.310.0

0.00.78.010.042.04.026.78.7

0.01.34.09.329.314.024.018.0

1.30.05.36.744.77.326.08.7

0.30.74.59.836.810.026.511.3

Ketagori Usia Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

Dewasa awal (18-40 thn)Dewasa madya (41-59 thn)Dewasa lanjut (> 60 thn)Rata-Rata + uji bedaStd. DeviasiMinimumMaximum

60.038.02.0

38.41(a)

10.162265

59.336.74.0

39.26(b)

10.492070

44.046.79.3

43.87(cb)

10.702572

34.058.08.0

43.95(da)

11.192174

49.344.85.8

41.3710.92

2074

Dimensi Keberdayaan Konsumen Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

Tahapan Pra Pembelian1. Pencarian Informasi2. Pengetahuan tentang

UU dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Tahapan Pembelian3. Pemilihan dan

Preferensi Barang/Jasa 4. Perilaku Pembelian

Tahapan Pasca Pembelian5. Kecenderungan untuk bicara 6. Perilaku Komplain

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

62.9732.13

91.78

66.18

58.0013.54

43.22

44.5632.67

65.67

59.06

48.6714.94

36.02

51.2141.73

78.45

64.45

58.569.27

38.56

53.9332.67

77.89

67.34

55.2210.11

38.74

53.1734.80

78.45

64.26

55.1111.96

39.14

Pendapatan Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

20% Berpengeluaran Tinggi40% Berpengeluaran Sedang40% Berpengeluaran RendahRata-Rata + uji bedaStd. DeviasiMinimumMaximum

21.228.333 6.731.667 2.560.000

11.696.000(a)

18.042.057 500.000 200.000.000

11.298.333 3.051.667 1.180.000

5.976.000(b)

7.335.541 200.000 65.000.000

21.525.000 6.088.333 2.320.000

11.509.333(ca)

10.893.594 600.000 60.000.000

14.016.667 4.083.333 1.673.333

7.574.667(db)

8.293.130 400.000 60.000.000

17.443.750 4.687.815 1.731.148

9.189.000 12.130.265 200.000 200.000.000

Suku Jakarta Makassar Medan Surabaya Total

IRT/tidak bekerja Pedagang/ WiraswastaSwasta PNS/TNI/POLRIBuruhLainnya

17,3

13,3

53,39,31,35,5

22,7

23,3

18,724,74,06,6

7,3

23,3

18,741,34,74,7

20,0

14,7

28,724,74,77,2

16,8

18,7

29,825,03,76,0



Tabel 13 Tabel 14

SUKU

PENDAPATAN

PEKERJAAN

USIA

TINGKAT PENDIDIKAN

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN



20 | | 21

4

Peringatan Hari Konsumen Nasional

PESAN MENDAG pada HARKONAS

9TEMA PERINGATAN HARI KONSUMEN NASIONAL (HARKONAS):

“Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri”

SUB TEMA:

“Konsumen Cerdas Dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan Produk Dalam Negeri”

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menyampaikan 9 pesan penting kepada seluruh masyarakat

Indonesia sebagai hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dalam konsumsi barang dan/jasa2. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kondisi3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

tentang kondisi dan jaminan barang dan/ jasa4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan tentang barang dan/ jasa5. Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau

penggantian barang dan jasa jika tidak sesuai. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Foto

: Tim

Hum

as



22 | | 23

4

i n d e k s k e b e r d a y a a n k o n s u m e n 2 0 1 5

Di Tengah Pusaran Pakaian Impor Bekas

Pemerintah mulai perlahan namun pasti melakukan pembenahan pakaian impor bekas. Kementerian Perdagangan hadir menyelesaikan persoalan masyarakat dengan menunjukkan bahwa pakaian impor bekas penuh dengan bakteri dan tak layak digunakan.

Dalam peringatan Hari Konsumen, upaya Kementerian Perdagangan ini merupakan satu tindakan penting untuk melindungi masyarakat dari barang yang mengancam kesehatan. Memang, pakaian impor bekas dilarang untuk diperdagangkan bukan regulasi baru. Namun, Kementerian Perdagangan ingin hadir di tengah masyarakat untuk melindungi rakyat, hadir menjawab persoalan masyarakat, hadir untuk bersama-sama masyarakat menciptakan harmonisasi perdagangan.

Di tengah pusaran pakaian impor bekas, siapa yang akan tergerus pusarannya? Yang pasti rakyat tetap harus mendapat perlindungan dan pedagang kecil bukan musuh yang layak diperangi tapi dibina menjadi pedagang yang baik dan memperdagangkan barang yang baik dan tidak mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

à Pakaian impor bekas marak dijual pedagang kecil di sejumlah daerah di Indonesia

Foto

: Tim

Hum

as



24 | | 25

4

Gebrakan kinerja Kabinet Kerja bersumber dari Jalan M. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Dua gedung

pencakar langit tempat dua kementerian saling bertafakur mengabdikan diri pada bangsa, pada rakyat Indonesia.

Susi Pudjiastuti memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja dari kantor KKP di M. Ridwan Rais. Selangkah di sebelahnya, gedung Kementerian Perdagangan tempat Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bekerja.

Kedua menteri ini seolah menjadi hulu ledak bagi pihak-pihak yang menikmati kejahatan dan pelanggaran Undang-Undang. Kisah Susi lekat dengan peledakan kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dengan melanggar hukum. Kisah Rachmat Gobel juga lekat dengan pemusnahan barang-barang tak Ber-SNI dan pencabutan Importir Terdaftar nakal dan perang melawan peredaran Minol.

Kini, pada Februari 2015, Rachmat Gobel menggebrak isu lainnya. Ia seolah perang melawan para penyelundup pakaian impor bekas. Tak ayal sektor komoditas tekstil nasional sempat bergejolak dengan munculnya larangan mengimpor dan memperjual-belikan pakaian bekas impor. Gebrakan tersebut langsung menciptakan resistensi di masyarakat.

Dasar pelarangan tersebut adalah pakaian impor bekasberbahaya karena mengandung bakteri dan mengganggu struktur ekonomi sehingga pakaian impor bekasharus dilarang.

Kementerian Perdagangan berdalih telah melakukan uji sampel 25 terhadap pakaian impor bekasdi Pasar Senen. Berdasarkan hasil uji sampel ditemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri staphylococcus aures, bakteri escherichia coli (e-coli), dan

jamur kapang. Beragam tanggapan kemudian bermunculan. Bagi pedagang pakaian kecil larangan tersebut jelas akan mematikan usahanya. Menurut mereka dagangannya tidak pernah dikomplain oleh para pembeli menyangkut masalah kesehatan.

Yang lebih membuat miris sebagian pedagang pakaian impor bekasdi pasar Senen, Jakarta, malah menanggapi dingin larangan impor tersebut. Menurut mereka larangan itu karena produk garmen lokal kalah bersaing dengan pakaian bekas yang rata-rata adalah produk “bermerek”. Pedagang berkeyakinan bahwa larangan tersebut hanya “gertak sambal”, dalam arti dalam waktu tidak lama akan segera mereda.

Sementara itu, gebrakan Mendag tersebut disambut positif oleh kalangan produsen pakaian lokal, terutama yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka sepakat bahwa kegiatan mengimpor dan memperjual-belikan pakaian impor bekaslebih banyak merugikan ketimbang manfaatnya bagi Indonesia.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengatakan, di samping dapat menyebarkan berbagai penyakit ke masyarakat, keberadaannya mengancam profesi tukang jahit.

“Impor pakaian bekas telah menyebabkan usaha konveksi dan garmen kolaps. Sedangkan PKL (pedagang kaki lima) hanya menjual kemasyarakat tidak terkait langsung dengan sektor produksi. Saya yakin PKL tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah melarang pakaian impor bekas, karena kami masih bisa menjual barang-barang lokal,” kata Mahsun.

Dampak merugikan lainnya dari impor pakaian bekas telah menghambat per-tumbuhan dunia usaha di dalam negeri, khususnya industri skala kecil dan menengah di sektor garmen. Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, industri garmen lokal makin sulit berkembang akibat maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Yang paling menderita tentu UMKM tekstil yang penjualannya juga ritel.

“Pertumbuhan industri kecil menengah garmen saat ini hanya 8 persen. Padahal dari sisi ekonomi harusnya bisa tumbuh 20 persen, berarti sisanya tergerus karena maraknya perdagangan pakaian bekas impor,” katanya.

Minimnya pertumbuhan industri garmen ini berdampak lebih luas yaitu berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Menurut Ade, dalam satu IKM garmen saja setidaknya mampu menyerap 10 orang tenaga kerja.

“Bayangkan kalau sampai 12 persen IKM tidak tumbuh berapa ribu IKM dan berapa ratus ribu tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaannya. Kita harus berpikir bahwa menggunakan barang Indonesia berarti kita mempekerjakan saudara-saudara kita,” kata Ade menegaskan.

Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) melalui Sekretaris Jenderal Ernovian G. Ismy, memperkirakan baju impor baru maupun bekas yang masuk secara ilegal ke Indonesia bisa mencapai Rp 22 triliun per tahun. Angka itu berarti sekitar 15 persen dari total konsumsi produk garmen nasional.

Maraknya impor baju baru maupun bekas membuat industri tekstil nasional semakin kehilangan pasar karena baju impor ilegal menguasai sekitar 10-15 persen pasar tekstil nasional.

Ernovian menerangkan, nilai impor baju resmi yang melalui izin Kementerian Perdagangan Rp 48,02 triliun, sedangkan yang dipasok industri dalam negeri Rp 95,35 triliun. Dengan demikian, total pasokan ke pasar domestik seharusnya Rp 143,37 triliun. ’’Tapi, anehnya konsumsi pakaian Indonesia pada 2014 mencapai Rp 154,3 triliun. Jadi, ada selisih Rp 10,9 triliun.’’

API memperkirakan angka tersebut merupakan baju-baju impor yang masuk secara ilegal sehingga tidak tercatat dalam daftar impor. Itu pun kemungkinan berupa baju baru yang diperjualbelikan di ritel modern. Sementara itu, nilai baju bekas yang dijual di pasar-pasar tradisional tersebut sekitar Rp 11 triliun.

à Pakaian bekas masuk ke Indonesia diduga melalui banyak pelabuhan “tikus”

Foto

: Tim

Hum

as



26 | | 27

4

Komposisi baju baru dan baju bekas itu hampir sama, sekitar 50:50 persen. Jadi, dua-duanya harus diberantas karena nilainya besar. Karena itu, API mendukung upaya pemerintah memberantas impor baju ilegal, baik yang baru maupun bekas. Bea cukai

dan Kementerian Perdagangan perlu tegas memberantas dari pelabuhan-pelabuhan tikus hingga pasar-pasar tradisional,’’ ujar Ernovian.

Masalah pakaian impor bekas tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan bangsa dan kerugian ekonomi semata, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa, dimana di luar negeri sudah dibuang namun di dalam negeri menjadi komoditas.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung larangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dengan mengatakan bahwa baju bekas impor ilegal merupakan limbah tak layak pakai dan dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Pada faktanya di negara-negara Eropa dan Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura baju yang dimasukkan ke Indonesia merupakan pakaian tidak terpakai masyarakat. Kebanyakan pakaian-pakaian tersebut ditampung di tempat penampungan untuk disumbangkan. Namun, setelah berada di tempat penampungan tidak dibuang atau disumbangkan, tapi diperjual-belikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan cara ilegal.

Selain itu, dengan cara penampungan seperti yang dijelaskan wajar bila pakaian impor bekassangat berpotensi tidak higienis dan mengandung bakteri. ’’Tidak hanya soal kerugian ekonomi, impor pakaian bekas juga menyangkut harga diri bangsa. Di luar negeri sudah dibuang kok masih dibeli,’’

Persepsi Keliru

Sayangnya, isu larangan mengimpor dan memperjual-belikan pakaian impor bekasyang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan telah bergeser arti di masyarakat. Opini yang berkembang di masyarakat tentang larangan tersebut diartikan sebagai larangan untuk semua jenis pakaian bekas, termasuk pakaian bekas pantas pakai yang biasa disumbangkan dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Telah terjadi salah persepsi di masyarakat, terutama pedagang pakaian (UKM) bahwa larangan tersebut akan mematikan usahanya. Padahal, pemerintah secara tegas hanya menekankan pada larangan kegiatan impor pakaian bekas.

Larangan tersebut juga telah dipersepsikan keliru oleh pemerintah daerah sehingga dijadikan dasar dalam melakukan penertiban kepada para pedagang pakaian bekas, seperti melakukan penggusuran atau sweeping.

Salah persepsi terjadi pula di kalangan pelaku kegiatan sosial, seperti sumbangan pakaian bekas kepada panti asuhan atau pengungsi banjir dan lain-lain.

Larangan impor pakaian bekas bukanlah produk kebijakan baru pemerintah c.q. Sejak 35 tahun lalu pemerintah telah melarang kehadiran impor pakaian bekas. Melalui Peraturan KEMPERINDAG RI 230/1977 yang direvisi dalam Peraturan KEMPERINDAG RI 642/2002 tentang tata niaga melarang impor barang gombal baru.

Meski sudah dideteksi mengandung banyak bakteri, pakaian impor bekas tetap saja diperjualbelikan oleh masyarakat seperti

di pasar Senen, Jakarta

Peraturan ini seperti dilupakan akibat melesunya kondisi perekonomian nasional pasca krisis 1998. Pengawasan perdangangan mulai mengendur, sementara tuntutan kebutuhan masyarakat atas barang-barang murah semakin besar. Disinilah awal masuknya produk-produk ilegal termasuk pakain bekas impor.

Pada awal tahun 2000-an pemerintah bersama-sama asosiasi pengusaha tekstil dan aparat keamanan mulai tegas lagi terhadap masuknya produk ilegal ini. Ratusan kontainer berhasil dihadang masuk ke pasar melalui pelabuhan-pelabuhan besar, sehingga memperkecil ruang gerak penyerapannya ke masyarakat.

Bertahun berjalan hingga rampungnya Undang-undang (UU) Perdagangan, kembali ditegaskan mengenai larangan impor barang bekas, yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Ironisnya, sejak lima tahun terakhir perdagangan pakaian impor bekasini marak kembali di dalam negeri. Terutama di daerah-daerah yang memiliki akses pelabuhan dan jauh dari pusat metropolitan. Perlahan barang-barang itu mulai merembes ke kota-kota besar, dengan kemasan dan strategi penjualan yang lebih canggih sehingga menarik calon pembeli.

Karena itu, Kementerian Perdagangan telah merencanakan untuk menggodok aturan penghentian total impor pakaian bekas secara serius. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo menyatakan larangan impor pakaian bekas untuk menyelamatkan konsumen. Kemendag, katanya, akan terus menegaskkan perlindungan konsumen bersama-sama masyarakat.

Widodo akan bersikap tegas dengan memusnahkan semua barang beredar yang tidak mematuhi unsur keamanan, keselamatan dan kesehatan (K3L). “Kami akan tegas menegakkan larangan ini,” ujarnya. Agar tidak terlalu merugikan pedagang kecil, Widodo membidik Bandar-bandar besar pengimpor pakaian bekas. Bersama Bea dan Cukai, Widodo juga menutup akses penyelundupan dari pelabuhan-pelabuhan kecil yang terbentang di sepanjang Sumatera dan Kepulauan Riau.

Penegakan hukum sedang berlangsung. Masyarakat diminta ikut serta melakukan pengawasan. Tangan pemerintah dan pemerintah daerah akan terus keras melawan importir pakaian bekas ini. Di tengah pusaran pakaian bekas, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku tak gentar. Ia menyatakan akan berjuang keras melindungi konsumen, menyelamatkan UKM agar tidak gulung tikar, dan bersama-sama rakyat mengakhiri segala praktik peredaran pakaian impor bekasini. (HER,TIM)

Foto

: Tim

Hum

as



28 | | 29

4

Minim Personel, Bukan Alasan Tidak Memberikan Perlindungan

Begitu banyak produk atau barang yang berkualitas rendah dan berbahaya beredar di pasaran. Tentunya, hal

itu yang dianggap masyarakat pemerintah tidak memberikan jaminan perlindungan. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari serbuan produk atau barang yang tidak berstandar serta berkualitas.

Cuma masalahnya, saat ini jumlah personel yang bertugas mengawasi barang beredar masih minim. Idealnya, minimal ada 5.000 Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) di seluruh kota dan Kabupaten di Indonesia. Merekalah yang berwenang mengawasi kualitas barang. Namun, saat baru ada sekitar 800 penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta PPBJ yang bertugas secara khusus mengawasi peredaran barang-barang di pasar.

Idealnya, ada empat PPNS dan enam PPBJ di setiap Kabupaten atau Kota, sehingga total ada 10 petugas di masing-masing daerah tingkat dua. “Lihat saja jumlah tidak sebanding, karena ada ratusan ribu barang beredar,’’

ungkap Dirjen SPK Widodo pada pembukaan acara Pelatihan PPBJ yang diikuti 60 peserta, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Jakarta. Senin (20/4).

Satu lagi yang menjadi kendala adalah sering mutasinya personel PPNS dan PPBJ. Alhasil, jumlah personel pengawas berkurang lagi. Ini merupakan konsekuensi lain dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Padahal, ada 76% barang yang beredar tidak memenuhi standar. “Memang merepotkan, tapi kami tetap akan memberikan pengawasan demi memberikan perlindungan kepada konsumen,” ungkap Widodo.

Solusinya, kata Widodo, Kemendag menggandeng berbagai instansi untuk bekerjasama dalam pengawasan antara lain Polri, BIN, BPOM, Badan Karantina, maupun Ditjen Bea Cukai.

Melihat kondisi itu konsumen tidak bisa hanya berharap dari hasil pengawasan kepada PPNS atau PPBJ saja, tapi hendaknya konsumen sudah harus mulai belajar. Sebab, kurangnya jumlah personel pengawas bukan menjadi persoalan jika konsumen makin cerdas. Konsumen ada eksekutor atas produk-produk yang ada di pasar. (ASK)

Foto

: Tim

Hum

as

Dirjen SPK Widodo pada pembukaan acara Pelatihan PPBJ



30 | | 31

4

Menetapkan Visi 300% ekspor nonmigas hingga tahun 2019 yang mensinergikan seluruh kekuatan sumber daya Kementerian Perdagangan dengan

Kementerian dan Lembaga terkait.

Mengkonsolidasi Atase Perdagangan dan

ITPC di seluruh dunia untuk aktif melakukan penetrasi pasar antara lain melalui perluasan pasar tujuan

ekspor, diversifikasi produk, memperluas networking

di masing-masing negara akreditasi.

Meraih Momentum dalam World Economic Forum dan memastikan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk

meningkatkan investasi, perdagangan dan

pariwisata.

Mempermudah penerbitan S-VLK untuk UKM

Mengeluarkan Aturan CnC Ekspor Timah untuk menekan

kerusakan akibat pertambangan dan penyelamatan lingkungan

Mengeluarkan Aturan Peredaran Minuman

Beralkohol

Memusnahkan ribuan produk yang tidak sesuai

standar SNI dan mengancam Keamanan, Kesehatan,

Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) dan mengaktifkan

pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen

Mencabut ribuan importir terdaftar yang melanggar aturan dan memperbaiki

Tata Kelola Impor

Memperbaiki sistem tata kelola pangan nasional dengan visi mendorong

swasembada pangan nasional

Membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunikasi personal/pribadi Menteri Perdagangan (Public

Service Direct Response/PSDR melalui SMS Pak Rachmat Gobel nomor 0815-1522-2222) untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas.

Pencapaian RACHMAT GOBEL

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menggandeng sebanyak-banyaknya organisasi masyarakat dalam menyadarkan, mencerdaskan, dan memberdayakan konsumen. Salah satunya bekerjasama

dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muslimat. Berikut ini perbincangan wartawan INTRA dengan Sekretaris Umum DPP Muslimat Siti Aniroh Slamet Efendy.Bersinergi untuk memberdayakan konsumen sebuah keniscayaan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan menggandeng DPP Muslimat. Sejak kapan kerjasama ini dilakukan dan sudah berapa banyak sosialisasi yang dilakukan?

Sejak tiga tahun silam kami menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencerdaskan konsumen. Banyak daerah telah didatangi dan mungkin sudah ratusan ribu orang telah menjadi “duta” konsumen untuk menyebarluaskan informasi tentang hak dan kewajiban konsumen di lingkungan masing-masing, terutama ke majelis-majelis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian lainnya.

Organisasi Muslimat merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kepengurusan secara nasional, dari pengurus pusat hingga pengurus anak ranting di tingkat RW. Apa saja materi yang diberikan?

Saya sendiri akan menjelaskan banyak hal tentang bagaimana agama Islam melindungi konsumen, menyuruh umatnya memakan makanan dan minuman yang halal dan baik (halalalan tayyiban). Sementara narasumber dari kementerian perdagangan menjelaskan hak, kewajiban konsumen, dan beragam regulasi lain terkait keberdayaan konsumen.

Sebagai pengurus Muslimat, bagaimana Anda memandang konsumen?

Dalam ajaran yang saya yakini, bahwa Islam memiliki hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, seperti hak untuk hidup dan menjaga kehidupan, hak beragama, hak melindungi jiwa.

Konsumen itu harus melindungi dirinya dan memutuskan membeli atau tidak membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang terpenting adalah menjaga dari ancaman keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Islam mengatur kita disuruh melindungi jiwa. Itu artinya kita juga harus memakan makanan yang sehat, agar jiwa kita tidak terancam. Kita juga harus menggunakan barang dan jasa yang aman agar jiwa kita selamat. Apa kriteria produk yang baik dan tidak baik menurut Anda dan bagaimana sikap kita?

Dalam pandangan Islam itu ditegaskan bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, maka jika ada yang di antara keduanya (subhat), maka tinggalkan. Kriterianya adalah halal dan baik. Baik artinya tidak mengancam keselamatan jiwa karena kita diminta melindungi jiwa kita.

Jika ada produk yang tidak jelas, kita ragu, maka tinggalkan. Jangan dikonsumsi barang itu. Jangan digunakan barang itu. Inilah rumusan Islam tentang bagaimana

Muslimat Ciptakan Duta Konsumenà Siti Aniroh Slamet Efendy | Sekretaris Umum DPP Muslimat

kita menggunakan produk baik barang maupun jasa. Jangan dibeli semua barang yang membahayakan, yang berbahaya bagi jiwa kita, bagi keselamatan kita. Artinya peran MUI yang menerbitkan label halal juga menjadi penting?

Label halal MUI itu penting agar konsumen juga mengerti produk itu halal atau tidak halal dan layak dikonsumsi dan digunakan. Sayangnya, MUI hanya memberikan label halal bagi produk yang meminta. Seharusnya, MUI lebih proaktif, lebih rajik mengecek barang yang beredar dan meminta perusahaannya mengurus label halal, mengujinya dan jika lolos kehalalannya maka ia berhak menyandang sertifikat halal. Terkait dengan MEA yang akan diberlakukan akhir Desember 2015, barang yang beredar akan semakin banyak dari berbagai negara ASEAN. Bagaimana ibu melihatnya?

Peran MUI akan semakin penting dalam memberikan label halal pada semua barang yang beredar. Dengan demikian, konsumen akan memiliki pilihan, mengerti mana yang halal dan tidak halal. Selama tiga tahun bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, manfaat apa yang Muslimat rasakan?

Kami merasakan manfaat banyak sekali, terutama kesadaran kita semua pada produk yang dijual di pasar. Kita jadi semakin mengerti pentingnya meneliti bahan-bahan yang digunakan produk itu, termasuk produk yang mengancam kesehatan, keselamatan dan keamanan kita. Apa harapan Anda kepada Kementerian Perdagangan?

Saya banyak berharap agar Kemendag memberikan sosialisasi lebih luas, dan menjelaskan banyak produk yang mesti diwaspadai, terutama tentang kosmetik. Banyak kosmetik yang mengandung merkuri dan bahan-bahan berbahaya. Ini harus dijelaskan, dibuatkan standardisasinya, SNI, diawasi peredarannya agar masyarakat mendapatkan produk yang baik dan tidak mengancam kesehatan dan keselamatan jiwanya. Ini tugas pemerintah melakukan pengawasan barang beredar. Selanjutnya, pemerintah mengedukasi masyarakat dengan merangkul ormas-ormas agar sosialisasi bisa makin intensif dan menyeluruh. (HER)

REFLEKSI MEDIA


32 | | 33

4

hari konsumen nasional 2015 “Dokk...!!” Harkonas Ditetapkan

“Pada dasarnya, ditetapkan Harkonas ini tidak lain bertujuan sebagai upaya penguatan kesadaran secara masif akan arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen serta sebagai pendorong meningkatnya daya saing produk.”

Konsumen punya hari jadi? Kapan ditetapkan? Setelah pemerintah menetapkan tanggal 20 April 2012 sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Penetapan Harkonas sesuai Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional

yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penetapan tanggal 20 April bukan tanpa tanpa alasan, mengingat pada tanggal tersebut merupakan tepat disahkannya UU Perlindungan Konsumen 16 tahun lalu. Lahirnya Harkonas ditujukan agar banyak pihak termotivasi membangun konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang semakin memiliki etika dalam usahanya.

Pada dasarnya, ditetapkan Harkonas ini tidak lain bertujuan sebagai upaya penguatan kesadaran secara masif akan arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen serta sebagai pendorong meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri. Peringatan Harkonas juga diharapkan akan menempatkan konsumen sebagai subyek penentu kegiatan ekonomi dan menjadi konsumen cerdas yang cinta produk dalam negeri, sehingga memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layak yang siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global.

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen masih merupakan persoalan yang krusial terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang sampai sekarang belum juga tuntas. Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) mencatat pengaduan konsumen pada 2014 sebanyak 1.192 aduan. Sementara berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selama Januari-Maret 2015 terdapat 87 aduan konsumen dimana 80% diantaranya di sektor jasa keuangan. Tahun lalu, BPKN menerima sekitar 400 aduan.

Maka, dengan adanya perhelatan Harkonas ini tidak lain adalah untuk menyadarkan hak dan kewajiban konsumen. Perilaku kritis dan cerdas kebiasaan mengadu (complain habit) dari konsumen akan mendorong produsen di dalam negeri meningkatkan kualitas produknya. (ASK)


“Dokk...!!” Harkonas Ditetapkan

à Seorang konsumen sedang mendengarkan penjelasan SPG sebuah perusahaan otomotif nasional

Foto

: Tim

Hum

as

REFLEKSI MEDIA


34 | | 35

4


653 172

Dari catatan media monitoring Pusat Humas Kementerian Perdagangan isu pemberitaan terkait Perlindungan Konsumen sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 825 berita dari total 14.155 berita. Sementara untuk periode Januari-

April 2015 tercatat sebanyak 574 berita dari total 5.691 berita. Pemberitaan yang paling banyak disoroti media kendati berbeda periode namun isu yang terus menjadi sorotan pemberitaan media yakni isu penerapan SNI, pengawasan barang beredar, dan produk ilegal.

Terkait masalah kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) mendapat porsi yang paling banyak diberitakan pada tahun 2104 tercatat sebanyak 231 berita dan pada periode Januari-April 2015 sebanyak 36 berita terkait masalah SNI wajib. Implemetasi kebijakan SNI wajib seperti diketahui salah satunya di dalamnya diberlakukan bagi produk mainan anak. Kendati telah diwajibkan 30 April 2014, tapi kebijakan isu yang satu ini terus saja dirundung persoalan hingga kini. Persoalan yang dikeluhkan kalangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terkait masalah pengurusan SNI yang masih memberatkan mereka untuk mengurus SNI saja membutuhkan dana hingga Rp10 juta. SNI wajib berpotensi menggerus pasar mainan lokal.

Bukan kalangan pelaku UKM saja yang masih mempersoalkan SNI wajib mainan anak, tetapi juga Organisasi Pedagangan Dunia (WTO). Dalam laporan yang disampaikan ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DBS) mengungkapkan dari 85 keluhan SNI wajib mainan anak ini masuk dalam salah satu kebijakan perdagangan yang diwaspadai anggota WTO periode 2014, selain kebijakan Permendag No.10/2014 tentang Label Berbahasa Indonesia. Negara yang mewaspadai adalah Uni Eropa dan Amerika Serikat.


Ulasan Perlindungan Konsumen

Pemberitaan DIRJEN SPK TAHUN

~2014~

Media on-line

Media Cetak

Grafik 1. Gambar ini menunjukkan presentasi

pemberitan isu Ditjen SPK di Media Cetak dan Online tahun 2014

Grafik 2. Gambar ini menunjukkan prosentase

sebaran sentimen berita Ditjen SPK tahun 2014

Grafik 3. Gambar isu Ditjen SPK yang

mendapat sorotan media Tahun 2014

0 50 100 150 200 250

PEMBERITAAN DITJEN SPK:

SENTIMEN BERITA:

SOROTAN MEDIA:

76POSITIF56NETRAL

40WASPADA

PENERAPAN SNI

PENGAWASAN BARANG BEREDAR

PERLINDUNGAN KONSUMEN

PEREDARAN DAGING CELENG

PRODUK ILEGAL

PRODUK KADALUWARSA

TEMUAN BPOM

OBAT & KOSMETIKA ILEGAL

HKN 2014

TERTIB UKUR

Foto

: Tim

Hum

as

REFLEKSI MEDIA


36 | | 37

4


131

7953

1115

0

0

0

0

0

0

0

2777

13

267712

0

0

6535

1425

10

3912

819

35

3214

810

3017

103

136

16

49

624

5628

470

Grafik 4: Gambar ini

menunjukkan Media yang paling banyak memberitakan isu

Ditjen SPK tahun 2014

SOROTAN MEDIA:

JUMLAH

NETRAL

NEGATIF

POSITIF

WASPADA

LEGENDA

55

46

47

19

33

2

13

25

1

0

0

0

0

0

0

0

0

19120

70

4427

1818

4

3314

712

27

2612

104

257

117

181

8

40

98

297

190

Grafik 8: Gambar ini

menunjukkan Media yang paling banyak memberitakan isu

Ditjen SPK (periode Januari-

April 2015

SOROTAN MEDIA:

JUMLAH

NETRAL

NEGATIF

POSITIF

WASPADA

LEGENDA

Pemberitaan DIRJEN SPK JAN-APR

~2015~

345

229Media on-line

Media Cetak

Grafik 5. Gambar ini menunjukkan

presentasi pemberitan Isu Ditjen SPK di Media Cetak dan Online

(periode Januari-April 2015)

Grafik 6. Gambar ini menunjukkan prosentase sebaran sentimen berita Ditjen SPK


PEMBERITAAN DITJEN SPK:

SENTIMEN BERITA:

299POSITIF

126NETRAL

146

WASPADA

3NEGATIF Grafik 7.

Gambar ini isu Ditjen SPK yang mendapat sorotan media


SOROTAN MEDIA:

APEL BERBAKTERI

LARANGAN MINOL

PAKAIAN BEKAS IMPOR

PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENERAPAN SNI

PENGAWASAN BARANG BEREDAR

HARKONAS 2015

PRODUK ILEGAL

MAKANAN BERBAHAYA

PRODUK ROKOK ELEKTRIK

0 60 80 100 120 14020 40

Foto

: Tim

Hum

as

REFLEKSI MEDIA


38 | | 39

4


Refleksi Media

Beragam komentar diungkapkan dari berbagai kalangan memberikan komentarnya terkait persoalan perlindungan konsumen. Media monitoring Pusat Humas Kementerian Perdagangan mencatat isu pemberitaan terkait perlindungan konsumen mendapat respon yang sangat baik dari media. Dari rangkuman komentar yang dihimpun kendati terlihat kritis namun menunjukkan kearah yang bersifat membangun.

Bayu Krisnamurthi — m a n ta n wa k i l m e n t e r i p e r d a g a n g a n

Perhatikan HAK KONSUMEN

Melansir pemberitaan dari Neraca, tertulis Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan pentingnya memperhatikan hak dan perlindungan

konsumen. “Wajib hukumnya untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui pembangunan infrastruktur dan kelembagaan perlindungan konsumen serta peningkatan keberdayaan konsumen,’’ tegasnya.

Menurut Bayu, konsumen ritel harus mendapatkan hak-haknya. Konsumen berhak mendapatkan informasi harga yang wajar dan transparan seperti diskon, obral, dan lainnya. Konsumen juga berhak mencoba suatu barang, berhak mengembalikan barang jika ada cacat tersembunyi, berhak mendapatkan pengembalian uang dengan alat tukar yang sah (uang), berhak menolak donasi yang diminat oleh pelaku usaha ritel, dan berhak mendapatkan produk yang halal.

Pelaku ritel, lanjut Bayu, harus mengutamakan kepuasaan pelanggan dengan menjamin produk tidak kadaluarsa, produk sesuai standar dan regulasi, dan selalu menyediakan produk yang berkualitas. Upaya yang telah dilakukan ritel dalam perlindungan konsumen antara lain dengan komitmen tidak memberikan pengembalian dengan permen. “Konsumen juga harus kritis memperhatikan apakah produk yang dibeli layak konsumsi dan dibuat sesuai ketentuan standar,’’ kata Bayu. (ABS)

Roy A Sparringga — k e p a l a b p o m

Perlu DUKUNGAN dan KETERLIBATAN Masyarakat

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy A. Sparringga seperti dikutip Kompas mengatakan, BPOM bersama Kementerian Dalam Negeri telah mendorong

pembentukan tim pengawas terpadu penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Tim tersebut semestinya dibentuk dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Namun, pembentukan dan penerapan praktis tim terpadu itu tidak maksimal. “Berjalannya tim pengawas terpadu sangat mendesak karena penyalahgunaan bahan berbahaya sudah berantai,’’ ujarnya.

Tapi, akui Roy jumlah petugas pengawas dari setiap lembaga terbatas. Kompetensi mereka amat kurang. Oleh karena itu, lanjut Kepala BPOM, pelibatan polisi sebagai penyidik umum dalam tim pengawas terpadu perlu dilakukan ke depan. Namun, itu perlu regulasi yang mengatur. Pelibatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum atas penyalahgunaan bahan berbahaya untuk pangan.

Roy berharap, keterlibatan dan dukungan kelompok masyarakat untuk mengawasi pembuatan makanan dan minuman yang tidak berdasarkan standar Kementerian Kesehatan dan BPOM. “salah satu hak masyarakat selaku konsumen adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan kegiatan pelaku usaha,’’ tuturnya. (ABS)

Ardiansyah Parman — k e p a l a b p k n

Perlu ada KESETARAAN KONSUMEN dan PELAKU USAHA

Sudaryatmo — p e n g u r u s h a r i a n y l k i

Rendah BUDAYA Konsumen MENGADU

Dari tulisan di Koran Sindo, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menuturkan, kebiasaan mengadu merupakan bagian dan

sikap kritis konsumen sekaligus menjadi indikator baik atau tidaknya perlindungan konsumen di suatu negara, Menurutnya, rendahnya budaya mengadu dari konsumen di Indonesia disebabkan dua hal. Dari sisi konsumen, internalisasi atau pemahaman dan kesadaran untuk mengadu masih rendah atau bahkan tidak tahu bahwa itu salah satu hanya sebagai konsumen. Penyebab berikutnya datang dati sisi pelaku usaha yang tidak membuka akses layanan pengaduan, sehingga konsumen tidak tahu harus mengadu ke mana dan bagaimana caranya.

Dengan kenyataan budaya mengadu masih rendah, saran Ketua Pengurus Harian YLKI, Kementerian Perdagangan, harus menggencarkan lagi dua hal yaitu sosialisasi dan edukasi konsumen serta mendorong pengusaha untuk membuka akses poin pengaduan

Dari tulisan yang dilansir Bisnis Indonesia Kepala Badan Perlindung Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman menilai, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan perlu ada langkah penyetaraan kedudukan antara konsumen dan pelaku

usaha. “Harus ada penyetaraan konsumen dan pelaku usaha. Hal ini dapat melahirkan konsumen cerdas dan pelaku usaha pun lebih jujur dan bertanggungjawab,” katanya.

Saat ini, kata Ardiansyah, yang perlu didirikan adalah pembentukan unit pelayanan dan penanganan sengketa konsumen yang didirikan pelakun usaha untuk mengakomodasi penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak. Pendirian unit ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“UU Perlindungan Konsumen itu mengatur hak konsumen dan kewajiban pengusaha. Dalam UU itu, konsumen berhak mengetahui segala hal dan pelaku usaha wajib menyediakan unit pelayanan dan penanganan sengketa,’’ kata kepala BPKN. (ABS)

“Penyebabnya macam-macam. Misalnya, sikap pasrah atau nrimo, terbatasnya akses untuk mengadu, dan ketidakyakinan dari konsumen sendiri bahwa dia akan mendapat perlindungan jika dia mengadu,” tuturnya.

Sudaryatmo menambahkan, pihak produsen atau pelaku usaha juga semestinya tidak alergi terhadap budaya mengadu dari konsumen. Pengaduan konsumen justru dibutuhkan untuk perbaikan produk atau mutu pelayanan. “Sayangnya belum banyak pelaku usaha di Indonesia yang memberi apresiasi kepada konsumen yang mengadu,’’ tukasnya. (ABS)

“UU Perlindungan Konsumen itu mengatur hak konsumen dan kewajiban pengusaha. Dalam UU itu, konsumen berhak mengetahui segala hal dan pelaku usaha wajib menyediakan unit pelayanan

dan penanganan sengketa.”

Foto

: Tim

Hum

as

OPINI

OPINI widodo

“Momentum Kebangkitan Ekonomi Indonesia”


40 | | 41

4

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2015 menjadi momentum penting bagi kebangkitan nasionalisme konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia harus makin cinta produk

Indonesia, membeli dan menggunakan produk dalam negeri Indonesia. Sebagai konsumen terbesar ke-24, Indonesia diharapkan bisa membuat kejutan dengan menggerakkan kemajuan ekonominya melalui kesadaran konsumen dalam negeri dalam mengonsumsi produk barang dan jasa dalam negeri. Dengan begitu terjadi dampak simultan yang mampu menggerakkan industri. Kebangkitan industri dalam negeri akan secara langsung menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor riil.

Majalah Insight mewawancarai Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo untuk mengetahui lebih jauh bagaimana konsumen diberdayakan dan dilindungi guna mencapai kebangkitan ekonomi dalam negeri. Memperingati Hari Konsumen Nasional tak lepas dari tujuan perlindungan konsumen dan mengapa konsumen harus dilindungi?

Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat tegas disebutkan sejumlah tujuan pentingnya perlindungan konsumen.a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Momentum Kebangkitan Ekonomi Indonesia

à Dirjen SPK Widodo saat wawancara bersama

à Widodo | Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Foto

: Tim

Hum

as

OPINI

OPINI widodo

“Momentum Kebangkitan Ekonomi Indonesia”


42 | | 43

4

Mengapa konsumen perlu dilindungi?

Dalam “Perlindungan Konsumen” memang ditujukan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari barang/produk yang tidak sesuai ketentuan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa konsumen harus dilindungi.

Jika dikaitan dengan konsumen cerdas mandiri dan cinta produk dalam negeri juga merupakan tujuan dari UU perlindungan konsumen agar konsumen itu memiliki kesadaran mandiri dan memahami hak dan kewajibannya. Konsumen mampu melindungi diri sendiri. Tak sekedar membeli.

Jika dikaitkan dengan bagaimana pemberdayaan konsumen, Indeks Keberdayaan Konsumen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen terhadap barang dan jasa. Yang juga penting adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Jika tujuannya berhasil, konsumen paham hak dan kewajiban. Jika produk tak baik tidak akan dibeli. Ini akan memperbaiki diri dan sekaligus meningkatkan daya saing.Konsumen itu adalah subjek penentu ekonomi dan agen perubahan. Mengapa, bisakah Bapak jelaskan?

Konsumen itu kekuatannya sangat dahsyat. Bayangkan 250 juta konsumen Indonesia, kalau semua membeli produk Indonesia, itu sangat dahsyat. Ekonomi Indonesia akan maju. Begitu konsumen membeli produk dalam negeri. Pasti tumbuh industri dalam negeri. Lalu penyerapan tenaga kerja. Lalu akan tumbuh kegiatan ekonomi kerakyatan, industri kecil, dan ini akan mengurangi pengangguran. Itu dengan sendirinya mengurangi kriminalitas.

Saya katakan konsumen itu peranannya sangat luar biasa dan sangat dahsyat. Kita menginginkan konsumen cerdas mandiri nasionalismenya tinggi menggunakan produk dalam negeri. Jadi itulah, konsumen perlu dilindungi karena subjek penentu ekonomi nasional. Dan konsumen diberi hak memperoleh informasi, keluhan, pendapat. Maka itu perlu dilindungi dan dimandirikan sehingga hak-hak dapat diterima dengan baik.Apa yang sudah dilaksanakan Dirjen SPK dalam melindungi

konsumen agar ekonomi nasional juga turut bangkit?

Ada 4 pilar penting yang dilakukan Ditjen SPK.

Pilar pertama, melakukan Regulasi Pro Konsumen. Bukan berarti mengesampingkan pelaku usaha tapi menyeimbangkan. Kita membuat regulasi itu dalam rangka membuat perlindungan konsumen. Salah satunya pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Menggunakan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Pemberlakuan SNI.

Pilar kedua, melakukan Edukasi. Edukasi konsumen. Kita edukasi agar menjadi cerdas agar paham hak dan kewajibannya. Kita melakukan pendidikan motivator. Tokoh dan masyarakat akademisi kita rekrut. Jumlahnya sudah 3000 lebih di seluruh Indonesia. Motivator ini akan menyuarakan perlindungan konsumen yang ada di sekelilingnya. Ini getok tular.

Fokusnya adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban konsumen, supaya dipahami. Kalau konsumen itu membeli barang itu bagaimana, teliti sebelum membeli. Beli itu sesuai kebutuhan bukan keinginan. Perhatikan label bahasa Indonesia, kadaluarsa. Bagaimana melakukan gugatan, jika barang tak sesuai ketentuan.

Edukasi selain kepada masyarakat juga kepada anak sekolah, bagaimana menjadi konsumen cerdas, kritis, kepada anak-anak SMU. Juga akademisi dan kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat. Ini semua untuk mendorong penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pilar ketiga, Efektivitas barang beredar. Kalau konsumen cerdas, pengawasannya lebih mudah. Dalam UU, pihak yang melakukan pengawasan: masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah), dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Kalau pemerintah saja tak akan mampu. Negara Indonesia ini jutaan barang beredar tidak akan mampu. Masyarakat melaporkan ke pemerintah. Mereka diberi kewenangan mengawasi tapi tidak eksekusi. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan.

Apa saja yang diawasi?

Ada enam parameter dalam melakukan pengawasan.

01. SNI WAJIB. Barang yang sudah diberlakukan SNI wajib.

02. LABEL DALAM BAHASA INDONESIA. Sesuai atau tidak barang dengan label. Misalnya isi 12, dicek ternyata hanya 11. Juga berat netto. Cat tembok 25 kg, bener atau tidak 25 kg. kalau tidak benar, itu pengelabuhan, dan itu pidana.

03. PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA. Ini elektronika. Terkait keselamatan dan keamanan. Jika tidak ada, maka akan ditarik dari peredaran. Harus ada buku manual. Bagaimana dengan petunjuk dalam aplikasi? Tidak bisa, karena tidak semua konsumen bisa membuka. Buka aplikasinya saja kan harus ada petunjuk. Saat ini, hampir semua masyarakat kita sekarang pakai HP.

04. PARAMETER IKLAN. Semua produk dan jasa. Misalnya, iklan pompa air. Misalnya dalam iklan disebutkan daya hisap 20 meter, daya dorong 8 meter. Pernyataan iklan itu bener atau tidak. Kita ambil sampel, dan kita uji.

05. KLAUSULA BAKU. Perjanjian antara konsumen dengan perusahaan. Biasanya kalau jual beli secara angsuran, perjanjian yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Tapi isi perjanjian haruslah posisi yang seimbang. Antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak boleh misalnya konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha. Contohnya kredit motor. Konsumen biasanya tinggal disuruh tanda tangan. Begitu motor diambil secara paksa, ribut. Kita nggak dilaporin klausula baku.

06. LAYANAN PURNA JUAL. Misalnya membeli produk diperjanjian layanan purna jual garansi 1 tahun. Perusahaan menyediakan spare part dan service center. Ini memberikan kepastian pada konsumen.

Bagaimana dengan penindakan?

Ini memang bukan delik aduan. Kewenangan pemerintah melakukan pengawasan barang beredar dan jika ditemukan dapat langsung diproses dalam pemberkasan. Tidak menunggu laporan konsumen. Jadi lebih proaktif. Pemerintah melakukan pengawasan mengenai kebenaran barang. Jika tak sesuai, dilakukan pemeriksaan, dan kita bisa lakukan pemberkasan lalu kita serahkan ke kejaksaan agung, melalui mabes polri. Prosesnya memang agak lama. Dari 6 paramater ini, apakah perlu kewenangan tambahan?

Kita memang tidak punya kewenangan pemusnahan. Yang eksekusi pemusnahan

ya kejaksaan. Tapi, ada satu pasal di UU Perdagangan, petugas pengawas dapat merekomendasikan kepada menteri untuk melakukan pemusnahan. Kami sedang meminta fatwa MA soal ini.

Bagaimana pilar yang ke-4?

Pilar keempat, terkait Kelembagaan. Pengembangan kelembagaan, berdasarkan UU PK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan ada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Ada lembaga sengketa konsumen yang menyelesaikan sengketa. Dalam waktu 7 hari sejak transaksi, jika barang cacat tersembunyi, konsumen punya hak meminta ganti rugi. Namun UU PK tidak mengenal gugatan immaterial. Berapa besar kerugian itulah yang akan diganti. Ganti barang. Barang kembali ditukar yang baru atau uang dikembalikan. Jika pelaku usaha tidak mau, bisa dilakukan gugatan ke pengadilan atau BPSK. Di BPSK sifatnya perdata, mengganti kerugian. Instrument yang ada dalam BPSK ?

01. REKONSILIASI

02. MEDIASI

03. ARBITRASE

Bagaimana peran LPKSM?

LPK SM ini, pemerintah melakukan pembinaan. Dia bisa melakukan pembinaan kepada konsumen, di seluruh Indonesia, itu jumlahnya sudah banyak. Dia harus terdaftar di Dinas Perindag. Kita melakukan pembinaan dan kemitraan. Pemerintah sangat memerlukan mereka, LPKSM. Jangan sampai pengawasannya menimbulkan ekses negatif. Itu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai pelaku usaha juga dirugikan.

Batas kewenangan LPKSM?

Memberikan pendampingan, advokasi, pengawasan, sosialisasi. Kewenangan eksekusi tidak ada. Itu bahaya jika semua punya kewenangan eksekusi. Tidak kondusif. LPKSM itu jumlahnya seluruh Indonesia di atas 362 dan sudah terdaftar.

Bagaimana dengan BPSK ?

BPSK mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada pemerintah.

9 Rekomendasi perbahan regulasi

9 Rekomendasi perlunya regulasi baru

Jumlah BPSK 166 se-Indonesia.

BPKN memberikan masukan kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Instrumennya cukup baik. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen?

Perannya sama, pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Gradasinya saja yang berbeda. Memang pemerintah-lah yang melakukan banyak hal. Pemerintah dalam arti luas, tidak hanya Kemendag. Tapi bisa saja kementerian kesehatan, perhubungan dan lainnya.

Kita berharap LPKSM mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, mensosialisasikan regulasi tentang perlindungan konsumen.Selama 6 bulan, apa milestone SPK?

9 Temuan barang di Riau, Batam

9 Apel beracun

9 Pakaian bekas

9 Besi beton yang diamankan

9 Ketebalan lapis seng gelombang 0,20 ml

9 Saat ini sedang menangani 11 kasus penyidikan

Penegakan hukum?

01. MESIN PRINTER FOTOKOPI MULTIFUNGSI

02. HP

03. HELM

04. SENG GELOMBANG (BLCS)

Penyidikan terkait SNI, label dan petunjuk dalam bahasa Indonesia MEA sudah di depan mata. Barang akan masuk. Bagaimana peran SPK dan antisipasinya?

Dari segi standar, Kemendag mendapatkan tugas kaitannya dengan pengawasan produk elektronik di ASEAN. Kita sudah bekerjasama dengaanyak lembaga. Kita telah melakukan harmonisasi pada 121 produk elektronik yang saling keberterimaan. Kita sudah saling keberterimaan. Tidak akan ada kesulitan, industri kita akan ekspor ke Negara ASEAN. Begitu sebaliknya.

Kita meminta menggagas KONCER (Konsumen Cerdas, mandiri cinta poduk dalam negeri). Sub temanya Konsumen

Cerdas Nasionalisme Tinggi Menggunakan Produk Dalam Negeri. Seolah-olah ketika ada MEA kita kebanjiran produk negara-negara ASEAN. Sebenarnya tidak juga. Kita sudah saling masuk. Gerakan Koncer tadi kita berharap konsumen itu memiliki nasionalisme tinggi, belilah produk dalam negeri.

Konsumen harus beli produk dalam negeri. Jadi, jangan impr mainded. Harus nasionalisme tinggi. Pilih dan gunakan produk dalam negeri. Makanya inilah konsumen sangat ahsyat. Sebagai penentu dan agen perubahan. Siapa sih yang memajukan produk dalam negeri kalau bukan kita sendiri. Kita harus menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri. Makanya, konsumen kita harus dicerdaskan. Konsumen itu harus kita dorong terus. Kekuatannya ada di konsumen. Bagaimana caranya mngupayakan agar konsumen kita memiliki nasionalisme tinggi yang cinta, membeli dan menggunakan produk dalam negeri?

Kita membuat program untuk menggalakkan produk dalam negeri. Menteri membuat surat, dalam kerangka Harkonas, semua kementerian dan lembaga non kementerian, bupati walikota, untuk membuat himbauan kepada masyarakat, konsumen cerdas, nasionalisme cinta produk dalam negeri.

Bukan sekadar mencintai lagi tapi menggunakan. Cinta itu tidak harus memiliki. Itu anak muda. Itu slogan selingkuh. Cinta tapi belinya impor terus. Kita terus mempulikasikan dan semua komponen bangsa supaya mempublikasikan konsumen cerdas menggunakan produk dalam negeri. Kemendag mencanangkan dan meneguhkan cinta produk dalam negeri, nasionalisme tinggi dan menggunakan produk dalam negeri.Bisakah dijelaskan satu per satu tentang konsumen cerdas, mandiri, dan nasionalisme tinggi?

Konsumen cerdas: yang memahami hak dan kewajibannya,

Mandiri: memutuskan beli atau tidak secara sendiri untuk melindungi diri sendiri. Beli atau tidak beli.

Nasionalisme tinggi: apapun yang terjadi karena kita nasionalisme tinggi pilih produk dalam negeri, beli produk dalam negeri dan gunakan produk dalam negeri. (HER, ASK, TIM)

OPINI

OPINI prof. dr. ujang sumarwan

“Memotret Konsumen, Mengukur Nasionalisme”


44 | | 45

4

Konsumen Indonesia saat ini berada dalam pasar yang semakin kompleks dan dihadapkan pada informasi yang semakin banyak dengan pilihan produk dan jasa yang semakin beragam.

Apalagi dengan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah di hadapan mata dan akan dimulai akhir tahun 2015 ini. Selain itu, berbagai upaya untuk memberdayakan dan melindungi konsumen telah dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pencerdasan konsumen dilakukan melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung. Namun, seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dapat memberdayakan konsumen belum terukur hingga saat ini.

Berikut ini waancara Majalah Insight dengan Prof. Dr. Ujang Sumarwan.Bagaimana latar belakang Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) ini, mohon dijelaskan?

Studi sebelumnya di Eropa telah mampu memotret Indeks Keberdayaan Konsumen di negara-negara Eropa. Sementara, Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki alat ukur tingkat keberdayaan konsumen. Padahal banyak indikator yang telah dikembangkan untuk menghitung keberhasilan pembangunan di Indonesia, misalnya Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Untuk itu, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang sekaligus merupakan konsumen, tahun ini akan mencapai 252 juta dan terbesar keempat di dunia, maka sudah selayaknya Indonesia memiliki indikator tingkat keberdayaan konsumen atau Indeks Keberdayaan Konsumen.

Memotret Konsumen, Mengukur Nasionalisme

à Prof. DR. Ujang Sumarwan menjelaskan hasil Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 2015

à Prof. DR. Ujang Sumarwan

“Kita harus selalu mengingatkan pelaku usaha. Kita harus fokus pada kualitas dan layanan konsumen. pemerintah memfasilitasi dengan pembinaan dan jangan membebani.”

Foto

: Tim

Hum

as

OPINI

OPINI prof. dr. ujang sumarwan

“Memotret Konsumen, Mengukur Nasionalisme”


46 | | 47

4

Sejatinya apa itu IKK?

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) adalah indeks untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar.

Definisi konseptual IKK: 9 Kesadaran konsumen menggambarkan

apakah seorang konsumen memiliki pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajinan

9 Pemahaman konsumen menggambarkan tingkat pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajibannya

9 Kemampuan konsumen menggambarkan kehandalan dalam menerapkan pengetahuan untuk melindungi diri sendiri dan lingkungannya, serta dengan nasionalisme tinggi menggunakan produk dalam negeri

9 Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perundangan lainnya yang relevan

9 Interaksi pasar menggambarkan interaksi konsumen dengan pelaku usaha, pemerintah, konsumen lainnya dan lembaga terkait lainnya

IKK telah menjadi semacam instrument untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Dimensi apa saja yang dikembangkan dan bagaimana desainnya?

Instrumen Indeks Keberdayaan Konsumen yang telah dikembangkan mencakup tiga dimensi yang didasarkan kepada tahap pembelian konsumen, yakni keberdayaan konsumen pra pembelian (sub dimensi pencarian informasi dan pengetahuan tentang Undang-Undang dan lembaga perlindungan konsumen), keberdayaan konsumen saat pembelian (sub dimensi pemilihan barang/jasa dan perilaku pembelian), dan keberdayaan konsumen pasca pembelian (sub dimensi kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain). Cakupan isi Indeks Keberdayaan Konsumen yang digali adalah hak-hak konsumen akan informasi, preferensi konsumen dalam memilih produk serta aspek hukum. Studi dan desain instrumen berfokus pada pada karakteristik konsumen bukan pada barang/jasa.

Berapa pihak yang terlibat dalam menyusun instrumen IKK ini dan siapa sasarannya?

Penyusunan instrumen Indeks Keberdayaan Konsumen telah melibatkan banyak pihak, diantaranya BPKN, YLKI, IPB, dan Kemendag. Sebagai langkah awal saat ini sedang dilakukan pengukuran indeks keberdayaan konsumen di empat kota besar indonesia yakni Makasar, Medan, Surabaya dan Jakarta oleh peneliti dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Sasaran survei adalah konsumen yang berusia di atas 18 tahun dengan mempertimbangkan keragaman gender, usia, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga.

Bagaimana hasilnya?

Kita dapat menciptakan instrument perilaku keberdayaan konsumen melalui Indeks Keberdayaan Kosumen (IKK). A. SADAR, dengan nilai indeks 0-20, yaitu

konsumen mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen.

B. PAHAM, dengan nilai indeks 20,01-40, yaitu konsumen memahami hak dan kewajiban konsumen untuk melindungi dirinya.

c. MAMPU, dengan nilai indeks 40,01-60, yaitu konsumen mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya.

D. KRITIS, dengan nilai indeks 60,01-80, yaitu konsumen berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri.

E. BERDAYA, dengan nilai indeks 80,01-100, yaitu konsumen memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen.

Sebagai langkah awal, pengukuran IKK telah dilakukan survei di empat kota besar, yaitu Jakarta (43,22), Medan (38,56), Surabaya (38,74), dan Makassar (36,02); atau rata-rata 39,14. Hal ini menunjukkan IKK berada pada tingkat ‘paham’.

Hasil penelitian ini disampaikan pada hari Konsumen Nasional 2015. Selanjutnya, akan dilakukan perluasan pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen di 4 kota lainnya pada akhir tahun 2015. Nantinya, secara rutin survei IKK akan dilakukan di semester ke-2 tiap tahun. Pada akhirnya, diharapkan pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen

akan diintegrasikan dalam Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Mengapa IKK ini penting bagi Indonesia?

Mengapa indeks ini penting. Sebab, keberdayaan konsumen ini salah satu pendorong kemajuan ekonomi. Mengapa Indonesia memerlukan IKK? Agar Indonesia memiliki indicator. Ini sesuai dengan konsep Ditjen SPK. Konsumen yang berdaya itu yang mampu menyuarakan hak-haknya dan mengajak lingkungannya. Konsumen itu sebagai penghela ekonomi. Kalau konsumen itu kritis pada hak-haknya maka konsumen akan menuntut. Dia bisa mengungkapkan hak-hak dan mengajak orang lain, kalau orang lain hak-haknya dilanggar. Itu levelnya kalau sudah berdaya.

Konsumen itu jika kritis, dia akan menuntut barang. Setiap uang yang dikeluarkan itu bernilai. Antara harga dan kualitas. Dia akan mengevaluasi barang itu. Kalau banyak yang seperti itu, ini akan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang berkualitas. Kalau barang sudah berkualitas, daya saing tinggi. Kalau daya saing tinggi, barangnya bisa keluar negeri, diekspor. Itulah yang terjadi di Jepang. Konsumen di jepang. Di Jepang itu konsumennya rewel dan kritis tapi menjadi sangat positif bagi industri Jepang. Ini bagian penting pemberdayaan konsumen yang dilakukan pemerintah?

Dengan IKK ini pemerintah bisa mudah membuat program pemberdayaan konsumen. Ujungnya memang perlindungan konsumen. Konsumen yang berdaya dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Konsumen harus memahami perilaku dirinya dan sekelilingnya. Memahami perilaku konsumen, dia tidak akan terjerumus dalam jerat penipuan.

Banyak kejahatan terjadi karena si pelaku kriminal adalah orang-orang yang paham perilaku konsumen. Dia memanfaatkan perilaku itu untuk menipu. Pada sata lengah, tidak teliti. Pada saat konsumen

stres terburu-buru, itu dia manfaatkan. Pelaku melakukan pengamatan.

Contoh ponakan saya kecurian motor, maghrib, buru-buru ingin sholat. Dan dia tidak menutup pintu. Ini tidak instan. Dia amati, konsumen lengah. Jadi, konsumen harus melindungi dirinya sendiri?

Jadilah konsumen yang tidak mudah percaya. Kalau nggak masuk akal, pasti bohong. Yang melindugi konsumen itu yang paling besar adalah dirinya sendiri. Pemerintah sumber dayanya terbatas.Factor apa yang menyebabkan konsumen kita hanya masuk di level sadar dan paham?

Factor pendidikan. Makin tinggi, konsumen makin kritis. Yang menarik konsumen yang punya income tinggi, belum tentu berdaya. Lain dengan kelas bawah, income pas-pasan, konsumen kritis dan suka protes. Sementara konsumen yang paling bawah pasrah. Sumber daya nggak ada, akses nggak punya. Biasanya kalau konsumen jadi korban akan muncul kritisnya. Kalau kita lihat surat pembaca di surat kabar itu salah satunya ada di surat kabar ini. Umumnya masalah keuangan. Ketika melihat akses, apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) cukup memberikan akses?

Bisa saja langsung ke perusahaan. Konsumen bicara ke media massa, itu gambaran konsumen yang berdaya. Biasanya perusahaan cepat tanggap. Jika media terlibat, konsumen akan lebih berdaya. Keberdayaan itu tinggi jika media terlibat. Contoh kasus terlambatnya penerbangan. Media membutuhkan berita. Konsumen juga kritis. Apa yang paling banyak disorot terhadap perilaku konsumen Indonesia?

Dia membaca label nggak, membandingkan harga nggak. Ibu-ibu ini pengambil keputusan saat membandingkan harga. Gambaran ibu-ibu ini berdaya. Ibu-ibu pengambil keputusan. Itu gambaran konsumen berdaya.

Apa yang paling baru dan spektakuler dari temuan IKK di Indonesia?

Ada data dari 4 kota. Informasi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, ada alat ukur untuk mengukur indeks keberdayaan. Yang dilihat sebelum membeli, saat membeli dan pasca membeli. Yang diukur tahap kesadarannya, pemahamannya, kekritisannya, hingga keberdayaannya.

IKK mendukung kemajuan ekonomi?

Pemerintah mengimbau perusahaan untuk SNI. Kalau perusahaan tidak melakukan itu, pemerintah akan menegur atau membina. Kalau konsumen kritis membeli barang yang sesuai SNI, kalau produsen tanggap, produsen akan memperbaiki. Jika tak tanggap produsen akan hancur sendiri, karena pilihannya akan banyak. Apalagi harganya kompetitif dan pilihannya banyak. Lima tahun ke depan, kita ingin konsumen mengaplikasikan. Apa yang mesti dilakukan Kemendag untuk mensosialisasikan keberdayaan konsumen ini?

Guru ekonomi, mungkin Kemendag membuat seminar atau pelatihan gru ekonomi. Hak konsumen bisa diajarkan di sana. Tak perlu jadi kurikulum khusus. Begitu juga guru biologi. Hak konsumen bisa dimunculkan di sana. Di masyarakat kita, jika ada tokoh, pastur, ulama, perlu juga dicerahkan knowledge-nya. Pada saat khotbah, itu bisa disampaikan kepada umatnya. Nggak mesti pemerintah langsung. Itu yang kita sebut sebagai tokoh kunci. Harus rutin melakukan sosialisasi di televisi dan radio pemerintah, seperti di RRI, TVRI. Kemendag bisa juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. BPSK harus aktif. Suratkabar harus dimonitor. Kerjasama dengan surat kabar. Seminggu sekali tanya jawab memberikan penjelasan. Saya yakin dalam lima tahun akan terjadi perubahan indeks keberdayaan.

Tagline baru Harkonas, yaitu Nasionalisme Tinggi: Cinta, Beli dan Gunakan Produk Dalam Negeri. Bagaimana pendapat Anda?

Salah satu parameter dalam mengukur keberdayaan konsumen adalah kecintaan terhadap produk dalam negeri, apakah memprioritaskan ataukah tidak. Yang memprioritaskan itu skornya tinggi. Orang yang keberdayaannya tinggi orang berani

berkorban. Saat ini konsumen kita masih sangat sensitif terhadap harga meski kualitas kurang bagus, orang masih milih harga lebih murah. Bisa tidak, pemerintah menyerukan penggunaan produk dalam negeri. Sebab, pada saat yang sama pemerintah lain juga menyerukan hal yang sama. Bagaimana?

Kita punya competitive advantage yaitu keunggulan yang tak dimiliki orang lain. Misalnya sawit. Negara lain tidak banyak yang punya. Cinta dalam negeri ini benteng pertahanan terakhir. Ketika harga kita tak bisa bersiang, tinggal di situ kerelaan konsumen, mau beli ataukah tidak.

Konsumen kita menurut saya paling global di dunia. Kita sejak tahun 70-an mengenal konsep global. Kita sudah produk luar baik makanan, minuman, kendaraan dan banyak lagi. Nasionalisme kita tidak ada. Itu meninabobokkan kita. Pemerintah tak bergerak cepat membangun otomotif. Sekarang otomotif dikuasai Jepang. Saya yakin kita juga bisa. Misalnya bikin motor. Kalau pemerintah tak punya keinginan kuat, nggak akan terjadi. Konsumen Indonesia terbesar ke-4 dunia. Bagaimana pendapat Anda?

Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai bargaining. Kalau 10% saja orang kaya, itu sama dengan 4 kali penduduk Singapura. Ini bisa menjadi kekuatan penting bagi kemajuan bangsa kita, kebangkitan ekonomi negara ini.

Bagaimana caranya?

Kita harus selalu mengingatkan pelaku usaha. Kita harus fokus pada kualitas dan layanan konsumen. Pemerintah memfasilitasi dengan pembinaan dan jangan membebani. Birokrasi pemerintah juga harus dievaluasi agar tidak menjadi beban dan menyebabkan kita kalah bersaing. Konsumen itu tidak mengenal bangsa dan agama, mana yang lebih murah langsung dibeli.

Kita punya power besar dan pemerintah harus memanfaatkan. Orang kaya kita 24 juta. Sementara di Australia 30 juta, tidak semuanya orang kaya. Kita juga harus membangun brand, merek. Sayangnya, merek kita sekarang kebanyakan bahasa asing kedengarannya. (HER, ASK,LP, FOTOGRAFER

RIcKY)

OPINI

OPINI


48 | | 49

4

tulus abadi “Nasionalisme Sesuatu yang Urgent”

Bicara konsumen, tak lazim jika tidak menyebut nama besar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Di dalam situs resminya, www.ylki.or.id, terpampang artikel penting

tentang peran penting yayasan ini bertajuk “YLKI dan Gerakan Konsumen.” Di dalam artikel itu disebutkan bahwa keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya.

Keteguhan sebagai sebuah gerakan sosial yang ditunjukkan selama 41 Tahun dalam kiprahnya untuk menjunjung hak konsumen, mengiringi perjuangan YLKI untuk memastikan bahwa kegiatannya bermanfaat tidak hanya bagi konsumen di Indonesia tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. YLKI didirikan di tengah berkembangnya kemajemukan dan pandangan yang berbeda terhadap realitas kondisi masyarakat pada saat itu. Oleh karenanya, keberadaan YLKI diharapkan mampu memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa dibatasi berbagai perbedaan sosial dan ekonomi. Kesadaran akan hal ini ditunjukkan secara nyata melalui keterlibatan para pendiri dan simpatisan organisasi ini yang berasal dari beragam etnis, suku, agama, dan profesi serta latar belakang pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda.

Dari sejak awal pendirian YLKI sampai sekarang semangat pengabdian bagi gerakan konsumen diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan perjuangan bagi kepentingan konsumen dan masyarakat pada umumnya. Berbagai tokoh masyarakat seperti Lasmidjah Hardi, dan Erna Witoelar telah berada dalam jajaran pimpinan YLKI. Suksesi kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Zumrotin KS, Tini Hadad, Indah Suksmaningsih, Huzna Zahir, dan Sudaryatmo. Kini, mantan Sekretaris YLKI Tulus Abadi terpilih sebagai Ketua YLKI yang baru.

Nasionalisme Sesuatu yang Urgent

à Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memandang penting peran konsumen

à Tulus Abadi | Ketua YLKI

“Kita tetap akan melaksanakan fungsi-fungsi edukasi. Meski ini menjadi tugas pemerintah, tetapi YLKI memang akan terus mengedukasi konsumen untuk lebih memahami hak-hak dan kewajibannya.”

Foto

: Tim

Hum

as

OPINI

OPINI


50 | | 51

4

tulus abadi “Nasionalisme Sesuatu yang Urgent”

Sebagai pionir organisasi konsumen di Indonesia, YLKI mendorong pembentukan organisasi konsumen lainnya di seluruh Indonesia. YLKI juga memberikan bantuan teknis pada tahap persiapan dan pelatihan awal pendirian sebuah organisasi konsumen. YLKI berupaya memberdayakan dan mendukung berbagai kelompok dan organisasi lainnya agar mampu berperan sebagai sebuah gerakan dalam pembelaan hak-hak mereka baik secara individual maupun secara kolektif. Esensi gerakan konsumen adalah “Jadilah konsumen yang bertanggung jawab dan kritis atas hak-hak-nya!.

Berikut wawancara singkat dengan Ketua YLKI Tulus Abadi. Dalam peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), salah satu pesan penting adalah nasionalisme konsumen. Bagaimana pandangan Anda?

Nasionalisme itu sesuatu yang urgent. Pemerintah memang harus mengkampanyekan nasionalisme ini tetapi pemerintah tidak hanya bicara tentang nasionalisme semata-mata. Nasionalisme harus diback-up dengan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan pemerintah harus sejalan dengan isu nasionalisme tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang lain yang dikeluarkan pemerintah harus saling menguatkan. Misalnya tentang produk dalam negeri. Apa sebenarnya produk dalam negeri itu? Definisinya harus jelas. Apakah produk itu memiliki kandungan lokal sekian persen dan seterusnya. Pemerintah harus konsisten dengan definisi produk lokal tersebut sehingga kita mengetahui benar tentang produk dalam negeri. Jika tidak, maka kita hanya akan menjadi konsumen saja dari barang-barang dan produk luar negeri. Sebagai konsumen ke-4 terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan, terutama bagi Negara-negara ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagaimana Anda melihat masalah ini?

Ya, memang Indonesia merupakan pasar yang seksi bagi Negara-negara ASEAN. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, hampir 5 juta kelahiran per tahun, Indonesia memang menjadi incaran

untuk memasarkan produk-produknya. Persoalannya apakah dengan konsumen terbesar itu kita akan memerankan diri menjadi produsen ataukah hanya semata-mata menjadi konsumen. sementara industri kita hanya akan menjadi reseller, menjadi pedagang, yang memperjualbelikan produk-produk dari negara-negara itu. Di sinilah tantangan pemerintah. Ini tugas pemerintah.

Kalau kita menjadi produsen, tentu saja potensi sangat besar. Tetapi sekali lagi, kalau hanya menjadi konsumen saja, maka ini agak berat.Dari sudut pandang konsumen, bagaimana Anda melihat MEA?

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak akan memberikan banyak arti jika kita hanya menjadi konsumen. Kembali ke pertanyaan semula, bahwa definisi produk lokal menjadi penting. Sebab, di era MEA, kita ini agak berat kalau hanya jadi konsumen. Kita harus menjadi produsen juga. Contohnya tempe dan mi instan. Apakah benar itu produk dalam negeri? Sementara kita tahu bahan baku tempe adalah kedelai dan hampir sebagian besar kedelai itu diimpor. Begitu juga dengan mi instan. Bahan bakunya juga diimpor, rantai perdagangan dunia tidak bisa dihindari. Di satu sisi, produksi di dalam negeri, tenaga kerja lokal, tapi devisa kita digunakan untuk impor kedelai dan gandum.

Poros Baru Gerakan Konsumen

Menuju Gerakan Konsumen

Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) didasari pada perhatian atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan kecenderungan memilih dan berbelanja produk impor di era tahun 70an, serta perhatian terhadap perlunya pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. Kelembagaannya disahkan melalui Akte Notaris Loemban Tobing, S.H pada tanggal 11 Mei 1973.

YLKI diprakarsai oleh figur-figur yang telah ikut berjasa dalam masa perjuangan kemerdekaan, sebagian besar diantaranya adalah para tokoh perempuan pejuang seperti Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu Soemarno serta Ibu Lasmidjah Hardi (yang kemudian menjadi Ketua YLKI pertama).

Keberadaan YLKI diharapkan tidak hanya dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri di tengah maraknya

Visi dan Misi YLKI

Visi YLKI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.

Misi :a. Melakukan pengawasan

dan bertindak sebagai pembela konsumen.

b. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen

c. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik

d. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

Nilai :

Nilai-nilai dasar yang dianut YLKI adalah non profit, non partisan, tidak diskriminatif, demokratis, keadilan sosial, keadilan gender, keadilan antar generasi, hak asasi, solidaritas konsumen, dan independen.

à Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

keberadaan produk impor, tetapi juga memperkuat posisi konsumen.

Berbeda dengan gerakan konsumen di negara-negara maju, gerakan konsumen di Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan konsumen semata. Sebagai suatu negara berkembang, dimana produsen juga dianggap masih berada pada tahap pertumbuhan, diperlukan sudut pandang yang seimbang untuk menilai kepentingan konsumen dan produsen.

Dukungan Presiden dan Gubernur Jakarta pada masa itu merupakan pendorong bagi keterlibatan lembaga Pemerintah lainnya dalam kegiatan YLKI.

YLKI bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional (International Organization of Consumer’s Union – IOCU) sejak 15 Maret 1974, dan telah menjadi Anggota Penuh dari Organisasi yang sekarang dikenal sebagai Consumers International (CI).

Strategi dan Kegiatan YLKI dilakukan melalui advokasi yaitu mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu penggalangan solidaritas dilakukan dengan meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen.

YLKI juga melakukan pengembangan jaringan dengan memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, penyebaran informasi yang tidak memihak, mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

YLKI kini menjelma sebagai kekuatan penting dalam menggerakkan konsumen Indonesia. Tidak hanya penyadaran hak dan kewajibannya, YLKI juga memerankan dirinya sebagai Poros Baru Gerakan Konsumen. Sebagai poros, YLKI telah memerankan dirinya dalam penyusunan UU Perlindungan Konsumen dan terus menggalakkan kekuatan konsumen yang mampu mengubah peta kebangkitan ekonomi nasional dengan edukasi dan kampanye penggunakan produk dalam negeri. Lebih mencintai produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Inilah bentuk bau nasionalisme konsumen…!! (HER/YLKI)

Siapa yang tak kenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Yayasan ini merupakan motor gerakan konsumen di Indonesia. Sejak berdiri pada 1 Mei 1973, YLKI telah banyak melakukan upaya-upaya penyadaran pentingnya hak-

hak konsumen. Sebagai organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba, YLKI mampu menjadi pengawas yang galak bagi pemerintah dan partner yang konstruktif bagi negara. Kini, di saat Hari Konsumen Nasional, sulit melupakan nama besar YLKI, untuk tidak profilnya dalam Poros Baru Gerakan Keberdayaan Konsumen.

Sejak didirikan, keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan ini mentahbiskan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.

Dalam era globalisasi, bahan baku misalnya dari negara lain dan diproduksi di dalam negeri. Itu sebuah keniscayaan?

Rantai perdagangan memang sebuah keniscayaan. Contoh masalah tempe dan mi instan tadi. Seharusnya kita bisa mengurangi bahan baku tempe tadi misalnya menjadi 20% impor. Selebihnya bahan baku lokal. Begitu juga mi instan bisa saja menggunakan bahan baku lainnya selain gandum. Bahan baku yang ada di dalam negeri. Antara impor dan dalam negeri bisa berimbang. Misalnya, kedelai, tidak bisa 100%, paling tidak 20%. Masih logis. Mi instan, misalnya bahan bakunya, diganti. Dari sudut pandang konsumen, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi MEA?

Salah satu yang penting adalah SNI. Pemerintah harus menerapkan SNI ini dengan baik. Produk-produk dari luar negeri harus diseleksi melalui SNI. Produk-produk itu harus berkualitas. Pemerintah harus menegakkan ini. Dengan banyaknya produk dari luar, konsumen memang memiliki banyak pilihan. Untuk itu pemerintah juga harus mempermudah mekanisme complain-nya.Peran apa yang ingin difokuskan oleh YLKI di era MEA nanti?

Kita tetap akan melaksanakan fungsi-fungsi edukasi. Meski ini menjadi tugas pemerintah, tetapi YLKI memang akan terus mengedukasi konsumen untuk lebih memahami hak-hak dan kewajibannya. (HER)

Foto

: Tim

Hum

as

FOKUS ISSUE


52 | | 53

4

fokus issue:Berdiri di Tengah Badai Minol

Rachmat Gobel seolah tengah bertarung di tengah pusaran minuman beralkohol (minol). Menteri Perdagangan itu tak goyah. Tekanan agar tak melarang peredaran minol justeru diabaikan. Sang Menteri justeru

mengeluarkan regulasi baru melarang peredaran minol di minimarket dan tempat-tempat lain yang mudah dijangkau anak-anak, remaja, dan pemuda. Berbagai tekanan terjadi.

Namun, Sang Menteri tetap pada pendiriannya untuk menjadi hero bagi penyelamatan anak bangsa. Dua kementerian digandengnya, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mendikbud Anies Baswedan dan Menpora Imam Nahrawi tampak mendatangi ruang kantor Rachmat Gobel untuk memberi dukungan.

“Kami mendukung langkah Pak Rachmat mengatur peredaran Minol,” ujar Mendikbud Anies Baswedan.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies tak ingin sekitar 50 juta anak didiknya terjerembab dalam budaya mabuk-mabukan. “Generasi bangsa wajib diselamatkan,” tuturnya.

Imam Nahrawi juga memberi dukungan yang sama. Menurutnya, Minol sangat berbahaya bagi generasi muda bangsa. itu sebabnya kementeriannya siap bekerjasama dengan Kemendag untuk bergandengan tangan mengawasi peredaran Minol di masyarakat. “Kemenpora siap mendukung keputusan pengaturan peredaran Minol ini,” ujarnya di depan juru warta di lantai lima Kemendag.

Seperti diketahui, untuk mengatur penjualan minuman beralkohol (minol) di minimarket, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014. Isi Permendag Nomor 06/2015 berupa pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minol golongan A atau dengan kadar alkohol di bawah 5%.

Dengan dikeluarkannya Permendag tersebut maka pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan mendatang atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minol. Artinya Permendag berlaku efektif mulai tanggal 16 April 2015.

Permendag hanya mengizinkan peredaran dan penjualan minol oleh supermarket, hipermarket dan took ritel yang memiliki izin restoran. Tempat lainnya adalah tempat penjualan langsung seperti hotel, restoran, kafe dan bar.

f o k u s i s s u e

Berdiri di Tengah Badai Minol

“Kita mengeluarkan peraturan itu bukan hanya sekedar tidak

boleh sekedar berdagang, karena nanti bisa salah. Karena kita perlu

menjaga generasi muda.”

Foto

: Tim

Hum

as

à Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, bersama Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Anies Baswedan serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menggelar konferensi pers mengenai Minuman Beralkohol (Minol)

FOKUS ISSUE


54 | | 55

4

fokus issue:Berdiri di Tengah Badai Minol

Kurang lebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Tanah Air antara lain Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir, Lager, Ale (bir putih), Bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, Anggur brem Bali.

Kemendag mengeluarkan peraturan tersebut berdasarkan masukan dan kekhawatiran dari masyarakat akibat dari dijualnya minol di minimarket karena minimarket banyak dibuka di dekat sekolah, tempat ibadah dan juga daerah permukiman.

Dalam kondisi tersebut, akses untuk mendapatkan minol golongan A menjadi sangat mudah diakses selain harganya juga terjangkau bagi anak-anak di bawah umur.

“Kita mengeluarkan peraturan itu bukan hanya sekedar tidak boleh sekedar berdagang, karena nanti bisa salah. Karena kita perlu menjaga generasi muda. Minol di Indonesia mudah didapatkan, dibanderol dengan harga sangat terjangkau, bahkan oleh kantong anak-anak,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Para produsen minol golongan A sebenarnya telah memiliki aturan yakni konsumen yang berusia di bawah 21 tahun tidak akan dilayani. Ternyata hal tersebut tidak bisa sepenuhnya berlaku sehingga penjualan cenderung menjadi lebih bebas.

“Kami mengapresiasi langkah tegas dari Mendag Rachmat Gobel dalam melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket,” kata Ketua DPP IKAPPI Bidang Organisasi, Imam Hadi Kurnia.

Bahkan, Imam menegaskan apabila masih ada pihak minimarket yang nakal dan melanggar peraturan tersebut, pihaknya akan segera membantu mengambil langkah dan tindakan hukum.

“Tinggal bagaimana Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti peraturan tersebut di lapangan. Kami sangat menghargai daerah-daerah yang mengeluarkan surat keputusan dan edaran tentang pelarangan minimarket

Di Tengah Pusaran Penolakan

Akan tetapi, Permendag mendapat penolakan kuat di masyarakat, terutama dari daerah-daerah yang

menjadi tujuan wisata internasional seperti pulau Bali, dengan alasan wisatawan asing maupun domestik menjadi kesulitan untuk mendapatkan minol. Selain itu, penjualan Minol di Bali merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar.

Saat mensosialisasikan peraturan ini, Rachmat Gobel bahkan sempat

ditertawakan di tengah forum. Namun, demi penyelamatan anak bangsa, Rachmat tak goyah. Jabatan menteri yang disandangnya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak. “Keputusan ini tetap akan diberlakukan,” tandasnya.

Penolakan juga muncul dari kalangan pengusaha dan produsen. Keluhan bermunculan. Produsen mengatakan bahwa pasca larangan minimarket menjual minol membuat saham perusahaan bir rontok. Sementara itu pengusaha industri pariwisata khawatir larangan tersebut akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.

Bahkan telah muncul pernyataan agar Mendag membatalkan keputusannya karena pelarangan tersebut sama saja dengan menyuburkan bisnis minuman keras oplosan yang sudah mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Selain itu, akan membuat pedagang dan masyarakat desa tidak lagi bisa menjual minol secara legal dalam sejumlah ajang pesta rakyat setempat.

Dukungan Meluas

Penolakan yang tak kunjung henti membuat mahasiswa mendatangi kantor Kemendag. Diterima oleh

salah satu petinggi Pusat Humas Kemendag, Luther Palimbong, para mahasiswa mengaku siap mengawal kebijakan Mendag Rachmat Gobel ini. “Kami mendukung 1000 persen Permendag Minol ini dan kami siap

Jalan Tengah

Pada sisi lain, kekawatiran pengusaha bahwa saham-saham produsen minol akan menurun pasca pelarangan

ternyata tidak terbukti. Lantai Bursa Efek Indonesia mencatat tidak terjadi penurunan, seperti yang dicatat PT Multi Bintang Indonesia Tbk, yang naik 25 poin (0,29%) ke level 9.525 pada penutupan perdagangan minggu pertama pasca keluarnya Permendag.

Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan saham produsen bir harusnya turun setelah larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko pengecer. “Tapi karena sahamnya tidak likuid, bisa beda hasilnya.”

Sebenarnya, Kementerian Perdagangan sendiri tidak semena-mena dalam member-lakukan peraturan dan memberi jalan tengah bagi dua kubu yang mendukung dan menolak. Mendag Rachmat Gobel memberikan solusi atas pelarangan tersebut.

Untuk daerah wisata, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Juknis tersebut dikeluarkan 15 April 2015 yang mengatur bahwa bagi kawasan daerah wisata, diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A, namun para pedagang tersebut harus terbentuk dalam satu wadah atau kelompok.

Wadah atau kelompok bisa berupa kelompok usaha bersama, koperasi, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan para pedagang yang menjual minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung tersebut, harus terdaftar di dalam salah satu kelompok itu, dan dalam pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan hotel, bar, restoran, supermarket dan hipermarket untuk pengadaan barang.

Selain itu, Mendag Rachmat Gobel menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi pelarangan penjualan minol di minimarket dan supermarket untuk melihat dampak kebijakan tersebut di masyarakat.

“Nanti setiap bulannya kita melakukan evaluasi yang melibatkan masyarakat juga, dan teknis pengawasan larangan menjual minol dikembalikan ke daerah” tutur Mendag.

Sang Menteri tetap tegar berdiri di tengah badai Minol. Ia tak goyah meski penolakan bertubi-tubi menyerangnya. Rachmat yakin jalan yang dilaluiya benar. Demi kebenaran ia tak akan mundur, selangkah pun. (HER, TIM)

Foto

: Tim

Hum

as

24 jam, dan pembatasan penjualan beberapa mata dagangan” ujarnya.

Dukungan yang sama disuarakan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ketua Umum DPP KNPI, Taufan EN Rotorasiko mengatakan selain mendukung penuh keputusan Mendag, KNPI mendorong agar jajaran minimarket meningkatkan ketersediaan produk-produk lokal serta makanan minuman yang sehat.

KNPI sendiri pernah mengangkat keprihatinan tentang maraknya dan bahayanya minuman keras dikalangan pemuda. Dengan diterbitkannya Permendag, lanjut Taufan, diharapkan dapat mencegah masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya minuman keras seperti alkohol.

mengawalnya di masyarakat,” tegas perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang datang ke lantai 2, Gedung Pusat Humas Kemendag.

Dukungan juga datang dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Organisasi ini mendukung terbitnya Permendag tersebut dikarenakan pengawasan terhadap penjualan minol di minimarket sangat minim dan peredarannya cukup meresahkan.

WARTA USAHA WARTA USAHA


56 | | 57

4

gumelar Majukan Industri Kulit Garut

arif novantandiPalaBoo, Minuman Olahan Potensial Ekspor

Foto

: Tim

Hum

as

Gumelar tak pernak lelah memajukan industri kulit Garut. Malang melintang dalam dunia perkulitan digeluti sejak

tahun 1996. Kendati tidak punya latar belakang permasalah kulit, namun bagi lelaki kelahiran Bogor ini membuat suatu produk berbahan kulit itu tidak hanya sekedar memotong dan menjahit saja tapi perlu sentuhan inovasi agar produk yang dibuat mempunyai nilai seni dan kenyamanan bagi pemakainya.

Bagi kalangan perajin kulit Kota Garut nama Gumelar kendati bukan berlatar belakang seorang perajin kulit tapi cukup diperhitungkan. Persoalannya dari lelaki pemilik nama usaha “GUMI” ini banyak perajin kulit mendapat inspirasi dalam mengembangkan usaha dan desain produk kulit.

“Boleh dibilang model produk kulit terutama jaket dari dulu begitu-begitu saja, Maka, ketika saya tinggal di Garut saya pikir perlu ada terobosan baru yang orang lain belum berpikir membuat,’’ ungkap Gumelar yang berlatar orang desain ini saat diwawancara Majalah

di rumahnya sekaligus merangkap tempat usaha, di bilangan Jalan Ibu Noch Kartanegara 146 Jangkurang, Garut.

Maka, ketika melihat limbah-limbah kulit yang berupa potongan-potongan bekas jaket kulit yang berwarna warni yang dianggap bagi kalangan perajin kulit merupakan barang terbuang yang tidak terpakai lagi. Maka, ketika melihat begitu banyak limbah

PalaBoo merupakan Minuman Relaksasi Tradisional berbahan baku utama sari alami buah pala (myristica fragranz houtt)

yang diproduksi sejak 20 November 2008. Merek PalaBoo diciptakan mantan wartawan Harian Jawa Pos, Drs. Arif Novantadi SH, yang kemudian menjadi manajer hingga direktur di Jawa Pos Group. Lantas mengajukan pensiun dini saat usianya ke-39, dan memilih bekerja mandiri dengan berwiraswasta. Kini PalaBoo sudah masuk ke sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia.

Nama PalaBoo memiliki filosofi pengenalan buah pala yang berasal dari Bogor. Awalnya, buah pala hanya ada di Pulau Ru, Kepulauan Banda, Ambon, Sulawesi Utara. Pertama kali diperkenalkan oleh para saudagar Arab ke seluruh dunia sekitar abad ke-16.

kulit itu, maka naluri sebagai mantan pekerja di salah satu Department Store sebagai Fashion Advisor dimanfaatkan suami dari Sumiati ini. Maka, dibelilah berbagai potongan-potongan kulit yang berasal dari pabrik penyamakan kulit dengan harga masih murah dengan hanya kiloan saja,

Maka, dengan modal sebesar Rp1,5 juta Gumelar mendirikan suatu usaha dari potongan-potongan bekas produk kulit. Produk yang pertama kali dibuat adalah berupa sarung bantal ukuran 40 X 40 cm dan 60 X 60 cm. “Banyak orang saat itu tidak terpikir mengelola limbah potongan kulit mau diapakan. Tapi, ketika saya buat bantal kulit ternyata usaha yang dikelola dari limbah potongan menjanjikan,” ungkap lelaki yang punya hobi musik ini.

Terbukti, ketika awalnya hanya kiloan saja seiring usaha mulai menunjukkan kemajuan limbah potongan hingga mencapai 10 ton limbah kulit. Bahkan, bapak dua anak ini dapat memberdayakan para perajin kulit bukan saja sekitar rumahnhya, tapi bahkan di luar tempat tinggalnya. “Pesanan saat itu sangat menjanjikan,” ujarnya seraya menambahkan produk yang dihasilkan bisa sampai 600 potong per bulan.

Selama ini, buah pala hanya diproduksi sebagai manisan pala, jus pala, sirop pala, wajit pala, dan permen pala. Sejak dahulu, banyak diproduksi minuman siap saji, berupa jus pala, namun lifetime-nya hanya maksimal 3 (tiga) hari, setelah itu membusuk. Maka PalaBoo diolah dengan formula hasil inovasi teknologi terbarukan, hingga menjadi minuman olahan siap minum dengan segala khasiat dan manfaat buah pala.

Melalui inovasi proses pengolahan yang ditemukan Arif Novantadi, dalam bentuk/wujud minuman PalaBoo ini, buah pala menjadi jauh lebih berkhasiat bagi proses penyehatan tubuh manusia. Bahkan, lifetime-nya jauh lebih lama tanpa bahan pengawet buatan. Hasil temuannya di tahun 2008, sampai saat ini masih dalam keadaan baik. Yakni, menggabungkan hasil olahan buah pala dan hasil olahan biji pala. Penggabungan inilah (plus beberapa formula khusus) yang membuat PalaBoo tetap awet meski tanpa bahan pengawet.

terus membuat produk jaket, tas maupun aksesoris lainnya seperti perajin kulit di kota Garut. Tapi, produk hasil “GUMI” lebih kental desainnya, dimana produk-produk yang satu berbeda dengan yang lain. Selain mendesain sendiri rumah produk kulit ini juga menerima desain sesuai permintaan konsumen. “Jadi bila desain nggak pertlu khawatir akan sama,” jelasnya

Saat jaman keemasan antara tahun 1999-2003 permintaan produk merek “GUMI” bukan saja datang dari dalam negeri saja, tapi juga dari mancanegara, seperti Belanda, Jerman, Inggris Amerika Serikat, dan Kanada. Bahkan, hasil desainnya yang di pakai Iga Mawarni saat mengikuti sebuah festival ajang musik di Praha mendapat apresiasi dimana mendapatkan penghargaan sebagai kostum terfavorit. Dari menang desain itu membawa berkah dimana order dari Ceko tersebut tidak kurang mencapai 150 potong per bulan. “Untuk pesanan luar negeri memang baru per orangan, tapi jumlah cukup besar,’’ jelasnya.

Bukan itu saja berbagai pesanan juga datang dari berbagai perusahaan otomotif seperti Suzuki dan Kanzen. Untuk perusahaan Freeport cukup banyak memesan produknya. Namun, seiring bahan baku

Majukan Industri Kulit Garut PalaBoo,

Minuman Olahan Potensial Ekspor

à Gumelar | Perajin Kulit

à Arif Novantandi

“…buah pala menjadi jauh lebih berkhasiat bagi proses penyehatan tubuh

manusia. Bahkan, lifetime-nya jauh lebih lama tanpa bahan

pengawet buatan…”

“…Saya tidak ingin Garut tinggal kenangan sebagai penghasil produk kulit yang sudah terkenal bukan saja di dalam

negeri juga mancanegara…”

Foto

: Tim

Hum

as

Dikisahkan, yang paling membanggakan dirinya saat berpameran mewakili kota Garut untuk mengikuti pameran di lobi kantor Depperindag dimana Menperindag Rahardi Ramelan memesan produk sarung bantal dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu selalu diikutkan dalam pameran di dalam negeri maupun luar negeri. “Inilah yang paling berkesan bagi usaha saya,’’ ungkapnya.

Tentunya Gumelar tidak terpaku saja dengan produk sarung bantal limbah saja diapun

yang mahal dan masuknya kulit abal-abal, usahanya mulai menampakkan kelesuan.

Kendati dihadang kelesuan usaha, tapi semangat untuk terus memajukan industri kulit Garut tetap ada di diri Gumelar. Misalnya, dia bercita-cita ingin mendirikan trading house dan fashion show khusus kulit. “Saya tidak ingin Garut tinggal kenangan sebagai penghasil produk kulit yang sudah terkenal bukan saja di dalam negeri juga mancanegara,” ujarnya. (ASK/GUN)

Untuk kali pertama di dunia, PalaBoo menjadikan buah pala yang disajikan dalam bentuk minuman siap konsumsi setiap saat dan berkhasiat menyempurnakan proses kinerja penyehatan tubuh manusia. Ini mengingat buah pala mempunyai kandungan kimia alam yang nyaris lengkap seperti yang diserap tubuh manusia untuk hidup sehat dan terbebas dari berbagai jenis penyakit.

Kini, sudah 32 negara di dunia yang menggunakan buah pala mentah untuk bahan baku obat, dan 97 persen di antaranya diekspor dari Indonesia. Ingat, diekspor: mentah! Arif mencoba mengubah mindset produsen buah pala agar komoditi ini tidak diekspor mentah tapi diekspor dalam bentuk olahan. (HER/ASK/LP)



58 | | 59

4

partogi pangaribuan “Suka Angkat Barbel”

Siapa sangka, pejabat teras eselon satu (es-1) di jajaran Kementerian Perdagangan ini meniti karier justeru dari ring tinju. Dunia adu jotos itu sempat mengantarkan anak muda bernama Partogi

Pangaribuan sebagai juara. Tetapi dengan kemenangan itu, ia malah menggantung sarung tinjunya lebih cepat. Ada apa?

“Dunia tinju memang susah. Menang susah, kalah juga susah,” kelakarnya, ketika diwawancara tim redaksi Majalah Insight, Guntur, Heru, dan Syukur. Kendati tak bertinju lagi, sampai hari ini, di bawah meja kerjanya, dua barbel seberat 5 kg selalu tersedia. “Jika sudah angkat barbel, rasanya badan ini lebih segar dan pikiran jadi cerah, dan bisa bekerja kembali,” tuturnya.

Satu-satunya alasan memasuki dunia tinju karena Partogi muda ingin melaksanakan janjinya pada orang tua. Waktu meninggalkan kampung halamannya dari Pekanbaru, Kepulauan Riau, ia mengaku akan menekuni dunia tinju di Jakarta.

Aiptu Adil Pangaribuan, sang ayah, memang menyukai dunia gebuk-gebukan itu. Mungkin ia mengharapkan anaknya bisa menjadi salah petinju profesional yang dikenal seantero jagad. Selepas SMU di Pekan Baru, Partogi pamit ingin melanjutkan kuliah ke Ibu Kota Jakarta.

Sayang, polisi yang satu ini justeru menolak memberi restu. Tapi bukan Partogi jika tak banyak akalnya. Ia menemui ibunya, Magdalena. Restu ibu langsung didapat, sambil berbisik, “Bilang saja Togi ingin belajar tinju ke Jakarta.” Resep Sang Ibu rupanya manjur. Ketika menghadap ayahnya, ia langsung disetujui melanjutkan pendidikan ke Jakarta: “Tapi sebagai petinju.”

Partogi Pangaribuan lahir di Kepulauan Riau, 1 Juli 1955. Anak ke-2 dari 14 bersaudara, hanya 12 saudara yang hidup, terdiri atas 8 perempuan dan 4 laki-laki. Kini, suami Arta Uly itu dianugerahi dua anak laki-laki dan 1 perempuan.

Berawal dari Juru Ketik

Partogi mengawali kariernya di Kementerian Perdagangan sebagai juru ketik setelah menamatkan sekolah di Akademi Pimpinan Perusahaan Indonesia (APPI). Sebagai juru ketik, Partogi optimis suatu saat akan bisa meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi seperti “roda pedati yang akan terus berputar.” Berbekal keyakinan inilah Partogi melanjutkan studinya ke Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Kariernya sempat berliku-liku. Dari tukang ketik, Partogi sempat diangkat sebagai Kasubdit dan terus menanjak dipercaya sebagai Direktur Ekspor, Direktur Impor, Seskretaris Dirjen Daglu, dan Staf Ahli Menteri Perdagangan. Di era Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Partogi bahkan sempat dipercaya sebagai Kepala Bagian Logistik dan Pengadaan PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia). “Jabatan yang membanggakan karena Indonesia dapat dua medali emas di Guangzou, China,” ujarnya. Akhirnya, oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, nama Partogi dilirik sebagai Dirjen Daglu.

“Suka Angkat Barbel”

à Partogi Pangaribuan | Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Foto

: Tim

Hum

as



60 | | 61

4

partogi pangaribuan “Suka Angkat Barbel”

Tukang Doa

Berkarier di bidang perdagangan luar negeri kadang tak selamanya membuat Partogi nyenyak tidur. Apalagi di era Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pasalnya di era Pak Gita, Kementerian Perdagangan menerapkan standar tinggi penguasaan bahasa Inggris yakni dengan TOEFL 600. Karena kurang lihai berbahasa Inggris, Partogi sering “keluar keringat dingin dan jantung berdebar-debar ” jika bersama Pak Gita menemui sejumlah tamu asing. “Aduh ini Tuhan, cepatlah selesai ini pertemuan,” akunya tergelak.

Kendati demikian, Partogi adalah “sahabat dan pejabat kesayangan” Gita. Partogi berprinsip bahwa “nama baik itu nomor satu, menjaga kepercayaan dan selalu menjalankan tugas dengan baik.” Kepercayaan ini mahal. Tapi buah kepercayaan itu berasa sangat manis.

Partogi menceritakan bagaimana dia dipercaya Gita mendoakan sukses pertemuan WTO di Bali, Tahun 2013. Semua delegasi di seluruh dunia hadir dengan rasa pesimis luar biasa. Negara-negara maju dan negara berkembang “sedang bermusuhan.” Negara maju ingin memaksakan perdagangan bebas multilateral tanpa kompromi. Sebaliknya, negara berkembang menginginkan perdagangan bebas dengan konsep “fair trade.”

Kelompok G-33 yang mewakili Negara berkembang bahkan mengajukan konsep SSM (special safe mechanism). Intinya, negara-negara berkembang memperjuangkan keringanan dalam proses liberalisasi WTO di sektor pertanian. G-33 menuntut konsep SSM yang sederhana agar petani dari negara berkembang terhindar dari serbuan impor atau anjloknya harga dunia. Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Bali ini, para menteri mengajukan Paket Bali yang berisi persetujuan bagi kemudahan perdagangan, pertanian dan pembangunan.

Di tengah kegalauan dunia inilah, Gita mengumpulkan seluruh petinggi di jajaran Kemendag. “Bagaimana menurut Anda,” kata Partogi menirukan Gita. Semua terdiam. Gita akhirnya bertanya pada Partogi. “Saya minta doa orang Batak, bantu saya. Doa orang Batak kan kuat, agar Paket Bali ini berhasil disepakati,” lanjut Gita, ditirukan Partogi. “Waktu itu saya ngelamun. Bagaimana menurut Partogi?” kata Partogi.

Saat itu Partogi menjawab lugas. “Pak Menteri yang terhormat, kita akan sukses full. Saya lihat pidato Pak SBY sudah sangat optimis,” katanya.

Merasa diberi amanah, Partogi dengan keyakinannya menyatakan siap berdoa untuk persetujuan Paket Bali dan agenda-agenda perdagangan multerilateral yang adil. Benar saja, Paket Bali disepakati seluruh delegasi. Sekjen WTO Roberto Azevedo nyaris loncat dan berteriak histeris. “Dalam sejarah WTO, baru kali ini kami menunaikan komitmen secara sungguh-sungguh.”

Maklum, Azevedo adalah mantan Ketua Delegasi Brazil, yang getol memperjuangkan kepentingan Negara berkembang. Brazil juga sangat vokal dan menguasai materi-materi perundingan. Azevedo pernah mengikuti perundingan Putaran Doha 2005-2006, yang kini sempat mati suri. Apalagi di Bali juga disepakati “Rencana Kerja Pasca Bali” yang bertujuan mengawal Komite Perundingan WTO menyelesaikan proses perundingan Putaran Doha yang belum selesai.

Berdasarkan Riset Ekonomi Internasioanl Peterson Amerika, Paket Bali akan mendatangkan keuntungan potensial sebesar

1 triliun dolar AS. Paket Bali juga diprediksi mampu membuka 21 juta lowongan pekerjaan. Sekitar 18 juta di antaranya berada di Negara berkembang.

Kepada pers, Sekjen WTO Azevedo menyatakan berbagai kemudahan perdagangan, pertanian dan pembangunan akan menguntungkan sleuruh dunia, baik negara maju maupun berkembang karena rakyatlah yang diuntungkan.

Sebelum mengundurkan diri, Pak Gita sempat sekali lagi minta didoakan agar UU Perdagangan segera disepakati bersama parlemen. Begitu UU ini disepakati, “Pak Gita peluk saya.” Jalan kesetiaan ditempuh

Partogi selama menjabat. “Pak Gita sampai sekarang percaya saya itu tukang berdoa,” Partogi terkekeh.

Setelah Gita sudah mengundurkan diri, “jalan kesetiaan” itu masih dilakukan. Hubungan baik dan menjaga kesetiaan tetap terjalin. Mendag M. Lutfi yang menggantikan Gita bahkan ikut merestui sikpanya membantu Pak Gita. “Sejak saat itu, setelah Pak Gita mengundurkan diri, saya secara personal masih dipercaya Pak Gita mengawal kampanye konvensi Capres Partai Demokrat di sepuluh wilayah di Indonesia,” akunya.

Persahabatan dan Silaturahim

Persahabatan dan silaturahim yang dijalani Partogi membuat para menteri perdagangan datang dan pergi di Kementerian Perdagangan menaruh respek padanya. Contohnya saat Mendag dijabat Ibu Mari’e Pangestu. Mulanya, melihat penampilan Partogi yang bertubuh besar dan mungkin berwajah “galak”, membuat Ibu Marie ragu menjadikanya sebagai Direktur Impor. “Bu Mari’e mengakuinya sendiri waktu itu ragu pada saya,” kenangnya.

Keraguan ini kemudian dijawab dengan kerja smart. Dengan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya, Partogi pun merangkak naik diangkat sebagai Direktur Impor. Kepercayaan Ibu Mari’e makin didapat setelah banyak hal bisa dikerjakan Partogi dengan sangat baik. “Sampai Bu Mari’e tidak menjadi Menteri Perdagangan, saya selalu dipercaya Bu Mari’e. Bahkan, sampai sekarang pun, ketika Bu Mari’e mengadakan acara-acara keluarga, hingga perpisahan para ajudan, saya tetap diundang,” tuturnya sambil menerawang ke atas langit-langit ruang kerjanya.

Bersama Mendag M. Lutfi pun sama. Partogi mampu menjaga kepercayaan dan kedekatan dengan M. Lutfi secara professional.

Di era Menteri Perdagangan M. Lutfi, Partogi akhirnya dipercaya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu). Jabatan ini dipegangnya hingga sekarang, di era pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Pekerja Keras

Partogi yang satu ini memang dikenal pekerja keras. Seperti biasa, ia bangun pukul 5 pagi dan sebelum datang, ia sudah sampai duluan. Ia sering menemani satpam membuka ruangannya. Waktu pulang juga demikian. Setelah malam menjelang, Partogi baru pulang. Sering kali ia menemani satpam mengunci pintu ruangannya.

Ia mengaku tak ada yang berubah pada dirinya ketika Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memimpin institusi Kementerian Perdagangan. “Sepertinya tidak banyak perubahan pada diri dan sikap saya. Bangun tetap jam lima dan sampai kantor buka pintu bersama satpam dan pulang dari kantor bareng satpam. Kita terbiasa atasan kita mendapatkan disposisi sore hari. Jika tidak kita selesaikan hari itu, akan menempuk besok. Begitulah terus ritmenya,” paparnya.

Selama parjalanan kariernya bekerja di bawah empat menteri terakhir membuatnya banyak bersyukur. “Saya terus terang jujur saya katakan keempat menteri ini semuanya berkesan. Saya betul-betul bersyukur mendapat empat pimpinan ini. Semuaya sangat berkesan,” katanya.

Bersama Rachmat Gobel, Partogi diberi kepercayaan tinggi untuk meningkatkan ekspor nonmigas 300%. “Saya meyakini target ini 1000% berhasil jika semua pihak mendukung, termasuk lintas sektoral, kementerian pertanian, kementerian industri dan kementerian dan lembaga lainnya,” katanya.

Target besar adalah ciri khas para pedagang. Sebagai Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel juga menancapkan target tinggi agar ekspor nonmigas mampu terdongkrak hingga 300%. “Itu misi Menteri Perdagangan dan hal ini penting agar kita semua fokus dan bekerja keras untuk mencapainya,” paparnya.

Sekarang, lanjut Partogi, DPR juga mendukung langkah Mendag ini. “Parlemen sudah minta agar anggaran Kementerian Perdagangan ditambah. Itu bentuk dukungan parlemen untuk meningkatkan ekspor nonmigas hingga 300%,” katanya. Memiliki Negara sebesar ini, Mendag, kata Partogi, memang harus memiliki target besar bukan yang ecek-ecek. (HER ASK,

GUN)

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan saat mendampingi Mendag Rachmat Gobel berkunjung ke pabrik gula di Lampung

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

ETALASE PERISTIWA


62 | | 63

4

Kemendag Dukung Koperasi Menjadi Penyalur Pupuk

-Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel bersama Menteri Koperas dan UMKM (Menkop dan UMKM) AA Gede Ngurah Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, JawaTimur, Sabtu, (7/2).Kunjungan kerja tersebut dalam rangka ‘Launching Pengangkatan Koperasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi’.

“Kegiatan ini merupakan .sebagai dukungan penuh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk peningkatan peran koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Mendag.

Peningkatan peran koperasi sebagai distributor pupuk bersubsidi lanjut Mendag, merupakan terobosan baru agar tidak ada lagi keterlambatan penyaluran pupuk dan kelangkaan pupuk, dimana pupuk bersubsidi merupakan produk yang diawasi oleh pemerintah. “Bersama koperasi akan lebih mudah dalam pengawasan,” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupeten Malang Mendag juga melakukan kunjung ke pabrik kopi Asal Jaya. Dalam kunjungan tersebut Mendag didampingi Bupati Malang Rendra Krisna. (ABS)

Kunjungan Mendag keTanjung Balai Karimun

- Maraknya barang impor ilegal masuk melalui Tanjung Balai Karimun mengusik Mendag Rachmat Gobel. Untuk mengetahui secara jelas Mendag bersama DirekturJenderal Bea Cukai, (Dirjen BC) Kemenkeu Agung Kusmandono, DirekturJenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen DAGLU) PartogiPangaribuan, dan DirekturJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK) Widodo melakukan kunjungan kerja keTanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (18/3).

Kunjungan Mendag Rachmat Gobel ke Tanjung Balai Karimun untuk melihat secara langsung ingin melihat barang-barang impor dan ekspor ilegal yang berhasil disita oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. “Kemendag Bersama Bea Cukai akan terus melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal,” jelasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut Mendag melihat berbagai barang-barang impor maupun ekspor ilegal yang diamankan petugas BC Kepulauan Riau. Barang-barang ekspor dan impor yang berhasil disita Bea Cukai antara lain yaitu produk impor berupa pakaian bekas, beras dan bawang merah. Sedang produk ekspor legal yang berhasil disita yaitu timah batangan dan rotan diamankan di Gudang Tegahan Tanjung Balai Karimun. (ABS)

Mendag Rachmat Gobel saat launching pengangkatan koperasi menjadi distributor pupuk bersubsidi’ di Kabupaten Malang.

Perlindungan Konsumen Mutlak Dilaksanakan

-Pemerintah meminta para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan harus tanggap dalam bidang pengamanan perdagangan guna melindungi konsumen. “Di era perdagangan bebas nanti seluruh Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang menangani Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) menjadi garda terdepan bagi keberhasilan program peningkatan SPK di seluruh wilayah tanah air,” ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel saat membuka Koordinasi Kegiatan dan Kebijakan di Bidang SPK yang berlangsung di Auditorium Kantor Kemendag Jakarta, Selasa (10/3)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini 10-11 Mei 2015 diikuti 132 peserta dariKepala Dinas dan Kepala Bidang SPK se-Indonesia ini Mendag didampingi Dirjen SPK Widodo. “Kita harus memperkuat pasar domestik karena modal besar kita adalah pasar dan kita harus mengamankannya dan melindungi konsumennya,” lanjut Mendag.

Rapat Koordinasi mengusung tema ‘Penerapan Kebijakan SPK dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen serta Meningkatkan Daya Saing Produk Dalam Negeri”. Selain kegiatan Rapat Koordinasi, pada kesempatan ini ditampilkan gelar informasi SPK dari masing-masing unit Eselon II Ditjen SPK dan consultation desk pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan DAK.(ABS)

Para peserta koordinasi kegiatan dan kebijakan di bidang SPK berfoto bersama Mendag Rachmat Gobel.

Barang-barang impor dan ekspor i legal diperiksa Mendag Rachmat Gobel saat melakukan kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Riau.

Peresmian Woman In Global Business Indonesia

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Nus Nuzulia Ishak menghadiri dan memberikan sambutan pada peresmian Women in Global Business Indonesia (Wanita dalam Bisnis Global) yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (31/3).

Dalam sambutannya Dirjen PEN menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia dan strategi dalam mencapai target peningkatan ekspor Indonesia sebesar tiga kali lipat di tahun 2019. Acara peresmian Women in Global Business Indonesia dihadiri Duta Besar Australia Paul Grigson dan wirausahawati

Indonesia dan Australia.

Sementara itu Duta Besar Australia mengatakan bahwa Woman in Global Business Indonesia merupakan cabang pertama di luar Australia. Menurut Duta Besar Australia, program internasional ini mendukung lebih banyak lagi pengusaha wanita untuk membawa produk dan jasa ke dunia.

Program ini mencakup program pemberian bimbingan (mentoring) untuk pengembangan keterampilan dan jaringan yang sangat penting, lokakarya dan kegiatan lainnya, penelitian tentang rintangan dan motivasi wanita yang terjun di pasar internasional serta nasihat tentang tahap domestik dan luar negeri. (ABS)

Dirjen PEN Nus Nuzulia ishak usai peresmian Women in Global Business indonesia.

Indonesia Tingkatkan Perdagangan Dengan RRT

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping di Great Hall of the

People, Beijing,, Kamis (26/3). Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah mengenai langkah-langkah untuk menyeimbangkan defisit neraca perdagangan antara Indonesia-Tiongkok.

“Indonesia-RRT berkomitmen untuk menyeimbangkan neraca perdagangan guna memberi manfaat lebih besar bagi kedua Negara,” ungkap Mendag.

Mendag Rachmat Gobel juga mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai pertemuan bilateral dan forum bisnis. Pertemuan tersebut antara lain pertemuan bilateral dengan Ketua National People’s Congress (NPC) RRT Zhang Dejiang di Great Hall of the People, Beijing.

Selian itu dalam kunjungan kerja ke RRT, Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu keynote speaker dalam acara Indonesia-China Economic Cooperation Forum di Beijing, Jumat (27/3) untuk menyampaikan peluang perdagangan dan investasi di Indonesia di hadapan para pengusaha terkemuka RRT. (ABS)

Mendag Rachmat Gobel mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke RRT.

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

ETALASE PERISTIWA


64 | | 65

4

Deklarasi Komunitas Konsumen Cerdas

- Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang serta Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang menyelenggarakan Jalan Santai Dalam Rangka Memperingati Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2015 dan Deklarasi Komunitas Konsumen Cerdas, dengan tema “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri “, yang berkangsung di halaman parkir Pasar Bersih Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Minggu (5/4).

Lampung, Prof. Dr. Bustanul Arifin sebagai Moderator. Turut hadir dalam pertemuan teknis ini perwakilan dari Direksi Bursa Berjangka dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka.Selain itu perwakilan dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (ASPEBTINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO), Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Pedagang Teh Indonesia (ASPEGTINDO),

K-Log Park Cibitung Beroperasi

-Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel pada Kamis (9/4) meresmikan pengoperasian K-Log Park Cibitung. Hadir dalam peresmian pengoperasian K-Log Park tersebut Deputi Menko Perekonomian Edi Putra Irawady, Bupati Bekasi Neneng Hasan Yasin, Pendiri Kamadjaja Logistics Hura Kamadjaja, dan Chief Executive Officer PT. Kamadjaja Ivan Kamadjaja.

Dalam sambutannya, Dirjen SPK, Widodo mengatakan bahwa masyarakat harus mempertahakankan hak sebagai konsumen serta harus kritis terhadap barang dan jasa yang dipergunakan dan apabila membeli barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Konsumen yang cerdas faham dengan hak dan kewajibannya,” jelasnya.

Kegiatan Deklarasi Komunitas Konsumen Cerdas di Kabupaten Karawang dalam rangka Harkonas 2015 ini dilakukan jalan santai yang dimulai dari Pasar Bersi Galuh Mas – Bunderan Galu Mas – Bunderan Mall Karawang Central Plaza (KCP) – Hotel Mercure Karawang, kembali ke Pasar Bersih Galuh Mas Karawang. Setelah acara jalan santai dilanjukan dengan hiburan dan pengundian door prize berupa sepeda motor, kulkas, mesin cuci, televisi, sepeda, dan hadiah hiburan lainnya. (ABS)

Dirjen SPK Widodo memberi selamat kepada pemenang jalan santai dalam rangka Harkonas 2015 di Kabupaten Karawang,

Workshop Pemantapan Reformasi di Kemendag

- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gunaryo, selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemendag, membuka Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat Eselon I dan II yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (7/4).

Dalam sambutanya Sekjen mengharapkan dari kegiatan workshop ini diharapkan timbulnya konsistensi bagi para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, reformasi birokrasi mebutuhkan konsisten dan disiplin untuk menjalankannya sesuai dengan road map reformasi birokrasi dan peraturan

perundang-undangan yang ada. “Reformasi birokrasi harus bersinergi dengan peraturan yang ada serta dukungan semua pihak,” papar Sekjen.

Sebelumnya Plt. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Tulus Budhianto, menyampaikan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kemendag. Pada workshop dihadirkan pembicara Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN, Muhammad Yusuf Ateh, dengan paparan tentang Pemantapan Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat Eselon I dan II. sebagai moderator Inspektur Jenderal Kemendag Karyanto Suprih. (ABS)

Pertemuan Teknis Pengembangan Bursa Berjangka

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Sutriono Edi membuka sekaligus menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Teknis Pengembangan Bursa Berjangka yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (8/4).

Pada kesempatan tersebut hadir sebagai pembicara Praktisi Bursa Berjangka, Hasan Zein Mahmud dan Staf Khusus Bidang Penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Ardiansyah Parman sebagai Pembahas; serta Guru Besar Universitas

Suasana workshop pemantapan reformasi birokrasi bagi pejabat eselon I dan II yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan, dibuka Sekjen Gunaryo.

Para pembicara sedang menjelaskan tentang teknis pengembangan bursa berjangka yang dihadiri para direksi dan asosiasi perdagangan berjangka.

Mendag Rachmat Gobel saat peresmian pengoperasian K-Log Cibitung.

Mendag dan Ketua Apindo Menandatangani MoU

- Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Ruang Pertemuan, Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta,Senin (13/4). Kerja sama antara Kemendag dan Apindo ini bertajuk “Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Nasional dalam Upaya Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri.”

Pada kesempatan tersebut Mendag menyampaiakan bahwa nota kesepahaman ini dilakukan untuk menumbuhkan peran aktif para stakeholders, terutama para eksportir dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan.

“Kami meminta pengusaha untuk turut mendukung progarm peningkatan eksportir. Karena salah satu pendukung ekspor adalah adanya dukungan para kalangan pengusaha selaku eksportir,” katanya.

Dijelaskan Mendag, Kemendag ingin memperkuat sinergitas, sinkronisasi, dan koordinasi menghadapi akselerasi perdagangan dunia yang semakin ketat dan dinamis, membaik, serta mengimplementasikan target pertumbuhan ekspor nonmigas 2015 yang ditetapkan US$ 192,5 miliar. (ABS)Asosiasi Eksportir Timah Indonesia

(AETI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Eksportir Pala Indonesia (AEPA).

Dalam paparannya Kepala BAPPEBTI menyampaikan bahwa Kemendag sedang menggarap rencana besar untuk menyusun strategi agar Indonesia dapat membentuk harga komoditi (price discovery) dan menjadi referensi harga komoditi dunia. Sebagai negara penghasil komoditi ekspor utama dunia, diyakini langkah-langkah strategis ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan bursa berjangka.

Praktisi bursa berjangka Hasan Zein Mahmud pada pertemuan teknis itu memaparkan makalah mengenai langkah strategis Bursa Indonesia untuk menjadi penentu harga dunia melalui perdagangan fisik komoditi. (ABS)

Usai peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Perdagangan. Dalam sambutan pembukaannya Mendag mengatakan kekagumannya atas upaya pendiri PT. Kamadjaja Logistics dalam membangunan logistik nasional. “Dengan adanya sistem logistik seperti akan lebih mudah serta memangkas biaya tinggi,” ujaranya.

Menurut Mendag untuk mampu bersaing dengan produk impor, salah satunya adalah dengan pembenahan logistik nasional yang lebih efisien. Dengan penurunan biaya logistik akan mempengaruhi penurunan harga produk sampai ke konsumen. .(ABS)

Reuni Emas Gugus Depan RWM-TND

- Acara Reuni Emas yang digelar Gugus Depan RWN-TND bertempat di SMP Negeri 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4) dihadir Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.

Mendag terlihat sangat gembira bertemu dengan sahabat-sahabatnya dalam memperingati reuni emas 50

Penandatanganan MoU antara Mendag Rachmat Gobel dan Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani dalam upaya peningkatan eskpor.

tahun (1965-2015) Gugus Depan RWN-TND. “Saya paling suka bila mengikuti camping,” kenangnya.

Mendag Rachmat Gobel tergabung dalam kelompok Pramuka Robert Wolter Monginsidi selama dua tahun (1975-1977). Dalam sambutannya, Mendag menjelaskan bahwa pramuka mengajarkan banyak hal seperti belajar kedisplinan, kemandirian dan membentuk jiwa kepemimpinan.

“Saya bangga menjadi anggota pramuka, karena dengan menjadi anggota kita ditempa menjadi pemimpin,” ujarnya (ABS)

Mendag Rachmat Gobel saat menghadiri reuni emas gugus depan RWN-TND.

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as


66 | | 67

4

KOLOM PEDULI KOLOM PEDULI Minyak Goreng Murah Ada di Bazar Hadir di Panti Asuhan

- Seperti layaknya seorang pedagang Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel terlihat cekatan melayani para pembeli minyak goreng yang didominasi oleh ibu-ibu. Aksi dadakan Mendag sebagai pedagang minyak goreng ini dilakukan saat Bazaar Minyak Goreng Murah di Sekretariat RW 09 Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Minggu (12/4).

Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kelompok usaha Sinar Mas secara berkala sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu agar meringankan beban masyarakat tersebut. “Ibu-ibu siapa yang mau beli, harus tertib ya,” kata Mendag.

Aksi gelaran bazaar minyak goreng ini tentunya membuat warga RW 09, setidaknya merasa senang. Mengapa tidak, mereka bisa membeli minyak goreng dengan harga murah. Soalnya dalam acara tersebut, minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp 9.000/liter dari harga normal di pasar yaitu Rp 15.000/liter.

“Adanya minyak goreng murah ini tentunya sangat menolong. Di pasaran harga minyak goreng sudah mencapai Rp14.000/liter-Rp15.000/liter, tapi di bazaar kami beli hanya Rp9.000/liter,” ungkap Ibu Wati.

Mendag mengharapkan adanya aksi bazaar ini setidaknya dapat meringankan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Kemendag sendiri lanjut Rachmat Gobel akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan Kemendag akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi agar kondisi harga barang kebutuhan pokok yang kondusif ini bisa terjaga secara berkelanjutan.

Tapi, Mendag belum puas dimana untuk menurunkan harga minyak goreng dengan hanya mengandalkan bazaar saja. Maka, selain melalui bazaar juga akan melalui operasi pasar dan pasar murah. Penyaluran melalui kegiatan tersebut juga akan meminimalkan terjadinya spekulan.

“Kami akan medorong operasi pasar dan gelaran pasar murah salah satunya minyak goreng,” ungkapnya. (ASK)

- Untuk membangkitkan semangat berwirausaha di kalangan panti asuhan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan program pelatihan. Bimbingan Teknis Pelatihan Wirausaha Baru Berbasis Panti Asuhan yang di selenggarakan di Panti Asuhan Darushsholihat, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4).

Kegiatan ini diprakarsai Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri (DKM dan PDN) bekerjasama dengan Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak sebagai Pilot Project Pengembangan Wirausaha. menjadi pelaku wirausaha baru. Sebanyak 50 anak panti yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari wilayah Jakarta, Depok dan Bogor,

Para anak panti asuhan peserta bimbingan terlihat sangat antusius mendengar arahan dari para narasumber yang terdiri dari unsur pengusaha, praktisi, perbankan serta pemerintah. Tentunya pelatihan bagi anak panti ini sangat berguna untuk bekal menjadi wirausahawan baru.

Di dalam sambutannya, Direktur DKM dan PDN Suhanto menekankan bahwa pentingnya menanamkan jiwa kewirausahaan sejak usia dini sebagaimana teladan dari Rasulullah SAW yang sejak usia belia hingga dewasa menjalankan usaha perdagangan dengan amanah, jujur, profesional dan gigih, sehingga kepercayaan konsumen selalu terjaga

Kegiatan bimbingan teknis pelatihan wirausaha ini, lanjut Suhanto, adalah bentuk kepedulian Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna membantu panti asuhan untuk dapat menciptakan wirausaha. “Panti asuhan peluang dalam menciptakan wirausaha baru. Jadi, nantinya panti asuhan bukan sekedar menampung anak panti, tapi juga menciptakan lapangan usaha,’’ katanya

Dikatakan, kegiatan ini guna memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan, sekaligus memotivasi anak panti untuk menjadi pelaku wirausaha baru, yang kelak akan memiliki jiwa sebagai pengusaha yang percaya diri, tangguh, jujur, profesional dan mampu menciptakan peluang usaha yang memberikan nilai tambah terhadap suatu produk. (ABS)

Minyak Goreng Murah Ada di Bazar

Hadir di Panti Asuhan

Menteri Perdagngan Rachmat Gobel saat melayani pembeli dalam bazaar minyak goreng murah

Direktur DKM dan PDN Suhanto

ketika memberikan pengarahan

membangkitkan semangat

wirausaha di kalangan panti

asuhan

Kemendag akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi agar kondisi harga barang kebutuhan pokok yang kondusif ini bisa terjaga secara berkelanjutan.

“Panti asuhan bukan sekedar menampung anak panti, tapi juga menciptakan lapangan usaha.”

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

KATA KITA KATA KITA


68 | | 69

4

koperasi niaga sejahtera kemendag:“Anggota Beli, Koperasi yang Bayar Rp. 200 juta”

nasi bakar & sop ikan ‘imah’:“Jadi Langganan Pak Menteri”

Tak banyak yang tahu, Yudi Faturahman (32) juga mempraktikkan pesan yang digaungkan dalam Hari Konsumen Nasional (Harkonas). Sebagai pemilik stan Imah “Sop Ikan

dan Nasi Bakar” di Kantin Gedung Kementerian Perdagangan, lantai basement, Yudi mengaku sangat menyadari pentingnya konsumen. “Konsumen di kantor ini sangat kritis,” kata Yudi.

Berbagai isu yang menyangkut makanan, pelanggannya juga suka menanyakan kepadanya. Misalnya, isu tentang beras plastik. Yudi mengaku juga kebanjiran pertanyaan. Apakah bahan baku menu unggulan “Nasi Bakar” yang dibuatnya tercampur atau tidak? Konsumen sangat kritis dan selau bertanya apa saja kepadanya. Bagi Yudi, pertanyaan pelanggannya penting untuk memastikan kualitas produk “nasi bakar” yang dibuatnya. Sebab, dengan konsumen yang kritis, Yudi makin selektif memilih bahan baku dan makin meningkatkan kualitas masakannya.

“Saya menjamin beras yang kami gunakan adalah beras terbaik, yang saya pesan langsung dari pedagang yang mengambil beras langsung dari produsen. Sehingga saya bisa memastikan kualitasnya,” ujar Yudi, saat berbincang dengan wartawan .

Sebagai penjual Nasi Bakar, bahan baku beras merupakan yang utama. Setelah memastikan kualitas beras tanpa tercampur bahan sintetis dan bahan-bahan kimia lainnya, Yudi memasak beras dengan cara-cara yang higienis. “Hingga menjadi nasi bakar, saya memperhatikan setiap detail bahan baku dan proses memasaknya.

Perawakannya sederhana dan ramah. Saat berbincang dengan ia mengenakan kemeja batik dan

celana bahan warna gelap. Rambutnya sudah memutih. Tapi semangat pria asli Batu Sangkar, Padang ini tetap menyala. Sebagai Manager Umum, ia ingin menjadikan koperasi makin dicintai anggota dan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat anggota.

Tak percaya, kini Koperasi akan membayar semua produk dan barang yang dibeli anggotanya. “Silakan anggota beli apa saja, motor, mobil atau rumah dan biarkan kami, koperasi, yang membayarnya hingga maksimal Rp 200 juta,” kata Dedy.

Koperasi kini menyediakan banyak produk. Selain peralatan kantor, elektronik, fashion, alat rumah tangga, makanan dan minuman, Koperasi juga menjual smartphone, logam mulia, motor, mobil, bahkan rumah. “Untuk kendaraan bermotor dan property, kami melayani pemesanan. Anggota juga bisa memilih kendaraan bermotor sesuai brosur, dan Koperasi yang akan membayarnya,” ujar Dedy. Untuk rumah, anggota juga dapat memesan ke developer atau memilih sendiri rumahnya.

Semua produk yang diperjualbelikan di Koperasi diakui Dedy selalu memperhatikan K3 (keamanan, keselamatan, dan kesehatan). Produk-produk elektronik, seperti setrika, rice-cooker, alat-alat memasak dan barang elektronik lainnya harus sesuai SNI. Dedy juga mengecek label berbahasa Indonesia dan petunjuk berbahasa Indonesia.

Menurut Dedy, Koperasi akan selalu memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian. “Kami memastikan produk-produk yang kita jual sesuai dengan kebijakan kementerian terutama terkait SNI dan K3,” katanya. Dedy sempat mengajak

mengecek satu per satu barang yang dijualnya.

Dedy juga melakukan pengawasan pada produk-produk yang diperjualbelikan oleh mitra UKM yang ikut serta berdaganag di area tanggung jawabnya. “Kami selalu mengawasi produk-produk. Jika diketahui tidak aman dan mengancam kesehatan, kami peringatkan dan tidak boleh berjualan lagi,” kaanya.

“Anggota Beli, Koperasi yang Bayar Rp. 200 juta” Menurutnya, khusus produk-produk

home industry seperti makanan dan minuman, ada perkecualian. Produk-produk ini diseleksi khusus dengan cara memilih pemasoknya. “Hanya anggota yang bisa menjual barang-barang home industry di Koperasi,” kata pria yang memliki putera semata wayang ini.

Menurut Dedy, saat ini anggota Koperasi sebanyak 1970 orang dan memiliki omset dan pendapatan barang elektronik hingga bulan Maret, sekitar Rp 943.648.500 (HPP) dengan margin total sekitar Rp 169.456.185. Sedangkan omset dan pendapatan barang sekunder hingga bulan Maret 2015 sebesar Rp 713.145.200 (HPP) dan margin Rp 111.487.551. Sementara omset penjualan tunai konsumsi hingga bulan April 2015 sebesar Rp 53.726.260.

Dedy berpesan agar anggota menyimpan dananya ke Koperasi. “Semakin banyak anggotanya yang menyimpan dananya ke Koperasi, semakin banyak anggota yang bisa memanfaatkan pinjaman ke Koperasi. Prinsipnya adalah saling berbagi dan membantu. Dengan demikian, di akhir tahun, nggota akan mendapatkan SHU sesuai dengan tingkat keaktifannya,” tutur Dedy. (HER,ASK)

Toko Koperasi Niaga Sejahtera Kemendag

à Dedy Ramli | Manager Umum Koperasi Niaga Sejahtera Kementerian Perdagangan RI

à Yudi Faturahman | Pemilik Stan Imah “ Sop Ikan Dan Nasi Bakar”

Jangan sampai tercampur bahan-bahan yang membahayakan kesehatan,” katanya. Berkat ketekunan dan kegigihannya memilih bahan-bahan yang aman dan sehat, alhamdulillah, nasi bakar buatannya selalu ludes diborong pembeli.

Menu andalan lain yang dilakoninya sejak 2008 adalah Sop Ikan. Yudi ekstra hati-hati dengan menu yang satu ini. Maklum, jika tidak mendapatkan ikan yang segar, bisa dipastikan rasa sop ikan menjadi kurang lezat. Untuk itu, kesegaran ikan menjadi taruhan terbesarnya. “Saya belanja sendiri untuk memastikan kesegaran ikan,” ujar suami Toyimah ini.

Yudi punya tips penting untuk memilih ikan segar yang menjadi bahan baku menu sop ikannya. Ikan segar akan selalu memiliki insang yang segar, berwarna merah. Perut masih kuat dan tidak hancur. Jika dicium, kondisi ikan tidak basi. “Satu lagi yang juga penting adalah ekor ikan tidak patah,” katanya.

Berkat kecermatan dan kejeliannya memilih bahan baku ikan segar di Pasar Senen dan Pasar Sukapura, menu sop ikannya kini menjadi langganan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. “Melalui orang suruhannya, Pak Menteri suka memesan sop ikan untuk makan siang,” ujar Yudi bangga. Menteri-menteri sebelumnya juga suka mengonsumsi sop ikan yang dibuat dengan cita rasa yang gurih dan segar ini.

Ia memastikan ikan tidak mengandung formalin dan bahan-bahan kimia terlarang lainnya. “Saya sangat memperhatikan unsur kesehatan dan keselamatan konsumen. Kalau konsumen senang, menu sop ikan saya juga cepat habis,” papar Yudi yang menjual sejumlah menu andalan selain sop ikan dan nasi bakar, yaitu ayam goreng dan bebek goreng. Dua menu ini juga dipilih khusus dan ditunggui saat memotongnya sehingga halal dan terjamin. (HER,ASK)

Jadi Langganan Pak Menteri

Foto

: Tim

Hum

as

Foto

: Tim

Hum

as

MENYONGSONG MEA


70 | | 71

4

bayu krisnamurthi:Ayo ASEAN! Let’s Go...!

Jargon ini bakal menjadi populer akhir tahun 2015 ketika gong perdagangan bebas ASEAN ditabuh. Tapi tunggu

dulu, tak ada salahnya jika masyarakat Indonesia beramai-ramai mulai detik ini juga menunjukkan rasa percaya dirinya menjadi satu ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jadi, “Ayo ASEAN, Let’s Go..!!

Kementerian Perdagangan menjadi ujung tombak pemerintah untuk mengenalkan dan menyiapkan MEA 2015 ini. Kementerian ini berkomitmen menjadikan ASEAN sebagai peluang pasar bagi para pelaku usaha Indonesia dan bukan sebaliknya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi pelaku usaha negara-negara ASEAN.

Kuncinya: Percaya Diri

Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengaku percaya diri seluruh pelaku usaha Indonesia, masyarakat Indonesia, pemerintah pusat dan daerah, dan sinergi seluruh kementerian merupakan kunci utama menjawab MEA 2015.

“Kalau kita punya visi dan kepercayaan diri yang sama, maka akan jauh lebih mudah mengkoordinasikannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain yang bisa berperan penting di pasar bebas ASEAN,” tegas Bayu Krisnamurthi.

Dikonsep Sejak 1977

Sejatinya, pasar bebas ASEAN ini bukan hal baru. Sejak 1977 sudah dibuat kerangka kerjasama ini melalui ASEAN Freferential Trading Arrangement. Inilah kesepakatan yang menjadi awal dibangunnya sebuah kerjasama

daftar negatif investasi (negative list) yang memperbolehkan masuknya semua investasi kecuali yang tidak diperbolehkan. Implementasi MEA juga menyebabkan kebebasan mobilitas orang, misalnya, di sektor pariwisata. Dengan pemberlakuan bebas visa, semuanya bisa lebih mudah.

Sebagai negara dengan beragam kultur, spektrum konsumsi yang luas, dan melimpahnya kekayaan alam beserta keindahannya, Indonesia bisa berperan sangat aktif di ASEAN.

Indonesia dapat melayani kebutuhan pasar ASEAN dari segala level mulai dari low end hingga high end. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sebenarnya tinggal memetakan saja kebutuhan di masing-masing negara kemudian menembusnya sebagai pasar.

baru ASEAN yang bernama MEA 2015. Kerjasama ini, yang diperbaharui lagi dengan komitmen kepala negara dalam berbagai pertemuan di tahun-tahun berikutnya.

Pemberlakuan MEA tidak serta merta menjadikan pasar yang semula tertutup menjadi terbuka, apalagi saat ini sebenarnya pasar Indonesia sudah lebih 90% terbuka, sehingga kurang 10% lagi yang belum terbuka. Dengan demikian, praktis MEA sudah dirasakan dan telah terjadi di depan mata.

Tak kita sadari, kita sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat sudah terbiasa pergi pulang ke sejumlah negara ASEAN, menjalin kerjasama dagang, pendidikan, budaya, pariwisata, dan banyak

Kementerian Perdagangan mencatat sejumlah peluang yang bisa dilakukan Indonesia guna menembus pasar ASEAN.

Di Vietnam misalnya, dari sisi perdagangan barang Indonesia bisa masuk ke pasar Vietnam dengan memanfaatkan peluang perdagangan di sektor mesin dan peralatan, produk baja, bahan baku, industri pakaian dan sepatu, elektronik dan otomotif.

Lalu di sektor jasa dan investasi, Indonesia juga bisa masuk di sektor keperawatan, franchise, hotel dan restauran, kereta api, konstruksi, investasi di sektor hotel, perumahan, semen, pertambangan, pakan ternak, bahan kimia dan produk plastik.

Di Singapura, pada sektor barang Indonesia masih bisa memanfaatkan peluang di sana sebagai pasar untuk produk karet, alas

kaki, udang, kopi, alat medis, perikanan, makanan olahan, kertas, alat tulis, perhiasan dan elektronik. Sementara untuk perdagangan jasa, Indonesia masih memiliki peluang di sektor legal, akunting, medis dan dokter gigi, arsitek, hotel dan restauran, audiovisual serta distribusi. Sementara dari sisi investasi, Indonesia masih bisa masuk di sektor tenaga kerja, pariwisata, KEK Batam Bintan Karimun dan di bidang kuliner.

Tentu saja, di negara-negara ASEAN lainnya, peluang perdagangan barang dan jasa masih terbuka luas. Dengan kepercayaan diri yang tinggi berbagai peluang ini, MEA 2015 bukan jalan terjal berbatu yang tak bisa dilewati dengan mulus.

lagi. Apalagi Indonesia juga sudah lama membebaskan visanya.

Dalam MEA nanti yang pertama kita rasakan adalah free of goods atau kelancaran arus barang. Bagi Indonesia, rata-rata tarif tinggal 6%, sehingga sebenarnya kita sudah berada dalam globalisasi. Demikian juga dengan sistem keuangan atau pembiayaan terbuka, kita sudah mulai terbuka dalam konteks mobilitas keuangan (financial mobility) berjalan terbuka.

Yang pasti, MEA merupakan peluang besar bagi Indonesia. Meski, Indonesia sendiri juga mewaspadai aliran investasi dan produk yang bisa melemahkan potensi dalam negeri. Untuk itulah, Kemendag menggunakan pendekatan

ta n ta n g a n d a n k u n c i h a d a p i pa s a r a s e a n

Ayo ASEAN! Let’s Go...! Tantangan MEA 2015

Dengan berbagai peluang itu, Kemendag mendorong agar pelaku usaha memiliki rasa percaya diri untuk masuk ke pasar ASEAN dan tidak dininabobokkan oleh pasar dalam negeri semata.

Beberapa tantangan Indonesia ke depan ketika genderang MEA 2015 ditabuh.

pertama, bagaimana industri yang menjadi basis dan andalan Indonesia harus ditingkatkan nilai tambahnya. Tidak bisa lagi mengandalkan industri tradisional guna mendapat nilai tambah (gain) lebih besar. Industri andalan Indonesia antara lain kelapa sawit, karet, kopi, tambang, pertanian, dan lain-lain.

Pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan nilai tambah industri, antara lain dengan kebijakan di sektor pertambangan melalui Undang-Undang Pertambangan, yang mengharuskan hilirisiasi sebagai bagian dari keinginan Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah lebih tinggi. Tahun ini kita berkorban dengan turunnya nilai ekspor, tetapi itu tak apa-apa karena kita bisa memperoleh gain lebih besar di masa mendatang. Harapannya ke depan sudah mulai membaik dan ada prospek.

Untuk perdagangan barang tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa membangun industri perantara karena Indonesia cukup

banyak impor dan itu menunjukkan kebutuhan dari industri hilir telah berkembang. Berperan mendapat nilai tambah tinggi dalam global supply chain dan diupayakan mendapat nilai tambah dari industri andalan yang sudah ada.

kedua, di dalam internal Indonesia sendiri tidak bisa mengoptimalkan kelebihan satu daerah karena masalah interkonektivitas dan infrastruktur. Kendati demikian saat ini sedang dibangun infrastruktur termasuk tol laut.

ketiga, kita menghadapi kendala faktor pendukung seperti listrik, air, dan lainnya. Justru karena ada pasar yang besar, kebutuhan akan hal itu menjadi tinggi. Ke depan, pemerintah tengah menargetkan 35 ribu mega watt listrik.

keempat, bukan hanya mindset, tetapi juga keterampilan supaya kita bisa berbicara dan berkiprah di level yang lebih besar. Mulai dari bahasa, pengetahuan umum tentang negara-negara itu, dan lain-lain.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antarkementerian dan rasa kepercayaan diri yang kuat. Inilah kuncinya.

Jadi tunggu apalagi, “Ayo ASEAN, Let’s Go...!”

Foto

: Tim

Hum

as

à Bayu Krisnamurthi | Mantan Wakil Menteri Perdagangan

Membaca atau mengikuti petunjuk/ informasi dan prosedur pemakaian

Beritikad baik dalam melakukan transaksi

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

KEWAJIBAN KONSUMEN

CERDAS

Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan

Memilih barang atau jasa yang akan digunakan

Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang atau jasa

Didengar pendapat dan keluhannya

Mendapatkan pembinaan

Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

Mendapatkan ganti rugi atau kompensasi

HAKKONSUMEN

CERDAS

Konsumen cerdas adalah konsumen yang kritis

dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi

diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan

ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan,

dan Lingkungan (K3L).

KIAT MENJADI KONSUMEN CERDAS

TEGAKKAN HAK & KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN

TELITI SEBELUM MEMBELI

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L

PERHATIKAN LABEL & MASA KADALUARSA

BELI SESUAI KEBUTUHAN, BUKAN KEINGINAN


72 | | 73

TRADE-PEDIA : Ayo, Jadi Konsumen Cerdas!

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat total impor Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 15% dari total impor seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, total ekspor Indonesia terhadap total ekspor negara-negara ASEAN pada tahun yang sama adalah 14,4%.

Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA), nantinya para anggota AEC dapat melakukan kegiatan jual beli atas barang tanpa harus memikirkan hambatan tarif karena sudah 98,87% pos tarif AFTA Indonesia dibebaskan atau sudah 0%. Namun hingga saat ini Indonesia masih menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam Highly Sensitive List sehingga tarif atau bea masuk komoditas tersebut belum dihapus.

Dalam pelaksanaan MEA 2015 terdapat 12 Priority Integrated Sectors (PIS) yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu perdagangan jasa dan perdagangan barang. Adapun 5 sektor dalam perdagangan jasa meliputi transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sedangkan 7 sektor lainnya yang masuk dalam kategori perdagangan barang antara lain adalah hasil pertanian, elektronik, otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, hasil perikanan, serta tekstil.

Terkait dengan liberalisasi pada sektor jasa, negara-negara anggota MEA menandatangani Saling Pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) pada tanggal 19 November 2007. Saling Pengakuan ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan. Dalam Saling Pengakuan tersebut terdapat 8 bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati, yaitu teknik rekayasa, keperawatan, arsitekur, pemetaan, pariwisata, medis, dokter gigi, dan akuntansi. Dengan demikian, para pekerja yang memiliki kualifikasi tersebut dapat diterima dengan terbuka di pasar ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah komunitas negara-negara ASEAN yang

memberlakukan sistem pasar tunggal yang berarti terbuka dan bebas untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi.

Anggota MEA terdiri dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.

Pada awalnya pelaksanaan MEA akan dimulai pada tahun 2020, namun setelah penandatanganan “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007, pelaksanaan MEA diputuskan akan dimulai pada akhir tahun 2015. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan ASEAN dalam memperkuat daya saing untuk menghadapi kompetisi global, penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen, dan meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

MEA memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan beberapa manfaat bagi para anggotanya antara lain mendorong peningkatan daya saing, penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, manfaat serta tujuan utama dari MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN.

Sebagai salah satu negara anggota MEA, Indonesia memiliki 9 produk unggulan untuk diekspor ke negara ASEAN lainnya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk perkebunan seperti coklat, kopi, dan karet, produk hutan, elektronik, otomotif, tekstil, alas kaki, serta udang yang merupakan produk kelautan.

Maraknya berbagai produk yang masuk ke Indonesia mengharuskan kita menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih dan membeli barang. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen agar konsumen dapat melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L).

Tegakkan Hak dan Kewajiban Anda Selaku Konsumen: Sebagai konsumen, sebaiknya Anda lebih kritis dan berani memperjuangkan hak apabila barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai standar yang dijanjikan. Tidak hanya itu, konsumen juga harus memahami kewajibannya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Teliti Sebelum Membeli: Konsumen yang cerdas harus terbiasa untuk teliti sebelum membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan.

Pastikan Produk Sesuai dengan Standar Mutu K3L: Konsumen sebaiknya mulai akrab dengan produk-produk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tentunya memberikan jaminan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) pada konsumen. Hingga saat ini terdapat 89 jenis produk yang sudah SNI wajib.

Perhatikan Label dan Masa Kadaluarsa: Terkait kondisi barang, konsumen juga harus lebih kritis untuk mengetahui barang yang akan

dibelinya. Pastikan barang yang dibeli terbungkus rapi dan disertai label, serta dicantumkan antara lain: komposisi, petunjuk penggunaan, masa berlaku, serta kartu garansi untuk barang tertentu. Bila Anda membeli barang secara online, sebaiknya perhatikan petunjuk pembeliannya dan lakukan sistem jual beli langsung yaitu dengan cara bertemu.

Beli Sesuai Kebutuhan Bukan KeinginaN: Dalam hal jual-beli, masyarakat Indonesia terkenal sebagai konsumen yang konsumtif. Seringkali membeli barang atau jasa sekedar memenuhi keinginan dan belum tentu menjadi kebutuhan. Oleh karenanya seringkali masyarakat Indonesia tertipu oleh kualitas. Melalui program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, konsumen diajak untuk tidak dikuasai oleh keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut.

Mulailah menjelma menjadi konsumen cerdas yang cermat dan kritis demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mulai dari diri sendiri dan sebarluaskan perilaku ini kepada keluarga dan lingkungan Anda.

MASYARAKATEKONOMIASEAN (MEA)


74 |

MA

LAY

SIA

SIN

GA

PO

RE

DIKOMUNIKASIKAN OLEH:

D

PANGSA IMPOR INDONESIA-ASEAN

2013

15.0%

PANGSA EKSPORINDONESIA-ASEAN

2013

14.4%

Mendorong peningkatan daya saing Penghapusan

hambatan tarif maupun non tarif

Memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas

Membuka peluang penyerapan tenaga kerja

MEAMANFAAT

A

BC

D

E

Meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN

DISTRIBUSI

AKHIR

9 produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN:

coklat, kopi, karet, produk hutan | elektronik, otomotif | tekstil, alas kaki | udang |

Sumber: www.asean.org

Sumber: www.asean.org

12 PRIORITY INTEGRATED SECTOR (PIS)

TRANSPORTASI UDARA

e-ASEAN

PELAYANANKESEHATAN

PARIWISATA

JASA LOGISTIK

5SEKTOR

JASA

PERDAGANGAN

PERIKANAN

PRODUK BERBASIS KARET

PRODUK BERBASIS KAYU

BARANG

PERDAGANGAN

7SEKTOR

PERTANIAN

ELEKTRONIK

TEKSTIL

OTOMOTIF

Sumber: www.kemendag.go.id

SALING PENGAKUAN 8 JENIS KUALIFIKASI PROFESIONAL (MRA)

TEKNIK REKAYASA

KEPERAWATAN ARSITEKTUR PEMETAAN

PARIWISATA MEDIS DOKTER GIGI

AKUNTANSI

Sumber: www.kemendag.go.id

PELUANG BISNIS INDONESIA DI ASEAN

MYA

NM

AR

Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, toiletries, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur & kosmetik

Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

JASA

BARANG

VIE

TNA

M

Mesin & peralatan, produk baja, bahan baku industri pakaian & sepatu, elektronik, plastik, otomotif

Dokter hewan, perawat, arsitek, waralaba, hotel, restoran, agen perjalanan & wisata, kereta api & konstruksi

JASA

BARANG

THA

ILA

ND

Elektronik, kimia organik, kertas, produk plastik, perhiasan, ban, produk kehutanan, otomotif, perikanan, bumbu, coklat

Taman hiburan, rumah sakit, legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, audio-visual, distribusi

JASA

BARANG

CA

MB

OD

iA

Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, perlengkapan mandi, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur, kosmetik

Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

JASA

BARANG

Karet, alas kaki, udang, kopi, coklat, alat medis, rempah, perikanan, makanan & minuman olahan, kertas, alat tulis, perhiasan, elektronik

Legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, dokter hewan, hotel, restoran, audio-visual, distribusi

JASA

BARANG

Tekstil & garmen, produk kehutanan, coklat, kopi, udang, kulit & produk kulit, rempah obat, makanan olahan, kerajinan, bumbu

periklanan, perfilman, konstruksi, hotel, restoran, taman rekreasi, transportasi udara & laut

JASA

BARANG

Sum

ber:

www.

asea

n.org

POS TARIF AFTA INDONESIA

(SUDAH DIBEBASKAN)

98.87%

0%MENCAPAI

HIGHLY SENSITIVE

LIST

97POS TARIF BERAS

POS TARIF GULA

MEAPELAKSANAAN

BRUN

EIDA

RUSS

ALAM

INDO

NESI

A

VIET

NAM

Komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan SISTEM PASAR TUNGGAL yang berarti TERBUKA dan BEBAS untuk

melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi

MASYARAKATEKONOMIASEAN (MEA)

PDB per kapita(US$ million) 2013

Tingkat Pertumbuhan PDB(dalam %)

Jumlah Penduduk (dalam ribuan) 2013

Impor(US$ million) 2013

Ekspor (US$ million) 2013

406 248.818 68.251 89.708

39.678 3.466 5.678 1.908

11.445 182.551 228.730 132.664

36.111 186.628 249.517 132.109

KETERANGAN: 2012 2013

1.0-1.8

99.384

2.706

53.978

65.130

6.87.2

6.2 5.8

CAM

BODI

A

14.962

1.046

9.148

9.176

7.0 7.0

6.644

1.505

2.592

3.292

7.9 8.2

29.948

10.420

228.276

205.985

5.64.7

5.399

55.183

410.249

373.015

2.53.9

6.5

2.9

5.3 5.4

61.573

916

11.436

12.009

5.97.5

LAOS

MAL

AYSI

A

MYA

NMAR

PHIL

IPPI

NES

SING

APOR

E

THAI

LAND

Download Publikasi Indonesia Trade Insight Edisi Keempat

Documents

Transcript of Download Publikasi Indonesia Trade Insight Edisi Keempat