DAFTAR ISI - bpjsketenagakerjaan.go.id · Syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel...
Transcript of DAFTAR ISI - bpjsketenagakerjaan.go.id · Syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel...
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 ii
DAFTAR ISI
The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers (Indonesia)
Chazali H. Situmorang ………………………………………………………… 1
The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers
Chazali H. Situmorang ………………………………………………………… 17
Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Ratih Yasnuarni Gultom ……………………………………………………… 33
Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Inggris)
Ratih Yasnuarni Gultom ……………………………………………………… 51
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 i
JURNAL INSTITUT BPJS KETENAGAKERJAAN
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan oleh Learning Office BPJS
Ketenagakerjaan. Artikel yang diterbitkan pada jurnal ini adalah berupa hasil
penelitian dan non penelitian (ilmiah/populer) yang meliputi jaminan sosial,
ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, keuangan dan
kebijakan publik.
Penanggung Jawab
Abdur Rahman Irsyadi
Mitra Bestari
AB. Widyanta, S.Sos, M.A.
Redaktur Pelaksana
Anasthasia Aboet
Pelaksana Administrasi
M. Purnama Winandi Saputra
Syamsumarlin
Yulianti
Alamat Redaksi dan Administrasi
Learning Office
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930.
Telp: 021 5207797 Fax: 021 5260443.
Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Email: [email protected],
Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah atau akan diterbitkan
dalam media lain. Syarat-syarat, format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat
pada Ketentuan Penulisan di lembaran belakang jurnal ini. Artikel yang masuk
ditelaah mitra bestari/reviewer untuk dinilai kelayakannya. Redaksi dapat
memodifikasi artikel untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis
lainnya tanpa merubah substansi artikel.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 ii
DAFTAR ISI
The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers (Indonesia)
Chazali H. Situmorang ………………………………………………………… 1
The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers
Chazali H. Situmorang ………………………………………………………… 16
Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Ratih Yasnuarni Gultom ……………………………………………………… 30
Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Inggris)
Ratih Yasnuarni Gultom ……………………………………………………… 48
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 1
THE NATION’S COMMITMENT IN OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS
Written by: Chazali H. Situmorang1
Abstract
The existence of a nation is to fulfill multiple needs and wants, that requires the
people to work together in order to fulfill their needs – as they could not fulfill it has
individually. Thus, based on each persons‟ skill, each of them has their own tasks
and work together to fulfill their needs. This unity is called society or nation. In a
sovereign nation framework based on the 1945 Constitution, one of them is to
provide social security for every citizens. Social security is also stated in the 1948
United Nations‟ Declaration of Human Rights, and further emphasised in
International Labour Organisation‟s Convention No. 102/1952. Aligned with those
regulations, the Indonesian Parliament (MPR-RI) in TAP No. X/MOR/2001 assign
the President to create Nasional Social Security System (SJSN) to provide a
integrated and comprehensive social security. In June 30th 2015, the Government
issued Regulation No. 46/2015 about the Pension Plan – based on the Act No.
40/2004 about the National Social Security System. In the Regulation No.
46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that states “Old Age
Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit that paid to the workers when retired,
died, or permanently disabled”. Describing a nation‟s policy, in the form of
regulations, is the necessity to measure the commitment of a nation in developing
its people. Indonesia, as a part of the global world, has signed numerous world
conventions and must be held accountable in improving the social welfare and
protection for its citizens. In the implementation of JHT-SJSN, the findings are: (1)
the nation‟s commitment has been relatively weak; (2) the regulations have been
inconsistent; (3) the regulatons have multiple interpretations; and (4) the advocacy
and socialisation have not been maximised. These findings are interconnected
with each other. The first, second, and third findings are based on the same
subject, which are Regulation No. 46, No. 60, and the Labour Minister Regulation
No. 19/2015, that were cascaded from SJSN Act. The fourth finding is subject to
the effort of BPJS Ketenagakerjaan. Because of the workers‟ resistance against
the Regulation No. 46/2015, the Regulation No. 60/2015 and the Labour Minister
Regulation No. 19/2015 were issued as a compromy – even though the content
tend to diverge from the what is stated in SJSN Act. The policy recommendation
for the Indonesian Government is to repeal the Labour Minister Regulation No.
19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment.
1 Chazali H. Situmorang; Doktor bidang Manajemen Pendidikan, Magister Science in Public Health, Pharmacist dan
Apoteker. Direktur Social Security Development Institute, Dosen Tetap FISIP UNAS. Ketua DJSN 2011-2015.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 2
Regulations No. 60/2015 is also need to be revised, and directly referring to SJSN
Act article 35, 36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate the
mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS Ketenagakerjaan must
intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for workers,
so that they can age gracefully. BPJS Ketenagakerjaan Management has to
create the necessary system and operational procedure.
Keywords: Society or Nation; 1945 Constitution, Old Age Insurance (JHT);
retired, died, or permanently disabled; the nation‟s commitment has been relatively
weak; the regulations have been inconsistent; the regulatons have multiple
interpretations; the advocacy and socialisation have not been maximized; repeal
the Labour Minister Regulation No. 19/2015 ; . Regulations No. 60/2015 is also
need to be revised.
PENDAHULUAN
Menurut Socrates, Negara dengan para
pemimpin atau para penguasa yang
dipilih secara seksama oleh rakyat,
bertugas untuk menciptakan hukum.
Pikiran ini menggambarkan pentingnya
demokrasi dalam suatu negara. Pikiran
Socrates ini dikembangkan lebih lanjut
oleh Plato, muridnya yang banyak
menulis buku tentang Negara. Menurut
Plato, Negara sebenarnya bertujuan
untuk mengetahui atau mencapai atau
mengenal ide yang sesungguhnya.
Negara muncul atau ada karena adanya
macam-macam kebutuhan dan
keinginan manusia, yang menyebabkan
mereka harus bekerja sama, untuk
memenuhinya. Masing-masing dari
mereka tidak akan mampu memenuhi
kebutuhannya sendirian. Maka sesuai
dengan kecakapannya masing-masing,
tiap-tiap orang mempunyai tugasnya
sendiri dan bekerja sama untuk
memenuhi kepentingan bersama.
Kesatuan inilah yang kemudian disebut
masyarakat atau Negara2. Maka dari itu,
Negara harus memenuhi 3 syarat untuk
keberadaan suatu Negara, yaitu a)
adanya wilayah tertentu; b) adanya
rakyat; dan c) adanya pemerintah yang
berdaulat.
Indonesia, dilihat dari ketiga pilar syarat
negara tersebut, sesungguhnya sangat
kokoh dan luar biasa di antara negara-
negara dunia. Dari sisi wilayah,
Indonesia sangat strategis dengan lebih
dari pulau 17.000, tanah yang luas, laut
yang luas dan dalam, iklim tropis. Dari
sisi rakyat, jumlahnya mencapai lebih
dari 250 juta atau nomor empat dunia.
Dari sisi pemerintahan, konstitusi
Indonesia sangat berdaulat, dengan
sistem demokrasi yang dikagumi dunia.
Dalam kerangka Negara yang berdaulat
dengan konstitusi UUD 1945 yang kuat,
salah satu ketentuan kita miliki adalah
penyelenggaraan jaminan sosial bagi
2 Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, 1998, hal
14,15.17
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 3
seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam
pasal 28H ayat (3) mengenai hak
terhadap jaminan sosial dan
mempertimbangkan pasal 34 ayat (2).
Jaminan sosial juga dijamin dalam
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948
dan ditegaskan dalam Konvensi ILO
nomor 102 tahun 1952 yang
menganjurkan semua negara untuk
memberikan perlindungan minimum
kepada setiap tenaga kerja. Sejalan
dengan ketentuan tersebut, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dalam TAP Nomor
X/MPR/2001 menugaskan Presiden
untuk membentuk Sistem Jaminan
Sosial Nasional dalam rangka
memberikan perlindungan sosial yang
menyeluruh dan terpadu.3
Pengertian jaminan sosial begitu
beragam dalam berbagai literatur, akan
tetapi memiliki kesamaan esensi. Dalam
pendekatan asuransi sosial, jaminan
sosial dimaknai sebagai teknik atau
metode penanganan resiko yang terkait
dengan hubungan kerja berbasis pada
hukum bilangan besar (law of large
numbers). Dari sisi bantuan sosial,
jaminan sosial berarti dukungan
pendapatan bagi komunitas yang kurang
beruntung untuk keperluan konsumsi.
Maka dari itu jaminan sosial berarti
sebagai (1) salah satu faktor ekonomi
seperti konsumsi, tabungan dan
3 UU SJSN; Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, alinea 2
subsidi/konsesi untuk redistribusi resiko;
(2) instrumen Negara untuk redistribusi
resiko sosial ekonomi melalui tes
kebutuhan (means test application),
yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta
baik berupa rekening tabungan maupun
kekayaan nyata; (3) program
pengentasan kemiskinan yang
ditindaklanjuti dengan pemberdayaan
komunitas, dan (4) sistem perlindungan
dasar untuk penanggulangan hilangnya
sebagian pendapatan pekerja sebagai
konsekuensi resiko hubungan kerja.
Pemahaman jaminan sosial secara
spesifik adalah sebagai sistem
perlindungan dalam bentuk dukungan
pendapatan (income support) bagi setiap
orang yang memerlukannya melalui
seperangkat uji kebutuhan (means test)
oleh lembaga yang berwenang
(Purwoko, 2011). 4 Lembaga-lembaga
yang berwenang melakukan means test
di beberapa Negara adalah institusi
pajak di Inggris dan institusi Central
Point di Australia. Aplikasi uji kebutuhan
diperlukan untuk mewujudkan keadilan
bahwa penerima manfaat jaminan sosial
adalah memang benar-benar orang yang
berhak dan membutuhkan dukungan
pendapatan.
UU SJSN menjelaskan bahwa pilar
jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial,
tabungan wajib, dan asuransi sosial.
Bantuan sosial adalah suatu sistem
untuk mengurangi kemiskinan dengan
4 Purwoko, Bambang, Sistem Proteksi Sosial Dalam
Dimensi Ekonomi. Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, hal 39-45.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 4
penggunaan dana dari pajak (yang
dimasukan ke dalam APBN dan
dikeluarkan sebagai PBI-Penerima
Bantuan Iuran). Tabungan wajib
(provident fund) adalah skema tabungan
bagi peserta sendiri seperti JHT.
Asuransi sosial adalah program wajib
yang menggunakan dana yang berasal
dari iuran peserta atau pihak lain dan
atau didanai oleh pemerintah khusus
bagi penduduk miskin. Model asuransi
sosial ini dinilai paling baik dan efektif
untuk membiayai jaminan sosial.
Landasan utama SJSN adalah bahwa
jaminan sosial merupakan program
Negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dengan program SJSN
diharapkan setiap penduduk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup
secara layak apabila terjadi hal-hal yang
dapat mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan seperti
menderita sakit, mengalami kecelakaan,
kehilangan pekerjaan, memasuki usia
lanjut atau pension.5
Jaminan sosial merupakan komponen
dari Perlindungan Sosial, disamping
bantuan sosial. Di Indonesia sudah ada
tata aturan tentang kewajiban
pemerintah (sebagai penyelenggara
Negara) untuk melaksanakan program
perlindungan sosial. Tatanan kebijakan
untuk penyelenggaraan program
jaminan sosial diatur UU SJSN, dan UU
5 Ibid. alinea 3
BPJS. Sementara program bantuan
sosial lainnya seperti program raskin,
PKH, perumahan rakyat, dan bantuan
langsung tunai diselenggarakan
langsung oleh pemerintah melalui
Kementerian terkait.
UU SJSN dan BPJS mengatur bahwa
negara membentuk dua badan sebagai
penyelenggara jaminan sosial yang
bertanggung jawab langsung kepada
Presiden yaitu BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. UU Nomor 24
tahun 2011 merupakan “akte kelahiran”
yang mencantumkan kelahiran badan
bernama BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan dari dua „ibu‟
yang bernama PT Askes dan PT
Jamsostek. Kedua „ibu‟ ini sudah
ditetapkan akan berakhir keberadaannya
sesudah melahirkan kedua badan
tersebut pada tanggal 1 Januari 2014.6
Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan,
UU BPJS telah mengatur bahwa per 1
Januari 2014, Program Jaminan
Kesehatan diserahkan kepada BPJS
Kesehatan. Maka BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan
JKK, JKM, dan JHT dengan tetap
mengacu UU 3/1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai
akhir Juni 2015. Sejak 1 Juli
2015 BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan progam JKK, JKM,
JHT dan JP sesuai dengan UU SJSN
6 Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di
Indonesia.Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, hal. 40
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 5
dan UU BPJS. Sementara aturan
pelaksaaan dalam bentuk PP keempat
program tersebut sudah diterbitkan satu
hari sebelum berlakunya (1 Juli 2015).
Program Jaminan Hari Tua
Pada tanggal 30 Juni 2015, pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3)
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Dalam PP Nomor 46/2015, pada
Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 1
menyatakan “Jaminan Hari Tua yang
selanjutnya disingkat JHT adalah
manfaat uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat peserta memasuki
usia pensiun, meninggal dunia atau
mengalami cacat total tetap”. Ketentuan
Umum tersebut dalam normanya
diuraikan lebih lanjut pada Bab IV
Manfaat dan Tata Cara Pembayaran,
Bagian kesatu Manfaat Jaminan Hari
Tua Pasal 22 yang secara utuh berbunyi
“(1) Manfaat JHT adalah berupa uang
tunai yang dibayarkan apabila Peserta
berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau
mengalami cacat total tetap; (2)
Besarnya manfaat JHT adalah sebesar
nilai akumulasi seluruh iuran yang telah
disetor ditambah hasil
pengembangannya yang tercatat dalam
rekening perorangan Peserta; (3)
Manfaat JHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayar secara sekaligus;
(4) Dalam rangka mempersiapkan diri
memasuki masa pensiun, pembayaran
manfaat JHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diberikan sebagian
sampai batas tertentu apabila Peserta
telah memiliki masa kepesertaan paling
singkat 10 tahun; (5) Pengambilan
manfaat JHT sampai batas tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling banyak 30% dari jumlah JHT
yang peruntukannya untuk
kepemilikan rumah atau paling
banyak 10% untuk keperluan lain
sesuai persiapan memasuki masa
pensiun; (6) Pengambilan manfaat JHT
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
hanya dapat dilakukan untuk satu kali
selama menjadi Peserta; (7) BPJS
Ketenagakerjaan wajib memberikan
informasi kepada Peserta mengenai
besarnya saldo JHT beserta hasil
pengembangannya satu kali dalam satu
tahun.
Berikutnya pada Bagian kedua Tata
Pembayaran Jaminan Hari Tua, Pasal
26 berbunyi “(1) Manfaat JHT wajib
dibayarkan kepada Peserta apabila:
a. peserta mencapai usia pensiun;
b. Peserta mengalami cacat total tetap;
c. Peserta meninggal dunia atau;
d. Peserta meniggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya; (2) Manfaat JHT bagi
Peserta yang mencapai usia pensiun
diberikan kepada Peserta pada saat
memasuk usia pensiun; (3) Manfaat
JHT bagi peserta yang dikenai
pemutusan hubungan kerja atau
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 6
berhenti bekerja sebelum usia
pensiun, dibayarkan pada saat
Peserta mencapai usia 56 tahun; (4)
Dalam hal Peserta mengalami cacat
total tetap, hak atas manfaat JHT
diberikan kepada Peserta; (5) Dalam hal
Peserta meninggal dunia sebelum
mencapai usia pensiun, hak atas
manfaat JHT diberikan kepada ahli waris
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (2); (6) Dalam hal Peserta tenaga
kerja asing atau warga Negara
Indonesia meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya, manfaat JHT diberikan
kepada Peserta yang bersangkutan.
Jika kita lihat amanat sebenarnya dari
UU SJSN dalam kaitannya dengan
Program JHT, pada Pasal 35, 36, 37,
dan 38. Terkait dengan manfaat JHT di
PP 46/2015 (Ketentuan Umum dan
Pasal 22) sudah mengacu pada UU
SJSN, kecuali ayat (5) Pasal 22 PP
46/2015, tidak ada
diperintahkan/diamanatkan dalam UU
SJSN.
Dalam perjalanannya, PP 46/2015
ditolak oleh para Pekerja melalui
berbagai organisasi Buruh. Mereka
melakukan demonstrasi secara besar-
besaran. Para buruh yang merasa hak
JHT nya dipermainkan, mengancam
akan merusak Kantor BPJS
Ketenagakerjaan. Agus Pambagio,
pengamat kebijakan publik dalam media
online Detikcom (6 Juli 2015),
berkomentar “Publik, buruh dan
perusahaan swasta bingung ketika
terjadi perubahan kebijakan berkait
dengan pencairan JHT secara tiba-tiba
karena selama ini tidak pernah ada
penjelasan, baik dari pengelola JHT
(BPJS Ketenagakerjaan) maupun
Kementerian Tenaga Kerja. Akibatnya
terjadi penolakan publik dan yang
menjadi sasaran adalah Presiden,
sebagai penanda tangan PP”.
Gelombang demonstrasi yang semakin
besar dianggap mengganggu Istana
sehingga sekitar 42 hari kemudian,
Presiden Jokowi melakukan perubahan
atas PP 46/2015, dengan keluarnya PP
60/2015, Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua, pada
tanggal 12 Agustus 2015.
Fokus perubahan pada PP 60/2015,
adalah pada Pasal 26, dengan
mengalami perubahan dan berbunyi “(1)
Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada
Peserta apabila: a. peserta mencapai
usia pensiun; b. Peserta mengalami
cacat total tetap; c. Peserta meninggal
dunia atau; d. Peserta meniggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya; (2)
Manfaat JHT bagi Peserta yang
mencapai usia pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada Peserta; (3) Manfaat JHT bagi
peserta yang mengalami cacat total
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diberikan kepada Peserta
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (4) Manfaat JHT
bagi Peserta yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 7
sebelum mencapai usia pension
diberikan kepada ahli waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2); (5) Ketentuan lebih lanjut
mengeai tata cara dan persyaratan
pembayaran manfaat JHT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pada PP Nomor 60/2015 tersebut, ayat
(3) dan ayat (6) Pasal 26 PP 46/2015
dihilangkan.
Dalam jangka waktu tidak terlalu lama (7
hari), terbitlah Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua, tanggal 19 Agustus
2015. Pertimbangan dasarnya merujuk
pada PP 60 Tahun 2015, khususnya
pada Pasal 26 ayat (5), Permenaker ini
ditengarai dapat menenangkan para
Pekerja, karena pasal-pasalnya dibuat
multitafsir, dan mengaburkan hakekat
usia pensiun, sebagai masa berakhirnya
seseorang bekerja karena usia pensiun.
Rancunya pemahaman tentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
yang merupakan domain dari Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dicampuradukan
dengan UU SJSN. Dalam UU 13/2003,
jelas bahwa PHK berkaitan dengan hak
mendapatkan pesangon Peserta,
sedangkan UU SJSN dan UU BPJS
mensyaratkan JHT untuk usia pensiun,
cacat total tetap selama bekerja, dan
meninggal dunia selama bekerja.
Memang lahirnya PP 60/2015 dan
Permenaker Nomor 19/2015, dapat
meredakan amarah Pekerja, dan pekerja
yang mengalami PHK bersama-sama
mengambil JHT, walaupun masa kerja
mereka dibawah 10 tahun bahkan
kebanyakan dibawah 5 tahun. Dana JHT
di rekening BPJS Ketenakerjaan di
berbagai cabang dengan cepat
berpindah ke kantong Peserta. Direktur
Perluasan Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis dalam
Dialog Nasional bersama Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di
Jakarta 31 Maret 2016 menyatakan
“Meningkatnya pencairan dana JHT itu
terjadi setelah terbitnya Permanaker No.
19/2015 dan meningkatnya jumlah
pemutusan hubungan kerja”.
TEMPO.CO, menyebutkan BPJS
Ketenagakerjaan mencairkan dana
Jaminan Hari Tua rata-rata Rp. 50 miliar
hingga Rp. 55 miliar setiap hari pada
periode Januari – Maret 2016 sebagai
akibat berubahnya filosofi dari bekal di
hari tua menjadi jaring pengaman sosial
saat ini.
METHODOLOGI
Kajian tentang Komitmen Negara Dalam
Memberikan Jaminan Hari Tua bagi
Pekerja, dilakukan dengan pendekatan
Deskriptif, dengan memotret kebijakan-
kebijakan Negara dalam bentuk Hukum
Negara yang dilaksanakan oleh
pemerintah sebagai Penyelenggara
Negara. Pisau analisis yang digunakan
adalah mencermati secara kritis semua
produk hukum yang terkait dengan
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 8
penyelenggaraan jaminan sosial dengan
fokus pada Program Jaminan Hari Tua
bagi para Pekerja.
Skema Kerangka Fikir Regulasi Tersistem
Kerangka berpikir Regulasi Tersistem,
menitikberatkan pada cara kebijakan
Negara mewujudkan Komitmen Negara
terhadap masyarakatnya dilakukan dan
berlangsung secara berkesinambungan.
Kebijakan Negara adalah suatu
kebijakan publik yang direalisasikan
dalam keputusan atau ketetapan
pemerintah (sebagai penyelenggara
Negara) untuk melakukan tindakan yang
dianggap membawa dampak baik bagi
kehidupan warga Negara. 7 Menurut
Bridgman and Davis8, kebijakan publik
pada umumnya mengandung
pengertian mengenai “whatever
government choose to do or not to do”
7 Situmorang, Chazali H; Mutu Pekerja Sosial di Era
Otonomi Daerah, CINTA Indonesia, Depok, 2013, hal. 32 8 Peter Bridgman & Glyn Davis, the Australian policy
handbook, CrowsNest: Allen and Unwin 2004, hal 4.
apa saja yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Kebijakan Negara dalam bentuk
perundang-undangan sebagai suatu
produk hukum beserta aturan
turunannya menjadi suatu keniscayaan
untuk mengetahui sejauh mana
komitmen Negara dalam membangun
masyarakatnya.
Kerangka berpikir tersistem ditujukan
pada produk UU, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri yang terkait dengan
penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua.
HASIL ANALISIS
Dari berbagai fakta regulasi yang telah
dikeluarkan pemerintah sebagai
penyelenggara Negara yang berkaitan
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
Perpres/Permen
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 9
dengan penyelenggaraan Program JHT
diperoleh gambaran sebagai berikut:
1. Lemahnya komitmen Negara;
Penyelenggara Negara adalah
pemerintah, dan UU SJSN sudah
mengamanatkan untuk segera
membuat Undang-Undang BPJS,
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Presiden sebagai aturan
pelaksanaannya. Undang-Undang
BPJS baru dapat dibentuk (2011) 9
atau setelah tujuh tahun. PP dan
Perpres terkait BPJS Kesehatan
diselesaikan 2 hari menjelang
diluncurkannya BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari
2014. Dan PP terkait Program JKK,
JKM, JHT dan JP diselesaikan 30
Juni 2015, satu hari menjelang
dimulainya keempat program tersebut
yang sesuai dengan UU BPJS.
Secara faktual, rentang waktu 9 – 10
tahun untuk menyusun regulasi yang
diamanatkan UU SJSN merupakan
indikasi kuat bahwa komitmen
Negara yang dimanifestasikan oleh
pemerintah sebagai penyelenggara
Negara masih lemah (late and injury
time).
2. Inkonsistensi Regulasi: substansi
PP 46/2015, melampaui amanat UU
SJSN, pada Pasal 22 ayat (5), dana
JHT dapat diambil setelah 10 tahun
9 Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di
Indonesia.Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, hal. 85
sebanyak 30% untuk pemilikan
rumah. Padahal tidak ada norma
dalam pasal-pasal terkait JHT di UU
SJSN yang menyebutkan bahwa
dana JHT dapat digunakan untuk
pemilikan rumah. Perumahan untuk
rakyat sudah diatur tersendiri dalam
Undang-Undang Tentang
Perumahan. Kewajiban BPJS
Ketenagakerjaan adalah memberikan
uang JHT secara tunai. Namun
inkonsistensi terlihat pada PP
60/2015, diikuti Permenaker nomor
19/2015 sebagai turunannya.
Inkonsistensi dengan UU SJSN
mencakup antara lain tidak ada
norma dalam UU SJSN yang
menyebutkan atau mendelegasikan
wewenang kepada Menteri Tenaga
Kerja untuk menerbitkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja yang mengatur
Tata Cara dan persyaratan
pembayaran manfaat JHT. Isi
Permenaker Nomor 19/2015,
menjungkirbalikkan hierarkhi regulasi,
dan melampaui wewenangnya.
Permenaker tersebut meniadakan
syarat usia pensiun untuk
mendapatkan JHT, dan syarat 10
tahun dalam membayar iuran
sebelum dapat mengambil pinjaman
JHT, dan menjadikan „PHK‟ atau
„diberhentikan oleh pemberi kerja‟
tanpa memperhatikan syarat masa
kerja 10 tahun, peserta bahkan boleh
mengambil JHT hanya setelah 5
tahun. Fungsi JHT sudah berubah
dari Jaminan Hari Tua menjadi
jaringan pengaman sosial. Dengan
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 10
inkonsistensi regulasi Program JHT,
Menaker dapat dikategorikan
“melampui wewenangnya” atas
substansi Permenaker yang
diterbitkannya.
3. Multitafsir Regulasi: peraturan yang
dibuat seharusnya tidak menimbulkan
multitafsir, supaya para
penyelenggara tidak kebingungan
dalam melaksanakan peraturan
tersebut. Permenaker 19/2015, pasal-
pasalnya multitafsir. Substansinya
mencampuradukkan UU SJSN
dengan UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. UU SJSN tidak
ditujukan untuk mengatur tentang
Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi
memberikan jaminan untuk
mendapatkan jaminan sosial bagi
Pekerja. Pasal 156 UU 13/2003, ayat
(1) berbunyi” Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja,
pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak seharusnya
diterima”. Upaya mengalihkan
tanggung jawab PHK dikaitkan
dengan JHT sangat merugikan
Pekerja, karena pengusaha
mengganggap bahwa dengan
meloloskan JHT bagi yang di PHK ke
BPJS Ketenagakerjaan, maka
Pekerja tidak mendapatkan hak
pesangon. Urusan administrasi
pesangon pun lebih rumit, tidak
selancar mendapatkan JHT dari
BPJS Ketenagakerjaan.
4. Advokasi dan sosialisasi belum
maksimal: BPJS Ketenagakerjaan,
semasa transisi program dari UU
3/92, ke UU SJSN, periode Januari
2014 sampai Juni 2015, belum
melakukan advokasi dan sosialisasi
secara maksimal kepada stakeholder
(pengusaha dan pekerja), terkait
dengan perubahan fundamental
program JHT dalam UU 3/92 dari UU
SJSN, khususnya terkait jangka
waktu pengambilan JHT dari 5 tahun
menjadi 10 tahun dan hanya dapat
diambil pada saat usia pensiun.
Kewajiban sosialisasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sudah diatur dalam
Penjelasan Pasal 61 (UU BPJS huruf
b berbunyi: “Penyiapan operasional
BPJS Ketenagakerjaan untuk
program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun,
dan jaminan kematian mencakup
antara lain: a. menyusun sistem dan
prosedur operasional yang diperlukan
untuk beroperasinya BPJS
Ketenagakerjaan, dan b. melakukan
sosialisasi kepada seluruh
pemangku kepentingan jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan
kematian”.
PEMBAHASAN
Realitas sosial baru memerlukan
perspektif baru. Masyarakat Indonesia
yang semakin maju ditandai dengan
kapasitas individu untuk mengkritisi
kebijakan dan kekuasaan. Pada saat
yang sama, kemampuan pranata sosial
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 11
yang membentuk abad kedua puluh
secara signifikan untuk memahami
situasi ternyata melemah dalam
beberapa dasawarsa terakhir. Adolp
Lowe menyatakannya secara cerdas
sebagai (1971: 563), kita sedang
menyaksikan perubahan dari dunia
tempat realitas sosial muncul otomatis
ke dunia tempat realitas sosial
direkayasa. Realitas sosial baru ini
memunculkan masyarakat maju sebagai
masyarakat berpengetahuan. 10
Indonesia sebagai negara yang menuju
ke negara maju seiring dengan
perkembangan politik, ekonomi dan
budaya dunia. Amandemen UU Dasar
1945 dengan program jaminan sosial
sebagai hak dasar bagi masyarakat
Indonesia merupakan salah satu contoh
penyesuaian dengan perubahan dunia
tersebut. Kewajiban Negara untuk
menyelenggarakan program jaminan
sosial telah menjadi keputusan politik
Negara. Masyarakat Indonesia yang
maju dan berpengetahuan sadar akan
hak-haknya, walaupun masih perlu
dilakukan advokasi dan sosialisasi atas
kewajibannya sebagai warga
masyarakat/warga Negara..
Indonesia telah menandatangani
berbagai konvensi internasional seiring
usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan sosial
bagi rakyatnya. Sebagai masyarakat
berpengetahuan, keterbukaan,
kejujuran, komitmen, integritas dan etos
10
George Ritzer & Barry Smart; Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia, Jakarta, 2012, hal. Hal 986
kerja harus menjadi tolok ukur bersama
dalam kinerja untuk mencapai sasaran
program.
Peresmian BPJS merupakan tonggak
sejarah baru bagi bangsa dan Negara
Indonesia dalam memenuhi hak-hak
konstitusional warga negaranya dan
mewujudkan kesejahteraan rakyat. 11
Kondisi ideal yang dicita-citakan Negara
ini telah tertuang dalam UU SJSN dan
UU BPJS, walaupun diakui masih
ditemukan kelemahan di beberapa
substansi antar lain tentang posisi
PT. Taspen dan PT. Asabri yang harus
menyerahkan programnya kepada
BPJS Ketenagakerjaan pada tahun
2029. UU BPJS mengamanatkan pada
kedua BUMN tersebut untuk menyusun
“Roadmap” penyerahan program
dimaksud. Berbagai kalangan
berpendapat, tidak mudah bagi kedua
BUMN tersebut untuk menyusun
Roadmap menuju “liang kubur” nya
sendiri.
Pemerintah telah menyusun aturan
pelaksanaan berupa PP maupun
Perpres terkait implementasi BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Dalam program JHT, tiga produk hukum
telah diterbitkan yaitu PP 46/2015, yang
kemudian diubah dengan PP 60/2015,
dan Permenaker 19/2015. Meskipun kita
ketahui tidak ada satu pasalpun dalam
UU SJSN dan UU BPJS yang
11
Situmorang, Chazali H; Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok, 2015, hal.VII.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 12
“memerintahkan” Program JHT diatur
dengan Permenaker.
Hasil Analisis yang diuraikan diatas
menunjukkan ada 4 masalah besar
dalam implementasi program JHT
SJSN, yaitu pertama, Lemahnya
komitmen Negara; kedua,
Inkonsistensi Regulasi; ketiga,
Multitafsir regulasi; dan keempat,
advokasi dan sosialisasi yang belum
maksimal. Keempat kelemahan ini
saling berkaitan satu sama lain.
Kelemahan pertama, kedua dan ketiga
bersumber dari subjek yang sama yaitu
PP 46, PP 60, dan Permenaker
19/2015, dengan merujuk pada UU
SJSN. Masalah sosialisasi dan advokasi
yang belum maksimal oleh BPJS
Ketenagakerjaan ditengarai sebagai
pemicu marahnya Pekerja pada
peluncuran PP 46/2015 yang
sebenarnya telah mengacu UU SJSN.
Pemerintah yang lebih mengutamakan
kepentingan politik kekuasaan daripada
politik konstitusi kemudian melakukan
perubahan dan terbitlah PP 60/2015
dan Permenaker 19/2015, yang jauh
menyimpang dari amanat UU SJSN.
Presiden sebagai Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan disamping
memiliki atribusi kewenangan juga diberi
delegasi kewenangan untuk membuat
peraturan pelaksanaan Undang-
Undang. Kewenangan tersebut harus
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, Presiden ditopang oleh
kelembagaan pemerintahan dan
birokrasi dengan berbagai fasilitas
pendukungnya. Tidak ada alasan untuk
tidak memenuhi kewajiban yang
diembannya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang.12
Sistem Jaminan Sosial lahir dalam
peraturan perundang-undangan untuk
menjamin terpenuhinya hak asasi setiap
orang atas jaminan sosial dan
terpenuhinya tugas Negara untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat. Presiden bertugas
melaksanakan perundang-undangan
secara memadai dan operasional agar
sistem jaminan sosial nasional
terselenggara secara efektif. Sumpah
Presiden untuk menjalankan undang-
undang ini harus dipenuhi.13
Implementasi program JHT sesuai
dengan SJSN diatur dalam Permenaker
19/2015, khususnya terkait Tata Cara
dan Syarat Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua. Kerancuan regulasi
tersebut sangat rumit dan
membingungkan. Lihat pasal 3, ayat (2)
dan (3), bagaimana dengan „halusnya‟
mengaitkan usia pensiun dengan
pengunduran diri Peserta, dan Peserta
terkena pemtusan hubungan kerja.
Jelas ayat (2) dan (3) tersebut tidak ada
dalam pasal-pasal JHT di UU SJSN.
Demikian juga lihat Pasal 5 dan Pasal 6
tentang syarat usia pensiun menjadi
kabur, dan batas 10 tahun sudah tidak
ada bahkan kurang dari 5 tahun,
12
Asih Eka Putri & A.A. OkaMahendra; Transformasi setengah hati Persero, Pustaka MARTABAT, 2013, hal. Hal 2 13
Ibid.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 13
sehingga dapat ditafsirkan JHT dapat
ambil. Kondisi multitafsir akan
menimbulkan kebingungan bagi
penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan
di lapangan. Permenaker ini patut
diduga sebagai usaha pemerintah
dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja
untuk menenangkan Pekerja, dan
dipihak lain memberi kelonggaran
pengusaha untuk tidak membayar
pesangon, karena pekerja sudah
mendapat JHT, dengan alasan bahwa
pengusaha telah membayarkan 3,7%
dari 5,7% iuran JHT pekerjanya.
Dalam situasi ini, BPJS
Ketenagakerjaan seharusnya tidak
menerima begitu saja kebijakan
Menaker tersebut. BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawabnya
dalam Undang-Undang SJSN dan
Undang-Undang BPJS, perlu
melakukan komunikasi intens dengan
Menaker bahwa kebijakan Menteri
tersebut menyebabkan penghindaran
pengusaha membayar pesangon yang
bertentangan UU 13/2003 pasal 156
dan merugikan bagi pekerja dalam
jangka panjang. Menteri Tenaga Kerja
seharusnya mempertimbangkan bahwa
BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana
JHT yang akumulasinya Rp. 180 Triliun
akan cepat berkurang jika diambil oleh
Pekerja yang belum memenuhi syarat
(menurut UU). Sementara itu
pemerintah membutuhkan dana untuk
menggerakan pembangunan,
bandingkan dengan target Tax Amnesty
yang hanya Rp. 165 Triliun.
Pekerja dengan masa kerja pendek
tentu hanya mendapat uang tidak
seberapa dibandingkan uang pesangon.
BPJS Ketenagakerjaan perlu
memberikan penyadaran bagi pekerja
bahwa uang JHT disimpan,
dikembangkan dan dijamin oleh Negara
agar nantinya diberikan saat Pekerja
memasuki usia pensiun. Ketika pekerja
secara fisik sudah tidak kuat bekerja
sedangkan kebutuhan hidup tidak
pernah berhenti, uang JHT yang didapat
akan bermakna untuk modal usaha di
usia pensiun tersebut. Sementara itu
kebutuhan hidup akibat PHK, Undang-
Undang mewajibkan pengusaha
bertanggungjawab untuk memberikan
pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil
analisis dan pembahasan yang
diuraikan diatas adalah sebagai berikut:
Pemerintah dalam hal ini Menteri
Tenaga Kerja disarankan untuk
mencabut Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 19 tahun 2015 Tentang
Tata Cara Dan Persyaratan
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua, karena bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
diatasnya.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 14
1. PP 60 Tahun 2015 perlu direvisi,
dan merujuk pada Pasal 35, 36, 37
dan 38 UU SJSN. Revisi menyangkut
mekanisme masa transisi untuk
pembayaran klaim JHT yang masa
pembayaran iurannya dibawah 10
tahun.
2. BPJS Ketenagakerjaan harus
melakukan advokasi dan sosialisasi
secara massif tentang filosofi dan
manfaat JHT bagi Pekerja, agar
kehidupan hari tua mereka lebih
terjamin.
3. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan
menyusun sistem dan prosedur
operasional yang diperlukan untuk
pelaksanaan operasional BPJS
Ketenagakerjaan.
PENUTUP
Kapal besar bernama BPJS
Ketenagakerjaan telah berlayar
mengarungi samudera Indonesia nan
luas dengan topan, badai dan
gelombang besar yang menghadang,
namun kita tak surut, dengan kekuatan
dan kecerdasan, kita menuju Jaminan
Sosial nasional yang paripurna.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 15
DAFTAR PUSTAKA
Asih Eka Putri & A.A. Oka Mahendra (2013), Transformasi Setengah Hati Persero,
Pustaka : MARTABAT, Jakarta
Bridgman Peter & Davis Glyn (2004), the Australian Policy Handbook. Allen and Uwin
Nest : NSW
George Ritzer & Barry Smart (2001), Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia Bandung.
Purwoko, Bambang, (2011), Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford
Graventa : Indonesia, Jakarta.
Situmorang, Chazali,H (2013), Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah. CINTA
Indonesia, Depok
Situmorang, Chazali H,(2013), Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi
BPJS:”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan” CINTA Indonesia, Depok
Situmorang, Chazali H, (2016), Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era
SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok
Soehino, (1998), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 16
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan
Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 16
THE NATION’S COMMITMENT IN OLD AGE INSURANCE FOR WORKERS
Written by: Chazali H. Situmorang1
Abstract
The existence of a nation is to fulfill multiple needs and wants, that requires the
people to work together in order to fulfill their needs – as they could not fulfill it
has individually. Thus, based on each persons’ skill, each of them has their own
tasks and work together to fulfill their needs. This unity is called society or
nation. In a sovereign nation framework based on the 1945 Constitution, one of
them is to provide social security for every citizens. Social security is also stated
in the 1948 United Nations’ Declaration of Human Rights, and further
emphasised in International Labour Organisation’s Convention No. 102/1952.
Aligned with those regulations, the Indonesian Parliament (MPR-RI) in TAP No.
X/MOR/2001 assign the President to create Nasional Social Security System
(SJSN) to provide a integrated and comprehensive social security. In June 30th
2015, the Government issued Regulation No. 46/2015 about the Pension Plan –
based on the Act No. 40/2004 about the National Social Security System. In the
Regulation No. 46/2015, article 1 about the general requirement, section 1 that
states “Old Age Insurance (JHT) is a lump-sum cash benefit that paid to the
workers when retired, died, or permanently disabled”. Describing a nation’s
policy, in the form of regulations, is the necessity to measure the commitment of
a nation in developing its people. Indonesia, as a part of the global world, has
signed numerous world conventions and must be held accountable in improving
the social welfare and protection for its citizens. In the implementation of JHT-
SJSN, the findings are: (1) the nation’s commitment has been relatively weak;
(2) the regulations have been inconsistent; (3) the regulatons have multiple
interpretations; and (4) the advocacy and socialisation have not been
maximised. These findings are interconnected with each other. The first,
second, and third findings are based on the same subject, which are Regulation
No. 46, No. 60, and the Labour Minister Regulation No. 19/2015, that were
cascaded from SJSN Act. The fourth finding is subject to the effort of BPJS
Ketenagakerjaan. Because of the workers’ resistance against the Regulation
No. 46/2015, the Regulation No. 60/2015 and the Labour Minister Regulation
No. 19/2015 were issued as a compromy – even though the content tend to
diverge from the what is stated in SJSN Act. The policy recommendation for the
Indonesian Government is to repeal the Labour Minister Regulation No.
19/2015 about the Procedures and Requirements of JHT Benefit Payment.
Regulations No. 60/2015 is also need to be revised, and directly referring to
1 Chazali H. Situmorang; Doktor bidang Manajemen Pendidikan, Magister Science in Public Health, Pharmacist
dan Apoteker. Direktur Social Security Development Institute, Dosen Tetap FISIP UNAS. Ketua DJSN 2011-2015.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 17
SJSN Act article 35, 36, 37, and 38. In that revision, it is also needed to regulate
the mechanism of JHT claim payment under 10 years. BPJS Ketenagakerjaan
must intensify the advocacy and socialisation of JHT philosophy and benefit for
workers, so that they can age gracefully. BPJS Ketenagakerjaan Management
has to create the necessary system and operational procedure.
Keywords: Society or Nation; 1945 Constitution, Old Age Insurance (JHT);
retired, died, or permanently disabled; the nation’s commitment has been
relatively weak; the regulations have been inconsistent; the regulatons have
multiple interpretations; the advocacy and socialisation have not been
maximized; repeal the Labour Minister Regulation No. 19/2015 ; . Regulations
No. 60/2015 is also need to be revised.
INTRODUCTION
According to Socrates, the State which
has leaders or rulers carefully chosen
by the people, has a duty to create
laws. This thought illustrates the
importance of democracy in a
country. Socrates’s idea was further
developed by Plato, his disciple who
has written many books about
States. According to Plato, the State
actually aims to find or reach or get to
know the real idea. Countries appear or
exist due to a variety of human needs
and desires, in which they must work
together to meet them. Each of them
will not be able to meet their needs
alone. Then, in accordance with each
person’s respective capacity, s/he has
her/his own duties and must work
together to meet common
interests. Unity is then referred to as
the society or State 2 . Therefore, the
State must meet three requirements to
exist, namely a) specific territories; b)
people; and c) sovereign government.
2 Soehino, Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, 1998, p. 14, 15.17
Indonesia, observed from such three
pillars of the state requirements, is
actually very sturdy and remarkable
among countries in the world. In terms
of territories, Indonesia is very strategic
with more than 17,000 islands, vast
land, and vast and deep sea, as well as
tropical climate. Regarding the people,
the population reaches more than 250
million, i.e. the world’s number four. In
terms of the government, Indonesia’s
constitution has sovereignty, and
Indonesia has the democratic system
which is admired by the world.
Within the framework of a sovereign
State with a strong 1945 constitution,
one of the provisions we have is the
implementation of social security for all
citizens, as mandated in Article 28H
paragraph (3) on the right to social
security and considering article 34
paragraph (2). The social security is
also guaranteed in the United Nations
Declaration of 1948 on Human Rights
and confirmed in the ILO Convention
number 102 of 1952 which urge all
countries to provide minimum
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 18
protection to all workers. In line with
these provisions, the People’s
Consultative Assembly of the Republic
of Indonesia in its Decree Number
X/MPR/2001 assigns the President to
establish a National Social Security
System in order to provide a
comprehensive social protection and
integration.3
The social security definition is highly
diverse in various literatures, but it has
the same essence. In the approach to
social insurance, social security is
defined as a technique or method of
handling risks associated with working
relationship based on the law of large
numbers. In terms of social assistance,
social security means income support
for the less fortunate for consumption
purposes. Thus, the social security
means (1) one of the economic factors
such as consumption, savings and
subsidy/concession for the
redistribution of risk; (2) an instrument
of State for economic social
redistribution via the means test
application, i.e. tests on what having
been owned by the participants in the
form of savings accounts and real
assets; (3) poverty alleviation programs
which are followed-up by the
community empowerment, and (4) a
basic protection system for the partial
loss of worker’s income as a
consequence of employment
relationship risks.
3
UU SJSN; Elaboration on Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 on National Social Security System, paragraph 2
A specific understanding on the social
security is a protection system in the
form of income support for every
person who needs it through a set of
means test by the competent
authorities (Purwoko, 2011) 4 . The
institutions authorized to conduct a
means test in some countries are the
UK's tax agency and Central Point
institution in Australia. The means test
applications are required for the need
of justice that the social security
beneficiaries are truly the persons who
have the right and need of income
support.
The Social Security Law explains that
the social security pillars consist of
social assistance, compulsory savings,
and social insurance. Social assistance
is a system for reducing poverty with
the use of funds from taxes (which is
included in the state budget and issued
as PBI-Contribution Recipient). The
compulsory savings (provident fund) is
a savings scheme for the participants
themselves, such as JHT. The social
insurance is a mandatory program
which uses funds from the participants',
or other party’s contributions or is
funded by the government, especially
for the poor citizens. This social
insurance model is considered as the
most good and effective method to
finance social security.
The SJSN main foundation is that the
social security is a state program which
aims to provide the protection
4 Purwoko, Bambang. Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford Graventa Indonesia, Jakarta, pp. 39-45.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 19
guarantee and social welfare for all
Indonesian citizens. With the Social
Security program, it is expected that
each resident may meet the basic
needs of decent living when certain
events happen that cause a loss or
reduction in income, such as illness,
accident, loss of a job, entering old age
or pension5.
The social security is a component of
the Social Protection, in addition to the
social assistance. In Indonesia, there
are rules and regulations about the
obligation of the government (as the
State caretaker) to implement the social
protection programs. The policies order
for the implementation of social security
programs is regulated by the Social
Security Law, and Law on BPJS
(National Social Security
Agency). Meanwhile, other social
assistance programs, such as the
raskin (Rice for the Low-Income Group)
program, PKH, public housing, and
cash transfers, are directly organized
by the government through the relevant
Ministry.
The Laws on Social Security and BPJS
stipulate that the state should establish
two institutions as the social security
providers, which are directly
responsible to the President, namely
BPJS Kesehatan and BPJS
Ketenagakerjaan. Law No. 24 of 2011
is a "birth certificate" that included the
birth of agencies named BPJS
Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan.
These two agencies were born from
two "mothers", i.e. PT. Askes and PT.
5 Ibid. paragraph 3
Jamsostek. Both 'mothers' have been
stipulated to be wound-up following the
birth of two agencies on 1 January
20146.
Especially for BPJS Ketenagakerjaan,
BPJS Law has arranged that per 1
January 2014, the Health Security
Program is handed over to BPJS
Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan
manages JKK, JKM, and JHT by
referring to Law 3/1992 on Employment
Social Security until the end of June
2015. Since 1 July 2015, BPJS
Ketenagakerjaan manages the JKK,
JKM, JHT and JP programs in
accordance with that Social Security
Law and BPJS Law. Meanwhile, the
implementing rules for such four
programs have been issued in the form
of a PP (Government Regulation), one
day before the enactment (1 July
2015).
Provident Fund Program
On 30 June 2015, the government has
issued the Government Regulation
Number 46 of 2015 on the
Implementation of the Provident Fund
Program as mandated in Article 37
paragraph (5) and Article 38 paragraph
(3) of Law Number 40 of 2004 on
National Social Security System.
In PP No. 46/2015, the General
Provisions Article 1, paragraph 1 states
6
Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA, Depok, 2013, p. 40.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 20
that "the Provident Fund, hereinafter
abbreviated as JHT, is a cash benefit
paid at once when the
participant retires, passes away or
suffers from permanent total
disability". Such General Provisions are
in nature described further in Chapter
IV – Benefits and Payment
Procedures, Section One – Provident
Fund Benefits, Article 22, which is
read in whole as "(1) The JHT Benefit
is cash to be paid if the participant is 56
years old, died, or suffers from a
permanent total disability; (2) The
amount of JHT is equal to the
accumulated value of all contributions
already paid plus investment returns
recorded in the Participants’ personal
accounts; (3) The JHT Benefit as
referred to in paragraph (1) shall be
paid in a lump sum; (4) In order to
prepare for retirement, the JHT benefit
payments as referred to in paragraph
(3) may be given in part to a certain
extent if the Participants have had a
minimum membership period of 10
years; (5) The JHT benefit withdrawal
to a certain extent as referred to in
paragraph (4) shall be maximum 30%
of total JHT, in which the allocation
is aimed for home ownership or at
the most 10% for other purposes in
order to prepare for
the retirement; (6) The JHT benefit
withdrawal as referred to in paragraph
(5) may only be done for one time
during the active membership; (7)
BPJS Ketenagakerjaan shall inform the
Participants on total JHT balance and
its investment returns in one year.
Furthermore, the Section Two –
Provident Fund Payment
Procedures, Article 26 states that "(1)
The JHT Benefits shall be paid to the
Participants if: a. participant reaches
the retirement age; b. Participants
suffer from a permanent total
disability; c. Participant died
or; d. Participants leave Indonesia
forever; (2) The JHT Benefit for
Participants who reach the retirement
age is given to them when they enter
their retirement age; (3) The JHT
Benefit for participants subject to
the employment termination or
retiring before the age of retirement,
will be paid to Participants when
they reach 56 years old; (4) In the
event the Participants suffer from a
total permanent disability, the right to
JHT shall be given to the
Participants; (5) If a Participant dies
before s/he reaches the retirement age,
the right to JHT shall be given to the
inheritors as referred to in Article 23
paragraph (2); (6) In the event that the
foreign workers or Indonesian citizens
leave Indonesia forever, JHT shall be
given to the relevant Participant.
If we look at the actual mandate of the
Social Security Law in relation to the
JHT program, it is stated in Article 35,
36, 37, and 38. Related to the JHT
Benefit in PP 46/2015 (General
Provisions and Article 22), it is already
referred to the Social Security Law.
Except for paragraph (5) Article 22 of
PP 46/2015, it is not ordered/mandated
in the Social Security Law.
In a way, PP 46/2015 was rejected by
the Workers through various labor
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 21
unions. They held a massive
demonstration. The workers, who felt
their JHT rights were mocked,
threatened to damage the BPJS
Ketenagakerjaan’s
Office. Agus Pambagio, a public policy
analyst in the online media, Detikcom
(6 July 2015) comments that "The
public, workers and private companies
are confused when the policies change
in terms of the sudden JHT withdrawal.
So far, there has never been an
explanation, either from the JHT
management (BPJS Ketenagakerjaan)
and the Ministry of Labor. The result is
a public rejection and the target is the
President, as a signatory in the PP".
The growing demonstration wave was
considered to disturb the Palace.
Therefore, about 42 days later,
President Jokowi made an amendment
to PP 46/2015 by issuing PP 60/2015
on Amendment to Government
Regulation No. 46 of 2015 on
Implementation of the Provident Fund
Benefit Program, on 12 August 2015.
The amendment focus in PP 60/2015
shall be Article 26, which is amended
and reads, "(1) The Provident Fund
benefits are required to be paid to
Participants if: a. Participants reach the
retirement age; b. Participants suffer
from permanent total disability;
c. Participants pass away or; d.
Participants leave Indonesia
forever; (2) The Provident Fund
benefits for Participants reaching the
retirement age as referred to in
paragraph (1) letter a shall be paid to
Participants; (3) The Provident Fund
benefits for Participants suffering from
permanent total disability as referred to
in paragraph (1) letter b shall be paid to
Participants according to laws and
regulations; (4) The Provident Fund
benefits for Participants passed away
(prior to the retirement age) as referred
to in paragraph (1) letter c shall be paid
to heirs as referred to in Article 23
paragraph (2); (5) Further provisions
on the procedures and terms of the
Provident Fund benefits payment as
referred to in paragraph (1) shall be
governed in a Regulation of the
Minister. In PP No. 60/2015,
paragraph (3) and paragraph (6)
Article 26 of PP 46/2015 are deleted.
Within a relatively short period (7 days),
the Regulation of the Minister of
Manpower of the Republic of Indonesia
Number 19 of 2015 on Payment
Procedures and Requirements for the
Provident Fund Benefits, dated 19
August 2015 was issued. The
underlying consideration refers to PP
60 of 2015, in particular to Article 26,
paragraph (5). It is considered that this
Regulation of the Minister of Manpower
may soothe the worker, because
articles are made ambiguous, and they
obscure the nature of the retirement
age as the expiry of a person working
due to a retirement age. The
ambiguous understanding of the
Employment Termination (PHK), which
is the domain of Law Number 13 of
2003 on Manpower is mixed up with the
law. In Law Number 13/2003, it is clear
that the layoffs are associated with a
right to severance pay for the
Participants, while the Social Security
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 22
Law and BPJS Law require the
Provident Fund (JHT) for retirement,
occupational permanent total disability,
and occupational death.
Indeed, the birth of PP 60/2015 and the
Regulation of the Minister of Manpower
No. 19/2015 could appease the
Workers’ anger, and workers who were
laid off together withdrew the JHT,
although their working term was under
10 years and even mostly was under 5
years. The JHT funds in the BPJS
Ketenagakerjaan’s accounts at various
branches were quickly transferred to
the Participants. The Director of
Membership Expansion of BPJS
Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis in the
National Dialogue together with Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (Indonesian
Workers’ Union), held in Jakarta on 31
March 2016 states that "The increase
of the JHT fund disbursement
happened after the issue of the
Regulation of the Minister of Manpower
No. 19/2015 and the increasing number
of layoffs." TEMPO.CO says that BPJS
Ketenagakerjaan disbursed the
Provident Fund in an average of IDR50
billion to IDR55 billion per day within
the period of January - March 2016 due
to the change in the philosophy of the
provision in the old days into the
current social safety net.
METHODOLOGY
A study on the State’s Commitment to
Provide the Provident Fund for
Workers, is conducted with a
descriptive approach, by portraying the
State’s policies in the form of State
Laws implemented by the Government,
as the State Caretaker. The analysis
tool applied is aimed to critically
examine all legal products related to
the implementation of the social
security which focus on the Provident
Fund Program for Workers.
Theoretical Framework Scheme of a Systematic Regulation
LAWS
GOVERNMENT REGULATIONS
Regulations of the President/
Minister
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 23
The Theoretical Framework on
Systematic Regulations focuses on
how to realize the State’s Commitment
to its citizens so it may be managed
and takes place on an ongoing
basis. State Policies are a public policy
which is materialized in a decree or
government regulation (as the
caretaker of the State) in order to take
actions, which are considered to bring
good impacts to the lives of
citizens 7 . According to Bridgman and
Davis 8 , the public policy generally
implies that "whatever government
choose to do or not to do".
State Policies in the form of a law as a
legal product and its derivative
regulations becomes a necessity to
decide the extent of the State's
commitment in building societies.
The systematic theoretical framework is
aimed at Laws, Government
Regulations, Regulations of a Minister,
which are related to the implementation
of the Providen Fund Program.
ANALYSIS RESULTS
Out of various regulatory facts which
have been issued by the government
as the caretaker of the State related to
the JHT program performance, several
following descriptions are obtains:
1. Weak commitment of
the State: The State Administrator
7
Situmorang, Chazali H.; Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah, CINTA Indonesia, Depok, 2013, p. 32. 8
Peter Bridgman & Glyn Davis, the Australian policy handbook, CrowsNest: Allen and Unwin 2004, p. 4.
is the government, and the Social
Security Law has been mandated
to immediately draft a Law on
BPJS, Government Regulations
and Presidential Regulations as the
implementing regulations. The Law
on BPJS is only drafted in (2011)9
or after seven years. Relevant
PP and Presidential Regulations to
BPJS were completed two days
prior to the launch of BPJS
Kesehatan and BPJS
Ketenagakerjaan on 1 January
2014. Then, a PP related to
the JKK, JKM and JP Program
were completed on 30 June
2015, i.e. one day before the start
of such four programs in
accordance with the Law on BPJS.
In fact, a span of 9-10 years to
prepare regulations mandated by
the Social Security Law is a strong
indication that the State's
commitment manifested by the
government as the caretaker of the
State is still weak (late and injury
time).
2. Inconsistent Regulations: the
substance of PP 46/2015 goes
beyond the mandate of the Social
Security Law, in Article 22
paragraph (5), read that the JHT
funds can be withdrew after 10
years, i.e. 30% for
home ownership. Apparently, there
is no norm in the articles related to
9
Situmorang, Chazali H.; Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”. CINTA INDONESIA. Depok, 2013, p. 85.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 24
JHT in the Social Security Law
which state that the JHT funds can
be used for
home ownership. Public housing is
already regulated separately in the
Law on Housing. BPJS
Ketenagakerjaan’s obligation is
to provide money in cash for the
Provident Fund (JHT). However,
the inconsistencies can be
observed in PP 60/2015, which is
followed by the Regulation of the
Minister of Manpower Number
19/2015 as the derivative
regulation. The inconsistency with
the Social Security Law includes,
among others, there is no norm in
the Social Security Law which
states or assigns the Minister of
Manpower to issue a Decree
governing the Payment Procedures
and Terms of JHT. The content of
the Regulation of the Minister of
Manpower Number 19/2015 flips up
the regulatory hierarchy, and goes
beyond his authorization. Such
Regulation of the Minister of
Manpower negates the
requirements of a retirement age to
obtain the JHT, and a 10-year
contribution term prior to the
eligibility to withdraw the JHT loan,
and “layoff” or “terminated by the
employer” without considering a 10-
year working term. Participants are
allowed to withdraw their JHT after
only 5 years. The JHT’s function
has changed from the Old Age
Security to be a social safety net.
Under such inconsistent JHT
Program regulations, the Minister of
Manpower may be categorized as
"exceeding its authority" related to
the substance of the Regulation of
the Minister of Manpower issued.
3. Ambiguous Interpretations of the
Regulations: the regulations made
shall not lead to multiple
interpretations. Thus, the
administrators are not confused
in implementing
the regulations. The Regulation of
the Minister of Manpower Number
19/2015 shall have ambiguous
articles. The substance
confuses the Social Security Law
and Law Number 13/2003 on
Manpower. The Social
Security Law is not intended
to regulate an
Employment Termination. Instead,
it provides Workers a guarantee to
get the social security. Article 156
of Law 13/2003, paragraph (1)
reads "In the event of an
employment termination, employers
are required to pay the severance
pay and/or gratuity and right
compensation should be
accepted ". Efforts to transfer the
employment termination
responsibility associated with the
JHT are very detrimental to
Workers, because the employers
assume that a JHT is transferred to
BPJS Ketenagakerjaan for the
terminated workers and it means
the Workers will not get any
severance pays. The severance
pay administration will become
more complicated. It will not as
easy as withdrawing the JHT from
BPJS Ketenagakerjaan.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 25
4. The advocacy and outreach has
not been maximized: BPJS
Ketenagakerjaan, during the
program transition from Law 3/92 to
the Social Security Law for the
period of January 2014 to June
2015, has not performed any
maximum advocacy and outreach
to stakeholders (employers and
workers), related to the
fundamental changes of the JHT
program in Law 3/92 from
the Social Security Law, especially
related to the JHT withdrawal
period from 5 years to be 10 years.
Furthermore, the JHT may only be
disbursed when the Workers reach
their retirement. The outreach
obligations of BPJS
Ketenagakerjaan are set out in the
elaboration of Article 61 of
BPJS Law letter b, which
reads: "The operational preparation
of BPJS Ketenagakerjaan for the
occupational accident, provident
fund, pension, and death benefit
programs shall include, among
others: a. arrange a system and
operational procedure necessary
for the operation of BPJS
Ketenagakerjaan, and b. to hold
socialization for all stakeholders of
the occupational accident,
provident fund, pension and death
benefits."
DISCUSSION
The new social realities require new
perspectives. More advanced
Indonesian people are characterized by
an individual's capacity to scrutinize the
policies and power. At the same time,
the ability of social institutions which
significantly made up the twentieth
century to understand the situation
turns out to be weaker in recent
decades. Adolp Lowe smartly
expresses it as (1971: 563), “we are
witnessing a change of the world where
the social reality appears automatically
into a world where the social reality is
engineered. This new social reality
raises a developed society as a
knowledgeable society10. Indonesia, as
a country which is walking to be a
developed country, runs in line with the
development of the world’s politics,
economic and culture. The Amendment
of the 1945 Constitution with a social
security program as a fundamental right
for the Indonesian people is one
adjustment example to a changing
world. The State’s obligation to
organize a social security program has
become the State's political
decisions. The advanced ad
knowledgeable Indonesian people are
aware of their rights, even though the
advocacy and socialization on their
obligations as citizens are necessary.
Indonesia has signed various
international conventions in line with
efforts to improve the welfare and
social protection for its citizens. As a
knowledgeable society, the openness,
honesty, commitment, integrity and
work ethic should become collective
performance benchmarks to reach the
program targets.
10 George Ritzer & Barry Smart, Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia, Jakarta, 2012, p. 986.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 26
The BPJS inauguration is a new
milestone for the nation and State of
Indonesia in fulfilling its citizens’
constitutional rights and materializing
the welfare of its people11. The ideal
conditions aspired by this State has
been stated in the Social Security Law
and BPJS Law, although it is admitted
that some weaknesses are still found in
some substances, among others, the
position of PT. TASPEN and PT. Asabri
which must submit their program in
2029 to BPJS Ketenagakerjaan. BPJS
Law mandates both BUMNs (State-
Owned Enterprise) to compile a
"Roadmap" of such program
delivery. Various people argue that it is
not easy for both BUMNs to draw up a
Roadmap toward their own "grave".
The government has drawn up
implementing regulations of PP and
Presidential Regulation related to the
implementation of BPJS Kesehatan
and Ketenagakerjaan. In the JHT
program, three law products have been
issued, namely PP 46/2015, as
amended by PP 60/2015 and the
Regulation of the Minister of Manpower
19/2015. Even though we know that
there is no single article in the Social
Security Law and BPJS Law, which
"orders" the JHT program to be
regulated under a Regulation of the
Minister of Manpower.
The analysis results indicate there are
4 major problems in the JHT SJSN
program implementation, i.e.
11
Situmorang, Chazali, H; Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok, 2015, p. VII.
first, the weak State's
commitment; second, the
inconsistent regulations; third, the
ambiguous regulations; and fourth,
minimal advocacy and socialization.
These four weaknesses are related to
one another. The first, second and third
weaknesses come from the same
subject, namely PP 46, PP 60, and
Permenaker 19/2015, with reference to
the Social Security Law. The minimal
advocacy and socialization by BPJS
Ketenagakerjaan is considered as a
trigger of the Workers’ angers at the
launch of PP 46/2015, which had
actually been referring to the Social
Security Law. The Government’s
prioritizing the interests of power
politics than constitutional politics made
an amendment and PP 60/2015 and
the Regulation of the Minister of
Manpower 19/2015 were issued, which
are much deviated from the mandate of
the Social Security Law.
The President as the Head of State and
Head of Government has not only the
authority attributions but also the
delegation authority to make
regulations implementing the Law. The
authorization must be carried out with
the best initiative. Therefore, the
President is supported by government
institutions and bureaucracy with
various facilities. There is no excuse for
not fulfilling their obligations in
accordance with the laws and
regulations12.
12
Asih Eka Putri & A.A. OkaMahendra; Transformasi setengah hati Persero, Pustaka MARTABAT, 2013, p. 2
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 27
The Social Security System was born in
laws and regulations to guarantee the
fulfillment of every person’s rights to the
social security and State's duty to
develop a social security system for all
citizens. The President has a duty to
sufficiently implement laws and
regulations and operation. Thus, the
national social security system may be
managed effectively. The oath of the
President to carry out this law must be
met13.
The JHT program implementation in
accordance with the National Social
Security System is regulated in the
Regulation of the Minister of Manpower
19/2015, in particular related to the
Payment Procedures and Terms of the
Provident Fund Benefits. The ambiguity
of these regulations is very complicated
and confusing. See article 3, paragraph
(2) and (3), how the article links “in a
delicate way” between the retirement
age and resignation of the Participants,
and also the terminated Participants. It
is obvious that paragraph (2) and (3) do
not exist in the articles of JHT in the
Social Security Law. Likewise, see
Article 5 and Article 6 on the retirement
age requirement, which becomes
blurred, and the 10-year limit is not
stated and there is even a less than 5
year-period. Therefore, it can be
interpreted that the JHT can be
withdrawn. The multiple interpretations
will cause confusion for the BPJS
Ketenagakerjaan’s field
administrators. This Regulation of the
Minister of Manpower is suspected as
13
Ibid.
the government's efforts, in this case
the Ministry of Manpower, to soothe the
Workers, and on the other hand, it
gives a leeway to the employers for
avoiding the severance pay, as the
Workers have obtained that JHT. The
employers may argue that they have
paid 3.7% to 5.7% of the Workers’ JHT
contribution.
In this situation, BPJS Ketenagakerjaan
should not take the Minister of
Manpower’s policy for granted. BPJS
Ketenagakerjaan, in accordance with
its powers and responsibilities under
the Social Security Law and BPJS Law,
should intensely communicate with the
Minister of Manpower that such policy
of the Minister of Manpower causes the
employers’ avoidance in paying the
severance. This fact contradicts with
article 156 of Law 13/2003 and is
disadvantageous for the Workers in the
long run. The Minister of Manpower
should take into consideration that
BPJS Ketenagakerjaan manages the
JHT fund, in which the accumulated
amount may reach IDR180 Trillion, and
it will be quickly reduced if it is
disbursed by the ineligible Workers
(according to Law). Meanwhile, the
government needs funds to fund the
development, if it is compared with the
Tax Amnesty target, which is only
IDR165 Trillion.
A short working-term Workers will
certainly only get money which is
nothing compared to the severance
pay. BPJS Ketenagakerjaan needs to
provide awareness for the Workers that
the JHT money is saved, developed
and guaranteed by the State, which will
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 28
be paid later when the worker
retires. When a Worker becomes
physically unfit to work while the
necessities of life never stop, the JHT
money obtained will be meaningful for a
working capital in the retirement
age. Meanwhile, in terms of the life
necessities due to a layoff, the Law
requires the employers to be
responsible in providing the severance
pay and/or gratuity and rights
compensation.
CONCLUSION
The conclusion which can be drawn
from the analysis and discussion above
is as follows:
The Government, in this case the
Minister of Manpower, is advised
to revoke the Regulation of the Minister
of Manpower No. 19 of 2015 on
Payment Procedures and Terms of the
Provident Fund Benefits, as it is
contradictory with the more superior
laws and regulations.
1. PP 60 of 2015 should be revised
by referring to Article 35, 36, 37
and 38 of the Social Security
Law. The revision is related to the
transitional period mechanism for
the JHT claim payment in which the
contribution payment period should
be under 10 years.
2. BPJS Ketenagakerjaan have to
hold a massive advocacy and
socialization on the philosophy
and benefits of the JHT for the
Workers, so their old-age life will be
more secure.
3. The Management of BPJS
Ketenagakerjaan constructs an
operation system and procedure,
which is required for the operation
and management of BPJS
Ketenagakerjaan.
COVER
The big ship called BPJS
Ketenagakerjaan has sailed across the
Indonesian ocean, which is vast and full
of hurricanes, storms and huge waves.
However, we have never given up, with
the strength and intelligence, we heads
toward the perfect national Social
Security.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 29
BIBLIOGRAPHY
Asih Eka Putri & A.A. Oka Mahendra (2013), Transformasi Setengah Hati Persero,
Pustaka : MARTABAT, Jakarta
Bridgman Peter & Davis Glyn (2004), the Australian Policy Handbook. Allen and
Uwin Nest : NSW
George Ritzer & Barry Smart (2001), Handbook TEORI SOSIAL, Nusamedia
Bandung.
Purwoko, Bambang, (2011), Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi. Oxford
Graventa : Indonesia, Jakarta.
Situmorang, Chazali,H (2013), Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah. CINTA
Indonesia, Depok
Situmorang, Chazali H, (2013), Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi
BPJS:”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan” CINTA Indonesia, Depok
Situmorang, Chazali H, (2016), Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era
SJSN, Social Security Development Institute (SSDI), Depok
Soehino, (1998), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta
LEGISLATION
Constitution of the Republic of Indonesia 1945
Act Number 3 of 1992 on Social Security
Act Number 13 of 2003 on Employment
Act Number 40 of 2004 on National Social Security System
Act Number 24 of 2011 concerning Social Security Agency
Government Regulation Number 46 of 2015 on the Implementation of the Provident
Fund Benefit Program
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 30
Government Regulation Number 60 of 2015 on Amendment of Government
Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Provident Fund
Benefit Program,
Minister of Manpower Regulation Number 19 of 2015 Concerning Procedures and
Requirements Provident Fund Benefit Payments
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 30
PENGARUH PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Oleh: Ratih Yasnuarni Gultom1
Abstract
The aim of this study is to determine the economic indicators that affecting the growth of participants of BPJS ketenagakerjaan which was also known as PT Jamsostek (Persero). The study emphasized the effect of economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) percapita, the average of minimum wages of provinces in Indonesia, the rate of labor participation, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan towards the participants growth of BPJS Ketenagakerjaan.
Using multiple regression with ordinary least square (OLS) method, it was found that Gross Domestic Product (GDP) percapita and the average of minimum wages of provinces in Indonesia did not significantly affect the participants growth of BPJS Ketenagakerjaan on 1%, 5% or 10% confidence level. However, The rate of labor participation and the institution transformation of BPJS Ketenagakerjaan significantly affected the participants growth of BPJS ketenagakerjaan on 1% confidence level.
The change on the level of labor participation has positive effect to the participants growth; this was caused by the rise on the labor supply which adding the number of labor that was the target market of BPJS Ketenagakerjaan. Similarly, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to BPJS Ketenagakerjaan significantly affect the participants growth, this probably due to awareness of workers about BPJS Ketenagakerjaan as obligatory participants as it is ruled by law on UU No. 40 of 2004 and UU No. 24 of 2011.
Keywords : Macroeconomy, BPJS Ketenagakerjaan, Participants Growth, GDP
percapita, Minimum Wages, Labor Participation
1 Penata Utama Analisa Investasi Langsung, Divisi Analisa Portofolio, BPJS Ketenagakerjaan
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 31
1 Pendahuluan
Jaminan sosial menurut UU No.
24 tahun 2011 adalah salah satu
bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak. Hal ini sejalan dengan
tujuan negara Indonesia yang
tercantum dalam pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa negara Indonesia dibentuk
untuk melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dinyatakan bahwa sistem jaminan
sosial nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat; untuk mewujudkan tujuan
sistem jaminan sosial nasional perlu
dibentuk badan penyelenggara yang
berbentuk badan hukum berdasarkan
prinsip kegotongroyongan, nirlaba,
keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil
pengelolaan dana jaminan sosial
seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta.
BPJS Ketenagakerjaan sebagai
salah satu badan penyelenggara
jaminan sosial seperti yang
diamanatkan dalam UU No. 24 tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah
setiap orang termasuk orang asing
yang bekerja paling sedikit 6 (enam)
bulan di Indonesia, yang telah
membayar iuran. Sedang, pekerja
adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.
Selain itu pada pasal 62 UU No.
24 tahun 2011 juga PT Jaminan Sosial
Tenaga Kerja atau disingkat PT
Jamsostek (Persero) yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 1995 tentang Penetapan
Badan Penyelenggara Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468) tetap melaksanakan
kegiatan operasional penyelenggaraan:
1. Program jaminan pemeliharaan
kesehatan termasuk penambahan
peserta baru sampai dengan
beroperasinya BPJS Kesehatan.
2. Program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, dan jaminan hari
tua bagi pesertanya, termasuk
penambahan peserta baru sampai
dengan berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari
tua, program jaminan kematian dan
jaminan pensiun paling lambat 1 Juli
2015.
Prinsip kepesertaan pada BPJS
Ketenagakerjaan bersifat wajib.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 32
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar
seluruh rakyat menjadi peserta
sehingga dapat terlindungi. Meskipun
demikian penerapannya tetap
disesuaikan dengan kemampuan
ekonomi rakyat dan Pemerintah serta
kelayakan penyelenggaraan program.
Tahapan pertama dimulai dari pekerja
di sektor formal. Sementara pekerja
sektor informal dapat menjadi peserta
secara suka rela, sehingga dapat
mencakup petani, nelayan, dan mereka
yang bekerja secara mandiri. Pada
akhirnya Sistem Jaminan Sosial
Nasional dapat mencakup seluruh
rakyat.
Dengan semakin besarnya
jumlah angkatan kerja di Indonesia,
kepesertaan BPJS diharapkan tumbuh
lebih besar sehingga pertumbuhan
ekonomi Indonesia semakin meningkat.
Tulisan ini ingin meneliti tentang
indikator makro ekonomi seperti
pertumbuhan produk domestik bruto
(PDB), pertumbuhan rata-rata upah
minimum propinsi di Indonesia,
perubahan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) serta transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan dan pengaruh
indikator tersebut terhadap
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.
2 Kerangka Teori
2.1 Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.
Menurut UU No. 24 tahun 2011
mengenai badan penyelenggara
Jaminan Sosial, peserta adalah setiap
orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.
Menurut Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang
penahapan kepesertaan program
jaminan sosial, Pasal 3 dinyatakan
bahwa Peserta program jaminan sosial
terdiri atas peserta penerima upah dan
peserta bukan penerima upah. Pada
pasal 4 Perpres tersebut juga
menjelaskan peserta penerima upah
adalah pekerja yang bekerja pada
pemberi kerja penyelenggara negara
dan pekerja yang bekerja pada pemberi
kerja selain penyelenggara negara.
Pada pasal 7 Perpres No. 109 tahun
2013 menjelaskan Peserta bukan
penerima upah adalah :
a) pemberi kerja
b) pekerja di luar hubungan kerja atau
pekerja mandiri
c) pekerja yang tidak termasuk huruf b)
yang bukan menerima gaji atau upah.
Pertumbuhan kepesertaan PT
Jamsostek (Persero) cukup rendah.
dari tahun 1997 hingga 2013 berada di
sekitar -1% hingga 1% tetapi setelah
berubah badan hukum menjadi BPJS
Ketenagakerjaan pada tahun 2014
terjadi penambahan tenaga kerja aktif
yang cukup signifikan.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 33
Gambar 1 : Grafik Persentase Pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 1997-2015
Pertumbuhan Peserta BPJS TK
Sumber: Diolah
Tabel 1 : Besarnya Total Kepesertaan Aktif, Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah PT Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan
tahun 2009-2014
Sumber: Laporan Tahunan PT Jamsostek (Persero)/BPJS ketenagakerjaan.
Besarnya jumlah peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Selama
tahun 2009-2014 kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan tumbuh sebesar
13,27% (CAGR) dari sebesar 8,29 juta
orang pada tahun 2009 menjadi 16,10
juta jiwa pada tahun 2014. Komposisi
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
didominasi oleh tenaga kerja penerima
upah yang mencapai 97,61% pada
tahun 2009. Namun, proporsi tenaga
kerja bukan penerima upah semakin
meningkat persentasenya yang ditahun
2014 sudah mencapai 4,11%.
Angelini dan Hirose (2004)
menyatakan beberapa faktor yang
mengahalangi perlindungan jaminan
sosial di sektor informal yang disebut
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 34
juga sebagai peserta bukan penerima
upah di Indonesia antara lain:
a) Pendapatan yang rendah dan tidak
tetap pada sektor informal adalah
rintangan utama. Kebanyakan
pekerja sektor informal di Indonesia
menerima upah yang tidak tetap
sehingga sulit untuk menghitung
upah bulanan menjadi sulit dan
kurang reliable.
b) Jenis dan manfaat jaminan sosial
tidak sejalan dengan kebutuhan
utama dan keterbatasan sumber
daya dari tenaga kerja pada sektor
informal.
c) Kurangnya kepedulian atas konsep
jaminan sosial dan kurang nya
kepercayaan atas institusi
pemerintah yang lazim ditemukan
di tenaga kerja sektor informal
membawa efek negatif terhadap
keinginan membayar iuran.
d) Kesuksesan dari perluasan
perlindungan bergantung pada
peningkatan kapasitas administrasi
berkelanjutan, yang mungkin
mengungkapkan masalah
registrasi, compliance,
pengumpulan iuran dan
pencatatan.
Perhitungan pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan dengan menghitung
pertumbuhan kepesertaan tahun t dari
tahun t-1 dengan rumus:
Dimana:
P BPJSTK adalah pertumbuhan
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, P
BPJS TK t adalah Jumlah kepesertaan
BPJS TK tahun t dan P BPJS TK t-1
adalah Jumlah kepesertaan BPJS TK
tahun t-1. Besarnya pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dinyatakan dalam persen.
Data kepesertaan PT Jamsostek
(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan yang
digunakan dalam tulisan ini adalah data
kepesertaan aktif yang di peroleh dari
laporan tahunan PT Jamsostek
(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan dari
tahun 1997 hingga 2015.
2.2 Produk Domestik Bruto (PDB)
Leamer (2009) mendefinisikan
Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai
nilai dari barang dan jasa yang
diproduksi dalam suatu area geografis
tertentu (biasanya dalam suatu
negara). PDB biasanya digunakan
sebagai standar ukuran dan tingkat
kesehatan suatu negara. Produk
domestik bruto Indonesia pada tahun
2015 menurut data World Bank adalah
sebesar USD 1.144.331 juta atau
berada pada peringkat 16 didunia.
Pengukuran perekonomian
menggunakan PDB memiliki beberapa
isu, misalnya PDB hanya
memperhitungkan hasil dibandingkan
dengan proses, PDB tidak
memperhatikan keadilan yang wajar,
selain itu PDB juga tidak
memperhitungkan hibah dan semua
pemberian yang tidak melibatkan
transaksi jual beli.
Menurut Costanza, Et al (2009),
metodologi PDB awalnya
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 35
dikembangkan di Amerika Serikat dan
Inggris pada sekitar tahun 1930 dan
1940-an dimana dunia sedang
dihebohkan dengan perang dunia dan
depresi besar besaran. Penggunaan
PDB secara global sebagai pengukuran
pertumbuhan ekonomi lebih jauh
diperkuat dengan konferensi Bretton
Woods. Salah satu faktor kunci
pecahnya perang dunia II adalah
ketidakstabilan ekonomi di sejumlah
negara yang disebabkan oleh nilai
tukar yang tidak stabil dan praktek
diskriminasi perdagangan internasional
yang menghambat perdagangan
internasional. Konferensi Bretton
Woods yang dihadiri 44 negara yang
tersebut menghasilkan keputusan
mendirikan International Monetary
Fund (IMF) dan International Bank for
Reconstruction and Developement
(IBRD) yang saat ini menjadi bagian
World Bank. PDB digunakan IMF dan
World Bank sebagai alat utama untuk
mengukur perkembangan ekonomi
dalam 60 tahun terakhir.
Sejak tahun 1990, United
Nations Development Program (UNDP)
telah menggunakan Human
Development Index (HDI) dalam
laporan pembangunan manusianya.
Tujuan dari indeks ini adalah untuk
memperhitungkan manajemen
pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan manusia dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di negara-negara di dunia.
Dalam indeks ini digunakan proksi
seperti umur yang panjang diukur
menggunakan angka harapan hidup,
pengetahuan diukur menggunakan
angka melek huruf dan tingkat
pendidikan serta akses terhadap
standar hidup yang layak yang
menggunakan PDB yang yang
disesuaikan mencerminkan daya beli
masyarakat (Costanza, et al 2009).
PDB perkapita adalah besarnya
PDB suatu negara dibagikan dengan
jumlah penduduk negara tersebut.
Perhitungan pertumbuhan PDB
perkapita Indonesia dilakukan dengan
menghitung pertumbuhan PDB
perkapita tahun t dibandingkan dengan
tahun t-1 dengan rumus:
Dimana PDB adalah pertumbuhan
produk domestik bruto perkapita
Indonesia, PDBt adalah besarnya
produk domestik bruto Indonesia tahun
t dan PDB t -1 adalah besarnya produk
domestik bruto Indonesia tahun t-1.
Besarnya pertumbuhan PDB perkapita
Indonesia dinyatakan dalam persen.
Data yang digunakan dalam
tulisan ini adalah data Produk Domestik
Bruto (PDB) perkapita Indonesia dalam
USD dari World Bank yang diperoleh
dari Bloomberg dari tahun 1997 hingga
2015.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 36
Gambar 2 : Grafik Pertumbuhan PDB perkapita Indonesia dari tahun 1997-2015
Pertumbuhan PDB Per kapita
Sumber : Diolah
Pertumbuhan PDB Indonesia
relatif stabil dari tahun 1997 hingga
2015. Namun pada tahun 1998 terjadi
krisis ekonomi yang menyebabkan
PDB perkapita Indonesia turun dari
USD 1.064 perkapita di tahun 1997
menjadi USD 464 ditahun 1998.
2.3 Upah Minimum
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan penetapan upah
minimum bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup pekerja
sesuai dengan kebutuhan hidup
minimalnya, oleh karena itu penetapan
upah minimum didasarkan atas
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut Simanjuntak dalam
(Sulistiawati, 2012), Kebijakan upah
minimum merupakan sistem
pengupahan yang telah diterapkan di
beberapa negara. Kebijakan ini dapat
dilihat dari dua sisi yaitu bahwa upah
minimum merupakan alat proteksi bagi
pekerja untuk mempertahankan agar
nilai upah yang diterima tidak menurun
dalam memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari serta sebagai alat proteksi
bagi perusahaan untuk
mempertahankan produktivitas. Dalam
Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. 1/1999, upah
minimum didefinisikan sebagai upah
bulanan terendah yang terdiri dari upah
pokok termasuk tunjangan tetap.
Waisgrais dalam (Sulistiawati, 2012)
juga menjelaskan bahwa upah
minimum memberikan efek positif
mengurangi kesenjangan upah di pasar
tenaga kerja. Sementara Askenazy
dalam (Sulistiawati, 2012) menyatakan
upah minimum meningkatkan
perekonomian menjadi lebih kompetitif.
Pengertian upah menurut
Undang-Undang Tenaga Kerja No.13
Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30):
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 37
"Upah adalah hak pekerja/buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha/pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan”.
Dilihat dari sisi perusahaan;
upah adalah biaya yang selanjutnya
akan dibebankan kepada konsumen
melalui harga. Upah minimum propinsi
(UMP) biasanya digunakan sebagai
acuan untuk menetapkan upah pekerja
di sektor formal, oleh karena itu
kenaikan UMP yang lebih tinggi
daripada produktivitas pekerja akan
merugikan perusahaan karena dapat
menaikkan biaya produksi. Biaya
produksi yang tinggi mengakibatkan
harga output menjadi tidak bersaing,
maka pada gilirannya perusahaan akan
mengurangi output. Penurunan output
selanjutnya akan menurunkan
penggunaan faktor produksi tenaga
kerja, khususnya tenaga kerja yang
berpendidikan rendah. (Sulistiawati,
2012). Sulistiawati (2012) menemukan
dalam penelitiannya bahwa kenaikan
upah akan berpotensi menurunkan
penyerapan tenaga kerja, terutama
tenaga kerja yang produktivitasnya
rendah.
Freeman (2009) menyatakan
bahwa upah minimum di banyak
negara tumpah ke sektor informal dan
memperuncing distribusi upah. Lebih
lanjut, Freeman (2009) menemukan
bahwa upah minimum meningkatkan
upah tenaga kerja berpenghasilan
rendah di sektor formal sehingga
meruncingkan distribusi pendapatan
dan mengubah upah untuk kelompok
tenaga kerja berpenghasilan rendah.
Studi dari Harrison dan Scorce dalam
(Freeman, 2009) di Indonesia
menemukan bahwa upah minimum
mempunyai efek yang berlawanan
secara moderat terhadap jumlah
tenaga kerja, tetapi terdapat beberapa
variasi dibandingkan beberapa negara.
Penetapan upah minimum
propinsi di Indonesia diusulkan oleh
Dewan Pengupahan Daerah (DPD)
yang terdiri dari birokrat, akademisi,
buruh dan pengusaha kepada
Gubernur agar di sahkan berdasarkan
kebutuhan hidup pekerja lajang.
Upah minimum yang digunakan
dalam tulisan ini adalah rata-rata upah
minimum propinsi di Indonesia.
Pertumbuhan rata-rata upah minimum
propinsi dalam tulisan ini dihitung
menggunakan rumus:
Dimana UMP adalah pertumbuhan
rata-rata upah minimum propinsi di
Indonesia, UMPt adalah besarnya rata-
rata upah minimum propinsi di
Indonesia pada tahun t dan UMP t -1
adalah besarnya rata-rata upah
minimum propinsi di Indonesia tahun t-
1. Besarnya pertumbuhan rata-rata
UMP Indonesia dinyatakan dalam
persen.
Data upah minimum propinsi
(UMP) yang digunakan dalam tulisan
ini merupakan rata-rata UMP dari 33
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 38
propinsi di Indonesia yang di peroleh
dari web BPS dari tahun 1997 hingga
2015. Rata-rata pertumbuhan UMP di
Indonesia dari tahun 1997 hingga 2015
adalah sebesar 14,36% dengan
pertumbuhan tertinggi terjadi pada
tahun 2001 sebesar 29,40%.
Gambar 3: Pertumbuhan Rata-Rata Upah Minimum Propinsi di Indonesia tahun 1997-2015.
Pertumbuhan UMP
Sumber: Diolah
2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
ILO mendefinisikan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebagai
pengukuran proporsi dari populasi
angkatan kerja yang aktif di pasar
tenaga kerja baik bekerja atau mencari
pekerjaan; tingkat partisipasi angkatan
kerja mengindikasikan supply tenaga
kerja yang tersedia untuk terlibat dalam
produksi barang dan jasa secara relatif
terhadap populasi pada usia kerja.
De Mesa, et al (2004) mencatat
bahwa di negara Chile perlindungan
sistem pensiun terikat secara dekat
dengan keterbatasan dan restriksi pada
pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja
yang terus berkembang dipengaruhi
oleh perubahan ekonomi dan kebijakan
pemerintah. Perubahan pasar tenaga
kerja mempengaruhi ketidakpastian
pada tenaga kerja terutama tenaga
kerja mandiri dan berpendapatan
rendah untuk berpartisipasi dalam
jaminan sosial.
Freeman (2009) menemukan
bahwa terjadi penurunan sektor
informal pada tahun 1980-an hingga
2000-an bahkan ketika sektor informal
meningkat persentasenya dalam
tenaga kerja global, bahkan di negara
berkembang dengan pertumbuhan
ekonomi yang cepat. Pertumbuhan
ekonomi yang cepat gagal memperkecil
persentase tenaga kerja informal,
kemungkinan alasannya adalah
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 39
pertumbuhan produktifitas di sektor
formal cukup besar sehingga ekspansi
masif dari output tidak meningkatkan
jumlah tenaga kerja.
Tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) yang digunakan dalam
tulisan ini adalah tingkat partisipasi
angkatan kerja di Indonesia dari tahun
1997 hingga 2015. Perubahan TPAK
dalam tulisan ini dihitung menggunakan
rumus:
Dimana TPAK adalah selisih tingkat
partisipasi angkatan kerja di Indonesia
dibandingkan dengan periode yang
sama di tahun sebelumnya. TPAKt
adalah besarnya tingkat partisipasi
angkatan kerja di Indonesia pada tahun
t dan TPAK t -1 adalah besarnya
tingkat partisipasi angkatan kerja aktif
pada tahun t-1. Besarnya selisih TPAK
Indonesia dinyatakan dalam persen.
Gambar 4: Perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia tahun 1997-2015
Perubahan TPAK
Sumber : Diolah
Perubahan TPAK di Indonesia
cukup fluktuatif dari tahun 1997 hingga
2015, dimana posisi terendah terjadi
pada tahun 2001, 2005 dan 2013 saat
perekonomian Indonesia mengalami
resesi.
2.5 Transformasi PT Jamsostek
(Persero) Menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.
Keinginan pemerintah
memberikan jaminan sosial yang
menyeluruh sistem jaminan sosial
nasional (SJSN) dikembangkan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang
berhak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 40
layak dan meningkatkan martabatnya
menuju terwujudnya masyarakat
Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur. Hal ini menjadi dasar yang
melatarbelakangi disahkannya Undang
Undang No. 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Berdasarkan Undang Undang
No. 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, pada
bab 2 pasal 5 dinyatakan bahwa BPJS
yang dibentuk dibedakan menjadi
BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal
Bab 18 ketentuan penutup UU No. 24
tahun 2011 pada pasal 1 dinyatakan
bahwa PT Jamsostek (Persero)
berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan pada tanggal 1
Januari 2014. Pada pasal 62 ayat 2
pada poin (a) dinyatakan PT Jamsostek
(Persero) dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas
serta hak dan kewajiban hukum PT
Jamsostek (Persero) menjadi aset dan
liabilitas serta hak dan kewajiban
hukum BPJS Ketenagakerjaan.
Tulisan ini menggunakan
dummy variable transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan dalam model
penelitian ini. Tulisan ini memberikan
nilai 0 (nol) pada saat institusi masih
dalam bentuk PT Jamsostek (Persero)
pada tahun 1997 hingga 2013 dan nilai
1 (satu) saat PT Jamsostek (Persero)
berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan di tahun 2014 hingga
2015.
3 Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam
tulisan ini menggunakan data makro
ekonomi Indonesia dari tahun 1997-
2015. Data yang digunakan adalah
Produk Domestik Bruto (PDB)
perkapita, rata-rata Upah Minimum
propinsi (UMP), Tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) di Indonesia
serta jumlah peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan sejak masih
berbentuk PT Jamsostek (Persero) dari
tahun 1997 hingga 2015.
Model penelitian yang digunakan
dalam tulisan ini adalah multiple
regression dengan persamaan sebagai
berikut:
Keterangan :
P BPJSTK : Pertumbuhan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan tahun T-T-1
PDB : Pertumbuhan PDB riil Indonesia
tahun T-T-1
UMP : Pertumbuhan rata rata upah
minimum propinsi di Indonesia tahun T-
T-1
TPAK : Selisih antara tingkat partisipasi
angkatan kerja tahun T-T-1
BPJS TK : Dummy variable yang
membedakan saat PT Jamsostek
(Persero) berubah menjadi BPJS
ketenagakerjaan.
α : alfa
β1, β2, β3, β4 : Koefisien dari PDB,
UMP dan TPAK, Dummy BPJS TK.
4 Hasil Penelitian.
Tulisan ini menggunakan Data
Jumlah kepesertaan aktif yang
diperoleh dari laporan tahunan (annual
report) PT. Jamsostek (Persero) yang
berubah badan hukum menjadi BPJS
Ketenagakerjaan. Data Produk
Domestik Bruto (PDB) perkapita, rata-
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 41
rata upah minimum propinsi dan tingkat
partisipasi angkatan kerja di Indonesia
diperoleh dari web Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Bloomberg. Data
yang digunakan merupakan data time
series dari tahun 1997 hingga 2015.
Data yang digunakan dalam tulisan ini
diolah menggunakan software eviews
versi 8 dengan menggunakan metode
Ordinary Least Square (OLS).
Tabel 2: Hasil Regresi Pengolahan Data Menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS)
Dependent Variable:
PERTUMBUHAN_PESERTA_BPJS
Method: Least Squares
Date: 08/30/16 Time: 11:05
Sample: 1998 2015
Included observations: 18
Besarnya R2 dari model ini
adalah sebesar 0, 546954 yang artinya
bahwa variabel pertumbuhan PDB
perkapita, pertumbuhan rata rata UMP,
perubahan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) dan perubahan institusi
dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan hanya mampu
menjelaskan variabilitas pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebesar 54,69% dan sisanya dijelaskan
oleh faktor lain yang tidak dijelaskan
dalam tulisan ini.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 42
β1 = 0, 034409 artinya untuk setiap
kenaikan pertumbuhan 1% Produk
Domestik Indonesia akan
menyebabkan kenaikan pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebesar 0,0344%, ceteris paribus.
β2 = 0, 114759 artinya untuk setiap
kenaikan 1% rata rata upah minimum
propinsi di Indonesia, akan
menyebabkan kenaikan pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebesar 0,147%, ceteris paribus.
β3 = 8, 001616 artinya untuk setiap
kenaikan 1% perubahan tingkat
partisipasi angkatan kerja di Indonesia,
akan menyebabkan kenaikan
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan sebesar 8,0016%,
ceteris paribus.
β4 = 0, 213581 artinya bahwa setelah
terjadi institusi PT Jamsostek (Persero)
berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan, pertumbuhan
kepesertaan lebih besar sebesar
0,2135% dibandingkan dengan saat
masih menjadi PT. Jamsostek
(Persero), ceteris paribus.
Tabel 3 : Covarians dan Korelasi antara Pertumbuhan PDB perkapita, Pertumbuhan rata-rata UMP dan perubahan TPAK
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 08/30/16 Time: 11:07
Sample: 1998 2015
Included observations: 18
Sumber: Diolah
Covariance adalah probabilitas
variabel-variabel yang digunakan
dalam tulisan ini untuk bergerak
bersama-sama baik dengan arah yang
sama ataupun berlawanan. Secara
umum covariance ketiga variabel yang
digunakan dalam tulisan ini yaitu
pertumbuhan PDB perkapita,
pertumbuhan UMP dan perubahan
TPAK dari tahun 1997 hingga 2015
cukup kecil sehingga kemungkinan
untuk ketiga variabel ini untuk bergerak
bersama cukup kecil. Covariance
antara pertumbuhan PDB perkapita
dan pertumbuhan UMP Indonesia
adalah sebesar 0, 000316 yang artinya
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 43
bahwa kemungkinan antara
pertumbuhan PDB perkapita dan
pertumbuhan UMP adalah sebesar
0,03%.
Correlation adalah besarnya
korelasi antara satu variabel dengan
variabel lainnya. Besarnya korelasi
antara pertumbuhan PDB perkapita
dan pertumbuhan UMP adalah sebesar
-0, 193009, artinya bahwa antara
pertumbuhan PDB perkapita dan
pertumbuhan rata- rata UMP memiliki
hubungan yang negatif sehingga
kemungkinan untuk setiap kenaikan
perubahan rata rata UMP akan
menyebabkan penurunan pertumbuhan
PDB perkapita. Besarnya kemungkinan
untuk hal ini terjadi adalah sebesar
19,30%.
5 Pembahasan
Kenaikan 1% dari pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) per
kapita Indonesia akan menyebabkan
kenaikan pertumbuhan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan sebesar
0,0344%, ceteris paribus, besarnya t
statistik untuk pertumbuhan PDB
perkapita adalah sebesar 0, 5652
dengan P test sebesar 0,5815.
Pertumbuhan PDB perkapita tidak
berpengaruh signifikan pada
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan karena nilai P test
adalah sebesar 0,5815 sehingga
pertumbuhan PDB perkapita hanya
signifikan mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
level kepercayaan 58,15%. PDB
perkapita merupakan salah satu
indikator kesejahteraan suatu negara.
Semakin baik kesejahteraan suatu
negara maka semakin tinggi kesadaran
masyarakat akan jaminan sosial,
namun hal ini belum tercermin di
Indonesia karena pertumbuhan PDB
perkapita tidak signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kenaikan 1% dari pertumbuhan
rata-rata upah minimum propinsi (UMP)
di Indonesia akan menyebabkan
kenaikan pertumbuhan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan sebesar
0,1147%, ceteris paribus, besarnya t
statistics untuk pertumbuhan rata-rata
UMP adalah sebesar 0,4426 dengan
besar P test sebesar 0,6653.
Pertumbuhan rata-rata UMP tidak
berpengaruh signifikan pada
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan karena nilai P test
adalah sebesar 0,6653 sehingga
pertumbuhan rata-rata UMP hanya
signifikan mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
level kepercayaan 66,53%. Meski upah
minimum propinsi (UMP) merupakan
cost yang harus dibayar pengusaha di
sektor formal, namun disisi lain
semakin tinggi UMP akan menjadi lebih
menarik bagi tenaga kerja untuk
bekerja di sektor formal. Lebih dari 90%
peserta BPJS ketenagakerjaan
merupakan pekerja penerima upah
yang bekerja di sektor formal yang
dipengaruhi oleh UMP. Namun,
pertumbuhan UMP tidak signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
Kenaikan 1% dari perubahan
tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) akan menyebabkan kenaikan
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan sebesar 8,0016%,
ceteris paribus. Besarnya t statistics
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 44
untuk perubahan TPAK adalah sebesar
2,6968 dengan besar P test sebesar
0,0183. Perubahan TPAK berpengaruh
signifikan pada pertumbuhan
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
karena nilai P test adalah sebesar
0,0183 sehingga perubahan TPAK
secara signifikan mempengaruhi
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan di hingga level
kepercayaan 1,83%. Besarnya
persentase TPAK secara signifikan
mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,
karena besarnya TPAK dihitung
berdasarkan tenaga kerja sektor formal
yang merupakan sebagian besar dari
peserta BPJS TK, sehingga semakin
besar perubahan TPAK semakin tinggi
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.
Dengan adanya transformasi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
ketenagakerjaan, pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
lebih besar sebesar 0,2135%
dibandingkan dengan saat masih
menjadi PT Jamsostek (Persero)
ceteris paribus. Besarnya t statistics
untuk Dummy BPJS Ketenagakerjaan
adalah sebesar 4,4880 dengan besar P
test sebesar 0,0006. Perubahan
institusi menjadi BPJS
Ketenagakerjaan berpengaruh
signifikan pada pertumbuhan
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
karena nilai P test adalah sebesar
0,0005 sehingga perubahan institusi
menjadi BPJS ketenagakerjaan secara
signifikan mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
hingga level kepercayaan 0,06%.
Transformasi institusi ini berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan adanya UU No. 40 tahun 2004
dan UU No. 24 tahun 2011 telah
membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat akan jaminan sosial karena
untuk tenaga kerja, pada dasarnya
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
adalah wajib berdasarkan undang-
undang.
6 Kesimpulan dan Batasan
6.1 Kesimpulan
Tulisan ini bertujuan untuk
meneliti perkembangan makro ekonomi
yang berpengaruh terhadap
peningkatan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam model
penelitian ini digunakan indikator makro
ekonomi yang digunakan adalah
Produk domestik Bruto (PDB)
perkapita, Rata-rata Upah Minimum
Propinsi (UMP) dari 33 propinsi di
Indonesia dan Tingkat Partisipasi
angkatan Kerja (TPAK) sebagai
variabel independen. Sementara
pertumbuhan kepesertaan aktif PT
Jamsostek (Persero)/BPJS
Ketenagakerjaan digunakan sebagai
variable dependen. Data time series
yang di gunakan adalah data tahunan
dari tahun 1997 hingga 2015. Selain itu
juga digunakan variabel dummy yang
membedakan institusi PT Jamsostek
(Persero) berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.
Dengan menggunakan model
multiple regression dengan metode
ordinary least square (OLS) di peroleh
informasi bahwa seluruh variabel
independen yang digunakan dalam
model ini memiliki pengaruh positif
terhadap pertumbuhan kepesertaan
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 45
BPJS Ketenagakerjaan. Pertumbuhan
PDB perkapita dan pertumbuhan rata-
rata upah minimum propinsi tidak
berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan baik di level
kepercayaan 1%, 5% ataupun di level
10%. Sementara, Perubahan tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan
dummy perubahan institusi BPJS
Ketenagakerjaan berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
masing masing di level 1,83% dan
0,06%.
Perubahan TPAK berdampak
positif terhadap peningkatan
kepeserrtaan BPJS Ketenagakerjaan,
sehingga semakin tinggi jumlah
penawaran tenaga kerja maka akan
menambah jumlah kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan karena peserta BPJS
Ketenagakerjaan adalah tenagakerja
baik sektor formal maupun informal.
Transformasi institusi PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS
Ketenagakerjaan juga berdampak
positif terhadap pertumbuhan
kepesertaan dimana dengan
perubahan badan hukum tersebut
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan sesuai dengan UU No. 24
tahun 2011 lebih dikenal dimasyarakat
sehingga menjadi moment untuk
membangun kesadaran masyarakat
dalam jaminan sosial.
6.2 Batasan
Aspek dalam tulisan ini terbatas
pada data agregat dan makro ekonomi
tanpa memperhatikan pada aspek
mikro dari institusi dan individu yang
terlibat dalam meningkatkan
kepesertaan pada BPJS
Ketengakerjaan. Data times series
yang di gunakan adalah sepanjang 18
tahun atau observasi, waktu observasi
yang lebih panjang akan lebih baik
sehingga datanya menjadi lebih robust
terutama masa setelah institusi
berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan yang dalam model ini
masih 2 tahun.
R2 dalam model yang digunakan
dalam tulisan ini adalah sebesar 0,5469
yang hanya mampu menjelaskan
variabilitas dari pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebesar 54,69%, sedang 45,31%
lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya
yang tidak termasuk dalam model ini
sehingga dapat dikembangkan model
lainnya dengan menambahkan variabel
independen lain di masa mendatang
untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 46
DAFTAR PUSTAKA Angelini.John and Hirose, Kenichi , 2004. Extension of Social Security Coverage for
the Informal Economy in Indonesia : Surveys in the Urban and Rural Informal Economy. www.ilo.org/publns: International Labour Organization.
de Mesa Alberto Arenas, Behrman Jere , and Bravo David, February 2004.
Characteristics of and Determinants of the Density of Contributions in a Private Social Security System. Working Paper , (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907), Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907.
E. E. Leamer, 2009. Chapter 2 Gross Domestic Product. In
http://www.springer.com/978-3-540-46388-7, ed. Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. pp.19-38.
Freeman, R.B., 2009. Labor Regulations, Unions, And Social Protection In
Developing Countries: Market Distortions Or Efficient Institutions? NBER Working Paper Series, Working Paper 14789(http://www.nber.org/papers/w14789).
ILO, 1996-2016. International Labour Organization. [Online] Available at:
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422090/lang--en/index.htm [Accessed 22 August 2016].
Robert Costanza, Maureen Hart, Stephen Posner, John Talberth, 2009. Beyond
GDP: The Need for. THE PARDEE PAPERS, 4 (https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf), pp.1-33.
Sulistiawati, R., 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan. Jurnal
EKSOS, 8, pp.195-211. Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang
Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.
Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan (c.1) , Sekretariat Negara, Jakarta.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 47
Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sekretariat Negara, Jakarta
Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (c.1), Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun
2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, Sekretaris
Kabinet. Jakarta.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 48
PENGARUH PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TERHADAP
PERTUMBUHAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Oleh: Ratih Yasnuarni Gultom1
Abstract
The aim of this study is to determine the economic indicators that
affecting the growth of participants of BPJS ketenagakerjaan which was also
known as PT Jamsostek (Persero). The study emphasized the effect of
economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) percapita, the
average of minimum wages of provinces in Indonesia, the rate of labor
participation, the institution transformation from PT Jamsostek (Persero) to
BPJS Ketenagakerjaan towards the participants growth of BPJS
Ketenagakerjaan.
Using multiple regression with ordinary least square (OLS) method, it
was found that Gross Domestic Product (GDP) percapita and the average of
minimum wages of provinces in Indonesia did not significantly affect the
participants growth of BPJS Ketenagakerjaan on 1%, 5% or 10% confidence
level. However, The rate of labor participation and the institution
transformation of BPJS Ketenagakerjaan significantly affected the
participants growth of BPJS ketenagakerjaan on 1% confidence level.
The change on the level of labor participation has positive effect to the
participants growth; this was caused by the rise on the labor supply which
adding the number of labor that was the target market of BPJS
Ketenagakerjaan. Similarly, the institution transformation from PT Jamsostek
(Persero) to BPJS Ketenagakerjaan significantly affect the participants
growth, this probably due to awareness of workers about BPJS
Ketenagakerjaan as obligatory participants as it is ruled by law on UU No. 40
of 2004 and UU No. 24 of 2011.
Keywords : Macroeconomy, BPJS Ketenagakerjaan, Participants Growth,
GDP percapita, Minimum Wages, Labor Participation
1 Penata Utama Analisa Investasi Langsung, Divisi Analisa Portofolio, BPJS Ketenagakerjaan
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 49
1 Introduction
The social security according to Law
No. 24 of 2011 is one of the social
protections to ensure that all people
can meet their basic needs for a
decent life. This complies with the
Indonesia’s objectives as listed in the
preamble of the 1945 Constitution.
They state that Indonesia was
established to protect the people,
promote the general welfare and
educate the nation. The Law No. 24 of
2011 on Social Security Agency states
that the national social security system
is a state program which aims to
provide social protection and welfare
security for all citizens. Furthermore,
in order to materialize the national
social security system’s goals, it is
necessary to establish a managing
entity, which is a legal entity, under
the principles of mutual cooperation,
non-profit, transparency, prudence,
accountability, profitability, mandatory
membership, and trust fund. All social
security management funds are aimed
for the program development and
greatest interest of the participants.
BPJS Ketenagakerjaan as one of the
social security agencies as mandated
by the Law No. 24 of 2011 on Social
Security Agency was established to
manage the programs of occupational
accident, provident fund, pension and
death benefits. BPJS
Ketenagakerjaan Participants are
every person, including foreigners who
have worked for at least 6 (six)
months in Indonesia and paid
contributions. Meanwhile, a worker is
every person who works for a salary,
wage, or other remunerations.
In addition to article 62 of Law No. 24
of 2011, PT. Jaminan Sosial Tenaga
Kerja or abbreviated as PT.
Jamsostek (Persero) established by
the Government Regulation No. 36 of
1995 on Establishment of an
Employment Social Security Agency
(State Gazette of the Republic of
Indonesia of 1995 Number 59), based
on Law No. 3 of 1992 on Employment
Social Security (State Gazette of the
Republic of Indonesia of 1992 Number
14, Supplement to State Gazette of
the Republic of Indonesia Number
3468) continues to run operational
activities of the organization:
1. Healthcare benefit program,
including new participants
additions until the operation of
BPJS;
2. Occupational accident, death,
and provident fund benefits for
its participants, including the
addition of new participants
until it is altered into BPJS
Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan organizes
occupational accident, death,
provident fund, and pension benefits
no later than 1 July 2015.
The participation in BPJS
Ketenagakerjaan is mandatory. Such
compulsory membership is aimed to
make all citizens as participants.
Therefore, they can be
protected. Nonetheless, the
application is adjusted to the citizens
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 50
and Government’s economic capacity
and program feasibility. The initial
phase is started from formal sector
workers. Meanwhile, the informal
sector workers can be a voluntary
participant, including farmers,
fishermen, and those who work
independently. In the end, the National
Social Security System can cover the
entire population.
With a growing number of manpower
in Indonesia, the BPJS membership is
expected to grow larger, so the
Indonesia's economic growth will be
increasing.
This paper intends to examine the
macro-economic indicators, such as
gross domestic product (GDP) growth,
the average growth of the regional
minimum wage in Indonesia, changes
in labor participation rate (TPAK) and
the transformation of PT. Jamsostek
(Persero) into BPJS Ketenagakerjaan
and the effect of these indicators on
the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth.
2 Theoretical Framework
2.1 BPJS Ketenagakerjaan
Membership
According to Law No. 24 of 2011 on
social security agency, participants
are every person, including foreigners
who have worked for at least 6 (six)
months in Indonesia and paid
contributions. According to Article 3 of
the Regulation of the President of the
Republic of Indonesia No. 109 of
2013 on social security program
membership stages, it is stated that
the social security program
Participants consist of wage earning
participants and non-wage earning
participants. Article 4 of such
Presidential regulation also explains
that wage earning participants are
workers who work at public and non-
public employers. Article 7 of the
Presidential Decree No. 109 of 2013
explains that non-wage earning
Participants are:
a) employers
b) workers without any
employment binds or self-
employed workers
c) workers who are not included in
letter b) and do not receive any
salary or wage.
The membership growth of PT.
Jamsostek (Persero) is quite
low. From 1997 to 2013, it is around -
1% to 1%. However, after it changes
its legal status into BPJS
Ketenagakerjaan in 2014, there is a
significant additional active workers
number.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 51
Figure 1: Graph on the BPJS Ketenagakerjaan Membership Growth Percentage of 1997-2015
BPJS TK Participants Growth
Source: Processed
Table 1: Total Active Participants, Wage Earning and Non-Wage Earning Participants of PT. Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan of 2009-2014
Year Wage Earning
Participants
Non-Wage
Earning
Participants
Total
Participants
% Wage-
Earning
Participants
a b c d e=b/d
2009 8,292,914 202,818 8,495,732 97.61%
2010 9,464,157 182,241 9,646,398 98.11%
2011 10,116,935 194,734 10,311,669 98.11%
2012 11,094,713 457,844 11,552,557 96.04%
2013 11,927,458 421,006 12,348,464 96.59%
2014 16,100,961 690,436 16,791,397 95.89%
Source: Annual Report of PT. Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan
The number of BPJS Ketenagakerjaan
active participants tends to increase
from year to year. During 2009-2014,
the BPJS Ketenagakerjaan
membership grew by 13.27% (CAGR)
from 8.29 million participants in 2009
to 16.10 million participants in 2014.
The composition of the BPJS
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 52
Ketenagakerjaan membership is
dominated by wage-earning workers
at 97.61% in 2009. However, the non-
wage earning workers proportion
percentage keeps increasing, in which
it has reached 4.11% in 2014.
Angelini and Hirose (2004) suggest
several factors which hinder the social
security protection in the informal
sector, which also known as a non-
wage earning participant in Indonesia,
among others:
a) Low and non-fixed income in
the informal sector is a major
hurdle. Most informal workers
in Indonesia receive non-fixed
wages. Thus, it will be difficult
and less reliable to calculate
the monthly wage.
b) The social security types and
benefits are not in line with the
primary needs and resource
constraints of the informal
workers.
c) Lack of awareness on the
social security concept and lack
of trust from the government
institutions, which are prevalent
in the informal workers, have a
negative effect on the
willingness to pay dues.
d) The success of the protection
expansion depends on the
continuous administrative
capacity, which may reveal
problems with the registration,
compliance, contributions,
collection and record keeping.
The BPJS Ketenagakerjaan
membership growth is calculated the
membership growth for year t from
year t-1 under the following formula:
Where:
P BPJSTK is the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth,
P BPJS TK t is the BPJS TK TK
Membership for year t and P BPJS TK
t-1 is the BPJS TK Membership for
year t-1. The number of BPJS
Ketenagakerjaan membership growth
is expressed in the percentage.
The PT. Jamsostek (Persero)/BPJS
Ketenagakerjaan membership data
used in this paper is the active
membership data obtained from the
annual report of PT. Jamsostek
(Persero)/BPJS Ketenagakerjaan from
1997 to 2015.
2.2 Gross Domestic Product
(GDP)
Leamer (2009) defines the Gross
Domestic Product (GDP) as the value
of goods and services produced in a
particular geographic area (usually a
country). GDP is usually used as a
standard measure and the reliability of
a country. According to data from the
World Bank, Indonesia's gross
domestic product in 2015 is
USD1,144,331 million, which ranks
the 16th in the world. The economic
measurement using GDP has some
issues, for example, GDP takes into
account only the results compared
with the process and GDP does not
pay attention to the reasonable justice.
In addition, GDP also does not take
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 53
into account grants and all rewards
which do not involve a buying or
selling transaction.
According to Costanza, Et al. (2009),
the GDP methodology was originally
developed in the United States and
England in about 1930 and 1940 when
the world was shocked by the world
wars and great depression. The global
use of GDP as a measure of
economic growth is further
strengthened by the Bretton Woods
conference. One key factor of the
World War II is the economic
instability in some countries due to
unstable exchange rates and
international trade discriminatory
practice, which hindered the
international trade. The Bretton
Woods conference which was
attended by 44 countries resulted in
decision to establish the International
Monetary Fund (IMF) and International
Bank for Reconstruction and
Development (IBRD), which are
currently a part of the World
Bank. GDP is used by IMF and World
Bank as the main tool for measuring
the economic development in the last
60 years.
Since 1990, the United Nations
Development Program (UNDP) has
been using the Human Development
Index (HDI) in the human
development report. The purpose of
this index is to account for the
management of economic growth and
human development in improving the
welfare of society in the world’s
countries. This index uses a proxy,
such as a long life is measured using
the life expectancy, knowledge is
measured using the literacy figure and
education levels and access to
adequate living standard use the
adjusted GDP to reflect the public
purchasing power (Costanza, et al
2009).
GDP per capita is the amount of GDP
of a country divided by the population
of the country. The calculation of the
Indonesian GDP per capita growth is
calculated using the GDP per capita
growth in year t compared to year t-1
with the following formula:
Where GDP is the Indonesian gross
domestic product per capita growth,
PDBt is the amount of Indonesian
gross domestic product in year t and
GDP t-1 is the amount of Indonesian
gross domestic product in year t-
1. The amount of Indonesian GDP
growth per capita is expressed in
percentage.
The data used in this paper is the
Indonesian Gross Domestic Product
(GDP) per capita in USD from the
World Bank obtained from Bloomberg
from 1997 to 2015.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 54
Figure 2: Graph on the Indonesian GDP per capita growth from 1997 to 2015
GDP per capita growth
Source: Processed
The Indonesian GDP growth is
relatively stable from 1997 to 2015.
However, in 1998, there was an
economic crisis which cause the
Indonesian GDP per capita fell from
USD1,064 per capita in 1997 to
USD464 in 1998.
2.3 Minimum Wage
Based on Law No. 13 of 2003 on
Manpower, the minimum wage
stipulation aims to improve the
workers’ living standards in
accordance with the minimum
necessities of life. Therefore, the
minimum wage is based on the Proper
Living Needs (KHL).
According Simanjuntak in
(Sulistiawati, 2012), the minimum
wage policy is a wage system which
has been implemented in several
countries. This policy can be seen
from two sides, namely that the
minimum wage is a protection tool for
workers to maintain the value of their
wages in meeting the everyday life
needs as well as protection tool for
companies to maintain productivity. In
Article 1 Paragraph 1 of the
Regulation of the Minister of
Manpower No. 1/1999, the minimum
wage is defined as the lowest monthly
wage, which consists of basic salary
including fixed allowances. Waisgrais
in (Sulistiawati, 2012) also explains
that the minimum wage has a positive
effect in reducing the wage gap in the
labor market. Meanwhile, Askenazy in
(Sulistiawati, 2012) states that the
minimum wage make the economy
more competitive.
Definition of wages according to the
Law No. 13 of 2000 on Manpower,
Chapter I, Article 1, Section 30):
"Wages are the rights of
workers/laborers, which are
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 55
received and expressed in an
amount of money for a return
from a business/employer to
workers/laborers. It is decided
and paid under an employment
agreement, contract, or laws
and regulations, including
allowances for workers/laborers
and their families on a job
and/or service which has been
or will be done".
From the side of the company; wages
are costs which would then be passed
on to consumers through price. The
regional minimum wage (UMP) is
usually used as a reference to set the
wages of formal workers. Thus, a
higher increase in minimum wage than
the productivity of workers will hurt the
company because it can raise
production costs. High production
costs lead to the price output which
becomes uncompetitive. Then, in turn,
the company will reduce output. The
decline in output will also lower the
worker productive factor use,
especially for low-educated
workers (Sulistiawati,
2012). Sulistiawati (2012) finds in her
research that the wage increase will
potentially reduce employment,
especially workers whose productivity
is low.
Freeman (2009) states that the
minimum wage in many countries
dominates the informal sector and
exacerbates the wage
distribution. Furthermore, Freeman
(2009) finds that the minimum wage
increases the wages of low-income
formal workers, so it sharpens the
income distribution and changes the
low-income workers’ wages. The
study by Harrison and Scorce in
(Freeman, 2009) in Indonesia finds
that the minimum wage has the
moderately opposite effect against the
number of workers. However, there
are some variations compared to
some countries.
The regional minimum wage in
Indonesia is proposed by the Regional
Wage Council (DPD), which is
composed of bureaucrats, academics,
workers and employers to the
Governor to be legalized by the life
necessities of single workers.
The minimum wage used in this paper
is the average of regional minimum
wages in Indonesia. The average
growth of the regional minimum wage
in this paper is calculated by the
formula:
Where the UMP is the average growth
of the regional minimum wage in
Indonesia, UMPt is the average
regional minimum wage in Indonesia
in year t and UMP t-1is the average
regional minimum wage in Indonesia
in year t-1. The Indonesian regional
minimum wage average growth is
expressed in percentage.
The regional minimum wage (UMP)
data used in this paper is the average
minimum wage of 33 provinces in
Indonesia which was obtained from
the BPS’s website from 1997 to 2015.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 56
The average growth of Indonesian
regional minimum wage from 1997 to
2015 is 14.36% in which the highest
growth in 2001 is 29.40%.
Figure 3: Average Growth of Indonesian Regional Minimum Wages of 1997-2015
UMP Growth
Source: Processed
2.4 Manpower Participation Rate
The ILO defines the manpower
participation rate as a proportional
measure of the active manpower
population in the labor market, in
which they are either working or
looking for work. The manpower
participation rate indicates
the supply of workers available to
engage in the production of goods and
services relative to working-age
population.
De Mesa, et al (2004) notes that
Chile’s pension protection system is
tied closely to limitations and
restrictions of the labor market. The
labor market continues to grow and is
affected by changes in the economy
and government policy. Changes in
the labor market affect the manpower
uncertainty, especially independent
and low-income workers, to participate
in the social security.
Freeman (2009) finds that an informal
sector declined in the 1980s to the
2000s even though the global informal
sector percentage increased. Such
decline took place even in developing
countries with rapid economic
growth. The rapid economic growth
failed to reduce the percentage of
informal workers. The possible reason
is the formal sector productivity growth
is large enough. Thus, the output
massive expansion does not increase
the workforce.
The manpower participation rate
(TPAK) used in this paper is the
manpower participation rate in
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 57
Indonesia from 1997 to 2015. The
TPAK change in this paper is
calculated using the formula:
The TPAK is the difference in the
Indonesian manpower participation
rate compared to the previous year’s
same period. TPAKt is the Indonesian
manpower participation rate in year t
and TPAK t-1 is the active manpower
participation rate in year t-1. The
Indonesian TPAK difference is
expressed in percentage.
Figure 4: Changes in the Indonesian Manpower Participation Rate (TPAK) in 1997-2015
TPAK Change
Source: Processed
The Indonesian TPAK change is quite
volatile from 1997 to 2015, where the
lowest point occurred in 2001, 2005
and 2013 when Indonesia fell into an
economic recession.
2.5 Transformation of PT.
Jamsostek (Persero) to BPJS
Ketenagakerjaan
The government wants to provide a
social security comprehensive via the
national social security system
(SJSN), which is developed for all
Indonesians. Every person is entitled
to social security to meet the basic life
needs and enhance the dignity
towards the prosperous, just, and
affluent Indonesia. This causes the
enactment of Law No. 40 of 2004 on
National Social Security System.
Based on Law No. 24 of 2011 on
Social Security Agency in chapter 2
Article 5, it states that the established
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 58
BPJS is divided into BPJS Kesehatan
and BPJS Ketenagakerjaan. Based on
the Chapter 18 – closing provisions of
Law No. 24 of 2011 in Article 1, it is
stated that PT. Jamsostek (Persero) is
altered into BPJS Ketenagakerjaan on
1 January 2014. Article 62 paragraph
2 point (a) declares that PT.
Jamsostek (Persero) is dissolved
without liquidation and all assets,
liabilities, rights and legal obligations
of PT. Jamsostek (Persero) are
transferred to become the assets,
liabilities, rights and legal obligations
of BPJS Ketenagakerjaan.
This paper uses a dummy variable of
the transformation of PT. Jamsostek
(Persero) to BPJS Ketenagakerjaan in
this research model. This paper gives
a value of 0 (zero) when the institution
is still PT. Jamsostek (Persero) in
1997 and 2013 and a value of 1 (one)
when PT. Jamsostek (Persero) is
altered into BPJS Ketenagakerjaan in
2014 - 2015.
3 Research Method
The data used in this paper uses
Indonesian macroeconomic data from
1997 to 2015. The data used is the
Gross Domestic Product (GDP) per
capita, average minimum regional
wage (UMP), manpower participation
rate (TPAK) in Indonesia and the
number of BPJS Ketenagakerjaan
active participants since it is still PT.
Jamsostek (Persero) from 1997 to
2015.
The research model used in this paper
is multiple regression with the
following equation:
Remarks:
P BPJSTK : BPJS Ketenagakerjaan
membership growth
in year TT-1
GDP : Indonesian real GDP
growth in year T-T-1
UMP : Indonesian regional
minimum wage
average growth in
year T-T-1
TPAK : Difference between the
manpower
participation rate in
year T-T-1
BPJS TK : Dummy variable which
distinguishes PT.
Jamsostek (Persero)
turned into BPJS
Ketenagakerjaan
α : alpha
β1, β2, β3, β4: Coefficient of GDP,
UMP and TPAK, Dummy BPJS TK.
4 Results
This paper uses the active
membership data obtained from
annual reports of PT. Jamsostek
(Persero), which is turned into a legal
entity of BPJS Ketenagakerjaan. The
Gross Domestic Product (GDP) per
capita, average regional minimum
wage and manpower participation rate
in Indonesia data are obtained from
the website of the Central Statistics
Agency (BPS / Badan Pusat Statistik)
and Bloomberg. The data used is
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 59
the time series data from 1997 to
2015. The data used in this paper is
processed using software
eviews version 8 by the ordinary least
squares (OLS) method.
Table 2: Data Regression Results by the Ordinary Least Square (OLS) Method
Dependent Variable: PERTUMBUHAN_PESERTA_BPJS
Method: Least Squares
Date: 08/30/16 Time: 11:05
Sample: 1998 2015
Included observations: 18
The R2 value of this model is
0.546954 which means that the GDP
per capita growth, UMP average
growth, changes in the manpower
participation rate (TPAK), and an
institutional change from
PT. Jamsostek (Persero) to BPJS
Ketenagakerjaan variables only
explain the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth variability of
54.69% and the rest is explained by
other factors which are not described
in this article.
β1 = 0.034409 means every 1%
increase in the Indonesian Domestic
Product growth will lead to an increase
in the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth of
0.0344%, ceteris paribus.
β2 = 0.114759 means every 1%
increase in the Indonesian average
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 60
regional minimum wage will lead to an
increase in the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth of 0.147%, ceteris
paribus.
β3 = 8.001616 means every 1%
increase of the Indonesian manpower
participation rate change will lead to
an increase in the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth
of 8.0016%, ceteris paribus.
β4 = 0.213581 means that after PT.
Jamsostek (Persero) is altered into
BPJS Ketenagakerjaan, the
membership growth is larger than the
institution is still PT. Jamsostek
(Persero) (0.2135%), ceteris paribus.
Table 3: Covariance and correlation between GDP per capita growth, Average UMP Growth and TPAK Change
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 08/30/16 Time: 11:07
Sample: 1998 2015
Included observations: 18
Source: Processed
Covariance is the variables probability
used in this paper to move together
either in the same or opposite
direction. In general, the covariance of
three variables used in this paper is
the growth of GDP per capita, UMP
growth and TPAK change from 1997
to 2015 and it is small enough.
Therefore, the possibility for these
three variables to move along is quite
small. The covariance between the
GDP per capita growth and
Indonesian UMP growth is 0.000316,
which means the possibility of the
GDP per capita and UMP growth is
0.03%.
Correlation is the correlation between
one variable and another variable. The
correlation between the GDP per
capita and UMP growth is -0.193009,
which means the GDP per capita
growth and UMP average growth has
a negative relationship. Thus, the
possible increase in the average UMP
change will cause a decline in the
GDP per capita growth. The possibility
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 61
percentage for this event happening is
19.30%.
5 Discussion
The 1% increase of the Indonesian
Gross Domestic Product (GDP) per
capita will lead to an increase in the
BPJS Ketenagakerjaan membership,
i.e. 0.0344%, ceteris paribus.
Meanwhile, the t statistics for the GDP
per capita growth is equal to 0.5652
with P test of 0.5815. The GDP per
capita growth does not have any
significant effects on the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth,
as the test P value is 0.5815.
Therefore, the GDP per capita growth
only significantly affects the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth
at 58.15% confidence level. GDP per
capita is one indicator of a country's
welfare. The better the welfare of a
country, the higher public awareness
on social security is. However, this is
not yet reflected in Indonesia due to
the GDP per capita growth does not
significantly affect the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth.
A 1% increase from the average
growth of the Indonesian regional
minimum wage (UMP) will lead to an
increase in the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth, i.e.
0.1147%, ceteris paribus.
The t statistics for the UMP average
growth is 0.4426 in which the P test is
0.6653. The UMP average growth
does not have any significant effects
on the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth, the P test value
is at 0.6653. Therefore, the UMP
average growth only significantly
affects the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth at 66.53%
confidence level. Even though the
regional minimum wage (UMP) is
a cost to be paid by formal sector
employers, on the other hand a higher
UMP will become more attractive for
workers to work in the formal
sector. More than 90% of BPJS
Ketenagakerjaan participants are
wage earning workers, who work in
the formal sector and are affected by
the UMP. However, the UMP growth
does not significantly affect the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth.
A 1% increase from the manpower
participation rate (TPAK) change will
lead to an increase in the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth,
i.e. 8.0016%, ceteris paribus. The t
statistics for TPAK changes are
2.6968 in which the P test is
0.0183. The TPAK change has a
significant effect on the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth,
as the P test value is 0.0183.
Therefore, the TPAK change
significantly affects the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth
up to 1.83% confidence level. The
TPAK percentage significantly affects
the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth, because the
TPAK is calculated based on the
formal sector workers, who are mostly
the BPJS TK participants. Therefore,
the more significant TPAK change, the
higher the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth is.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 62
With the transformation of PT.
Jamsostek (Persero) to BPJS
Ketenagakerjaan, the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth
is bigger, i.e. 0.2135% compared with
the figure, when it is still PT.
Jamsostek (Persero) ceteris
paribus. The t
statistics for Dummy BPJS
Ketenagakerjaan is 4.4880 and
P test is 0.0006. An institutional
change to become BPJS
Ketenagakerjaan significantly affects
the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth as the P test
value is 0.0005. Therefore, the
institutional change to become BPJS
Ketenagakerjaan significantly affects
the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth up to 0.06%
confidence level. This institutional
transformation has a significant effect
on the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth. Law No. 40 of
2004 and Law No. 24 of 2011 have
assisted in increasing the public
awareness on the employment social
security, specifically BPJS
Ketenagakerjaan participation is
mandatory by law.
6 Conclusions and Limitations
6.1 Conclusions
This paper aims to examine the
macro-economic development which
affects the increase of BPJS
Ketenagakerjaan membership. This
research model uses macroeconomic
indicators, namely gross domestic
product (GDP) per capita, average
regional minimum wage (UMP) of 33
provinces in Indonesia and Manpower
Participation Rate (TPAK) as
independent variables. Meanwhile, the
active membership growth of PT.
Jamsostek (Persero)/BPJS
Ketenagakerjaan is used as the
dependent variable. Time series data
used are annual data from 1997 to
2015. It also uses a dummy variable
which differentiates PT. Jamsostek
(Persero) from BPJS
Ketenagakerjaan.
By using a multiple regression model
and ordinary least squares (OLS)
method, information is obtained that
all independent variables used in this
model have a positive influence on the
BPJS Ketenagakerjaan membership
growth. The GDP per capita growth
and the regional minimum wage
average growth has no significant
effect on the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth, i.e. the
confidence level is 1%, 5% or 10%,
respectively. Meanwhile, the
manpower participation rate (TPAK)
change and dummy institutional
change of BPJS Ketenagakerjaan
significantly affect the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth,
respectively at the level of 1.83% and
0.06%.
The TPAK change positively affects
impact the BPJS Ketenagakerjaan
membership growth. Therefore, a
higher workers figure will increase the
BPJS Ketenagakerjaan membership
as BPJS Ketenagakerjaan participants
are both formal and informal sectors
workers.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 63
The institutional transformation of PT.
Jamsostek (Persero) into BPJS
Ketenagakerjaan also has a positive
impact on the membership growth, in
which the change in the legal entity,
namely BPJS Ketenagakerjaan and
BPJS Kesehatan under Law No. 24 of
2011, is better known in the
community. Therefore, it is a
moment to build public awareness in
the social security.
6.2 Limitations
Aspects of this paper are limited to
aggregate and macroeconomic data
regardless of the micro aspects of
institutions and individuals involved in
increasing the BPJS Ketenagakerjaan
membership. The time series
data used was all 18-year data or
observation. A longer observation time
will be better as data becomes more
robust, specifically the period after the
institution is transformed into BPJS
Ketenagakerjaan. In this model, the
transformation is still 2 years.
R2 in the model used in this paper is
0.5469, which is only able to explain
the variability BPJS Ketenagakerjaan
membership growth up to 54.69%,
while 45.31% is explained by other
variables not included in this model.
Such other variables can be
developed into other models by
adding another independent variable
in the future to determine the factors
which influence the BPJS
Ketenagakerjaan membership growth.
BIBLIOGRAPHY Angelini.John and Hirose, Kenichi , 2004. Extension of Social Security Coverage
for the Informal Economy in Indonesia : Surveys in the Urban and Rural Informal Economy. www.ilo.org/publns: International Labour Organization.
de Mesa Alberto Arenas, Behrman Jere , and Bravo David, February 2004.
Characteristics of and Determinants of the Density of Contributions in a Private Social Security System. Working Paper , (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907), Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092907.
E. E. Leamer, 2009. Chapter 2 Gross Domestic Product. In
http://www.springer.com/978-3-540-46388-7, ed. Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. pp.19-38.
Freeman, R.B., 2009. Labor Regulations, Unions, And Social Protection In
Developing Countries: Market Distortions Or Efficient Institutions? NBER Working Paper Series, Working Paper 14789(http://www.nber.org/papers/w14789).
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 64
ILO, 1996-2016. International Labour Organization. [Online] Available at: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422090/lang--en/index.htm [Accessed 22 August 2016].
Robert Costanza, Maureen Hart, Stephen Posner, John Talberth, 2009. Beyond
GDP: The Need for. THE PARDEE PAPERS, 4 (https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf), pp.1-33.
Sulistiawati, R., 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan. Jurnal
EKSOS, 8, pp.195-211. Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang
Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.
Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan (c.1) , Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sekretariat Negara, Jakarta
Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (c.1), Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun
2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, Sekretaris Kabinet. Jakarta.
Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 Volume 1 ii
KETENTUAN PENULISAN
Ketentuan Umum
1. Artikel yang dipublikasikan Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan berupa hasil penelitian dan non penelitian (ilmiah/populer) baik dari internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki relevansi jaminan sosial, ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, keuangan dan kebijakan publik.
2. Naskah yang dikirim merupakan karya asli, belum pernah dan atau akan diterbitkan di media publikasi lainnya.
3. Artikel diketik dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan ukuran kertas A4 menggunakan tipe huruf Arial, ukuran font 12, spasi 1,5.dengan jumlah minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman dalam bentuk hardcopy atau softcopy.
4. Redaksi berhak menyunting setiap naskah yang masuk.
Ketentuan Penulisan Naskah Urutan naskah mengikuti format sebagai berikut:
1. Judul; Judul tidak melebihi 12 kata dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris tidak melebihi 10 kata.
2. Data Penulis; ditulis lengkap tanpa gelar, dicantumkan nama . 3. Abstrak; dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri paling banyak
400 kata berisi tujuan, metode dan hasil penelitian. 4. Kata Kunci; memuat konsep yang terkandung dalam artikel, ditulis dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri dari 4 – 6 kata ditulis di bawah abstrak.
5. Pendahuluan; berisi latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas
6. Metodologi; memuat secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana metode analisis datanya.
7. Pembahasan; Bagian ini memuat data, analisis data dan interpretasi terhadap hasil.
8. Simpulan; ditulis dalam bentuk essay yang memuat hasil dari penelitian. 9. Daftar Pustaka; menuliskan seluruh pustaka yang digunakan dalam
penulisan. Pengiriman Naskah
Naskah dapat dikirim melalui email [email protected] dan atau [email protected] atau via pos ke Redaksi Pelaksana Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan dengan alamat Learning Office BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930. Telp :021 5207797 Fax 021 5260443.