8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

1/16

BLOK HERBAL MEDICINE TUGAS MANDIRI

FAKULTAS KEDOKTERAN (NOVEMBER 2014)

UNIVERSITAS PATTIMURA

TUGAS HERBAL

DISUSUN OLEH:

Wahyuni Noor Rizky Renfaan

(2010-83-027)

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS PATTIMURAAMBON

2014

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

2/16

TUGAS

HERBAL MEDICINE

DISUSUN OLEH:

CAROLINE TUPAN

(2010-83-028)

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

2014

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

3/16

1.  Mengidentifikasi problem kesehatan terkait derajat kesehatan, sanitasi, higiene, penggunaan

kearifan lokal dalam pengobatan penyakit masyarakat di daerah kepulauan.

Jawab:

Indikator dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suati daerah, adalah:

a.  Angka kematian ibu (AKI)

 b.  Angka kematian bayi (AKB)

c.  Umur harapan hidup ((UHH)

d.  Status gizi

Indikator ini dapat ditentukan dengan 4 faktor yakni perilaku masyarakat, lingkungan,

 pelayanan kesehatan dan genetik. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2013, dapat

diidentifikasikan data sebagai berikut:

A.  Derajat kesehatan, dilihat dari keberadaan pelayanan kesehatan dan keterjangkauan

fasilitas kesehatan.

Di Indonesia terdapat fasilitas kesehatan yang terdiri dari RS swasta dan

 pemerintah, Puskesmas atau puskesmas bantu (PUSTU), praktek dokter atau klinik,

 praktek bidan atau rumah bersalin, posyandu poskesdes atau poskestren, dan polindes,

terkait erat dengan akses rumah tangga terhadap faskes. Di Maluku untuk kesadaran

masyarakat akan keberadaan rumah sakit yaitu ≤60% untuk rumah sakit swasta dan

≤20% rumah sakit pemerintah, dibanding dengan Indonesia secara keseluruhan yaitu

69,6% untuk rumah sakit pemerintah dan 53,9% untuk rumah sakit swasta.

Untuk kesadaran masyarakat di maluku terhadap adanya keberadaan bidan

 praktek atau rumah bersalin yaitu ≤20% dan dibanding dengan tingkat kesadaran nasional

yaitu 66,3%. Kemudian untuk kesadaran masyarakat Maluku terhadap keberadaan

 posyandu yaitu ≤60% sedangkan di Indonesia yaitu 65,2%. Dengan kata lain masyarakat

Maluku memiliki tingkat kesadaran pelayanan kesehatan yang cukup baik lebih dari 50%.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

4/16

 

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

5/16

Untuk keterjangkauan fasilitas kesehatan masyarakat kepulauan Maluku berbeda-

 beda dikarenakan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar, juga

dimana fasilitas kesehatan yang harus memadai di setiap pulau tersebut.

B. 

SanitasiRuang lingkup sanitasi dalam laporan Riskesdas 2013 meliputi penggunaan

fasilitas buang air besar (BAB), jenis tempat BAB, tempat pembuangan akhir tinja, jenis

tempat penampungan air limbah, jenis tempat penampungan sampah, dan cara

 pengelolaan sampah. Tabel secara lengkap disajikan dalam Buku Riskesdas 2013 dalam

Angka. Untuk akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (sanitasi) digunakan kriteria

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

6/16

JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki

akses terhadap fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan

fasilitas BAB milik sendiri, jenis tempat BAB jenis leher angsa atau plengsengan, dan

tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik.

Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia

menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama (6,7%), dan fasilitas

umum (4,2%). Lima provinsi tertinggi untuk proporsi rumah tangga menggunakan

fasilitas BAB milik sendiri adalah Riau (88,4%), Kepulauan Riau (88,1%), Lampung(88,1%), Kalimantan Timur (87,8%), dan DKI Jakarta (86,2%). Meskipun sebagian besar

rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang

tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9

 persen. Lima provinsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB/BAB

sembarangan tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,4%), NTB (29,3%), Sulawesi Tengah

(28,2%), Papua (27,9%), dan Gorontalo (24,1%) (Buku Riskesdas 2013 dalam Angka).

Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas

BAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi (84,9%) dibandingkan di perdesaan (67,3%);

sedangkan proporsi rumah tangga BAB di fasilitas milik bersama dan umum maupun

BAB sembarangan di perdesaan (masing-masing 6,9%, 5,0%, dan 20,8%) lebih tinggi

dibandingkan dengan di perkotaan (6,6%, 3,5%, dan 5,1%). Semakin tinggi kuintil indeks

kepemilikan, semakin tinggi juga proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

7/16

BAB milik sendiri. Semakin rendah kuintil indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga

yang melakukan BAB sembarangan semakin tinggi. Untuk Maluku ≤70% rumah tangga

memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki septik.

Apabila dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2010, proporsi

rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved

cenderung mengalami peningkatan (tahun 2007: 40,3%; tahun 2010:51,5%; tahun

2013:59,8%).

Menunjukkan proporsi rumah tangga berdasarkan penampungan air limbah dari

kamar mandi, tempat cuci, maupun dapur. Pada umumnya limbah rumah tangga di

Indonesia membuang limbahnya langsung ke got (46,7%) dan tanpa penampungan

(17,2%). Hanya 15,5 persen yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

8/16

dengan dilengkapi SPAL, 13,2 persen menggunakan penampungan terbuka di

 pekarangan, dan 7,4 persen penampungannya di luar pekarangan.

Menurut karakteristik, porporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan

cara diangkut petugas lebih tinggi di perkotaan (46,0%) dibandingkan di perdesaan

(3,4%), sedangkan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar

di perdesaan (62,8%) lebih tinggi dibanding perkotaan (37,7%). Semakin tinggi kuintil

indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara

diangkut petugas semakin tinggi. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang mengelola

sampah dengan cara dibakar cenderung lebih tinggi pada kuintil indeks kepemilikan yang

lebih rendah (Buku Riskesdas 2013 dalam angka).

Lima provinsi dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga yang mengelola

sampahnya dengan dibakar adalah Gorontalo (79,5%), Aceh (70,6%), Lampung (69,9%),

Riau (66,4%), Kalimantan Barat (64,3%). Lima provinsi terendah adalah DKI Jakarta

(5,3%), Maluku Utara (25,9%), Maluku (28,9%), Kepulauan Riau (31%), Kalimantan

Timur (32,1%) (Gambar 3.3 13).

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

9/16

2.  Menjelaskan faktor penyebab, kendala dan penanggulangan masalah kesehatan di daerah

kepulauan

Secara umum wilayah kepulauan mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan

yang rendah dibandingkan dengan bukan wilayah kepulauan, antara lain dalam hal KB,

 persalinan oleh tenaga kesehatan, melahirkan di pelayanan kesehatan, ANC, dan

imunisasi dasar. Permasalahan yang dihadapi di daerah kepulauan dalam hal kesehatan

terjadi karena beberapa faktor penyebab dan kendala seperti:

a.  Jaringan transportasi yang belum memadai

 b.  Persebaran penduduk tidak merata pada tiap-tiap pulau

c.  Keterbatasan fasilitas pelayanan sosial dasar: air, listrik, pasar, dll

d.  Jumlah dan kualitas SDM lokal masih terbatas

e. 

Sarana komunikasi terbatas

f.  Skala ekonomi yang tidak mencukupi, terutama di pulau kecil

g.  Kondisi alam yang sulit

h.  Sumberdaya perikanan dan kelautan belum dimanfaatkan secara optimal dan

 berkelanjutan

i.  Budaya masyarakat yang bervariasi

Semua permasalahan di atas mengakibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan

rendah dan berdampak pada status kesehatan masyarakat kepulauan dan untuk menyiasati

 permasalahan di atas, ada kebijakan khusus di daerah kepulauan, yaitu menggerakkan

dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas, meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan,

meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan

alkes, meningkatkan sistem survailance dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta dan

meningkatkan manajemen kesehatan.

Dalam pelaksanaan manajemen kesehatan masyarakat ke depan, perlu diawali

dengan pemetaan masalah dan potensi kesehatan yang tersedia. Selain itu, keberpihakan

 pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi

 pada kesehatan dan peningkatan dukungan biaya dari pemerintah pusat yang lebih

 berorientasi pada kebutuhan dan kondisi khusus daerah (tidak bersifat top down) juga

sangat diperlukan.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

10/16

I.  Mengidentifikasi problem kesehatan terkait derajat kesehatan, sanitasi, higiene, penggunaan

kearifan lokal dalam pengobatan penyakit masyarakat di daerah kepulauan.

Jawab:

Indikator dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suati daerah, adalah Angka

kematian ibu (AKI), Angka kematian bayi (AKB), Umur harapan hidup ((UHH) dan Status

gizi Indikator ini dapat ditentukan dengan 4 faktor yakni perilaku masyarakat, lingkungan,

 pelayanan kesehatan dan genetik. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2013, dapat

diidentifikasikan data sebagai berikut:

1.  Derajat kesehatan, dilihat dari keberadaan pelayanan kesehatan dan keterjangkauan

fasilitas kesehatan.

Di Indonesia terdapat fasilitas kesehatan yang terdiri dari RS swasta dan

 pemerintah, Puskesmas atau puskesmas bantu (PUSTU), praktek dokter atau klinik,

 praktek bidan atau rumah bersalin, posyandu poskesdes atau poskestren, dan polindes,

terkait erat dengan akses rumah tangga terhadap faskes. Di Maluku untuk kesadaran

masyarakat akan keberadaan rumah sakit yaitu ≤60% untuk rumah sakit swasta dan

≤20% rumah sakit pemerintah, dibanding dengan Indonesia secara keseluruhan yaitu

69,6% untuk rumah sakit pemerintah dan 53,9% untuk rumah sakit swasta.

Untuk kesadaran masyarakat di maluku terhadap adanya keberadaan bidan

 praktek atau rumah bersalin yaitu ≤20% dan dibanding dengan tingkat kesadaran nasional

yaitu 66,3%. Kemudian untuk kesadaran masyarakat Maluku terhadap keberadaan

 posyandu yaitu ≤60% sedangkan di Indonesia yaitu 65,2%. Dengan kata lain masyarakat

Maluku memiliki tingkat kesadaran pelayanan kesehatan yang cukup baik lebih dari 50%.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

11/16

 

Untuk keterjangkauan fasilitas kesehatan masyarakat kepulauan Maluku berbeda-

 beda dikarenakan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar, juga

dimana fasilitas kesehatan yang harus memadai di setiap pulau tersebut.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

12/16

 

2.  Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi dalam laporan Riskesdas 2013 meliputi penggunaan

fasilitas buang air besar (BAB), jenis tempat BAB, tempat pembuangan akhir tinja, jenis

tempat penampungan air limbah, jenis tempat penampungan sampah, dan cara

 pengelolaan sampah. Tabel secara lengkap disajikan dalam Buku Riskesdas 2013 dalamAngka. Untuk akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (sanitasi) digunakan kriteria

JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki

akses terhadap fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan

fasilitas BAB milik sendiri, jenis tempat BAB jenis leher angsa atau plengsengan, dan

tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

13/16

 

Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia

menggunakan fasilitas BAB milik sendiri (76,2%), milik bersama (6,7%), dan fasilitas

umum (4,2%). Lima provinsi tertinggi untuk proporsi rumah tangga menggunakan

fasilitas BAB milik sendiri adalah Riau (88,4%), Kepulauan Riau (88,1%), Lampung

(88,1%), Kalimantan Timur (87,8%), dan DKI Jakarta (86,2%). Meskipun sebagian besar

rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas BAB, masih terdapat rumah tangga yang

tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9

 persen. Lima provinsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB/BABsembarangan tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,4%), NTB (29,3%), Sulawesi Tengah

(28,2%), Papua (27,9%), dan Gorontalo (24,1%) (Buku Riskesdas 2013 dalam Angka).

Berdasarkan karakteristik, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas

BAB milik sendiri di perkotaan lebih tinggi (84,9%) dibandingkan di perdesaan (67,3%);

sedangkan proporsi rumah tangga BAB di fasilitas milik bersama dan umum maupun

BAB sembarangan di perdesaan (masing-masing 6,9%, 5,0%, dan 20,8%) lebih tinggi

dibandingkan dengan di perkotaan (6,6%, 3,5%, dan 5,1%). Semakin tinggi kuintil indeks

kepemilikan, semakin tinggi juga proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas

BAB milik sendiri. Semakin rendah kuintil indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga

yang melakukan BAB sembarangan semakin tinggi. Untuk Maluku ≤70% rumah tangga

memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki septik.

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

14/16

Apabila dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2010, proporsi

rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved

cenderung mengalami peningkatan (tahun 2007: 40,3%; tahun 2010:51,5%; tahun

2013:59,8%).

Menunjukkan proporsi rumah tangga berdasarkan penampungan air limbah dari

kamar mandi, tempat cuci, maupun dapur. Pada umumnya limbah rumah tangga di

Indonesia membuang limbahnya langsung ke got (46,7%) dan tanpa penampungan(17,2%). Hanya 15,5 persen yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan

dengan dilengkapi SPAL, 13,2 persen menggunakan penampungan terbuka di

 pekarangan, dan 7,4 persen penampungannya di luar pekarangan.

Menurut karakteristik, porporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan

cara diangkut petugas lebih tinggi di perkotaan (46,0%) dibandingkan di perdesaan

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

15/16

(3,4%), sedangkan proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara dibakar

di perdesaan (62,8%) lebih tinggi dibanding perkotaan (37,7%). Semakin tinggi kuintil

indeks kepemilikan, proporsi rumah tangga yang mengelola sampah dengan cara

diangkut petugas semakin tinggi. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang mengelola

sampah dengan cara dibakar cenderung lebih tinggi pada kuintil indeks kepemilikan yang

lebih rendah (Buku Riskesdas 2013 dalam angka).

Lima provinsi dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga yang mengelola

sampahnya dengan dibakar adalah Gorontalo (79,5%), Aceh (70,6%), Lampung (69,9%),

Riau (66,4%), Kalimantan Barat (64,3%). Lima provinsi terendah adalah DKI Jakarta

(5,3%), Maluku Utara (25,9%), Maluku (28,9%), Kepulauan Riau (31%), Kalimantan

Timur (32,1%) (Gambar 3.3 13).

II.  Menjelaskan faktor penyebab, kendala dan penanggulangan masalah kesehatan di daerah

kepulauan

Secara umum wilayah kepulauan mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan

yang rendah dibandingkan dengan bukan wilayah kepulauan, antara lain dalam hal KB,

8/19/2019 Cover Herbal UNPATTI

16/16

 persalinan oleh tenaga kesehatan, melahirkan di pelayanan kesehatan, ANC, dan

imunisasi dasar. Permasalahan yang dihadapi di daerah kepulauan dalam hal kesehatan

terjadi karena beberapa faktor penyebab dan kendala seperti:

  Jaringan transportasi yang belum memadai

  Persebaran penduduk tidak merata pada tiap-tiap pulau

  Keterbatasan fasilitas pelayanan sosial dasar: air, listrik, pasar, dll

  Jumlah dan kualitas SDM lokal masih terbatas

  Sarana komunikasi terbatas

  Skala ekonomi yang tidak mencukupi, terutama di pulau kecil

  Kondisi alam yang sulit

  Sumberdaya perikanan dan kelautan belum dimanfaatkan secara optimal dan

 berkelanjutan

  Budaya masyarakat yang bervariasi

Semua permasalahan di atas mengakibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan

rendah dan berdampak pada status kesehatan masyarakat kepulauan dan untuk menyiasati

 permasalahan di atas, ada kebijakan khusus di daerah kepulauan, yaitu menggerakkan

dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas, meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan,

meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan

alkes, meningkatkan sistem survailance dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta dan

meningkatkan manajemen kesehatan.

Dalam pelaksanaan manajemen kesehatan masyarakat ke depan, perlu diawali

dengan pemetaan masalah dan potensi kesehatan yang tersedia. Selain itu, keberpihakan

 pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi

 pada kesehatan dan peningkatan dukungan biaya dari pemerintah pusat yang lebih

 berorientasi pada kebutuhan dan kondisi khusus daerah (tidak bersifat top down) juga

sangat diperlukan.