Copy of Kekurangan Air Bersih
-
Upload
mclagl1723 -
Category
Documents
-
view
23 -
download
0
description
Transcript of Copy of Kekurangan Air Bersih
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
1/28
PERUSAHAAN MELANGGAR HUKUM ETIKA DAN MORAL
PENDAHULUAN
belakangan terdapat banyak penyimpangan dalam kegiatan bisnis. banyak perusahaan yang
menyalahi aturan dan tidak bertanggung jawab secara penuh.PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hukum dan Etika Moral
Hukum
adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial
antarmasyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana,hukum pidanayang berupayakan
cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi
penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta caraperwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau
kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara
berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan
militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari
pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lainhukum pidana/hukum publik,hukum
perdata/hukum pribadi]], hukum acara,hukum tata negara,hukum administrasi negara/hukum
tata usaha negara,hukum internasional,hukum adat,hukum islam,hukum agraria,hukum bisnis,
danhukum lingkungan.
Hukum pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur
hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang
oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan
dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu
kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan
peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan
rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa
pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat -
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
2/28
pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak
memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak
menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama
Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana
di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana
yang diatur di luar KUHP (lex specialis)
Hukum perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam
masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.
Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
1. Hukum keluarga2. Hukum harta kekayaan3. Hukum benda4. Hukum Perikatan5. Hukum WarisHukum acara
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil.
Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang
menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa
hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil
akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum
materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukumacara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata
usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat,
hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri
yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran,
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris -
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
3/28
keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan
petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar
menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka
masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin
tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.
Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Salah satu maknanya adalah
prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus
lebih pentingetika adalah kajian moralitas. Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas,
namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas
penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek.
Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan
salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai
jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita
terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk.
CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS
Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk
melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama
sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar
prinsip kepatuhan terhadap hukum.
Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru
sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini
sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima
mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan
resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak,
Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam
guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip
transparansi.
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
4/28
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan
kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang
memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan
kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan
pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius.
Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran
karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan
pengembang
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil
sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak
perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon
dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X
untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak
perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada
nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan
pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat
memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
5/28
Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti timbul darikebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang
menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.
Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung
jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif(studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).
Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics(bahasa Inggris), mengandungbanyak pengertian.
Dari segi etimologi (asal kata), istilah etikaberasal dari kata Latin Ethicosyang berarti
kebiasaan. Dengan demikian menurutpengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai
dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertianini berubah, bahwa etika adalah
suatu ilmu yang mebicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapatdinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.
Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Etika (Yunani Kuno: ethikos, berarti timbul dari kebiasaan) adalah sebuah sesuatu dimanadan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinilai atau kualitas yang menjadi studi
mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep
seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab
Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
(1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu;
1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Contoh dari etika
Etika Pribadi. Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi
seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehinnga ia lupa akan diripribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang
tidak terpuji dimata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga
orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehinnga ia menjadijutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam emngembangkan etika pribadinya.
Etika Sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uangnegara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata
melakukan penggelapan uang Negara utnuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat
mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat
tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
6/28
Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat
manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan
tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi danmasyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial
antar masyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan
cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagipenciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara
perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum
1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang
teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat
tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi;karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya
dalam menghukum orang-orang yang bersalah.
Konsep HukumHukum adalah asas-asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
Hukum adalah norma-norma positif di dalam system per-UU hukum nasional.
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistemasi sebagai judge-made-
law.Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang
empirik.
Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalaminteraksi antar mereka.
Perbedaan antara etika dan hukum
Etika berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum.
Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan
pemerintahan. Sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntunan, sedangkan pada hukum berupa tuntutan.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
7/28
BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI KEKUASAAN,
BIROKRASI, DAN ADMINISTRASI NEGARA
A. Antara Legitimasi Sosiologis dan Legitimasi Etis
Tinjauan etis mengenai kekuasaan (power, authority) pertama-tama berkenaan dengan
masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex , yang berarti hukum.
Padanan kata yang akgaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau
keabsahan.
Weber melihat adanya tiga corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang
domination dalam masyarakat.Pertama adalah kewenangan tradisional (traditional domination),
bahwa kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan
keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia
berasal dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun
waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirip dengan legitimasi religius. Kedua, kewenangan
kharismatik, yang mengambil landasan pada charisma pribadi sesesorang sehingga ia dikagumi
dan dihormati oleh khalayak. Ketiga, kewenangan legal-rasional yag mengambil landasan dari
hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seorang pemimpin.
Kehidupan kenegaraan yang modern lebih banyak menggunakan konsepsi kewenangan legal-
rasional.
Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang
memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka
dalam periode pemerintahan tertentu. Ini ditentukan oleh keyakinan anggota-anggota masyarakat
bahwa wewenang yang melekat patut dihormati. Apabila bagian terbesar dari masyarakat sudah
memiliki keyakinan tersebut, kekuasaan tersebut dianggap absah secara sosiologis. Singkatnya,
legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat
masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Beberapa ciri yang spesifik mengenailegitimasi etis.
Pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang
menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. Hal
yang dipertanyakan dalam hal ini adalah apakah kedudukan seseorang yang punya hak untuk
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
8/28
mengatur perilaku sejumlah besar orang itu memang telah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai
moral.
Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normative dalam perilaku
manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara. Oleh
karena itu, paham etis tidak dilecehkan oleh perubahan situasi kemasyarakatan atau positivitas
hukum. Dialang yang justru menjadi kekuatan pokok yang menopang aturan-aturan hukum yang
terdapat dalam masyarakat.
Akhirnya, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang
berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.
B. Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Beberapa Pemikir
Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah:
1. Penduduk atau sekelompok orang, yang jumlahnya relatif besar
2. Wilayah/ teritori yang pasti
3. Organisai politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut ke dalam
suatu tubuh politik
4. Kedaulatan (sovereignty)
Beberapa pemikiran dari filsuf dan ahli kenegaraan mengenai persoalan kekuasaan negara ;
1. PlatoPlato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang
bijaksana . Kebijaksanaan (wisdom) kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf. Maka konsepsi
tentang filsuf raja atau raja filsuf banyak disebut sebagai inti teori Plato mengenai kekuasaan
negara. Selain itu, Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi
individu terpenuhi. Oligarki musti dicegah untuk menghindari supaya kelas penguasa tidak justru
melayani diri sendiri. Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara modern sekarang ini,
model Plato terasa sangat utopis.
2. Thomas Aquinais
Masalah keadilan diterjemahkannya ke dalam dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul
dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan azas-azas distribusi
pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
9/28
atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat.
Kemudian, St. Thomass aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis
hukum berikut ini menjadi tiga.
a. Hukum abadi (Lex Eterna)
Kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala
ciptaan.
b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis)
Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Itu berarti
bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan
menemukan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan. Aquinas menolak segala paham
kewajiban yang tidak absah dan tidak sesuai dengan martabat manusia.
c. Hukum Buatan Manusia (Lex H umana)
Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan
keadilan. Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan
hukum kodrat. Secara radikal dia menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan hukum
kodrat tidak meiliki status hukum melainkan justru merupakan penghancuran hukum
(corruptio legis). Dalam hal kekuasaan raja atau negara, Aquinas menggolongkan dua corak
pemerintahan, yaitu: pemerintahan despotik dan pemerintahan politik. Pertama adalahpemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan, sedangkan yang kedua adalah pemerintahan
yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai kelompok individu yang bebas. Yang kita
perlukan ialah kondisi yang bisa mencegah bahwa negara tidak punya kesempatan untuk
mendirikan pemerintahan depotik. Sebaliknya kekuasaan harus memihak kepada rakyat
(populus) atau masyarakat umum (public).
3. Niccolo Machiavelli
Pada saat Niccolo machiavelli menulis pemikiran-pemikirannya tentang filsafat politik, ia
menyaksikan terpecah belahnya kekuasan di Italia dengan banyak munculnya negara-negara kota
yang rapuh. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ajaran-ajarannya kemudian mengandung
sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
10/28
Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang jahat pun
dapat dimaafkan oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses. Bahwa, kekejaman asal
dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilitasi kekuasaan raja yang mutlak ada. Beberapa
pernyataannya yang ekstrim mengenai pentingnya kekuasaan dapat dilihat dari kutipan berikut.
Oleh karena itu, raja harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa sehingga kalau ia tidak
dicintai rakyatnya, setidak-tidaknya ia tidak dibenci.
.....kalau raja berperang bersama pasukannya dan memimpin pasukan yang besar, ia tidak perlu
merasa khawatir disebut kejam. Karena tanpa sebutan itu, ia tidak akan pernah dapat
mempersatukan dan mengatur passukan.
Walau terdapat kelemahan-kelemahan mencolok dalam pemikiran Machiavelli, ia telah berhasil
menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai berai karena adanya intrik politik yang
berkepanjangan. Setidak-tidaknya telah menegaskan bahwa suatu pemerintahan tidak seharusnya
bertindak setengah-setengah.
4. Thomas Hobbes
Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia
menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik,
dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seseorang manusia mengenggam kekuasaan.
Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan
mengatasi anarki, kita tidak mungkin mengandalkan kepada imbauan-imbaauan moral. Negaraharus membuat supaya manusia-manusia itu takut, dan perkakas utama yang mesti digunakan
adalah tatanan hukum. Hobbes adalah orang yang pertama kali menyatakan dengan pasti paham
positivisme hukum; bagi Hobbes hukum di atas segala-galanya. Sesuatu dianggap adil apabila itu
sesuai dengan undang-undang, betapapun buruknya. Kesimpulan pemikiran Hobbes bahwa
pembatasan konflik itu dilakukan melalui saran hukum.
5. Jean-Jacques Rousseau
Rousseau memandang ketertiban yang dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama.
Rousseau berangkat dari asumsi bahwa ada dasarnya manusia itu baik. Negara dibentuk karena
adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu.
Guna menangani konflik-konflik yang akan selalu ada dalam masyarakat, Rousseau
mendesakkan persamaan demi tujuan-tujuan yang lebih besar. Dia mengandaikan bahwa
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
11/28
keinginan umum dan semua kesejahteraan individu akan muncul bersamaan. dalam melihat dua
sisi kepentingan ini,Rousseu mengatakan:
Para warga negara setuju terhadap semua hukum, terhadap undang-undang sah yang bermaksud
jahat kepadanya, dan bahkan terhadap undang-undang yang menghukumnya bila ia berani
melanggarnya. Keinginan yang tidak berubah dari semua anggota negara adalah keinginan
umum; melalui hal itulah mereka menjadi warga negara dan bebas. Ketika undang-undang
diajukan dalam majelis rakyat, apa yang diminta dari mereka sebenarnya, apakah mererka
menyetujui usulan itu atau menolaknya, tetapi apakah ia sesuai atau tidak dengan keinginan
umum, yang adalah keinginan mereka sendiri; lalu msing-masing dalam memberikan suaranya
menyatakan pendapatnya; dan dari perhitungan suara diperoleh pernyataan keinginan umum.
Inilah landasan dari konsep kontrak sosial Rousseau yang begitu memikat. Segala bentuk
kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah, dan karena itu
orang harus melihat kebebasan itu justru pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas.
Rousseau terlalu idealis dalam memandang manusia. Dia ternyata telah menjungkirbalikkan
logika secara a posteriori dengan mengatakan bahwa kepentingan publik kolektif senantiasa
memperkuat kebebasan dan kesejahteraan individu sambil menguraikan bahwa setiap pribadi
hendaknya tidak lagi menganggap dirinya sebagai kesatuan melainkan bagian dari kesatuan yang
disebut komunitas.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
12/28
ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh
dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian- pada dasarnya etika yaituserangkaian upaya yang menjadikan moralitas- sebagai landasan bertindak dalam tatanan
kehidupan yang kolektif.
Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan
yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan
dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan.Aparatur
pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapatterhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan,
melalui pencitraan perilaku hidup sehari- hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya,
ada nilai- nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan- demi menjaga citra pemerintah dan yang
dapat menjadikan pemerintah, mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara nilai- nilaitersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan adapula yang telah ditranspormasikan ke
dalam hukum positif. Contohnya, tindakan kolusi dengan kelompok tertentu, lebih tepat
dipandang sebagai pelanggaran etikadaripada pelanggaran hukum. Mengapa lebih cenderungkepada pelanggaran etika?. Hukum belum secara rinci mengatur tentang bentuk pelanggaran
yang umumnya- berlangsung secara diam- diam dan tersembunyi. Oleh karena itu, seorang
aparatur pemerintah yang ketahuan melakukan tindakan kolusi, sekalipun tidak dapat selaludituduh melanggar hukum berarti ia dinilai telah melanggar etika, sehingga secara profesional
dan moral, tetap dapat dikenakan sanksi.
Kolusi merupakansikap tidak jujur dengan cara membuat kesepakatan tersembunyi
dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitastertentusebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.
Etika pemerintahanseyogyanya dikembangkan dalam upaya pencapaian misi, artinya-
setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai- dianggap tidak mendukung- apalagi dirasakan dapatmenghambat pencapaian misi dimaksud, seyogyanya dianggap sebagai satu pelanggaran etik.
Pegawai pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan
tugas yang dipercayakan kepadanya, minimal dapat dinilai- telah melanggar etika profesi
pegawai negeri sipil. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi-kelompok- atau golongan- dengan merugikan kepentingan umum pada hakikatnya telah
melanggar etika pemerintahan.
Etika pemerintahan mengamanatkan agar pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi
dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundurapabila merasa dirinya telah
melanggar kaidahdan sistem nilai atau pun dianggap tidak mampumemenuhi amanahmasyarakat, bangsa dan negara.
Etika ini dimaksud untuk mewujudkanpemerintahan yang bersih, efesien dan efektifserta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa
bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan,
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
13/28
kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per-orang ataupun
kelompok orang, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
.Etika Politik
Etika Politik Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyeksebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang
pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk
kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertiankewajiban-kewajiban lainya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia.
Walaupun dalam hubunganya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap
meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etikapolitik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang
beradab dan berbudaya.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Etika politik menuntutagar kekuasaan
dalam negara dijlankan sesuai dengan Asas legalitas(Legitimasi hukum) , secara demokrasi(legitimasi demokrasi) dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral(legitimasi moral).
Etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalampelaksanaan pemerintahan negara,
Tujuan etika politik adalahmengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk oranglain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.
Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan
kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politikmengandung tiga tuntutan:
(1). upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain;
(2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan
(3) membangun institusi-institusi yang adil.
Tigatuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak
mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang
adil. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warganegara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga
negaramendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.
Pengertiankebebasan dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demipelaksanaan konkret kebebasan atau democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikatdan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks ini
pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, berbagai
kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman iniorang mulai curiga jangan- jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan
yang terjadi merupakan upaya sistematik untuk mengubur ingatan sosial.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
14/28
KesimpulannyaEtika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertatakrama
dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik
serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak
terpuji lainnya.
PENDIDIKAN PANCASILA
Pancasila sebagai Etika Politik
1. Pengertian Etika
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika
umumdan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran
ajaran dan pandangan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus
mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno,
1987). Etuka umum mempertanyakan tentang prinsip prinsip yang berlakubagi setiap tindakan
manusi, sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan
berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual
yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas
tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan
suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena pada pokoknya membicarakan
masalahmasalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan
buruk. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip prinsip dasar pembenaran
dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan
dengan dasardasar filosofi dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.
2. Pengertian Politik
Pengertian Politik berasal dari kosa kata Politics, yang memiliki makna bermacam macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan
tujuantujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan tujuan itu. Pengambilan
keputusan atau decisionmaking mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu
menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuantujuan
yang dipilih itu.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
15/28
Untuk melaksanakan tujuan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan kebijaksanaan
umum ataupublic policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari
sumbersumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan itu, diperlukan
suatu kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina
kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara
cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion).
Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka
(statement of intent)yang tidak akan pernah terwujud.
Politik selalu menyangkut tujuantujuan dan seluruh masyarakat (public goals) dan bukan
tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan kelompok
termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Jikalau dipahami
berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolaholah
bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga
lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokkrat dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti
itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik,
karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang
terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian
politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsuryang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.
3. Etika Politik
Pengelompokkan etika sebagaimana dibahsa di muka, dibedakan atas etika umum dan etika
khusus. Etika umum membahas prinsip prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia,
sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban
manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Secara substantif pengertian etika politik tidak
dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik
berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian
moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral
dibedakan dengan pengertian kewajiban kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah
kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa
maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
16/28
Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada
hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan
bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik
dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter,
yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada
hak hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka
seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta
masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu
masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan
kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987)
4. Nilainilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik
Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan
perundang undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam
hubungannya dengan legitimas kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan
dan penyelenggaraan negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa serta kedua
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah merupakan sumber nilai nilai moral bagi
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa
lebih berkaitan dengan legitimas moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan
Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkanpada legitimas religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai
nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.
Selain sila I, sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga merupakan sumber nilai
nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan
hidup manusia sebagi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagi bagian dari
umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita
cita serta prinsipprinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III).
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan
dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan
sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi
demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral atau tidak bertentangan
dengannya (legitimasi moral) (Suseno, 1987). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
17/28
tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut
kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus
berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan
oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan
moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke dalam machtsstaatsatau negara kekuasaan.
Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi
hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu
keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah
merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa
harus berdasarkan ats hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip prinsip keadilan dalam
kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan negara.
Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan
senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan
negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan,
kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok
negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif,
legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus
berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasidemokratis. Etika politik juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara
kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
18/28
peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku
manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab
itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan
sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.
Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.
- Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.
- Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.
- Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.
- Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik
sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum
Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan
Hukum Waris.
- Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar
golongan.
- Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.
- Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Hukum semoga informasi diatas dapat
bermanfaat.
Artikel Terkait
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.html -
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
19/28
Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Oleh: MUSAL KODIMl, NPM : 7109125, Mahasiswa S2 UID
Dosen : Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara
terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya
serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambatpelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar
diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini,
sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun
penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi
termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.
Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan
kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar
crime). Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi
transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia; Oleh karena
korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan
sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh,
sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif
diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional,
termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against
Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi
transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi
merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga
memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis,
dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan
manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-
aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
20/28
Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang
terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara
terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya
serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
Pada konvensi Perserikatan bangsa-bangsa untuk menentang korupsi dalam pembukaannya
menyatakan;
1. Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and
security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice
and jeopardizing sustainable development and the rule of law. (Prihatin atas keseriusan masalah dan
ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak
lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan
pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum).
2. Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized
crime and economic crime, including money-laundering. (Prihatin juga atas hubungan antara korupsi
dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk
pencucian uang)
3. Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may
constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability
and sustainable development of those States. (Prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang
melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan
yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut).
4. Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all
societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential (Meyakini
bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang
mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk
mencegah dan mengendalikannya sangat penting).
Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab
terjadinya korupsi terutama mengenai penegakan hukum. Kejahatan korupsi sampai sekarang masih
sangat sulit diungkap pada ranah penegakan hukum karena tidak dipelajarinya apakah faktor-faktor
penyebab tidak tegaknya hukum yang berkenaan korupsi. Oleh karena itu, dengan bertitik tolak dari
latar belakang tersebut penulis menulis makalah yang berjudul faktor-faktor penyebab tidak tegaknya
hukum yang berkenaan korupsi.
B. Identifikasi Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar penulisan makalah ini tidak menyimpang dari pokok masalah yang seharusnya dibahas, maka
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
21/28
membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitiannya pada optimalisasi faktor-faktor penyebab tidak
tegaknya hukum yang berkenaan korupsi.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
pokok masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi?
b. Bagaimanakah strategi untuk menyelesaikan masalah korupsi?
C. Maksud dan Tujuan
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum perkara korupsi.
D. Kegunaan Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di
bidang hukum pidana.
2. Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-
permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya
aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.
E. Kerangka Pemikiran
1. Kerangka Teoritis
a. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.
2. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:
a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya
korupsi;
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang
orang untuk korupsi;
d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi
3. Kerangka Konseptual
a. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
korupsi)
b. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat (3) tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi)
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
22/28
BAB II
PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tegaknya Hukum Yang Berkenaan Korupsi
Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi
UNODC (United Nations Office on Drugs and CrimeKantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang
dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ada empat kendala atau berita buruk
(bad news) bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah.
Berita buruk yang pertama adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program
pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya
pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama
kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya
pemberantasan korupsi.
Berita buruk yang kedua adalah kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi
program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya
tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam
melakukan pemberantasan korupsi.
Berita buruk yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum
dalam memberantas korupsi. Dan, berita buruk yang keempat adalah rendahnya insentif dan gaji para
pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan
independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain dari keempat berita buruk seperti telah diuraikan di atas, keadaan di Indonesia menjadi
bertambah rumit karena terjadinya perdebatan tiada henti tentang posisi dan kedudukan hukum dari
kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa
kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah dapat disentuh oleh hukum
pidana, sehingga pejabat negara yang korup adalah dapat digugat secara hukum, baik hukum pidana
maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain berpendirian bahwa kebijakan-kebijakan publik
yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah tidak tersentuh oleh hukum, sehingga pejabat-pejabat
negara yang korup tersebut adalah tidak dapat digugat secara hukum, baik pidana maupun perdata.
Sedangkan, beberapa pihak yang lain lagi berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan
satu-satunya perangkat hukum yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan
oleh para pejabat negara. Sayangnya, perdebatan tentang permasalahan tersebut cenderung berlarut-
larut tanpa dapat memberikan solusi yang efektif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Diluar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya
pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi
mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
23/28
dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan
dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah:
1. tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip
pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
2. lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap
mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan
saksi/memberikan kesaksian.
Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif
terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan
terhadap pejabatpejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila
menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga
berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana
penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang
keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang
korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya
enggan untuk menerapkan budaya malu.
Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan
dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup
signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya
jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan
ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap
upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
B. Strategi Menangani Masalah Korupsi
Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga
dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya
intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.
Mengatasi permasalahan tersebut, Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidak-tidaknya ada empat
strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:
1. Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di
kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,
sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat
dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan
profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi
bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan
secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law;
3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus
memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi
dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan
4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
24/28
Selain keempat strategi yang dikemukakan oleh Langseth di atas, Dye dan Stapenhurst menambahkan
bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat Pillars of Integrity yang melibatkan
delapan pillars of integrity sebagai berikut : (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga
kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (watchdog agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7)
masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum.
Sementara itu, dalam perspektif yang agak berbeda, Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa untuk
meminimalisasi korupsi yang telah menjadi satu permasalahan sistemik dan terstruktural yang sangat
utuh terakar, kuat serta permanen sifatnya diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum,
yaitu melalui pendekatan sistem itu sendiri (systemic approach).
Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Indriyanto Senoadji memiliki tiga lapis makna, yaitu:
(1) maksimalisasi peran sistem Peradilan Pidana secara luas, (2) koordinasi dan kepaduan antara
aparat-aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan, bahkan termasuk advokat), dan (3)
pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya
hukum / legalculture.
Pada lapis makna yang pertama (maksimalisasi peran sistem peradilan pidana secara luas),
pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga
pengadilan sebagai suatu sub sistem. Ini terkait erat dengan lapis makna yang kedua (koordinasi dan
kepaduan antar aparat penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa dan Pengadilan serta advokat). Kait-
mengkait antara sub-sub sistem tersebut bersifat saling pengaruh-mempengaruhi layaknya roda
lokomotif yang berirama dan sistematis. Konkritnya, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi dan
kerjasama yang baik di antara sub-sub sistem tesebut untuk dapat menghasilkan suatu upaya
pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.
Selanjutnya, perlu pula diperhatikan lapis ketiga dari makna pendekatan sistemik, yaitu pembenahan
hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi/ legal substance dan budaya hukum / legal
culture. Pembenahan struktur hukum meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang
menyelenggarakan peradilan, sehingga dapat meminimalisasi KKN. Dalam hal ini, birokrasi dan struktur
peradilan serta pengawasan fungsi peradilan merupakan bagian-bagian yang selayaknya mendapatkan
pembenahan. Selanjutnya, pembenahan substansi hukum yang dimaksudkan oleh Indriyanto Senoadji
adalah menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif
(legal reform), pola serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam
kerangka pembenahan substansi hukum ini, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berikut perubahan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan beberapa revisi
sesuai dengan sifat dinamis dari tindak pidana korupsi tersebut.
Revisi terhadap undang-undang tersebut antara lain berupa implementasi terhadap akseptabilitas
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau Reversal Burden of Proof (Omkering van Bewijslast) yang
dinilai penting dan mendesak mengingat korupsi telah menjadi suatu kejahatan serius yang harus
ditindaklanjuti dengan upaya sarana pemberantasan yang bersifat extra ordinary pula, antara lain
melalui Sistem Pembalikan Beban Pembuktian.
Terakhir, pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat
menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat)
sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum.
Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
25/28
menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam
pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi.
Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara
memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta
mendorong dan memobilisai murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial
sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam
hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak.
Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan
akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media untuk memobilisasi
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.
Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para
Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri.
Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang
sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga
bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini
adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.
Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:
a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
c. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.
Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:
1. Aspek Individu Pelaku
a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup.
Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya
diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak
dan rakus.
b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa
berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk
itu.
d. Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.
Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila
segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang
besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan
peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
e. Kebutuhan hidup yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan
melakukan korupsi.
e. Gaya hidup yang konsumtif
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
26/28
Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif
semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang
untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu
adalah dengan korupsi.
f. Malas atau tidak mau kerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas
bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan
cepat, diantaranya melakukan korupsi.
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk
apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat.
Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
2. Aspek Organisasi
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya,
misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama
dengan atasannya.
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak
dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.
Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya
dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu
guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah
instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian
pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang
kondusif untuk praktik korupsi.
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak Pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum
dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai
bentuk.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya
masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini
seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
27/28
bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh
korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses
anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota
masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah
terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut
aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
melakukannya.
e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam
peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya
menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang
disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu,
serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional
selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan; Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum
secara luar biasa melalui pembentukan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,
profesional serta berkesinambungan.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang
sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga
bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi
Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga
dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya
intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi,Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Saleh, K, WAntijik, Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta: Ghalia Indonesia
Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969
Artikel
Kilas balik 6 tahun Komisi Hukum Nasional; Menguak misi KHN dan kinerjanya / Komisi Hukum Nasional .
-- Jakarta : KHN, 2006
-
5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih
28/28
Internet
http://www.idebagus.com
http:www.korupstion.com
Copyright @ indoskripsi.com 2009
Peraturan
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi