CONSTITUTIONAL LAW

RIANA SUSMAYANTI, SH.MHCONSTITUTIONAL LAWHukum Tata NegaraRELATION AMONG SUBJECTSRELATION AMONG SUBJECTSConstitutional Law (narrow) :StaticStructure, organ, systemAdministrative LawDynamicHow to operate the statePolitical Law : state and powerPRINCIPLES ON CONSTITUTIONAL LAWUNITARY STATESTATE BASED ON LAWDEMOCRACYSEPARATION AND DIVISION / DISTRIBUTION OF POWERSUNITARY STATEArticle 1 Paragraph 1 UUDNRI 1945 :The State of Indonesia shall be a unitary state in the form of a republic.Concequences :Central and local governmentOnly 1 constitutionGeneral election

STATE BASED ON LAWDescription :The rule of law, not of man -USAThat laws and not men shall govern -Muh. Yamin Based on the system of law :European Continent : Civil Law System RechtstaatAnglo Saxon Countries :Common Law System Rule of Law

Rechtstaat (by Julius Stahl)1. Protection of human rights(Perlindungan hak asasi manusia)2. Separation of powers(Pembagian kekuasaan)3. Legality Principle(Pemerintahan berdasarkan undang-undang)4. Administrative Court / administratieve rechtspraak (Peradilan tata usaha Negara)Rechtstaat (by Prof. Utrecht) :Formal / classic :narrow meaning written lawMaterial / modern :wider meaning justice in lawThe Rule of Law (by AV Dicey)Supremacy of Law.Equality before the law.Due Process of Law.

Rule of Law (by Wolfgang Friedman)Formal : organized public powerMaterial : the rule of just lawState Based on Law(by The International Commission of Jurists)Legality principle (Negara harus tunduk pada hukum)Protection of individual rights (Pemerintah menghormati hak-hak individu)Independence and impartiality of judiciary (peradilan yang bebas dan tidak memihak)

State Based on Law (by Scheltema) :Human Dignity Predictable LawEquality before the law (Similia Similius)DemocracyPublic service good corporate governance...2. Predictable LawLegality, constituality and supremacy of lawMechanism to governNon Retroactive LawIndependent, impartial, objective, rational, just and humane trialNon-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;Constitutional Rights...4. DemocrarcyMechanism to ellect public officer (direct, public, free, honest and fair, periodic)People representative government responsibilityPolitical participationCritize and rational studyFreedom of faith, religion and opinionPress and informationEfective participationState based on Law (Muhammad Tahir Azhary)Power as mandateDeliberation (musyawarah)JusticeEqualityProtection of human rightsFair trialJusticeProsperityPeople loyaltyState based on Law (by Jimly Asshiddiqie)Supremacy of LawEquality before the LawDue Process of LawLimitation of powerIndependent organsIndependent and impartial judiciaryAdministrative courtConstitutional courtProtection of human rightsDemocratische RechtsstaatWelfare RechtsstaatTransparancy and social controlAlmighty GodSOURCE OF CONSTITUTIONAL LAWFORMAL : hierarchy of law based on Article 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan kekuatan hukum sesuai dengan hierarki sebagai berikut:Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) ;Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);Peraturan Pemerintah (PP);Peraturan Presiden (Perpres);Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kota/Kabupaten).

MATERIAL : Pancasila as ideology, way of lifeSeparation & Distrubution of PowerAsas Pemisahan KekuasaanJohn Locke : kekuasaan dalam suatu negara dibagi 3 :Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undangEksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, danFederatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.Separation of PowerDiilhami oleh John Locke, Montesquieu mencetuskan Trias Politica :Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, dan lainnya. Oleh karena itu kekuasaan federatif merupakan bagian dari eksekutif.Legislatif, yang membentuk undang-undangYudikatif, yaitu kekuasan untuk mengadili, menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan jika terjadi perselisian antar warga. Kekuasaan yudikatif ini berdiri sendiri dan bukan bagian dari eksekutif.Division (Distribution) of PowerAsas Pembagian KekuasaanAdanya sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan diantara kekuasaan negara (check and balance system)Asas Demokrasikratein (kekuasaan) dan demos (rakyat) demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau kedaulatan rakyat.Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Pancasila khususnya sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.HISTORY OF CONSTITUTIONGOVERNMENTAL SYSTEMBEFORE AMENDMENT 0F UUD 1945AFTER AMENDMENT OF UUD 1945STATE INSTITUTIONSSTATE INSTITUTIONS BEFORE AMENDMENT 0F UUD 1945STATE INSTITUTIONS AFTER AMENDMENT 0F UUD 1945AUXILIARY ORGANSIMPEACHMENT PRESIDENT AND VICE PRESIDENTDISPUTE ON THE AUTHORITY OF THE STATE INSTITUTIONS

Lembaga NegaraPerubahan UUD 1945 menjadi UUDNRI Tahun 1945 berakibat :penghapusan lembaga negara tertentuperubahan kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negarapembentukan lembaga-lembaga negara baru.PenghapusanLembaga NegaraDihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA)Pasal 16 UUDNRI Tahun 1945 : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.Perubahan KedudukanLembaga Negara MPR : bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negaraMA : kekuasaan kehakiman juga dilakukan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sehingga terdapat 2 (dua) mahkamah (MA dan MK) dengan kedudukan setara namun memiliki kewenangan yang berbedaLembaga-lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945Klasifikasi berdasarkan Organ dan FungsinyaKeberadaannya secara Eksplisit DisebutkanFungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan Perundangan yang Lebih RendahKlasifikasi berdasarkan Fungsi dan HirarkinyaFungsiHierarkiKlasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Organ dan FungsinyaKeberadaannya secara Eksplisit Disebutkan : MPR, Presiden, WaPres, Menteri & Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, Komisi pemilihan umum, Bank sentral, BPK, MA, MK, KY, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimanFungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit : MPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, komisi pemilihan umum, BPK, MA, MK, KY, TNI, dan Kepolisian Negara Republik IndonesiaEksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah : Duta, Konsul, bank sentral, satuan pemda yang bersifat khusus atau istimewa, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman.Klasifikasi Lembaga Negaraberdasarkan Fungsi dan HirarkinyaFungsi :primary constitutional organs : Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Main state organ tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive dan judiciary.state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatory agencies, independent supervisory bodies, mix-function institutions, quasi non governmental organizations :Lembaga Negara yang kewenangannya juga ditentukan dalam UUD : KY, TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dllLembaga yang namanya disebut, namun kewenangannya tidak disebut dalam UUD : Kejaksaan Agung, Bank SentralLembaga yang nama dan kewenangannya tidak diatur dalam UUD : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lain-lainKlasifikasi Lembaga Negaraberdasarkan Fungsi dan HirarkinyaHierarkiOrgan lapis pertama, disebut sebagai lembaga tinggi negara, antara lain : Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPKOrgan lapis kedua, yaitu lembaga-lembaga negara yang :Nama dan kewenangan jelas disebut dalam UUD, antara lain : Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, dan KYNama dan kewenangan tidak jelas disebut dalam UUD, antara lain : komisi pemilihan umum (kewenangan pokoknya disebut dalam UUD tetapi namanya tidak) dan bank sentral (nama dan kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun nama dan kewenangannya diatur dalam UU)Kewenangan bersumber dari UU : misalnya : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dan sebagainya.Kewenangan bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengam Keputusan PresidenOrgan lapis ketiga, yaitu lembaga daerah: Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota, serta satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.STATE BASED ON LAW AND DEMOCRACY State based on Law in IndonesiaHuman Rights in ConstitutionDevelopment of Democracy in Indonesia

LOCAL GOVERNMENT LEGAL BASISTHE CONCEPT

NEGARA PERSATUAN >< NEGARA KESATUANNegara Persatuan Cita NegaraNegara Kesatuan Bentuk NegaraCita negara ]: rangka filosofi / Nilai dasarCita negara Indonesia : Negara PersatuanProses perekatan diri dalam suatu persatuan (syariat dagang s/d Sumpah Pemuda)Proklamasi dipakai kata atas nama bangsa Indonesia, bukan rakyat IndonesiaPembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) : negara membentuk sistem pemerintahan yg melindungi segenap bangsa seluruhnya (Pokok pikiran dalam Pembukaan) Supomo Paham negara integralistikPasal 1 dan 18 UUDNRI 1945Harus dipahami secara komprehensifPasal 1 Negara Kesatuan : Pusat sentralistisPasal 18 karakter federalistik : pembagian daerahKonsekuensi : otonomi daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, medebewindPOLITICAL PARTY ANDGENERAL ELECTION POLITICAL PARTIES AND INSTITUTIONALIZATION OF DEMOCRACY CONCEPT OF GENERAL ELECTION IN INDONESIA