Buku Sambutan GBI PTBI2015

8/18/2019 Buku Sambutan GBI PTBI2015

1/44

SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Jakarta, 24 November 2015

SINERGI UNTUK

PERCEPATAN TRANSFORMASI

PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2015


2/44


2

Salam Pembuka ............................................................................................ 1

Pendahuluan ................................................................................................. 2

Dinamika Ekonomi Global dan Pengaruh pada Ekonomi Domestik ...... 3

Respons Kebijakan ........................................................................................ 7

Kondisi Ekonomi Terkini .............................................................................. 10

Tantangan Global ke Depan ........................................................................ 13

Penguatan Ekonomi Domestik .................................................................... 14Dua Sasaran Antara ...................................................................................... 19

Tiga Prinsip Kebijakan Ekonomi .................................................................. 22

Empat Prioritas Kebijakan Ekonomi ........................................................... 24

Arah Kebijakan Bank Indonesia .................................................................. 30

Koordinasi Kebijakan dan Penguatan Internal Bank Indonesia .............. 38

Prospek Ekonomi 2016-2019 ....................................................................... 40

Penutup .......................................................................................................... 42

Daftar Isi


3/44


Sinergi untuk Percepatan Transformasi

Agus D.W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia

Sambutan Gubernur Bank Indonesia pada

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

Jakarta, 24 November 2015

Yang kami hormati,

• Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo

Yang kami hormati,

• Para Pimpinan Lembaga Negara: MPR, DPR, DPD, BPK,

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial• Para Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Pemerintah

• Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung dan Ketua KPK

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner OJK

• Deputi Gubernur Senior dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

• Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi XI DPR RI

• Para Gubernur Kepala Daerah dari Seluruh Indonesia

• Para Pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia• Para Pimpinan Perbankan dan Korporasi Non-Bank

• Para Akademisi, Pengamat Ekonomi, Pemimpin Media Nasional

• Undangan lain yang kami hormati

1


4/44


Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya

atas perkenan-Nya kita dapat berkumpul, dalam keadaan sehat dan baik, di

“Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015”.

Kita memperoleh kehormatan atas kehadiran kembali Bapak Joko Widodo,

Presiden Republik Indonesia. Kami menghaturkan selamat datang kepada

Bapak Presiden RI di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015.

Dengan segala kerendahan hati, kami juga menghaturkan terima kasih atas

kehadiran seluruh tamu undangan.

Kehadiran Bapak Presiden dan Bapak/Ibu dari berbagai pemangku

kepentingan menunjukkan komitmen kita, untuk bersinergi mengantisipasi

tantangan perekonomian ke depan. Suatu tantangan yang masih cukup

berat, dan perlu kita jawab dengan mempercepat transformasi perekonomi-an nasional.

Transformasi sangat diperlukan untuk mengubah wajah perekonomian

kita, dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produsen,

dari negara importir menjadi negara eksportir, serta dari negara yang

berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan

produk bernilai tambah tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkenankan kami pada malam ini

menyampaikan beberapa pemikiran yang dirangkum dalam tema

“Sinergi untuk Percepatan Transformasi”.

Kami berharap perspektif yang kami sampaikan dapat meneguhkan komit-

men kita memantapkan langkah menghadapi dinamika perekonomian

dunia, dan membangun Indonesia yang makmur dan sejahtera.

2


5/44


Dinamika Ekonomi Global dan Pengaruh pada Ekonomi Domestik

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan dan ujian bagi

perekonomian Indonesia. Tekanan terhadap stabilitas ekonomi begitukuat, muncul dari segala arah, dan seakan-akan sebagai sebuah dimensi

konstan yang terus menerus mengikuti langkah kita.

Tekanan yang mengemuka telah mengaburkan berbagai kinerja positif

yang dicapai sebelumnya, seperti inflasi yang terkendali, defisit transaksi

berjalan yang menurun, serta langkah struktural reformasi subsidi BBM

yang ditempuh Pemerintah tahun lalu. Perkembangan dan langkah yang

sesungguhnya positif, serta dipandang akan meningkatkan resiliensi

perekonomian Indonesia oleh investor global dan lembaga pemeringkat

internasional.

Berbagai tekanan yang dihadapi Indonesia tersebut tidak terlepas dariterjadinya berbagai pergeseran fundamental dalam perekonomian dunia

dan perubahan konstelasi kebijakan ekonomi di negara maju dan berkem-

bang sejak krisis keuangan global 2008. Tiga variabel utama dunia, yakni

pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan aliran modal ke negara

berkembang, bergerak dalam arah yang berbeda paska krisis keuangan

global 2008. Arah pergerakan inilah yang kemudian mewarnai dinamika

ekonomi negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia,

termasuk Indonesia.

3

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi

Global

Grafik 2. Aliran Modal Asing ke

Negara Berkembang

p) proyeksi Sumber: International Monetary Fund (IMF) dan Perkiraan Bank Indonesia

p) proyeksi Sumber: Institute of International Finance (IIF)


6/44


Melihat catatan-catatan perjalanan yang telah kita lewati, pada periode

tahun 2009-2012 ekonomi dunia ditandai pertumbuhan ekonomi dan

harga komoditas yang tinggi, serta aliran modal masuk ke negara berkem-

bang dalam jumlah besar (Grafik 1 - Grafik 3). Kondisi global yang kondusif

dalam periode tersebut mendorong ekonomi Indonesia bergerak ke

lintasan ekonomi yang menjanjikan.

Saat itu ekspor Indonesia meningkat, didorong oleh kenaikan pertumbu-

han ekonomi dunia dan harga komoditas. Peningkatan ekspor ini padagilirannya memberikan kontribusi yang tidak kecil pada pertumbuhan

ekonomi nasional, sehingga sampai dengan tahun 2011 perekonomian

Indonesia masih mampu tumbuh di atas 6% (Grafik 4).

4

Grafik 3. Harga Komoditas Global

Sumber: Bloomberg

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


7/44


Namun episode membaiknya perekonomian dunia tersebut tidak

berlangsung lama. Terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam dinami-

ka perekonomian global, yang dalam banyak aspeknya merupakan efekturunan dari dahsyatnya krisis keuangan global yang terjadi delapan

tahun silam. Dipicu krisis keuangan di AS pada akhir 2008, krisis berlanjut

ke Yunani, yang selanjutnya meluas ke seluruh dataran Eropa.

Dampaknya, negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi

mesin pertumbuhan ekonomi global, mengalami perlambatan ekonomi

yang struktural. Bahkan beberapa negara berkembang besar turut menja-

di sumber kerentanan global.

5

Grafik 5. Aliran Modal Asing di

Pasar Keuangan

Sumber: Bank Indonesia

Pada saat bersamaan, kondisi

ekonomi juga semakin kuat karena

derasnya modal asing yang

mengalir masuk dan mendorongtren apresiasi nilai tukar rupiah. Hal

tersebut bahkan pernah

mendorong nilai tukar rupiah

hingga menyentuh level terkuatnya

sebesar Rp8.700 per dolar AS pada

tahun 2011 (Grafik 5 - Grafik 6).


Grafik 6. Nilai Tukar Rupiah


8/44


Perekonomian Tiongkok yang sebelumnya tumbuh dua digit dalam satu

dekade terakhir, melambat signifikan hingga di bawah 7% (Grafik 7). Tidak

dapat dielakkan, pelemahan perekonomian Tiongkok -sebagai konsumen

komoditas berbasis sumber daya alam terbesar dunia- membawapengaruh pada merosotnya harga komoditas di pasar global.

Tekanan yang cukup besar muncul kepada ekonomi negara berkembang

lain, terutama negara-negara yang banyak bergantung pada komoditas

sumber daya alam. Rusia dan Brazil yang ekspornya berbasis komoditas

bahkan tengah memasuki resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dunia

pada 2015 pun diperkirakan menurun menjadi 3,1%, dari sebelumnya

yang mencapai 3,4% pada 2014.

Selain melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan menurunnya

harga komoditas global, aliran masuk modal asing ke negara berkembang

juga berkurang signifikan, terutama sejak tahun 2014. Kondisi ini tidakterlepas dari dampak tren penurunan prospek ekonomi negara

berkembang di tengah penantian pasar terhadap rencana normalisasi

suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, setelah suku bunga acuan

Fed Funds Rate cukup lama berada pada level yang rendah (Grafik 8).

Tekanan semakin bertambah ketika otoritas moneter Tiongkok pada

Agustus 2015 tanpa diduga sebelumnya melakukan devaluasi mata uang

Yuan, sehingga memicu terjadinya gejolak di pasar keuangan global.

6


Tiongkok

p) proyeksi Sumber: International Monetary Fund (IMF) dan Perkiraan Bank Indonesia

Grafik 8. Pertumbuhan Ekonomi AS

dan FFR

p) proyeksi

Sumber: International Monetary Fund (IMF) dan Federal Reserve


9/44


Kesemuanya itu menyebabkan arus modal asing ke negara berkembang

menurun drastis, termasuk ke Indonesia, dan menurunkan pasokan

valuta asing secara signifikan. Kami mencatat bahwa sepanjang tahun

2015 terjadi beberapa episode pembalikan modal asing yang menekanhampir seluruh mata uang, termasuk rupiah.

Kerentanan pada tingkat mikro juga meningkat karena sektor korporasi di

negara berkembang tidak hanya mengalami kemerosotan penghasilan

akibat jatuhnya harga komoditas, namun juga dihadapkan dengan mening-

katnya beban pelunasan utang luar negeri yang semakin membesar, di

tengah menguatnya dolar AS terhadap seluruh mata uang. Kerentanan di

sektor korporasi ini memperoleh perhatian khusus di berbagai fora

international karena menjadi sumber kerentanan baru. Hal ini penting

karena tekanan di sektor korporasi dapat menjalar ke sektor perbankan,

yang apabila tidak dimitigasi dapat menganggu stabilitas sistem keuangan

suatu negara.

Respons Kebijakan

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat

menghindar dari dinamika global tersebut. Pertumbuhan ekonomi global

yang masih lemah, tidak berimbang, dan rentan terhadap gejolak, tentu-

nya mempengaruhi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di satu sisi, sebagai dampak dari melemahnya ekonomi Tiongkok dan

terus merosotnya harga komoditas, kinerja ekspor Indonesia menurun

dan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,7% pada semester perta-ma 2015. Di sisi lain, gejolak di pasar keuangan global sebagai dampak dari

antisipasi pasar terhadap rencana kenaikkan suku bunga di AS dan melam-

batnya ekonomi Tiongkok menekan pasar keuangan domestik, terutama

ditandai dengan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Merespons hal tersebut, Bank Indonesia dengan penuh keyakinan

mengambil langkah kebijakan untuk memulihkan stabilitas ekonomi,

7


10/44


agar tekanan tidak berlanjut dan mengganggu sendi-sendi perekonomian

lainnya.

Dalam kerangka tersebut, respons Bank Indonesia diwujudkan dalamsuatu bauran kebijakan, dengan fokus jangka pendek pada upaya pengen-

dalian stabilitas nilai tukar rupiah. Bauran kebijakan tersebut meliputi

kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran nasional,

yang perumusan dan implementasinya dilaksanakan sesuai fungsi, tugas,

dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia.

Dari sisi moneter, kami tetap konsisten mengedepankan stance kebijakan

moneter yang dapat menjaga inflasi tetap sesuai sasaran dan mengelola

neraca transaksi berjalan agar semakin sehat dan kondusif, namun pada

sisi lain tetap memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi nasional.

Melengkapi stance kebijakan moneter di atas, berbagai langkah pengenda-

lian stabilitas nilai tukar rupiah juga dilakukan secara berhati-hati.

Langkah-langkah pengendalian ditempuh melalui tiga pilar kebijakan

yakni mengelola stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaanlikuiditas rupiah di pasar uang, dan memperkuat pengelolaan supply dan

demand di pasar valas.

Dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia

secara terukur berupaya meminimalkan volatilitas nilai tukar agar tidak

berlanjut kepada meningkatnya ekspektasi depresiasi rupiah dan inflasi.

Strategi ini tentu memiliki “harga”, yakni turunnya cadangan devisa

sebagai first line of defence.

Selama sepuluh bulan terakhir, upaya meminimalkan volatilitas nilai tukar

berdampak pada berkurangnya cadangan devisa dari USD111,8 miliar

pada akhir 2014 menjadi USD100,7 miliar pada akhir Oktober 2015 (Grafik

9). Kendati menurun, level cadangan devisa kami pandang masih mema-

dai dalam menjaga ketahanan eksternal, karena masih berada diatas

standar internasional, serta dapat membiayai 6,6 bulan impor dan pemba-

yaran utang luar negeri pemerintah.

8


11/44


9

Selain menerapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga melakukan

pengawasan dan menetapkan kebijakan makroprudensial secara

terukur dan proporsional. Pelaksanaan pengawasan dan perumusan

kebijakan makroprudensial ditempuh untuk memastikan terjaga dan

terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, serta dilakukan secaraterkoordinasi antar otoritas di sistem keuangan.

Implementasi pengawasan makroprudensial antara lain diwujudkan

melalui pelaksanaan surveillance dan pemeriksaan bersama dengan OJK

terhadap bank-bank yang memiliki eksposur risiko valuta asing terbesar.

Hal ini dilakukan untuk memitigasi munculnya risiko sistemik di

perbankan Indonesia akibat pelemahan nilai tukar.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan pada upaya

pengendalian risiko-risiko utama yang berpotensi menimbulkan risiko

sistemik dan menjaga keseimbangan sistem keuangan. Kebijakan

makroprudensial secara terukur juga ditempuh untuk memberikan ruang

pemulihan pada sektor-sektor ekonomi yang risikonya relatif terkendali.

Pada pertengahan tahun 2015, Bank Indonesia melakukan penyesuaian

kebijakan makroprudensial yang terkait dengan peningkatan besaran -


Grafik 9. Cadangan Devisa


12/44


Loan to Value Ratio atau Financing to Value Ratio untuk kredit properti dan

penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor.

Kebijakan makroprudensial lain yang juga ditempuh ialahpenyempurnaan ketentuan Giro Wajib Minimum – Loan to Funding Ratio

yang memungkinkan diperhitungkannya surat-surat berharga yang

diterbitkan bank sebagai komponen dana pihak ketiga. Langkah terakhir

ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih besar

kepada perbankan dalam menyalurkan kredit, termasuk kredit kepada

UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan secara konsisten ditujukan

untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional.

Dalam konteks bauran kebijakan, kewajiban penggunaan rupiah di

wilayah Republik Indonesia telah memberikan hasil sesuai harapan, dan

secara efektif mampu menegakkan kedaulatan rupiah sebagai mata uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi Ekonomi Terkini

Berbagai langkah Bank Indonesia yang kami sampaikan tadi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan berbagai reformasi kebijakan -

10

Grafik 10. Transaksi Antar Penduduk

dalam Valas Melalui Bank

Domestik

* Angka Sementara ** Angka Sangat SementaraSumber: Bank Indonesia

Dengan adanya kewajiban ini,

transaksi non tunai di dalam negeri

yang semula menggunakan mata

uang dolar AS mulai menurun tajam

sejak Juli 2015 (Grafik 10).

Perkembangan ini kami pandang

positif karena turut mendukung

upaya pengelolaan permintaanvaluta asing dan stabilitas nilai tukar

rupiah secara keseluruhan.


13/44


- Pemerintah yang dijalankan sejak tahun lalu; mulai dari reformasi subsidi

BBM, pelayanan terpadu satu pintu, percepatan proyek infrastruktur,

hingga berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pada

beberapa bulan terakhir.

Kami memandang sinergi kebijakan yang ditempuh telah mampu mem-

berikan kontribusi yang optimal pada terjaganya ketahanan ekonomi

nasional. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih terkendalinya

depresiasi nilai tukar rupiah, sehingga tekanan berlebihan kepada

kegiatan ekonomi dapat dihindari.

Pada kesempatan ini, perkenan kami menyampaikan perbandingan depre-

siasi yang terjadi pada rupiah dengan yang dialami oleh mata uang negara

lain. Sampai akhir Oktober 2015, rupiah melemah 9,5%, lebih rendah

dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara lain (Grafik 11).

Demikian pula halnya dengan volatilitas pergerakan mata uang, volatilitas

yang terjadi pada rupiah juga lebih kecil dibandingkan dengan volatilitas

mata uang negara lain (Grafik 12).

Sejak awal Oktober 2015 rupiah bahkan kembali bergerak dalam tren

menguat. Tren penguatan ini ditopang meningkatnya aliran masuk modal

asing sejalan dengan sedikit meredanya ketidakpastian kenaikan Fed

Funds Rate, serta optimisme pasar terhadap berbagai respon kebijakan

yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan.

11

Grafik 11. Depresiasi Mata Uang

Regional 2015

*) Data s.d. 30 Oktober 2015Sumber: Reuters

Grafik 12. Volatilitas Mata Uang

Regional

*) Data s.d. 30 Oktober 2015Sumber: Reuters


14/44


Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 juga sudah kembali

meningkat menjadi 4,73%, sehingga kami memperkirakan untuk keseluru-

han tahun 2015 pertumbuhan ekonomi dapat berada pada kisaran

4,7-5,1%. Dalam pandangan kami, kondisi ini menjadikan Indonesia tetap

sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil dalam skala

negara berkembang.

Demikian pula halnya dengan pengaruh pelemahan kurs terhadap inflasi,

yang masih terkendali terutama paska penghapusan subsidi BBM. Inflasi

masih dalam tren menurun dan kami perkirakan berada dalam sasaran

4±1% pada 2015 (Grafik 14).

12

Kami menilai pelemahan yang

terjadi pada nilai tukar rupiah

sampai saat ini juga tidak

memberikan dampak berlebihan

pada kegiatan ekonomi. Meskipunmenurun dibandingkan capaian

tahun lalu, pertumbuhan ekonomi

yang terendah di tahun 2015, yaitu

sebesar 4,67% pada triwulan

II-2015, masih lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian

negara-negara lain (Grafik 13).


Beberapa Negara

Sumber: Bloomberg dan Badan Pusat Statistik (BPS)


Grafik 14. Inflasi Indonesia


15/44


Tantangan Global ke Depan

Ke depan, kami melihat perekonomian global masih akan dihadapkan

dengan ketidakpastian yang tinggi, bahkan ada potensi untuk menjadisemakin kompleks. Ketidakpastian tidak hanya bersumber dari risiko yang

telah kita identifikasi (known – unknown), tetapi dapat berasal dari sesuatu

yang belum terpikirkan sebelumnya (unknown-unknown).

Kami mencermati setidaknya terdapat tiga risiko utama yang perlu kita

antisipasi dan sikapi. Risiko pertama terkait dengan prospek pertumbu-

han ekonomi global. Walaupun prospek pertumbuhan ekonomi global

pada 2016 diperkirakan membaik menjadi 3,5%, ada risiko proyeksi terse-

but dapat menjadi lebih rendah.

Risiko koreksi akan terjadi terutama apabila pemulihan ekonomi Tiongkok

dan negara berkembang lain tidak sesuai harapan. Kekhawatiran ini

cukup beralasan karena hingga kini geliat ekonomi Tiongkok dirasakan

masih belum cukup kuat. Proses rebalancing ekonomi Tiongkok dari

perekonomian berbasis investasi ke konsumsi akan memakan waktu yangcukup lama sejalan dengan perkembangan demografi yang tengah

memasuki aging population. Kondisi ini berisiko membawa pertumbuhan

ekonomi Tiongkok memasuki era new normal , yaitu era pertumbuhan

ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang ditorehkan dalam satu

dasawarsa terakhir.

Risiko kedua terkait penurunan harga komoditas yang diperkirakan

masih berlanjut pada tahun 2016 sejalan dengan berakhirnya super-cycleharga komoditas. Perkembangan ini perlu terus kita sikapi, karena dapat

semakin menurunkan ekspor Indonesia dan menghambat pemulihan

ekonomi apabila kita tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan

pada ekspor berbasis sumber daya alam.

Selanjutnya risiko ketiga terkait dampak global yang dapat ditimbulkan

oleh proses normalisasi kebijakan moneter AS, baik dari sisi timing

maupun besaran perubahan Fed Funds Rate.

13


16/44


14

Sejalan dengan proses normalisasi tersebut, pasar keuangan global akan

memasuki episode likuiditas dolar AS yang cenderung lebih ketat sehing-

ga menopang penguatan dolar AS (US Dollar Supercycle). Kita perlu

mewaspadai terjadinya proses rekomposisi modal portofolio oleh parapemodal global, yang dapat memutarbalikan arah aliran modal keluar

dari negara berkembang, yang dalam tujuh tahun terakhir menyerap

banyak dana-dana jangka pendek dari negara maju.

Selain ketiga risiko tersebut, tentunya kita perlu terus mencermati

berbagai dinamika global lain, termasuk konstelasi kebijakan ekonomi

global yang menjurus pada upaya untuk meningkatkan daya saing melalui

mata uang (currency war), yang bisa saja muncul tanpa diduga dan

berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Pengalaman kita di tahun

2015, risiko seperti saat Tiongkok melakukan kebijakan devaluasi

terhadap mata uang Yuan pada Agustus 2015 muncul tiba-tiba tanpa

diperkirakan sebelumnya.

Penguatan Ekonomi Domestik

Masih tingginya ketidakpastian global ini memang dapat mengganggu

upaya kita membawa perekonomian nasional tumbuh lebih cepat.

Namun, di tengah pusaran globalisasi yang semakin kuat, kita tidak bisa

menghindar dari berbagai tantangan global ke depan yang diperkirakan

intensitasnya semakin besar.

Semakin beratnya tantangan global ke depan tentu menuntut kerja keras

semua pihak, untuk segera bergegas membenahi dan memperkuat struk-tur ekonomi kita, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan, sehingga

kita tidak terombang-ambing dalam gelombang ketidakpastian global

tersebut (Diagram 1).

Pembenahan dan penguatan struktur ekonomi ditujukan untuk mening-

katkan kembali kemampuan berproduksi (supply side) perekonomian

nasional. Hal ini perlu dilakukan baik untuk memenuhi peningkatan

konsumsi, seiring dengan membesarnya jumlah penduduk kelas -


17/44


15

Diagram 1. Tantangan Perekonomian Domestik

KomposisiEkspor

StrukturPasar &

Tata Niaga

PenguatanIndustri

Pengolahan

Sektor

Riil

Peran Asing(SBN,ULN)

StrukturKredit

StrukturDana

Hedging(Lindung

Nilai)

PendalamanPasar

Keuangan

SektorKeuangan

-menengah, maupun untuk memperkuat peran ekspor agar Indonesia

masuk ke dalam mata rantai nilai global (global value chain).

Dalam satu dekade terakhir, kemampuan berproduksi kita terus menurunkarena menyusutnya investasi dan lambatnya peningkatan produktivitas.

Akibatnya, kebutuhan konsumsi masyarakat kelas menengah kita

terhadap produk yang semakin bervariasi dan berkualitas, harus dipenuhi

dari impor. Hal ini menyebabkan setiap upaya kita memacu pertumbuhan

ekonomi menjadi terkendala karena akan diikuti dengan membesarnya

defisit necara transaksi berjalan.

Pada sektor riil, pembenahan perlu diprioritaskan pada upaya memper-

baiki komposisi produk ekspor. Dalam hal ini, komposisi produk ekspor

yang mayoritas berupa produk sumber daya alam perlu direstrukturisasi

agar beralih menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. Dalam catatan

kami, keragaman ekspor Indonesia sejak tahun 2004 semakin terkonsen-

trasi pada produk sumber daya alam (Grafik 15).

Masih di sektor riil, kita juga perlu lebih cepat memperkuat peran sektor

industri sebagai basis peningkatan nilai tambah perekonomian.

Penguatan sektor industri semakin mendesak mempertimbangkan kontri-

busi sektor industri pengolahan yang terus turun dan pemasarannyasebagian besar berorientasi ke pasar domestik (Grafik 16).


18/44


16

Grafik 15. Keragaman Barang

Ekspor - Impor

Sumber: UN COMTRADE (diolah)

Grafik 16. Kontribusi Sektor Industri

Pengolahan dalam PDB


Penguatan sektor industri juga berkenaan dengan hilangnya peran indus-

tri hulu dalam keseluruhan lanskap sektor industri domestik paska krisis

Asia. Ketiadaan industri-industri seperti logam dasar dan kimia dasar yang

mampu memasok industri domestik menjadi salah satu titik lemah dalam

struktur transaksi berjalan kita. Sektor industri barang antara menjadi

rentan terhadap depresiasi kurs karena harus mengimpor bahan-bahan

dasar. Kerentanan ini sungguh berbahaya karena keseluruhan rantai nilai

industri domestik dapat kehilangan daya saing globalnya. Kita tidak bisamembiarkan ini terus terjadi. Sudah saatnya mengambil langkah-langkah

ekstra kuat, beyond the ordinary , untuk kembali meningkatkan populasi

industri besar di sektor barang-barang dasar untuk keperluan industri

tersebut.

Selain rekomposisi produk ekspor dan penguatan sektor industri, pembe-

nahan di sektor riil juga terkait dengan upaya mendorong persaingan

pasar dan tata niaga yang lebih sehat di beberapa komoditas, termasukkomoditas makanan pokok. Kami mengidentifikasi struktur pasar komodi-

tas beras cenderung oligopolistik dengan rantai distribusi yang panjang

sehingga rentan memicu harga bahan pangan menjadi berfluktuasi.

Pada sektor keuangan, pembenahan perlu dilakukan terkait dengan

penguatan struktur pembiayaan domestik agar dapat secara optimal

menopang pembiayaan ekonomi. Dalam konteks ini, kita perlu segera

merumuskan strategi yang dapat memobilisasi dana domestik sebagai -


19/44


17

- sumber utama pembiayaan ekonomi, terutama untuk pembiayaan

jangka menengah-panjang yang dapat meningkatkan kapasitas produksi

dan daya saing nasional.

Sejauh ini kita melihat peran sumber pembiayaan dari domestik masih

terbatas. Di tengah kebutuhan pembiayaan yang besar, keterbatasan

sumber pembiayaan dari domestik mendorong terjadinya kenaikan peran

dana asing, khususnya dana asing jangka pendek. Meskipun keberadaan

dana asing tersebut dapat menjembatani kesenjangan pembiayaan

ekonomi, besarnya porsi dana asing jangka pendek menimbulkan

kompleksitas pengendalian inflasi dan nilai tukar, serta dapat membuat

ekonomi kita mudah terombang-ambing saat terjadi gejolak global.

Besarnya peran dana asing jangka pendek antara lain terlihat di pasar

keuangan. Di pasar saham, pergerakan arus modal asing memiliki

pengaruh cukup signifikan pada pergerakan Indeks Harga Saham

Gabungan. Demikian pula halnya di pasar Surat Berharga Negara, peran

dana asing bahkan telah mencapai 36,8% dari keseluruhan nilai Surat

Berharga Negara pada Oktober 2015.

Peran dana asing yang besar juga tampak pada struktur pembiayaan

korporasi. Data yang kami kelola menunjukkan utang luar negeri

korporasi berada dalam tren meningkat sejak 2010, didorong murahnya

dana global paska kebijakan pelonggaran moneter negara maju (Grafik

17). Dibandingkan dengan negara lain, ketergantungan korporasi di

Indonesia terhadap utang luar negeri juga cukup besar (Grafik 18).

Ketergantungan korporasi pada utang luar negeri menimbulkan

kerentanan dalam perekonomian nasional ketika kesadaran untuk

melakukan kegiatan lindung nilai terhadap kewajiban valuta asing baru

menyentuh sebagian kecil korporasi. Sampai dengan triwulan II-2015,

kami mencatat baru sekitar 20% korporasi pemilik utang luar negeri yang

sudah melakukan lindung nilai. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena

dapat meningkatkan risiko bagi korporasi saat terjadi tekanan terhadap

nilai tukar rupiah.


20/44


18

Grafik 18. Profil Hutang Korporasi

2014

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Selain pembenahan permasalahan ketergantungan pada dana asing

jangka pendek, pembenahan struktur ekonomi di sektor keuangan juga

terkait dengan ketimpangan komposisi pendanaan dan penyaluran kredit

di industri perbankan.

Dari sisi pendanaan, ketimpangan diakibatkan dominannya komposisi

dana jangka pendek yang berasal dari dana deposan besar (Grafik 19).

Kondisi ini mengakibatkan perbankan terbebani biaya dana yang cukuptinggi karena sumber dana menjadi sensitif terhadap perubahan suku

bunga.

Komposisi dana yang tidak seimbang tersebut pada gilirannya mengaki-

batkan kemampuan perbankan memberikan kredit/pembiayaan menjadi

tidak optimal. Perbankan menjadi rentan terhadap risiko maturity

mismatch sehingga penyaluran kredit/pembiayaan lebih banyak ditujukan

pada sektor ekonomi tertentu seperti perdagangan, industri, dan jasa

dunia usaha yang cenderung berjangka waktu pendek (Grafik 20).

Kami mencermati permasalahan lain di sektor keuangan juga berkaitan

erat dengan komposisi pembiayaan di pasar keuangan domestik yang

belum seimbang. Pembiayaan ekonomi banyak bergantung pada kredit

perbankan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sumber

pembiayaan lain, seperti pasar saham dan obligasi.

Grafik 17. Utang Luar Negeri

Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia


21/44


19

Sejak akhir tahun 2014 hingga pertengahan 2015 jumlah pembiayaan

yang berasal dari perbankan dan pasar modal mencapai Rp235 triliun,

dengan 33% diantaranya berasal dari pasar modal. Rasio pasar keuangan

Indonesia terhadap PDB juga masih belum optimal dan berada dibawah

negara tetangga.

Selain itu, pasar keuangan juga belum cukup dalam, antara lain akibat

masih terbatasnya keragaman jenis instrumen pasar dan sempitnya basisinvestor domestik. Dalam pandangan kami, hal ini berisiko meningkatkan

kerentanan pasar keuangan kita karena fluktuasi harga di pasar keuangan

sering mengalami lonjakan yang berlebihan hanya dengan sedikit peruba-

han volume transaksi.

Dua Sasaran Antara

Secara keseluruhan, upaya pembenahan dan penguatan terhadappermasalahan dan kelemahan pada struktur ekonomi di berbagai aspek

tersebut sejalan dengan visi bertransformasi untuk menjadi ekonomi

yang dapat bertumbuh secara kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Dalam mencapai visi pembangunan ekonomi tersebut, kami memandang

strategi kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk mencapai 2 (dua)

sasaran antara, yang dilandasi 3 (tiga) prinsip pengelolaan ekonomi

yang sehat, serta difokuskan kepada 4 (empat) prioritas kebijakan.

Grafik 19. Komposisi Dana Pihak

Ketiga Perbankan

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) * Data September 2015

Grafik 20. Kredit Menurut Sektor

Ekonomi

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)


22/44


20

Dua sasaran antara yang menjadi tumpuan pencapaian visi

pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas dan

perluasan partisipasi ekonomi. Sasaran antara yang pertama, yakni

peningkatan produktivitas, menjadi prioritas dan sangat kritikal karenakita akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

pada akhir tahun ini.

Di era integrasi ekonomi, peningkatan produktivitas menjadi kritikal

karena pengalaman di banyak negara menunjukkan peran nilai tukar

dalam menjaga daya saing semakin berkurang perannya. Peran kunci di

era ini ialah kemampuan suatu negara meningkatkan produktivitas

perekonomian.

Faktor penentu yang sering mendapat perhatian dalam upaya

peningkatan produktivitas ialah pasar tenaga kerja. Survei yang

dilaksanakan oleh McKinsey Global Institute (MGI) pada tahun 2014

menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah

dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam,

Thailand dan Filipina (Grafik 21). Sejalan dengan itu, GlobalCompetitiveness Report 2014-2015 juga menyatakan efisiensi pasar

tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan

negara-negara lain di kawasan ASEAN (Grafik 22).

Grafik 21. Peringkat Produktivitas

Tenaga Kerja

Sumber: McKinsey Global Institute (2014) * Data Tahun 2012

Grafik 22. Peringkat Efisiensi Pasar

Tenaga Kerja

Sumber: World Economic Forum


23/44


21

Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi sebagai sasaran

antara yang kedua memiliki dua makna penting. Makna pertama berkaitan

dengan kemampuan kebijakan ekonomi untuk memberikan kesempatan

serta merangkul masyarakat luas, agar semakin berperan aktif dalammendorong kegiatan ekonomi bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam

kaitan ini, kehadiran swasta, termasuk UMKM, menjadi sangat penting

untuk mengisi keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam

pembangunan ekonomi.

Kami meyakini deregulasi dan debirokratisasi yang ditempuh Pemerintah

sudah membuka jalan bagi keterlibatan sektor swasta yang lebih besar

dalam perekonomian dan menjadi bagian penting untuk mencapai

sasaran antara yang kedua ini.

Selain keterlibatan sektor swasta yang lebih luas, tingkat partisipasi

ekonomi juga berkaitan dengan upaya kita menggali potensi dan peran

dana domestik dalam pembiayaan ekonomi baik secara konvensional

maupun syariah. Beberapa potensi masih bisa digali dalam skala besar

terkait dengan potensi sumber dana, mulai dari pengelolaan zakat danwakaf hingga pengembangan pasar obligasi korporasi.

Dalam kaitan dengan upaya menggali potensi dana masyarakat ini maka

perluasan jangkauan layanan jasa keuangan sampai lapisan masyarakat

terbawah di seluruh pelosok negeri, juga perlu menjadi perhatian.

Makna kedua tentang perluasan tingkat partisipasi ekonomi berkaitan

dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dandinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri. Ini

menjadi tantangan kita bersama, termasuk dalam upaya kita untuk

mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah (Grafik 23).


24/44


22

Tiga Prinsip Kebijakan Ekonomi

Sebagaimana kami sebutkan diatas, pencapaian sasaran antara perlu

dilandasi oleh tiga prinsip pengelolaan ekonomi yang sehat. Ketiga

prinsip kebijakan tersebut ialah kebijakan yang berkesinambungan,

konsisten, dan bersinergi. Ketiga prinsip tersebut tidak hanya relevan

untuk kebijakan di pemerintah pusat, tetapi juga relevan dengan

pengambilan kebijakan di pemerintah daerah.

Berbagai prinsip kebijakan ini sesungguhnya telah kita tempuh danterbukti mampu memberikan ketahanan ekonomi di periode gejolak

ekonomi global seperti yang terjadi pada tahun ini.

Dalam konteks prinsip pertama, yaitu kebijakan yang

berkesinambungan (sustainable), suatu kebijakan tidak boleh diarahkan

hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kebijakan yang

ditempuh harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang, yakni agar

ekonomi dapat tumbuh secara seimbang dan berkesinambungan.


Grafik 23. Pendapatan (PDRB) per Kapita menurut Provinsi Tahun 2014


25/44


Kebijakan untuk menjamin keberlanjutan ekonomi ini perlu dijaga, karena

tanpa kita sadari hal tersebut telah menjadi peredam gejolak saat terjadi

krisis global. Hal ini pula yang membedakan kita dengan kondisi pada

krisis tahun 1997/1998.

Dalam hal ini, upaya menjaga kesinambungan kebijakan fiskal tetap perlu

dipertahankan. Bank Indonesia juga tetap berkomitmen mengarahkan

kebijakan moneter kepada pencapaian stabilitas ekonomi sebagai

pra-kondisi dan landasan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan stabilitas

sistem keuangan juga tetap perlu terus diperkuat untuk meningkatkan

daya tahan sistem keuangan terhadap berbagai potensi risiko, sekaligus

mendorong fungsi intermediasi perbankan menjadi lebih efisien dan

merata untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas

pemerintah.

Kebijakan di sektor riil juga perlu tetap diarahkan untuk mendorong sisi

supply yang berperan penting dalam meraih pertumbuhan ekonomi agar

lebih berkelanjutan. Kebijakan lain yang penting juga perlu mendapat

perhatian ialah pengelolaan utang luar negeri. Kami memandangpengelolaan utang luar negeri yang kuat juga penting untuk

meminimalkan risiko perekonomian dalam era integrasi ekonomi yang

meningkat.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan pelemahan nilai tukar di

negara dengan profil utang luar negeri yang besar berisiko menurunkan

kinerja korporasi, mengganggu ketahanan sistem perbankan, dan

akhirnya mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteksini, kebijakan Bank Indonesia pada Oktober dan Desember 2014 terkait

kebijakan lindung nilai utang luar negeri korporasi selaras dengan upaya

pengelolaan utang luar negeri korporasi tersebut.

Pada prinsip kedua, kebijakan perlu ditempuh secara konsisten agar

tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya

kebijakan tersebut. Konsistensi bisa terkait penerapan kebijakan yang

konsisten antar waktu di masing-masing sektor, kebijakan yang

23


26/44


konsisten antar sektor, kebijakan yang konsisten antara kebijakan

pusat-daerah, serta - kebijakan yang konsisten antar kebijakan daerah.

Kami meyakini bahwa kebijakan yang konsisten ini pada gilirannya akan

memperkuat kredibilitas dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Selainitu, aspek konsistensi kebijakan ini sangat diperlukan untuk menunjang

iklim usaha karena memberikan kepastian bagi peningkatan investasi.

Dalam konteks prinsip kebijakan kedua ini, kami mendukung konsistensi

Pemerintah dalam bidang reformasi sektor energi, termasuk kebijakan

yang terkait dengan subsidi BBM. Kami meyakini, konsistensi reformasi di

sektor energi dapat menambah ruang gerak pada fiskal dan mendukung

tujuan realokasi sumber daya secara lebih efisien.

Pada prinsip ketiga, sinergi antar pemangku kebijakan baik di pusat

maupun di daerah perlu dilaksanakan agar memberikan dampak positif

berganda kepada kebijakan yang ditempuh. Termasuk dalam sinergi

kebijakan ini adalah sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Sinergi antara pusat dan daerah antara lain berupa dukungan terhadap

peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi ke depan, sejalan dengan meningkatnya transfer daerah pada

APBN 2016 mendatang. Dalam konteks ini, kami berkeyakinan terobosan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja

daerah akan menjadi penopang kuat pertumbuhan ekonomi nasional ke

depan.

Empat Prioritas Kebijakan Ekonomi

Pertanyaan praktis tentu mengemuka, dari sekian banyak kebijakan yang

perlu kita tempuh, kebijakan mana yang harus menjadi prioritas? Kami

memandang strategi kebijakan ekonomi perlu difokuskan pada prioritas

kebijakan yang sangat mendesak untuk mencapai sasaran antara dan visi

pembangunan ekonomi yang dituju.

24


27/44


Dalam pandangan kami, ada empat prioritas kebijakan yang patut ditem-

puh guna memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut adalah kebijakan memperkuat ketahanan dankemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air; kebijakan industri-

alisasi di berbagai sektor; kebijakan percepatan pembangunan infrastruk-

tur fisik dan non fisik; serta kebijakan penguatan sektor keuangan.

Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya sudah menjadi komitmen

kita bersama dan telah dilakukan dengan baik dalam setahun ini. Namun,

sebagaimana disampaikan sebelumnya, ketidakpastian global yang tinggi,

menuntut kita untuk bergegas dan mempercepat berbagai kebijakan di

keempat bidang tersebut.

Prioritas kebijakan yang pertama terkait berbagai upaya untuk mening-

katkan ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta keterse-

diaan air. Dari sisi kebijakan energi, kami merekomendasikan agar kebija-

kan terus diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan energi

primer dan meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam kerang-ka bauran energi nasional.

Dari sisi ketahanan pangan, kebijakan untuk membenahi tata niaga impor

dan penyelesaian permasalahan distribusi bahan kebutuhan pokok diper-

lukan dalam jangka pendek guna menjamin ketersediaan pasokan, dan

mencegah kesenjangan pasokan saat permintaan meningkat dan produk-

si terganggu.

Namun, di saat bersamaan, kebijakan jangka menengah dan panjang

untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri,

-antara lain melalui modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kinerja

pertanian di daerah pedesaan seperti melalui program klaster-, juga perlu

dilakukan untuk menopang kemandirian dan ketahanan pangan. Terakhir,

kebijakan memperkuat ketersediaan air bersih perlu memperoleh perha-

tian karena akan berkaitan dengan pembangunan ekonomi berwawasan

lingkungan.

25


28/44


Prioritas kebijakan kedua, yaitu kebijakan industrialisasi, tidak hanya

terbatas pada sektor industri pengolahan tetapi juga berlaku untuk sektor

unggulan lainnya. Kami meyakini kebijakan industrialisasi juga sudah

menjadi agenda kerja pemerintah baik pada penguatan industri huluseperti industri logam dasar dan industri kimia dasar maupun pada kebija-

kan hilirisasi sumber daya alam melalui pemanfaatan keunggulan kompa-

ratif kita pada sumber daya alam yang berlimpah.

Di samping itu, kebijakan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk

mengembangkan sektor-sektor industri yang memiliki keterkaitan yang

panjang dengan berbagai sektor lain (backward dan forward linkage) dan

memperluas ruang inovasi serta kreasi termasuk pada industri kreatif,

industri yang memberikan nilai tambah namun tetap menyerap tenaga

kerja yang tinggi, serta industri yang berorientasi ekspor. Prioritas kebija-

kan industrialisasi di atas akan semakin memberikan makna pada

pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan apabila diser-

tai dengan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan industri di

wilayah selain Jawa.

Dalam keseluruhan upaya kita membangun sektor industri yg kokoh dan

berdaya saing ini, tidak dapat dilupakan pentingnya membangun kawa-

san-kawasan berikat yang terhubung dengan baik ke pasar dunia dalam

rangka menurunkan distance to market . Pengalaman negara-negara peers

pesaing menunjukkan pentingnya untuk mendorong aglomerasi industri

dalam kawasan-kawasan industri yang didorong oleh Pemerintah.

Aglomerasi industri tersebut memperkuat dampak positif sektor industri

pada perekonomian karena memperlancar aliran barang dalam rantainilai, mendorong labor pooling , dan meningkatkan aktivitas inovasi.

Pembangunan kawasan-kawasan berikat perlu pula diikuti dengan

pengembangan perkotaan layak hidup (livable city) dan cerdas (smart city)

disekelilingnya dimana pekerja dan talent dapat hidup layak dan memban-

gun aset bagi diri dan masa depan keluarganya.

Sejalan dengan kebijakan industrialisasi, kami melihat kebijakan di sektor

pariwisata dan sektor maritim perlu terus diperkuat sebagai wujud-

26


29/44


- optimalisasi berbagai potensi alam yang dimiliki Indonesia. Sektor

pariwisata memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan,

mengingat sektor ini dapat menjadi peredam gejolak ekonomi, termasuk

saat terjadi gejolak nilai tukar rupiah.

Sementara itu, upaya menggali potensi sektor maritim juga perlu terus

didukung karena dapat semakin meningkatkan nilai tambah kekayaan

sumber daya alam. Dalam kaitan ini, kami mendukung penuh upaya

Pemerintah dalam meningkatkan industri penunjang galangan kapal

(marine plate & marine engine). Selain itu, kami juga mendukung inisiatif

insentif ekspor untuk produk-produk kelautan dan perikanan, seperti

pembebasan bea / tarif dan pajak ekspor.

Prioritas kebijakan ketiga adalah percepatan pembangunan

infrastruktur, baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik maupun

kebijakan infrastruktur yang bersifat non-fisik.

Dalam kaitan dengan infrastruktur fisik, kami terus mendukung upaya

pemerintah untuk membangun proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, kereta api, dan revitalisasi pelabuhan. Kami meyakini hal ini akan

berdampak pada penguatan konektivitas fisik, penurunan biaya logistik

yang merata di seluruh wilayah dan akhirnya peningkatan daya saing

Indonesia.

Percepatan pembangunan pembangkit listrik dan transmisinya juga kami

dukung penuh karena akan berperan penting dalam mendorong proses

industrialisasi. Demikian pula pembangunan infrastruktur yangmendukung ketahanan pangan dan energi serta ketersediaan air bersih

seperti sistem pengelolaan air di berbagai lokasi.

Dari sisi infrastruktur non-fisik, beberapa aspek yang perlu mendapat

perhatian adalah tentang komitmen kita bersama untuk terus

memperkuat berbagai modal dasar pembangunan, yang mencakup

modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat.

Aspek modal manusia serta inovasi dan teknologi menjadi modal penting

27


30/44


dalam upaya kita meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dalam kaitan dengan aspek kelembagaan ini, berbagai upaya untuk

meningkatkan kemudahan berusaha juga perlu diteruskan. Untuk itu,

sekali lagi kami memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan

deregulasi dan debirokratisasi yang gencar ditempuh Pemerintah dewasa

ini.

Kami meyakini komitmen Pemerintah untuk terus memperbaiki aspek

kelembagaan tidak hanya akan meningkatkan kemudahan berusaha di

Indonesia, tetapi juga akan dapat memperbaiki daya saing perekonomian

kita, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai menunjukkan

perbaikan dari peringkat 50 pada 2012, menjadi peringkat 37 pada 2015.

Prioritas kebijakan yang keempat ialah penguatan kebijakan di sektorkeuangan. Kebijakan di sektor ini selain diarahkan untuk memperluas

peran sektor keuangan pada pembiayaan ekonomi, juga diarahkan untuk

meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan dalam

pandangan kami mencakup dua hal penting, yaitu kebijakan yang terkait

dengan landasan hukum penanganan krisis di sektor keuangan dan

kebijakan yang terkait dengan kelembagaan institusi keuangan.

28

Grafik 24. Indeks Persepsi Korupsi

Beberapa Negara

Sumber: Transparency International

Dari aspek kelembagaan, komit-

men pemberantasan korupsi danmemperkuat kepastian hukum di

Indonesia telah mengalami kema-

juan. Salah satu kemajuan terlihat

dari indeks persepsi korupsi yang

terus membaik dari tahun ke tahun.

Namun, perbaikan perlu dipercepat

agar dapat berada pada peringkat

yang lebih baik dibandingkan

dengan negara lain (Grafik 24).


31/44


Kami mengapresiasi langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

yang telah memulai pembahasan rancangan Undang-undang Jaring

Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum penanganan

krisis di sektor keuangan.

Hal kritikal dalam RUU JPSK tersebut selain hal-hal yang terkait dengan

fungsi, tugas, dan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

adalah minimalisasi penggunaan dana publik dalam penanganan

permasalahan di sistem keuangan, penerapan prinsip illiquid but solvent

dalam mengakses pinjaman likuiditas khusus, serta keselarasannya

dengan inisiatif global di sektor keuangan.

Bank-bank yang mengalami permasalahan dan termasuk dalam

Systemically Important Banks (SIB) juga perlu menjalankan resolution and

recovery plan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu, sebelum

penyelesaian permasalahannya diambil alih oleh otoritas terkait.

Sementara itu, kebijakan prioritas di sektor keuangan yang berkaitan

dengan kelembagaan institusi keuangan perlu dilaksanakan secaraterkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin

Simpanan, dan Pemerintah. Dalam hal ini, penguatan secara kelembagaan

bertujuan agar infrastruktur yang tersedia mampu berfungsi secara

maksimal untuk memastikan bahwa para pelaku memiliki modal yang

cukup, likuiditas yang memadai, manajemen risiko yang sehat, efisiensi

yang tinggi, dan mekanisme entry-exit yang jelas.

Saat pasar keuangan domestik terintegrasi dengan pasar keuanganglobal, infrastruktur pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid juga

diperlukan agar memiliki daya redam yang memadai guna menghadapi

berbagai gejolak eksternal. Untuk itu diperlukan upaya untuk

mempercepat pendalaman pasar keuangan yang setidaknya mencakup

aspek keragaman instrumen pasar, perluasan basis investor, dan

penguatan infrastruktur pasar.

29


32/44


Arah Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia berada dalam gerbong yang sama dengan Pemerintah

dalam mempercepat proses transformasi ekonomi nasional. Dalam kaitanini Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter,

kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan penge-

daran uang rupiah, guna menjaga stabilitas makroekonomi dan turut

serta memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi tersebut perlu digarisbawahi karena

menjadi pra-kondisi bagi upaya kita memperkuat ketahanan dan mening-

katkan daya saing perekonomian, terlebih pada era integrasi ekonomi

yang semakin kuat.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia secara konsisten dan hati-ha-

ti menempuh kebijakan yang akan mengarahkan inflasi sesuai dengan

sasarannya, mengendalikan defisit transaksi berjalan ke level yang sehat,

dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kerangka ini, stance kebijakan moneter diarahkan agar kegiatan

ekonomi dapat bergerak sepadan dengan kapasitas perekonomian, dan

tidak menimbulkan tekanan kepada peningkatan inflasi dan defisit

transaksi berjalan.

Saat ini memang tekanan pada inflasi dan defisit transaksi berjalan sudah

mulai menurun. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan yang tinggi

terhadap kondisi eksternal yang berisiko mengganggu kestabilanperekonomian nasional, termasuk potensi risiko instabilitas global yang

dapat dipicu oleh rencana kenaikan suku bunga di AS. Di tengah besarnya

komposisi dana asing yang rentan berbalik arah, kebijakan moneter perlu

ditempuh secara hati-hati dan terukur, sehingga tidak meningkatkan

kembali tekanan kepada stabilitas ekonomi dan akhirnya memperlemah

momentum pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter juga akan ditopang dengan penguatan operasional -

30


33/44


- moneter yang diarahkan untuk mendukung efektivitas kebijakan mone-

ter yang ditempuh. Dalam hal ini, kebijakan nilai tukar tetap diarahkan

untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai

fundamentalnya, serta memperkuat pengelolaan struktur penawaran danpermintaan di pasar valuta asing, termasuk transaksi valuta asing berjang-

ka (forward market) untuk kebutuhan lindung nilai.

Di tengah semakin tingginya ketidakpastian global, pengembangan instru-

men lindung nilai (hedging) di pasar valuta asing juga menjadi sangat

mendesak mengingat perannya yang semakin signifikan dalam memban-

tu pelaku pasar mengelola risiko nilai tukar. Dukungan terhadap peman-

faatan instrumen lindung nilai juga telah diberikan beberapa lembaga

negara penegak hukum yang menyepakati kerugian (biaya) yang ditimbul-

kan dari transaksi lindung nilai, bukan merupakan kerugian negara, sepan-

jang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen dan akuntabel

sesuai dengan ketentuan.

Demikian pula halnya dengan upaya pendalaman pasar keuangan yang

sudah mulai dirintis sejak awal 2014. Bank Indonesia akan melanjutkandan memperkuat program pendalaman pasar keuangan yang sedang

berjalan, dengan fokus baik peningkatan peran pasar keuangan sebagai

sumber pembiayaan ekonomi yang efisien, maupun penguatan resiliensi

pasar keuangan dalam menyerap kejutan eksternal. Untuk meningkatkan

perannya sebagai sumber pembiayaan, Bank Indonesia akan mendorong

pengembangan berbagai instrumen di pasar uang (money market) dengan

tetap memperhatikan pengelolaan risikonya agar kredibilitas pasar keuan-

gan domestik tetap terjaga.

Untuk meningkatkan resiliensi pasar, selain mendorong pengembangan

instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai, Bank Indonesia juga akan

melanjutkan berbagai program kerja untuk mendorong agar pasar valuta

asing (forex market) dan pasar uang (money market) di Indonesia lebih

likuid disertai terciptanya pembentukan harga (price discovery) yang lebih

efisien.

31


34/44


Untuk meningkatkan peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan

ekonomi jangka menengah, Bank Indonesia akan memperkuat jalinan

koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan akan membentuk “Forum Koordinasi Pembiayaan Pemban-

gunan melalui Pasar Keuangan” yang akan ditindaklanjuti dengan penan-

datanganan Nota Kesepahaman sebagai landasan bekerja forum tersebut

dalam waktu dekat.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan

mendorong penggunaan Global Master Repo Agreement (GMRA) dalam

bertransaksi repo. Sementara untuk mendukung pelaksanaan hedging,

Bank Indonesia akan menerbitkan Indonesia schedule of International Swap

and Derivatives Agreement (ISDA) yang mengakomodir hukum Indonesia.

Di pasar keuangan syariah, seiring dengan telah diterbitkannya fatwa

Dewan Syariah Nasional-MUI yang memperkenankan pelaksanaan

transaksi lindung nilai (tahawwut) melalui transaksi forward dan swap, Bank

Indonesia juga akan menerbitkan ketentuan mengenai transaksi lindungnilai berdasarkan prinsip syariah.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, kebijakan Bank Indonesia akan

terus diarahkan untuk memperkuat, menjaga, dan memelihara stabilitas

sistem keuangan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian mengingat pelaja-

ran dari krisis keuangan global 2008 yang menunjukkan bahwa ketahanan

sistem keuangan tidak cukup hanya dengan mencermati ketahanan

individu lembaga keuangan, namun juga perlu diperkuat dengan upayamenjaga ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Beberapa langkah strategis akan ditempuh Bank Indonesia dalam kerang-

ka kebijakan makroprudensial. Pertama, mempertegas fungsi, tugas, dan

kewenangan Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Upaya

tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan kewenangan makro-

prudensial, yang saat ini pengaturannya terdapat dalam UU Otoritas Jasa -

32


35/44


- Keuangan, untuk kemudian diakomodasi dan dipertegas sebagai tugas

pokok BI dalam amandemen Undang-undang Bank Indonesia. Kami

memandang hal ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya fungsi

pengaturan pengawasan makroprudensial yang efektif di sektorkeuangan.

Kedua, BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk

meningkatkan ketahanan permodalan perbankan, menjaga kecukupan

likuiditas serta memperdalam pasar keuangan. Kebijakan ini antara lain

melalui implementasi standar permodalan Countercyclical Capital Buffer

(CCB), penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR), serta penerbitan regulasi

untuk percepatan pendalaman pasar keuangan.

Termasuk dalam kerangka tersebut ialah pelaksanaan Regulatory

Consistency Assessment Programme (RCAP) dan Financial System Assessment

Program (FSAP) untuk memastikan keselarasan antara standar yang

digunakan dalam sistem keuangan domestik dengan standar

internasional.

Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang

merata di daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan di

lingkup nasional dan regional. Hal ini dilaksanakan dengan memfasilitasi

pemberian kredit/pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif yang

menjadi prioritas Pemerintah dan memiliki nilai tambah signifikan

terhadap perekonomian nasional melalui koordinasi antara Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah c.q. Kementerian

teknis. Dukungan pada pertumbuhan kredit ini dilaksanakan dengantetap memperhatikan tingkat risiko dan keseimbangan di sistem

keuangan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan terpelihara.

Keempat , Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan

dan Pemerintah akan berkolaborasi untuk terus mengembangkan peran

ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia.

Arah kebijakan ini ditempuh melalui pengembangan instrumen moneter

berbasis syariah dan pengembangan instrumen keuangan berbasis -

33


36/44


- syariah baik untuk tujuan investasi maupun pengelolaan likuiditas.

Dalam kaitan ini, pendalaman pasar sukuk, penggalian potensi dana dari

zakat dan wakaf, serta perumusan regulasi yang kondusif terhadaptransaksi keuangan berbasis syariah akan terus dilakukan, termasuk

finalisasi inisiatif global Zakat Core Principles yang diprakarsai Indonesia.

Inisiatif pengelolaan zakat dan wakaf tersebut saat ini juga telah

diformalkan dalam bentuk pendirian Islamic Inclusive Financial Services

Board (IIFSB) yang diharapkan berperan luas dalam mengembangkan

dana keuangan sosial syariah ke semua negara Islam termasuk Indonesia.

Kami berharap peningkatan peran Indonesia dalam pengembangan

ekonomi dan sistem keuangan syariah global akan mendukung dan

memantapkan langkah untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu

pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Agenda lain di bidang stabilitas sistem keuangan yang juga menjadi

perhatian Bank Indonesia adalah penguatan peran dan kapasitas UMKM

di perekonomian. Kami memandang penguatan UMKM selaras denganupaya kita memperkuat ketahanan ekonomi dan sejalan dengan prinsip

memperluas partisipasi kegiatan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

Strategi pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia diimplementasikan

melalui dua pendekatan utama yaitu perluasan dan pendalaman

infrastruktur keuangan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Strategi ini

antara lain ditempuh dengan mendorong pengembangan infrastruktur

keuangan pendukung, meningkatkan kelayakan keuangan UMKM, danmendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam rangka memperoleh

akses kepada jasa keuangan. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan

kapasitas UMKM, Bank Indonesia juga memperluas program klaster

beberapa makanan pokok seperti bawang, cabai merah dan beras ke

daerah lain.

Inisiatif lain yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan

Pemerintah untuk menjajaki pembentukan lembaga pemeringkat UKM

34


37/44


sebagai salah satu infrastruktur pendukung di industri keuangan. Selain

itu, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga didorong melakukan pencatatan

dan penataan laporan keuangan dengan baik melalui standar laporan

keuangan sederhana yang diterbitkan Bank Indonesia bekerjasamadengan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari sisi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kebijakan

Bank Indonesia akan diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran

agar semakin aman, lancar, dan efisien. Sementara itu, kebijakan

pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang

berkualitas dengan jumlah yang memadai dan pecahan yang sesuai

secara tepat waktu di seluruh wilayah NKRI.

Dalam implementasinya, Bank Indonesia berupaya memastikan

ketersediaan, keamanan, dan kualitas layanan alat pembayaran sesuai

perkembangan kebutuhan masyarakat, baik tunai maupun non tunai. Dari

sisi tunai, selain menjangkau seluruh wilayah NKRI, uang harus memiliki

kualitas yang baik dengan fitur keamanan yang tidak mudah dipalsukan.

Sementara pada non tunai, penekanan dilakukan pada penguatankeamanan, peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, perluasan akses,

serta pembenahan regulasi sistem pembayaran.

Upaya Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi di

masyarakat tidak terlepas dari perkembangan dan evolusi instrumen

pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan di bidang sistem pembayaran dan

pengelolaan uang rupiah secara komprehensif akan menjangkau setiap

tahapan evolusi, mulai dari ketersediaan uang tunai yang berkualitas;penggunaan cek/bilyet giro dalam Sistem Kliring Nasional; transfer dana

high-value melalui Real Time Gross Settlement (RTGS); sampai kepada

penggunaan uang elektronik, alat pembayaran menggunakan kartu, dan

instrumen berbasis teknologi digital.

Upaya ini kami lakukan secara kontinu. Pada tanggal 16 November 2015,

Bank Indonesia telah memperbaharui infrastruktur pasar keuangan

Indonesia dengan mengimplementasikan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

35


38/44


Generasi II guna meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional

serta meningkatkan perlindungan dan kecepatan layanan bagi nasabah.

Pesatnya penggunaan instrumen pembayaran berbasis teknologi sepertikartu kredit dan ATM/Debit, uang elektronik, dan teknologi digital seperti

internet banking dan mobile payment perlu diantisipasi dari sisi keamanan,

efisiensi, dan keandalannya. Oleh karena itu, salah satu fokus kebijakan

diarahkan untuk memperkuat fitur keamanan pada kartu melalui

implementasi PIN 6 digit kartu kredit dan penggunaan chip pada kartu

ATM/Debit.

Demikian pula dari sisi infrastruktur, kami juga akan mengakselerasi

pengembangan infrastruktur Pembayaran Nasional. Hal ini perlu

dilakukan untuk mewadahi inisiatif peningkatan efisiensi layanan pelaku

domestik terhadap pemanfaatan instrumen pembayaran berbasis

teknologi, antara lain melalui interoperabilitas sistem pembayaran pada

National Payment Gateway.

Fokus kebijakan juga diarahkan pada penguatan landasan hukumtransaksi dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran

seperti penyelenggara transfer dana, kegiatan layanan uang termasuk

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), dan e-commerce.

Pembenahan di sisi regulasi ini diharapkan akan memberikan kepastian

aspek pembayaran dan perlindungan bagi masyarakat.

Upaya meningkatkan perlindungan masyarakat, juga terus kami lakukan

melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian Republik Indonesia untukmemitigasi risiko terjadinya cybercrime. Dalam kaitan ini, kami mendukung

kebijakan Pemerintah yang mewajibkan penyelenggara sistem

pembayaran untuk menempatkan data center di wilayah Indonesia.

Dalam rangka memfasilitasi percepatan berbagai inisiatif di bidang sistem

pembayaran yang berkualitas, Bank Indonesia akan meningkatkan

koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Termasuk dalam hal ini ialah kerjasama yang dilakukan melalui Forum

Sistem36


39/44


Pembayaran Indonesia yang dibentuk beberapa waktu lalu sebagai wadah

koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

serta Otoritas Jasa Keuangan yang juga melibatkan pelaku usaha.

Berbagai inisiatif di atas tentu tidak cukup apabila belum menyentuh

masyarakat pada lapisan bawah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan

terus berperan aktif mendorong inisiatif keuangan inklusif , dengan fokus

pada pengembangan inovasi berbasis teknologi digital untuk

meminimalkan hambatan masyarakat dalam mengakses dan

memanfaatkan layanan jasa keuangan, sekaligus memberikan

perlindungan pada masyarakat.

Strategi yang ditempuh dalam mendukung program keuangan inklusif

berbasis inovasi ini dilaksanakan dalam beberapa inisiatif. Pertama,

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial

Pemerintah secara non tunai melalui pengembangan model bisnis yang

berkesinambungan.

Kedua, mewujudkan interoperabilitas dan mendorong skim insentif uang

elektronik. Kedua hal tersebut kami yakini akan meningkatkan

penggunaan uang elektronik serta mendorong pengembangan dan

perluasan penggunaan Layanan Keuangan Digital (LKD) di masyarakat.

Ketiga, mengembangkan model bisnis remitansi bagi TKI, yang tidak hanya

untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pengiriman uang dari luar

negeri, namun juga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan.

Keempat , mensinergikan LKD dengan Laku Pandai dari Otoritas Jasa

Keuangan untuk mendukung percepatan dan perluasan keuangan

inklusif.

Selain mengedepankan perluasan akses keuangan, pemanfaatan

elektronifikasi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di masyarakat

juga terus dikembangkan. Dalam hal ini, pengembangan ekosistem

37


40/44


e-payment di masyarakat akan terus diperkuat, baik melalui komunitas,

pelaku industri, maupun kerjasama dengan Pemerintah. Termasuk dalam

hal ini adalahfasilitasi implementasi pembayaran grup usaha kepada

jaringan pemasok, penerapan e-government dalam penerimaan danpengeluaran Pemerintah, serta dukungan pada upaya penyesuaian

regulasi dan prosedur operasional penggunaan transaksi non tunai pada

instansi terkait.

Kami juga akan terus aktif memfasilitasi inovasi pembayaran retail di

bidang financial technology yang saat ini berkembang sangat pesat.

Berbagai bentuk inovasi yang mengarah pada pembayaran digital

tersebut diharapkan dapat mendorong e-payment di Indonesia dan

berkontribusi positif bagi perekonomian.

Pada kesempatan ini perkenankan kami memberikan apresiasi atas

pencapaian Pemerintah DKI Jakarta dalam inisiatif e-payment , yang secara

siginifikan telah dapat meningkatkan pendapatan parkir di beberapa

wilayah yang signifikan. Suatu pencapaian yang dapat dijadikan contoh,

baik untuk sektor lain, maupun bagi Pemerintah Daerah lainnya diIndonesia.

Koordinasi Kebijakan dan Penguatan Internal Bank Indonesia

Berbagai kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia tadi tentu akan

terlaksana dengan efektif apabila ditopang koordinasi dengan berbagai

pemangku kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu,

berbagai media koordinasi di tingkat pusat dan daerah seperti RoundTable Policy Dialogue (RTPD), Tim Pengendalian Inflasi (TPI), dan Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

Keuangan (FKSSK), serta Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) akan

terus kami optimalkan.

Kami juga berkomitmen menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah

melalui optimalisasi forum nasional Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah

(KEKDA) antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah secara nasional.

38


41/44


Selain itu, Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah

Pusat maupun Daerah dalam mendorong perdagangan dan investasi

penanaman modal di Indonesia. Dalam kaitan ini, kami akan terus

memperkuat peran Investor Relation Unit (IRU) dalam memfasilitasi aliranmodal asing.

Upaya ini juga akan diperkuat dengan memanfaatkan peran Kantor

Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri melalui Regional IRU dan juga

mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri.

Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah

Daerah dalam mengimplementasikan program Local Economic

Development (LED) atau Pengembangan Ekonomi Lokal.

Dalam bidang kerjasama internasional, Bank Indonesia juga akan terlibat

lebih aktif di berbagai fora internasional untuk menjaga kepentingan

domestik. Dalam beberapa waktu terakhir, peran aktif Bank Indonesia

antara lain diwujudkan dengan dukungan kepada Pemerintah di fora G20

dalam mendirikan Islamic Investment Infrastructure Bank atau World Islamic

Investment Bank (WIIB) dan Global Infrastructure Hub (GIH), sebagai wadahpembiayaan infrastruktur di negara berkembang.

Peran aktif dan kepemimpinan Bank Indonesia dalam bidang syariah juga

ditunjukkan dengan diberikannya kepercayaan kepada Bank Indonesia

mewakili Indonesia sebagai Ketua Islamic Financial Services Board (IFSB) -

lembaga yang mengatur standar-standar keuangan syariah dunia - pada

tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2016 Bank Indonesia mewakili

Indonesia juga akan menjabat sebagai Ketua International IslamicLiquidity Management (IILM), lembaga yang menerbitkan Sukuk

Internasional berjangka pendek untuk memfasilitasi manajemen likuiditas

lintas negara.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh kepada

Pemerintah dan turut berperan aktif dalam rencana penyelenggaraan

sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB)

tahun 2018 di Bali, sebagai forum untuk menyuarakan kepentingan

39


42/44


Indonesia dan kawasan di tataran internasional.

Di tengah berbagai tantangan perekonomian yang mengemuka, kami juga

terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitaskelembagaan untuk mewujudkan visi Bank Indonesia sebagai bank

sentral yang kredibel dan terbaik di regional. Berbagai inisiatif dalam

kerangka program transformasi terus dilaksanakan untuk memperkuat

efektivitas dan kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan

Bank Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat kapabilitas Kantor

Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri dalam rangka mengefektifkan

fungsi Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah di setiap

Provinsi membangun perekonomian daerah. Upaya tersebut antara lain

dilakukan dengan memberikan peran kepada Kantor Perwakilan Bank

Indonesia di Dalam Negeri untuk melakukan surveillance dalam skala lokal

dan regional guna mendukung pengawasan dan perumusan kebijakan

yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan secara nasional.

Kami juga terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas

sumber daya manusia Bank Indonesia dengan menginisiasi pembentukan

Bank Indonesia Institute yang operasionalisasinya secara bertahap

sudah dimulai sejak 1 Juli 2015. Ke depan, kami berharap kehadiran Bank

Indonesia Institute ini akan dapat turut mendukung upaya

pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang memiliki jiwa

kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang tangguh.

Prospek Ekonomi 2016-2019

Luasnya cakupan tantangan global yang kita hadapi tidak serta merta

berarti bahwa prospek perekonomian kita ke depan gairahnya akan

meredup.

Setidaknya terdapat empat kekuatan domestik yang harus menjadikan

kita tetap perlu optimis dan mantap dalam menatap masa depan.

40


43/44


Pertama, berbagai langkah yang telah diinisiasi Pemerintah tahun ini,

untuk mengatasi berbagai hambatan struktural, menjadi salah satu modal

dasar bagi perekonomian nasional menjadi lebih berdaya saing.

Kedua, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia masih akan memiliki

penduduk usia produktif, yang akan terus berekspansi, secara persisten

menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, sekaligus memperkuat basis

permintaan barang dan jasa di pasar domestik. Ketiga, Indonesia telah

memasuki zaman dimana konsolidasi kehidupan politik di alam

demokrasi yang bebas dan terbuka, telah mampu berjalan seiring dan

bersanding dengan pencapaian positif pada kemajuan ekonomi.

Keempat, kedisiplinan dalam pengelolaan makroekonomi selama ini

merupakan modal dasar yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga

stabilitas perekonomian selama ini. Disiplin dalam menjaga stabilitas ini

merupakan modal dasar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan.

Kami berkeyakinan prospek ekonomi Indonesia akan kembali membaikdengan ditopang struktur ekonomi yang lebih sehat, seimbang, dan

berdaya tahan. Optimisme kami terhadap ketahanan ekonomi tidak

terlepas dari komitmen kita bersama untuk terus mempercepat dan

melaksanakan reformasi struktural secara berkelanjutan, konsisten, dan

bersinergi antar sektor.

Kami memproyeksikan bahwa di tahun 2016 perbaikan perekonomian

domestik akan berlanjut dan membawa pertumbuhan ekonomi mencapai5,2-5,6%. Perbaikan ini dalam pandangan kami akan ditopang permintaan

domestik terutama dari sisi investasi, mengingat kondisi eksternal belum

pulih secara signifikan.

Sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi, pertumbuhan kredit dan

pembiayaan perbankan pada tahun 2016 kami perkirakan dalam kisaran

12-14% yang ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga dalam kisaran

13-15%. Sementara itu, sejalan dengan komitmen kami menjaga stabilitas

41


44/44


perekonomian, kami memperkirakan inflasi akan berada dalam kisaran

targetnya sebesar 4±1% di tahun 2016. Adapun defisit transaksi berjalan

diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan tahun ini sejalan dengan

intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level yangsehat di bawah 3%.

Kami meyakini proyeksi perekonomian di tahun 2016 yang

mengisyaratkan terjadinya perbaikan ekonomi akan menjadi landasan

bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin solid pada tahun 2017-2019.

Kami berkeyakinan sinergi kebijakan dalam mempercepat transformasi

ekonomi dapat membawa perekonomian tumbuh lebih sehat, berimbang,

dan inklusif, serta menegaskan prospek keberlanjutannya.

Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2019

akan berada dalam lintasan yang meningkat pada kisaran 6,0-6,5% pada

2019 dengan ditopang oleh inflasi yang terkendali dalam kisaran 3,5±1%.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan diharapkan akan berada pada

lintasan yang menurun dan tetap berada pada level yang sehat di kisaran

2,5%.

Penutup

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami

meyakini semangat, komitmen, dan sinergi kita akan menjadi modal kuat

mempercepat transformasi ekonomi menuju perekonomian nasional

yang lebih baik. Transformasi yang tidak hanya membuat kita menjadi

lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikariuntuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa: “Indonesia yang maju

dan sejahtera”.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Buku Sambutan GBI PTBI2015

Documents

Transcript of Buku Sambutan GBI PTBI2015