Buku Highlight PDN 2015 I.pdf

2014-2015

Highlight Kegiatan dan Program

Ditjen PDN Kemendag RI

01

02

Sambutan

Daftar Isi

On Over View

03 Highlight Program

A Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

a.1 RevitalisasiPasar Rakyat 2015

18

a.2 Pusat Distribusi Regional 24

a.3 Gerai Maritim 28

a.4 Sarana Pergudangan 34

B Direktorat Dagang Kecil dan UMKM

b.1 PPN & PPDN 2015 42

b.2 Pameran Sayur dan Buah Lokal Mall to Mall 2015

48

b.3Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM denganRitel Modern

50

b.4 Gerakan Ayo Belanjadi Pasar Rakyat

54

b.5Kegiatan PenguatanProduk-produkDalam Negeri

56

SambutanDirjen Perdagangan Dalam NegeriKementerian Perdagangan RI

06

Agenda KerjaPerdagangan Dalam Negeri 2015

10

04 Profil Pejabat

Profil Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

120

b.6Trading HouseProduk-produkDalam Negeri

58

C Direktorat Bina Usaha Perdagangan

c.1Sosialisasi danPenerapan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

64

c.2 Kebijakan Ritel,Distributor dan Agen

68

c.3 Pengawasan UsahaMulti Level Marketing

72

c.4 Implementasi SIPO 76

c.5 PendampinganUKM Waralaba

80

DDirektorat Bahan Pokok dan Barang Strategis

d.1 Strategi Kebijakandan Tindakan 2015

88

d.2Stabilisasi Harga dan Pengamanan Jelang Puasadan Lebaran 2015

92

d.3Inspeksi Mendadak Gudang BahanKebutuhan Pokok

96

d.4Permendag 21 Tahun2015 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

100

d.5Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)

102

d.6 Depo Bapok Kita 106

EEvent Promosidan Sosialisasi Program PDN

e.1Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2015

112

e.2 Launching Batik Sebagai Seragam Dinas

116

e.3Ragam Kegiatan Kemendag PeringatiHari Batik Nasional

117

e.4 Jakarta FashionWeek 2015

117

e.5 Aksi Minum Jamuuntuk Negeri

118

e.6 Trade ExpoIndonesia 2015

118

01Sambutan

"Di tengah tantangan global dan perdagangan dunia yang semakin terbuka serta kondisi perekonomian domestik yang belum stabil, diperlukan langkah-langkah strategis dan peran serta sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi tersebut"

Highlight Kegiatan dan Program Ditjen PDN Kemendag RI 2014-2015

SambutanDirektur Jenderal Perdagangan Dalam NegeriKementerian Perdagangan RI

6

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya yang dilimpahkan kepada negeri kita tercinta Indonesia.

Di tengah tantangan global dan perdagangan dunia yang semakin terbuka serta kondisi perekonomian domestik yang belum stabil, diperlukan langkah-langkah strategis dan peran serta sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi tersebut.

Maka dari itu kami menyambut baik penyusunan buku “Highlight Program Perdagangan Dalam Negeri 2015” sebagai upaya untuk melihat kembali gerak langkah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI sepanjang tahun 2015.

Apresiasi sebesar-besarnya kami berikan kepada jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas komitmen, kerja keras dan kreativitasnya untuk mewujudkan buku ini.

Besar harapan kami agar melalui buku ini kita bisa bersama-sama melakukan evaluasi, pembenahan, dan penyempurnaan semua hal yang telah dilakukan dalam rangka “Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” yang telah menjadi arah kebijakan perdagangan dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Akhir kata, semoga hadirnya buku ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus menerus melakukan upaya-upaya peningkatan efektivitas kebijakan yang bisa menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri di masa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum wr wb

Jakarta, 1 Desember 2015

Srie Agustina

7

Sambutan On Over View Highlight Program Event Promosi Profil Pejabat

02On Over View

"Sejumlah agenda besar Kementerian Perdagangan RI dipaparkan dengan gamblang pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015. Seluruh kekuatan Kemendag diajak untuk kerja keras, memperkuat komitmen, dan meningkatkan sinergi serta koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan target dan sasaran strategis pembangunan nasional di sektor perdagangan yang kian penuh tantangan ini"

02Agenda Kerja PerdaganganDalam Negeri 2015

ON OVER VIEW


10

Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan upaya-upaya pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri dengan menitikberatkan pada pengembangan dan sistem distribusi nasional dan penguatan kelembagaan perdagangan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing produk-produk dalam negeri agar menjadi raja di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global.

Raker Kementerian Perdagangan 2015 yang berlangsung dari 26-28 Januari mengambil tajuk “Strategi Merebut Pangsa Pasar Ekspor dan Memperkuat Pasar

Dalam Negeri”. Raker dihadiri 350 orang. Mereka adalah para pejabat Eselon I, II dan III Kemendag, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Kadisperindag) dari seluruh Indonesia, para Atase Perdagangan Luar Negeri RI di berbagai negara, Dubes WTO, dan juga Kepala Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC).

Sesuai dengan tema Raker, yaitu “Strategi Merebut Pangsa Pasar Ekspor dan Memperkuat Pasar Dalam Negeri”, Kemendag mencanangkan tiga kebijakan utama Kemendag RI selama lima tahun ke depan. Ketiga kebijakan itu adalah peningkatan ekspor non migas sebanyak tiga kali lipat, penguatan pasar dalam negeri dan pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri.

Beragam tantangan dan peluang perdagangan sudah menghadang di tengah jalan, baik secara nasional, regional maupun internasional. Peningkatan dan penguatan daya saing pasar domestik, isu persaingan global terkait dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan berbagai kesepakatan internasional lainnya, serta berbagai isu tantangan pembangunan

perdagangan nasional masih menyisakan tumpukan ‘pekerjaan rumah’ yang harus dituntaskan dengan cepat dan tepat.

Kemendag mengerahkan seluruh kekuatan Kemendag RI untuk memperkuat sinergi, menguatkan komitmen, serta meningkatkan koordinasi semua pemangku kepentingan demi mewujudkan target dan sasaran strategis pembangunan nasional di sektor perdagangan, sesuai Rencana Strategis Kemendag dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Strategi dan KebijakanPerdagangan Dalam Negeri

Perdagangan dalam negeri pada tahun 2015 ini mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari pemerintah, yakni melalui kebijakan penguatan pasar dalam negeri dengan tiga target utama. Yakni, 1) Mendukung Target Inflasi <5%, 2) Peningkatan Konsumsi Produksi Dalam Negeri sebesar 93,5% dari Nilai Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2019, 3) Penurunan Impor Barang Konsumsi.

Guna mendukung target inflasi < 5% di tahun tersebut Ditjen PDN melakukan berbagai upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dengan target fluktuasi harga 5%-9% per tahun dan disparitas harga 1,5%-2,5% per tahun. Upaya ini

11



sangat penting karena stabilisasi harga barang kebutuhan pokok berperan penting dalam mendukung kedaulatan pangan dan pertumbuhan industry dalam negeri.

Adapun fokus Ditjen PDN dalam upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2015 ini adalah dengan melakukan pengelolaan distribusi dan logistik melalui beberapa program berikut ini: 1) Membangun atau revitalisasi 5.000 unit pasar rakyat; 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebesar 92,3% di tahun 2015; 3) Meningkatkan pemahaman konsumen; 4) Meningkatkan peran pelaku distribusi; 5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama; 6) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI); 7) Mengendalikan perizinan impor dan sejumlah terobosan lainnya.

Beberapa strategi terobosan yang akan dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, optimalisasi sistem pengawasan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dan pengembang pola perdagangan baru berbasis elektronik (e-commerce).

Untuk mendukung penerapan strategi-strategi di atas agar dapat mencapai target tentu saja membutuhkan beberapa persyaratan. Beberapa diantaranya adalah : 1) Adanya perbaikan kesejahteraan petani melalui pemberian insentif berupa kemudahan akses pasar dan penetapan Harga Pokok Petani; 2) Peningkatan produksi dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri; 3) Peningkatan infrastruktur terutama pengembangan angkutan massal

- Regulasi, Promosi, Fasilitasi, Penegak/Tertib Hukum, Kerjasama dan Advokasi

- Optimalisasi Potensi Ekonomi Domestik Sebagai Basis Kuat

- Stabilisasi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

- Pengelolaan Impor dan Penegakan Hukum

- Pengelolaan Distribusi dan Logistik- Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan- Peningkatan Peran Pelaku

Distribusi

- Pemberdayaan UMKM Perdagangan

- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pengembangan Pola Perdagangan Secara Elektronik

Penguatan Pasar Dalam Negeri

- Mendukung target inflasi <5%- Peningkatan konsumsi produksi dalam

negeri sebesar 93,5% dari nilai konsumsi rumah tangga pada tahun 2019

- Penurunan impor barang konsumsi

12

perkotaan dan transportasi penyebrangan antar pulau; 4) Terjaganya volatilitas nilai tukar rupiah; 5) Tingkat suku bunga pinjaman/kredit yang rendah.

Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Kemendag RI berupaya keras mengamankan pasar domestik dan melindungi konsumen dari produk-produk impor yang berbahaya. Ditjen PDN selaku bagian dari Kementerian Perdagangan RI juga akan berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebesar 92,3% di tahun 2015, menekan impor produk-produk atau komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, meningkatkan pemahaman konsumen, menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), mengendalikan perizinan impor dan

mengoptimalkan sejumlah upaya strategis lain yang selama ini telah dijalankan.

Seperti kita ketahui, sampai saat ini Ditjen PDN pun masih terus melakukan pengelolaan dan pengawasan stabilitas harga dan persediaan pangan di dalam negeri, terutama pada kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Kemudian, untuk mendukung terciptanya pola konsumsi ideal yang menjadi pilar penting dalam kedaulatan pangan, selama beberapa tahun terakhir Kemendag RI aktif juga berperan serta dalam mengkampanyekan pentingnya diversifikasi pangan nasional melalui berbagai program dan kegiatan.

Itulah berbagai isu dan tema yang akan dipaparkan dalam buku HIGHLIGHT PDN 2014-2015 ini.

Kedaulatan Pangan Kemandirian

13


03Highlight Program

- Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

- Direktorat Dagang Kecil dan UMKM

- Direktorat Bina Usaha Perdagangan

- Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis

- Event Promosi dan Sosialisasi Program PDN

03.ADirektorat Logistikdan Sarana Distribusi

- Revitalisasi Pasar Rakyat 2015

- Pusat Distribusi Regional

- Gerai Maritim

- Sarana Pergudangan

03.A.1Menuju Revitalisasi5000 Unit Pasar Rakyat

REVITALISASI PASAR RAKYAT 2015


18


Presiden Joko Widodo dalam Nawacita-nya mencanangkan program revitalisasi 1.000 pasar rakyat per tahun, atau sebanyak 5000 pasar rakyat selama lima tahun ke depan. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah menerapkan strategi Pemberdayaan Pasar Secara Terpadu dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Perdagangan.

Pasar Rakyat merupakan aspek vital dalam sistem perdagangan nasional. Upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat terus dilakukan oleh Kemendag RI. Selain melalui

kebijakan dan peraturan pemerintah dalam rangka penataan dan pembinaan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan dan toko modern, upaya tersebut juga dilakukan melalui rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan revitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Revitalisasi pasar rakyat selama beberapa tahun terakhir terus dilakukan oleh Kemendag RI di berbagai daerah bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, memperbaiki fisik bangunan dan manajemen pengelolan pasar rakyat tersebut memiliki punya banyak manfaat, seperti menggeliatkan perekonomian rakyat, memudahkan akses masyarakat ke sumber ekonomi, serta memperkuat basis ekonomi masyarakat daerah.

Dalam lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo mencanangkan revitalisasi atau pembangunan terhadap 5.000 pasar rakyat, atau

1000 pasar rakyat per tahun. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah menerapkan strategi Pemberdayaan Pasar Secara Terpadu, yaitu dengan menggerakkan program ini di berbagai Kementerian sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Untuk mencapai target dimaksud, selama periode 2015-2019 Kemendag memproyeksikan pembangunan pasar rakyat Tipe A sebanyak 67 sampai 100 pasar pertahun dan Tipe B sebanyak 70-20 pasar per tahun. Selain Kemendag, kementerian lain yang dilibatkan antara lain; Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi & UKM (Kemenkop-UKM) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kesemua kementerian tersebut selama ini mempunyai sumber pendanaan dan jenis pasar yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun, untuk pembangunan fisik umumnya menjadi tugas Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan untuk pemberdayaan baru dilakukan oleh Kementerian terkait lainnya.

Adapun tugas penting Kementerian Perdagangan RI dalam prorgam revitalisasi 1000 pasar

19

BRIAkses Pembiayaan

DANAMONPasar Sejahtera(Sehat, Hijau, Bersih, Terawat)

ADIRASahabat Pasar

PRUDENTIALProgram Financial LiteracyBagi Perempuan Mikro

UNILEVERProgram PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)

KEMENDAGPasar Percontohan -

Pasar Tertib Ukur -

KEMENKESPasar Sehat

KEMENKOP & UKMKoperasi Pasar

900 juta - 1 miliar

BPOMPasar Aman dari

Barang Berbahaya

PEMBERDAYAAN PASAR TERPADU

PEMERINTAH SWASTA

Tugas Pembantuan

APBN Pusat

APBN Pusat

PERSYARATAN UMUM

a. Lokasi Pasarb. Kebersihan dan Kesehatanc. Keamanan dan

Kenyamanan

PERSYARATAN TEKNIS

a. Ruang Dagangb. Aksesibilitas dan Zonasic. Pos Ukur Ulang dan Sidang Terad. Fasilitas Umume. Elemen Bangunanf. Keselamatan Dalam

Bangunang. Pencahayaanh. Sirkulasi Udarai. Drainasej. Ketersediaan Air Bersihk. Pengelolaan Air UmbahI. Pengelolaan Sampahm. Sarana Telekomunikasi

PERSYARATAN PENGELOLAAN

a. Prinsip Pengelolaan Pasarb. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengelola Pasarc. Prosedur Kerja Pengelola

Pasard. Struktur Pengelola Pasare. Pemberdayaan Pedagangf. Bangunan Pasar

PENERAPAN PERSYARATAN PADA KLASIFIKASI PASAR

a. TIPE I (750 Pedagang)b. TIPE II (501 - 750 Pedagang)c. TIPE III (250 - 500 Pedagang)d. TIPE IV (< 250 Pedagang)

Standard Nasional Indonesia "Pasar Rakyat" SNI 8152:2015


20


Sebaran Pembangunan

Pasar Tahun 2015

SUMATERA BARAT43 Pasar | 72,8 miliar

ACEH50 Pasar | 104,4 miliar

SUMATERA UTARA72 Pasar | 99,8 miliar

RIAU18 Pasar | 36,9 miliar

JAMBI23 Pasar | 38,4 miliar

KEPULAUAN RIAU4 Pasar | 9,2 miliar

BANGKA BELITUNG12 Pasar | 16,8 miliar

JAWA BARAT36 Pasar | 79,3 miliar

JAWA TENGAH50 Pasar | 179,3 miliar

BALI12 Pasar | 35,1 miliar

NTB19 Pasar | 50 miliar

NTT51 Pasar | 88,2 miliar

GORONTALO24 Pasar | 70,4 miliar

SULAWESI UTARA29 Pasar | 82,6 miliar

MALUKU UTARA19 Pasar | 68,3 miliar

PAPUA47 Pasar | 207,3 miliar

DKI JAKARTA

KALIMANTAN BARAT25 Pasar | 51 miliar

D.I. YOGYAKARTA7 Pasar | 18,5 miliar

JAWA TIMUR71 Pasar | 91,4 miliar

KALIMANTAN TENGAH25 Pasar | 32,9 miliar

KALIMANTAN SELATAN71 Pasar | 91,4 miliar

KALIMANTAN TIMUR7 Pasar | 17,5 miliar

KALIMANTAN UTARA9 Pasar | 25,6 miliar

SULAWESI BARAT25 Pasar | 66,4 miliar

SULAWESI SELATAN61 Pasar | 181 miliar

SULAWESI TENGAH36 Pasar | 61,3 miliar

SULAWESI TENGGARA39 Pasar | 108,4 miliar

MALUKU18 Pasar | 63,7 miliar

PAPUA BARAT17 Pasar | 79,2 miliar

BANTEN7 Pasar | 19,2 miliar

BENGKULU21 Pasar | 32,8 miliar

SUMATERA SELATAN23 Pasar | 69,2 miliar

LAMPUNG29 Pasar | 73,8 miliar

rakyat per tahun adalah mengintegrasikan dan melakukan pendampingan semua program revitalisasi pasar rakyat dari seluruh kementerian tersebut agar mencapai target 1.000 pasar itu.

Mekanisme pembiayaan revitalisasi/pembangunan pasar rakyat tersebut dilaksanakan melalui beberapa jalur pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBN-P Kementerian Perdagangan RI.

Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat

Program Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan daya saing

pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar.

Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami bencana kebakaran, pasca bencana alam, dan konflik sosial, daerah tertinggal, perbatasan, atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.

21

UNTUK mewujudkan pasar rakyat yang berdaya saing dan memiliki citra positif di era persaingan dewasa ini, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menggagas sebuah terobosan berupa kegiatan branding dan rebranding Pasar Rakyat.

Kegiatan tersebut merupakan upaya penyeragaman/standardisasi Pasar Rakyat di seluruh Indonesia dalam rangka menempatkan dan mengangkat citra/image Pasar Rakyat yang ada agar setara dengan toko swalayan atau toko-toko modern. Salah satunya adalah dengan menerbitkan logo Pasar Rakyat yang memiliki standar nasional dalam penerapannya dalam berbagai media dan ruang di seluruh pasar rakyat yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Pembuatan dan penetapan standar ini sangat penting untuk menjaga keseragaman dan konsistensi penerapan dan penggunaan logo Pasar Rakyat. Tujuannya adalah agar logo tersebut dapat dimaknai secara tepat dan tetap oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga pesan yang disampaikan melalui logo juga akan konsisten, di mana hal tersebut akan mempermudah masyarakat untuk memahami entitas Pasar Rakyat secara berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang terciptanya konsistensi itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI telah membuat dan menerbitkan Buku Panduan Penggunaan Logo Pasar Rakyat.

Buku tersebut berisi petunjuk praktis tentang teknis penggunaan atau aplikasi logo Pasar Rakyat, baik logo utama maupun logo turunan dalam berbagai elemen branding, baik pada unsur bangunan (eksterior dan interior), kemasan produk yang dijual di pasar rakyat, berbagai fasilitas pasar rakyat yang ada maupun dalam setiap materi publikasi dan sosialisasi kegiatan pasar rakyat.

MengangkatCitra, Mendorong Daya Saing

BRANDING PASAR RAKYAT

Tujuan dari revitalisasi pasar rakyat adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan oleh Kemendag RI bukan hanya dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen. Selain itu, Kemendag RI juga menganjurkan kepada para pemerintah daerah yang tengah membangun dan merevitalisasi pasar-pasar rakyatnya untuk merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 yang telah ditetapkan untuk Pasar Rakyat.

Melalui terobosan-terobosan tersebut pemerintah berharap manfaat revitalisasi langsung bisa

dirasakan oleh masyarakat luas, terutama guna mendukung basis ekonomi daerah. Maka dari itu, pasar-pasar rakyat yang telah direvitalisasi diharapkan dapat dijadikan model oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan pasar rakyat lain di masa yang akan datang.

Rencananya, guna mengoptimalisasikan program dan kegiatan revitalisasi pasar rakyat ini Kemendag akan menganggarkan dana mencapai 1,7 triliun rupiah, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mendatang.

Adapun agenda strategis dari revitalisasi pasar rakyat ke depan adalah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk domestik. Yakni, dalam rangka mengatasi krisis ekonomi melalui pengurangan produk impor.


22


Buku tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seluruh pemerintah daerah, dinas-dinas terkait dan juga para pengelola pasar rakyat dalam rangka rangka membangun daya saing dan memperkuat citra Pasar Rakyat di era persaingan global saat ini.

Ke depan, kegiatan kegiatan branding dan rebranding pasar rakyat ini akan terus menjadi bagian penting dari kegiatan revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI dan lembaga-lembaga pemerintah terkait lainnya. Sebab, branding dan rebranding ini sangat penting untuk mendorong daya saing pasar rakyat di berbagai daerah.

Melalui kegiatan branding ini pasar rakyat diharapkan menjadi sarana perdagangan yang makin diminati oleh masyarakat luas dan bisa meningkatkan kehidupan para pedagang serta para pekerja non formal yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, pasar rakyat nantinya akan menjadi pilar kekuatan perdagangan dalam negeri yang bisa terus menopang dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Realisasi Dana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2015Data Per September 2015

Tipe Pasar Jumlah Biaya Jenis Anggaran

A dan B 182 unit 1.362.000.000 Dana Tugas Pembantuan Kemendag RI

C dan D 770 unit 946.000.000 Dana Alokasi Khusus

C dan D 65 unit 78.000.000 Kemenkop & UKM

Total Jumlah 1017 unit 2.386.000.000

Tipe B :- Luas lahan minimal 2.000 m2

- Jumlah pedagang minimal 150 orang- Operasional minimal 3 kali seminggu

Tipe A :- Luas lahan minimal 5.000 m2- Jumlah pedagang minimal 750 orang- Operasional pasar harian

Tipe C :- Luas lahan minimal 500 m2- Jumlah pedagang minimal 50 orang- Operasional minimal 2 kali seminggu

Tipe D :- Luas lahan minimal 500 m2- Jumlah pedagang minimal 50 orang- Operasional minimal 1 kali seminggu

23

Dukung MP3EI dan Sislognas

Memperkuat Integrasi Pasar Dalam Negeri

PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL

03.A.2


24


Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor perdagangan 2015-2019 adalah pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri. Sasaran yang

hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional di mana salah satu indikatornya adalah jumlah Pusat Distribusi Regional.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, selain melakukan revitalasi/pembangunan pasar rakyat, Kemendag RI juga memiliki program pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) dengan target 2 unit per tahun di sejumlah lokasi potensial. Selain PDR, Kementerian Perdagangan juga membangun Pusat Distribusi Provinsi (PDP).

Kriteria dari lokasi-lokasi yang potensial itu dilihat dari beberapa aspek berikut: jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen (bukan penghasil dan bukan daerah produsen), dapat berfungsi sebagai kolektor (pusat konsolidasi) dan distributor, berada pada wilayah dekat pelabuhan utama, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

Berdasarkan pada kriteria tersebut, Kemendag menentukan lokasi PDR sebagai berikut:

• Pulau Sumatera di Kuala Tanjung Padang, dan Palembang,

• Pulau Jawa di Jakarta, Semarang, dan Surabaya,

• Pulau Kalimantan di Banjarmasin,• Pulau Sulawesi di Bitung dan Makassar,

• Pulau Nusa Tenggara di Larantuka,• Pulau Papua di Sorong dan Jayapura.

Pendirian PDR dan PDP ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi. Menurut peraturan ini, Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten dan kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Adapun yang dimaksud dengan Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa kabupaten dan kota yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat kolektor, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

Pusat Distribusi Regional (PDR) juga merupakan salah satu subsistem jaringan yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyokong bagi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di setiap provinsi dalam hal pemenuhan dan penyaluran kebutuhan maupun hasil produksi daerah.

Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka pembangun Pusat Distribusi Regional oleh Kemendag ini juga mendukung implementasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan MP3I dalam konteks pengembangan koridor ekonomi Indonesia.

Pemerintah terus berupaya membenahi infrastruktur logistik dan distribusi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing pasar domestik dan produk-produk dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mencanangkan pembangunan Pusat Distribusi Regional sebanyak 2 unit per tahun di lokasi-lokasi potensial guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.

25

PEMBANGUNAN PDR Bitung dilakukan guna mendukung pembangunan koridor ekonomi Sulawesi, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, dengan rencana pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan hub internasional, PDR Bitung akan berperan penting untuk mendukung posisi Indonesia dalam berhubungan dengan pasar global, khususnya Asia Timur.

Keberadaan PDR Bitung ini didukung oleh daerah-daerah produsen di sekitarnya, seperti Maluku, Sulawesi, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Daerah-daerah tersebut dapat menghasilkan berbagai komoditas unggulan semisal kentang, pala, minyak kelapa, kopra, ikan, dan rumput laut.

Pasokan barang atau komoditas ke PDR Bitung berasal dari wilayah-wilayah produsen sekitar PDR, maupun dari wilayah-wilayah luar. Sebagai contoh, pasokan gula berasal dari Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa. Pasokan gula ini sebesar 4.000 ton/bulan (tahun 2013).

Dari wilayah Sulawesi Utara sendiri dapat memasok perikanan dan CCO/kopra yang didukung oleh investasi untuk kedua komoditas tersebut. PDR Bitung berpotensi untuk dimanfaatkan untuk penyimpanan/penjualan kopra dari para petani.

Contoh komoditas strategis yang dapat didistribusikan melalui PDR Bitung adalah semen dengan kebutuhan pada tahun 2013 sebesar 48.000 ton/bulan. Semen ini berasal dari Kalimantan Selatan, Makassar, dan Bogor.

Potensi Pusat Distribusi Regional Bitung

Arah Pengembangan ke Depan

Arahan Cetak Biru Sislognas:

• Kuala Tanjung• Padang• Palembang• Jakarta• Semarang• Surabaya• Banjarmasin• Makassar• Bitung• Larantuka• Sorong• Jayapura

Arahan Cetak Biru Sislognas:

Setiap provinsi memiliki Pusat Distribusi Provinsi, saat ini sedang dibangun di Kerom, Papua

Pengembangan dari Gudang Berikat, saat ini dalam proses revisi PP No.32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

MendukungGerai Maritim dan Gerai Perbatasan

Pembangunan Gudang Distribusi di daerah-daerah

perbatasan

PembangunanPusat Distribusi

Regional

PembangunanPusat Distribusi

Provinsi

PembangunanPusat Logistik

Berikat


26


PUSAT Distribusi Regional Makassar diperlukan untuk mendukung jalur perdagangan di wilayah Indonesia Timur, selain berpotensi sebagai penghubung dengan pasar global, khususnya Australia.

PDR Makassar didukung oleh daerah-daerah produsen di Sulawesi Tengah, yang mampu menghasilkan komoditas beras, jagung, kakao, bawang merah, cabai, jeruk besar, kentang, dan berbagai produk dari industri pengolahan buah-buahan.

PDR Makassar terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Lokasi ini cukup strategis dilihat dari aksesibilitas ke/dari Pelabuhan Laut Soekarno Hatta dan Pelabuhan Udara Hasanuddin, maupun ke/dari Kota Makassar. Bangunan PDRterdiri atas

gudang, cold storage, perkantoran, laboratorium, guest house, sarana ibadah, dan area parkir.

Infrastruktur transportasi PDR Makassar cukup memadai, baik infrastruktur transportasi laut (pelabuhan), maupun infrastruktur transportasi darat dengan tersedianya jalan tol.Dengan lokasinya yang strategis, PDR Makassar berpotensi mendukung jalur perdagangan untuk wilayah Indonesia Timur maupun untuk berhubungan dengan pasar global, seperti Australia.

PDR Makassar berpotensi melayani kebutuhan bahan pokok dan strategis untuk beberapa wilayah, yaitu: Kota Makassar dan sekitarnya. Bahkan, untuk komoditas beras, misalnya, distribusi dilakukan ke 21 provinsi lainnya.

Dengan posisinya yang strategis, PDR Bitung berpotensi melayani kebutuhan bahan pokok dan strategis untuk beberapa wilayah, yaitu: Kota Bitung dan sekitarnya, Pulau-pulau kecil sekitar Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Penetapan lokasi PDR Bitung memenuhi kriteria-kriteria penempatan Pusat Distribusi Regional, mencakup jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen (bukan penghasil dan bukan daerah produsen), dapat berfungsi sebagai kolektor (pusat konsolidasi) dan distributor, berada pada wilayah dekat Pelabuhan Utama, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

PDR Bitung berpotensi untuk maju dan berkembang karena didukung oleh Infrastruktur di wilayah PDR Bitung yang cukup memadai, baik infrastruktur transportasi laut (pelabuhan), maupun infrastruktur transportasi darat (jalan raya).

Selayang Pandang Pusat Distribusi Regional Makassar

27

Lancarkan Distribusi Bahan Pokokdan Barang Penting Antarpulau

Menekan Disparitas Harga Antardaerah

GERAI MARITIM

03.A.3


28


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari belasan ribu pulau dan antar pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh lautan

yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas wilayah negeri ini.

Salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh sektor perdagangan dalam negeri dengan kondisi geografis tersebut adalah masalah kelancaran distribusi barang antarpulau. Masalah inilah yang sering menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas harga yang terlalu besar antar berbagai daerah, terutama di wilayah timur dan wilayah terluar/perbatasan Indonesia

Berangkat dari persoalan tersebut, tahun 2015 ini Kementerian Perdagangan RI meluncurkan program “Gerai Maritim”, yaitu sistem distribusi logistik yang terintegrasi dengan memanfaatkan jalur laut, untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok antar pulau.

Program ini merupakan terobosan penguatan pasar dalam negeri untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang

penting, serta memperkecil disparitas harga antarpulau yang saat ini rata-rata masih berkisar di angka 35%. Sebab, Kementerian Perdagangan RI memiliki target inflasi kurang dari 5%. Dan target itu harus didukung oleh stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target fluktuasi harga kurang dari 9% per tahun dan disparitas harga kurang dari 13,5%.

Program Gerai Maritim juga diharapkan menjadi salah satu kontribusi Kemendag RI guna mendukung kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 yang mengatur arah kebijakan perdagangan antarpulau. Tol Laut adalah gagasan Presiden Jokowi dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Konsep utama dari program Gerai Maritim ini adalah menjual barang-barang kebutuhan pokok penting dengan harga yang sama di 30 pelabuhan kecil kawasan Timur Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kemendag RI bekerja sama dengan instansi-instansi lain semisal Kementerian

Gerai Maritim merupakan sebuah sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut. Tujuan strategis Kementerian Perdagangan RI meluncurkan program ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah.

29

Pelabuhan Muat

Kapal Pelni

Pelabuhan Spoke Pelabuhan Spoke

PelabuhanSpoke

KapalPerintis

KapalPerintis

KapalPerintisKapal

Perintis

KapalPerintis

Pelabuhan Spoke

Pelabuhan Hub

Trayek Kapal Pelni

Trayek Kapal Perintis

Gerai Maritim

Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembukaan Gerai Maritim.

Gerai Maritim merupakan kerjasama Kemendag dan Toko Swalayan dengan biaya logistik/transportasi khusus/subsidi.

Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Daerah, PT. PELNI, serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Ada dua cara yang ditempuh untuk merealisasikan konsep tersebut. Pertama, program gerai maritim mengoptimalkan kapal penumpang perintis yang telah beroperasi dan kapal-kapal barang perintis yang direncanakan akan segera dioperasikan oleh PT PELNI untuk melayani wilayah-wilayah terpencil dan terluar Indonesia.

Mekanismenya, pendistribusian barang akan dilakukan oleh kapal PT PELNI ke Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Spoke untuk selanjutnya

didistribusikan kembali ke daerah-daerah terpencil dengan menggunakan kapal Perintis.

Kedua, mengkondisikan agar harga bisa ditekan atau lebih murah dibandingkan harga pasar. Terkait hal itu, dalam program ini produsen akan menjual barang secara langsung kepada pemerintah dengan harga pabrik. Sebagai kompensasinya, mereka akan mendapat potongan biaya angkut sebesar 50%.

Konsep “Gerai Maritim” ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional dan menjadi solusi dari permasalahan disparitas harga yang selama ini terjadi.


30


MENTERI Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong meresmikan tiga jalur tol laut sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik untuk angkutan barang. Peresmian itu dilakukan di Terminal Penumpang, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Dengan adanya tol laut ini, ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat di wilayah terluar, terpencil, dan sulit terjangkau diharapkan bisa terpenuhi. Selain itu, tol laut juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat.

Pengadaan tol laut ini dilakukan melalui skema Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp257,9 miliar dengan enam unit kapal. Namun, sehubungan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan armada PT. Pelni (Persero), maka baru dioperasikan tiga unit kapal untuk tiga ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar Rp30 miliar.

Adapun ketiga susunan jaringan trayek tersebut adalah:

Menhub dan Mendag Resmikan Jalur Tol Laut

1. Kodo Trayek T-1: Tanjung Perak-Tual-Fak fak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fak fak-Tual-Tanjung Perak. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III-32).

2. Kode Trayek T-4: Tanjung Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui- Blak-Tanjung Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga Ill-22).

3. Kode Trayek T-6: Tanjung Priok-Kijang-Natuna-Kijang-Tanjung Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III-4).

Adapun 3 trayek yang sudah direncanakan adalah:

1. Kode Trayek T-2 : Tanjung Perak-Saumlaki (Maluku)-Dobo (Maluku)-Merauke (Papua)-Dobo-Suamlaki-Tanjung Perak

2. Kode Trayek T-3 : Tanjung Perak-Reo (Nusa Tenggara Timur)-Maumere (NTT)-Lewoleba (NTT)-Rote (NTT)-Sabu(NTT)-Waingapu (NTT)-Sabu-Rote-Lewoleba-Maumere-Reo-Tanjung Perak

3. Kode Trayek T-5 : Tanjung Priok-Ternate (Maluku Utara)-Tobelo (Maluku Utara)-Babang (Maluku Utara)-Tobelo-Ternate-Tanjung Priok.

FOTO

: DET

IK.CO

M

31

PELUNCURAN Pilot project Gerai Maritim dilakukan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Pelni, Sulistyo Wimbo Hardjito.

Peluncuran atau kick off Gerai Maritim ditandai dengan pelepasan KM Gunung Dempo menuju Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kapal KM Gunung Dempo merupakan merupakan kapal penumpang dan barang yang selama ini memiliki rute Jakarta-Jayapura. Adapun Serui merupakan daerah terpencil yang jarang didatangi kapal pengangkut barang.

Dalam peluncuran Gerai Maritim ini, KM Gunung Dempo mengangkut 13 kontainer (dry dan refrigerated container) barang kebutuhan pokok

terdiri atas beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan barang penting lainnya.

Pilot Project Gerai Maritim tujuan Serui ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, PT. PELNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Untuk pengadaan barang misalnya, Pilot Project Gerai Maritim ini didukung oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) yang yang mendapat subsidi biaya pengangkutan dari pemerintah sebesar 55 persen per kontainer. Artinya, mereka hanya berkewajiban membayar 45 persen saja.

Sementara itu, Pemkab Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyiapkan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan luas 40 x 9 meter di atas tanah seluas 400 m2

Pelepasan KM Gunung Dempodari Tanjung Priok Jakarta ke Serui Papua

KICK OFF PROGRAM GERAI MARITIM


32


Rapat-Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerai MaritimSEBELUM peluncuran program Gerai Maritim dilakukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI terlebih dahulu mengadakan sejumlah rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Salah satunya adalah melalui Rapat Koordinasi “Peningkatan Kelancaran Logistik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Melalui Gerai Maritim” yang diselenggarakan di Hotel Santika, Bogor, Kamis (30/4).

Tujuan Rapat Koordinasi tersebut adalah menggalang seluruh sumber daya agar terwujud gerai maritim yang dapat menjual barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan harga yang sama di 30 pelabuhan kecil kawasan Timur Indonesia yang dilalui 6 trayek kapal barang dan kapal penumpang perintis, baik melalui kapal PT PELNI maupun anggota Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia (INSA).

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 30 Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di lokasi pelabuhan wilayah Timur dan terluar Indonesia dan 30 Pengusaha Lokal serta instansi terkait lain yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, PT. PELNI, PT. BULOG, PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR), PT. Sarinah, KADIN Indonesia, ALFI, dan APRINDO.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina juga telah mengadakan rapat sepemahaman dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Boby R. Mamahit dan jajarannya, Perwakilan dari PT. Pelni (Persero), Ketua Umum Indonesia National Shipowners Assosiation (INSA) Carmealita dan anggota, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (APRINDO), di kantor Pusat Kemendag, Jakarta, Rabu (29/4).

Jenis Barang yang Didistribusikan di Gerai Maritim Serui

1 Gula Pasir 2 kontainer PT. Angel Product

2 Beras 1 kontainer PIBC

3 Tepung Terigu Segitiga Biru 1 kontainer PT. Bogasari

4 Indomie 1 kontainer PT. Indofood

5 Mie Sedap 1 kontainer PT. Wings Indonesia

6 Minyak Goreng Cemara 1 kontainer PT. Panca Nabati Perkasa

7 Minyak Goreng Bimoli 1 kontainer PT. Salim Ivomas Pratama

8 Minyak Goreng Tropical 1 kontainer PT. Matahari Putra Prima

9 Coca Cola Kaleng 1 kontainer PT. Matahari Putra Prima

10 Sembako 1 kontainer PT. Matahari Putra Prima

11 Telur Ayam 1 kontainer PT. POKPHAND

12 Daging Ayam 1 kontainer PT. POKPHAND

yang terletak di Kota Serui. Bangunan tersebut akan digunakan sebagai lokasi Gudang Gerai Maritim yang akan dikelola oleh salah satu anggota Aprindo, yaitu Hypermart.

Adapun penyaluran atau distribusi barang-barang ke masyarakat akan dilakukan oleh pengusaha lokal. Salah satunya oleh perusahaan daerah, PT Yapen

Mandiri Sejahtera. Dengan demikian, dari produsen akan langsung ke pengusaha lokal untuk menjualnya.

Ke depan, pemerintah berharap peritel-peritel lain dapat berperan dalam operasional Gerai Maritim. Kemendag RI sangat terbuka untuk kerja sama dengan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam manajemen stok.

33

Tantangan, Solusidan Kebijakan

SARANA PERGUDANGAN

03.A.4


34


Sektor industri dan perdagangan di tanah air terus tumbuh dan berkembang. Kondisi ini tentu membutuhkan dukungan sarana pergudangan, baik dari segi

jumlah yang harus memadahi maupun dari segi kualitas pengelolaan yang mumpuni. Sebab, ketersediaan gudang dan sistem pengelolaannya akan sangat mempengaruhi arus lalu lintas distribusi barang dan kinerja sistem logistik nasional secara keseluruhan.

Hal itu terlihat dari posisi Indonesia dalam Global Logistic Performance Index yang dirilis oleh World Bank. Pada tahun 2014 lalu Indonesia berada pada urutan 53 dari 160 negara—masih berada di bawah Vietnam (urutan ke-48) dan Malaysia (urutan ke-25). Artinya, daya saing Indonesia di sektor kinerja logistik belum begitu baik. Memang ada peningkatan dibandingkan 2010 ketika Indonesia berada di urutan ke-75 dari 155 negara, tetapi pada tahun 2007, Indonesia sempat lebih baik berada di peringkat 43.

Ada beberapa pokok persoalan dalam masalah pergudangan yang dialami oleh sektor logistik nasional. Salah satunya adalah soal ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan penambahan infrastruktur yang memadai, khususnya di bidang transportasi dan pergudangan.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan RI, jumlah gudang swasta

dimiliki Indonesia ada sekitar 12.239 unit dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua. Jumlah ini masih sangat kurang dan membutuhkan penambahan seiring dengan terus berkembangnya dinamika perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Fenomena ini terjadi karena banyak perusahaan yang lebih berfokus pada produksi, tidak pada penyiapan infrastruktur penyimpanan. Harus diakui bahwa pemerintah memiliki banyak keterbatasan untuk memenuhi sarana pergudangan yang dibutuhkan tersebut. Pemerintah tidak mungkin sendirian menutupi kekurangan yang ada mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia, bahkan sebagian besar merupakan lautan. Karenanya, peran dan kontribusi sektor swasta pun sangat diharapkan oleh pemerintah.

Peran swasta dalam hal ini perusahaan jasa logistik jelas dapat berkontribusi memberi nilai plus bagi kinerja logistik nasional. Dalam hal pergudangan tentu harapan yang dikaitkan pada peran swasta adalah investasi di bidang pembangunan fisik pergudangan. Dalam kerangka itu, Pemerintah terus berupaya mendorong para pengusaha swasta untuk berinvestasi membangun gudang-gudang baru melalui berbagai kebijakan dan kemudahan perizinan.

Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kementerian Perdagangan RI memiliki konsen untuk terus membenahi dan meningkatkan sistem pergudangan nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yakni, melalui berbagai kebijakan dan kegiatan pembinaan sumber daya manusia sektor pergudangan di berbagai daerah.

35

Kepemilikan Modal Asing dalam investasi bidang pergudangan di seluruh wilayah Indonesia

maksimal 33%

Kepemilikan Modal Asing dalam investasi di bidang cold storage wilayah Sumatera, Jawa, dan

Bali maksimal 33%

Kepemilikan Modal Asing dalam investasi di bidang cold storage wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua maksimal 67%

Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal untuk Pergudangan dan Distribusi

33%67%

33%67%

33%67%


36


SELAIN masih kekurangan infrastruktur, kondisi pergudangan di tanah air juga masih memiliki sejumlah masalah. Di antaranya adalah minimnya penerapan teknologi informasi warehouse management system (WMS). Sistem ini memungkinkan kecepatan perolehan data inventori di dalam gudang dan pemantauan bisa dilakukan secara daring (online) dan real time.

Setidaknya ada empat poin terkait indikator kualitas pengelolaan dengan penerapan WMS, yaitu kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan reliability yaitu keandalan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua fungsi bekerja dengan baik. Empat poin tersebut menjadi penting mengingat pergudangan menyumbang 20-30% dari biaya logistik.

Untuk menjawab persoalan profesionalisme pengelolaan gudang ini, Kementerian Perdagangan

BIMBINGAN TEKNIS PELAKU USAHA PENYEDIA JASA PERGUDANGAN

Wujudkan Profesionalisme Pengelolaan Gudang

RI melalui Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri aktif menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pergudangan di berbagai daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut selalu mendapatkan respon positif dari pelaku usaha. Hal itu terlihat dari hadirnya 50 orang perwakilan dari berbagai perusahaan se-Jabodetabek yang memiliki gudang, khususnya komoditi bahan pokok dan barang penting, pada acara Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Penyedia Jasa Pergudangan di Hotel Mercure, Jakarta, pada 21 Mei 2015 lalu.

Bimtek tersebut diadakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi para pelaku usaha penyedia jasa pergudangan mengenai kebijakan pemerintah terbaru tentang penataan dan pembinaan gudang serta pengelolaan pergudangan secara profesional.

37

Di penghujung awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan RI menemukan adanya gudang beras yang melakukan penimbunan. Sebagai tindakan, gudang tersebut baru mendapat peringatan keras dan belum diberikan sanksi sebagai bentuk shock therapy bagi pemilik gudang nakal.

Menindaklanjuti temuan dan kejadian tersebut, pada awal Maret 2015 lalu Kementerian Perdagangan RI menugaskan PT Sucofindo untuk mengaudit gudang beras di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 14.000 unit. Namun, untuk audit tersebut diperkirakan akan melebihi jumlah itu karena data yang dimiliki merupakan data indikatif.

Kegiatan audit yang meliputi pengecekan mulai dari isi gudang, jalur distribusi, dan siapa pemiliknya tersebut dikerjasamakan Kemendag

Audit Gudang Beras se-Indonesia

dengan PT Sucofindo. Dalam kegiatan ini Sucofindo mengecek ulang mana saja yang gudang Bulog dari total 15.550 gudang di Indonesia.

Langkah serupa juga dilakukan pada sistem pergudangan, terutama gudang-gudang beras milik swasta dan Perum Bulog. Audit dan verifikasi itu dalam rangka membenahi tata niaga dan pendistribusian beras. Selama ini banyak pihak yang bermain, sehingga harga beras melambung dan beras Perum Bulog tidak tepat sasaran.

Audit dan verifikasi itu meliputi stok dan kebutuhan beras secara nasional, distribusi, serta perdagangan beras dari hulu hingga hilir. Audit dan verifikasi itu dimulai pada masa menjelang panen dan pasca panen. Stok yang diaudit adalah stok di pedagang dan masyarakat untuk mendapatkan data indikatif stok beras di luar Bulog.


38


Kebijakan Pergudangan di IndonesiaDalam Implementasi, Pengawasan dan Penegakan

BAGI sektor perdagangan, pergudangan memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan, terutama dalam menunjang kelancaran distribusi barang di pasaran. Karena itu Kementerian Perdagangan terus berupaya membenahi kondisi dan sistem pergudangan di Indonesia dengan berbagai regulasi, kebijakan dan juga tindakan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsinya dalam masalah pergudangan ini, Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan regulasi atau peraturan dalam rangka penataan dan

pembinaan pergudangan dalam rangka menjalankan amanat UU No 7/2014 Tentang Perdagangan. Regulasi tersebut berupa Permendag No.90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Permendag pergudangan yang baru ini telah disosialisasikan ke Perwakilan dari Instansi Pemerintahan terkait, BUMN, Asosiasi, pengusaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatan Sosialisasi Permendag No.90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang tersebut sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.

Tersedianya data gudang.Tersedianya

data stok barang

terutama barang

kebutuhan pokok

dan barang penting.

Meningkatkan perlindungan konsumen.

Meningkatkan

barang dan/

atau jasa yang

diperdagangkan.

MANFAAT YANG

DIHARAPKAN

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan(Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 29)

Perpres No.71 Tahun 2015Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Perpres No. 39 Tahun 2014Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Permendag No. 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

KebijakanPergudangan

Mempermudah Pemerintah dalam mengambil

kebijakan yang tepat dalam hal terjadi kelangkaan

barang kebutuhan

pokok dan barang

penting.

Meminimalisir

terjadinya

penimbunan barang

kebutuhan pokok

dan barang penting

oleh spekulan untuk

tujuan mendapatkan

keuntungan

sebesar-besarnya.

Meningkatkan stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Menjamin

kelancaran distribusi

dan ketersediaan

barang kebutuhan

pokok dan barang

penting.

MANFAAT YANG

DIHARAPKAN

39

03.BDirektorat Dagang Kecildan UMKM

- PPN & PPDN 2015

- Pameran Sayur dan Buah Lokal Mall to Mall 2015

- Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern

- Gerakan Ayo Belanja di Pasar Rakyat

- Kegiatan Penguatan Produk-produk Dalam Negeri

- Trading House Produk-produk Dalam Negeri

Arena PromosiProduk-Produk Kulinerdan UKM Dalam Negeri

PPN & PPDN 2015

03.B.1


42


Kementerian Perdagangan RI terus bekerja keras memperkuat pasar dalam negeri dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) dari 34 provinsi. Ada sekitar sekitar 22 ribu UMKM yang telah difasilitasi Kemendag untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah melalui Pameran Pangan Nusa (PPN) dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPDN).

Kedua pameran ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendag RI untuk memfasilitasi upaya promosi aneka produk-produk kuliner dan industri UKM dalam negeri dari berbagai daerah.

Dari hasil beberapa kali penyelenggaran, kedua ajang ini makin menunjukan kelasnya sebagai ajang pameran bergengsi bagi para pelaku UKM di negeri ini. Aneka rupa produk-produk baru hasil karya para UKM dari berbagai daerah di Indonesia pun terus bermunculan di kedua kegiatan yang animo pengunjungnya terus meningkat dan meluas hingga dari luar negeri ini.

Hal itu terlihat dari meriahnya kegiatan Pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPN-PPDN) 2015

di berbagai daerah dan PPN-PPDN tingkat nasional yang di selenggarakan di Jakarta, pada 5-8 November 2015.

Para peserta mengaku sangat bangga dan gembira bisa mengikuti acara ini. Sejumlah UMKM unggulan yang selama ini kesulitan meningkatkan akses pasar dan promosi dapat terfasilitasi, khususnya dalam memperluas jejaring pemasaran. Kemendag RI mencatat, 30% peserta pameran sukses menjalin kemitraan dengan ritel atau toko modern sebagai penyuplai tetap.

Sepanjang pelaksanaan kedua ajang ini dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, total transaksi yang tercatat sebesar Rp 14 miliar yang dihasilkan oleh 3.100 UMKM. Transaksi ritel UKM pada PPN-PPDN juga meningkat rata-rata 59% setiap tahun dengan pengunjung sebanyak 70-290 ribu orang selama empat hari pelaksanaan.

Kesemua prestasi dan potensi tersebut diyakini banyak pihak bisa mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha sekaligus mempromosikan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah ke depan. Lebih dari itu, pameran seperti ini juga diharapkan mampu mencetak wirausahawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Peran dan manfaat Pameran Pangan Nusa (PPN) dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPDN) sebagai ajang promosi produk-produk kuliner dan industri UKM dalam negeri makin terbukti. Total transaksi selama sembilan tahun terakhir pelaksanaan PPN-PPDN menembus Rp 14 miliar yang dihasilkan oleh 3.100 UMKM. Transaksi ritel UKM pada PPN-PPDN juga meningkat rata-rata 59% setiap tahun dengan pengunjung sebanyak 70-290 ribu orang selama empat hari pelaksanaan.

43

Mei Juni31 03

Gorontalo

Agustus 13 16

Surakarta


44


Kemendag RI akan terus menjalankan program ini pada tahun-tahun mendatang. Harapannya, pameran-pameran ini ke depan bisa menaikkan taraf pelaku UMKM yang sebelumnya berskala mikro, meningkat menjadi kecil, yang kecil kemudian menjadi kelas menengah hingga menjadi mandiri.

PPN-PPDN juga diharapkan bisa semakin memperkuat program-program peningkatan daya saing UMKM yang telah dilakukan Kemendag, antara lain seperti legalitas UMKM melalui kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) untuk memudahkan akses pembiayaan; fasilitasi peningkatan akses pasar dan promosi melalui kemitraan dengan ritel modern, forum dagang, promosi dagang online, dan partisipasi pameran dalam negeri; serta bantuan sarana usaha pedagang mikro kecil.

Selain melalui kegiatan pameran, Kemendag RI juga melakukan upaya edukasi kepada para generasi muda agar lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah, baik melalui media massa dan juga kegiatan-kegiatan edukasi di sekolah-sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat.

September12 15

Bukittinggi

Oktober08 11

Jakarta

45

PENYELENGGARAAN rangkaian PPN & PPDN 2015 berlangsung sukses. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 lalu, berbagai perbaikan dan inovasi terus dilakukan oleh jajaran Ditjen PDN sebagai penyelenggara PPN dan PPDNR.

Pada tahun 2015 ini, agenda PPN dan PPDNR diselenggarakan secara safari dari mulai Gorontalo (31 Mei - 3 Juni 2015), Surakarta (5-8 Agustus 2015), Bukit Tinggi (12-15 September 2015), dan terakhir di Lapangan Monas, Jakarta, 8-11 Oktober 2015 sebagai puncak acaranya.

Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri regional yang berlangsung pada 31 Mei - 3 Juni 2015 di Gorontalo diikuti lebih dari 134 UKM, yang terdiri dari 65 UKM peserta Pameran Pangan Nusa (PPN) dan 69 UKM peserta Pameran

Produk Dalam Negeri (PPDNR). Tercatat, ada 9 Provinsi yang turut berpartisipasi, yakni Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Selain memamerkan produk, dalam kegiatan PPN dan PPDNR juga ada ajang lomba memasak untuk mendorong pengembangan produk kuliner nasional. Lomba memasak diikuti oleh 16 Kabupaten dan Kota. Kegiatan lainnya, di setiap lokasi kegiatan diadakan pula demo memasak dan hiburan rakyat.

Puncak Acara

Puncak Pameran Pangan Nusantara dan Pameran Produk Dalam Negeri (PPN-PPDN) 2015

Makin Bergengsi dan GairahkanUKM Dalam Negeri

KEMERIAHAN PPN & PPDN 2015 DI BERBAGAI DAERAH


46


Transaksi PPN & PPDNR Makin SpektakulerProduk-produk potensial yang dipamerkan di ajang Pameran Pangan Nusa (PPN) & Pameran Produk Dalam Negeri Regional (PPDNR) makin beragam. Angka transaksi penjualan dari kedua ajang tersebut menunjukkan tren kenaikan yang cukup progresif. Bahkan, ada yang menyebutnya cukup fenomenal.

Tercatat, Pameran Pangan Nusa (PPN) 2007 yang hanya berlangsung 4 hari berhasil membukukan angka transaksi penjualan sebesar Rp1,408 miliar, alias meningkat 116,5% dari tahun sebelumnya. Lalu, pada tahun berikutnya angka tersebut naik lagi

sebesar sebesar 9% menjadi Rp1,77 miliar dengan jumlah pengunjung sebanyak 17.827.

Kenaikan seperti itu terus berulang setiap tahunnya. Di tahun 2010 angka transaksi Pameran Pangan Nusa 2010 bahkan melejit menjadi Rp2,9 miliar. Angka ini melampaui target yang direncanakan di awal, yakni Rp2 miliar. Dan tahun-tahun berikutnya kenaikannya makin spektakuler setelah digabung dengan penyelenggaraannya bersamaan dengan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional (PPDN). Hingga tahun 2015, kedua ajang tersebut meraih total transaksi sebesar Rp14 miliar yang dihasilkan oleh 3.100 UMKM.

tingkat nasional diselenggarakan di Jakarta, 5-8 November 2015. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (05/11/2015). Ikut mendampingi Mendag saat itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina serta Asisten Deputi Gubernur DKI Bidang Industri dan Perdagangan Merri Ernahani.

Pameran Pangan Nusa 2015 di Jakarta menyajikan berbagai pangan nusantara dan produk dalam negeri. Peserta yang terlibat ada 300 UKM dari 34 provinsi, termasuk UKM binaan dinas UKM provinsi DKI Jakarta, juga beberapa daerah. Sementara Kemendag RI sendiri, pada menyediakan 275 gerai untuk memperkenalkan produk dari 133 gerai Pameran Pangan Nusa dan 142 untuk produk dalam negeri unggulan daerah.

Daya Tarik Stand Tematik Kemendag

Dalam seluruh rangkaian penyelenggaran PPN dan PPDN 2015, Kemendag menggelar dua stand mini sebagai tematik dan etalase produk unggulan

Indonesia, pameran jamu, tematik kopi Indonesia.

Pada penyelenggaraan Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Tingkat Regional di Gorontalo ini, dua stan tematik ini sepanjang hari selama pelaksanaan selalu memikat para pengunjung pameran. Stand tersebut berisikan aneka produk, di antaranya buah dan sayur lokal, sambal nusantara, jamu tradisional khas nusantara serta produk-produk kreasi anak negeri.

Yang kedua adalah stan mini tematik untuk Produk Kreasi Anak Indonesia atau Pameran Produk Dalam Negeri. Isinya berupa produk-produk Indonesia yang sudah mendunia semisal produk spa Wangsa Jelita, Dowa Bag, Artistian New York,dan Sritex.

Selain menampilkan stand-stand tematik itu Kemendag juga memberikan space untuk area khusus batu akik. Tak ayal, lokasi ini juga menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi pembeli pada setiap ajang pameran berlangsung di beberapa daerah.

47

Membangun Citra, Memperluas Pasar Buahdan Sayur Lokal

Pameran Sayur dan Buah Lokal Mall to Mall 2015

03.B.2


48


Tahun 2015 ternyata telah menjadi hari peringatan ke-8 untuk Hari Buah Internasional yang jatuh pada tiap tanggal 1 Juli. Bertepatan dengan momentum tersebut Kemendag

menggelar Pameran Buah dan Sayur Lokal dari mall ke mall. Pameran ini bertajuk “Pameran Sayur dan Buah Lokal Mal to Mall 2015”. Pertamakali dilakukan di Mall Alam Sutera, Tangerang, Jumat (12/6). “Dinamakan ‘Mall to Mall’ karena pameran ini dilaksanakan secara safari di 15 pusat perbelanjaan di Jabodetabek.

Ke 15 pusat perbelanjaan besar di Jabodetabek tersebut adalah Mall Kelapa Gading, Mall Pondok Indah, Gandaria City, Cilandak Town Square, Senayan City, Tamini Square, Mall Puri Indah, Mall Kota Kasablanka, Mall Alam Sutera, Summarecon Mall Serpong, Bintaro Xchange Mall, Summarecon Mall Bekasi, Margo City, Depok Town Square, dan Metropolitan Mall.

Menurut rencana, penyelenggaraan pameran Mall to Mall akan dilakukan setiap tahun. Ada 3 tujuan utama diselenggarakannya kegiatan tersebut, yiatu;

1) Untuk memberikan akses pasar, meningkatkan jejaring pemasaran, Promosi bagi produk-produk hortikultura petani Indonesia, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan transaksi domestik.

2) Sebagai bentuk dari upaya meningkatkan konsumsi penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk produk-produk sayur dan buah hasil produksi dan budidaya petani Indonesia.

3) Untuk mengedukasi konsumen bahwa hasil

petani hortikultura Indonesia sehat, higienis serta aman untuk dikonsumsi, serta tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk impor yang lebih dahulu beredar di pusat-pusat perbelanjaan dan mall tersebut.

Selain ketiga tujuan itu, pameran ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan hasil petani Indonesia kepada masyarakat kalangan menengah ke atas.

Kegiatan pameran Mall to Mall ini diselenggarakan atas kerjasama Kemendag dengan pusat perbelanjaan atau mall. Hal ini merupakan langkah konkret dari kalangan pengusaha untuk mendukung upaya pengembangan produk dalam negeri melalui fasilitasi area promosi serta aktivitas Kemendag dalam mendukung, memfasilitasi, dan membina usaha mikro petani kecil agar tetap tumbuh dan berkembang.

Adapun untuk pasokannya, Kemendag RI bekerjasama dengan Yayasan Kedaulatan Pangan Nasional Indonesia, Dirjen Hortikultura Kementan, LP Pangan, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia, petani sayur dan buah dari Lembang-Cianjur-Sukabumi, Pasar Induk Kramatjati dan beberapa petani dari seluruh daerah, antara lain Lampung dan daerah-daerah lainnya.

Harapannya, kegiatan ini bisa menstimulasi petani dan memotivasi mereka agar terus berkarya dan meningkatkan produktivitasnya. Lebih dari itu, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani dan juga berkontribusi nyata menyediakan lapangan kerja, membuka wirausahawan baru, dan juga menjadi basis ketahanan ekonomi rakyat sebagai upaya penguatan pasar dalam negeri.

Kementerian Perdagangan RI berkomitmen meningkatkan aktivitas perdagangan produk sayur dan buah-buahan asli Indonesia di pasar domestik dan juga mancanegara. Salah satunya melalui “Pameran Buah dan Sayur Lokal Mall to Mall. Kegiatan ini merupakan terobosan untuk meningkatkan daya saing komoditas petani lokal, sekaligus memperluas akses pasarnya di tengah-tengah era persaingan yang makin ketat.

49

Upaya MemperluasJaringan PemasaranProduk-produk UMKM

Forum Dagang Produk Dalam Negeridan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern

03.B.3


50


Beberapa langkah yang ditempuh Kemendag RI untuk memperkuat pasar domestik adalah menerapkan regulasi kewajiban akses pasar

dalam negeri dan kemitraan dengan UKM bagi pengusaha ritel modern, dan membudayakan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.

Guna mendukung langkah di atas, Kemendag RI mempunyai beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk mendukung produk UMKM agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salah satu kegiatan itu adalah penyelenggaraan Forum Dagang Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM Dengan Ritel Modern di sejumlah daerah.

Melalui kegiatan Forum Dagang dan Temu Usaha UMKM dengan ritel modern diharapkan terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Artinya, melalui pertemuan tersebut bisa terjadi hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Maksud diselenggarakannya kegiatan di sejumlah daerah adalah agar Pemda memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan-kebijakan dalam program ini, sehingga dapat memantau perkembangan kemitraan yang terjalin dari forum temu usaha tersebut.

Dalam setiap penyelenggaran, kegiatan ini selalu mendapat respon positif dari semua pihak terkait, terutama dari para pengusaha ritel modern. Bahkan, beberapa perwakilan mereka ikut terlibat aktif sebagai nara sumber sebagaimana yang terlihat dalam Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Kegiatan tersebut merupakan bagian acara pendukung Pameran Pangan Nusa Regional (PPNR) dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional (PPDNR) yang diselenggarakan di Jakarta, 5-8 November 2015 lalu.

Tujuan dari acara Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern ini adalah untuk memperluas jejaring pemasaran produk UMKM dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk menjalin kemitraan dengan Toko/Ritel Modern dan penyedia bahan baku produk UKM yang berasal dari daerah lain serta mempersiapkan para UMKM guna meningkatkan kemampuan daya saing ekonomi dalam menghadapi arus masuk produk luar negeri dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 210 peserta yang terbagi ke dalam 2 (dua) forum yaitu

Kemendag RI memiliki beberapa kegiatan pembinaan terhadap para pelaku UMKM dalam negeri. Salah satunya adalah penyelenggaraan Forum Dagang Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM Dengan Ritel Modern di sejumlah daerah. Kegiatan ini merupakan upaya agar para pelaku UMKM bisa menjalin kemitraan yang dapat memperluas jaringan pemasaran khususnya dengan toko ritel modern.

51

Temu Usaha antara UMKM dan Ritel Modern diikuti 140 peserta yang terdiri dari UMKM Pangan dan Kerajinan/Craft di wilayah DKI Jakarta dan Forum Dagang Produk Dalam Negeri diikuti oleh 70 supplier dan buyer komoditi Hortikultura dari 12 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Maluku).

Untuk memberikan pemahaman kepada UMKM agar dapat menjadi pemasok dan menjalin kemitraan dengan Ritel Modern, diberikan materi pembekalan oleh narasumber yaitu Ketua Aprindo Roy Mandey, Corporate Communications GM PT Transmart Carrefour Satria Hamid Ahmadi, Corporate Affair Director PT Sumber Alfaria Trijaya Yuli Hartono dan Ali Adam dari PT. Lulu Group Retail.

Sedangkan untuk kegiatan Forum Dagang, diperoleh total transaksi mencapai Rp179.488.200.000 dengan total uang muka Rp7.832.485.000,- untuk komoditas beras, kopi, sapi, gula, cabe, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, umbi-umbian, biji-bijian, serta rumput laut.

Disambut Antusias

Sebelum itu Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern juga telah diselenggarakan di RM. S. Rizki, Serang, Prov. Banten, pada (15/04/2015) silam. Acara yang terselenggara atas kerjasama Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten itu dihadiri para nara sumber/pembicara dari PT. Trans Retail Indonesia

Dalam kegiatan temu usaha ini UMKM berkesempatan mendapatkan

materi dari peritel modern seperti Carrefour, Alfamart, dan Indomaret

tentang Kesiapan ritel modern untuk menyediakan produk dalam negeri

paling sedikit 80%.

80%


52


(Carrefour), PT. Matahari Putra Prima (Hypermart), PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) , PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., dan PT. Le Ollena (Success Story) sekaligus melibatkan para asesor/penilai dari ritel/toko modern nasional maupun lokal.

Tak lama sebelum itu, di Semarang juga diselenggarakan Gelar Temu Usaha UMKM Pangan dengan Peritel Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung dari 17-18 Maret 2015 ini difasilitasi oleh Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan kegiatan tersebut adalah mempertemukan pelaku UMKM dalam negeri dengan pelaku usaha

besar, peritel modern dan stakeholder melalui program edukasi, sosialisasi dan kemitraan secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang UMKM yang terdiri dari 50 orang UMKM yang telah mendapatkan pendampingan UMKM tahun 2014 dan 30 orang UMKM pangan potensial.

Dalam kegiatan temu usaha ini UMKM berkesempatan mendapatkan materi dari peritel modern seperti PT. Trans Retail Indonesia (Carrefour), PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) tentang Kesiapan ritel modern untuk menyediakan produk dalam negeri paling sedikit 80% dan Bank Rakyat Indonesia tentang Akses pembiayaan perbankan kepada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.

53

Gairahkan Semangat Pedagang, Hidupkan Ekonomi Kerakyatan

Gerakan Ayo Belanja di Pasar Rakyat

03.B.4


54


Persaingan memang tidak bisa dielakkan. Jumlah pasar modern di seluruh Indonesia saat ini mencapai 23 ribu unit, termasuk di dalamnya kelompok usaha minimarket yang berjumlah sekitar 14

ribu lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14% dalam tiga tahun.

Di sisi lain, saat ini pola belanja sebagian masyarakat mulai berubah dari pasar tradisional atau pasar rakyat ke pasar modern atau pasar swalayan seperti supermarket dan minimarket. Dengan adanya perubahan pola tersebut, kini pasar rakyat lebih banyak didatangi masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah banyak atau grosir. Sedangkan pasar modern menjadi pilihan belanja dengan jumlah barang sedikit dan bukan yang spesifik.

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan RI melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan program guna meningkatkan daya saing pasar rakyat dan mempertahankan eksistensinya yang selama ini memiliki peran vital dalam kehidupan sosial, budaya dan juga ekonomi rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Seiring dengan program revitalisasi 5000 pasar rakyat selamat lima tahun ke depan, Kemendag RI juga mencanangkan gerakan “Ayo Belanja di Pasar Rakyat”. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak

masyarakat luas agar gemar belanja di pasar rakyat dalam rangka mempertahankan eksistensinya dengan segala peran dan fungsi pentingnya bagi perekonomian nasional.

Gerakan Ayo Belanja di Pasar Rakyat diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di di ruang DPD RI Jakarta, Kamis (09/07/2015). Peresmian Gerakan Ayo Belanja di Pasar Rakyat ditandai dengan peluncuran Stiker Ayo Belanja di Pasar Rakyat oleh Mendag Rachmat Gobel, Ketua DPD RI Irman Gusman, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina, Ketua Tim Pengembangan Pasar Denty Eka Widi Pratiwi, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, Sekretaris DPD Soedarsono Harjo Soekanto dan seluruh Anggota DPD yang hadir.

Pasar rakyat merupakan wajah sekaligus pilar kekuatan pasar domestik. Seiring dengan program revitalisasi 5000 pasar rakyat selamat lima tahun ke depan, Kemendag RI mencanangkan gerakan “Ayo Belanja di Pasar Rakyat”. Gerakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat dengan segala peran dan fungsi pentingnya bagi perekonomian nasional.

55

Dorong Daya Saing Produk, Membangun Citra Merek Lokal

Kegiatan Penguatan Produk-produk Dalam Negeri

03.B.5


56


Penguatan serta pengamanan pasar dalam ne-geri merupakan bagian penting dan utama dari agenda kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) saat ini. Ada dua langkah stra-tegis yang perlu dilakukan untuk merealisasi-

kan program Kemendag RI tersebut.

Pertama, adalah melakukan pembinaan terhadap pela-ku usaha mulai dari pengusaha industri mikro, kecil dan menengah sampai industri besar agar bisa meningkatkan kualitas produknya serta mengembangkan akses pema-saran, baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, melaku-kan koordinasi dengan seluruh jajaran dan stakeholders secara sinergis untuk memproteksi pasar dan melindungi produk dalam negeri.

Kemendag RI terus berkomitmen mendorong pe-ning ka tan penggunaan produk dalam negeri dan juga me ningkatkan peran para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam aktifitas perdagangan di dalam negeri. Salah satunya dengan program penguatan po-tensi UMKM dengan berbagai merek-merek lokalnya. Hal ini misalnya, dilakukan Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Ditjen PDN de-ngan menyelenggarakan Workshop Pengembangan Kemasan & Desain Kemasan Dalam Rangka Pene-rapan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (12/03/2015). Melalui rangkaian kegiatan ini produk dari UMKM lokal diha-rapkan bisa menguasai pasar Domestik.

Kemendag akan terus memberikan pembekalan baik berupa teori maupun praktik kepada para UKM. De-ngan demikian, perlahan-lahan pelaku UMKM bisa men dapatkan pemahaman dan keuntungan dari sis-tem perdagangan elektronik itu. Untuk melihat se jauh mana perkembangan atau hasil dari pelatihan ini, Pe-merintah Pusat akan terus melakukan monitoring ter-hadap kegiatan para UKM di Maluku.

Program pelatihan dan pembinaan serupa juga di la ku -kan oleh Kemendag pada pelaku usaha wara la ba. Ter-catat, selama kurun waktu 3 tahun terakhir Ke men dag sudah berhasil melakukan pembinaan te r ha dap 414

pengusaha waralaba. Hal itu disam pai kan oleh Ditjen PDN Srie Agustina yang didampingi Dir. Bina Usaha Perdagangan Fetnayeti saat menghadiri per temuan de ngan Komunitas Waralaba Nusantara (Kawan) di ruang Dahlia, Kantor Kemendag, Jakar ta, Jumat (13/3). Kawan merupakan Alumni Pendam pi ngan Waralaba Indonesia tahun 2014. Sebagaian be sar, anggota Ka-wan berasal dari wilayah Jakarta, Ban dung, Solo, Se-ma rang, Surabaya, Malang dan Palembang.

Selain untuk mempererat silaturahmi, pertemuan itu di lakukan guna mengevaluasi program pendampingan Kemendag bagi Pewaralaba Nasional pada tahun 2014. Dalam kesempatan itu, Ditjen PDN Srie Agustina me-ne gaskan terkait komitmen Kemendag untuk lebih fo kus mengurusi waralaba nasional serta membantu pe waralaba untuk membangun usahanya.

Para anggota Kawan mengaku sangat terbantu de-ngan program-program pembinaan dari Kemendag ini. Pasalnya, sebelum menjadi waralaba seperti seka-rang, perusahaan mereka dulunya masih berbentuk business opportunity. Waralaba ini usaha masa depan. Me mang diawalnya sulit, tetapi kedepannya akan mu-dah. Dan, pelaku usaha waralaba Indonesia tidak kalah de ngan waralaba dari negara luar. Hanya yang penting adalah mempertahankan standarisasinya.

Ke depan, terkait pembinaan waralaba ini, akan diada-kan semacam pameran waralaba nasional yang dimo-tori oleh Pemerintah. Selain itu, kegiatan-kegiatan se-misal seminar ataupun diskusi dalam skala besar juga harus akan diselenggarakan.

Dalam rangka mendukung semua kegiatan di atas, sepan-jang tahun 2015 Kemendag RI melakukan satu terobosan guna memperkuat nation branding Indonesia. Hal ini ter-lihat dari upaya Kemendag dalam menggali dan memak-simalkan modal-modal kekhasan alam, tra disi dan budaya Indonesia sebagai tema program ung gulan yang ditonjol-kan stand Indonesia pada ajang Word Expo Milano 2015 di Milan pada bulan Mei-Oktober lalu. Pada acara tersebut, Kemendag RI menampilkan stand bertema Word Ocean Day, Indonesia National Day, dan Indonesia Coffee Week.

Kemendag RI terus berupaya mengoptimalkan kinerja perdagangan dalam negeri, sebagai pilar utama kebijakannya dalam meningkatkan ekonomi nasional serta menghadapi persaingan di era perdagangan bebas. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pembinaan UMKM dan pameran-pameran produk-produk unggulan. Pun ini semua adalah bagian dari ikut membangun nation branding melalui penguatan kualitas produk dan merek-merek lokal, agar menjadi lebih hebat.

57

Bergengsi Untuk Promosi, Perkuat Jaringan Distribusi

Trading House Produk-produk Dalam Negeri

03.B.6


58


Kemendag berupaya mengoptimalkan beberapa badan usaha milik negara untuk mendongkrak kinerja perdagangan nasional, baik

sektor perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Dua diantara beberapa BUMN yang saat ini tengah dilirik adalah PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Keduanya memiliki potensi yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan ekspor dan menguatkan pasar domestik dari sisi distribusi. hal itu karena keduanya memiliki sejumlah sarana yang bisa diberdayakan menjadi trading house (rumah dagang) yang berfungsi

sebagai hub dan supply chain guna meningkatkan ekspor di Indonesia di pasar luar negeri.

Tekad tersebut ditegaskan pada acara Makan Bakso dan Minum Jamu bersama Mendag Rahmat Gobel di Plaza Sarinah, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Minggu (10/52015). Menurut Mendag, pemanfaatan Sarinah sebagai trading house menjadi penting untuk dilakukan mengingat orientasi Pemerintah tak hanya pada promosi, melainkan pengamanan pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang impor.

Sejalan dengan itu, Sarinah juga bisa difungsikan sebagai sarana penguatan

Pemerintah memiliki beberapa aset sarana perdagangan yang sangat potensial untuk meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Contohnya adalah Plaza Sarinah yang mulai tahun 2015 ini digarap serius oleh Kemendag RI untuk menjadi kekuatan jaringan distribusi di pasar domestik dan ruang promosi bergengsi bagi produk-produk dalam negeri.

SARINAH- Luas 3.000 meter persegi- Komoditas Ekspor: Singkong dan Furnitur- Distributor: Beras dan Gula

TRADING HOUSE

- Pusat Promosi Produk Dalam Begeri (UKM)

- Simpul Distribusi Bahan Pokok

KONTRIBUSI

- Mendorong Target Peningkatan Ekspor 300%

- Penyerapan Produk Pangan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

59

pasar domestik. Yakni, sebagai stimulator dan mediator sekaligus alat distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat luas. Aset BUMN yang rencananya bakal dibangun hingga seluas 17.000 meter persegi ini juga diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai stabilisator ekonomi.

Adapun PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), hingga saat ini tercatat memiliki beberapa fasilitas yang bisa dikembangkan sebagai trading house. Salah satunya di Slipi, Jakarta. Fasilitas PPI ini rencananya akan dijadikan Regional Design Center.

Keduanya (Sarinah dan PPI) ke depan diharapkan bisa membantu pemasaran produk-produk lokal semisal handycarft, mebel, makanan dan lain sebagainya. Trading house ini, nantinya pun bukan hanya berfungsi sebagai instrumen

pemasaran. Namun, bersamaan dengan itu juga bisa dioptimalkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Sebab, trading house juga bisa diberdayakan fungsinya sebagai design center dan juga penyedia bahan baku untuk produk-produk ekspor. Dengan begitu ongkos produksi bisa ditekan lebih dari 20%.

Untuk diketahui, salah satu faktor penyebab kurang kuatnya daya saing produk-produk dalam negeri adalah dikarenakan terjadinya inefisiensi dalam proses produksinya. Padahal, seperti dimaklumi bersama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam untuk bahan baku yang sangat luar biasa. Nah, dengan trading house, kebutuhan bahan baku lebih bisa lebih terjamin. Selain itu, adanya trading house ini juga bisa berdampak pada efisiensi proses produksi sehingga daya saing meningkat.

Trading house juga bisa diberdayakan fungsinya sebagai design center dan juga penyedia bahan baku untuk produk-produk ekspor. Dengan begitu ongkos produksi bisa ditekan lebih dari 20%.

20%


60


Menengok Kiprah Sarinah

“SARINAH akan difungsikan sebagai prijs stabilisator,” kata Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, saat menyampaikan sambutannya dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, pada 15 Januari 1966, silam. Artinya, departement store yang namanya diambil dari nama salah seorang pengasuh Soekarno sewaktu kecil itu memang dirancang sebagai sarana distribusi legal, untuk menekan dan menurunkan harga bahan kebutuhan pokok.

Gedung setinggi 74 meter yang dirancang oleh arsitek kenamaan asal Denmark, Abel Sorensen, itupun berfungsi sebagai ruang promosi bagi produk-produk dalam negeri. Komposisinya saat itu ditetapkan sebesar 40% barang impor dan 60%-nya lagi lokal.

Sesuai dengan filosofi namanya, Sarinah telah membantu pelaku usaha kecil sebagai mitra usaha. Meski belum diketahui berapa jumlah pastinya, hingga kini sudah cukup banyak mitra binaan Sarinah yang berasal dari perorangan, perusahaan atau BUMN lainnya, serta koperasi.

Seiring berjalannya waktu, Sarinah mampu bangkit serta berhasil melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka cabang di beberapa daerah. Contohnya saja di Pejaten Village di Jakarta Selatan, Basuki Rachmat di Malang, dan Kraton di Yogyakarta.

Sarinah tercatat aktif menyelenggarakan kegiatan pasar murah atau biasa disebut Sunday Market di setiap minggunya, terutama menjelang puasa dan lebaran. Dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu dan peduli kepada masyarakat ini Sarinah selalu menjual sembako serta kebutuhan rumah tangga jauh di bawah harga pasar.

Dalam pelaksanaannya, Sarinah melakukan kerjasama dengan BUMN lainnya, seperti Bulog, untuk mendistribusikan beras dan gula. Sarinah juga menggandeng perusahaan ritel modern semisal Carrefour, Alfamidi dan Lawson. Sunday Market hanyalah satu dari sekian banyak upaya Sarinah menjaga konsistensinya sebagai stabilisator harga, dan sarana promosi produk dalam negeri.

61

03.CDirektorat Bina Usaha Perdagangan

- Sosialisasi dan Penerapan Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik

- Kebijakan Ritel, Distributor dan Agen

- Pengawasan Usaha Multi Level Marketing

- Implementasi SIPO

- Pendampingan UKM Waralaba

03.C.1

Siapkan UKM-UKM Handal Hadapi Persaingan Global

Sosialisasi dan Penerapan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik


64


Tumbuh pesatnya sistem perdagangan elektronik di berbagai belahan dunia membuat arus persaingan bebas di era global saat ini kian tak terbendung lagi. Butuh kerja keras untuk mengamankan

produk dan juga konsumen pasar dalam negeri.

Kemendag melakukan berbagai upaya agar para pengusaha kecil dan menengah (UKM) di dalam negeri bisa memanfaatkan kemajuan tekhnologi ini, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk negara lain di arena persaingan pasar global yang tak mungkin terbendung lagi.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan hal itu Kemendag RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Penerapan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimulai di di Auditorium Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/02/2015). Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaku usaha

UKM untuk bisa secara total menjadi tuan rumah di negerinya dan menjadi agen untuk produk-produk dalam negeri.

Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan akses pasar dan fasilitasi hasil UKM baik di dalam negeri maupun menghadapi pasar dunia yang semakin terbuka. Kegiatan ini merupakan pembinaan UKM model pendampingan melalui penjualan online yang pertama di tahun 2015 dan dilaksanakan secara berkelanjutan di beberapa kota lain yang memiliki UKM berpotensi. Sosialisasi diikuti 240 peserta UKM Pangan dan Non Pangan dari Jakarta dan Bogor yang telah diseleksi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Pada kesempatan tersebut Menteri Perdagangan secara simbolis menyerahkan Surat Izin Usaha Kecil dan Menengah serta jaminan pemberian kredit Bank BRI kepada perwakilan UKM.

Pesatnya perkembangan sistem perdagangan online disikapi Kemendag dengan langkah-langkah kongkrit pembinaan dan pemberdayaan UKM-UKM dalam negeri agar dapat ikut memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Salah satunya melalui sosialisasi sistem dan pendampingan penerapan perdagangan online kepada para UKM di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pasar dan fasilitasi hasil UKM baik di dalam negeri maupun di pasar global yang kian terbuka lebar.

Overview E-commerce

Indonesia

Jumlah Pengguna Internet Indonesia

2014

2015

juta

juta

83,7

93,4

300

250

200

150

100

50

0

100%

80%

60%

40%

20%

0

▲ Jumlah Penduduk ▲ Jumlah Pengguna Internet ▲ Penetrasi Pengguna Internet

26%

34%

44%

56%

65

Sosialisasi Draft Roadmap E-Commerce Indonesia SELAIN menyiapkan PP, pemerintah saat ini juga tengah menyusun sejumlah hal dalam roadmap tentang perdagangan berbasis online (e-commerce), di antaranya adalah cara bertransaksi, sistem keamanan, sistem pergudangan, serta mekanisme pengiriman dan transaksi yang akan diterapkan. Selain itu, poin penting yang telah disepakati antara lain penggunaan nomor identitas, sertifikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berkaitan dengan roadmap tersebut, Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, menerima kunjungan Menkominfo, Rudiantara beserta jajarannya di Kantor Kementerian Perdagangan dalam rangka melakukan

sosialisasi draf roadmap e-commerce Indonesia yang telah disempurnakan oleh Kominfo berdasarkan hasil roadshow kepada para stakeholder, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Mendag juga didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunaryo, Kepala BP2KP Tjahya Widayanti, Kepala Biro Hukum Lasminingsih, dan Direktur Bina Usaha Perdagangan Fetnayeti.

Menkominfo menyampaikan bahwa draf roadmap e-commerce Indonesia yang telah disusun memuat mengenai isu-isu dan rekomendasi untuk menunjang pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia.


66


PESATNYA perkembangan sistem perdagangan online mulai terasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat dan dibarengi dengan pertambahan jumlah kelas menengah, ikut mendorong tumbuh kembangnya bisnis e-commerce di Tanah Air. Besarnya potensi ini mendorong pemerintah mengambil langkah sigap untuk mengatur bisnis ini.

Perdagangan melalui sistem elektronik sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah kebijakan. Di antaranya dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Seluruh transaksi jual-beli berbasis online atau e-commerce juga sudah diatur pula dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, makin kompleknya persoalan yang harus diantisipasi dalam ranah perdagangan berbasis elektronik ini mendorong pemerintah berupaya menyempurnakan aturan yang ada. Kemendag RI telah selesai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini dan siap diimplementasikan.

Penggodokan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE) atau e-commerce itu melibatkan sejumlah kementerian. Beberapa

diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BKPM, dan Kementerian Perdagangan RI. Bahkan, juga melibatkan asosiasi dan pengusaha terkait.

Melalui peraturan yang disempurnakan tersebut, pemerintah berharap perlindungan konsumen menjadi lebih terjamin serta dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Maka dari itu regulasi baru ini bakal mengatur soal identitas penyelenggara transaksi online, marketplace yang didalamnya memuat aturan bagi jasa pengiriman barang dan jasa pembiayaan, soal produk apa saja yang bisa dijual di dunia maya, dan juga soal metode atau mekanisme pembayaran transaksi online.

Semua Penjual E-Commerce Wajib Daftar

Dalam RPP TPMSE, Kementerian Perdagangan akan mewajibkan semua pelaku usaha yang berbisnis dagang secara online atau e-commerce wajib untuk mendaftar. Dengan begitu, nantinya setiap penjual akan mendapat nomor identitas. Ini dilakukan untuk melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri.

Rencana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha perdagangan harus mendapatkan izin, termasuk para pelaku usaha online tersebut nantinya. Mekanismenya, untuk mendapatkan izin tersebut pelaku usaha online harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu. Persyaratannya adalah sistem yang berlaku harus akuntabel.

Latar belakang pengaturan ini adalah karena selama ini perdagangan online belum terpantau. Artinya, kewajiban memiliki nomor identitas tersebut akan memudahkan pemantauan. Di sisi lain, nomor identitas akan menciptakan ekosistem perdagangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perdagangan online terhadap retail secara keseluruhan yang selama ini masih relatif kecil.

Aturan E-CommerceSiap Diimplementasikan

67

Ciptakan Kepastian Usaha , Perkuat Pasar Dalam Negeri

Kebijakan Ritel, Distributor dan Agen

03.C.2


68


Guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia, Kementerian

Perdagangan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa substansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.yakni, melalui Permendag 56 Tahun 2014.

Permendag 56 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2014 merupakan tindak lanjut dari masukan yang diterima dalam berbagai kesempatan terkait implementasi Permendag 70 Tahun 2013. Dalam ketentuan baru ini, telah diperjelas dan dipertegas mekanisme pengecualian bagi pelaku usaha yang karena kondisi tertentu belum dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi batas minimal barang dagangan hasil produksi dalam negeri.

Dalam peraturan yang baru, tidak ada perubahan sedikitpun terhadap kewajiban

toko modern/toko swalayan untuk menjual barang dagangan 80% produk dalam negeri. Selain itu, kewajiban terhadap pusat perbelanjaan atau mall untuk menjual barang dagangan 80% produk Indonesia, diperuntukkan bagi pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri bukan yang disewakan. Adapun pengertian produk dalam negeri tersebut adalah produk yang dibuat di dalam negeri atau made in Indonesia.

Pada dasarnya, Permendag 56 Tahun 2014 ini hanya memberikan ketegasan bagi toko yang belum dapat memenuhi kewajiban untuk menjual produk dalam negeri sebesar 80%. Apabila komposisi tersebut belum dapat dipenuhi, Toko Modern yang berbentuk stand alone brand dan/atau outlet/toko khusus (specialty stores) dapat diberikan pengecualian atas izin Menteri Perdagangan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memerlukan keseragaman produksi (uniformity) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (global supply chain);

Dalam rangka memperkuat pasar dalam negeri, Kemendag RI terus melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional, ritel, swalayan, agen dan distributor. Semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

69

Rekapitulasi Penerbitan STP Agen/Distributor per 31 Maret 2015

Canada, Afrika, Amerika Tengah dan

Amerika Latin

Eropa

Asia917

30,34%

732,42%

97432,23%

Australiadan New Zealand

Dalam Negeri

Amerika Serikat

2498,24%

882,91%

72123,86%


70


2. Memiliki brand/merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (premium product) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia;

3. Produk tersebut berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.

Kriteria tersebut bersifat fakultatif, artinya jika salah satu dari 3 kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka toko dimaksud dapat diberikan pengecualian dari kewajiban menjual dengan komposisi 80% produk dalam negeri.

Kewajiban penyediaan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% belum diwajibkan bagi Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri serta toko modern yang berbentuk stand alone brand dan/atau outlet/toko khusus (specialty stores). Namun toko modern yang mendapat pengecualian dimaksud harus secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Dirjen PDN. Ketentuan ini akan berlaku efektif pada 17 September 2016 dimana semula akan diberlakukan pada 12 Juni 2016.

KEMENTERIAN Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri merilis layanan baru yang dikhususkan bagi para pelaku usaha dan pemerintah daerah, dalam rangka pembinaan iklim usaha. Layanan tersebut bernama Konsultasi Usaha. Layanan Konsultasi Usaha di lingkungkan Kemendag RI ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Konsultasi usaha disiapkan untuk melayani dunia usaha yang berkepentingan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembinaan iklim usaha. Dari layanan ini diharapkan Pemerintah dan pelaku usaha dapat bersama-sama menginterpretasikan berbagai regulasi pembinaan iklim usaha secara lebih baik.

Konsultasi Usaha ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada selama ini, di mana regulasi untuk membangun iklim usaha semakin kompleks sehingga Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, dengan membantu para pelaku usaha dalam menginterpretasikannya.

Pemerintah berharap, dunia usaha bisa menjadikan layanan ini sebagai alternative dispute resolution

dimana tim Kemendag akan bertindak sebagai mediator jika suatu permasalahan disepakati untuk diselesaikan melalui cara mediasi.

Layanan Konsultasi Usaha ini merupakan wujud komitmen dalam menjalankan spirit yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Azas kesederhanaan” adalah salah satu prinsip yang diterapkan di dalam Undang-Undang Perdagangan. Yakni, bahwa pemerintah harus memberikan kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan layanan Konsultasi Usaha ini, pemohon dapat menyampaikannya melalui surat ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan atau email ke [email protected] atau faks ke 021-3858188.

Kemendag juga menyiapkan kanal khusus di website Kemendag untuk menampung permohonan konsultasi usaha, Permohonan sekurang-kurangnya berisi tentang masalah yang akan dikonsultasikan, peraturan yang menjadi dasar permasalahan yang akan dikonsultasikan, serta alternatif solusi yang diharapkan.

LAYANAN KONSULTASI USAHA

Terobosan Pembinaan Iklim Usaha

71

Pengawasan UsahaMulti Level Marketing

03.C.3


72


Beberapa tahun belakang ini banyak laporan soal terjadinya penipuan yang mengatasnamakan bisnis Multi Lavel Marketing (MLM).

Penipuan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha MLM ini tentu bukan hanya merugikan konsumen tapi pelaku usaha MLM yang berbisnis sesuai aturan. Pelaku usaha MLM yang melanggar peraturan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yakni pelaku usaha yang belum memahami aturan dan pelaku usaha yang memang sejak awal berniat melakukan penipuan.

Menyikapi hal tersebut Kementerian Perdagangan akan memberi perhatian lebih kepada bisnis MLM. Seperti diketahui, bisnis MLM diatur dalam UU No 7/2014 Perdagangan. Dalam aturan itu, pelaku bisnis MLM diharuskan terlebih dulu mendaftarkan bisnisnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di pemerintah pusat. Setelah itu, Kemendag akan mengeluarkan izin usahanya.

Kemudian, pada pada pasal 105 tentang ketentuan pidana disebutkan bahwa pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana paling banyak Rp10 miliar.

Sesuai dengan aturan tersebut, bisnis MLM dilarang melakukan model usaha piramida atau skema Ponzi atau money game. Di dalam UU Perdagangan juga diatur mengenai hak distribusi eksklusif, di mana produk MLM hanya boleh diperjualbelikan distributornya. Pihak Kemendag akan menindak tegas pelaku MLM yang menyimpang dengan menyiapkan sanksi berupa pidana dan denda.

Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang MLM harus memiliki marketing plan yang jelas. Karenanya Kemendag akan menutup perusahaan MLM yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Pengawasan Pada MLM Ditingkatkan

Direktorat Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan Pertemuan Teknis di Bidang Perdagangan dengan sajian Diskusi Perdagangan Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung di Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand Serela, Kota Medan, Selasa

Kehadiran bisnis penjualan langsung atau Multi Level Marketing terbilang cukup tumbuh di Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat luas, pemerintah akan terus memberikan perhatian lebih kepada model bisnis ini. MLM diatur ketat mulai dari pendaftaran usaha hingga distribusi.

73

(10/11/2015). Diskusi dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Usaha Perdagangan, Fetnayeti dan dihadiri para pelaku usaha dan perwakilan dari instansi terkait.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan bisnis penjualan langsung. Salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Perkembangan positif bisnis penjualan langsung di Indonesia patut diapresiasi. Namun, juga ada beberapa persoalan yang perlu diwaspadai dengan munculnya penyimpangan-penyimpangan terhadap sistem Penjualan Langsung seperti

praktek money game, penggunaan SIUP dalam menjalankan bisnis MLM, Pemalsuan SIUPL serta kepemilikan SIUPL yang tidak melaporkan apabila terdapat penambahan produk yang dijual, perubahan marketing plan, kode etik perusahaan dan alamat perusahaan.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat tercipta pemahaman yang sama antara Pemerintah dan Pemda mengenai kebijakan penjualan langsung serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, Pemda dapat ikut melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang menyimpang dari sistem penjualan langsung di wilayahnya dan pembinaan kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih mitra usaha yang memiliki legalitas, pengalaman, dan kredibilitas.


74


75

Terobosan PelayananHadapi Era Bisnis Digitaldan Persaingan Global

Implementasi SIPO

03.C.4


76


Semenjak pelimpahan wewenang penerbitan perizinan perdagangan ke daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan terkait izin

apa saja yang sudah dikeluarkan. Tetapi, jarak antara Pusat dan Daerah yang berjauhan menimbulkan persoalan baru. Yakni, Pemda harus mengirim laporan melalui POS dan sebagainya yang baru bisa sampai setelah beberapa hari kemudian.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk memverifikasi kebenaran data pengusaha di daerah daerah terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada pengusaha. Berangkat dari persoalan-persoalan ini, Kemendag menginisiasi berdirinya Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO).

SIPO merupakan sebuah sistem penerbitan dan pelaporan SIUP, TDP, STPW, dan IUTM secara online. SIPO ini diharapkan menjadi solusi dari sejumlah kendala dalam hal pendataan perusahaan yang selama ini dialami baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Kemendag sejak tahun 2013-2014 sudah melakukan pilot project SIPO di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hasilnya terbilang sukses. Distribusi data dari daerah mengalir lancar ke Kemendag RI.

Banyak manfaat dari layanan baru berbasis digital ini. Selain memudahkan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perusahaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dengan SIPO Pemda tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam mengirimkan laporannya. Selain itu, melalui SIPO pemerintah pusat juga tak perlu lagi repot membuang waktu untuk mencari data segala hal mengenai perusahaan. Artinya, cukup dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada di daerah dengan SIPO.

Pada Tahun 2015 ini, Kemendag menargetkan sekitar 80 daerah yang bakal menerapkan SIPO. Dari jumlah itu, akan diprioritaskan agar lebih banyak kab/kota dari wilayah Pulau Jawa. Alasannya, karena aliran investasi saat ini yang lebih besar di Jawa.

Manfaat dan Sistem Kerja SIPO

SIPO kini bisa dengan mudah diakses melalui alamat: http://sipo.kemendag.go.id. SIPO memiliki visi agar Kementerian Perdagangan bisa mendapatkan data perizinan serta non-perizinan yang standar, akurat dan real time untuk kebutuhan pengambilan kebijakan pimpinan.

SIPO juga memiliki tiga misi, yakni: 1) Menyiapkan fasilitas kepada instansi penerbit berupa aplikasi penginputan

Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO) merupakan sebuah sistem penerbitan dan pelaporan SIUP, TDP, STPW, dan IUTM secara online di Kemendag RI. SIPO diharapkan menjadi solusi dari sejumlah kendala pendataan perusahaan yang selama ini dialami, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Terobosan ini diharapkan mendorong optimalisasi penjualan berbagai produk lokal dari berbagai daerah dalam menghadapi era digital dan persaingan global.

77

Sosialisasi Penerapan SIPO di Berbagai DaerahUNTUK memperlancar pelaksanaan dan penerapan Aplikasi SIPO, Kemendag mengadakan kegiatan sosialisasi di beberapa daerah. Salah satunya adalah sebagaimana yang dilakukan di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kota Sukabumi pada 28 Juli 2015.

BPMPT Kota Sukabumi terpilih menjadi salah satu dari 500 lebih Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia, yang bakal menerapkan Aplikasi SIPO ini dan juga bisa mengintegrasikan data SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Hadir pada kegiatan itu dari unsur Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan dan Tim Konsultan SIPO, serta seluruh jajaran BPMPT dari mulai petugas pelayanan front office, staf, pimpinan, hingga Kepala BPMPT.

Seiring dengan kegiatan sosialisasi, Kemendag

juga melakukan pemasangan Aplikasi SIPO Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di beberapa kota. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan tim konsultan melakukan pemasangan hardware dan integrasi aplikasi SIPO beserta perangkat pendukung di KPPT Kota Palembang bulan Agustus 2015 lalu.

Pemasangan aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data-data SIUP, TDP, STPW, dan IUTM secara online dari kantor instansi penerbit di kabupaten/kota untuk disimpan secara terpusat di database Kementerian Perdagangan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi sistem penerbitan SIUP, TDP, STPW, dan IUTM yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di KPPT Kota Palembang pada tahun 2013 lalu.

data; 2) Memudahkan instansi penerbit dalam hal pelaporan SIUP, TDP, STPW, dan IUTM; 3) Memberikan sosialisasi dan pelatihan sistem yang akan digunakan kepada instansi penerbit.

Pengoperasian SIPO cukup mudah. Form entry SIPO berbasiskan web dengan elemen data sesuai regulasi dan dapat diakses secara online. Form yang disediakan dalam web juga dapat mengakomodir format cetakan.

Dalam web SIPO, ada pula kanal yang menunjukkan alamat/data kantor penerbit perizinan disertai informasi izin apa saja yang sudah dikeluarkan oleh kantor tersebut. Bagi kalangan pengusaha pun bisa mengecek apakah perusahaannya terdaftar melalui kanal Document Tracking.

SIPO memang di-setting untuk memberikan kemudahan bagi para user-nya (pengguna). Hal ini dapat dilihat dari tampilan halaman muka website yang sangat friendly user. Sekedar tambahan, SIPO juga sudah compatible dengan perangkat smartphone.


78


MENGINGAT arti pentingnya SIPO, Direktorat Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri pada bulan April 2015 lalu menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Sistem Perusahaan Online (SIPO) yang berlangsung di Auditorium Kantor Kemendag Jakarta.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bina Usaha Perdagangan, Fetnayeti, didampingi Kasubdit Informasi Perusahaan serta narasumber dari BKPM. FGD Implementasi SIPO dihadiri para Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Dinas Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perizinan dan Kepala Bidang Perdagangan dari 60 Kabupaten/Kota wilayahProvinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta dan Jawa Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen di antara para pimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penyediaan data

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Implementasi Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)

dan informasi perusahaan yang bersumber dari penerbitan SIUP, TDP, STPW dan IUTM secara nasional, cepat dan akurat.

Usai FGD dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Implementasi SIPO yang dilakukan oleh Direktur Bina Usaha Perdagangan dengan para Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang diwakili oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis, H. Wasdi, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Yummardius dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab Banjar Gusti Bakar.

Nota kesepahaman tentang Implementasi SIPO dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi Kementerian Perdagangan dan Instansi penerbit kab/kota dalam penyediaan data perusahaan dan peningkatan pelayanan informasi perusahaan secara online.

79

Sukses Tingkatkan Kapasitas UKM Menjadi Waralaba

Pendampingan UKM Waralaba

03.C.5


80


Waralaba telah menjadi peluang usaha potensial yang bisa dioptimalkan untuk menggerakkan

perekonomian nasional di tengah lesunya perekonomian global. Maka dari itu pemerintah akan terus mendorong tumbuh kembangnya waralaba lokal agar mampu menjadi kekuatan perdagangan dalam negeri dalam menghadapi era persaingan global.

Dalam kaitan itu, beberapa tahun terakhir Kemendag RI sangat inten melakukan pendampingan terhadap UKM waralaba atau potensial waralaba. Bahkan, pada tahun 2015 ini Kemendag menjadikannya sebagai prioritas dikarenakan hasil-hasil pendampingan pada tahun-tahun sebelumnya terbukti sukses mendorong tumbuhnya UKM-UKM waralaba baru yang potensial.

Metode pendampingan yang tetap dipertahankan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah pemberian fasilitas kepada UKM waralaba atau potensial waralaba pada pameran di dalam dan luar negeri, serta pendampingan waralaba nasional.

Tahun 2015, kegiatan Pendampingan Waralaba Nasional diselenggarakan di 5 lokasi dimana setiap lokasi diikuti 30 peserta. Lokasinya sendiri akan ditentukan kemudian hari dengan mempertimbangkan jumlah UKM Potensial Waralaba yang di daerah.

Dalam hal evaluasi untuk mengukur efektivitas program pendampingan UKM, tahun 2015 Kemendag telah menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui manfaat pelaksanaan kegiatan dan meminta masukan terhadap penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Waralaba yang akan datang.

Melalui kegiatan Pendampingan Waralaba ini, Kemendag juga dapat menjaring Business Opportunity (BO) yang telah memenuhi 6 kriteria waralaba dan sudah layak untuk diwaralabakan, agar segera mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Dalam Negeri.

Diperkirakan pertumbuhan industri waralaba di Indonesia pada tahun 2015 masih akan didominasi oleh BO namun Kemendag optimis pada tahun 2015 akan terdaftar kurang lebih 15 pelaku usaha waralaba lokal baru.

Pendampingan UKM waralaba atau potensial waralaba menjadi salah satu program prioritas Kemendag RI di 2015. Metode pendampingan yang dilakukakan adalah pemberian fasilitas kepada UKM waralaba atau potensial waralaba pada pameran di dalam dan luar negeri, serta pendampingan waralaba nasional. Program rutin tahunan ini terbukti sukses meningkatkan kapasitas UKM menjadi bisnis waralaba.

81

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mencatat pertumbuhan bisnis waralaba atau franchise Indonesia dalam enam tahun terakhir sebesar 35% dan diprediksi akan meningkat terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Potensi pertumbuhan bisnis waralaba di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan sebesar 5,7% dan besarnya penawaran pasar domestik dengan 53% dari total penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan modern.

Tercatat, pada tahun 2013 terdapat 2.250 pelaku usaha waralaba dimana 84%-nya merupakan pelaku waralaba lokal dan sisanya pelaku waralaba

asing. Kemudian, menurut data Direktorat Bina Usaha Kementerian Perdagangan dan juga asosiasi, pada tahun 2014 tercatat ada sekitar 698 waralaba yang terdiri dari 63% waralaba dan kesempatan usaha setempat serta 37% merupakan waralaba asing. Adapun jumlah gerainya 23.000 gerai waralaba dari 12.000 pelaku usaha di Indonesia dengan pendapatan lebih dari 120 triliun.

Sementara itu, bisnis waralaba pada kuartal 1 ditahun 2015 ini juga sudah meluas ke berbagai kota di Indonesia seperti Manado, Riau, Pekanbaru, Medan dan kota lainnya, dimana bisnis waralaba ini tidak mengalami penurunan

BISNIS WARALABA TANAH AIR BERTUMBUH

Kemendag SiapkanRoadmap Waralaba Nasional


82


di tengah-tengah kondisi perekonomian yang terjadi sekarang ini baik global ataupun bangsa ini, bahkan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) sangat optimis akan bisnis dari waralaba ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, dimana jumlah gerai waralaba per tahun 2015 mencapai 23.844 gerai.

Roadmap Waralaba Nasional

Kementerian Perdagangan telah menyiapkan peta jalan waralaba selama lima tahun ke depan sebagai acuan pengembangan bisnis itu, mulai dari level usaha kecil menengah hingga masuk ke pasar internasional.

Peta jalan waralaba itu akan menjelaskan berbagai hal yang harus dipersiapkan untuk mendorong perkembangan bisnis, serta akan ada memetakan daerah-daerah yang potensial. Rencana menyusun peta jalan direncanakan bisa selesai pada Desember 2015, mengingat pada awal 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah akan mulai diberlakukan.

Dengan adanya peta jalan ini pemerintah berharap pengembangan waralaba ke depan bisa lebih terarah, sehingga akan lahir waralaba-waralaba nasional yang profesional dan layak jual, baik di tingkat lokal maupun internasional.

9187

8557

7063

5797

4812

1293

145

27932514

20541677

1284

19519

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 (Sept)

▲ Waralaba▲ Total

Grafik Pertumbuhan Walaraba di Indonesia

83

Kemendag Kirim 8 Waralabadi Ajang Franchise Asia 2015

KEMENTERIAN Perdagangan RI gencar mengembangkan bisnis waralaba Indonesia ke kancah global, bersaing dengan waralaba dari seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan memfasilitasi sejumlah waralaba nasional untuk mengikuti even-even pameran, baik di dalam negeri maupun di mancanegara.

Untuk meningkatkan daya dobrak brand-brand Indonesia di kancah Asia, kali ini, Kemendag memfasilitasi delapan pengusaha waralaba binaan Kemendag untuk bersaing di pameran Franchise Asia 2015. Pameran ini berlangsung pada 12-14 Juni 2015 di SMX Convention Center, Manila, Mall of Asia Complex, Filipina.

Pengusaha waralaba hasil binaan Direktorat Bina Usaha Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yang difasilitasi Kemendag melalui Atase Perdagangan Republik Indonesia yaitu Nakamura Healing, Royal Tea Roci, Origami, Griya Farma, Macsauto, Ausie Burger, Sour Sally Mini, serta Baba Rafi (Kebab Turki).

Pelaku usaha waralaba Indonesia yaitu Origami dan Nakamura bahkan mendapat kehormatan untuk secara perdana mempresentasikan keunikan peluang usahanya pada acara bussiness

matching. Vivianto menyampaikan bahwa peluang pasar untuk waralaba asal Indonesia di Manila cukup besar dan sangat terbuka.

Sampai saat ini brand Indonesia yang sudah masuk ke pasar Filipina, antara lain Alfamart, J-Co, Baba Rafi (Kebab Turki). Harapan kita ke depan, pelaku usaha waralaba Indonesia khususnya yang telah difasilitasi dan pelaku usaha waralaba pada umumnya dapat mengisi pasar yang besar di Filipina dan negara Asia lainnya, serta mampu bersaing di pasar global.

Franchise Asia 2015 diikuti 450 brand dari 9 negara, di antaranya Jepang, Singapura, Hong Kong, Thailand, Belanda, dan Indonesia. Franchise Asia 2015 dibuka oleh Chairmain Emeritus Certified Franchise Executives (CFE) Samie Lim, beserta jajaran pengurus Philippinies Franchise Association (PFA).

Sebelumnya, di kota Manila telah dilaksanakan Program CFE pada 8-9 Juni 2015. International Franchise Conference (IFC) juga telah dilaksanakan pada 10-11 Juni 2015 yang diikuti oleh 80 peserta dari 4 negara. Dalam pameran IFC tersebut, Indonesia diwakili oleh pelaku usaha dan konsultan waralaba.

FOTO

: BISN

ISUKM

.COM


84


Berkat Pendampingan Kemendag, Rumah Sunatan Bisa Menjadi Peserta di IFRA 2015

RUMAH Sunatan merupakan UKM Waralaba binaan Kemendag yang mendapat fasilitas sebagai brand waralaba tanah air pada even pameran The 13th IFRA 2015 (Intenational Franchise, License & Business Concept Expo & Conference Jakarta yang diselenggarakan oleh Indonesian Franchise Association (AFI)

di Jakarta Convention Center, assembly hall, Senayan Jakarta, 29-31 Mei 2015.

Keikutsertaan bisnis franchise yang baru mulai diwaralabakan sejak 2014 ini, dimulai sejak seminar pendampingan waralaba nasional yang di adakan di Hotel Arya Duta Jakarta di dua bulan sebelumnya.

Selain Rumah Sunatan, banyak juga bisnis franchise lain yang juga turut berpartisipasi. Sebagian besar memang didominasi bisnis kuliner, baik yang skala booth maupun yang konsep mini resto hingga restoran.

BISNIS Opportunity (BO) adalah bentuk peluang usaha bagi investor yang mengadopsi sebagian konsep waralaba atau bentuk peralihan dari usaha konvensional menuju konsep waralaba. BO juga merupakan tahapan awal dalam menjalankan bisnis waralaba yang potensial.

Dalam rangka menciptakan waralaba lokal yang berdaya saing tinggi, salah satu program yang harus diselenggarakan adalah memfasilitasi BO dalam pameran sehingga mereka dapat memperoleh akses pasar dan memperluas usahanya.

Pada bulan Mei 2015, Kemendag memfasilitasi BO pada pameran IFBC di Palembang, dan Pekan Inovasi di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UKM Waralaba atau potensial diwaralabakan, waralaba atau BO dapat menemukan calon investor yang potensial, memperoleh liputan media lokal maupun internasional, mendapatkan informasi, trend, dan kebutuhan pasar, dan memperoleh

FASILITASI BISNIS OPPORTUNITY DI SETIAP PAMERAN

Cara Kemendag Ciptakan Waralaba Berdaya Saing Tinggi

informasi untuk pengembangan usaha mereka serta memaksimalkan product branding.

Pada setiap pameran, Kemendag memfasilitasi 5 UKM Waralaba atau potensial diwaralabakan setelah melakukan seleksi bekerjasama dengan dinas yang membidangi Perdagangan dan asosiasi waralaba untuk dapat merekomendasikan UKM Waralaba atau BO di wilayah penyelenggaraan pameran.

Pemerintah berharap dengan fasilitas yang diberikan tersebut, setiap UKM Waralaba atau BO, dapat bertemu dengan calon investor yang berminat dan serius untuk bermitra atau melakukan kerjasama waralaba.

Bagi BO-BO yang lain yang berkeinginan untuk ikut serta dalam program tersebut, atau UKM waralaba atau BO yang ingin difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan RI dalam pameran dapat menyampaikan company profile mereka ke email: [email protected].

85

03.DDirektorat Bahan Pokokdan Barang Strategis

- Stabilisasi Harga Kebutuhan Pangan

- Stabilisasi Harga dan Pengamanan Jelang Puasa

dan Lebaran 2015

- Inspeksi Mendadak Gudang Bahan Kebutuhan Pokok

- Permendag 21 Tahun 2015 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

- Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)

- Depo Bapok Kita

Strategi Kebijakan dan Tindakan 2015

Stabilisasi Harga Kebutuhan Pangan

03.D.1


88


Semua kajian ekonomi dan perdagangan sepakat bahwa stabilitas harga pangan itu sangat penting bagi sebuah negara atau pemerintahan. Sebab, instabilitas harga pangan

dapat menurunkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dan dapat memicu gejolak makro ekonomi dan politik (Newbey dan Stiglitz, 1991: Myers, 1998)

Salah satu kebutuhan pokok yang sangat strategis dan mengharuskan pemerintah untuk selalu berusaha menjaga stabilitas harganya adalah beras. Sebab, beras merupakan makanan pokok sehari-hari mayoritas rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada sekitar 20 an juta petani yang terlibat dalam proses produksi beras tersebut.

Stabilisasi harga beras bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Permasalahannya cukup komplek. Pada saat musim panen misalnya, umumnya harga yang diterima petani rendah dan karena itu produsen mengalami tekanan sehingga pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan. Sebaliknya, ketika harga melambung tinggi maka sekitar 40 juta konsmen yang umumnya berpendapatan rendah mengalami kesulitan untuk mengakses pangan.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pihak resmi yang bertanggung jawab atas terwujudnya stabilitas tersebut terus menggali dan menempih berbagai upaya stabilisasi. Misalnya, dengan memonitoring harga secara berkala, intervensi pasar melalui operasi pasar, pengelolaan impor pangan, serta menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan pokok.

Dalam catatan pemerintah, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok (bapok) pada 2014 merupakan yang paling baik sejak 2010, di mana angka koefisien variasi kebutuhan pokok nasional tercatat sebesar 2,7%.

Faktor yang mempengaruhi dan mendorong stabilitas harga pada 2014 itu, dari rekaman Kemendag adalah adanya suplai yang cukup ke pasar, iklim yang cukup berpihak, dan distribusi yang terkelola dengan baik terutama pada bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, serta adanya pengelolaan yang baik terkait pembatasan subsidi bahan bakar minyak.

Tiga Langkah StrategisStabilisasi Harga

Pemerintah bertekad untuk terus mengu rangi impor bahan pangan pokok secara bertahap. Kemendag RI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pencapaian swasembada pangan dan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok pangan di momentum-momentum khusus semisal puasa dan Lebaran.

Permintaan dan angka konsumsi pangan masyarakat pada bulan puasa dan hari lebaran selalu meningkat tajam. Hal inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pasaran. Dalam kerangka tersebut, Kemendag RI akan terus melakukan upaya-upaya antisipatif agar persediaan kebutuhan pokok masyarakat di bulan puasa dan jelang tersebut mencukupi dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pada awal tahun 2015 Kementerian Perdagangan optimis stabilitas harga pangan pada tahun berjalan akan terjaga pada tingkat koefisien variasi harga komoditas tidak lebih dari 3,5%. Hal ini didukung dari sisi pasokan atau hulu pada tahun 2015 yang saat itu diperkirakan akan cukup baik. Meski demikian, berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga tetap dilakukan, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan.

89

Salah satu kebutuhan pokok yang mendapat prioritas pemantauan pemerintah adalah komoditas beras. Naiknya harga gabah pada bulan Mei 2015 lalu terus dipantau hingga tidak menyebabkan kenaikan harga beras secara drastis di bulan Juni-Juli, saat masyarakat melakukan ibadah puasa dan merayakan lebaran.

Adapun bahan makanan lain yang juga akan terus dipantau perkembangan stok dan harganya oleh pemerintah adalah minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabe merah, dan juga bawang merah. Sebab, seperti biasanya, kebutuhan bahan makanan ini selalu mengalami peningkatan permintaan pada saat puasa dan lebaran.

Sejatinya, pola permintaan yang terjadi menjelang puasa ataupun saat mendekati lebaran sudah merupakan siklus alamiyah. Pihak produsen, asosiasi, pedagang dan pengusaha ritel diyakini sudah mengantisipasi meningkatnya permintaan ini dengan persiapan yang matang sejak beberapa bulan sebelumnya.

Meski demikian, Kemendag RI tetap melakuan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi

terjadinya gejolak harga di pasaran. Kemendag sudah merancang strategi khusus untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok pangan, baik berupa kebijakan atau tindakan apapun yang diperlukan.

Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Kemendag untuk menjaga stabilitas harga tersebut adalah adalah;

Pertama, memanfaatkan berbagai instrumen peraturan perdagangan semaksimal mungkin. Misalnya, melalui penetapan sejumlah kebijakan mengenai perizinan dan pengendalian. Tujuannya, agar ketersediaan pasokan bahan pokok tetap bisa terjamin dan menahan harga pada posisi aman.

Kedua, memanfaatkan Perum Bulog sebagai salah satu stabilitator harga beberapa komoditas pokok seperti gula dan beras. Pemerintah nantinya akan memaksimalkan peran Bulog untuk mengamankan harga kedua komoditas itu dari mulai tingkat petani, industri hingga konsumen. Perum Bulog bakal dibekali opsi untuk mengoptimalkan penggunaan cadangan beras dan gula Pemerintah, atau mela-k ukan pengadaan komersial. Artinya, Bulog di per-


90


boleh kan menggunakan dana hasil pinjaman ko mer-sial untuk membeli gabah dan gula para petani.

Ketiga, melakukan impor. Namun, upaya ini baru akan dilakukan apabila pasokan produksi dalam negeri dan cadangan pemerintah memang tidak mencukupi kebutuhan.

Dari ketiga langkah strategis itulah, selanjutnya Pemerintah membentuk “Tim Harga Pangan” untuk bisa menjalankan segala program yang berkaitan dengan stabilisasi harga pangan pokok. Anggota dari Tim Harga Pangan itu meliputi instansi Pemerintah, seperti dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelauatan-Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapula dari kalangan pengusaha yang terdiri dari pengusaha importir, asosiasi komoditas, dan perwakilan para petani.

Tim Stabilisasi Harga Bapokting

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan serta meningkatkan koordinasi antara lembaga dan

instansi pemerintahan, pemerintah pusat juga telah membentuk “Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga” untuk bisa menjalankan segala program yang berkaitan dengan stabilisasi harga pangan pokok.

Anggota dari tim ini meliputi instansi Pemerintah, seperti dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelauatan-Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapula dari kalangan pengusaha yang terdiri dari pengusaha importir, asosiasi komoditas, dan perwakilan para petani.

Dari segi teknis, mekanisme kerja Tim Stabilisasi Harga Bapokting ini nantinya bakal mengikuti pola penetapan harga patokan ekspor yang berlaku dan telah berjalan saat ini. Tim ini pun diharapkan dapat memberikan rekomendasi secara berkala, baik mengenai harga jual ataupun harga beli kepada para Menteri. Nah, hasil rekomendasi dari anggota Tim Harga Pangan inilah nantinya yang akan dikukuhkan melalui SK (Surat Keputusan) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengarah

Ketua TimSekretaris

Pokja HargaPokja Pengendalian Ekspor dan Impor

Pokja Pengelolaan Stok dan Logistik

Sekretariat Tim

- Struktur harga barang kebutuhan pokok

- Struktur harga barang penting

- Pengelolaan stok- Pengelolaan logistik

- Pengendalian ekspor- Pengendalian impor

Tim terdiri dari unsur-unsur:a. Perwakilan kementerian dan lembaga;b. Para ahli;c. Perwakilan dari produsen, pelaku

usaha, dan konsumen;d. Unsur terkait lainnya.

Bagan KeanggotaanTim Ketersediaan dan

Stabilisasi Harga

91

03.D.2Stabilisasi Harga dan Pengamanan Jelang Puasadan Lebaran 2015

Langkah dan Kebijakan


92


Ramadan dan Lebaran tahun 2015 merupakan ujian pertama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan harga. Biro Pusat Statisik (BPS) melaporkan bahwa inflasi

bulan April sebesar 0,36%--tertinggi dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan itu, dalam sebulan menjelang Ramadhan 2015 harga sejumlah bahan pangan di pasaran terlihat juga cenderung fluktuatif.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat harga bahan pokok terus melonjak pada Hari Raya Idul Fitri 1436 H yang lalu. Sebab, puasa dan Lebaran tahun 2015 juga bersamaan dengan akan masuknya tahun ajaran baru yang dalam beberapa hal juga sering menjadi penyebab terjadinya inflasi.

Mencermati kondisi itu Presiden menggelar dua kali rapat terbatas membahas persiapan pemerintah menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2015. Dalam kedua rapat tersebut, presiden melibatkan seluruh menteri terkait untuk membahas beberapa poin, seperti ketersediaan bahan pokok, transportasi dan juga keamanan. Hasilnya, Presiden Jokowi mengeluarkan 7 instruksi untuk penanganan pangan menjelang puasa dan lebaran.

Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri terkait untuk mencari terobosan baru guna mengamankan kebutuhan pokok, transportasi serta perbaikan infrastruktur menjelang puasa dan Lebaran. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dampaknya bisa dirasakan rakyat.

Menanggapi amanat presiden ini, Kementerian Perdagangan melakukan sejumlah koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Untuk mengamankan

stok beras nasional misalnya, Mendag bersama Kementerian Pertanian dan Bulog melakukan verifikasi data stok beras nasional dan melaporkan perkembangannnya secara berkala kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Menteri terkait lainnya.

Menjalin Sinergi, Aktif Melakukan Rapat Koordinasi

Selain menjalin koordinasi aktif dengan sejumlah instansi terkait, Kemendag RI berkoordinasi dengan para kepala daerah tujuan pendistribusian dalam rangka melakukan pengendalian harga dan pengawasan stok kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Keseriusan Kemendag dalam menjalin koordinasi dengan para pemerintah daerah ini terlihat dalam kegiatan Rapar Koordinasi yang digelar oleh Kemendag bulan Mei lalu.

Rapat Koordinasi ini bertujuan membahas langkah-langkah apa saja yang efektif untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok menjelang Puasa dan Lebaran Tahun 2015. Acara tersebut mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kabupaten, atau Kota seluruh Indonesia, serta Instansi Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.

Langkah Kemendag untuk menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga lain tersebut dinilai sejumlah pihak sangat tepat. Apalagi, stabilisasi harga pangan nasional setiap menjelang Lebaran selalu berkelit kelindan dengan aspek-aspek lain semisal sektor transportasi, logistik dan juga distribusi. Sebab, aspek-aspek inilah yang selama ini ikut menentukan stabilitas harga pangan di pasaran.

Persiapan menyambut Lebaran bukan hanya soal pengamanan persediaan, tetapi juga masalah pengamanan transportasi dan distribusi barang. Semua itu merupakan aspek-aspek yang signifikan menentukan stabilitas harga pangan di pasaran. Selain melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan, Kemendag juga aktif membangun sinergi dan kekompakan antar lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah. Hasilnya, harga kebutuhan pokok masyarakat pada bulan puasa dan jelang Lebaran tahun 2015 ini cukup stabil dan terjangkau oleh masyarakat luas.

93

KEMENDAG mengusulkan draf Perpres untuk memberikan berbagai kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan intervensi pasar pada saat terjadi gejolak harga. Strategi intervensi pemerintah ini dinilai efektif untuk meredam gejolak kenaikan harga bahan pokok di pasaran dan juga manjur untuk mencegah praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat .

Kementerian Perdagangan optimis kebutuhan pangan masyarakat saat menjalankan ibadah puasa dan merayakan lebaran bakal terpenuhi dengan harga yang stabil. Meski demikian, bukan berarti pemerintah akan diam tanpa melakukan upaya pengawasan dan pengendalian. Kemendag RI misalnya, jauh-jauh hari sebelum bulan puasa tiba sudah mengusulkan draf Peraturan Presiden

(Perpres) tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Salah satu poin yang diusulkan dalam Perpres tersebut adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan harga khusus barang kebutuhan pokok pada saat H-7 bulan puasa hingga Idul Fitri. Adapun setelah perayaan hari besar selesai, kebijakan penetapan harga akan dikembalikan lagi seperti periode normal.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahkan, kebijakan seperti itu juga sudah dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Dengan kebijakan itu pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga bahan

INTERVENSI PASAR

Jurus Baru Kemendag Jika TerjadiGejolak Harga Sembako


94


PASAR MURAH KEMENDAG 2015

Pengkondisian Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

HARI masih pagi ketika ratusan orang dari 12 Kelurahan di sekitaran kantor Kemendag RI berduyun-duyun mendatangi pasar murah Kemendag RI yang digelar di Lapangan Parkir Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (25/6) lalu.

Pasar Murah sejatinya merupakan kewajiban Pemerintah dan kalangan pengusaha untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yakni, sebagai salah satu cara untuk mengontrol laju perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran agar tidak dimainkan oleh oknum-oknum spekulan.

Animo pengunjung pasar murah tersebut luar biasa. Sebab, dalam suasana Ramadhan Pasar Murah selalu menjadi pilihan warga untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga miring.

Untuk diketahui, larisnya beberapa produk tersebut ternyata bukan karena harganya tengah naik di pasaran, namun karena panitia memberikan diskon besar-besaran hingga 50% bagi para pengunjung yang berbelanja. Pasalnya harga beberapa komoditas pokok masyarakat pada saat itu relatif masih cukup stabil.

pokok di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat puasa dan Lebaran, atau pada saat yang penting.

Harga khusus tersebut akan digunakan untuk menghitung harga ideal berdasarkan struktur biaya yang ada. Harga ideal yang dimaksud yaitu margin keuntungan pedagang harus ideal sehingga tidak terlalu tinggi dan juga tidak merugikan. Adapun struktur biaya yang akan dihitung adalah harga produksi di tingkat produsen, biaya transportasi, penyusutan produk, serta margin ideal dan layak bagi pedagang. Selain faktor internal tersebut, penetapan harga juga akan mengacu ke kondisi eksternal, yakni referensi perkembangan harga barang kebutuhan pokok di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Adapun poin lain yang diatur dalam Perpres tersebut adalah soal kewenangan Mendag untuk untuk mengelola stok dan distribusi bahan pokok dan kewenangan untuk memberikan izin impor jika harga suatu komoditas dinilai sudah sangat tinggi. Dengan beberapa poin yang terdapat dalam perpres tersebut, pemerintah punya landasan hukum yang kuat untuk mengintervensi pasar.

95

Upaya MembangunSistem Distribusi yang Sehat dan Berkeadilan

Inspeksi Mendadak Gudang Bahan Kebutuhan Pokok

03.D.3


96


Inspeksi Mendadak (Sidak) bukan semata-mata untuk men cari kesalahan, melainkan sebagai tindakan pencegahan terjadinya aksi spekulasi dan berbagai bentuk kecurangan.

Ada dua misi utama yang mendorong perlunya pemerintah melakukan sidak. Pertama, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kecurangan. Kedua, terapi kejut bagi pelaku usaha distribusi.

Sepanjang tahun 2015 Ditjen PDN menggalakkan kegiatan di sejumlah daerah yang menjadi titik distribusi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dari kegiatan sidak ini Ditjen PDN berhasil menemukan beberapa indikasi kecura ngan yang dilakukan oleh para pelaku usaha distribusi dan langsung ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan. Contohnya adalah inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kemendag di beberapa gudang penyimpanan barang kebutuhan pokok di wilayah Jakarta, Sabtu (17/01/2015).

Dari sidak tersebut, Kemendag RI menemukan beberapa indikasi kecurangan, dari penemuan inilah kemudian menjadi bahan untuk pembenahan sistem dan kebijakan pemerintah ke depan. Setidaknya ada empat bentuk indikasi penyelewengan yang dilakukan para pelaku distribusi. Salah satunya, indikasi penyimpanan/menahan stok. Tim Ditjen PDN Kemendag menemukan indikasi paket pembelian beras Bulog (Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP)

kema san 50 kg dengan kemasan 15 kg (kualitas buruk) yang disimpan lama di gudang, alias tidak didistribusikan/dijual segera.

Berkenaan dengan indikasi penimbunan ini, Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh gudang yang menyimpan bahan pokok. Kemendag juga melakukan shock therapy dan peringatan keras kepada pengusaha pemilik gudang yang ketahuan menimbun bahan pokok. Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberika efek jera. Sebab, tindakan penimbunan tersebut telah menyalahi Undang-undang (UU) Perdagangan. Pelakunya pun bisa di-jatuhi sanksi minimal lima tahun, dan denda hingga Rp20 miliar. Bahkan, jika terbukti melakukan penimbunan beras, maka pemilik atau pengelola gudang bisa dikenakan sanksi baik pidana seperti kurungan penjara atau sanksi administasi yaitu pencabutan izin gudang.

Indikasi bentuk kecurangan lain yang juga pernah ditemukan adalah modus pengoplosan beras impor dengan beras lokal atau beras Bulog, atau mungkin mengganti merek impor menjadi merek lokal dengan kemasan 5 kg/10 kg.

Sidak Kemendag juga menemukan adanya kemasan-kema san beras yang tidak mencantumkan informasi barang secara lengkap sesuai Pasal 31 Ayat (2) Permendag No 19/2014 tentang ketentuan

Pembenahan sistem distribusi bahan pokok masyarakat menjadi fokus utama upaya stabilisasi harga yang dijalankan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Kegiatan Sidak (Inspeksi Mendadak) akan terus digalakkan sebagai upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya berbagai bentuk kecurangan para pelaku usaha di pasaran.

97


98


ekspor impor beras yang harus memuat sedikitnya jenis, berat, tingkat pecah, negara asal, nama/alamat eksportir dan importir.

Sidak tak hanya dilakukan pada gudang-gudang penyimpa nan, melainkan juga dilakukan di pasar-pasar rakyat. Untuk dicatat, tujuan dari sidak yang dilakukan pemerintah adalah juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada rantai pasok dan ketersediaan barang saja, tetapi juga standar mutu dan kemasan barang yang ada di pasaran. Dan itu, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat, mengamankan dan melindungi pasar dalam negeri dari berbagai produk impor yang merugikan masyarakat.

Operasi Pasar dan Peran Pemerintah Daerah

Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ini, pemerintah pusat akan terus melakukan sidak. Namun, Kemendag juga meminta koordinasi yang baik dari para pemerintah daerah. Mereka terus dihimbau untuk berperan aktif dalam memetakan perdagangan dan struktur biaya barang kebutuhan pokok di daerahnya. Pemerintah provinsi juga diharapkan memahami/mengenali dengan pasti peta distribusi setiap barang

kebutuhan pokok di wilayah masing-masing.

Memang, dinamika di pasar tidak mudah diprediksi. Meski berbagai kegiatan antisipasi dan pencegahan telah dilakukan sedemikian rupa, selalu ada saja kejadian yang mengejutkan dan perlu tindakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah fenomena melonjaknya harga beras secara tiba-tiba di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), sejak Januari sampai Februa ri tahun 2015.

Pemerintah pun langsung ambil tindakan cepat, yaitu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata niaga dan sistem distribusi beras. Kemendag juga mengintensifkan sejumlah langkah antisipatif. Termasuk, salah satunya dengan melakukan Operasi Pasar guna mengamankan stok dan meredam gejolak harga beras di pasaran. Untuk mengamankannya dari gangguan, TNI dan Polri juga dilibatkan.

Kegiatan Operasi Pasar beras dilakukan Kemendag bersama Perum Bulog sejak tanggal 16 Februari 2015. Bulog menyedia-kan sebanyak 2.000 ton beras yang disebar di 62 titik. Sebanyak 50 titik di antaranya berada di wilayah permukiman. Sedangkan sisanya disebar di 12 pasar strategis di Jabodetabek, seperti Pasar Minggu, Pasar Senen, dan Pasar Kramat Jati.

Kegiatan Operasi Pasar beras dilakukan Kemendag bersama Perum Bulog sejak tanggal 16 Februari 2015. Bulog menye dia-kan sebanyak 2.000 ton beras yang disebar di 62 titik.2.000ton beras

99

Menjaga Harga Minyak Goreng Tetap Terjangkau

Permendag 21 Tahun 2015Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

03.D.4


100


Implementasi Permendag No. 80/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan dan Permendag No. 21/2015 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 80/2014 dikhawatirkan sejumlah pihak bakal mendongkrak kenaikan harga minyak kemasan yang

akan memberatkan lapisan konsumen kelas bawah.

Terkait dengan kekhawatiran tersebut, Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak akan memicu harga minyak goreng secara drastis. Sebab, pemberlakuan Permendag ini semata-mata bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap konsumen.

Memang, setiap kali ada komoditas yang dikenakan standar, pasti ada cost yang harus dibayar. Penerapan standar kemasan ini diperkirakan akan mendongkrak harga jual minyak goreng senilai Rp300 per liter. Pasalnya, produsen harus menanggung biaya

penambahan vitamin A sebesar Rp50 per liter dan biaya tambahan untuk kemasan mencapai Rp250 per liternya. Hal itu tidak akan berpengaruh besar terhadap daya beli konsumen,walaupun kontribusi minyak goreng terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) berkisar 1,3%-an.

Namun, cost itu sebenarnya tidak seberapa bila bandingkan dengan besarnya biaya kesehatan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, implementasi permendag tersebut juga akan mengakibatkan adanya peningkatan biaya produksi bagi pengusaha minyak goreng yang selama ini belum berkemasan label.

Sosialisasi Permendag Oleh Pemda

Sejak awal tahun 2015, Kemendag terus melakukan sosialisasi permendag ini di berbagai daerah bekerjasama dengan para Pemerintah Daerah (Pemda). Di antaranya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banggai pada bulan Maret 2015. Pada acara ini seluruh produsen dan distributor minyak goreng curah diundang. Setelah itu, sosialisasi baru dilakukan kepada para pedagang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun juga menyelanggarakan acara serupa. Bahkan Disperindagkoppar Kota Madiun akan semaksimal mungkin melakukan pemantauan dan sosialisasi.

Para produsen, distributor, dan pedagang masih memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan mengenai minyak goreng wajib kemasan ini. Sebab, masa berlaku dalam Permendag No. 80/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan,yang sebelumnya secara efektif pada 27 Meret 2015, dalam Permendag No. 21/2015 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 80/2014, diperpanjang menjadi 27 Maret 2016 mendatang.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan Permendag 80 Tahun 2014 mengenai minyak goreng wajib kemasan. Ada beberapa Pasal dalam iitu yang direvisi dan tertuang di Permendag 21 Tahun 2015, termasuk salah satunya memperpanjang masa berlaku peraturan hingga Maret 2016.

101

Upaya Menyediakan Informasi yang Akurat dan Reliabel

Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)

03.D.5


102


Masyarakat sudah bisa mengetahui harga sejumlah komoditas bahan pokok di berbagai daerah menggunakan

layanan Short Message System (SMS) data yang disediakan oleh Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag RI.

Caranya, ketik: KOMODITAS#KOTA#TANGGAL di telpon geng gam Anda, lalu kirim ke 0821 1288 7476. Contoh BERAS#BANDUNG#16-04-2015. Setelah itu, tunggu beberapa detik maka permintaan data harga beras di Bandung pada tanggal 10 April 2015 itu akantersaji di layar telpon genggam Anda kurang dari satu menit. “IR 64 di Pasar Kosambi, Pasar Andir, Pasar Sederhana, Pasar Kiara Condong, dan Pasar Baru. Terlihat disparitas harga bahwa yang termurah Rp9.500/kg dan termahal Rp10.500/kg,” demikian data yang terkirim dari contoh permintaan tadi.

Sistem informasi cepat tersebut juga bisa diakses secara lengkap melalui situs (early warning system) EWS Kemendag yang saat ini sudah bisa menjadi rujukan utama untuk pantauan harga-harga sembako secara nasional dan mampu menyajikan data secara lengkap, baik dari segi waktu maupun tempat. Melalui situs EWS Kemendag ini, pengunjung juga dapat

melihat pantauan harga-harga sembako di seluruh daerah melalui data dan menganalisis grafik pergerakan harga tiap komoditas selama sebulan.

Untuk diketahui SP2KP ini merupakan pengganti Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah (SIPAW) yang tidak digunakan lagi ini. SP2KP merupakan sebuah system informasi yang dibangun untuk menyediakan informasi yang akurat dan reliabel tentang komoditi bahan pokok, memberikan notifikasi (alert) kepada pemangku kepentingan, dan menyediakan alternatif skenario penyelesaian masalah yang dapat diimplementasikan jika terjadi krisis/masalah bahan pokok.

Di samping itu, Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok ini juga memiliki data-data pendukung yang disajikan sebagai indikator atau analisis pendukung bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok ini. Adapun data-data pendukung yang disediakan di situs Kemendag, yaitu Profil Komoditas, Neraca Komoditas, Pola Distribusi Komoditas, Iklim & Cuaca, Informasi Stakeholders, Kondisi Sosial Ekonomi, Layanan & Kualitas Infrastruktur, serta kebijakan terkait komoditas bahan pokok.

Lahirnya sistem tersebut didasari oleh kondisi wilayah Indonesia sangat luas dan

Kemendag RI mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) sebagai pengganti Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah (SIPAW) yang sudah tidak digunakan lagi. Penerapan Early Warning System ini sangat membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk segera mengantisipasi gejolak harga di pasar dengan instrumen-instrumen kebijakan sesuai dengan kewenangan masing masing.

103

terdiri atas 34 provinsi. Artinya, kondisi ini memiliki konsekuensi sulitnya mengontrol pergerakan stok maupun harga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di pasaran dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

Menyadari hal itu, sejak tahun 2008 lalu Kementerian Perdagangan RI terus mengembangkan sistem peringatan dini berbasis internet dan kemajuan tekhnologi informasi yang disebut dengan sistem peringatan dini (early warning system) bernama Sistem Informasi Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) tadi.

Dalam system ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban terus melakukan pemantauan setiap hari/secara periodik mengenai pergerakan harga bahan pokok dan barang strategis dari waktu ke waktu. Hal ini karena pelaporan harga bahan pokok tersebut sangat krusial dalam rangka untuk mengetahui gejolak harga di suatu daerah serta disparitas harga antarwilayah.

Tantangan Penerapan

Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komputer tentu diwujudkan dengan

Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)

12000

11400

10800

10200

9600

9000

13/11

/2015

14/11

/2015

15/11

/2015

16/11

/2015

17/11

/2015

18/11

/2015

19/11

/2015

20/11

/2015

21/11

/2015

22/11

/2015

23/11

/2015

24/11

/2015

25/11

/2015

26/11

/2015

27/11

/2015

28/11

/2015

29/11

/2015

30/11

/2015

01/11

/2015

02/11

/2015

03/11

/2015

04/11

/2015

05/11

/2015

06/11

/2015

07/11

/2015

08/11

/2015

09/11

/2015

10/11

/2015

11/11

/2015

12/11

/2015

13/11

/2015

Seni

n

Seni

n

Seni

n

Seni

n

Harga Beras Medium Nasional 13/11/2015 - 13/12/2015 Komoditas

Beras Medium

Gula Pasir

Minyak Goreng Curah

Tepung Terigu

Kedelai Lokal

Daging Sapi

Daging Ayam Ras

Telur Ayam Ras

Cabe Merah Besar

Bawang Merah

Susu Kental Manis

Jagung Pipilan

Ikan Teri

Garam Halus

Mie Instant

Kacang Tanah

Ketela Pohon

SP2KP yang dibangun oleh Kemendag.Tampak perbandingan harga bahan pokok beras medium dapat terpantau stabil.


104


Mekanisme Pemantauan Melalui SP2KP

pengembangan aplikasi pemantau harga yang dapat dilaporkan secara mobile dan juga input ke website. Karena itu, sistem ini memerlukan dukungan sumber daya manusia untuk memasukkan data secara akurat dan real time, terutama di tiap daerah pantauan.

Kesiapan tenaga-tenaga pemantau di daerah untuk memasukkan data harga sembako setiap hari juga sangat diperlukan agar data dapat tersaji dan terbarukan setiap hari.

Namun, sampai kini EWS Kemendag telah berhasil menyajikan data harga setiap provinsi (34

ibu kota provinsi dan 165 lokasi pasar), secara nasional, dan secara internasional.

Seperti halnya pembangunan sistem alert atau peringatan dini untuk suatu kondisi, apalagi terintegrasi di setiap daerah memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil. Untuk itu, Kemendag juga melaksanakan pelatihan EWS di daerah-daerah, selain juga tentu menyiapkan infrastruktur teknologi yang dapat secara canggih menyajikan data sebagai bahan analisis.

105

Pangkas Rantai Distribusi, Dorong Peningkatan Keuntungan Pedagang Bahan Pokok

Depo Bapok Kita

03.D.6


106


Masih besarnya biaya distribusi Indonesia terbukti berpengaruh besar terhadap pergerakan harga barang

kebutuhan pokok di pasaran sekitar 15%-21%-an. Angka itu terjadi lantaran truk dari sentra-sentra pertanian yang menuju pasar lebih dahulu harus melewati banyak proses. Misal, jembatan timbang, dan pungutan-pungutan lainnya yang wajib dilalui sebelum sebuah komoditas sampai ke tangan konsumen.

Panjangnya rantai distribusi Bapok itu menjadi salah satu fokus perhatian Kemendag dalam upayanya mengurai persoalan instabilitas harga Bapok. Sebagai solusinya, tahun 2015 ini Kemendag meluncurkan proyek percontohan yang bernama Depo Bapok Kita.

Pembentukan Depo Bapok Kita didasari atas hasil identifikasi Kemendag tentang seberapa besar kebutuhan pedagang pasar setiap minggunya. Depo ini disiapkan sebagai penyeimbang pemenuhan kebutuhan pokok di pasar dari pemenuhan kebutuhan pedagang setiap minggunya. Depo Bapok Kita bakal memasok antara 20%-30% barang kebutuhan pokok pedagang di pasar rakyat.

Depo Bapok Kita merupakan proyek percontohan Kemendag atas kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Supply Bapok didatangkan oleh Perum Bulog sebagai pemasok utama Depo Bapok Kita langsung dari petani ataupun importir secara berkelanjutan, berkualitas baik, halal, serta memenuhi standar kelayakan. Terpenting lagi, harganya lebih murah dibandingkan dengan distributor atau grosir.

Mudahkan Akses Pembiayaan Pedagang

Selain panjangnya rantai distribusi, faktor lain yang mempengaruhi harga Bapok di tingkat konsumen adalah kuatnya peran bandar barang kebutuhan pokok di pasar induk, serta lemahnya akses permodalan para pedagang di pasar rakyat.

Kondisi ini, membuat para bandar lebih dominan dalam mengendalikan harga di pasaran. Karenanya, upaya ini bertujuan juga untuk memberikan fasilitas kemudahan akses pembiayaan terhadap pedagang pasar rakyat, melalui mekanisme yang lebih sederhana, mudah, cepat, dengan bunga ringan.

Akses pembiayaan terhadap pedagang pasar ini, nantinya akan diatur secara bilateral antara Koperasi Pasar/Lembaga Keuangan Bank-Lembaga Keuangan Non-Bank (Koppas/LKB-LKNB) dan pedagang.

Penandatanganan nota kesepahaman antara pihak terkait yaitu Perum Bulog, PD Pasar Jaya, BRI, LPDB, Pusat Koperasi

Kementerian Perdagangan RI luncurkan “Depo Bapok Kita” untuk meningkatkan efisiensi distribusi dari hulu ke hilir. Depo penyediaan logistik seperti ini akan dikembangkan di pasar-pasar terpilih seluruh Indonesia. Depo Bapok Kita juga akan memfasilitasi pedagang pasar rakyat untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan mekanisme lebih sederhana, mudah, cepat, dan bunga lebih ringan.

107

Pedagang Pasar DKI Jaya meliputi kerja sama dengan ruang lingkup yang meliputi pengadaan, pendistribusian dan penjualan barang-barang kebutuhan pokok melalui Depo Bapo Kita kepada para pedagang pasar. Kemudian, kerja sama dalam lingkup akses pembiayaan kepada pedagang pasar serta pengawasan dan evaluasi kerja sama. Dengan begitu, ke depan depo ini bisa mendorong peningkatan keuntungan para pedagang di pasar-pasar rakyat.

Kemendag RI akan segera membuka depo-depo serupa di sejumlah pasar-pasar rakyat terpilih di seluruh Indonesia. Untuk DKI Jakarta, Kemendag menargetkan akan membangun 10 Depo Bapok di 9 pasar di wilayah DKI Jakarta hingga akhir tahun nanti. Kesembilan pasar yang menjadi target Depo Bapok itu antara lain Pasar Glodok, Tebet Timur, Klender, Ciracas, Enjo, Cibubur, Gembrong, Tomang Barat, dan Kelapa Gading.

Kemendag optimistis pembentukan depo Bapok ini bermanfaat untuk mengikis besarnya

pengeluaran ekstra para pedagang, yang selama ini dibebankan kepada konsumen.

Upaya Kemendag memfasilitasi pendirian Depo Bapok Kita perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait. Sebab, depo ini bisa menjadi instrumen pemerintah bagi penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Keberadaan kios Depo Bapok dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, dan instrumen pengendalian harga.

Depo Bapok Kita merupakan bagian dari keseriusan Pemerintah dalam rangka menciptakan stabilisasi harga Bapok, seperti tertuang dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Acara peluncuran Program Depo Bapok Kita dilakukan pada 10 Agustus 2015 lalu. Peluncuran tersebut ditandai dengan peresmian Depo Bapok Kita di lantai 2 pasar Kramat Jati.

Memotongrantai distribusi bahan

pokok sehingga menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga

stabilitas harga.

Meningkatkankeuntungan

para pedagang di pasar-pasar

rakyat.

Membantupedagang pasar agar

mendapat akses pasokan barang pokok

dengan dukungan yang berkelanjutan, berkualitas baik, harga yang murah,

halal dan memenuhi standar.

Memfasilitasipedagang pasar rakyat untuk mendapatkan akses pembiayaan

dengan mekanisme lebih sederhana,

mudah, cepat dan bunga lebih ringan.

Fungsi dan Peran Depo Bapok Kita


108


109

03.EEvent Promosi dan Sosialisasi Program PDN

- Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan

Dalam Negeri 2015

- Launching Batik Sebagai Seragam Dinas

- Ragam Kegiatan Kemendag Peringati Hari Batik Nasional

- Jakarta Fashion Week 2015

- Aksi Minum Jamu untuk Negeri

- Trade Expo Indonesia 2015

03.E.1

Menyatukan Langkah BersamaPara Pemerintah Daerah

Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2015


112


Kebijakan adalah sebuah instrumen. Dinamika perdagangan yang semakin dinamis dan terus berkembang menjadikan setiap kebijakan,

terutama yang menyangkut perundang undangan atau peraturan baru harus disosialisasikan secara intens dari pusat ke daerah, terutama kepada para pejabat pemangku kebijakan, para pelaku saha dan berbagai elemen masyarakat terkait.

Maka dari itu, Ditjen PDN, Kementerian Perdagangan RI sepanjang tahun 2015 juga aktif meningkat kan intensitas kegiatan sosialisasi berbagai kebijakan pusat ke daerah. Salah satunya adalah Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, pada 28 November 2015.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi pada 27 November oleh Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam yang didampingi oleh Kepala Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, serta Inspektur I Itjen Kemendag. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 28 November Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina menghadiri dan memberikan arahan khusus kepada para peserta terkait kebijakan-kebijakan

penting yang perlu dipahami oleh setiap pemerintah daerah.

Kegiatan Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ini dihadiri oleh sekitar 150 perwakilan dari dinas yang membidangi Perdagangan dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah barat Indonesia.

Materi yang disampaikan pada acara ini meliputi berbagai kebijakan PDN tentang pengendalian harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok, penataan toko swalayan, pembinaan UMKM dan produk dalam negeri, penataan pasar rakyat dan gudang.

Dalam arahannya, Dirjen PDN menyampaikan beberapa arah strategis kebijakan Kementerian Perdagangan. Dirjen PDN berharap melalui acara Forum Sosialisasi Kebijakan PDN dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan hubungan pusat-daerah sangat penting untuk efektivitas implementasi berbagai kebijakan perdagangan, misalkan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, serta kebijakan deregulasi/debirokratisasi perdagangan yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah tahap I.

Sosialisasi kebijakan menjadi kata kunci untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengembangkan daya saing nasional. Secara birokrasi, kegiatan sosialisasi kebijakan berperan penting untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah di pusat dan daerah. Sepanjang tahun 2015 ini ada dua kegiatan besar Ditjen PDN terkait sosialisasi kebijakan, yaitu di Palembang dan Denpasar.

113

Sosialisasi Wujudkan Iklim Usaha yang Sehat

Di tengah tantangan global dan perdagangan dunia yang semakin terbuka serta kondisi perekonomian domestik yang belum stabil, diperlukan langkah-langkah strategis dan peran serta sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi tersebut. Maka dari itu, pengesahan Undang-undang Perdagangan pada awal tahun 2014 lalu menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi pembangunan perdagangan ke depan. Artinya, dengan adanya Undang-undang Perdagangan tersebut diharapkan kinerja sektor perdagangan menjadi lebih kuat dan strategis.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri di Bintang Ballrom, Hotel Ramada Bintang Resort, Bali Selasa (20/10/2015). Kegiatan di bali ini mengambil tema Kepastian Hukum Dalam Penerapan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat di Indonesia.

Ikut hadir pada acara tersebut Asisten II Bidang Perekonomian Provinsi Bali I Ketut Wija, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Ni Wayan Kusumawati, dan Jajaran Pejabat Kemendag RI.

Dalam laporannya Ses. Ditjen PDN Suhanto menyampaikan, secara umum forum sosialisasi tersebut akan memaparkan sejumlah kebijakan perdagangan khususnya yang terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri. Kebijakan-kebijakan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Forum Sosialisasi Kebijakan ini terdapat 4 topik kebijakan yang akan dibahas, yaitu pertama Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok; kedua mengenai Gudang; ketiga Toko

Swalayan dan Pasar Rakyat; dan keempat Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di bidang Perdagangan.

Pada acara tersebut, Dirjen PDN mengharapkan para peserta dari Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat mengimplementasikan di daerahnya beberapa hal berikut; 1) Konsistensi pelaksanaan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Terkait pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi); 2) Memberi umpan balik dalam hal terjadi kendala/permasalahan pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri di daerah; 3) dalam kerangka penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perdagangan, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengadopsi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun pemateri atau nara sumber pada forum tersebut adalah; 1) Ses. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Suhanto dengan materi Gambaran umum Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri; 2) Kepala Biro Hukum Kemendag Lasminingsih menyampaikan Harmonisasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri antara pusat dan daerah; 3) Direktur Bina Usaha Perdagangan diwakili Jimy Bella menyampaikan Kebijakan Penataan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat; 4) Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Robert James Bintaryo menyampaikan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 5) Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Jimy Bella menyampaikan Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Gudang; 6) Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri yang diwakili Maruli Situmorang.

Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dihadiri 150 orang peserta dari Dinas yang membidangi Perdagangan yang berada dari 17 Provinsi dan 133 Kabupaten/Kota, khususnya yang berada di Wilayah Timur Indonesia.


114


115

Launching Batik Sebagai Seragam Dinas

KEMENDAG kembali membuat gebrakan pada tahun 2015. Batik Endek dijadikan sebagai seragam dinas resmi Kementerian Perdagangan. Sebuah upaya cerdas untuk mempromosikan dan menularkan semangat cinta kain asli Indonesia.

Umumnya, batik hanya dipakai saat acara-acara formal saja. Di lingkup Pemerintahan atau di sebuah perusahaan, batik biasa dipakai setiap hari Jumat. Itu mulai diberlakukan semenjak batik ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Tapi, apa yang dilakukan seluruh jajaran Kemendag benar-benar memikat perhatian. Bagaimana tidak, Kemendag melakukan terobosan dengan menjadikan batik sebagai seragam dinas resmi. Batik yang dipergunakan bermotif Endek, Bali. Rencananya, tahun depan, Kemendag akan mempromosikan batik Lurik.

Launching seragama batik Kemendag itu dilakukan dalam acara a Diskusi Batik Nasional dan Launching Pakaian Seragam Kemendag, Kamis (30/7/2015). Inovasi kegiatan Kemendag ini merupakan contoh bahwa untuk mengangkat produk nasional, cinta saja tidak cukup tapi juga harus dengan action.

Permendag No. 53/M- DAG/PER/7/2015

Selain launching seragam, pada acara siang itu Kemendag juga melakukan konferensi pers mengenai terbitnya Permendag No. 53/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan TPT Motif Batik.

Beleid ini, diterbitkan karena Kemendag Melihat gejala serbuan batik impor yang semakin deras. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan bahwa Permendag tersebut sesuai dengan visi-misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Trisakti. Dalam Trisakti dijelaskan bahwa bangsa Indonesia harus berkepribadian dalam kebudayaan. Maka batik sudah semestinya menjadi tuan di negeri sendiri.

Berdasarkan data Kemendag, saat ini ada sekitar 10 negara menjadi langganan impor batik. Dan, jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Data mencatat, pada Januari-April 2015 lalu impor TPT batik dan motif batik kembali naik menjadi USD 34,9 juta. Pada periode Januari-April 2015 terjadi kenaikan 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2014.

Sementara impor TPT batik dan motif batik dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan signifikan, sebesar 17,9% atau sebesar USD 13,2 juta. Lalu impor TPT batik dan motif batik pada tahun 2012 sebesar USD 73,8 juta dan naik lagi pada tahun 2013 menjadi USD 80,8 juta.

Tahun 2014, impor TPT batik dan motif batik kembali meningkat menjadi USD 87,1 juta pada bulan Januari- Desember. Pada periode Januari-April 2014, importasi TPT batik dan motif batik sebesar USD 28,1 juta.


116


Jakarta Fashion Week 2015

Ragam Kegiatan KemendagPeringati Hari Batik Nasional

DIMULAI setiap tahun sejak tahun 2008, Jakarta Fashion Week adalah acara fesyen tahunan Indonesia yang gaungnya makin mendunia. Aneka platform untuk merek-merek ternama muncul untuk menjadi desain yang inovatif, gaya elegan dan mewah.

Ruang lingkup dari Jakarta Fashion Week secara luas diakui oleh kalangan profesional industri, para editor fashion, para pembeli di seantero ASEAN, fotografer, stylist dan model yang pengaruhnya menjangkau masyarakat nasional dan internasional yang luas.

DALAM rangka memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2015, Kemendag RI mengadakan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah Pameran Mini Batik Indonesia yang diselenggarakan di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (2/10).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina. Pameran ini diselenggarakan

Naik pamornya Jakarta Fashion Week sebagai salah satu acara fashion paling berpengaruh di Asia Tenggara menjadi pertanda baik untuk dunia fesyen Indonesia yang tengah memasuki pasar fesyen global. Go Global, Go Indonesia.

Festival Mode yang terbesar dan paling spektakuler di Indonesia, festival Jakarta Fashion Week ini akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2015 di Senayan City, Jakarta. Acara ini adalah seri kedelapan Jakarta Fashion Week yang didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dalam seri ke- 8 tahun acara Jakarta Fashion Week menampilkan para desainer Indonesia dalam kreasi kolaboratif di Jakarta Fashion Week (JFW) dengan desainer top dari Thailand, Korea Selatan, Inggris Raya, Australia, dan Timur Tengah.

Menyoroti tren fashion tahun depan, JFW 2015 menekankan kerjasama internasional yang merupakan sumber inspirasi untuk kedua Indonesia serta berkolaborasi desainer internasional.

dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2015, dengan tujuan untuk lebih memasyarakatkan batik dan produk hasil kerajinan berbahan batik/motif batik dimulai dari Pegawai Kemendag yang nantinya dapat juga dikenal di kalangan masyarakat.

Masih dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional, Kementerian Perdagangan RI juga menggelar acara pameran Batik Warisan Budaya Indonesia di lantai dasar gedung Kemendag selama 2 hari, hari Jum’at & Senin tanggal 2 dan 5 Oktober 2015.

Warlami, menjadi salah satu peserta yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi di acara pameran batik ini, dengan menampilkan beberapa karya terbaik dari para perajin batik dan tenun warna alam. Selama pameran berlangsung, terlihat begitu banyak minat pengunjung yang tertarik produk-produk di stand Warlami.

117


Aksi Minum Jamu untuk Negeri

Trade Expo Indonesia 2015

KEMENDAG RI berkomitmen tinggi untuk mempromosikan produk-produk khas nusantara. Hal itu dibuktikan dengan berbagai upaya Kemendag RI dalam menggaungkan dan mensosialisasikan aksi minum jamu untuk negeri. Aksi ini dimaksudkan sebagai upaya mempromosikan jamu sebagai produk unggulan dalam negeri, yang patut dipromosikan di dalam maupun luar negeri.

Dalam kerangka mengoptimalkan potensi tersebut, Kemendag terus melakukan pendampingan dan pembinaan pedagang

Trade Expo Indonesia (TEI) adalah pameran dagang terbesar di Indonesia yang didukung oleh Pemerintah dan sektor swasta, tahun 2011 ini Trade Expo Indonesia diselenggarakan 19-23 Oktober 2011 di fasilitas expo terbesar di Indonesia, Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran.

Penyelenggaraan TEI 2015 adalah pelaksanaan yang ke-26. TEI ini bertujuan untuk

jamu. Tahun 2015 ini misalnya, Kemendag memberikan fasilitas berupa 100 sepeda jamu kepada penjual jamu gendong keliling. Penyerahan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis oleh Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan, pada pembukaan Pameran Produk Olahan Dalam Negeri 2015 di Lapangan Banteng, Jakarta. Secara simbolis Mendag memberikan 3 sepeda kepada 3 penjual jamu gendong keliling.

Terkait dengan upaya itu, Kemendag juga memiliki program pembinaan pedagang jamu dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan dalam soal kemasan.

Gerakan tersebut mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Hal ini terlihat pada acara sosialisasi gerakan minum jamu yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (16/1/2015). Pada acara tersebut, para menteri anggota Kabinet Kerja diimbau untuk turut mempromosikan manfaat jamu.

meningkatkan citra bangsa Indonesia di dunia internasional melalui berbagai potensi kekayaan alam, kreativitas dan budaya yang ditranslasikan menjadi berbagai produk yang berkualitas, berdaya saing dan memenuhi standar internasional.

TEI 2011 memamerkan seluruh produk Indonesia dimulai dari sektor industri, pertambangan, pertanian hingga kerajinan, sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

TEI ini memiliki konsep B2B (business to business) sehingga produsen dapat mengenalkan produk berkualitas ekspornya kepada calon buyer, sedangkan buyer sendiri dapat melihat secara langsung produk yang ditawarkan produsen, dari sini diharapkan timbul prospek bisnis.

118

04Profil PejabatDirektorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

119


LAHIR di Bangka, 21-08-1960 dari pasangan Moh Said dan Siti Saadah. Alumnus S1 jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Indonesia (1985) ini menjadi abdi negara sejak tahun 1986. Mengawali karir di lingkungan Kementerian Perdagangan RI sebagai Pj. Kasi Biji-bijian dan Getah-getahan Dit. Pengadaan dan Penyaluran Hasil Pertanian dan Kehutanan (1990). Pernah pula menjabat sebagai Pj. Kasubdit Pemantauan Pengadaan dan Penyaluran Dit. Bina Pasar Dalam Negeri (1998). Lulusan S2 jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik (2005) ini sering menjadi peserta dalam berbagai kegiatan seminar, workshop dan konferensi terkait perdagangan di dalam negeri maupun mancanegara. Sebelum menjabat sebagai Dirjen PDN dipercaya memegang amanat sebagai Direktur Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Suami dari Siswantoro ini dianugerahi seorang putra bernama Yuni F. Putrie.

LAHIR di Kebumen, Jawa Tengah, 12-12-1963 dari pasangan Sastro Sudarmo Almarhum dan Siti Aminah. Menjadi PNS sejak tahun 1983 dan meniti karir dari bawah. Alumnus S1 jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Krisnadwipayanan (1987) dan S2 jurusan Manajemen, STIE. IPWI Jakarta (1998) pernah menjabat sebagai Kasubbag Perlengkapan Sekretariat Ditjen Dagri (2001) dan Kasubdit.Pengembangan Pasar Hasil Industri & Pertambangan Dit. Bina Pasar dan Distribusi (2004). Sebelum menjalankan tugasnya sebagai Sesditjen PDN, suami dari Dwika Dasawarsoh dan ayah dari seorang putri bernama Rafika Rhalia ini dipercaya sebagai nahkoda Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Dit. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sejak tahun 2010.

Srie Agustina, S.E., M.E.Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri

Drs. Suhanto, M.M.Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

PR

OFI

L P

EJA

BAT

DIR

EK

TOR

AT J

EN

DE

RA

LP

ER

DA

GA

NG

AN

DA

LAM

NE

GE

RI

120

PUTRA dari pasangan R. Bintaryo dan Dorothy Nale Hilliard telah melakoni karier Pegawai Negeri Sipil selama 27 tahun 10 bulan, sejak 1 Februari 1988. Pria kelahiran Malang 56 tahun lalu ini pernah menjabat Kepala Sub Bagian Statistik Perencanaan Biro Perencanaan pada tahun 1996. Delapan tahun berselang, dia bertugas sebagai Atase Perdagangan KBRI di Brussel, Belgia dan Atase Perdagangan Perwakilan di Luar Negeri. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Suami dari Azizayanah ini mengemban amanah sebagai Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Robert menjadi PNS berbekal gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Airlangga Surabaya yang diraihnya tahun 1986. Pada tahun 1996, bapak tiga anak ini menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration di University of Hull Inggris.

KARIER Jimmy Bella di Kemendag sudah terentang selama 31 tahun sembilan bulan. Tepatnya, dia diangkat menjadi PNS pada 01-03-1984. Pria kelahiran Ujung Pandang, 24 Maret 1956 ini mengawali karir sebagai Pjs. Kasi Aneka Perikanan Dan Hasil Ikutan Dit. Dalursiltanhut – Ditjen Dagri tahun 1986. Sebelum menjabat di posisi saat ini, pada tahun 2012, bapak dua anak ini menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Suami dari Paulina Indriani ini adalah alumni Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Sam Ratulangi di Ujung Pandang. Dia menyelesaikan pendidikan Strata I ini pada tahun 1982.

PUTRI dari S.ST Rangkayosati dan Zainab ini lahir di Lubuk Basung, 26-11-1961. Masuk PNS tahun 1987 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Tahun 1999, Ibu dari 3 anak ini diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Hasil Industri dan Pertambangan. Dalam meniti karinya, lulusan S1 Agrobisnis Institut Pertanian Bogor (IPB-1985) dan S2 Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (1997) ini sering mendapat penugasan ke luar negeri untuk melakukan penelitian dan mengikuti berbagai pertemuan perdagangan antar negara, semisal di Jenewa-Swiss, Saudi Arabia, Spanyol, Belanda dan lain sebagainya. Tahun 2006 lalu, istri dari IR. Edy Winarko ini dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala ITPC Sydney –Australia.

Drs. Robert James Bintaryo, MBADirektur Bahan Pokokdan Barang Strategis

Jimmy Bella, S.E.Direktur Logistikdan Sarana Distribusi

Ir. FetnayetiDirektur Bina UsahaPerdagangan

121


Dalam Program Revitalisasi Pasar Rakyat, Pemerintah tidak hanya membenahi dan melengkapi bangunan fi sik pasar dengan berbagai fasilitas pendukungnya saja, tetapi juga

melakukan pembenahan manajemen pengelolaan.

Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pasar rakyat yang aman, nyaman, higienis, bersih, tertib, teratur, sejuk, dan ramah lingkungan tanpa kehilangan berbagai ciri khasnya,

yaitu pasar rakyat dengan nilai-nilai atau aktivitas budaya yang dikandungnya.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan digulirkannya kegiatan branding dan rebranding pasar rakyat, yaitu sebuah upaya untuk membangun image Pasar Rakyat dalam

rangka penyeragaman/standar Pasar Rakyat di seluruh Indonesia.

Membangun citra baru dengan mengembangkan berbagai keunggulannya, sehingga menjadi lebih berdaya saing dan semakin diminati masyarakat luas.

REVITALISASI PASAR RAKYAT

Yok mulai dari kita, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik

DIREKTORAT JENDERALPERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110Telp. 021 - 23528520 (langsung)Telp. 021 - 3858171, Ext. 34900Fax. 021 - 3857338

Buku Highlight PDN 2015 I.pdf

Documents

Transcript of Buku Highlight PDN 2015 I.pdf