BAPEPAM 2006 Reviewed

Laporan Tahunan 2006 Annual Report

2006

1

Laporan Tahunan Annual ReportSynergy

Integrity

Trustworthy

Respectable

Transparency

Accountability

BAPEPAM - LKB A P E P A M L K

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency

2


Synergy

Integrity

Trustworthy

Respectable

Transparency

Accountability

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


3

Daftar Isi Contents1 Visi dan Misi Vision and Mission 2 Sambutan Ketua Chairmans Statement 3 Organisasi Organization 4 Tinjauan Keuangan 2006 Financial Review 2006 Paket Kebijakan Sektor Keuangan Financial Sector Policy Package 5 Tinjauan Operasional Operational Review A. Perundang-undangan Regulatory B. Pelayanan Hukum & Litigasi Legal Councel & Litigation C. Penegakan Hukum Law Enforcement D. Aktivitas Pengawasan Monitoring Activity E. Aksi Korporasi Corporate Actions F. Reksa Dana Investment Fund G. Pasar Modal Syariah Sharia Capital Market H. Lembaga Keuangan Pengawasan Industri Asuransi Financial Institution Monitoring on Insurance Industry I. Tinjauan Tentang Dinamika Dana Pensiun Selama Tahun 2006 Review on the Dynamics of Pension Fund Industry During 2006 J. Perusahaan Pembiayaan & Perusahaan Modal Ventura Financing Company & Venture Capital Company K. Hubungan Internasional International Affair L. Pelayanan Informasi Information Service 6 Perkembangan Internal Internal Development A. Sumber Daya Manusia Human Resources B. Teknologi Informasi Information Technology C. Buletin Akuntansi Staf Staff Accounting Bulletin D. Report on the Observance of Standards & Codes (ROSC) on Accounting & Auditing Report on the Observance of Standards & Codes (ROSC) on Accounting & Auditing 7 Ikhtisar dalam Angka The Year in Number 8 Daftar Lampiran Appendices Kalender Peristiwa Penting tahun 2006 Calendar of Events 2006 4

6

11

28 28

34 34 50 58 62 82 90 96 100 110 119 136 146

150 150 156 158 159

160

188 189

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

4


Visi dan Misi Vision and Mission

1A leader is a person you will follow to a place you wouldnt go by yourself.

Joel Arthur Barker

VisiMenjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

VisionBecoming trusted and professional Capital Market and Financial Institution Regulator capable of creating capital market and non-bank financial institutions as generators for resilient and globally competitive national economy.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


5

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

MisiMisi di Bidang Ekonomi Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.

MissionEconomic Mission Creating friendly environment for corporations to obtain funding and for investors to select investment alternatives in capital market and non-bank financial institution industries.

Misi di Bidang Kelembagaan Mewujudkan Bapepam - LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional.

Institutional Mission Creating Bapepam - LK as an institution that discharges its duties and functions, upholds principles of transparency, accountability, independence, and integrity, and constantly transform itself into an international standard institution.

Misi Sosial Budaya Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

Cultural Mission Creating Indonesian society that has understanding of and orientation to capital market and non-bank financial institution in making investment and financing decisions.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

6


Sambutan Ketua Chairmans Statement

2Synergy Integrity Trustworthy Respectable Transparency

Accountability

A. Fuad RahmanyKetua / Chairman

Tahun 2006 merupakan tahun pertama beroperasinya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) yang merupakan hasil penggabungan dari 2 (dua) lembaga pengawas yang telah ada sebelumnya: Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK). Dengan resmi beroperasinya lembaga baru hasil penggabungan tersebut maka Bapepam-LK saat ini merupakan lembaga pengawas tunggal industri jasa keuangan di luar perbankan. Cakupan supervisi Bapepam-LK dengan demikian cukup luas dan beragam, mulai dari perusahaan sekuritas, manajer investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan penjaminan sampai dengan lembaga jasa profesi di pasar modal maupun industri jasa keuangan non bank lainnya.

2006 was the first operational year of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), the merged entity of 2 earlier supervisory institutions i.e. Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and Directorate General of Financial Institutions (DJLK). Bapepam-LK became the single regulatory body in Indonesia that oversees the capital market and the non bank financial institutions (NPFI). Bapepam-LK regulatory authority covers various level of complexity and wide range of activities across securities firms, investment managers, insurance, pensions, finance companies, guaranteeing institutions, and the supporting professionals bodies and services with regards to capital market and NBFI industry.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


7

SAMBUTAN KETUA

C H A I R M A N S STATEMENT

Secara umum, kinerja industri pasar modal di tahun 2006 lalu cukup membesarkan hati. Hal ini ditunjukkan oleh trend pertumbuhan dan beberapa indikator pasar modal. IHSG Bursa Efek Jakarta selama tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 55,3%, mencapai level 1805,52 pada sesi terakhir perdagangan tanggal 28 Desember 2006. Nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat 55,88% dari Rp801,3 triliun di tahun 2005 menjadi Rp1.249,1 triliun di tahun 2006. Bila dilihat rasionya terhadap PDB, maka telah terjadi peningkatan dari 25,32% di tahun 2005 menjadi 37,42% di tahun 2006. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai transaksi saham harian di BEJ juga meningkat 10,23%, dari Rp1,67 triliun/hari di tahun 2005 menjadi Rp1,84 triliun/hari di tahun 2006 ini. Industri Reksa Dana Indonesia juga menemui momentum kebangkitannya kembali pasca penurunan kinerjanya yang cukup tajam di akhir tahun 2005. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tumbuh sebesar 75,8% dari Rp29,40 triliun di tahun 2005 menjadi Rp51,62 triliun di tahun 2006. Meski terjadi penurunan jumlah pemegang unit penyertaan dari 254 ribu pihak di tahun 2005 menjadi 202 ribu pihak di tahun 2006 , namun dalam periode yang sama, jumlah Reksa Dana mengalami peningkatan dari 328 Reksa Dana menjadi 403 Reksa Dana atau tumbuh sebesar 22,87%. Di sektor industri jasa keuangan non bank, telah terjadi pula trend pertumbuhan yang cukup baik. Jumlah perusahaan perasuransian di tahun 2006 berjumlah 415 perusahaan. Sementara itu jumlah dana pensiun aktif sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebanyak 297 dana pensiun, terdiri dari 272 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dari sisi asset, nilai kekayaan (aktiva bersih) dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dana pensiun unaudit pertanggal 31 Desember 2006 mencapai Rp77, 462 triliun atau meningkat sebesar 22% dari nilai kekayaan dana pensiun pada 31 Desember 2005. Dana kelolaan untuk investasi dari industri perasuransian dan dana pensiun memegang peranan sangat strategis terhadap perkembangan pasar modal. Portofolio investasi kedua industri ini semakin beralih kepada instrumen investasi pasar modal, khususnya kepada surat utang negara. Namun, masih perlu diambil langkahlangkah strategis guna mendorong pemodal kelembagaan berorientasi jangka panjang ini lebih meningkatkan lagi kontribusinya dalam mengembangkan industri pasar modal Indonesia di masa mendatang.

In general, the performance of our capital market throughout 2006 have been quite encouraging observed from the trend of several capital market indicators. The JSX Composite Price Index grew 55.3% (Y.O.Y) reaching 1805.52 as of the last trading day on 28th December 2006. Market Capitalization of JSX increased by 55.88% from IDR 801.3 trillion in 2005 to IDR 1,249.1 trillion in 2006. As a ratio to our GDP (PDB), the market capitalization of JSX increased from 25.32% in 2005 to 37.42% in 2006. Concurrent with the positive development, the average daily transaction increased from 10.23% of IDR 1.67 trillion to IDR 1.84 trillion daily.

The mutual fund industry showed tremendous resilience and is building tremendous positive momentum from the lows of the crisis experience in 2005. The NAV grew by 75.8% from the low of IDR 29.40 trillion to IDR 51.62 trillion as of end of 2006. Although the participation of individual unit holders fell over the period from 254,000 in 2005 to 202,000 in 2006, the number of funds increased by 22.87% from 328 funds to 403 funds.

Non-bank financial sector also experienced positive development. As of end of 2006, the total number of insurance companies stood at 415. By December 2006 , we had 297 active pension funds comprising of 272 Employer Pension Funds and 25 Financial Institution Pension Funds. From the perspective of asset under management, significant growth of 22% were observed based on the industry unaudited financial statement, which shows a net increase of total asset to IDR 77.462 trillion in comparison to the previous year.

Fund managed by insurance and pension fund industries played strategic role to the development of capital market. There have been a trend in investment portfolio of these two industries that move towards to capital market instruments, government securities in particular. However, further strategic steps should be taken to encourage their participation that may give significant contribution towards development of Indonesian capital market in the years to come.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

8


SAMBUTAN KETUA


Meski mengalami penurunan dari sisi jumlah, kinerja perusahaan pembiayaan justru tumbuh dimana total asset industri ini meningkat dari Rp96,5 triliun di tahun 2005 menjadi Rp108,9 triliun di tahun 2006. Nilai piutang pembiayaan meningkat dari Rp67,6 triliun menjadi Rp93 triliun. Trend pertumbuhan yang hampir serupa juga terjadi pada perusahaan modal ventura, dimana meskipun mengalami penurunan dari sisi jumlah namun dari sisi nilai laba yang diperoleh meningkat 148,15%, dari Rp16,49 milyar di tahun 2005 menjadi Rp40,92 milyar di tahun 2006. Terkait dengan amanah untuk melindungi pemodal Bapepam-LK telah dan akan terus melakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan ketaatan emiten terhadap prinsip keterbukaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perdagangan saham dan obligasi di pasar sekunder. Dalam kaitan ini, Bapepam-LK telah melakukan berbagai revisi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan keterbukaan dan transparansi dari emiten. Dalam periode yang sama kami terus memperkuat kapasitas dari perusahaan efek guna meningkatkan daya saingnya di era yang sangat kompetitif saat ini dengan cara meningkatkan kualitas risk-based capital dari perusahaan sekuritas dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya, penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama Bapepam-LK untuk menjaga integritas industri ini dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar khususnya pemodal terhadap pasar modal nasional. Ditahun 2006 lalu, aktivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Bapepem-LK bermuara pada pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada 304 pihak dengan total nilai denda sebesar Rp8,2 milyar. Bapepam-LK juga menjatuhkan sanksi administratif lain diluar denda kepada 63 pihak, mulai dari yang berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha dan orang perseorangan serta pembekuan STTD. Sedangkan di sektor jasa keuangan non bank lainnya, Bapepam-LK telah mengeluarkan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi sebanyak 212 perusahaan dan 340 perusahaan penunjang asuransi, serta pencabutan izin usaha atas 22 perusahaan pembiayaan.

Although there was a decreased numbers of finance companies, its assets kept growing from IDR 96.5 trillion to IDR 108.9 trillion in 2006. Additionally, the financing credit extended grew positively from IDR 67.6 trillion to IDR 93 trillion. Similar trend was observed in the venture capital sector whereby the number of institutions contracted but the net profit from the industry grew positively by 148,15% from IDR 16,49 billion in 2005 to IDR 40,92 billion as of end 2006.

Paramount to our mandate of protecting investors, significant efforts are being put in place such as improving the overall market transparency and compliance level of market participants, enhancing issuers disclosure requirements and increasing the overall surveillance in secondary markets both for equities and bonds. In this regards, Bapepam-LK undertook a comprehensive revision of our disclosure-related rules.

At the same time, we keep strengthening the capacity of market intermediaries to operate in a more competitive industry environment through the implementation of more stringent risk-based capital requirements for securities firms and NBFIs.

As we have done in previous years, enforcement of our rules and regulation is the fundamental pillar for us to protect our market integrity and to build confidence for both the market and the investors in particular.

Last year, our enforcement activities levied administrative sanctions on 304 entities with total fines amounting to IDR 8.2 billion. We also enforced administrative sanctions to 63 parties in various forms such as written admonition, license revocation to business and individuals, and suspension of registration on 63 entities.

In the NBFI sector, we imposed administrative sanctions on 212 insurance firms and 340 supporting insurance institutions while revoked the licenses of 22 finance companies.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


9

SAMBUTAN KETUA


Bapepam-LK memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Kami sangat memahami bahwa upaya tersebut sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan SDM-nya serta upgrading dari sarana dan prasarana untuk melakukan supervisi yang efektif baik on-site maupun off-site examination terhadap lembagalembaga jasa keuangan yang diawasinya. Dalam kaitan ini, Bapepam-LK telah melakukan kerjasama yang sangat produktif dan efektif dengan otoritas negara-negara tetangga seperti Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Berbagai program pendidikan dan pelatihan dari kerjasama ini antara lain di bidang enforcement, market surveillance, dan pengembangan risk-based supervision. Diharapkan dari kerjasama sinergis tersebut akan terbangun suatu sistem pengawasan yang lebih efektif didukung oleh kualitas SDM Bapepam-LK yang profesional dan dapat diandalkan dalam melaksanakan fungsi supervisinya. Dalam rangka meningkatkan integritas organisasinya, Bapepam-LK sejak awal tahun 2006 lalu telah memiliki unit khusus setingkat eselon II, yakni Biro Kepatuhan Internal yang antara lain bertugas melakukan penelaahan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas di lingkungan Bapepam-LK. Terbentuknya Biro Kepatuhan Internal tersebut juga mencerminkan kuatnya tekad Menteri Keuangan sebagai pimpinan Departemen Keuangan untuk menciptakan suatu birokrasi yang profesional, transparan, dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Akhir kata, keberhasilan dari Bapepam-LK didalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan aktivitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta lembaga keuangan yang sehat akan dapat tercapai bila mendapatkan dukungan dari semua pihak (stakeholders) termasuk mitra kerja kami di lembaga legislatif, yudikatif dan aparat hukum lain di lembaga eksekutif.

Bapepam-LK is fully committed to continuously improve the quality of our services towards undertaking our mandate as the regulatory authority of the capital market and the NBFI sectors. We fully understand that the efforts will require further upgrades in both our human capital and physical infrastructure to improve the overall capacity in undertaking the supervisory activity - both off-site and on-site examinations - towards our industry.

In this respect, Bapepam-LK has established a strategic and effective alliance with our regional counterpart such as the Australian Securities and Investment Commission (ASIC) and Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Collaborative works with our Australian counterparts were mainly focused in three areas: enforcement, market surveillance, and risk-based supervision for issuers. We foresee the efforts will contribute significantly towards establishing a more effective supervisory mechanism supported by professional and qualified personnels of Bapepam-LK in undertaking its functions. To enhance the overall integrity of Bapepam-LK, the Internal Compliance Bureau was established in 2006. This bureau ensures that all our internal operational activities are within our regulatory jurisdiction and executed accordingly to our procedure. Our Internal Compliance Bureau, echoes the vision of the Minister of Finance in creating a highly professional, transparent and efficient bureaucracy in the public sector.

In closing, the success of Bapepam-LK to establish a fair, regular, and efficient capital market and a sound NBFIs could be achieved only with the supports from the industry and the relevant stakeholders and our counterparts in legislative and judicial bodies as well as those at the criminal justice system.

Ketua / Chairman

A. Fuad Rahmany

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

10


B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


11

Organisasi Organization

3A leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see.

Leroy Eimes

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

The merger of Indonesian Capital Market Supervisory Agency (or Bapepam in Indonesian Acronym) and Directorate General of Financial Institutions (or DJLK in Indonesian acronym) Financial Services Sector, which includes capital market, banking, pension fund, insurance, and other financial institutions, is a very dynamic and complex industry. It is always changing and has high interdependency among its sectors, either domestically, regionally, or internationally. This characteristic produced two consequences, i.e. players in financial services sector must be able to adapt with the changes and regulator must prepare for the changes.

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. B A P E P

A

M

-

L

K

12


ORGANISASI

ORGANIZATION

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sistem pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

Beside that, the inclination to apply an integrated supervision on financial services sector, which supervises not only capital market but also insurance, pension fund, and other financial institutions including banking by several countries in the last decade also triggered regulator to adjust with such changes. This integrated financial services authority is established to form an integrated supervision for capital market, banking, pension fund, insurance, and other financial institutions in order to reduce risk and anticipate the development of universal products, to increase market trust, consumer protection, transparency, and standards of financial business practices, as well as to reduce financial crimes.

GBHN 1999 - 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan dibidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud.

State Policy Guidelines 1999 - 2004 has responded to such change in the financial services industry, as it was stated that to create an effective and efficient capital market industry, it is necessary to form an independent institution which supervises capital market and financial institutions activities.

Further, based on Article 34 Item (1) of Law Number 23 Year 1999 which was changed to Law Number 3 Year 2004 concerning Bank Indonesia, it was stated that financial services industry supervision should be executed by an independent financial services authority.

Roadmap of the Ministry of Finance and Financial Sector Policy has planned the integration of nonbank financial services sector supervision as a preliminary step to form an integrated financial services authority. The merger of Bapepam and DJLK is a preparation towards the establishment of Financial Services Authority.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


13

ORGANISASI

ORGANIZATION

Struktur Organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Organization Structure of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (or Bapepam - LK in Indonesian Acronym)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK). Bapepam - LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam - LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; 10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; B A P E P

Based on Minister of Finance Decree Number 606/ KMK.01/2005 dated 30 December 2005 concerning Organization and Job Description of Bapepam dan LK, 1st echelon units within Ministry of Finance, i.e. Bapepam and Directorate General of Finance Institution were merged into one 1st echelon unit under Ministry of Finance to become Bapepam - LK.

Bapepam - LK has duties to supervise the daily activities of capital market and execute the policies and technical standards in financial institutions area, in accordance to policies which have been set by the Minister of Finance and based on regulations. In performing the duties Bapepam - LK has the following functions:

1. Capital market rule making; 2. Capital market law enforcement; 3. Monitoring of Persons who obtain business licenses, approvals, registrations from the agency and other institutions in capital market area; 4. Ratification of company disclosure principles for Issuers and Public Companies; 5. Settlement of appeal by Persons imposed sanctions by Stock Exchange, Clearing and Guarantee Institution, and Custodian and Settlement Institution; 6. Ratification of accounting provisions in capital market area; 7. Preparation of policies formulation in financial institutions area; 8. Execution of policies in financial institutions area in accordance with the current regulations; 9. Formulation of standards, norms, criteria and procedures guidelines in financial institutions area; 10. Providing technical guidance and evaluation in financial institutions area; A M L K

14


ORGANISASI

ORGANIZATION

11. Pelaksanaan tata usaha Badan. Organisasi Bapepam - LK terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan. Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan (compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta memenuhi prinsipprinsip Good Governance, struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan organisasi dilakukan melalui pembentukan Biro Kepatuhan Internal yang dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tertanggal 22 Desember 2006. Biro Kepatuhan Internal bertanggung jawab kepada Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi compliance unit melalui penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas serta pemberian rekomendasi pelaksanaan tugas unit eselon II di Bapepam - LK. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Salah satu pertimbangan penting yang mendasari pembentukan biro ini antara lain adalah : dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir seluruh B A P E P

11. Execution of agency administration. Bapepam - LK organization is led by 1 (one) chairman as a 1st echelon officer under the Ministry of Finance who supervises 12 (twelve) 2nd echelon units (consists of one secretariat and 11 technical bureaus) that are responsible for supervision of capital market, pension fund, insurance, banking, and other financial institutions. This merger reflected the response and preliminary steps of Ministry of Finance on the integration of financial services industry. In its progress, supervising capital market and financial institutions demands for high concentration mainly relating to strategic role of capital market and financial institutions in the national economic and international affairs. Consequently, supervision system that has been functioning all this time needs some improvement. To further develop the supervision on the employees performance and their compliance to the execution of main duties and functions within Bapepam - LK and to implement the good governance principles, Bapepam - LK was reorganized.

The reorganization was conducted by establishing Internal Compliance Bureau which was established under Ministry of Finance Rule Number 131 dated December 22nd 2006. This bureau responsible directly to the chairman and led by a 2nd echelon officer and is expected to be a compliance unit and quality/performance assurance control of employees performance on their daily duties within Bapepam - LK. The establishment of this bureau would separate functions between employees executing daily activities and those monitoring compliance on the duties performed.

One of important reasons for the establishment of this new bureau was in its daily activities, nearly all Bapepam - LK bureaus make contacts and interact

A

M

-

L

K


15

ORGANISASI

ORGANIZATION

biro dalam Bapepam - LK berhubungan dan berinteraksi langsung dengan para pihak dan industri terkait, seperti dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan, perijinan, monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk memiliki integritas yang tinggi. Namun demikian, potensi terjadinya praktekpraktek korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya moral hazard tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius. Pembentukan Biro baru ini merupakan salah satu upaya Bapepam - LK menuju organisasi instansi pemerintah yang modern, dihormati dan dapat dipercaya.

directly with related Persons and industries, such as dealing with registrations, approvals, enactment, licenses, monitoring, and imposing sanctions. Consequently, Bapepam - LK employees should have high integrity. Nevertheless, the potential risk of corruption, collusion, and nepotism as well as moral hazard is still high and need serious consideration.

The establishment of this new bureau was another step taken by Bapepam - LK towards building a modern, respected, and trustworthy government agency.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

16


ORGANISASI

ORGANIZATION

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


17

ORGANISASI

ORGANIZATION

Bapepam - LK dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan 12 Kepala Biro yang terdiri dari Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun, Biro Kepatuhan Internal.

Bapepam - LK is headed by a chairman who is assisted by an Executive Secretary and Twelve Head of Bureaus. Those bureaus are Regulation and Legal Counsel Bureau, Research and Information Technology Bureau, Enforcement Bureau, Investment Management Bureau, Market Institutions and Transactions Bureau, Services Sector Corporate Finance Bureau, Real Sector Corporate Finance Bureau, Accounting Standards and Disclosure Bureau, Financing and Guarantee Bureau, Insurance Bureau, Pension Fund Bureau, Internal Compliance Bureau.

DR. Ahmad Fuad Rahmany

Dr. Ahmad Fuad Rahmany mulai menjabat sebagai Ketua Bapepam - LK sejak 27 April 2006. Beliau memperoleh gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University Nashville, Tennessee pada tahun 1997.

Dr. Ahmad Fuad Rahmany, chairman of Bapepam - LK since April 27th, 2006. He earned his doctoral degree of Economics from Vanderbilt University at Nashville, Tennessee in 1997.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

18


ORGANISASI

ORGANIZATION

Ngalim Sawega, SH. MSc

Ngalim Sawega mulai menjabat sebagai Sekretaris Bapepam - LK sejak 29 Desember 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science dari Illinois University, USA pada tahun 1992.

Ngalim Sawega started his office term as the Executive Secretary Bapepam - LK since December 29th, 2006. He graduated from Faculty of Law University of Indonesia and obtained his master degree from Illinois University, USA in 1992.

Robinson Simbolon, SH

Robinson Simbolon mulai menjabat sebagai Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam - LK sejak 1 Oktober 1999. Beliau merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada tahun 1982 dan Program Diploma Ahli Perundang-undangan Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Robinson Simbolon started his office term as the Head of Regulation and Legal Counsel Bureau, Bapepam - LK since October 1st, 1999. He graduated from Faculty of Law, Jayabaya University in 1982. He also received a Diploma of Regulation Speciality Regulation Program from University of Indonesia in 1988.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


19

ORGANISASI

ORGANIZATION

Dr. Yoopi Abimanyu, MA

Yoopi Abimanyu mulai menjabat sebagai Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi, Bapepam - LK sejak 29 Desember 2006. Beliau memperoleh gelar Ph.D dari Faculty of Commerce, The University of Birmingham, Birmingham, Inggris pada tahun 1997.

Yoopi Abimanyu started his office term as the Head of Research and Information Technology Bureau, Bapepam - LK since December 29th, 2006. He earned his Ph.D degree from the Faculty of Commerce, The University of Birmingham, Birmingham, England in 1997.

Wahyu Hidayat, SE, MM

Wahyu Hidayat mulai menjabat sebagai Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam - LK sejak 16 Mei 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996.

Wahyu Hidayat started his office term as the Head of the Enforcement Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. He graduated from Faculty of Economics of Pancasila University in 1985 and obtained Master degree in Management from Gadjah Mada University in 1996.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

20


ORGANISASI

ORGANIZATION

Drs. Djoko Hendratto, MBA

Djoko Hendratto menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam - LK sejak tanggal 16 Mei 2006. Djoko Hendratto memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Colorado, USA pada tahun 1997.

Djoko Hendratto has been the Head of Investment Management Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. He graduated from Faculty of Economics of Sebelas Maret University and obtained Master degree in Business Administration from University of Colorado, USA in 1997.

Arif Baharudin, SE, MBA

Arif Baharudin memimpin Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam - LK sejak tanggal 16 Mei 2006. Arif Baharudin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Denver University, USA pada tahun 1998.

Arif Baharudin has led the Market Institutions and Transactions Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. He graduated from Faculty of Economics of Brawijaya University and obtained Master degree in Business Administration from Denver University, USA in 1998.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


21

ORGANISASI

ORGANIZATION

Drs. M. Noor Rachman, MA

M. Noor Rachman memimpin Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam - LK sejak 6 Juni 2000. M. Noor Rachman adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1982 dan memperoleh gelar Master of Arts dari Colorado State University, Amerika Serikat pada tahun 1991.

M. Noor Rachman has been the Head of Services Sector Corporate Finance Bureau, Bapepam - LK since June 6th, 2000. He graduated from Faculty of Economics of Gadjah Mada University and obtained Master degree Arts from Colorado State University, USA in 1991.

Ir. Nurhaida, MBA

Nurhaida mulai menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam - LK sejak 16 Mei 2006. Beliau merupakan alumnus Institut Teknologi Tekstil, Bandung pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Indiana University pada tahun 1995.

Nurhaida has been the Head of Real Sector Corporate Finance Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. She graduated from Institute Technology Textile, Bandung in 1985 and obtained Master degree in Business Administration from Indiana University, USA in 1995.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

22


ORGANISASI

ORGANIZATION

Drs. Anis Baridwan, MBA

Anis Baridwan mulai menjabat sebagai Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam - LK sejak 6 Juni 2000. Beliau merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Magister di bidang keuangan dan akuntansi dari St. Louis University, USA pada tahun 1988.

Anis Baridwan has been the Head of Accounting Standards and Disclosure Bureau, Bapepam - LK since June 6th, 2000. He graduated from Faculty of Economics of Gadjah Mada University in 1982 and obtained Master degree majoring Finance and Accounting from St. Louis University, USA in 1988.

Drs. Freddy Rikson Saragih, MPAcc

Freddy Rikson Saragih mulai menjabat sebagai Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam - LK sejak 29 Desember 2006. Beliau adalah alumnus Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Master in Professional Accounting dari University of Texas, Austin, USA pada tahun 1992.

Freddy Rikson Saragih has been the Head of Financing and Guarantee Bureau, Bapepam - LK since December 29th, 2006. He graduated from Faculty of Economics of Gadjah Mada University in 1984 and obtained Master in Professional Accounting from University of Texas, Austin, USA in 1992.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


23

ORGANISASI

ORGANIZATION

Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math

Isa Rachmatarwata mulai menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam - LK sejak 16 Mei 2006. Beliau merupakan alumnus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Mathematic dari University of Waterloo, Canada pada tahun 1994.

Isa Rachmatarwata has been the Head of Insurance Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. He graduated from Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Institute Technology Bandung in 1990 and obtained Master of Mathematic degree from University of Waterloo, Canada in 1994.

Drs. Mulabasa Hutabarat, MA

Mulabasa Hutabarat mulai menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam - LK sejak 16 Mei 2006. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Master of Arts dari Indiana University, USA pada tahun 1990.

Mulabasa Hutabarat has been the Head of Pension Fund Bureau, Bapepam - LK since May 16th, 2006. He graduated from Faculty of Economics University of Indonesia in 1982 and obtained Master of Arts degree from Indiana University, USA in 1990.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

24


ORGANISASI

ORGANIZATION

Drs. Abraham Bastari, MBA

Abraham Bastari mulai menjabat sebagai Kepala Biro Kepatuhan Internal Bapepam - LK sejak 29 Desember 2006. Beliau adalah alumnus Fakultas Psikologi Jurusan Industri dan Organisasi Universitas Padjajaran pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, USA pada tahun 1993.

Abraham Bastari has been the Head of Internal Compliance Bureau, Bapepam - LK since December 29th, 2006. He graduated from Faculty of Psychology, majoring in Industrial and Organizational, Padjajaran University in 1984 and obtained Master of Business Administration degree from Cleveland State University, USA in 1993.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


25

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

26


Struktur Organisasi Bapepam - LK Diagram of Bapepam - LK Organizational Structure

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN CHAIRMAN OF BAPEPAM - LK

KEPALA BIRO PERUNDANGUNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM HEAD OF REGULATION AND LEGAL COUNSEL BUREAU

KEPALA BIRO RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI HEAD OF RESEARCH AND INFORMATION TECHNOLOGY BUREAU

KEPALA BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

KEPALA BIRO PENGELOLAAN INVESTASI

KEPALA BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK HEAD OF MARKET INSTITUTIONS AND TRANSACTIONS BUREAU

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA HEAD OF SERVICES SECTOR CORPORATE FINANCE BUREAU

HEAD OF ENFORCEMENT BUREAU

HEAD OF INVESTMENT MANAGEMENT BUREAU

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


27

ORGANISASI

ORGANIZATION

SEKRETARIS BADAN

THE EXECUTIVE SECRETARY

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RIIL HEAD OF REAL SECTOR CORPORATE FINANCE BUREAU

KEPALA BIRO STANDAR AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN HEAD OF ACCOUNTING STANDARDS AND DISCLOSURE BUREAU

KEPALA BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

KEPALA BIRO PERASURANSIAN

KEPALA BIRO DANA PENSIUN

KEPALA BIRO KEPATUHAN INTERNAL

HEAD OF FINANCING AND GUARANTEE BUREAU

HEAD OF INSURANCE BUREAU

HEAD OF PENSION FUND BUREAU

HEAD OF INTERNAL COMPLIANCE BUREAU

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

28


Tinjauan Keuangan 2006 Financial Review 2006

4A true knowledge of ourselves is knowledge of our power.

Mark Rutherford

PAKET KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

FINANCIAL SECTOR POLICY PACKAGE

Pada tanggal 5 Juli 2006 Pemerintah bersama Bank Indonesia menerbitkan Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dan infrastruktur keuangan, meningkatkan akses pembiayaan perusahaan, serta memperkuat struktur pasar keuangan. Dalam PKSK tersebut, terdapat kebijakan yang diantaranya terkait dengan bidang tugas Bapepam LK yaitu kebijakan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan non bank, dengan 3 (tiga) kebijakan utama di sektor pasar modal yaitu Pengembangan Pasar Modal, Pengembangan Pasar Surat Utang Negara

On July 5, 2006 the Government, along with Bank of Indonesia, issued the Financial Sector Policy Package (or PKSK in Indonesian acronym) with the means at developing financial market and infrastructure, improving access for company financing, and strengthening financial market infrastructure. In the PKSK, there are several policies related to the Capital Market and Non Bank Financial Institution sector. The policies consist of 3 (three) main policies in the Capital Market sectors such as the Capital Market Development, Government Debt Market Development, and Investment Fund Industry

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


29



(SUN), dan Penguatan Industri Reksa Dana dan 5 (lima) kebijakan utama di sektor lembaga keuangan non bank yaitu Peningkatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, Penguatan Lembaga Keuangan Non Bank, Penguatan Industri Asuransi, Penguatan Industri Dana Pensiun, dan Penguatan Industri Lembaga Pembiayaan. Kebijakan reformasi di bidang pasar modal diarahkan pada peningkatan likuiditas dan efisiensi, serta integritas pasar modal, yang mampu tumbuh secara berkesinambungan dan stabil. Sedangkan penguatan industri jasa keuangan non bank yang mencakup perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura diarahkan pada peningkatan aspek prudential kelembagaan seperti penguatan struktur permodalan, perlindungan konsumen, perbaikan perlakuan perpajakan serta peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan terhadap usaha jasa keuangan non bank. Pencapaian kebijakan dalam rangka Pengembangan Pasar Modal, meliputi: 1. Peningkatan daya saing dan efisiensi bursa melalui penggabungan BEJ dan BES. Tim Kajian BES (LM-FEUI) telah menyelesaikan kajian kelayakan penggabungan BEJ-BES untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPSLB PT BEJ dan PT BES dan telah disetujui pemegang saham. Sehubungan dengan persetujuan tersebut saat ini sedang dipersiapkan pembentukan tim merger.

Improvement Policy, and 5 (five) main policies in non bank financial institution sector such as Improvement in the implementation of Know Your Client Principles on Non Bank Financial Institution, Strengthening of Non Bank Financial Institution, Strengthening of Insurance Industry, Strengthening of Pension Fund Industry, and Strengthening of Financing Institution Industry Policy. Reformation policy in the Capital Market was aimed at improving the liquidity, efficiency, and integrity of the Capital Market, which is expected to have a stable and continuous growth. Meanwhile the policy to strengthen non bank financial services industry, which includes insurance, pension fund, financing and venture capital companies, was aimed at improving institution prudential aspect such as strong capital structure, consumer protection, improvement in tax treatment, and improvement in monitoring quality and efficiency to non bank financial services business.

Progress achieved under the Capital Market Policy Development: 1. Improving the efficiency and competitiveness of the stock exchange through the merger of the Jakarta Stock Exchange (or BEJ in Indonesian acronym) and the Surabaya Stock Exchange (or BES in Indonesia acronym). BES Review Team (which was conducted by Management Institution of the Faculty of Economic at the University of Indonesia - LM FEUI in Indonesia acronym) has completed a review on the merger of BEJ - BES. The Review was approved at the Extraordinary General Shareholder Meeting of BEJ and BES. Based on the approval, a merger team has been prepared.

2. Mengembangkan pasar sekunder surat utang melalui pengembangan Price Discovery Mechanism dan penyempurnaan sistem perdagangan Penyempurnaan sistem perdagangan / Electronic Trading Platform (ETP) yang kredibel. Bapepam - LK menerbitkan Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengimplementasikan salah satu pilar dalam rencana pengembangan surat utang di Indonesia, yaitu pembentukan mekanisme pengungkapan harga. B A P E P

2. Developing secondary market through Price Discovery Mechanism and Improving Electronic Trading Platform.

Through the issuance of Rule Number X.M.3 concerning Bond Transaction Reporting, Bapepam LK tries to implement one of pillars set-forth in the Indonesian Debt Market developing plan, which is the establishment of price disclosure mechanism. In addition, Bapepam dan LK has accommodated Retail A M L K

30




Disamping itu, Bapepam - LK telah mengakomodasi perdagangan Obligasi Negara Ritel (ORI) di sistem perdagangan Bursa Efek Surabaya (BES) mulai tanggal 10 Agustus 2006, dimana sistem perdagangan tersebut (Fixed Income Trading System - FITS) telah mengakomodasi perdagangan obligasi korporat sejak 2005. 3. Sinkronisasi Peraturan Bank Indonesia (BI) dan atau Bapepam - LK tentang penyampaian informasi yang terkait dengan kualitas aktiva bank terbuka, melalui penerbitan SE-06/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik di Sektor Perbankan. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan kepada Emiten atau Perusahaan Publik sektor perbankan bahwa terdapat beberapa kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan yang saling terkait yang harus dilaksanakan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. 4. Pengembangan Pasar Repo Obligasi melalui penerbitan Peraturan Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (repo) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA). Peraturan ini hanya berlaku bagi emiten dan atau Perusahaan Efek anggota penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK, yang melakukan transaksi repo dan reverse repo dengan menggunakan MRA. 5. Pengembangan pasar modal syariah melalui penerbitan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akadakad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 6. Pencapaian kebijakan dalam rangka Pengembangan Pasar Surat Utang Negara (SUN), meliputi: a. Penerbitan Surat Ketua Bapepam - LK Nomor S-1107/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Persetujuan Bapepam - LK atas Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel antara Bank Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. b. Penerbitan Surat Ketua Bapepam - LK Nomor B A P E P

Government Bond trading in BES trading system since August 10, 2006. The system, which is called as Fixed Income Trading System-FITS, has accommodated corporate bond trading since 2005.

3. Synchronizing Bank of Indonesia and or Bapepam LKs regulations concerning submission of information related to the quality of open bank assets, through the issuance of SE-06/BL/2006 concerning Disclosure of Information of Issuer of Public Company in Banking Sector. The Circular Letter was intended to elucidate that there are several obligations required in the Capital Market and Banking sector that are related to each other and must be fulfilled by the Issuers and the Public Companies.

4. Development of Bond Repo Market through the issuance of Rule Number VIII.G.13 concerning Accounting Treatment for Repurchase Agreement (Repo) That Uses Master Repurchase Agreement (MRA). This Regulation only applies to issuer and or securities companies which is a member of licensed over the counter Government Debt trading operator that performs Repo and reverse Repo using MRA.

5. Development of the Sharia Capital Market through the issuance of a regulations package related to the implementation of sharia principles in the Capital Market, i.e. Rule Number IX.A.13 concerning the Issuance of Sharia Securities and Rule Number IX.A.14 concerning Agreements in Issuing Sharia Based Securities in the Capital Market.

6. The progress achieved on the Government Debt Securities Market Development policies : a. The issuance of Bapepam - LK Chairman Letter Number S-1107/BL/2006 dated July 20, 2006 concerning Bapepam - LK approval on Operation Agreement Draft on Retail Government Bond Exchange Transaction Clearing between Bank of Indonesia and PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. b. The issuance of Bapepam - LK Chairman Letter

A

M

-

L

K


31



S-1108/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System (BISSSS). c. Penerbitan Surat Ketua Bapepam - LK Nomor S-1430/BL/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Persetujuan Draft Perjanjian Penggunaan System BIRTGS antara PT KSEI dengan Bank Indonesia. d. Penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel di pasar sekunder pada tanggal 20 Juli 2006 dengan Nomor 8/3/DPM dan Nomor PJ-007/KPEI/0706 oleh Bank Indonesia dengan PT KPEI. e. Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System (BISSSS) dengan Nomor 8/2/DPM pada tanggal 20 Juli 2006 dan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Nomor 8/4/DASP pada tanggal 7 Agustus 2006 oleh Bank Indonesia dengan PT KSEI. 7. Pencapaian kebijakan dalam rangka Penguatan Industri Reksa Dana, meliputi: a. Penerbitan Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/ BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, dan penerbitan Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006. b. Penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), melalui Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006.

Number S-1108/BL/2006 dated July 20, 2006 concerning Approval on Agreement Draft Between Bank of Indonesia-Scriptless Securities Settlement Systems (BI-SSSS). c. The issuance of Bapepam - LK Chairman Letter Number S-1430/BL/2006 dated August 3, 2006 concerning Approval on Draft of The Use of BI-RTGS system between PT KSEI and Bank of Indonesia. d. The Signing of Agreement to operate Retail Government Bond Exchange Transaction Clearing in Secondary Market on July 20, 2006 Number 8/3/DPM and Number PJ-007/KPEI/0706 by Bank of Indonesia and PT KPEI. e. The signing of Agreement to Use Bank of Indonesia-Scriptless Securities Settlement Systems (BISSSS) Number 8/2/DPM dated July 20, 2006 and Agreement to Use Bank of Indonesia Real Time Gross Settlement Systems (BI-RTGS) Number 8/4/DASP dated August 7, 2006 by Bank of Indonesia and PT KSEI.

7. The progress achieved on Development of Investment Fund Industry policy: a. The issuance of Rule Number V.B.3 concerning Registration of Investment Fund Selling Agent, as attached on Bapepam dan LK Chairman Decision Number Kep-10/BL/2006 dated August 30, 2006, and the issuance of Rule Number V.B.4 concerning Conduct of Investment Fund Selling Agent, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-11/BL/2006 dated August 30, 2006. b. Revision of Rule Number V.B.2 concerning Licensing of Investment Fund Selling Agents Representatives (WAPERD in Indonesian acronym), as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-09/BL/ 2006 dated August 30, 2006. c. Development of new Investment Fund through the issuance of Rule Number IV.B.3 concerning Investment Fund In the Form of Collective Investment Contract Which Unit is Traded on The Stock Exchange.

c. Pengembangan Reksa Dana baru melalui Keputusan Ketua Nomor 133/BL/2006 Bapepam - LK telah menerbitkan Peraturan Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK yang unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

8. Pemberian fasilitas perpajakan bagi pengembangan pasar modal melalui Penerbitan Surat Edaran Bapepam - LK Nomor SE-04/BL/2006 tanggal

8. Tax facility in order to foster the Capital Market development through the issuance of Circular Letter Bapepam - LK Number SE-04/BL/2006 concerning The

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

32




31 Agustus 2006 tentang Pencabutan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor SE-03/PM/1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance Kepada Perusahaan Yang Go Public. Pencapaian kebijakan dalam rangka Penguatan Lembaga Keuangan Non Bank meliputi : 1. Perlindungan pemberdayaan konsumen dan investor melalui penerbitan Surat Edaran Bapepam - LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum. Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka penguatan lembaga keuangan non bank melalui peningkatan transparansi informasi produk lembaga keuangan non bank. 2. Peningkatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank adalah Perbaikan regulasi tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan non bank melalui Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. 3. Perlindungan pemegang polis asuransi melalui program perlindungan pemegang polis dilakukan dengan mendorong beroperasinya Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dimana pada Senin tanggal 25 September 2006, BMAI tersebut telah diresmikan operasionalnya; 4. Harmonisasi peraturan antar otoritas dengan target keluaran diterbitkannya pengaturan atas produk Unit Linked melalui penerbitan Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2 tentang Produk Unit Linked sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi kepada pemegang polis produk Unit Linked dan mengharmonisasikan peraturan tentang produk Unit Linked dengan peraturan pasar modal, khususnya mengenai Reksa Dana. 5. Penanganan perusahaan asuransi yang tidak sehat melalui Penerbitan Peraturan Usaha

Revocation of Circular Letter Bapepam Number SE-03/ PM/1994 regarding Procedure in Providing Tax Clearance for Companies Going Public.

Progress achieved under the Strengthening Non Bank Financial Institution policy : 1. The Protection on consumer and investor through the issuance of Circular Letter Number SE-05/BL/2006 concerning Disclosure of Cost Incurred during Public Offering. The Circular Letter was issued in order to strengthen non bank financial institutions by improving information transparency of non bank financial institutions product.

2. The Improvement on the implementation of Know Your Client Principles on Non Bank Financial Institution was made by strengthening regulation on implementation of Know Your Clients Principles on Non Bank Financial Institution through the issuance of Finance Minister Regulation Number 74/PMK.012/ 2006 dated August 31, 2006 concerning the Implementation of Know Your Client Principles for Non Bank Financial Institution. 3. The Protection on Policy holder through Policy Holder protection program. This was made by supporting the operation of Indonesian Insurance Mediation Body (or BMAI in Indonesian acronym) which becomes effective since Monday, September 25, 2006. 4. The issuance of Insurance Business Rule Number 2 concerning Unit Linked Product, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-104/ BL/2006 dated October 31, 2006. The issuance of this rule was aimed at improving transparency for Unit Linked Product holder and harmonizing regulation concerning Unit Linked Product with the Capital Market regulations, particularly regulation on Investment Fund.

5. The handling of unsound insurance company through the issuance of Insurance Business Rule

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


33



Perasuransian Nomor 1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-12/BL/2006 tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Yang Tidak Sehat. 6. Pemberian fasilitas perpajakan bagi pengembangan industri Dana Pensiun. Pemberian fasilitas perpajakan ini dilakukan melalui Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/ 1995. Dalam rangka perubahan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Bapepam - LK telah menyampaikan usulan perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti melalui surat Nomor S-1904/BL/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Usulan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. 7. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun (Good Pension Fund Governance) melalui Keputusan Ketua Bapepam - LK Kep-136/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 mengenai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan Dana Pensiun (Good Pension Fund Governance) sekaligus memberikan acuan bagi Pendiri, Pemberi Kerja, Pengurus Dana Pensiun untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik. 8. Pengembangan industri Dana Pensiun melalui penerbitan Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor Kep-84/BL/2006 tanggal 27 September 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun. 9. Penguatan Industri Lembaga Pembiayaan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Number 1, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-12/BL/2006 concerning Guidelines for Handling Unsound Insurance and Reinsurance Company.

6. Providing tax facility to enhance the development of Pension Fund Industry development. The tax facility was provided through the Revision of the Ministry of Finance Decree Number 80/KMK.04/1995. Bapepam LK has submitted suggestion for revision to the Directorate General of Taxation through Letter Number S-1904/BL/2006 dated September 13, 2006 concerning Proposal on Changes in The Ministry of Finance Decree Number 80/KMK.04/1995 concerning the Amount of Reserve That Can be Deducted as Cost.

7. The Establishment of Good Pension Fund Governance Guideline through the issuance of Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-136/BL/ 2006 dated December 21, 2006 concerning Guidelines of Good Pension Fund Governance. The Rule was aimed at promoting the preparation of Good Pension Fund Governance book in Pension Fund industry, as well as to be a reference for the Founder, Employer, Management and Supervisor of the Pension Fund to perform good governance.

8. Development of Pension Fund Industry through the issuance of Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-84/BL/2006 dated September 27, 2006 concerning Policy and Strategy in Developing Pension Fund Industry. 9. Strengthening Financing Institution Industry through the issuance of the Ministry of Finance Rule Number 84/PMK.012/2006 concerning Financing Industry.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

34


Tinjauan Operasional Operational Review

5The last of the human freedoms is to choose ones attitudes.

Victor Frankl

PERUNDANG - UNDANGAN

REGULATORY

A. PERUNDANG-UNDANGAN Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien, serta Lembaga Keuangan yang kredibel Bapepam - LK berupaya bersikap responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan pasar melalui penerbitan peraturan baru maupun penyempurnaan peraturan lama. 1. PERATURAN BIDANG PASAR MODAL Selama tahun 2006 Bapepam - LK telah

A. REGULATORY In order to promote an orderly, fair and efficient Capital Market, and become a credible Financial Institution, Bapepam - LK always try to be proactive to the needs and development of market through the issuance of new rules and/or revision of the existing rule.

1. RULES CONCERNING THE CAPITAL MARKET In 2006, Bapepam - LK issued 9 (nine) new rules, revised 2

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


35


REGULATORY

menerbitkan 9 (sembilan) peraturan baru, menyempurnakan 2 (dua) peraturan lama, dan menerbitkan 3 (tiga) Surat Edaran, sehingga secara keseluruhan hingga akhir tahun 2006 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terdiri dari 1 (satu) Undang-undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) Peraturan Bapepam - LK, dan 1 (satu) Penetapan Ketua, serta 18 (delapan belas) Surat Edaran. Adapun aktivitas penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal dimaksud sebagai berikut: 1.1. Penyusunan Rancangan Undang-undang RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUU Pasar Modal) Rancangan RUU tentang Perubahan Undangundang Pasar Modal telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor R-06/PU/V/03 tanggal 26 Mei 2003 bersama-sama dengan 3 (tiga) Rancangan Undangundang sektor jasa keuangan lainnya seperti RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun, dan RUU Perbankan. Karena terjadi pergantian keanggotaan di DPR, khususnya komisi IX (pasca pemilu 2004), maka pada tanggal 31 Januari 2005, DPR mengembalikan RUUPM kepada Pemerintah dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meneruskan RUU yang dikembalikan dimaksud kepada Menteri Keuangan. Pemerintah, dalam hal ini Bapepam - LK berusaha menyempurnakan naskah RUUPM dengan mengakomodir perkembangan terakhir maupun kebutuhan pasar, kerjasama antar aparat penegak hukum khususnya Penyidik, serta tren regulasi internasional. Naskah RUUPM yang telah disempurnakan kemudian bersama dengan naskah RUU Sektor Jasa Keuangan lainnya disampaikan kembali oleh Menteri Keuangan kepada Presiden dalam satu paket pada tanggal 13 Januari 2006. Sesuai prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara B A P E P

(two) existing rules, and issued 3 (three) circular letter. In total until the end of year 2006, the rules and regulation in the Capital Market consisted of 1 (one) Law, 3 (three) Government Rules, 4 (four) Decrees of Finance Minister, 169 Bapepam - LK Rules, 1 (one) Chairman Decision, and 18 Circular Letters. The revisions and additions of the rules issued in 2006 were as follow:

1.1. Law Drafting Draft of Law concerning Changes in Law Number 8 year 1995 concerning The Capital Market (Draft of Law Concerning The Capital Market) Through Letter Number R-06/PU/V/03 dated May 26, 2003 the President has submitted Draft of Law concerning Changes in the Capital Market Law, together with 3 Draft of other Financial Sector laws such as Draft of Insurance Business Law, Draft of Pension Fund Law and Draft of Banking Law, to the House of Representatives.

Due to the membership changes in the House of the Representatives, particularly on the Commission IX (after 2004 General Election), on January 31, 2005 the House of the Representatives sent the Draft of Capital Market Law back to the Government. The Minister of Law and Human Rights forwarded the Draft back to the Minister of Finance. The Government, in this case represented by Bapepam - LK, tried to improve the Draft by accommodating recent development, which included development of Market Needs, cooperation among Law Enforcement Officers, especially the investigator, and international regulations trend. Further, Draft of Capital Market Law which had revised with Draft of other Financial Sector laws resubmitted by Minister of Finance to the President in one packet on January 13, 2006.

Based on the rules and regulation drafting procedure, the Secretary of State submitted the package of the

A

M

-

L

K

36



REGULATORY

menyampaikan paket RUU tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses harmonisasi terhadap Paket naskah RUU Sektor Jasa Keuangan dimaksud, namun demikian sampai saat ini rencana pembahasan dalam rangka harmonisasi naskah RUUPM belum diagendakan. 1.2. Peraturan Bapepam - LK a. Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam - LK sebelumnya yang merupakan landasan hukum atas keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sebagai profesi di lingkungan Pasar Modal. Dalam penyempurnaan peraturan ini dimuat beberapa persyaratan untuk memperoleh izin sebagai WAPERD serta kewajiban WAPERD untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). b. Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan landasan keberadaan, kegiatan, dan pembinaan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Peraturan ini mewajibkan Agen Penjual Efek Reksa Dana, kecuali Perusahaan Efek, untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam - LK sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Efek Reksa Dana. c. Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-11/BL/ 2006 tanggal 30 Agustus 2006. Peraturan ini pada dasarnya merupakan pedoman perilaku bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan kegiatan memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana. Beberapa ketentuan penting dalam Peraturan ini antara lain: B A P E P

Draft of Law to the Minister of Law of Human Rights to be harmonized however the agenda to discuss the harmonization issue has not been set.

1.2. Bapepam - LK Rules a. Rule number V.B.2 concerning Licensing for Investment Fund Marketing Agent Representa tives, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number: Kep-09/BL/2006 dated August 30, 2006 This rule was the revision of the previous Bapepam LK rule which was the legal bases for the existence of Investment Fund Marketing Agent Representative (or WAPERD in Indonesian acronym) as a profession in the Capital Market. The revised rule contains several requirements to obtain license as WAPERD and the obligation for WAPERD to attend Advance Professional Training Program.

b. Rule Number V.B.3 concerning Registration of Investment Fund Sales Agent, as Attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number: Kep-10/BL/2006 dated August 30, 2006 The issuance of this rule was intended to give the basis of existence, activity, and trainings of Investment Fund Sales Agent as a party that conduct activities in the Capital Market. This rule obliges Investment Fund Sales Agent, except Securities Company, to obtain letter of registration from Bapepam - LK before conducting any marketing and selling activity of Investment Funds.

c. Rule Number V.B.4 concerning the Conduct of Investment Fund Sales Agent, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-11/BL/2006 dated August 30, 2006. Basically this Rule is a Code of Conduct for Investment Fund Selling Agents in marketing and or selling Investment Fund Securities. Some of the important provisions in the Rule are :

A

M

-

L

K


37


REGULATORY

1) Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan atas kontrak kerja sama yang dibuat dengan Manajer Investasi; 2) Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyediakan dan memberikan informasi yang memadai kepada calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum yang bersangkutan mengambil keputusan investasi; dan 3) Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang bertindak sebagai Bank Kustodian atas Reksa Dana yang dijualnya, guna mencegah terjadinya benturan kepentingan. d. Peraturan Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 Peraturan ini disusun dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek melalui kewajiban Perusahaan Efek menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam - LK. Selain itu, dengan adanya kewajiban penyampaian laporan ini, diharapkan Bapepam - LK dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Efek, baik mengenai kegiatan usaha maupun mengenai permodalan Perusahaan Efek. Adapun Laporan Berkala dimaksud mencakup Laporan Keuangan Berkala yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan. e. Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-07/BL/ 2006 tanggal 31 Juli 2006. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan salah satu pilar dalam rencana pengembangan pasar surat utang di Indonesia, yaitu pembentukan mekanisme pengungkapan harga (price discovery mechanism) melalui kewajiban dan integrasi pelaporan perdagangan (trade reporting) baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

1) The activities as Investment Fund Sales Agent must be conducted based on the working contract signed with the Investment Manager. 2) The Investment Fund Sales Agent must have provided and given sufficient information to prospective Investment Fund Securities holders before the prospective Unit Holders make their investments decisions; and 3) Investment Fund Sales Agent is prohibited from acting as Custodian Banks for the Investment Fund it sells. This prohibition is aimed at preventing conflict of interest. d. Rule Number X.E.1 concerning the Obligation to Submit Periodic Report by a Securities Company, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-06/BL/2006 Dated July 31, 2006 This Rule was aimed to increase the information and accountability quality of the activities of a securities company by obliging a securities company to submit periodic report to Bapepam - LK. This obligation enables Bapepam - LK to enhance its monitoring function to the Securities Company, both on the activities and the capital of the Securities Company.

The Periodic Report referred to in this Rule consists of Periodic Financial Report (Annual and Semi Annual Financial Report), Activities Report, and Accountant Report on Annual Adjusted Net Working Capital.

e. Rule Number X.M.3 concerning Bond Transaction Reporting, as attached in Bapepam - LK Chairman Decision Number: Kep-07/BL/ 2006 dated July 31st, 2006 This Rule was aimed at implementing one of the pillars in Indonesia debt market development plan, which is the establishment of price discovery mechanism through the obligation and integration of trade reporting, both trade on the exchange and over the counter.

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K

38



REGULATORY

Kewajiban pelaporan transaksi obligasi ini juga ditujukan untuk mengumpulkan historical data atas harga dan transaksi obligasi yang nantinya dapat digunakan oleh Bond Pricing Agency (BPA) yang akan didirikan kemudian untuk menghitung referensi harga obligasi. Adapun pokok-pokok ketentuan dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut: 1) Kewajiban setiap pihak yang melakukan Transaksi Obligasi baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek untuk melakukan pelaporan atas Transaksi Obligasi yang dilakukannya kepada Bapepam - LK melalui Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditunjuk oleh Bapepam - LK, dengan cara antara lain: a. Pelaporan disampaikan secara elektronik kepada Penerima Pelaporan Transaksi Obligasi (PLTO); b. Jangka waktu pelaporan adalah sesegera mungkin selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah Transaksi Obligasi terjadi jika transaksi dilakukan melalui Partisipan atau 1 (satu) jam setelah diterimanya pelaporan transaksi oleh Partisipan jika transaksi tidak dilakukan melalui Partisipan; dan c. Informasi yang wajib dilaporkan, antara lain nama dan seri Obligasi, Pihak penjual dan pembeli, jenis rekening, harga transaksi, volume/nilai transaksi, waktu transaksi, jenis transaksi, tanggal penyelesaian transaksi, dan nama Kustodian. 2) Ketentuan yang menyatakan bahwa penyampaian laporan Transaksi Obligasi tidak dikenakan biaya. 3) Kewajiban Penerima Laporan Transaksi Obligasi untuk menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan (real time) tanpa memungut biaya dan tanpa menyebutkan nama pihak yang melakukan transaksi. f. Peraturan Nomor VIII. G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-132/BL/2006 tanggal 28 November 2006

The obligation on reporting bond transaction is intended to collect historical data on price and bond transaction. The data collected will be used by Bond Pricing Agency to calculate bond price reference. Several provisions stipulated in the Rules are:

1) The obligation for every party that conduct bond transaction, either on the Stock Exchange or over the counter to report its bond transactions to Bapepam - LK through Bond Transaction Report Receiver appointed by Bapepam - LK. The procedures for the reporting are as follows: a) The Report must be submitted electronically to Bond Transaction Report Receiver.

b) The Report must be submitted immediately no later than 1 hour after the bond transaction if the transaction was conducted through the participant, or no later than 1 hour after the participant received the transaction report if the transaction was not conducted through the participant; and c) The information that must be submitted consists among other the name and series of bond, the seller and buyer, the type of accounts, the price, the volume/value of transactions, the time of transaction, the types of transaction, the date of the transaction settlements, and the name of custodian. 2) A provision which states that no cost is incurred on reporting the bond transaction.

3) An obligation for Bond Transaction Reporting Receiver to provide transaction data that can be accessed by public immediately after the transaction has been reported (real time) without charging any fee nor mentioning the name of the parties conducted the transaction. f. Rule Number VIII.G.13 concerning Accounting Treatment for Repurchase Agreement That Uses Master Repurchase Agreement, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-132/BL/2006 dated November 28, 2006

B

A

P

E

P

A

M

-

L

K


39


REGULATORY

Penyusunan Peraturan ini dilatar belakangi adanya kebutuhan akan perlakuan akuntansi untuk transaksi Repo yang berbeda dengan ketentuan akuntansi yang berlaku pada umumnya, serta dalam rangka menunjang pengembangan transaksi Repo khususnya untuk Surat Utang Negara di Pasar Modal. Jenis Repo yang diatur dalam peraturan ini adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (sell/buy back), di mana Efek yang menjadi objek transaksi Repo beralih secara hukum dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun perlakuan akuntansi Repo dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut: 1) Efek yang menjadi objek Repo tetap dicatat oleh Pihak yang melakukan Repo, dengan cara antara lain bahwa Pihak tersebut wajib mereklasifikasikan akun Efek ke akun Efek yang di-Repo-kan, melakukan marked to market terhadap Efek yang di-Repo-kan, dan mencatat Hutang Repo sebesar harga pembelian kembali. 2) Di sisi lain, Pihak yang melakukan Reverse Repo mencatat Piutang Reverse Repo sebesar harga penjualan kembali, dan mencatat selisih harga pembelian dan harga penjualan kembali sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. 3) Mengingat dalam sell/buy back Repo Efek beralih secara hukum, maka Pihak yang melakukan Reverse Repo dapat melakukan Re-Repo. Perlakuan akuntansi atas Re-Repo ini adalah bahwa Pihak yang melakukan Re-Repo wajib mencatat Hutang Re-Repo sebesar harga pembelian kembali dengan pihak ketiga dan mencatat selisih harga jual dan harga pembelian kembali sebagai beban bunga ReRepo. 4) Pihak yang melakukan Repo maupun Reverse Repo wajib mencatat bunga Efek yang ditransaksikan selama jangka waktu penguasaan. g. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh semakin derasnya tuntutan masyarakat, baik dari kalangan perusahaan maupun investor, agar di lingkungan B A P E P

This Rule was issued to accommodate a need for an accounting treatment that specifically covers Repo transaction, and to support the development of Repo transaction in general and Government Debt in the Capital Market in particular. The type of Repo covered in this Rule is the transaction to sell with a promise to buy on predetermined time and price (sell/buy back), where the ownership of Securities moves legally from the seller to the buyer.

The accounting treatment for Repo as stipulated in this Rule among others are: 1) The Securities as the Repo object are still recorded by the parties conducted the Repo, and those parties must reclassify Securities Account to Repo Securities Account, revalue the Securities based on marked to market method, and recorded Repo Payable with the price equal to the buy back price.

2) On the other side, the party who conducts Reverse Repo must record Repo Receivables with the price the same as the selling back price. The difference between buying and selling back price is recorded as Deferred Interest Income. 3) Considering that in the sell/buy back Repo the ownership of the share has been legally transferred, any party conducted Reverse Repo can make ReRepo. Based on the accounting treatment for ReRepo, the party who conducts the Re-Repo must record its Re-Repo payables with the price equal to buy back price and record the difference of the selling and buying back price as Re-Repo Interest Expense. 4) The party conducted Repo or Reverse Repo must record interest of the Securities during ownership period. g. Rule Number IX.A.13 concerning The Issuance of Sharia Securities, as attached on Bapepam - LK Decision Number Kep-130/BL/2006 dated November 23, 2006. The issuance of this rule was aimed at accommodating the increasing demand, both from the company as well as the investor for the regulatory framework in issuing A M L K

40



REGULATORY

Pasar Modal terdapat suatu dasar hukum untuk penerbitan Efek berdasarkan syariah Islam di Pasar Modal. Pembahasan peraturan ini juga telah melibatkan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pelaku pasar lainnya. Terhadap kedua peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat Nomor B-271/DSNMUI/XI/2006 tanggal 24 November 2006 menyatakan bahwa secara umum peraturan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan ini meliputi tata cara Penawaran Umum dan pelaksanaan disclosure dalam penerbitan: (1) saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; (2) Efek syariah berupa Sukuk; (3) Efek syariah berupa Reksa Dana; dan (4) Efek syariah berupa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

sharia based securities in the Capital Market.

Discussion in drafting this rule was conducted together with National Sharia Board - Indonesia Ulama Council (DSN-MUI in Indonesia acronym) and other market participants. Through letter number B-271/DSN-MUI/XI/ 2006 dated November 24, 2006, DSN - MUI stated that in general, this rule is not conflicted with sharia principles or with the fatwa that have been issued by DSN - MUI. The Rule covers the procedure for Public Offering and Disclosure Requirement in issuing : (1) shares by Issuer of Public Company which declares that its business activities and the management of its business activities were conducted in accordance with Sharia Principle in The Capital Market; (2) Sharia based Securities in the form of Sukuk; (3) Sharia based Securities in the form of Investment Fund; and (4) Sharia based Securities in the form of Investment Unit in Asset Backed Securities Collective Investment Contract. h. Rule Number IX.A.14 concerning Agreements in Issuing Sharia Based Securities in the Capital Market, as attached on Bapepam - LK Chairman Decision Number Kep-131/BL/2006 dated November 23, 2006 This rule was issued as a package with Rule Number IX.A.13 concerning The Issuance Sharia Based Securities, in order to develop Capital Market product based on Sharia Principle.

h. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 Peraturan ini dikeluarkan secara bersamaan dalam satu paket dengan Peraturan Bapepam - LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yaitu dalam rangka pengembangan produk Pasar Modal yang berdasarkan syariah Islam. Pada prinsipnya Peraturan ini memberikan pedoman tentang jenis akad yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Pada tahap awal, Bapepam - LK menetapkan 4 (empat) jenis akad yang lazim digunakan dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah, yaitu Ijarah, Kafalah, Mudharabah, dan Wakalah. Regulasi yang terkait dengan jenis akad dimaksud nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah. i. Peraturan Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: 133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006 B A P E P

Basically, this rule provides guidance concerning types of agreement that can be used as bases in issuing sharia securities in The Capital Market. In the preliminary step, Bapepam - LK determined 4 type

BAPEPAM 2006 Reviewed

Documents

Transcript of BAPEPAM 2006 Reviewed