Bank Soal CC 4 Pilar

7/30/2019 Bank Soal CC 4 Pilar

1/27

SOAL TEMATIK

1. Jelaskan latar belakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula

ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?

Jawaban: Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalampenyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan

yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri. Untuk meletakkan secara tepatfungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni

DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan

Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).

Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangankepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada

terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-

undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.

2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan

perubahan?

Jawaban: Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan

UUD 1945 menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPRsebelum melakukan perubahan UUD 1945 Pembukaan memuat dasar filosofis

dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 mengandungstaatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap

dipertahankan. Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap

Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendirinegara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi

ide persatuan pada bangsa yang majemuk. menggambarkan konsistensiterhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilansebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!

Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan kesadaran tertib

sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat diwujudkan dengan

ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan,

hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum . Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa jabatan Presiden

yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping sebagai kepala negara,

sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya mekanisme saling mengawasidan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme impeachment.


2/27

4. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme!

Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih

menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalamTAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat

TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang sertaperaturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan

pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

5. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia!

Jawaban: 1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 2)meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah

dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; 3)

mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara

serasi dan seimbang.

6. Sebutkan danjelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi!

Jawaban: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebihmemberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil

menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkanterlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuaidengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. Menciptakan pengusaha menengah yang

kuat dan besar jumlahnya Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling

menguntungkan antar pelaku ekonomi Tidak ada penumpukan asset dan

pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan Pengusaha ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan

usaha Membuka akses pada sumber dana.

7. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!

Jawaban:

Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimanadalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh

ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menjagaprinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjagakemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang

yang bertentangan dengan UUD 1945.


3/27

8. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar!

Jawaban: penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, alinea IV meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui

cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai

penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas. Implikasi:Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan mengubahsistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat.

Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan

lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan

UUD 1945.

9. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban: Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga

tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat Tugasdan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang

tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikanpenjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta

pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembagatinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai

dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.

10. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem

pendidikan nasional!

Jawaban: Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang

beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Menjunjung tinggi nilai-nilaikemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan

martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan

kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum

dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!

Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yangbersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis

bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian


4/27

tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa

tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis

antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.

12. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Berbangsa!

Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusiayang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia

dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu

pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan

kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dannilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu

ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya,

etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakanhukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika

lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupanberbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidahpelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

13. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus denganmemperhatikan pertimbangan DPD?

Jawaban: untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dantransparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan

gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan

negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Karena

APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunannasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

14. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar

daripada haluan negara?

Jawaban: Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidaklagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga

tertinggi negara. Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan programsebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.

15. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih adainstitusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?

Jawaban: Alasan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negarakarena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya

tidak mengikat Presiden. Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui

mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang


5/27

kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat. Fungsi

Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang

berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.

16. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di SeluruhWilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap

Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran

Komunis/Marxisme-Leninisme!

Jawaban: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke

depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM,

PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA. Berkeadilan dan

menghormati hukum: Tidak ada dosa turunan Prinsip Demokrasi dan Hak

Asasi Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan

negara dan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang

terkait dengan hak asasi manusia.

17. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!

Jawaban: Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman. Hakim agung

merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehinggamenjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi

khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat

berlaku adil dan profesional. Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraankekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatuyang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal

secara khusus.

18. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD!

Jawaban: Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;

Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraanpendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan

kebudayaan nasional; Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai

pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.

19. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana tercantumdalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001!

Jawaban: o meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa; o meningkatnya

toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya danperilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;

o berkembangnya semangat anti kekerasan; o berkembangnya dialog secara

wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.


6/27

20. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil!

Jawaban: Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan

tanpa diwakilkan. Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh

bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Bebas :

seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak

manapun. Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya. Jujur :penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur.

Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.

21. Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi

nasional yang berdaya saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor

XVI/MPR/1998!

Jawaban: Menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengahyang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan

yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil,

menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling

memperkuat.

22. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!

Jawaban: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwalembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilanbebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalandengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Peradilan dalam

rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang

berlaku.

23. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan

amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan PerwakilanRakyat!

Jawaban: Amnesti: Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok

orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum diproses dalam peradilan. Abolisi: Penghentian proses peradilan kepadaseseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran

hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian

dihentikan. Alasan: karena sifatnya lebih cenderung padapersoalan/pertimbangan politik, dimana DPR merupakan lembaga yang

merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran

dari prinsip checks and balances system


7/27

24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan

grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung!

Jawaban: Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presidenkepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan

hukum tetap dari pengadilan. Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presidenkepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah

memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti

tidak bersalah. Alasan: karena sifatnya lebih cenderung padapersoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegangkekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and

balances system

25. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh

Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap

Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau AjaranKomunis/Marxisme-Leninisme.

Jawaban: Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan

kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan

azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan danberagama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk

mufakat. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktikperjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain,

mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah

Pancasila. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI

dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dansituasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang

berfalsafah Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalahwajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagikegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau

ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

SOAL PILIHAN

1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR

masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan

negara.Jawab: Salah2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR

menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum

sebelumnya. Jawab: Salah


8/27

3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Salah

4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara NasionalIndonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional

Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik

pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum. Jawab: Salah5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyatberwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan

MPR RI. Jawab: Benar.

6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara,

pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah.7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Jawab: Salah.

8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dandaerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangankeuangan pusat daerah. Jawab: Salah

9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa

peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokokmenegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dangangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam

negeri. Jawab: Salah

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jawab: Benar

11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat

dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tandatangan. Jawab: Salah

12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa,

memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telahmelakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah.

13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuanDPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut,

maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap

berlaku. Jawab: Salah14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia

dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar


9/27

15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan

demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil

walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.Jawab: Salah

16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri

dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak

kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional

Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jawab:

Salah19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan

keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan

masa yang akan datang. Jawab: Benar

20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS NomorXXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat

penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia padatahun 1945. Jawab: Salah

21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung

ketentuan konstitusi. Jawab: Benar22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat

kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa

dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang

mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukanperubahan. Jawab: benar

24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan

Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jawab: Salah

25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden danWakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa

berlakunya. Jawab: Salah26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.

Jawab: Salah27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau

gabungan partai politik yang ada di Indonesia. Jawab: Salah

28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan olehPresiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut

disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh

diundangkan. Jawab: Salah


10/27

29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari

tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima)

kabupaten/kota. Jawab: Benar

31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni NegaraKesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama

dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah

32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon

Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jawab: Benar

33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Jawab: Salah34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR

masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Jawab: Salah.

35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaituKetetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan

terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah

tidak berlaku lagi. Jawab: Salah

36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan

mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuaidengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar

37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari

anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab: Benar38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat

dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang

bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: benar39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan

Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-

undang. Jawab: Salah

40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan OtonomiDaerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional danbertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat. Jawab:

Salah

41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiridari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar

42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau

sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telahdilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab:

salah

43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama

antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar


11/27

44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia

bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atauMengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap

berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme

di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan. Jawab: Salah45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia

memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugaskeamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Jawab: Benar

46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang

diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khususditerbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah

47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau

Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak

cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jawab:Salah

48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan PeraturanPresiden. Jawab: Salah

49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebutdilaksanakan. Jawab: Benar

50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka

tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab: Salah

51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkanpada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia. Jawab: Salah

52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap,

kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asingyang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Jawab: Benar

53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undangberada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar

54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan

sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jawab: Salah

55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPRhanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking) Jawab:

benar


12/27

56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting

dengan undang-undang. Jawab: Salah57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah

58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah

59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS danKetetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik

karena bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan. Jawab: Benar

60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan

perundang-undangan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankanfungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi

pemerintahan. Jawab: Benar

61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DewanPerwakilan Rakyat. Jawab: Benar

62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejakkelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Jawab: Benar

63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka

hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah

65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masihberlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI

tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis. Jawab: Salah66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun

1959. Jawab: Benar

67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPRadalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara. Jawab: Benar

68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkankepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Jawab:

Salah69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab:

Benar70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia

bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap


13/27

berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika sudah

terbentuk undang-undang. Jawab: Salah

71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif

ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar

72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluhpersen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara

di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik

menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi,

dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur

dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nomor

VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga. Jawab: Salah75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang

mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsaIndonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal,

sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan

hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawab: Benar

76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasukjuga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Jawab: Benar77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama

hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah

79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-

undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah

80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan KesatuanNasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika

kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas,

yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dansebagainya. Jawab: Benar

81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yangdiatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus

diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar

82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR

tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawab: Salah


14/27

83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah

84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujuibersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Salah

85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan

Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan yangkemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan

kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab: Salah

86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yangberkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar

87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan

dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala

putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jawab: Salah88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia

diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang

ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya. Jawab: Benar

89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tandakehormatan sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang

Pengangkatan Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi. Jawab: Benar90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah

Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi

ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesiadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi

demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jawab: Benar

91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalahkarena kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar

92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk

Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukumsebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar

93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan

hukum. Jawab: Salah94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di

Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yangdiberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam. Jawab: Salah

95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh

Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar

96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalahMUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh

Presiden. Jawab: Salah


15/27

98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta

pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan

kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Jawab:Benar

99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPR.Jawab: Benar

100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian,pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas

sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta

tersebut. Jawab: Salah

101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar

102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas

kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Jawab: Salah103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber dayanasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat

daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan

anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab: Salah105.Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk

undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasanmendapatkan informasi. Jawab: Benar

106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak

pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.Jawab: Salah

107. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah

PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar108. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan

oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK

dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangiantarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum. Jawab: Benar

109.Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentukundang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.

Jawab: Benar

110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama


16/27

Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan

pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua

undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RIini. Jawab: Benar

111. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jawab: Benar112. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung

oleh Presiden. Jawab: Salah113. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah

114. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN,seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus

bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa

kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jawab: Benar

115. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam RangkaDemokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban

mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungandan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jawab: Salah

116. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka

masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembaliatas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab: Salah

117. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil

dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPRdan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jawab:

Benar

118. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah

119. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata

Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Salah

120.Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentukundang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan

terorganisasi. Jawab: Benar

121. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden danWakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa

berlakunya. Jawaban: Salah.122. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang

dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang

bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa


17/27

jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan

dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.

123.Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidakbertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini

berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila

tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jawaban: Benar.124. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut

diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khususmengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban:

Salah.

125. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui prosespolitik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jawaban: Benar.

126. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu

Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yangdicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: Salah.127. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib

menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis BesarHaluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya. Jawaban: Benar.

128. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai

mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untukmencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang

sulit didekatkan atau karena faktor waktu. Jawaban: Benar.

129. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat

bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih

dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan

hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.130. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan

Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah

sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Jawaban: Benar.131. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan

MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PeraturanPemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jawaban: Salah.

132. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan

Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkanPeraturan Presiden. Jawaban: Benar.

133. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk


18/27

dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau

calon Wakil Presiden. Jawaban: Salah.

134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persendari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik

menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.135. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut

agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang,Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-

sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh

pimpinan Mahkamah Agung. Jawaban: Salah.

SOAL REBUTAN

1. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah

Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah Jawab: 21 Bab,73 Pasal, dan 170 Ayat 22. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law

adalah Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000adalah tentang Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya

adalah Jawab: Presidensiil.5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Segala putusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifatJawab: penetapan (beschikking)

7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden adalah Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politikpeserta pemilihan umum.

8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi

Ekonomi adalah Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politikekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha

kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya

pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya Jawab: 2/3 dari jumlahanggota Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden tidak dapat

membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan Jawab: Peraturan Pemerintah.


19/27

12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah

Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan

pertimbangan Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi

adalah Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai

kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupanbermasyarakat dan bernegara.

14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3 Ketetapan

MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan

umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah. Jawab: Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama

adalah Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan peri-keadilan.

17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah

Jawab: Kesatuan.18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Negara Indonesia adalah

negara hukum.

19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999adalah tentang Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur

20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar

adalah Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkanUndang-Undang Dasar.

21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden dan Wakil

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001adalah tentang Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa

23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden adalah Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persendengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah

jumlah provinsi di Indonesia.

24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme adalah Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara

negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukansecara tegas terhadap siapa pun juga.

25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.


20/27

26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan

Jawab: Mahkamah Agung.27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan

MPR adalah Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 194528. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk

undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar

adalah Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI

dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI

Nomor Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998adalah tentang Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga

adalah Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesiamenyatakan dengan ini kemerdekaannya.

32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yangtidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law

adalah Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor

XXIX/MPRS/1966 adalah tentang Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah Jawab: Presiden

35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah Jawab: produk hukum MPR yang terdiri

atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan KeputusanMPR.

36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001

adalah tentang Jawab: Visi Indonesia Masa Depan37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika Jawab: Terjadi

kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau

diberhentikan.

38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden dan Wakil Presidenmemegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan

yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden memegang kekuasaanyang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, danPemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jawab:

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata danbertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan,

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah.


21/27

41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden dibantu oleh

menteri-menteri negara.

42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancanganundang-undang itu Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan

Perwakilan Rakyat masa itu.

43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Macam dan harga mata uangditetapkan dengan undang-undang.

44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor

XXV/MPRS/1966 adalah tentang Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia,Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia

bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.

45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undangterhadap Undang-Undang Dasar adalah Jawab: MPR.

46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal

37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001adalah tentang Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and

balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar

lembaga negara adalah Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar

lembaga negara49. Arti dari istilah welfare state adalah Jawab: Negara yang mengutamakan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang

50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998adalah tentang Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyaiciri-ciri Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Majelis

Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Dalam melakukan

kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai

undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan

oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah Jawab:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.


22/27

56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil Presiden

yang berhalangan tetap adalah Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden yang digantikannya.57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Setiap menteri

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angketadalah Jawab: Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan

Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat

dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara adalah Jawab: Presiden.


MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementaradan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu

dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut,

maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah. Jawab:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan caraadendum. Yang dimaksud dengan cara adendum adalah Jawab: Naskah asli Undang-

Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 200663. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001

adalah tentang Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalahJawab: Republik.

65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Majelis

Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.66. Ketetapan MPR adalah Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat

ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.

67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari Jawab:

Mahkamah Konstitusi69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998

adalah tentang Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugaskepresidenan adalah Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Pertahanan secara bersama-sama.

71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.


23/27

72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

adalah Jawab: Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI iniadalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah;

73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul danpendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah Jawab: Hak anggota

DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah

bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih Jawab: anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5 KetetapanMPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata

Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan

umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah. Jawab: KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baikkarena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan

Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah

adalah Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006

78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000adalah tentang Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Majelis

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan adalah Jawab: Memerintahkan pembentukan undang-

undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Presiden menetapkan

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalamdan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR

adalah Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam

Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi Jawab: Fungsi

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.


24/27

85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis

Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RepublikIndonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan

atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme adalah Jawab:

Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RepublikIndonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan

menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon WakilPresiden yang berasal dari Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada waktu

pemilu sebelumnya.

87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Jawab: DewanPerwakilan Rakyat.

88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari

Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umumadalah Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil.90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan

MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku

sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5adalah. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang

dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun2004.

91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga

adalah Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006

94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyaiciri-ciri Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.

95. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 KetetapanMPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku

sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5adalah. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang

dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun

2004.


25/27

96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara

adendum. Yang dimaksud dengan cara adendum adalah Jawab: Naskah asli Undang-

Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara Jawab: terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah Jawab: harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998adalah tentang Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998

adalah tentang Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Negara Indonesia ialah

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: MajelisPermusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat

dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya

2/3 dari jumlah anggota.104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999

adalah tentang Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur

105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001adalah tentang Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa

106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnyadalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan

Wakil Presiden Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.

107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnyasama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 adalah Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diaturdalam undang-undang.

109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI

dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RINomor Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam

dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR


26/27

adalah Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam

Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.

111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia nomor Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006

112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of lawadalah Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan darijabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.


MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dandinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah. Jawab: Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001:Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal,

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasardalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa

116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah Jawab: Negara Indonesia adalah

negara hukum.

117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari Jawab:

Mahkamah Konstitusi

118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasaradalah Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.

119. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi

Ekonomi adalah Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik

ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha

kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananyapembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

120. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme adalah Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara

negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukansecara tegas terhadap siapa pun juga.

121. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI

dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI NomorI/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS

dan Ketetapan MPR adalah Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


27/27

122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat

ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untukdiambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melaluipemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR

periode 2004-2009 adalah Jawab: 550 orang.

124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Jawab: Anggota Dewan Perwakilan

Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan

Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah Jawab: 128 orang.126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah Jawab: 678 orang.

127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang

Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Jawab: sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Jawab: Kasasi.

129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk

Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah Jawab: harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah Jawab: KomisiYudisial.

132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim

Agung adalah Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.133. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah Jawab: Presiden.

134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai

wewenang lain dalam rangka Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim.135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk Jawab:

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Bank Soal CC 4 Pilar

Documents

Transcript of Bank Soal CC 4 Pilar