bahan sosialisasi SPKN (per 15 JUNI 2008).ppt

TIM PENYUSUN SPKN

BADAN PEMERIKSA BADAN PEMERIKSA KEUANGANKEUANGAN

SOSIALISASI PERATURAN BPK NO. 01 TH 2007SOSIALISASI PERATURAN BPK NO. 01 TH 2007

REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN SPKN

PERATURAN BPKPERATURAN BPKNOMOR 01 TAHUN NOMOR 01 TAHUN

20072007STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARASTANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

TIM PENYUSUN SPKN

AGENDA AGENDA PRESENTASIPRESENTASI

A.A. Konsep DasarKonsep DasarB.B. Perjalanan PenyusunanPerjalanan PenyusunanC.C. Perbedaan SAP 95 dan SPKN 2007Perbedaan SAP 95 dan SPKN 2007D.D. Materi SPKNMateri SPKN

1.1. Pendahuluan SPKNPendahuluan SPKN2.2. Standar UmumStandar Umum3.3. Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan Keuangan4.4. Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Kinerja5.5. Pemeriksaan dengan Tujuan TertentuPemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

E. PenutupE. Penutup

User

1. UMUM2. PERJALAN SPKN

TIM PENYUSUN SPKN 4

KONSEPSIDASARA

TIM PENYUSUN SPKN 5

DEFINISI PENGELOLAAN & DEFINISI PENGELOLAAN & TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWAB

PENGELOLAANPENGELOLAAN keseluruhan kegiatan pejabat keseluruhan kegiatan pejabat

pengelola keuangan negara pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengawasan, dan pertangungjawaban. pertangungjawaban.

TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWAB kewajiban Pemerintah untuk kewajiban Pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang–taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.kepatutan.

Pasal 1 UU 15 Tahun 2004Pasal 1 UU 15 Tahun 2004

Pasal 1 UU 1 Tahun 2004Pasal 1 UU 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

TIM PENYUSUN SPKN

SEKTOR PRIVAT SEKTOR PUBLIK

STANDAR AKUNTANSI SAK SAP

STANDAR PEMERIKSAAN SPAP SPKN

POSISI SPKN DALAM POSISI SPKN DALAM LINGKUNGAN STANDARLINGKUNGAN STANDAR

TIM PENYUSUN SPKN

+

PENGECUALIAN

STANDAR TAMBAHAN

SPAP

SPKN

SPKN = SPAP PLUS SPKN = SPAP PLUS MINUSMINUS

-=

TIM PENYUSUN SPKN

YURIDIS

EMPIRIS

TEORITIS

KONSEPSI STANDAR DI KONSEPSI STANDAR DI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN

HISTORIS

FUTURIS

PraktekBPK

PraktekUmum3D

TIM PENYUSUN SPKN 9

S T A N D A RS T A N D A R

S I S T E MS I S T E M

VV S S

User

SISTEM DALAM ARTI PROSEDUR

TIM PENYUSUN SPKN 10

PERJALANANPENYUSUNANB


SAP1995

PERATURAN BPKNO. 01 TAHUN 2007

SPKN

DINAMIKALINGKUNGAN

UU 15/ 2004&

UU 15/ 2006

TIM PENYUSUN SPKN

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN SPKNPENYUSUNAN SPKN

TIM PenyusunTIM Penyusun

1.1. 03/01/200303/01/20032.2. 27/01/200427/01/20043.3. 08/07/200408/07/20044.4. 29/03/200529/03/20055.5. 27/05/200527/05/20056.6. 30/01/200630/01/2006

TIM KONSULTANTIM KONSULTAN

1.1. PPA Fakultas Ekonomi UIPPA Fakultas Ekonomi UI2.2. BPK Negara Lain: US-GAO, BPK Negara Lain: US-GAO,

ARK-Netherland, ANZ- New ARK-Netherland, ANZ- New ZelandZeland

PEMBERI PEMBERI TANGGAPANTANGGAPAN

1.1. Organisasi ProfesiOrganisasi Profesi2.2. Pengamat/ PemerhatiPengamat/ Pemerhati3.3. PenggunaPengguna4.4. AkademisiAkademisi


PROSES PENYUSUNAN SPKNPROSES PENYUSUNAN SPKN

MENYUSUN DRAF1. April 20042. 10/06/20043. 06/09/2004

4. Nopember 20045. 07/10/2005

PUBLICHEARING

23/12/2005

PERBAIKAN6. 06/03/20067. 18/04/20068. 20/06/20069. 11/08/2006

PERTIMBANGAN PEMERINTAH

PERBAIKAN

PERSETUJUANBPK

17 Oktober 2006

PENETAPANSPKN

PENGUNDANGANSPKN


WAKTU PEMBERLAKUAN WAKTU PEMBERLAKUAN SPKNSPKN

PENETAPANSPKN

17 JANUARI 2007

PENGUNDANGANSPKN

7 MARET 2007

MULAI BERLAKU SPKN


PROSES PENYUSUNAN SPKNPROSES PENYUSUNAN SPKN

1.1.DUE PROCES YANG LAZIM DUE PROCES YANG LAZIM DALAM STANDARDALAM STANDAR

2.2.DUE PROCESS MENURUT UUDUE PROCESS MENURUT UU3.3.SUDAH MENDAPAT MASUKANSUDAH MENDAPAT MASUKAN4.4.PENETAPAN DAN PENETAPAN DAN

PENGUNDANGAN SPKNPENGUNDANGAN SPKN


LANDASAN DAN REFERENSI LANDASAN DAN REFERENSI PENYUSUNAN SPKNPENYUSUNAN SPKN

1.1. UUD 1945UUD 19452.2. UU 17 TAHUN 2003UU 17 TAHUN 20033.3. UU 01 TAHUN 2004UU 01 TAHUN 20044.4. UU 15 TAHUN 2004UU 15 TAHUN 20045.5. UU 15 TAHUN 2006UU 15 TAHUN 2006

1.1. SAP 1995SAP 19952.2. GAGAS 2003GAGAS 20033.3. SPAP 2001SPAP 20014.4. AUDITING STANDARDS AUDITING STANDARDS

INTOSAI 1995INTOSAI 19955.5. GAAS AICPA 2002GAAS AICPA 20026.6. INTERNAL CONTROL INTERNAL CONTROL

STANDARDS INTOSAI STANDARDS INTOSAI 20022002

7.7. SPPIA 2003SPPIA 2003

LANDASANLANDASAN

REFERENSIREFERENSI


PERBEDAANSAP 95 DANSPKN 2007C


PERBEDAAN SAP 95 DAN SPKN 2007PERBEDAAN SAP 95 DAN SPKN 2007

Ketetapan

Dasar

Bentuk Standar

Jumlah paragraf standarInfrastruktur derivatif/ turunan

Istilah yang digunakan

Konsepsi pengembangan

Pengguna SPKN

Jenis Pemeriksaan

Penugasan TertentuPersyaratan kemampuan staf dalam Pemeriksaan Keuangan

Materialitas

Pengungkapan kelemahan SPI

Tanggapan atas Rekomendasi

Keberadaan Unsur Sebab dalam Temuan



Uraian SAP 1995 SPKN 2007

Ketetapan

SE BPKNomor. 04/HP/SE/III/95Tanggal 30 Oktober 1995

Peraturan BPKNomor. 01 Tahun 2007Tanggal 18 Januari 2007

Dasar UU 5 Tahun 1973 UU 15/ 2004 dan UU 15 tahun 2006

Bentuk Standar

Bab Pernyataan Standar

Jumlah paragraf standar

27 terdiri dari 20 paragraft utama dan 7 paragraf tambahan

46 terdiri dari 25 paragraft utama dan 21 paragraft tambahan.


BAB STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN (SAP) 95

PSPKNJUMLA

H ADOPSI

01Umum 4 0

02

Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan 6 3

03Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 8 4

04Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Kinerja 5 0

05Pelaporan Pemeriksaan Kinerja 4 0

06

Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 0 0

07

Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 0 0

TOTAL 27 7

4


TUJUH PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (PSPKN)

PSPKN JUMLAH ADOPSI

01Umum 4 0

02Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 13 5

03Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 10 6

04Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 4 0

05Pelaporan Pemeriksaan Kinerja 4 0

06

Pelaksnaaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 7 5

07

Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 9 5

TOTAL 46 21

7



Infrastruktur derivatif/ turunan

Tidak jelas pengungkapannya dalam SAP

Mengungkapkan keberadaan infrastruktur turunan sebagai pelaksanaan SPKN

Istilah yang digunakan

Menekankan pada istilah profesi

Menggunakan istilah yang diatur dalam UU antara lain: pemeriksaan bukan audit dan Standar pelaksanaan bukan standar pekerjaan lapangan

Konsepsi pengembangan

Tidak diatur secara jelas

1. sebagai bagian dari Standar Profesional Pemeriksa Keuangan Negara

2. dibentuk Komite SPKN




Pengguna SPKN

BPK, APIF termasuk SPI, dan AP berdasarkan Kontrak

BPK dan AP atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Jenis Pemeriksaan

Hanya mengenal dua jenis pemeriksaan yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan dan (2) Pemeriksaan Kinerja

Mengenal tiga jenis pemeriksaan sesuai UU 15 Tahun 2004 yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan (2) pemeriksaan Kinerja, dan (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

Penugasan Tertentu

Diperlakukan sebagai tugas lain disampaing tugas audit yang pelaksanaannya tidak diatur dalam SAP

Diklasifikasikan sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diatur pelaksanaannya dalam SPKN

Persyaratan kemampuan staf dalam Pemeriksaan Keuangan

Secara individual harus akuntan yang terdaftar

1. Memiliki keahlian di bidang keuangan

2. Secara kolektif memiliki sertifikasi

3. Penanggung jawab harus bersertifikasi profesi yang berlaku (baca: Akuntan beregister sampai pada saat BPK mampu mencetak BAP)

Materialitas Diatur tersendiri dalam SAP (par 5.7 dan 5.8)

Tidak diatur dalam SPKN karena diklasifikasikan sebagai sistem bukan stándar




Pengungkapan kelemahan SPI

Umum (Naratif) Bentuk Temuan (Kondisi, Kriteria, Akibat, Sebab)

Tanggapan atas Rekomendasi

Tidak dikenal Harus dilakukan

Keberadaan Unsur Sebab dalam Temuan

Harus diungkap

Dalam hal tidak dapat diidentifikasi secara logis, unsur sebab tidak harus diungkapkan

Tidak diatur Diatur tersendiri

Judul Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan



MATERI SPKND


PENDAHULUAND.1


SISTEMATIKA SPKN

PENDAHULUAN

UMUM

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

1

2

4

6

3

5

7

TUJUH PERNYATAAN STANDAR


PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI

KEMAHIRAN PROFESIONAL

PENGENDALIAN MUTU

PERENCANAAN DAN SUPERVISI

PEMAHAMAN PENGENDALIA

N INTERN

BUKTI AUDIT

KOMUNIKASI PEMERIKSA

PERTIMBANGAN

PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

DETEKSI KETIDAKPATUHAN

PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

PERNYATAAN PENYAJIAN

SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN

INKONSISTENSI

PENERAPAN PABUPENGUNGKAPA

N KECUKUPAN INFORMASI

OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN

LAPORAN PENGENDALIAN

INTERN

TANGGAPAN TERPERIKSA

INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAA

N

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN

UNSUR KUALITAS LAPORAN

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06

PERENCANAAN


N INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN




PERNYATAAN ASERSI

SIMPULAN ATAS ASERSI

PENGUNGKAPAN KEBERATAN

PENGUJIAN BERDASARKAN KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN


INTERN DAN KEPATUHAN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN

STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA


PENGGUNAPENGGUNA SPKN SPKN

BPK RIBPK RI

SEMUA PEMERIKSA KEUANGAN NEGARASEMUA PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

PEMERIKSA YANG BEKERJA PEMERIKSA YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK RIUNTUK DAN ATAS NAMA BPK RI

1

2


LINGKUP SPKNLINGKUP SPKN

MENGATUR SEMUA JENIS MENGATUR SEMUA JENIS PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

1.1.PEMERIKSAAN KEUANGANPEMERIKSAAN KEUANGAN2.2.PEMERIKSAAN KINERJAPEMERIKSAAN KINERJA3.3.PEMERIKSAAN DENGAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTUTUJUAN TERTENTU


HUBUNGAN ANTAR JENIS HUBUNGAN ANTAR JENIS AUDITAUDIT

LAP KEUKINERJA

TERTENTU

PERTAMA DAN UTAMA

INTERIM

LANJUTAN


JENIS JENIS PEMERIKSAAPEMERIKSAA

NN KEUANGANKEUANGAN

HASILHASILPEMERIKSAANPEMERIKSAAN

OPINIOPINI

KINERJAKINERJA TEMUAN, TEMUAN, KESIMPULAN, & KESIMPULAN, & REKOMENDASIREKOMENDASI

TUJUAN TUJUAN TERTENTUTERTENTU

KESIMPULANKESIMPULAN


HUBUNGAN SPKN DAN SPAPHUBUNGAN SPKN DAN SPAP

ADOPSI BUKAN ADAPTASIADOPSI BUKAN ADAPTASI

KECUALI DINYATAKAN LAINKECUALI DINYATAKAN LAIN


TANGGUNG JAWAB PEMERIKSATANGGUNG JAWAB PEMERIKSA

1.1. MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MEMENUHI TUJUAN PEMERIKSAANUNTUK MEMENUHI TUJUAN PEMERIKSAAN

2.2. MENGGUNAKAN INFORMASI YANG DIPEROLEH SECARA MENGGUNAKAN INFORMASI YANG DIPEROLEH SECARA HATI-HATI (TIDAK BOLEH MENGUNAKAN DI LUAR HATI-HATI (TIDAK BOLEH MENGUNAKAN DI LUAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KECUALI DINYATAKAN LAIN)PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KECUALI DINYATAKAN LAIN)

3.3. MEMPERTAHANKAN INDEPENDENSI DALAM SIKAP MENTAL MEMPERTAHANKAN INDEPENDENSI DALAM SIKAP MENTAL DAN PENAMPILAN PADA SAAT MELAKSANAKAN DAN PENAMPILAN PADA SAAT MELAKSANAKAN PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

4.4. MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL DALAM MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL DALAM MENETAPKAN LINGKUP, METODOLOGI, PENGUJIAN DAN MENETAPKAN LINGKUP, METODOLOGI, PENGUJIAN DAN PROSEDUR, MELAKSANAKAN DAN MELAPORKAN HASIL PROSEDUR, MELAKSANAKAN DAN MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN.PEMERIKSAAN.

5.5. MEMBANTU MANAJEMEN/ PENGGUNA LAPORAN HASIL MEMBANTU MANAJEMEN/ PENGGUNA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UNTUK MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN UNTUK MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA BERDASARKAN SPKNPEMERIKSA BERDASARKAN SPKN

User


TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWABORGANISASI PEMERIKSAORGANISASI PEMERIKSA

1.1. MENYAKINKAN BAHWA INDEPENDENSI DAN MENYAKINKAN BAHWA INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS DIPERTAHANKAN DALAM SEMUA OBJEKTIVITAS DIPERTAHANKAN DALAM SEMUA TAHAP PEMERIKSAANTAHAP PEMERIKSAAN

2.2. MENYAKINKAN BAHWA PERTIMBANGAN MENYAKINKAN BAHWA PERTIMBANGAN PROFESIONAL DIGUNAKAN DALAM PROFESIONAL DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN PEMERIKSAANPELAPORAN PEMERIKSAAN

3.3. MENYAKINKAN BAHWA PEMERIKSAAN MENYAKINKAN BAHWA PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH PEMERIKSA YANG KOMPETENDILAKUKAN OLEH PEMERIKSA YANG KOMPETEN

4.4. MENYAKINKAN BAHWA PEER REVIEW YANG MENYAKINKAN BAHWA PEER REVIEW YANG INDEPENDEN DILAKSANAKAN SECARA PERIODIKINDEPENDEN DILAKSANAKAN SECARA PERIODIK

User


STANDARUMUMD.2


PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



N INTERN

BUKTI AUDIT


PERTIMBANGAN



PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN

INKONSISTENSI



OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAA

N

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06

SUPERVISI


N INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN




PERNYATAAN ASERSI




PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN




STANDAR UMUMSTANDAR UMUM

KUALIFIKASI UTAMA PEMERIKSA

KOMPETEN

INDEPENDEN

PROFESIONAL

PENGENDALIANMUTU


KUALIFIKASI PEMERIKSA KEUANGANKUALIFIKASI PEMERIKSA KEUANGAN

UTAMA UTAMA

KHUSUS KHUSUS

PERSYARATAN KEMAMPUAN/ KEAHLIAN

PEMERIKSA

HRS MEMILIKI KEAHLIAN BIDANG AKUNTANSIDAN AUDITING; MEMAHAMI PABU YANG

BERKAITAN DENGAN AUDITEE

PENANGGUNG JAWAB;HARUS BERSERTIFIKASI

SECARA KOLEKTIF BERSERTIFIKASI

User


SECARA KOLEKTIF MEMILIKI KECAKAPAN PROFESIONAL

K O M P E T E N

PENDIDIKAN

KEMAMPUAN/ KEAHLIAN

1

2


DALAM SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN PEMERIKSAANORGANISASI PEMERIKSA DAN PEMERIKSA

BEBAS DALAM SIKAP MENTAL DAN PENAMPILAN

GANGGUAN PRIBADI

I N D E P E N D E N

GANGGUAN EKSTERN

GANGGUAN ORGANISASI


SECARA CERMAT DAN SEKSAMA



SISTEM PENGENDALIAN MUTU YANG MEMADAI

P E N G E N D A L I A N M U T U

PEER REVIEW


PEMERIKSAANKEUANGAND.3

PELAKSANAANPEMERIKSAAN KEUANGAN


2 3


PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



N INTERN

BUKTI AUDIT


PERTIMBANGAN



PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN

INKONSISTENSI



OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAA

N

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06

PERENCANAAN & SUPERVISI


N INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN




PERNYATAAN ASERSI




PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN




PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PSP 02


PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN

BUKTI AUDIT


PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA


PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN




PSP 03

PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI

PABUPENGUNGKAPAN INKONSISTENSI

PENERAPAN PABU

PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI

OPINI

PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERNTANGGAPAN TERPERIKSA

INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN


PEMERIKSAAN KEUANGANPEMERIKSAAN KEUANGAN

OPINIPASAL 16 (1)PASAL 16 (1)UU 15/2004 UU 15/2004

UTAMA

LAPORANPEMERIKSAAN

KEPATUHAN

PASAL 14 (1)PASAL 14 (1)UU 15/ 2004 UU 15/ 2004

APABILA

LAPPEMERIKSAAN

SPI

PASAL 12PASAL 12UU 15/ 2004UU 15/ 2004

MASUKANBAGI

PEMERINTAH

PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)UU 15/ 2004UU 15/ 2004

PASAL 1 (9)PASAL 1 (9)UU 15/ 2004UU 15/ 2004


HASIL PEMERIKSAAN KEUANGANHASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

OPINILAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN KEPATUHAN DALAM KERANGKA DALAM KERANGKA


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGENDALIAN INTERNPENGENDALIAN INTERN

DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN KEUANGANDALAM KERANGKA PEMERIKSAAN KEUANGAN


PENGENDALIAN INTERNPENGENDALIAN INTERNDALAM KERANGKADALAM KERANGKA


PELAPORAN PELAPORAN

PEMAHAMAN YANG MEMADAI ATASPENGENDALIAN INTERN HARUS DI-PEROLEH UNTUK MERENCANAKANAUDIT, DAN MENENTUKAN SIFAT,SAAT, DAN LINGKUP PENGUJIAN

YANG AKAN DILAKUKAN

PELAKSANAANPELAKSANAAN

DESAIN

OPINI

PELAKSANAANLAPORAN

PENGENDALIANINTERN

YANG MEMPENGARUHI LK

LEMAHLEMAH

MATERIAL


KEPATUHANKEPATUHANDALAM KERANGKADALAM KERANGKA


PELAPORAN PELAPORAN

PEMERIKSA HARUS MERANCANGPEMERIKSAAN GUNA MENDETEKSI

SALAH SAJI MATERIAL YANGDISEBABKAN KETIDAKPATUHAN

PELAKSANAANPELAKSANAAN

PEMERIKSA HARUS WASPADA ADANYAKECURANGAN/ KETIDAKPATUTANYANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

THD KEWAJARAN LAP KEU

OPINIYANG

MEMPENGARUHILK

LAPORANKEPATUHAN

MATERIAL


Pasal 16 (ayat) Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria :

Penjelasan UU 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Penjelasan UU 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraTanggung Jawab Keuangan Negara

• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

• Kecukupan Pengungkapan

• Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan

• Efektifitas SPI

OPINI OPINI


JENIS OPINIJENIS OPINI WAJAR TANPA WAJAR TANPA

PENGECUALIANPENGECUALIAN

WAJAR DENGAN WAJAR DENGAN PENGECUALIANPENGECUALIAN

TIDAK WAJARTIDAK WAJAR

TIDAK BERI TIDAK BERI PENDAPATPENDAPAT

OKOK

BADBAD


WAJARWAJAR BUKANBUKAN BENARBENAR

AUDITOR TIDAK MELAKUKAN AUDITOR TIDAK MELAKUKAN AUDIT ATAS SEMUA AUDIT ATAS SEMUA TRANSAKSITRANSAKSI

KEPUTUSAN AUDITOR KEPUTUSAN AUDITOR BERORIENTASI PADA HAL BERORIENTASI PADA HAL YANG SIGNIFIKANYANG SIGNIFIKAN

SAMPLE

MATERIALITAS

O P I N I


LAPORAN HASIL PEMERIKSAANLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHANKEPATUHAN

DALAM KERANGKADALAM KERANGKA PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAPORAN PELAPORAN

PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN

ADMINISTRASIADMINISTRASI

KECURANGAN

KETIDAKPATUTAN

PERIKATANPERIKATANPERDATAPERDATA

ADA UNSURADA UNSURPIDANAPIDANA PIHAK

BERWENANG


T E M U A N P E M E R I K S A T E M U A N P E M E R I K S A A NA N

Uraian KEPATUHAN SPI

SIFAT TEMUAN HISTORIS KOREKTIF

FUTURIS PREVENTIF

KRITERIA PEMERIKSAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRAKTEK SEHAT YANG BERLAKU UMUM (PAR 20 PSP 03)


PEMERIKSAANKINERJAD.4


PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA4

5


PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



N INTERN

BUKTI AUDIT


PERTIMBANGAN



PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN

INKONSISTENSI



OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAA

N

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06



N INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN




PERNYATAAN ASERSI




PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN





PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAAN



PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

PSP 05

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN


HASIL PEMERIKSAAN KINERJAHASIL PEMERIKSAAN KINERJA

TEMUAN-TEMUANTEMUAN-TEMUAN

SIMPULAN SIMPULAN

REKOMENDASI REKOMENDASI

PROSES PROSES MENYIMPULKANMENYIMPULKAN

PROSES PROSES PENENTUAN PENENTUAN

REKOMENDASIREKOMENDASI


PEMERIKSAANDENGAN

TUJUAN TERTENTUD.5

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU6

7


PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



N INTERN

BUKTI AUDIT


PERTIMBANGAN



PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN

INKONSISTENSI



OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAA

N

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06



N INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN




PERNYATAAN ASERSI




PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN




PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU

PSP 06


PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN

BUKTI


PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA




PELAPORAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU

PSP 07

PERNYATAAN ASERSI



PENGUJIAN BERDASARKAN

KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN


ATESTASI VS PDTTATESTASI VS PDTT

Uraian ATESTASI PDTT

STANDAR PEMERIKSAAN

SPAP SPKN

OBJEK PEMERIKSAAN

HARUS ADA ASERSI, DAN ADA SYARAT ATAS ASERSI TERSEBUT

TIDAK HARUS ADA ASERSI. OLEH KARENANYA SPKN MENGGUNAKAN ISTILAH ’HAL’

SIFAT PEKERJAAN

TIDAK TERMASUK PENUGASAN PEMERIKSAAN

DIKATEGORIKAN SEBAGAI TUGAS PEMERIKSAAN


SIFAT PEMERIKSAAN DENGAN SIFAT PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTUTUJUAN TERTENTU

TINGKAT KEYAKINANTINGKAT KEYAKINAN

EKSAMINASIEKSAMINASI

REVIUREVIU

PROSEDUR YANG DISEPAKATI PROSEDUR YANG DISEPAKATI


HASIL PEMERIKSAAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTUTUJUAN TERTENTU

SIMPULANSIMPULAN

TEMUAN-TEMUANTEMUAN-TEMUAN


PENUTUPE


PASCA PENETAPAN SPKNPASCA PENETAPAN SPKN

SOSIALISASISOSIALISASI

PEMBENTUKAN KOMITE SPKNPEMBENTUKAN KOMITE SPKN

PENGEMBANGANPENGEMBANGAN

1

2

3


SOSIALISASI SPKNSOSIALISASI SPKN

PUBLIKASI VIA WEB BPK.GO.IDPUBLIKASI VIA WEB BPK.GO.ID

MEMPERMUDAH AKSES TERHADAP BUKU SPKNMEMPERMUDAH AKSES TERHADAP BUKU SPKN

MENUMBUHKAN ARTIKELMENUMBUHKAN ARTIKEL

MENGGALAKKAN SEMINAR/ WORKSHOPMENGGALAKKAN SEMINAR/ WORKSHOP

MENGEMBANGKAN KELOMPOK SPKNMENGEMBANGKAN KELOMPOK SPKN

MENGEFEKTIFKAN PERAN KOMITE SPKNMENGEFEKTIFKAN PERAN KOMITE SPKN

MENJADIKAN SPKN SEBAGAI MATA AJAR KULIAHMENJADIKAN SPKN SEBAGAI MATA AJAR KULIAH


PENGEMBANGAN SPKN MENJADI PENGEMBANGAN SPKN MENJADI SPPKNSPPKN

1. Sistem Pengendalian Mutu

2. Komunikasi Pemeriksa3. Pelaporan Kecurangan4. Pengamanan dan

Penyimpanan Dokumen (arsiparis)

5. Informasi rahasia6. Pendistribusian

Laporan7. Diklat8. Manajemen

Pemeriksaan9. KKP

PRODUK DERIVATIF

1.1. Kode EtikKode Etik2. Standar Evaluasi LHP

dari Pengawas/ Pemeriksa luar BPK

3. Standar Penetapan dan Penyelesaian TP/ TGR

4. Standar Pemantauan Tindak Lanjut

PRODUK PELENGKAP


MASUKAN/ PENDAPATSAMPAIKAN KEPADA

KOMITE SPKNhttp://www.spkn.bpk.go.ig

email: [email protected]


TERIMA KASIH

bahan sosialisasi SPKN (per 15 JUNI 2008).ppt

Documents

Transcript of bahan sosialisasi SPKN (per 15 JUNI 2008).ppt