Preliminary Report

by

Jalu Priambodo

Website Review for Transparency

Why Number of Indonesian citizen that uses internet is on the rise. Approx. there are 40 million internet subscribers.

It is more significant for government body to maintain its presence on the internet.

According to Freedom of Public Information Act, then it is also an obligation for government body to provide information for public.

There are no standard guideline for Indonesian government website to accommodate obligation for public information.

Country with Government Website Guideline

United States

Australia

United Kingdom

New Zealand

Germany

Italy

Malta

India

Goals (output) The assessment will provide comments on selected government body website.

Provide in depth report on 5 ministries website

Provide input for creating website guideline

Outcome This study will be providing guideline that needed by government body to improve its website.

Help create more accountable government with information that can be access to public.

Improvement on government website will also increase government website credibility.

Percentage of response on website credibility (Stanford)

0 10 20 30 40 50

Information Accuracy

Information Usefulness

Company Motive

Information Focus

Information Structure

Design Look

Target Website 47 Kementerian/Lembaga Negara

Priority Ministries (with highest budget) Kemendikbud Kemenhan Kemenkes Kemenag Kemenhub

Priority Government Bodies : Bodies that has direct service to public Bodies with high budget

Standard for Good Website Used in This Assessment

• involves structuring and organizing information on websites to enable your users to find the information they want.

Information Architecture

• Determine if the website provide information that obligated by the Freedom of Public Information Act like budget, reports and programs.

Quality of Content

• Check if the information provided is up to date and how fast public inquiry for information is responded by the website administrator.

Website Management

• How much public can use the website comfortably

User Interface

Methodology Expert Evaluation (for all website)

User Needs Analysis (for priority website)

Usability Testing (for priority website)

Expert Evaluation Example Sheet

User Needs Analysis Interview with government official to determine ROI (goals) on website.

Determine degree of importance on information that needs to be provided.

Determine actions that required to be taken by websites users.

Usability Testing Select 3 user. Provide them with tasks that needed to be completed on the website at given time.

Check if they succeed and how much time needed to complete.

The researcher conduct interview with user to take notes on their comments.

Reference B.J. Fogg, PhD. How Do People Evaluate a Website Credibility. Stanford. 2002.

Research-Based Web Design and Usability Guideline, Department of Health and Human Services, USA.

Standford – Makovsky Website Credibility Study, Standford. 2002.

Suggested Website Best Practices, Chief Administrative Office, US House of Representative. 2011.

Timeline Weeks I II III IV

Expert Evaluation

User Need Analysis

Usability Testing

Report

PRELIMINARY REPORT

Website Review for Public Transparency

Preliminary report only available in Bahasa Indonesia period.

A.1. Logo tidak mengarah ke halaman depan untuk membantu navigasi

A.1. Ketika di halaman subdomain tidak ada lagi yang dapat mengarahkan navigasi

kembali ke halaman depan

A.8. Halaman layanan BOS berupa sub domain tidak konsisten tata letaknya dengan halaman depan

A.6. Fitur pencarian sulit ditemukan di halaman depan

Menu Navigasi mudah ditemukan (A.3). Terdapat pula Kontak kami (A.2), namun lebih baik jika ada nomor yang diletakkan di depan

A.5. Perbandingan antara halaman error/not found yang telah dimodifikasi pada situs KPK dengan halaman yang belum dimodifikasi pada situs depkes. Modifikasi tersebut dapat

membantu kredibilitas serta menjaga keamanan situs

A.6. Fitur pencarian mudah ditemukan di situs Kemenkes

A.7. Akan tetapi hasil pencarian parsial, hanya

mengindeks artikel namun tidak laporan

A.9. Dalam situs Dikbud tidak terdapat fitur penyebaran informasi melalui social media,

sedangkan di situs Kemenag ada fitur tersebut

A.10 Tersedia halaman peta situs di Kementerian PU yang bisa dibuka dari

halaman depan. Mempermudah navigasi pengguna

Contoh peletakan footer yang tepat, berisi tautan dan navigasi yang memudahkan user (A.12) , serta berisi info kontak lengkap tanpa perlu navigasi ke halaman dalam (A.11)

Informasi penting diletakkan di halaman depan tanpa perlu scroll (B.3)

Berita disertai dengan tanggal berita. Sebelah, daftar informasi publik yang dapat diunduh pada situs

Kementerian Kesehatan

Index Informasi

Publik milik Kementerian

PU

Informasi Publik mudah ditemukan karena terletak di halaman dalam

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Form Saran dan Pengaduan yang lengkap ditampilkan oleh Kementerian PU

Daftar balasan dari pertanyaan/saran/permintaan informasi yang masuk ke situs Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian harus menampilkan data terbaru, paling lambat diperbaharui setiap 6 bulan.

Perbandingan lebar kolom dengan konten

utama yang tepat (Dikbud) dan kurang

tepat (Kesehatan)

Judul tidak kontras dengan warna latar, perlu dipilih warna yang lebih kontras antara judul dengan latar pada situs KemenkoEkon

Antar konten terlalu rapat sehingga membuat pengguna lebih sulit mencerna informasi pada situs Menko Perekonomian

Tulisan terlalu kecil sehingga sulit dibaca pada situs Kemenkopolkam

Gambar kompleks menjadi latar tulisan sehingga membuat tulisan kurang kontras terlihat pada situs KemenPP

Warna Judul pada Sub Menu kurang kontras dan sulit untuk dilihat pada situs kemendag

Terdapat penjelasan yang lebih panjang dari

paragraf dan mengganggu

pengolahan informasi user

Pada kementan

Arsitektur Informasi

NO LEMBAGA/KEMENTERIAN

SKOR

1 KPK 33

2 BUMN 33

3 KOMINFO 31

4 PERDAGANGAN 31

5 PEMUDA OLAH RAGA 31

Konten NO LEMBAGA/

KEMENTERIAN SKOR

1 PU 35

2 PERINDUSTRIAN 34

3 KEUANGAN 34

4 KPK 33

5 BKPM 33

Tata Kelola NO LEMBAGA/

KEMENTERIAN SKOR

1 KOMINFO 24

2 KEUANGAN 24

3 KPK 24

4 PU 23

5 PERHUBUNGAN 23

Antar Muka NO LEMBAGA/

KEMENTERIAN SKOR

1 BUMN 36

2 PU 35

3 RISTEK 35

4 KPK 35

5 BKPM 35

10 Best Websites NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA TOTAL PROSENTASE

1 KPK 126 88%

2 BUMN 122 85%

3 BKPM 120 83%

4 PU 118 82%

5 KOMINFO 117 81%

6 PERINDUSTRIAN 115 80%

7 KEUANGAN 111 77%

8 KOPERASI UKM 111 77%

9 BANK INDONESIA 109 76%

10 PERDAGANGAN 109 76%

Best Information Architecture

Best Management

Best Transparency Website

Best User Interface

Based on Kementerian/Lembaga

• Kementerian BUMN

Best Ministries

• KPK

Best Government Agencies

Evaluasi Umum Secara umum situs Kementerian/Lembaga Negara ditampilkan sebagai portal berita, bukan sebagai pemenuhan hak publik atas informasi.

Selain ketiadaan konten informasi publik, situs K/L juga terkendala dengan sulitnya pengguna mengakses informasi tersebut dalam situs.

K/L perlu memperbaiki arsitektur informasi dalam situs agar publik lebih mudah mengakses informasi publi

Saran Perbaikan Untuk Kurikulum Perlu dirancang kurikulum yang berdasarkan pada nilai urgensi sebuah informasi disampaikan ke publik.

Dari derajat urgensi tersebut, pejabat kementerian/lembaga negara baru dapat merancang arsitektur informasi bagi situs.

Informasi yang terkandung dalam UU KIP yang menjadi hak publik harus menjadi konten yang wajib untuk dipenuhi oleh kementerian/lembaga negara.

Skema Ideal Perancangan Situs

Kebutuhan Informasi

UU KIP

Program Kementerian

Publik

Wireframe

Tampilan Antar Muka

Thank you

Jalu Priambodo

Paramadina Public Policy

08161937098

Jalu.pradhono@gmail.com

Notes: This is only preliminary report. Change can be occur on the final report.