Assessment
-
Upload
sylvia-edwards -
Category
Documents
-
view
41 -
download
1
description
Transcript of Assessment
1
Assessment1. Monitor health status (ES 1);2. Diagnose & investigate health problems & hazards (ES 2);
3 Core Public Health Functions
Policy Development3. Inform, educate, and empower people (ES 3);4. Mobilize community relationships (ES 4);5. Develop policies and plans (ES 5);
Assurance6. Enforce laws and regulations (ES 6);7. Link people to needed health services (ES 7);8. Assure a competent workforce; PH & personal care (ES 8);9. Evaluate health services (ES 9);10. Conduct research for new innovations (ES 10). 2
1. Belum optimalnya sikap afirmatif kepada daerah tertinggal dalam aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian
2. Belum adanya keselarasan dan keterpaduan diantara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal
3. Program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian/ lembaga yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah tertinggal
4. Inisiatif proaktif baru dilakukan oleh beberapa kabupaten dalam menangani ketertinggalan daerahnya sesuai potensi, masalah dan kewenangan yang dimiliki
5. Belum adanya insentif yang memadai bagi para petugas pemerintah dan pelayan masyarakat yang bekerja di daerah terpencil dan perbatasan
6. Peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), belum cukup memadai untuk melayani daerah tertinggal dan terisolir baik untuk pembangunan ekonomi maupun pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan
ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1)
3
4
7. Belum adanya kesepahaman antara berbagai stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam penanganan daerah tertinggal, sehingga masih sering kali ditemukan kebijakan yang belum berpihak pada penanganan daerah tertinggal secara terpadu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah
8. Rendahnya dukungan APBD provinsi maupun kabupaten untuk mengembangkan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil, serta belum optimal dan sinergisnya upaya-upaya untuk percepatanpengembangandaerahtertinggalolehpemerintahdaerahprovinsimaupunkabupatendaerahtertinggal
9. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pemasaran dan ibukota kabupaten dan provinsi
10. Masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan di daerah tertinggal
11. Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan daerah tertinggal
12. Terbatasnya informasi dan akses masyarakat di daerah dalam penyediaan modal, input produksi, pengembangan teknologi, informasi pasar, dan peluang usaha
13. Belum diperhatikannya tingkat ketertinggalan serta karakteristik masing-masing daerah tertinggal yang menuntut perhatian dan penanganan dalam jangka menengah dan panjang
14. Pelaksanaannya lebih condong pada pengembangan proyek-proyek sektoral yang kurang koordinasi dan terintegrasi
ISU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2)
TAHAPAN RPJPN 2005-2025
RPJM 1
(2005-2009)
RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 3
(2015-2019)
TEXT
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 4
(2020-2024)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
5
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005-2025
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil melalui penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu
‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.
DAERAH TERTINGGAL
TEMA
6
INDIKATOR
•IPK•DIMENSI WILAYAH
•Indikator nasional •MDGs•IPKM
KPDT
KEMENKES
• PENDAPATAN PERKAPITA• MELEK HURUF
• USIA HARAPAN HIDUP
• ANGKA KEMATIAN IBU• ANGKA KEMATIAN BAYI• USIA HARAPAN HIDUP
•PENURUNAN GIZI KURANG(24 Indikator kesehatan)
SASARAN
KPDT
Daerah Tertinggal
KEMENKES
Daerah Tertinggal
Daerah Perbatasan
Daerah Kepulauan
Daerah Bermasalah Kesehatan
Daerah yang memiliki sarana terpencil/sangat terpencil
GAMBARAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL, DBK dan DTPK
130 DBK
183 Kab TTGL
45 Kab Prioritas DTPK 13 kab
18 kab
10 kab
73kab
79 kab
4 kab40 kab
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun)
(RPJP – RTRW)
Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun)
(RPJM – Stranas/Strada)
Rencana Strategis Sektoral (5 tahun)
Rencana Aksi Pembangunan Daerah
Tertinggal
Rencana Kerja Tahunan
Nas
iona
lPr
ovin
siKa
bupa
ten/
Kota
RPJMNASIONAL
RPJMNASIONAL
RPJMPROVINSI
RPJMPROVINSI
RPJMKABUPATEN
RPJMKABUPATEN
RAN Daerah Tertinggal
RENSTRA K/L
RKP NASIONALRKP NASIONAL
RENJA K/LRENJA K/L
RPJP NASIONAL
RPJP NASIONAL
RPJP PROVINSIRPJP PROVINSI
RPJP KAB/KOTARPJP KAB/KOTA
RTRW NASIONALRTRW NASIONAL
RTRW PROVINSIRTRW PROVINSI
RTRW KAB/KOTARTRW KAB/KOTASTRADA DATING
Kab/Kota
STRADA DATING Kab/Kota
STRADA DATING Prov
STRADA DATING Prov
RAD ProvDaerah Tertinggal
RENSTRA SKPD Provinsi
RKPD PROVRKPD PROV
RENJA SKPDProvinsi
RENJA SKPDProvinsi
RAD KabupatenDaerah Tertinggal
RENSTRA SKPD Kabupaten
RKPD KAB/KOTARKPD KAB/KOTA
RENJA SKPD Kab/Kota
RENJA SKPD Kab/Kota
STRANAS DAERAH TERTINGGAL
STRANAS DAERAH TERTINGGAL
RAS K/LDaerah Tertinggal
RAS SKPD ProvDaerah Tertinggal
RAS SKPD KabDaerah Tertinggal
RKA K/LRKA K/L
RKA SKPDProvinsi
RKA SKPDProvinsi
RKA SKPD Kab/Kota
RKA SKPD Kab/Kota
MASUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL
1. Perlunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pra-Musrenbangnas Tahun 2012 agar dapat mengintegrasikan program, kegiatan di lokus yang menjadi sasaran utama pembangunan kesehatan di kabupaten tertinggal sebagai bahan penyusunan kebijakan/ Rencana Aksi yang bersifat operasional
2. Pentingnya dukungan sektor terkait lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal
3. Perlunya sharing dengan Asosiasi/LSM/Masyarakat di bidang kesehatan dalam mencari solusi dan inovasi agar berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal.