Analisis COSO Dan GAO

5/24/2018 Analisis COSO Dan GAO

1/29

MENGENAL PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH MENURUT

COSO DAN GAO PADA LAPAN PUSTEKROKET

Oleh : Gitta Muliawati

NIM : 2011120144

Program Studi Akuntansi S1

Fakultas Ekonomi

Universitas Pamulang


2/29

Pengertian Pengendalian internal menurut beberapa pendapat

1. Mulyadi : Sistem Pengendalian Internal Meliputi struktur Organisasi,metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan dataakuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen.

2. James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson(sesuai dengan SAS No. 55) : Pengendalian Internal adalah seluruh

kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan

yang masuk akal agar tujuan organisasi (Entity) dapat tercapai.

3. COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission) : Pengendalian Internal adalah Sebuahproses yang dihasilkan oleh Dewan Direktur, Manajemen, dan Personel

Lainnya, yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal

yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan dengan kategori

sebagai berikut :

Efektif dan efisisiensinya operasi Terpercayanya (Reliabillity) Laporan Keuangan Tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku

1. ELEMEN-ELEMENMulyadi :

1. Struktur Organisasiyang memisahkan tanggung jawab fungsionalsecara tegas.

2. Sistem Wewenang dan prosedur pencatatan, yang memberikanperlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

3. Praktik yang sehatdalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unitorganisasi.

4. Karyawanyang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.


3/29

Efektifitas unsur-unsur Sistem pengendalian tersebut sangat ditentukan oleh

Lingkungan Pengendalian (Control Environment) dimana lingkungan

pengendalian tersebut memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Filosofi dan gaya operasi2. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan3. Metode Pengendalian Manajemen4. Kesadaran pengendalian

James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson :

1. Lingkungan Pengendalian (The Control Environment)Lingkungan Pengendalian adalah efek kolektif dari berbagai

factor pada saat pembangunan, penyempurnaan, atau

pelemahan efektifnya system akuntansi suatu entitas atau

Prosedur Pengendalian (Control Procedures) dan

kemampuannya untuk memcapai tujuan tertentu.

Faktor Lingkungan Pengendalian meliputi filosofi manajemen

dan gaya operasi, struktur organisasi, fungsi dewan direksi

dan komisinya (khususnya audit committee), metode

penentuan wewenang dan tanggung jawab, metode

pengendalian manajemen, kebiasaan dan kebijaksanaan

personelnya, dan pengaruh eksternal lainnya yang

mempengaruhi sebuah entitas.

2. Sistem Akuntansi (The Accounting System)Sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-

catatan yang dibangun untuk mengidentifikasi, membangun,mengklasifkasi, merekam, dan melaporkan transaksi suatu

entitas dan untuk menjaga akuntabilitas asset dan hutang

yang terkait.


4/29

Sebuah system akuntansi harus memiliki metode dan catatan

yang cukup dan tepat untuk menyelesaikan tujuan sebagai

berikut :

Mengidentifikasi dan merekam seluruh transaksi yang valid Menggambarkan transaksi dalam basis waktu dan detil yang cukup

untuk membolehkan klasifikasi transaksi yang sesuai untuk Laporan

Keuangan

Mengukur nilai transaksi dalam dalam suatu sikap(gaya/tingkahlaku)yang membolehkan mencatat nilai moneter yang wajar dalam

Pernyataan Keuangan.

Menentukan periode waktu kapan terjadinya transaksi agardibolehkannya pencatatan transaksi dalam periode waktu yang sesuai.

Menyajikan transaksi secara sesuai dan penyingkapan yangberhubungan dalam pernyataan keuangan.

1. Prosedur Pengendalian (Control Procedures)Prosedur Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur

tambahan selain Lingkungan Pengendalian dan system

akuntasi, yang dibangun manajemen untuk memberikan

jaminan yang masuk akal bahwa tujuan khusus sebuah entitas

dapat tercapai.

Tujuan khusus tersebut terbagi dalam beberapa kategori

sebagai berikut :

Pemberian wewenang (Otorisasi) yang sesuai untuk melaksanakantransaksi dan kegiatan

Pemisahan Tugas Desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai Perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan asset

dan catatan-catatan.

Pengecekan independen terhadap performance dan penilaian yangsesuai dengan jumlah yang direkam


5/29

COSO :

Pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling

berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen

menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen.Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan kepada

semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat

menerapkannya berbeda dengan perusahaan besar. Dalam hal ini

pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu terstruktur,

namun pengendalian internal tetap dapat berjalan dengan efektif.

Adapun 5 (lima) komponen Pengendalian internal tersebut adalah :

1. Control EnvironmentLingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu

organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para

anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi

komponen Pengendalian Internal lainnya, memberikan disiplin

dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian termasuk :

Integritas, nilai etika dan kemampuan orang-orang dalam entitas; Filosofi manajemen dan Gaya Operasi; Cara Manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab,

mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya; dan

Perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi.1. Risk Assesment

Seluruh entitas menghadapi berbagai macam resiko dari luar

dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari Risk Assessmentadalah penegakan tujuan, yang terhubung antara tingkatan

yang berbeda, dan konsisten secara internal. Risk Assessment

adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko

yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah

basis untuk menentukan bagaimana resiko dapat diatur.


6/29

Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu

berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi

dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan

perubahan tersebut.

2. Control ActivitiesControl Activities adalah kebijakan dan prosedur membantu

meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan.

Control Activities membantu meyakinkan bahwa tindakan yang

diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga

tujuan entitas dapat tercapai. Control Activities terjadi pada

seluruh organisasi, pada seluruh level, dan seluruh fungsi.

Control activities termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-

beda, seperti :

Penyetujuan (Approvals) Otorisasi (Authorization) Verifikasi (Verifications) Rekonsiliasi (Reconciliations) Review terhadap performa operasi (Reviews of Operating

Performance)

Keamanan terhadap Aset (Security of Assets) Pemisahan tugas (Segregation of duties)1. Information and Communication

Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar

dan terkomunikasi dalam sebuah form dan timeframe yang

memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya.

Sistem informasi menghasilkan laporan, yang berisi informasi

operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem,

yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan

mengendalikan bisnis. Informasi dan Komunikasi tidak hanya

menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga

kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan


7/29

untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan

keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang

efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, mengalir

ke bawah, ke samping dan ke atas organisasi. Seluruh

personel harus menerima dengan jelas pesan dari manajemen

teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan

serius. Para personel harus mengerti peran mereka dalam

sistem pengendalian internal, sebagaimana mereka mengerti

bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan

pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat untuk

mengkomunikasikan informasi yang signifikan kepada

atasannya. Selain itu juga dibutuhkan komunikasi efektif

dengan pihak eksternal, seperti customer, supplier, regulator,dan Pemegang Saham.

2. MonitoringSistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses

untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke

waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan

yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau

kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemendan supervisi yang reguler, dan kegiatan lainnya yang

dilakukan personel dalam menjalankan tugasnya. Luas dan

frekuensi evaluasi terpisah, akan tergantung pada terutama

penaksiran resiko dan efektifnya prosedur monitoring yang

sedang berlangsung. Ketergantungan sistem pengendalian

harus dilaporkan kepada atasan, dengan masalah yang serius

juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi.

1. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPPENGENDALIAN INTERNAL

Mulyadi :


8/29

Dalam buku tulisan Mulyadi, yang harus bertanggung jawab dalam

pengendalian internal adalah Manajemen puncak yang terdiri dari

seluruh dewan direksi. Tidak hanya direktur keuangan saja yang

bertanggung jawab atas pengendalian internal , tetapi seluruh

jajaran direksi bertanggung jawab atas pengendalian internal.

Manajemen puncak bertanggung jawab terhadap pengembangan

dan pengoperasian Pengendalian internal karena mereka

bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh

pemilik perusahaan.

James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson :

Dalam buku tulisan James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A

Robinson, tidak menyuratkan siapa yang bertanggung jawab

terhadap pengendalian internal, namun dapat tersirat bahwa peran

manajemen dan dewan direksi sangat penting dalam pengendalian

internal mengingat kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur

tersebut merupakan hasil keputusan manajemen. Selain itu

manajemen dan dewan direksi memiliki peran yang signifikan dalam

elemen-elemen pengendalian internal.

COSO :

Menurut COSO, semua orang dalam organisasi yaitu Manajemen,

Dewan direksi, Komite Audit, dan Personel lainnya bertanggung

jawab terhadap pengendalian internal, karena semua orang dalam

organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga

pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada

salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam

pengendalian internal.

Menurut COSO, pihak-pihak luar seringkali memberikan kontribusi

terhadap pencapaian tujuan perusahaan, seperti Auditor eksternal,

Badan Regulasi dan legislatif, customer, analis keuangan, dan

media massa. Namun demikian pihak ketiga tersebut tidak

bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka


9/29

bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem


1. PERBANDINGAN DAN KESIMPULAN1. DEFINISI

Mulyadi memandang sistem pengendalian internal sebagai

struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasikan, sedangkan James R Davis, C Wayne

Alderman, & Leonard A Robinson memandangnya sebagaiseluruh kebijakan dan prosedur yang diciptakan. Dua definisi

ini dapat diartikan bahwa dapat saja pihak internal dan pihak

eksternal yang menciptakan atau menghasilkan struktur

organisasi, metode, ukuran-ukuran, atau kebijakan dan

prosedur. Artinya pengendalian internal sebuah entitas dapat

dihasilkan oleh pihak internal maupun pihak luar. Adapun

definisi Pengendalian Internal hasil rumusan COSO

memandang pengendalian internal sebagai sebuah proses yang

dihasilkan Dewan Direktur, Manajemen, dan Personel lainnya

(Pihak Internal). Dalam keadaan sebenarnya, perancangan

sistem pengendalian internal, dapat juga diserahkan kepada

pihak luar, namun demikian tetap yang akan melaksanakan

sistem pengendalian internal adalah pihak-pihak internal.

Ditinjau dari tujuan pengendalian internal menurut tiga definisi

di atas, definisi menurut James R Davis, C Wayne Alderman, &

Leonard A Robinson memberikan tujuan yang terlalu luas(tercapainya tujuan organisasi) mengingat tujuan organisasi

bermacam-macam. Tujuan yang lebih detil disampaikan dalam

definisi Mulyadi dan hasil rumusan COSO.


10/29

Ada kesamaan antara definisi James R Davis, C Wayne

Alderman, & Leonard A Robinson dengan definisi COSO yang

tidak terdapat dalam definisi menurut Mulyadi, yaitu

pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang

masuk akal tercapainya tujuan. Hal ini cukup penting

mengingat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian

internal secara mutlak seringkali dibutuhkan biaya yang besar.

Misalkan untuk menjaga aset dengan sangat aman, maka

diterapkan pengamanan yang berteknologi tinggi, dengan

petugas keamanan yang berkualitas tinggi dan bayaran yang

besar juga. Dalam hal ini tujuan pengendalian dapat tercapai

namun biaya yang dibutuhkan terlalu besar apabila perusahaan

tersebut hanyalah perusahaan penjual beras kecil-kecilan. Olehsebab itulah pengendalian internal yang diterapkan sebaiknya

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.

Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa definisi

hasil rumusan COSO, memberikan definisi yang lebih tepat

dibandingkan dua definisi lainnya mengingat definisi hasil

rumusan COSO lebih lengkap dibandingkan definisi menurut

Mulyadi, namun tidak seluas definisi James R Davis, C Wayne

Alderman, & Leonard A Robinson.

Definisi hasil rumusan COSO tersebut juga diterapkan pada

SAS No. 78 yang mengamandemen SAS No. 55, sehingga

definisi menurut James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard

A Robinson juga seharusnya mengikuti hasil rumusan COSO

mengingat definisi James R Davis, C Wayne Alderman, &

Leonard A Robinson tersebut mengutip dari SAS no. 55.

Dari tiga definisi di atas, dapat dikonklusikan pengendalian

internal tidak hanya struktur organisasi, metode, dan ukuran-

ukuran saja, namun termasuk juga kegiatan dan prosedur.

Struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran tersebut

merupakan bagian dari suatu proses yang dihasilkan oleh pihak


11/29

internal maupun eksternal, untuk memberikan jaminan yang

masuk akal tercapainya tujuan-tujuan sebagai berikut :

Terjaganya kekayaan organisasi Efektif dan efisisiensinya operasi Terpercayanya (Reliabillity) Laporan Keuangan Dipatuhinya kebijakan manajemen Tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku

1. ELEMEN-ELEMENBila diperbandingkan, elemen-elemen pengendalian internal menurut

Mulyadi, adalah termasuk dalam elemen Control Activities menurut COSO

dan Control Procedures menurut James R Davis, C Wayne Alderman, &

Leonard A Robinson. Adapun elemen Accounting System menurut James R

Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson juga dapat dikatakan

sebagai bagian dari elemen Control Activities menurut COSO.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen

Pengendalian internal hasil rumusan COSO, lebih lengkapdibandingkan elemen-elemen pengendalian internal menurut dua

rumusan lainnya.

1. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAPPENGENDALIAN INTERNAL

Mengingat Mulyadi memandang Sistem Pengendalian Internal hanya sebagai

struktur organisasi, metode, dan prosedur saja, maka wajar apabila menurut

Mulyadi hanya Manajemen puncak saja yang bertanggung jawab, selain itumanajemen bertanggung jawab atas dana yang dipercayakan pemilik

perusahaan.

Walaupun memberikan definisi yang luas, namun James R Davis,

C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson menyiratkan bahwa

peran manajemen dan dewan direksi sangat vital dalam


12/29

perusahaan, karena manajemen dan dewan direksi sangat

menentukan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dijalankan,

serta sangat mempengaruhi elemen-elemen Pengendalian

internal.

Dalam rumusan COSO, semua orang dalam organisasi yaitu

Manajemen, Dewan direksi, Komite Audit, dan Personel lainnya

bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, karena

semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam


Mulyadi dan James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A

Robinson, memang hanya menyiratkan manajemen dan dewan

direksi saja yang bertanggung jawab terhadap sistem

pengendalian intern, namun demikian peran setiap anggota

organisasi sangatlah diperlukan untuk menciptakan sistem

pengendalian intern yang dapat mencapai tujuan-tujuan

pengendalian intern.

Alamat Email Refrensi:

1.

Diposkan olehChuya_12 di02.52

Mengenal Pengendalian Intern Pemerintah Menurut COSO

Suatu organisasi yang dikelola tentunya memiliki unsur-unsur pengelolaan atau manajemen yaitu

unsur perencanaan (planning), unsur pengorganisasian (organizing), unsur pelaksanaan

(actuating) dan unsur pengendalian (controlling). Unsur tersebut diperlukan untuk mencapai

tujuan organisasi. Organisasi yang sederhana pun tentunya secara tidak disadari memiliki unsur-unsur tersebut. Misalnya di suatu desa memiliki tujuan untuk mencapai keamanan lingkungan,

sehingga dilakukan perencanaan sistem keamanan lingkungan untuk mencapai tujuan tersebut.

Setelah memiliki perencanaan maka dibutuhkan unsur pengorganisasian yaitu menempatkan

warga menjadi penanggung jawab untuk masalah keamanan dan mengatur keseluruhan

pelaksanaan keamanan di wilayah desa tersebut. Dan yang terakhir adalah unsur pengendalian
http://www.blogger.com/profile/08698769161232704364http://www.blogger.com/profile/08698769161232704364http://junior-auditor.blogspot.com/2009/08/pengertian-pengendalian-internal.htmlhttp://junior-auditor.blogspot.com/2009/08/pengertian-pengendalian-internal.htmlhttp://junior-auditor.blogspot.com/2009/08/pengertian-pengendalian-internal.htmlhttp://junior-auditor.blogspot.com/2009/08/pengertian-pengendalian-internal.htmlhttp://www.blogger.com/profile/08698769161232704364


13/29

oleh kepala desa sebagai manajemen puncak di desa serta unsur pengendalian dari masyarakat.

Sistem pengendalian (controlling) dapat berasal dari organisasinya sendiri (intern) maupun

berasal dari luar organisasinya (ekstern). Objek yang dikendalikan oleh sistem ini adalah unsur-

unsur pengelolaan organisasi seperti yang tercantum di atas, yaitu pengendalian terhadap

perencanaan, pengendalian terhadap pengorganisasian dan pengendalian terhadap pelaksanaan.

Pengendalian intern harus terus dikembangkan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem

pengendalian intern ini sering dipadankan dengan sistem pengendalian manajemen (SPM),

karena pengendalian akan dilakukan oleh pimpinan manajemen organisasi yang dibantu oleh tim

pengawas khusus, misalnya Inspektorat Jenderal pada lembaga kementerian, Satuan Khusus

Audit Internal (SKAI) pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan sebutan lainnya

untuk tim audit intern. Sementara pengendalian ekstern hanya merupakan bentuk pengawasan

dan pertanggungjawaban terhadap stakeholder, terutama bagi organisasi yang memiliki

kepentingan terhadap organisasi tersebut.

Sistem pengendalian intern pun harus dapat diandalkan (reliable), yaitu memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut :

- kompetensi pegawai yang seusai dengan tanggung jawab,

- pemisahan tanggung jawab dan fungsi dalam organisasi terutama pemisahan authorized(otorisasi), pencatatan (akuntansi), dan penyimpanan aset (bendahara),

- sistem pemberian wewewnang , tujuan dan teknik serta pengawasan untuk menciptakan

pengendalian atas aset, hutang, penerimaan dan pengeluaran,

- pengendalian terhadap penggunaan aset, dokumen dan formulir yang penting untuk

menghindari kesalahan pegawai dan kerahasiaan dokumen.

- melakukan perbandingan catatan dengan kenyataan (fisik) yang ada, serta melakukan koreksi

jika terjadi ketidaksesuaian.

Sementara untuk mendapatkan sistem pengendalian yang efektif dan efisien maka harus

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- sistem pengendalian merupakan proses yang terintegrasi dan dilakukan teruse menerus

terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi,

- sistem pengendalian harus mendapatkan dukungan dan menuntut peran serta dari seluruh


14/29

anggota dan pimpinan manajemen organisasi,

- perencanaan pengendalian harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi,

- perencanaan pengendalian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat

menghambat tercapainya tujuan organisasi, dan

- sistem pengendalian memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Organisasi pemerintahan pun memerlukan sistem pengendalian intern yang relaible, efektif dan

efisien. Apalagi organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Sistem

pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008. Objek

hukum dari peraturan ini adalah seluruh lembaga atau instansi pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Sedangkan subjek peraturan ini adalah seluruh aparat pengawasan

intern dalam hal ini adalah seluruh inspektorat kementerian, Inspektorat pada lembaga

pemerintah non departemen/kementerian, dan inspektorat daerah (propinsi dan kabupaten/kota)

serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sistem pengendalian intern pemerintah yang dianut oleh Indonesia diambil dari sistem

pengendalian intern menurut GAO (Government Accounting Organization) yaitu lembaga Badan

Pemeriksa Keuangan di Amerika Seriktat dan menurut COSO (Commitee Of Sponsoring

Organization of Treadway Commision) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemenorganisasi. Pengendalian intern menurut GAO mengandung 8 unsur pengendalian manajemen

yaitu pengorganisasian, kebijakan, prosedur, perencanaan, pencatatan/akuntasi, personil,

pelaporan dan reviu intern. Sedangkan unsur pengendalian menurut COSO mengandung 5 unsur

pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, peniliaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi

dan komunikasi serta pemantauan pengendalian.

Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai

tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan

kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pemerintah sendiri memiliki

tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara,

keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perunda-undangan dan peraturan serta

kebijakan yang berlaku.


15/29

Pada saat ini sistem pengendalian intern pemerintah yang masih berlaku adalah sistem

pengendalian intern menurut GAO. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi

serta permasalahan yang lebih kompleks dalam pengelolaan suatu organisasi maka sistem

pengendalian intern menurut COSO harus mulai disosialisasikan dan dilaksanakan. Perbedaan

yang paling mendasar dari GAO dan COSO adalah adanya penilaian risiko pada sistem

pengendalian intern menurut COSO sebagai salah satu unsur yang harus dianalisis. Selain itu,

pada COSO peran manusia sebagai pelaku fungsi dalam suatu organisasi menjadi penting karena

dibutuhkan tidak hanya kompetensi saja namun juga integritas dan etika yang diperlukan untuk

mendapatkan lingkungan pengendalian organisasi yang menunjang untuk pencapaian tujuan

organisasi.

Sistem pengendalian intern ini perlu diketahui oleh seluruh komponen organisasi pemerintahan

karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan merupakan tanggung jawab bersama

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur

pengendalian intern menurut COSO.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasiyang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh

beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen

pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewewnang dan tanggung

jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik

dengan pihak ekstern.

Dalam lingkup organisasi pemerintahan maka lingkungan pengendalian terkait dengan integritas,

etika, dan kompetensi pegawai, kepemimpinan manajemen, serta pengawasan intern yang

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.


16/29

Pegawai diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan

keterampilan sesuai dengan fungsi kerjanya, namun juga memiliki integritas dan etika yang

tinggi. Penyebab terjadinya kecurangan adalah karena lemahnya integritas dan etika dari pegawai

pemerintah. Motivasi ekonomi menjadi hal yang paling berat yang harus dihadapi oleh

organisasi pemerintahan, karena masih terbatasnya standar pendapatan untuk pegawai

pemerintahan jika dibandingkan dengan pegawai perusahaan swasta atau BUMN, terutama bagi

pegawai pelaksana. Penegakan etika dan integritas ini sebaiknya dinyatakan dalam bentuk

peraturan tertulis seperti kode etik dan peraturan kepegawaian. Sehingga nantinya pegawai dapat

melakukan hal tersebut dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan membentuk budaya kerja yang

baik. Sanksi dan penghargaan merupakan salah satu sarana agar pegawai dapat terus

mengembangkan integritas dalam kegiatan pekerjaannya.

Kepemimpinan mengandung arti keteladanan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang menjadi

teladan bagi pegawai yang dipimpinnya, terutama dalam hal penegakan integritas dan etika.

Pemimpin dalam pemerintahan juga harus mendukung penetapan kompetensi pegawainya

sehingga tidak terjadi penilaian yang subjektif dalam penentuan posisi pegawai sesuai fungsi dan

tanggung jawab. Penetapan key performance indicator (KPI) atau sasaran pekerjaan setiap

pegawai menjadi penting untuk menilai prestasi kerja pegawai. Selain itu, pemimpin

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan pengetahuan sertaketerampilan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Dan yang terutama adalah

pemimpin harus dapat menjaga agar lingkungan kerja tetap kondusif sehingga setiap pegawai

mau dan mampu bekerja dengan baik agar tujuan organisasi dapat terwujud.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko, serta nenelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi pemerintah. Sehingga kinerja yang baik dari aparat pengawasan intern pemerintah

dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi masyarakat.

Penilaian risiko

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap

risiko (risk identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat

menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Setelah dilakukan identifikasi


17/29

maka dilakukan analisis terhadap risiko meliputi analisis secara kuantitatif (quantitative risk

analysis) dan kualitatif (qualitative risk analysis). Analisis risiko akan menentukan dampak

kejadian, serta merupakan input untuk mendapatkan cara mengelola risiko tersebut. Kemudian

dilakukan pengelolaan risiko (risk management) yaitu dengan alternatif sebagai berikut :

- memindahkan risiko seperti penggunaan asuransi jiwa oleh pegawai,

- mentolerir risiko misalnya menggunakan peralatan yang ada karena keterbatasan sumber daya

peralatan,

- menghilangkan risiko misalnya dengan mengubah jenis pekerjaan karena pekerjaan tersebut

tidak dapat dilakukan atau risikonya terlalu besar.

Penilaian terhadap risiko merupakan hal yang baru dikembangkan. Bidang usaha perbankan

merupakan salah satu bidang pekerjaan yang sudah memiliki berbagai ketentuan mengenai

manajemen risiko ini. Sedangkan untuk bidang usaha konstruksi dan infrastruktur masih dalam

tahap pengembangan dan analisis risiko.

Hal yang terutama dalam penilaian risiko ini adalah adanya kesadaran (awareness) pegawai dan

pimpinan instansi pemerintahan bahwa setiap kegiatan pekerjaan, terutama kegiatan pokok

pekerjaan, memiliki risiko yang harus dikelola. Pengelolaan akan tergantung pada tingkat risiko

yang dihadapi.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan

melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah

dilaksanakan secara efektif.

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan

yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang

dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah

tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi

berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga harus

dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.


18/29

Umumnya tindakan preventif dapat mengurangi dampak lebih besar dibandingkan tindakan

mitigasi, sehingga dalam organisasi pemerintahan diperlukan tindakan preventif agar tidak

banyak pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan tindakan mitigasi.

Penetapan kebijakan dan prosedur di lingkungan organisasi pemerintahan erat kaitannya dengan

perundang-undangan, peraturan, dan ketetapan-ketetapan. Kebijakan seharusnya tidak menabrak

peraturan yang ada. Sedangkan prosedur sudah seharusnya disusun dan ditetapkan hingga ke

struktur terkecil dalam suatu organisasi pemerintahan, misalnya prosedur pekerjaan dalam satu

unit/bagian kerja. Kebijakan dan prosedur ini sudah dalam bentuk tertulis agar setiap pegawai

dapat mengetahui dan melaksanakan setiap kebijakan dan prosedur yang ada.

Beberapa kegiatan pengendalian intern pemerintah meliputi reviu kinerja, pembinaan sumber

daya manusia, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan ukuran kinerja,

pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian, pencatatan yang akurat dan tepat waktu,

pembatasan akses terhadap sumber daya, akuntabilitas terhadap sumber daya, dan dokumentasi

atas sistem pengendalian intern.

Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalamrangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang salah dapat menyebabkan

keputusan dan kebijakan yang salah pula. Hal ini juga berlaku untuk organisasi pemerintahan.

Kesalahan informasi dapat terjadi saat melakukan pengambilan data, analisis data dan

kesimpulan data menjadi informasi serta pengelolaan informasi. Unit pengumpul dan pengolah

data serta pengelola informasi merupakan unit yang sentral dalam unsur pengendalian informasi

yang berkualitas. Informasi berkualitas sendiri harus memenuhi beberapa syarat yaitu informasi

harus sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh

pihak-pihak yang terkait.

Informasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima

informasi. Dalam suatu instansi pemerintahan harus dibentuk unit khusus yang menangani


19/29

penyampaian informasi, atau ditunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan penyampaian

informasi tersebut.

Unsur pengendalian terhadap informasi dan komunikasi menjadi penting karena berkembangnya

ilmu dan teknologi. Teknologi informasi dapat menjadikan pengendalian intern pemerintah lebih

efektif dan efisien, namun di sisi lain menuntut adanya pengembangan terhadap pengetahuan dan

keterampilan pegawai akan teknologi informasi.

Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan

manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat

dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi yang

terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut atas temuan audit.

Pemantauan berkelanjutan merupakan bahasa lain dari supervisi oleh atasan langsung.

Pemantauan ini dapt dilakukan setiap saat, dapat menggunakan sarana laporan pekerjaan harian

(daily activity), mingguan, atau laporan bulanan. Pemantauan meliputi berbagai aspek kegiatan

pekerjaan sesuai kebijakan dan prosedur yang ada. Pelaksanaan terhadap prosedur yang telahditetapkan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan kegiatan pekerjaan.

Evaluasi terpisah adalah penilaian secara periodik atas kinerja organisasi dengan standar

pengukuran yang sudah disepakati sebelumnya.

Peranan pemantauan (monitoring) pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam

seluruh komponen pengendalian internal. Setiap komponen pengendalian internal akan

mendapatkan pemantauan dan pengawasan. Di sinilah peran dari tim khusus pengawasan intern

atau yang dikenal dengan tim audit.

Kesimpulan

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi yang harus

dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Saat ini sistem


20/29

pengendalian intern yang digunakan adalah berdasarkan definisi dari COSO yang mencakup 5

unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur tersebut merupakan syarat-syarat suatu manajemen

organisasi yang berlaku. Dalam sistem pengendalian intern pemerintah pun persyaratan di atas

diperlukan, sehingga tercipta manajemen publik yang mampu memberikan pelayanan kepada

publik/masyarakatnya dengan efektif, efisien dan ekonomis, serta taat pada peraturan,

perundangan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Analisa dan Cara Mengatasi Fraud

Analisa dan Cara Mengatasi Fraud

Definisi dan Jenis-jenis Fraud

Definisi Pengawasan Intern yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang


21/29

baik. Pada PP Pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa pengendalian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal

pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan baik di pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dapat

diakibatkan oleh beberapa hal antara lain penyimpangan kebijakan dan penyimpangan yang

diakibatkan oleh kecurangan (fraud). Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen

puncak terutama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyimpangan kecurangan (fraud) dapat

dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya dengan untuk mendapatkan

keuntungan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi,

penipuan, dan lain sebagainya.

Bagaimana cara mengatasi fraud adalah tugas bersama dari suatu organisasi pemerintahan dan

sistem pengawasan internalnya. Pengenalan akan kecurangan dan dampaknya menjadi hal yang

penting untuk diketahui seluaruh staf pegawai hingga manajemen puncak.

Sebagai perbandingan, pada suatu perusahaan di bidang manufaktur, perusahaan tersebut

mengalami kerugian akibat kecurangan pegawai mencapai Rp. 100 juta/tahun. Jika keuntungan

rata-rata perusahaan tersebut adalah 10% dari penjualan maka perusahaan tersebut harus

kehilangan keuntungan dari penjualan sebesar Rp. 1.000 juta/tahun. Bayangkan penjualan

perusahaan tersebut menjadi tidak berguna akibat adanya kerugian akibat kecurangan.

Demikian juga dengan kerugian atau kebocoran keuangan negara yang terjadi akibat adanya

fraud. Hal ini dapat berakibat pada alokasi dana yang hilang yang telah dikumpulkan dari

berbagai pendapatan negara terutama pajak yang telah didapatkan dari masyarakat. Dengan rata-

rata setiap penduduk membayar pajak sekitar 15%-20% dari penghasilannya maka dapat

dibayangkan kerugian negara berdampak pula pada pendapatan penduduk yang harus

ditingkatkan pemerintah. Padahal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibutuhkan


22/29

sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah yang didanai dari pajak di atas. Dan yang

lebih utama adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi berkurang,

termasuk pula investasi dari luar negeri berkurang, sehingga kondisi makro keuangan pemerintah

menjadi terganggu pula.

Kesadaran untuk melakukan tindakan anti fraud dapat diawali dengan memberikan pengertian

yang lebih tentang kerugian dan dampak fraud. Setelah itu, seiring dengan kesadaran yang

meningkat, maka diupayakan untuk menghilangkan penyebab fraud. Kemudian melakukan

tindakan hukuman dan penghargaan untuk lebih mempercepat peningkatan kesadaran dan

budaya kerja tanpa fraud.

Penyebab terjadinya fraud adalah motivasi, sarana dan kesempatan sebagai berikut:

- Motivasi : adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suaru organisasi.

Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan.

Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk

mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik, misalnya

kolusi antara kontraktor/konsultan dengan panitia pengadaan barang/jasa,

- Sarana : mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan,

misalnya dokumen kontrak/lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dantidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya.

- Kesempatan : karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat

menjadi ruang terjadinya kecurangan.

Menurut Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) dalam makalahnya "Forensic Accounting

fundamental : Introduction to the investigations" dinyatakan bahwa lingkungan profil fraud

mencakup beberapa hal yaitu motivasi, kesempatan, tujuan/objek fraud, indikator, metode dan

konsekuensi fraud. Motivasi dan kesempatan memiliki pengertian yang sama dengan definisi

sebelumnya. Tujuan/objek fraud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi

kecurangan di atas. Indikator fraud mengandung pengertian adanya gejala-gejala yang merujuk

kepada pembuktian kecurangan. Metode fraud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan

kecurangan. Sedangkan konsekuensi fraud adalah dampak kecurangan yang terjadi pada


23/29

organisasi tersebut. Pada organisasi pemerintahan khususnya pada lingkup kegiatan pekerjaan

umum maka dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Seorang pengawas proyek memiliki motivasi kecurangan adalah karena kesulitan keuangan

keluarga. Pegawai tersebut menggunakan kesempatan sebagai seorang pengawas proyek sesuai

kewenangannya. Objek yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pengawas adalah laporan

pengawasan pekerjaan. Caranya adalah dengan melakukan manipulasi data yaitu menyetujui

progress pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan disertai

permintaan dana kepada pihak kontraktor. Indikasi yang didapatkan adalah perbedaan spesifikasi

pekerjaan. Konsekuensi dari perbuatan pegawai tersebut kepada organisasi proyek adalah

ketidaksesuaian mutu pekerjaan.

Berikut ini adalah jenis fraud berdasarkan subjek atau pelaku, sebagai berikut :

-employee fraud (kecurangan pegawai) : kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu

organisasi kerja,

-management fraud (kecurangan manajemen) : kecurangan yang dilakukan oleh pihak

manajemen dengan menggunakan laporan keuangan/transaksi keuangan sebagai sarana fraud,

biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan (stakeholders) yang terkait

organisasinya.

-customer fraud : kecurangan yang dilakukan oleh konsumen/pelanggan, misalnya kecuranganoleh pihak kontraktor/konsultan terhadap satuan kerja proyek.

-e-commerce fraud (kecurangan melalui internet) : kecurangan yang dilakukan akibat adanya

transaksi melalui internet (misalnya pengadaan lelang melalui internet).

Cara Mengatasi Fraud

Fraud harus dapat dikontrol dan dijaga, sehingga tidak semakin berkembang dan merugikan

organisasi pemerintahan tersebut. Cara mengontrol dan menjaga agar tidak terjadi fraud adalah

sebagai berikut :

-mengendalikan suasana kerja yang baik di lingkungan kerja, antara lain dengan menanamkan

etika kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja/pegawai.

-menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud dengan cara sistem pengawasan internal

yang ketat,


24/29

Mengendalikan suasana kerja yang baik adalah merupakan tanggung jawab pimpinan disertai

kerja sama dengan anggota organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan salah satu

unsur yang harus diciptakan dan dipelihara agar timbul perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja, melalui beberapa cara yaitu

penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan

tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan

hubungan kerja yang baik dengan instansi pemeritah terkait. Hal tersebut tercantum dalam PP

No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu mengidentifikasikan dan meredam gejala

fraud. Bentuk pengawasan internal yang ketat adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan

audit laporan keuangan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMEN

PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap pengelolaan

keuangan negara, dalam hal ini adalah penyusunan/pelaksanaan anggaran; penerimaan,penyaluran dan penggunaan dana; serta pengelolaan aset dan kewajiban, dan pelaksanaan tugas

dan fungsi auditi yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit untuk pemeriksaan khusus meliputi audit investigatif,

audit mutu pengawasan internal, dan hal lain di luar bidang pengelolaan keuangan negara. Dalam

menangani permasalahan fraud maka audit investigatif digunakan untuk membuktikan kebenaran

indikasi terjadinya perbuatan kecurangan yang meruigkan negara dan atau potensi negara. Dalam

pelaksanaan pemeriksaan khusus investigatif maka terungkaplah seluruh fakta dan proses

terhadap indikasi fraud yang bertetnangan dengan peraturan. Namun pengungkapan bukti

menjadi kendala terutama jika perbuatan kecurangan dilakukan secara melembaga, sehingga

dibutuhkan cara pengungkapan fakta disertai bukti yang cukup. Berbagai cara investigasi

dilakukan antara lain dengan wawancara langsung dengan auditi, pemeriksaan dokumen,


25/29

masukan/input dari whistle blower (saksi pemberi informasi), dan teknik interogasi yang tepat.

Investigasi terhadap fraud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut menemukan indikasi

awal bahwa telah terjadi fraud, biasanya identifikasi terhadap indikasi ini dilakukan oleh auditor

yang telah berpengalaman, dengan melihat gejala dan bukti-bukti awal. Kemudian dilakukan

investigasi untuk membuktikan prediksi dan hipotesis tersebut. Pedoman pelaksanaan

pemeriksaan khusus, meliputi pula di dalamnya mengenai audit investigasi, di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum sendiri sudah ditetapkan melalui PERMEN PU No. 8 tahun 2008.

Sedangkan audit atas laporan keuangan adalah audit yang bertujuan memberikan opini atas

kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum

Pemberian opini didasarkan atas hasil pengelolaan aset negara serta penggunaan keuangan

negara yang baik dan sesuai kenyataan. Audit atas laporan keuangan dapat menjadi input bagi

proses audit investigatif, terutama dalam hal mengidentifikasikan indikasi terjadinya fraud yang

dilakukan oleh manajemen puncak dan atau dilakukan secara melembaga.

Cara menemukan indikasi fraud dengan menggunakan audit laporan keuangan disebut dengan

sistem akuntansi forensik (forensic accounting). Sistem ini dapat mengungkap fakta terjadinya

kecurangan dengan mengungkap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan pada laporan

keuangan dan mengembangkan hasil temuan tersebut menjadi sebuah alat bukti.

Perkembangan terhadap sistem akuntansi forensik ini diharapkan mampu mengatasi kerugian

dan kebocoran keuangan negara. Sistem ini awalnya berkembang semenjak kasus perusahaan-

perusahaan swasta raksasa dunia yang ternyata melakukan kecurangan laporan keuangan. Kasus

perusahaan WorldCom dan Enron Corp., merupakan kasus kebangkrutan terbesar yang terkait

dengan kecurangan manajemen puncak dengan menggunakan laporan keuangan sebagai

media/sarana fraud. WorldCom mengalami kerugian akibat fraud sebesar USD 102 Milyar dan

Enron Corp mengalami kerugian sebesar USD 63 Milyar. Setelah kasus tersebut, sisrtem

akuntansi forensik pun dikembangkan, tidak hanya oleh perusahaan swasta. Sistem ini pun dapat

dikembangkan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan penyalahgunaan keuangan negara.

Kata forensik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang ilmu kedokteran yg


26/29

berhubungan dng penerapan fakta-fakta medis pd masalah-masalah hukum, atau ilmu bedah yg

berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yg ada kaitannya dng kehakiman dan

peradilan. Istilah forensik sendiri pada Bahasa Indonesia cenderung masih jarang digunakan dan

hanya digunakan untuk ilmu medis dan pembuktian hukum. Sementara menurut Bologna and

Linquist definisi akuntansi forensik adalah sbb :

"Forensic and investigative accounting is the application of financial skills and an investigative

mentality to unresolved issues, conducted within the context of the rules of evidence. As a

discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a sound knowledge and

understanding of business reality and the working of the legal system. Its development has been

primarily achieved through on-the-job training as well as experience with investigating officers

and legal counsel."

atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

"Akuntansi forensik dan investigasi adalah aplikasi keahlian keuangan dan mentalitas

penyelidikan untuk menyelesaikan isu yang sesuai dengan konteks peraturan pembuktian.

Sebagai suatu disiplin ilmu, hal tersebut membutuhkan keahlian keuangan, pengetahuan akan

fraud, dan pengetahuan serta pengertian tentang bisnis (sistem) riil dan hukum. Hal tersebut

dapat berkembang melalui kerja praktek dan pengalaman dengan masalah investigasi dan

hukum."

Hal yang membedakan antara pemeriksaan laporan keuangan biasa dengan sistem akuntansi

forensik ini adalah pada besarnya material yang mempengaruhinya. Umumnya untuk audit

laporan keuangan biasa, material yang berpengaruh adalah jenis pendapatan dan pengeluaran

yang bernominnal besar, sedangkan yang kecil kadang diabaikan dalam penentuan indikasi

kecurangan. Pada akuntansi forensik, indikasi kecurangan tidak berdasarkan pada nominal

transaksi yang besar, namun melihat pada jenis pendapatan dan pengeluaran yang mencurigakan.

Pemeriksaan akuntansi forensik tidak dapat dipisahkan dari proses investigasi. Karena untuk

mengungkap hal yang kecil namun mencurigakan menjadi suatu alat bukti dibutuhkan usaha

yang tidak mudah, sehingga proses audit laporan keuangan akan disertai pula oleh proses

penyelidikan terhadap hal tersebut.

Selain menggunakan sistem audit yang ada, penggunaan sistem informasi juga dapat dilakukan


27/29

untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Penggunaan sistem informasi ini membutuhkan

pengetahuan statistik dan pengelolaan data sehingga kecenderungan terjadinya fraud dapat

diatasi. Sistem informasi ini merupakan jembatan penghubung antara pengalaman dan

pengetahuan terhadap audit dan fraud. Kurangnya pengalaman auditor dapat diatasi dengan

sistem informasi atau data base yang baik, selain peningkatan kompetensi melalui pendidikan

dan pelatihan.

Dengan adanya data historis yang cukup mengenai fraud maka diharapkan dapat diketahui

motivasi, kesempatan, objek, indikasi, metode dan konsekuensi kecurangan, atau dengan kata

lain didapatkan profil fraud/kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi kembali.

Contohnya dari data yang telah dikumpulkan maka didapatkan profil kecurangan sebagai berikut

motivasi kecurangan pegawai adalah memperkaya diri, kesempatan kecurangan adalah melalui

proses lelang, objek kecurangan yaitu paket pengadaan barang/jasa, metode kecurangan adalah

dengan pemecahan paket pengadaan agar proses pengadaan dilakukan dengan penunjukan

langsung atau pelelangan terbatas. Indikasi kecurangan adalah adanya perubahan nilai dan

kegiatan proyek. Sementara konsekuensi yang diterima organisasi adalah ketidakpercayaan pihak

penyedia jasa lain kepada panitia pengadaan barang/jasa.

Dengan penggunaan data base maka proses deteksi pada kecurangan menjadi lebih cepat. Proses

deteksi kecurangan yang biasanya diawali dengan audit kinerja secara umum kemudian baru

ditemukan adanya indikasi kecurangan, berkembang lagi menjadi investigasi dan terakhir

menemukan bukti, kini prosesnya dapat lebih cepat, yaitu menemukan kemungkinan kecurangan

yang dapat terjadi berdasarkan data base, untuk kemudian di-evaluasi apakah kemungkinan

tersebut terjadi atau tidak pada kegiatan yang di-audit.

Penggunaan sistem informasi hanya merupakan cara deteksi awal, untuk kemudian proses

investigasi dilakukan sesuai teknik audit investigasi.

Kesimpulan

Fraud adalah bentuk kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun


28/29

lembaga/organisasi. Kecurangan yang bersifat lembaga lebih kompleks dibandingkan dengan

kecurangan yang dilakukan oleh pribadi. Kecurangan/fraud mengakibatkan kerugian yang besar.

Dalam pemerintahan, kerugian yang diterima bukan hanya kehilangan atau kebocoran uang

negara, namun juga berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

serta menurunnya tingkat investasi. Cara mengatasi fraud terbagi atas 3 tindakan yaitu tindakan

preventif, tindakan deteksi dan tindakan investigasi. Tindakan preventif merupakan tanggung

jawab bersama antara manajemen puncak dengan stafnya, untuk menciptakan dan

mengembangkan budaya kerja yang beretika dan lingkungan kerja yang baik. Tindakan deteksi

adalah cara mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam deteksi

atas fraud dibagi atas metode konvensional dan metode sistem informasi. Metode konvensional

adalah dengan cara menemukan indikasi setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh

terlebih dahulu. Salah satu cara menemukan indikasi kecurangan, terutama yang dilakukan

secara lembaga, adalah dengan menggunakan sistem Akuntansi forensik, yaitu dengan cara

memeriksa transaksi yang mencurigakan pada laporan keuangan, baik nominal yang besar

maupun yang kecil. Sementara metode sistem informasi adalah dengan cara melakukan

perbandingan profil kecurangan yang dapat terjadi, meliputi motivasi, kesempatan, objek fraud,

metode fraud, indikasi fraud dan konsekuensi yang diterima organisasi. Tindakan investigasi

adalah proses penyelidikan sehingga didapatkan pembuktian yang cukup. Tindakan-tindakan

pengawasan tersebut adalah cara untuk mengatasi kecurangan sehingga kehilangan keuangannegara dapat terus ditekan dan pada akhirnya tercapai tujuan untuk menghilangkan kebocoran

dan kerugian negara.

Referensi :


29/29

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008, 2008

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Permen PAN No.

PER/05/M.PAN/03/2008, 2008

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,

Permen PU No.08/PRT/M/2008, 2008

Forensic Accounting: Public Acceptance towards Occurrence of Fraud Detection, Adrian

Nicholas Koh, Lawrence Arokiasamy, Cristal Lee Ah Suat, KBU International College,

Malaysia, 2009

Forensic accounting fundamentals: introduction to investigations, Robert Cockerall, Ernst &

Young, 2007

New Frontiers: Training Forensic Accountants Within The Accounting Program, Vinita

Ramaswamy, University of St. Thomas, Houston, 2007

Strategic Fraud Detection: A Technology-Based Model, Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht

Analisis COSO Dan GAO

Documents

Transcript of Analisis COSO Dan GAO