YANUAR AMIN, S.ST, S.H. M.H.Kes.

Sekretaris Jenderal DPP PATELKI

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

081802636669

Ig @amin.yanuar

FB/Yanuar Amin

Meeting Welcome

LEGAL ASPECT of PROFESSIONAL CONTRIBUTIONS DURING THE PANDEMIC

YANUAR AMIN, S.ST, S.H, M.H.Kes.

SEKRETARIS JENDERAL DPP PATELKI

PATELKI WEBINAR X, 12 July 2020

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

HK.01.07/MENKES/104/2020 TENTANG PENETAPAN INFEKSI NOVEL

CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT

MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA )

Tanggal 4 Februari 2020

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR

11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TANGGAL 31 MARET 2020

kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa

dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau

kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran

biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang

menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar

lintas wilayah atau lintas negara.

(UU No 6 Tahun 2018)

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat(3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Bab X pasal 27 ayat (1), “segala warga Negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 ayat (5) “untuk penegakkan dan melindungi hak asasimanusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkandalam peraturan perundang-undangan”

Indonesia adalah negara hukum

H U K U M ? ? ?

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh

penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan

hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan

yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota

masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk

mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh

penguasa tersebut

Hierarki Atau Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UUD

1945

Setiap orang berhak

memperoleh pelayanan

kesehatan

Negara berkewajiban

menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan

pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu,

dan terjangkau

UPAYA

KESEHATAN

SUMBER DAYA

KESEHATAN

TENAGA KESEHATAN

Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali

Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Asas

Legalitas

Equality before the law ialah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiaporang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama

Presumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah), bahwa seseorang dianggap tidak bersalahsebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht)

Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni UU yang khusus mengenyampingkan yang umum.

Solus Populi Suprema Lexkeselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi.

Jaminan Kesehatan

Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sunguh-sungguh

memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke

dalam Pasal 42 UUDS.

Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment

of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being)

Bukan “human rights”, tetapi “fundamental rights” = “Hak hak Dasar”.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945,

kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia (2000).

Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.”

Aspek Legal

Legal berasal dari kata leggal (bahasa belanda) yang

pengertiannya adalah sah menurut undang – undang.

Menurut kamus bahasa indonesia, legal diartikan sesuai

dengan undang-undang atau hukum.

Hubungan Hukum Pelayanan Lab Medik

Laboratorium Pasien

Subyek Hukum Subyek Hukum

Hak & Kewajiban Hak & Kewajiban

TANGGUNG JAWAB

PIDANA PERDATA ADMINISTRASI

Proses

Pemberi Pelayanan Penerima Pelayanan

SalingBerkomunikasi

Objek(Upaya Kesehatan)

Harus cermatdan Hati2

Dampak Pandemi

1) Sosial

2) Hukum

3) Kesehatan

4) Ekonomi

Implementasi Kebijakan

1)Kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan

2)Validitas Data Hasil Pemeriksaan

3)Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan

4)Keseimbangan antara hak tenaga kesehatan dan kewajiban

pelayanan

5)Penyebar berita, data, atau informasi bohong terkait dengan

Covid-19 dan setiap upaya penanganannya.

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

NOMENKLATURAHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

PROFESI PENDIDIKAN PELAYANAN

• Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Skill

KnowledgeAttitude

UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan

UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS

19

ASPEK LEGALKompetensi & Kewenangan

IJAZAH

SIP

SPKK RKKK

SKP

Serkom

STR

Kewenangan Swab Naso dan Orofaring ?

Tindakan Medik (intervensi tubuh, efek samping, alat

medis) → Kewenangan dokter (UU Praktek Kedokteran)

- Standar Profesi (regulasi)

- Standar Operating Prosedur/SOP (Hospital by lawatau laboratory by law)

- Permintaan pemeriksaan laboratorium

- Kedaruratan - PANDEMI

Pendelegasian wewenang :

Pemeriksaan Lab COVID-19

Hoax yang berkaitan dengan COVID-19

Penyebar berita, data, atau informasi bohong terkait dengan Covid-19 dan

upaya penanganannya.

[ HOAX ] Oxford-Dictionaries : a humorous or malicious deception

Kamus Besar Bahasa Indonesia : Berita bohong

Sebanyak 130 juta (49%) orang Indonesia mengakses

media sosial selama lebih dari 3 jam setiap harinya.

(Riset We Are Social bekerjasama dengan Hootsuite,

2018)

Lebih 90% informasi viral di Facebook adalah HOAX

(Kominfo, 2018)

95% info kesehatan di WhatsApp (WA) adalah HOAX

(Dewan Per s Indonesia, 2018)

Kesehatan adalah ladang yang cukup subur untuk memanen

hoax karena rendahnya pengetahuan orang-orang terhadap

kesehatan itu sendiri.

Hoax kesehatan bisa jadi merupakan hoax yang menimbulkan

dampak paling berbahaya. Jika hoax politik memecah belah

bangsa, maka kabar bohong seputar kesehatan bisa

mengancam nyawa.

Sanksi Hukum Penebar HOAX Kesehatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar

Sanksi Hukum Penebar HOAX Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 Barang siapa dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan

harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong,

dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-

tingginya sepuluh tahun.

2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita

atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang

tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar

demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan

hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun

Pemerintah Kementerian

Kesehatan

salah satu

fungsinya adalah

merumuskan,

menetapkan dan

melaksanakan

kebijakan di bidang

kesehatan

PER

LINDUNG

AN

HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM

http://bit.ly/kuesionerPNTP

JUDUL : ASPEK HUKUM DAN KOMPETENSI

PENGAMBILAN SWAB NASO DAN OROFARING

Narasumber :

YANUAR AMIN, S.ST, S.H, M.H.Kes.