PERUBAHAN FATWA HUKUM: Analisis terhadap Istinbath Hukum ...
AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus...
-
Upload
trinhthuan -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus...
![Page 1: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/1.jpg)
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia
Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
AGENDA &
ARENA KEBIJAKAN
NASIONAL
![Page 2: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/2.jpg)
… the list of subjects or problem to which government officials
and people outside of government (closely associated with
those officials) are paying some serious attention at any one
time …
(Kingdon, 1984)
WHAT IS THE POLICY AGENDA?
![Page 3: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/3.jpg)
Agenda Kebijakan
Daftar subyek atau masalah, dimana
pejabat pemerintah dan masyarakat di luar
pemerintahan, memberikan perhatian
secara serius pada suatu periode
![Page 4: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/4.jpg)
Hall et al. model
Legitimacy
Feasibility
Support
Kingdon
3-stream model
Problems
Politics (political will)
Policies (solutions)
ISU AGENDA KEBIJAKAN
![Page 5: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/5.jpg)
HALL ET AL. MODEL
Legitimacy
• Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan
Feasibility
•Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana
Support •Dukungan publik terhadap suatu isu
![Page 6: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/6.jpg)
THE KINGDON MODEL
Problem Stream
indicators focusing events
feedback
Politics Stream
(political will)
visible participants
hidden participants
Policy Stream
(solutions)
window of opportunity
![Page 7: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/7.jpg)
nilai yang dominan
aturan main yang diterima
hubungan kekuasaan yang ada diantara
kelompok
alat kekuasaan
NON DECISION MAKING
secara mandiri atau dalam
kombinasi
secara efektif mencegah kritik
ke dalam masalah yang
memerlukan keputusan
![Page 8: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/8.jpg)
• memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan
Pemerintah
Penentu agenda skala internasional, seperti Bank Dunia atau USAID
Penentu agenda skala nasional, seperti komunitas bisnis
Media massa
PENENTU AGENDA
![Page 9: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/9.jpg)
KEBIJAKAN NASIONAL
![Page 10: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/10.jpg)
Norma
Patokan/pedoman bagi
manusia untuk berperilaku
Das Sollen
apa yg seharusnya
Das Sein kenyataannya
Hirarki
Norma inferior
Norma superior
NORMA & HUKUM
![Page 11: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/11.jpg)
NORMA & HUKUM
Norma
Tertulis/tidak
Sanksi
bagi yang melanggar
![Page 12: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/12.jpg)
Norma Moral
•untuk masyarakat dengan budaya tertentu
Norma Adat
•untuk masyarakat adatnya
Norma Agama
•untuk masyarakat penganutnya
Norma Hukum
•untuk setiap warganegara
NORMA & HUKUM
![Page 13: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/13.jpg)
Hukum
norma yg bertujuan untuk menjaga kehidupan
bersama yang penegakannya dipaksakan
oleh penguasa
sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas yang
berwenang
NORMA & HUKUM
![Page 14: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/14.jpg)
Ka
rak
teri
sti
k
Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak)
Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua)
Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik
Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara
Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual)
Bisa abstrak & kongkrit
Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb
NORMA HUKUM
![Page 15: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/15.jpg)
•Pancasila
Norma Fundamental Negara
(tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat)
• UUD 45
•TAP MPR
•Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis)
•Isi penting Aturan Dasar:
•garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan
Aturan Dasar / Pokok Negara
•Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok
•Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR
Undang-Undang
•pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)
Aturan Pelaksana & aturan otonom
NORMA HUKUM NEGARA
![Page 16: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/16.jpg)
Sumber Hukum
Hukum Tertulis
(Peraturan Perundang-undangan)
Hukum Kebiasaan
Yurisprudensi
(kumpulan putusan hakim)
Doktrin Ilmu Hukum
Undang-Undang
(diundangkan dalam Lembaran Negara)
Konsideran
(Menimbang …, Membaca ..., Mengingat ….
Diktum (pasal-pasal)
Ketentuan Peralihan
![Page 17: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/17.jpg)
SISTEM & TATA HUKUM NEGARA
![Page 18: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/18.jpg)
SISTEM & TATA HUKUM NEGARA
![Page 19: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/19.jpg)
Hukum Material
• mengatur substansi hukum tentang perbuatan apa saja yang diatur
• Contoh Makro – negara: KUHP, KUHPerd
• Contoh Mikro - perusahaan/institusi: larangan tertentu utk kepegawaian
Hukum Formal
• mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material
• Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana, KUH Acara Perdata
• Contoh Mikro – perusahaan/institusi: tata cara pemberhentian pegawai
HUKUM MATERIAL & FORMAL
![Page 20: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/20.jpg)
• hanya berlaku 1 kali saja dan hanya untuk 1 subyek hukum
• Contoh: SK Pengangkatan Direktur, tarif Keputusan
• dapat berlaku berulang-ulang, dinamis, periode tidak ditentukan, untuk banyak subyek hukum
• isi: Larangan, Kewajiban, Kebolehan
• Contoh: Peraturan tata tertib
Peraturan
HUKUM TERTULIS
![Page 21: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/21.jpg)
UUD 45 TAP MPR RI UU
Peraturan Pemerintah Pengganti Rakyat
Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
(TAP MPR NO 3 TAHUN 2000)
![Page 22: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/22.jpg)
UUD 45
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(UU NO 10 TAHUN 2004)
![Page 23: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/23.jpg)
Lembaga Pembuat Peraturan Perundangan
MPR/DPR/DPD
Presiden
Sekretariat Negara & Kabinet
Departemen & Kementrian
Badan
Pemda Tkt I, Tkt II
Lembaga Pengesah & Pengundangan Peraturan Perundangan
Presiden (Pengesah)
Sekretariat Negara (Pengundangan)
Departemen Kehakiman & HAM (TBN)
DPR/MPR/DPD
KELEMBAGAAN
PEMBUATAN PERUNDANGAN
![Page 24: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/24.jpg)
Penyiapan Rancangan UU:
•Presiden
•DPR
•DPD
Pembahasan Rancangan UU
•Presiden
•DPR
•DPD
Mendapatkan Persetujuan
•DPR
•Presiden
Pengesahan
•Presiden
Pengundangan
•Menteri yang tugas & tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg
PROSES PEMBENTUKAN UU
(UU NO 10 TAHUN 2004)
![Page 25: AGENDA & ARENA KEBIJAKAN NASIONAL - Blog Staff · Hukum Formal •mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material •Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana,](https://reader031.fdocuments.us/reader031/viewer/2022021611/5c8acd0d09d3f232478cf14f/html5/thumbnails/25.jpg)
END