Accountability Report 2011
51
2011 “ M e m b a n g u n G e r a k a n S o s i a l A d v o k a s i A n g g a r a n M e l a l u i P e n g e m b a n g a n P u s a t P e n g e t a h u a n A n g g a r a n ”
Transcript of Accountability Report 2011
!
!"#$%"&'#(%)"&**+&*'
,"-"."&'/(0&"/'12)%"'
3/4564786987'&8:9;<8='1;6>?'2<@;<4:98'><7>5')68<:A868<:9'"<BB868<C'
'
#469;@4',><9'DEEF'G',><9'DEHH'
2011
“Membangun Gerakan Sosial Advokasi
Anggaran
Melalui Pengembangan
Pusat Pengetahuan Anggaran”
!
!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
"!
Kata Pengantar
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) lahir atas kesadaran anggaran (APBN/D) yang bersumber dari rakyat harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai motor gerakan advokasi anggaran yang lahir sejak September 1999, tidak dipungkiri saat ini sudah banyakan kalangan yang menyuarakan anggaran sebagai isu publik yang penting. Bahkan hasil penelitian IBP (International Budget Partnership) menyebutkan, Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak kelompok pegiat anggaran. Namun, dalam prakteknya kesadaran warga atas literasi anggaran masih jauh dari visi FITRA “Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Atas Anggaran” . Anggaran belum menjadi gerakan sosial yang berdenyut dalam kehidupan warga. Gerakan anggaran di level nasional masih berkutat di tataran elitis. Atas dasar refleksi ini, Pertemuan Nasional FITRA di Medan pada bulan April 2008 menyadari anggaran harus menjadi gerakan social sampai ke akar rumput secara masif. Atas dasar mandat Pertemuan Nasional ini lah, Laporan Tahunan Seknas FITRA hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban Seknas FITRA kepada publik atas hal-hal yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2009. Laporan ini juga berisi penilaian Seknas FITRA terhadap kinerja pengelolaan anggaran Negara sepanjang tahun 2009, yang masih berorientasi pada kepentingan elite. Semoga Laporan Tahunan 2009 ini dapat berguna sebagai informasi publik mengenai kerja-kerja advokasi anggaran FITRA dan dalam mengkritisi kebijakan anggaran. Tanpa dukungan dan kepercayaan publik terhadap FITRA, tentulah FITRA tidak akan mampu melakukan kerja-kerja advokasi anggaran. Doakan Kami, untuk tetap dapat menjaga kepercayaan dan kredibilitas amanah ini. Karena hanya dengan modal kepercayaan dan kredibilitas-lah, FITRA dapat eksis sampai saat ini.
Jakarta, 2011
Yuna Farhan
SekJen FITRA
!#!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
$!
"#$%&'()(&$!
*&$%&+!"#,+#*(&$!$&-./$&)!0112!
*34567897!:3;6<67!-=>?6@!&AB=<6>?!&7886;67!
*3@6@9?!"37834567867!!
,3>=9;C3!D37E3;!&7886;67!
Bergulirnya reformasi, berkonsekuensi terhadap mengemukanya tuntutan akan isu good governance sebagai prinsip bernegara. Anggaran sebagai instrumen pemerintah mensejahterakan rakyatnya menjadi tuntutan berbagai pihak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang berdiri sejak September 1999, menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya good governance. Kondisi ini sebenarnya memberikan peluang kepada FITRA untuk terus melakukan gerakan transparansi anggaran dengan berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan pada tingkat local. Dinamika ini telah mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat grass root akan pentingnya melakukan control dan mendorong proses transparansi dalam pengelolaan anggaran, guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.
Sebagai pionir dalam gerakan advokasi anggaran, FITRA memandang gerakan anggaran belum menjadi gerakan social yang diusung oleh berbagai kalangan. Masih terdapat berbagai resistensi dari pemerintah dalam mengelola anggaran secara terbuka dan melibatkan warganya. Kalangan CSO yang bergerak dalam isu-isu sektoral seperti lingkungan, gender, pendidikan dan kesehatan belum menjadikan isu anggaran sebagai instrumen dalam melakukan advokasinya. Di berbagai daerah lain di luar jaringan FITRA, isu anggaran masih menjadi isu tabu yang dibicarakan warganya. Pemerintah masih beranggapan, rakyat tidak perlu tahu persoalan anggaran, karena merupakan ranah teknis dan dikuasai oleh kalangan ekonom. Rakyat-pun masih berangapan anggaran merupakan wilayah yang sulit di mengerti.
Mengantisipasi kondisi ini, mandat Pertemuan Nasional (PERNAS) FITRA sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi anggota,memandang perlu mengembangkan resource center. Lahirnya Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik,
!
!%!
merupakan peluang bagi FITRA menjadikan isu anggaran sebagai gerakan social yang perlu menjadi konsen berbagai kalangan. Oleh karenanya, anggota FITRA di berbagai daerah perlu memperluas jaringan di region-nya masing-masing melalui pengembangan resource centre anggaran. Resource Center berperan sebagai service provider terhadap kalangan masyarakat sipil, warga, DPRD, Pemda yang membutuhkan asistensi dalam penganggaran, layanan data dan informasi, serta knowledge management. Resource centre juga berfungsi melakukan analisis dan advokasi politik anggaran di daerah yang merupakan wilayah region bersangkutan. !
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
&!
*#$:.$.-.&-.!"#*F#$+(G&$!!
,#-/(,D#!D#$+,#!&$::&,&$!!
Resource centre atau pusat pengetahuan anggaran merupakan instrumen yang dimandatkan dalam Pertemuan Nasional FITRA untuk menjadikan anggaran sebagai gerakan social. Sesuai dengan fungsinya resource centre berperan menjadi pusat informasi, analisis, penguatan kapasitas dan advokasi anggaran. Berdasarkan mandat ini Seknas FITRA melakukan tugas-tugas menginisiasi pengembangan resource centre anggaran.
Secara khusus pengembangan resource centre sampai dengan saat ini telah dilakukan pada tingkat Nasional dan 6 daerah (Sukabumi, Makasar, Kebumen, Jembrana, Gunung Kidul, Bandung). Resource centre yang dinisiasi mulai tahun 2009 ini, di daerah sudah mulai berjalan dan berperan signifikan. Di keenam daerah resource center ini memiliki peran sepesifik untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, lima daerah lain juga dalam tahap pengembangan berada di Serdang Berdagai, Aceh, Pontianak, Klaten dan Kupang.
Di tingkat Nasional peran secretariat sebagai resource centre anggaran mulai berjalan. Untuk mengkaselerasi pembentukan resour centre, Seknas membentuk unit yang diharapkan menjadi unit yang semi otonom sebagai resource centre. Berikut adalah peran-peran secretariat dalam menjalankan peran sebagai resource centre:
1. Pusat Informasi Anggaran
Untuk menjadikan secretariat sebagai pusat informasi anggaran, dibutuhkan prasyarat berupa input informasi anggaran, pengolahan data bases dan output berupa diseminasi informasi anggaran. Dari sisi input, diantaranya secretariat berupaya mengumpulkan informasi anggaran sebanyak-banyaknya, termasuk mempergunakan peluang pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik per Mei 2010. Informasi yang dikumpulkan diantaranya berupa data trend anggaran (APBN) dalam
'!
lima tahun terakhir dan audit BPK. Untuk mengupdate informasi anggaran, sekaligus menguji kesiapan Kementerian/Lembaga menghadapi keterbukaan informasi, Sekretariat telah melakukan uji akses selama dua tahun berturut-turut untuk meminta informasi DIPA (Daftar Isian Pernyataan Anggaran) pada seluruh Kementerian/Lembaga.
Pada sisi proses, secretariat memiliki staff khusus dan volunteer untuk untuk mendokumentasikan dan membuat data bases informasi anggaran. Dari sisi infrastruktur, server berkapasitas ….disediakan untuk menunjang database informasi anggaran. Pendokumentasian data anggaran masih terus dilakukan dan saat ini secretariat meminta bantuan volenteer dari AVI (Australian Volunteer Indonesia) untuk melakukan pengembangan system data base anggaran.
Peran pusat informasi anggaran dari sisi keluaran, yakni menyajikan informasi anggaran yang mudah dipahami kepada publik dalam bentuk pasif maupun aktif. Dalam bentuk pasif, pusat informasi anggaran dilakukan secretariat dengan menggunakan media website yakni seknasfitra.org dan budget-info.com. Dalam bentuk aktif database yang diolah, didiseminasikan dengan cara rilis, catatan akhir tahun maupun dalam bentuk kerjasama dengan media, serta publikasi hasil-hasil riset FITRA. Secara singkat peran resource centre sebagai pusat informasi yang telah dijalankan seknas seperti skema dibawah:
Skema Pusat Informasi Anggaran
()*+,)-!
. /01!2,*3*!4562!
. 4)7)!8)*3!2689!&!7):+-!
. 2+;17!86<!&!=):+-!
6>?*3*!
. @3>A3>!
. B?C3-73>!D!2B5!
. E8!@7)FF!
. @1*73G!4)7)!8)*3!
<3C+)>)-!
. 6)*1FH!
. 8+;I37J1-F?KL?G!!
. *3,-)*M17>)K?>I!
. 2,71FH!
. E)7)7)-!2,:1>!7):+-!
. N1C1*O!P+,+O!P+;I37!P>13F!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
Q!
!
www.budget-info,com
Budget-info.com merupakan salah satu media informasi yang memberikan informasi, regulasi, analisis, dan juga menyediakan dokumen perencanaan serta proses penganggaran baik lokal maupun nasional. Slogan “mewujudkan transparansi anggaran”, adalah wujud kepedulian budget-info.com agar terciptanya penganggaran yang transparan dan mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Selain itu, budget-info.com juga memotivasi pegiat advokasi khususnya dan publik pada umumnya untuk mendorong kebijakan alokasi anggaran yang pro-rakyat dan responsif jender. Menjadikannya sebagai salah satu wahana partisipasi alternatif dalam menyampaikan usulan-usulan kebutuhan masyarakat. Serta memanfaatkannya sebagai ruang bertukar pikiran [sharing] dan pengalaman dalam rangka membangun gerakan advokasi anggaran yang masif dan aktif. "#$%#&!'()*+),+)*!-(./0%(! 1)23)(/0#!4+2*(%! 1)$3!/52!67!"(/(8.(&!9676!
':;<!7=<99!
/>??86I'JI'K;<7L'
K;<7L'M89=I'"NB' K;<7L=I');78=:'
O97:' 19=4:' #8B4:' P9:97:' /974:' 0.I74:' P9:97:' #8B4:' 19=4:' O97:'
&;N4?J46QHE' HHIJH0! 2IKLJ! MIM21! MMN! LIL0K! NIH0LIOK0! H1I1HH! H1HIN1O! 0K1I0JO! MNJIMLH!
$R7;J46QHE' HNIJK1! HMI020! MIN1L! N0O! KIJMO! LIH0HIO1J! HMIM1K! H1JIK0O! NHHILNN! NJHIM2M!
/4AQHE' OIHOL! 2IN1O! HILJL! 02N! NIMN0! NI0KMIM1N! 2IJ0H! J0IL01! 0J0I0LH! 0LJIO0J!
">B>:7QHE' 2IM00! LIJNJ! HI2J1! 0K2! NI0O0! MIO11IOLH! 2IM0J! JLIMLL! 0MMIOHM! 0JLIOOO!
,>=IQHE' LIKJH! KI2HM! 0I1OK! M00! MILHH! NI1LHI1OJ! H1I1H0! KNIOL2! 0HHI0HN! 0MLI01M!
,><4QHE' KIJM1! JI2HH! OON! 0LL! MIKJL! MIHN2IH22! 2IMHO! 0OI2MH! HLNIMNH! HOJIOHH!
K8IQHE' LIKJ2! KIKK1! HI0OM! M12! NIHHM! NI0MHIO01! OIJLH! N1I12J! 01KINLO! 0MLIN1K!
"A6QHE' JIMJH! NIMN2! LO0! H2J! 0IOKH! MIHJHINMK! JIJKH! 0MILLO! HM1INNO! HK1IJMK!
K86RLQHE' NIOHO! NIH20! KJ0! HK1! 0IJ20! MI2H0IL2J! NIOK0! 01I0HK! H0OIKLH! HJ0IJ1N!
14J6>86IQHE' JIN22! NIJLM! K0L! HJ2! 0IM2K! JIJK1IHN0! NINNK! HLIJLL! H02I1KL! HJMIKLL!
,8<>86IQHE' JIM2K! NIK1K! KKN! HKN! MI1NH! 0IOLHIHJK! JIHH0! 01IK1O! HN0ILOL! HKKIOON!
M4R4?J46QES' NINHK! MIJK0! KHK! HJN! 0IKL1! 0I1JHIHHM! NIL2O! HOIHH0! HH1INJ0! HMKIOHJ!
&;N4?J46QES' MI1M0! 0I01H! 02H! OH! HI2NM! 0IMOKIKKJ! 0ILJM! 2INML! KKI1JL! O1IOKO!
);78=:' TEUFEFUVWD'STUVF
F'TVHUXTS' DUWTXUXHW' DUFVDUXSY'
!
!
!
!
!
!
!
R!
!
!
>&#$0:!'()*+),+)*!2#)!?#%#@&#%#5A#&0!-(./0%(!1)23)(/0#!.+2*(%!1)$3!
!=?7)C!S3-I+-0+-I! *)GS)1!;3-I)-!9?A3GP3>!#T"T!*3P)-U),!&TKRTRK'%#K! @3C)1-
V3P*173! *3,-)*F17>)K?>IO! 8+;I37J5-F?! S+-! P3P3>)S)! ,)C1! ;1W:)L,WO! U)-I!
G3-U3P)P,)-!*7)71*71,-U)!P3>+C)-I!,3GP)C1!;)>1!)V)CK!
83>;)*)>,)-! *7)71*71,! V3P*173! C)1--U)O! *3S3>71! XS)I3>)-,W! ;)-! X)C3Y)WK! 8+;I37J
5-F?KL?G!G3-;+;+,1! S3>1-I,)7! $Z"T!G3-+>+7! XS)I3>)-,WK! @3;)-I,)-!G3-+>+7!
X)C3Y)W!+-7+,!IC?P)C!>)-,O!"KRRRK"%T![*3S3>71!73>C1:)7!;1P)V):!1-1O!+S;)73H!T"!\+-1!
#T""]!
!
Publikasi FITRA
/-7+,! G3GS3>,+)7! S3>)-! S+*)7! 1-F?>G)*1! )-II)>)-O! @3,-)*! 0+I)! P3>+S)U)!
G3-3>P17,)-!:)*1C!:)*1C!,)01)-!;)-!:)*1C!,3>0)-U)!;)C)G!P3-7+,!P+,+!;)-!P>13F!
^"!
"&%! "'%! "&R! "'T!"R&!
$TR!
#QQ!
$##!
#'R!#R%!
%#^!
$$%!
T!
Q&!
"&T!
##&!
$TT!
$Q&!
%&T!
&#&!
T!
#OTTT!
%OTTT!
'OTTT!
ROTTT!
"TOTTT!
"#OTTT!
"%OTTT!
4+2*(%@1)$3!B%#%0/%0:!
B1*17*Z(?-7:! B1*17*Z4)U!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
^!
*1-I,)7K! 4)C)G! 71I)! 7):+-! 73>,):1>O! *3,-)*! 73C):! G3GS+PC1,)*1,)-! "T! P+,+! $!
S)-;+)-ZG?;+C! ;)-! &! P+;I37! P>13FK! 83>1,+7! );)C):! S+PC1,)*1! *3,-)*! G3-+>+7!
03-1*-U)!H!
!
4+:+!
"K 8??,C37H!(3-3C+*+>1!<3P10),)-!2-II)>)-!_5B!D!254@!#K 8??,C37H!@7>)73I1!2,*3C3>)*1!63-L)S)1)-!=)>I37!(4`*!#T"&!
$K B3>1F1,)*1!()-)03G3-!2*37!a?I1*71,!<6/Z4!
%K 6?C171,! 2-II)>)-! <6/Z4H! _)*1C! *7+;1! (3-;?>?-I! 7>)-*S)>)-*1! ;)-!),+-7)P1C17)*! S3-I3C?C))-! )-II)>)-! ;)-! S>?*3*! S3-I);))-! P)>)-I! ;)-!
\)*)![68\]!;1!<6/Z!<6/4!
&K E)7)7)-! 2,:1>! =):+-! #TTRH! @3C+*1-! 4?*)! 83*)>! 63-I3C?C))-! 2-II)>)-!#TTR!
'K (3>37)*! 8)7)A1)! 6>?! N),U)7! (1*,1-H! bS71G)C1*)*1! 6)>C3G3-! \),)>7)!*3P)I)1!63-37)S!<3P10),)-!2-II)>)-!
QK E)7)7)-!2,:1>!=):+-!#T"TH!41P)C1,!63*?-)!2-II)>)-!#T"TK!
RK <1-3>0)!63-I3C?C))-!2-II)>)-!#TT^H!@7+;U!;1!%"!<)PZ<?7)!;1!5-;?-3*1)!^K @7+;1! 2-II)>)-! 4)3>):! #T"T! H! <1-3>0)! 63-I3C?C))-! 2-II)>)-! 4)3>):!
[a)S?>)-!*3G3-7)>)]!!
"TK @7+;1!2-II)>)-!4)3>):!#T"TH!2-)C1*1*!2-II)>)-!4)3>):!&!6>?A1-*1!;)-!%#!
<)PZ<?7)![a)S?>)-!@3G3-7)>)]!
!
C32+;5'#)2+#)!
"K (3>3P+7!_),!N),U)7!27)*!5-F?>G)*1!2-II)>)-!
#K 6)-;+)-!63-I3C?C))-!N3*?+>L3!E3-73>![6+*)7!63-I37):+)-!2-II)>)-]!$K 6)-;+)-!2+;17!@?*1)C![4>)F7]!
!
4+2*(%!4&0($!
"K (3-I)S)!63>;)!63>3-L)-))-!63-I)-II)>)-!63-71-IH! @3>1! 55!6?C1LU!8>13;!
<)+,+*!6)>C3G3-!\),)>7)!
#K 6)>71L1S)7?>U!8+;I371-IH!@3>1!555!6?C1LU!8>13F!<)+,+*!6)>C3G3-!\),)>7)!
$K 5GSC3G3-7)*1!<3P10),)-!4)C)G!2-II)>)-!N3*S?-*1F!`3-;3>H!@3>1!5B!6?C1LU!
8>13F!<)+,+*!6)>C3G3-!\),)>7)!
%K B17)G1-!2-II)>)-H!6)-;)-I)-!c5=N2!)7)*!N2689!#T""!
&K <3P10),)-!2-II)>)-!63G1C+<);)!dF1*13-!;)-!43G?,>)71*!!
!
!
!
2. Pusat Kajian Anggaran !
@3P)I)1! S+*)7! ,)01)-! )-II)>)-O! >3*?+>L3! L3-73>! G3G1C1,1! )GP1*1! +-7+,!
G3GS3-I)>+:1! ,3P10),)-! P3>;)*)>,)-! ,)01)-! )-II)>)-! U)-I! ;1C),+,)-K! bC3:!
,)>3-)! 17+O! >1*37J>1*37!)-II)>)-!*3L)>)!,:+*+*!;1C),+,)-!+-7+,!G3-;+,+!S3>)-!
S+*)7! ,)01)-! )-II)>)-K! <3I1)7)-! >1*37! G3-;)C)G! 73>:);)S! ,3P10),)-! )-II)>)-!
U)-I!;1C),+,)-!*3,-)*!;)C)G!71I)!7):+-!73>),:1>!);)C):!*3P)I)1!P3>1,+7!H!
!
"K @7+;1!(3-;?>?-I!=>)-*S)>)-*1!;)-!2,+-7)P1C17)*!63-I3C?C))-!2-II)>)-!;)-!
a?I1*71,!63G1C+!#TT^!
!"T!
#K @7+;1!(3-3C+*+>1!2-II)>)-!63-)-II+C)-I)-!_5B!254@!
$K @7+;1!63-3C+*+>)-!<3P10),)-!2-II)>)-!(4`*!%K @7+;1! <1-3>0)! 63-I3C?C))-!2-II)>)-!4)3>):! [5-;3,*]! ;)-!2-)C1*1*! 2-II)>)-!
4)3>):O!7):+-!#TT^!
&K @7+;1!=>)L,1-I!<3P10),)-!2-II)>)-!E)S>3*ZE)V)S>3*!61CS>3*!#TT^!
'K @7+;1! <1-3>0)! 63-I3C?C))-!2-II)>)-!4)3>):! [5-;3,*]! ;)-!2-)C1*1*! 2-II)>)-!
4)3>):O!7):+-!#T"T!
QK @7+;1! (3-L)>1! c?>G)7! <3P10),)-! 2-II)>)-! 63G1C+<);)! U)-I! dF1*13-! ;)-!
43G?,>)71*!
RK @7+;1!(3-L)>1!c?>G)7!<3P10),)-!4)-)!63>1GP)-I)-!U)-I!83>,3);1C)-!!
Selain riset mendalam berkaitan kebijakan anggaran, secara periodic Seknas FITRA juga melakukan analisis terhadap kebijakan anggaran sesuai dengan siklus anggaran seperti berikut ini:
1. Analisis Akhir Tahun Pengelolaan Anggaran 2008 2. Analisis RAPBN 2009: Awas RAPBN 2009 Rawan Ongkos Politik
dan Abai Hak-hak Dasar Rakyat 3. Analisis Akhir Tahun Pengelolaan Anggaran 2009 4. Evaluasi Fungsi Anggaran DPR Periode 2004-2009 5. Analisis RAPBN 2010 6. Analisis APBN-P 2010 7. Analisis Akhir Tahun Pengelolaan Anggaran 2010 8. Analisis RAPBN 2011
3. Pusat Pengembangan Kapasitas Secara khusus Seknas belum memiliki standar dalam melakukan penguatan kapasitas, meskipun berbagai perangkat modul dan panduan sudah banyak di produksi. Umumnya penguatan kapasitas yang dilakukan merupakan bagian dari program yang dilakukan dan undangan dari berbagai pihak untuk memfasilitasi atau menjadi narasumber dalam bentuk training serta asistensi. Berkaitan dengan program, penguatan kapasitas yang dilakukan secretariat terbatas pada anggota jaringan yang terlibat pelaksanaan program. Setidaknya terdapat tiga program yang secara langsung melakukan penguatan kapasitas, seperti diuraikan berikut : 1. Pengembangan Resource Centre Anggaran Untuk
Penanggulangan Kemiskinan Skema penguatan kapasitas dalam program ini mencakup pembuatan manual bersama (Panduan Pengelolaan Budget Resource Center), training bagi fasilitator anggaran dan asistensi. Pelaksanaan workshop manual, untuk mengkompilasi model-model analisis yang dimiliki jaringan dan melakukan standarisasi dalam analisisnya. Jaringan yang merupakan target group dari penguatan kapasitas ini
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
""!
mencakup FITRA Sukabumi, Inisiatif Bandung, Formasi Kebumen, Idea Jogyakarta, FITRA Jatim-Jembrana, dan Yasmib Makasar.
2. Resource Centre Anggaran Program yang dimulai Mei 2010 ini mencoba juga mengakselerasi terbentuknya resource centre anggaran. Diantara program ini terdapat kegiatan penguatan kapasitas berupa training analisis anggaran dan workshop investigasi/audit social. Penerima manfaat dari penguatan kapasitas ini diantaranya jaringan anggaran dari Gerak Aceh, FITRA Sumut, FITRA Jateng, Fakta Kalbar, dan Bengkel APPEK Kupang. Kegiatan-kegiatan training dan asistensi lain juga dilakukan untuk memperkuat jaringan tersebut.
3. Sektor Pengetahuan Anggaran Mulai Januari 2011, Seknas memperoleh dukungan prorgram sector pengetahuan untuk memperkuat perannya sebagai resource centre. Dalam skema program ini, seknas mencoba menggunakan instrumen magang dan exchange sebagai penguatan kapasitas secara mendalam untuk anggota. Untuk tahap pertama, peserta yang terlibat dalam magan di seknas sebanyak 3 orang yang berasal dari Sukabumi, Kebumen dan NTB, serta peserta magang di FITRA Jatim sebanyak 2 orang dari berasal dari Cilacap dan Samarinda. Selain penguatan jaringan, untuk memperkuat peran seknas sebagai think tank dalam kebijakan anggaran, berbagai penguatan kapasitas internal juga dilakukan dalam program ini.
4. Pusat Advokasi dan Pengembangan Jaringan Anggaran
Sebagai pusat advokasi dan pengembangan jaringan anggaran, setidaknya dapat dikategorikan dalam isu dan strategi advokasi yang dilakukan. Dari sisi isu, advokasi dilakukan pada isu yang bersifat rutin, aktual dan strategis. Isu-isu rutin yang diadvokasi mencakup penyusunan RAPBN dan perubahan anggaran serta laporan audit BPK yang berskala Nasional. Sementara isu temporer diantaranya berkaitan dengan anggaran yang terkait dengan lingkaran kekuasaan seperti anggaran perjalanan dan fasilitas Presiden, perjalanan serta fasilitas DPR. Isu-isu hangat yang berkembang dan temporer juga menjadi salah satu target advokasi dengan tujuan untuk mengkampanyekan seknas dan memperkuat posisi tawar dengan pengambil kebijakan.
"#!
Jenis Advokasi Seknas Berdasarkan Isu
Untuk isu-isu strategis, advokasi dilakukan dalam jangka panjang dan berdasarkan hasil riset yang mendalam. Selama periode tiga tahun, isu-isu strategis yang diadvokasi diantaranya adalah anggaran yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada. Pada Pemilu 2009 misalnya, advokasi dilakukan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan logistik Pemilu, serta penggunaan anggaran sebagai instrumen kampanye. Pada Pemilukada, advokasi dilakukan untuk merealokasi pembiayaan Pilkada dari APBD menjadi tanggungan APBN. Isu strategis lain juga mencakup hak-hak dasar seperti anggaran
kesehatan, HIV-AIDS dan MDGs. Sementara untuk advokasi dana perimbangan sampai saat ini masih dalam penelitian. Strategi advokasi yang dilakukan sangat beragam dan tergantung dari isu yang diadvokasi, bentuk-bentuk advokasi diantaranya mencakup siaran pers, konferensi pers,
hearing, diskusi publik dan aksi, maupun dalam bentuk advokasi litigasi.Selama periode kepengurusan sekurang-kurangnya terdapat 49 siaranpers/konfrensi pers yang dikeluarkan dan melakukan aksi bersama sebanyak 9 kali, sebagaimana terlampir. Berdasarkan mesin pencari google, selama periode 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Mei 2011, sekurang-
N+71-!
2689Z6!
2+;17!86<!
2,7+)C!
2-II)>)-!;1!<3,+)*))-!
[46NZ6>3*1;3-]!
=3GS?>3>!
@7>)73I1*!
2-II)>)-!63G1C+Z<);)!
4)-)!63>1GP)-I)-!
<3P10),)-!2-II)>)-!4)3>):!
2-II)>)-!_),!4)*)>!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
"$!
kurangnya terdapat 377.000 kata FITRA yang dikutip dari berbagai media. Sedangkan advokasi litigasi yang dilakukan berkaitan dengan aksi judicial review UU No 2 tahun 2010 tentang APBN Perubahan dan Gugatan terhadap rencana pembangungan Gedung baru DPR. Berkaitan dengan perluasan jaringan, seknas melakukan pada tingkat pusat, nasional dan internasional. Pada tingkat pusat, perluasan jaringan dilakukan dengan melakukan koalisi dengan organisasi masyarakat sipil lain berkaitan dengan advokasi yang dilakukan. Koalisi ditingkat pusat baik yang diinisiasi oleh Seknas maupun sebagai anggota diantaranya adalah seperti tabel dibawah : No Koalisi/Jaringan Ruang Lingkup Koalisi 1 KOPAJA (Koalisi
Penyelamat Anggaran Jakarta)
Advokasi APBD DKI
2 GEMPUR (Gerakan Masyarakat Penyelamat Uang Rakyat)
Aksi tolak remunerasi reformasi birokrasi
3 KMPP (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu)
Advokasi kebijakan dan anggaran Pemilu
4 Koalisi Penegak Citra DPR Advokasi DPR 5 Koalisi CSO untuk APBN
Kesejahteraan Advokasi APBN , Judicial Review
6 Komisi Anggaran Independen
Advokasi dan Kampanye Anggaran
7 Koalisi untuk Perbaikan UU Pilkada
Advokasi RUU Pilkada
Perluasan jaringan advokasi di tingkat nasional yang melibatkan LSM anggaran dilakukan dalam bentuk penjalinan kerjasama program dan pertemuan sharing tahunan dalam bentuk Konfrensi Nasional Gerakan Advokasi Anggaran. Sampai saat ini konfrensi telah dilakukan sebanyak empat kali dengan meilibatkan minimal 100 LSM anggaran di seluruh Indonesia. Pada level internasional Seknas terlibat sebagai core group International Budget Partnership di Indoensia. Beberapa aktivitas yang dilakukan diantaranya workshop dengan mendatangkan pakar IBP sebanyak tiga kali, partner iniative meeting, dan workshop sub national index. 5. Manajemen Kelembagaan Seknas Untuk mengembangkan resource centre anggaran diperlukan manajemen kelembangaan Seknas yang mumpuni. Oleh karenanya, aspek
!"%!
pembenahan manajamen kelembagaan merupakan bagian yang diperhatikan dalam periode kepengurusan ini. Pada tahun pertama, manajemen kelembagaan, memiliki focus menetapkan aturan main dalam bentuk SOP (Standart Operasional dan Prosedur) yang disepakati bersama oleh seluruh tim seknas. Memasuki tahun kedua, terjadi turn over yang tinggi di sekretariat. Sebanyak 5 orang mengundurkan diri dari tim seknas. Hal ini segera diantisipasi dengan melakukan rekrutmen dan rotasi tim secara periodik untuk mengetahui kompetensi dan kapasitas tim. Rekrutmen dilakukan sebanyak 5 orang dan penambahan 1 orang pada staff program. Memasuki tahun ketiga tim sudah cukup establish untuk melakukan kerja-kerja seknas dalam pengembangan program. Untuk memastikan aturan main berjalan, seknas menggunakan instrumen evaluasi 3-6 bulanan yang wajib dihadiri oleh seluruh tim, sekaligus melakukan pembaharuan SOP. Struktur kelembagaan Seknas saat ini terdiri dari 1 Kepala Unit Resource Centre, 2 Kepala Divisi, 1 Kepala Kepala Kantor, 1 Manager Keuangan, dan 5 orang staff, 2 orang staf program dan 2 orang supporting staff. Berikut struktur dan orang dari Seknas FITRA periode ini :
Tabel. Struktur Seknas FITRA No Posisi Nama 1 Kepala Unit Resource Centre Yenny Sucipto 2 Kepala Divisi Advokasi &
Jaringan Daerah Hadi Prayitno
3 Kepala Divisi Investigasi & Politik Anggaran Negara
Uchok Sky K
4 Kepala Kantor Nurjanah 5 Manajer Keuangan Eva Mulyanti 6 Research and Development M. Maulana 7 Data Base & Publikasi Achmad Taufik 8 Akuntan Friska Henakin 9 Kasir Anisya Sofiana 10 Adminstrasi Euis Marlina 11 Janitor Wandi Irawan 12 Staf Program Sektor Pengetahuan Lukman Hakim 13 Staf Program Dana Perimbangan Zulkifli Hamid 14 Office Girl Ipah
Untuk memperkuat kapasitas tim seknas, secara khusus juga dilakukan penguatan kapasitas internal untuk tim seknas. Beberapa penguatan kapasitas yang dilakukan diantaranya, inhouse training untuk bahasa inggris, mentoring penulisan, dan ekonomi makro. Penguatan kapasitas berkaitan kebutuhan masing-masing divisi juga dilakukan seperti pelatihan pengolahan data base, pajak dan keuangan. !
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
"&!
";=8;64!P.+,&!
0112Q01HH!
Selama tia tahun periode kepengurusan, berbagai program yang menunjang tercapainya kerja-kerja advokasi anggaran telah dilakukan. Selama kurun waktu tersebut, Seknas memperoleh dukungan dan menjalankan sebanyak 15 program. Berikut adalah program-program Seknas dalam kurun waktu tersebut :
1. Membangun Penyelenggara Pemilu yang Kredible
Judul Program H! Mendorong Transparansi dan
Akuntabilitas Anggaran Pemilihan
Umum dan Komisi Pemilihan Umum
Durasi H! Maret 2008 – Mei 2009
Pendanaan H! Democratic Reform Support
Program - USAID
Anggaran H! Rp. 773.550.000,-
Status H! Closing
!"'!
Berangkat dari pengalaman FITRA pada penyelenggara Pemilu 2004, ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi di tubuh KPU. Tidak ingin terulang pada Pemilu 2009, FITRA bekerjasama dengan DRSP mencoba mendorong transparansi dan akuntabilitas KPU. Premisnya adalah, Penyelenggaran Pemilu menelan biaya besar dan harus dikelola dalam waktu singkat.
Program ini bertujuan; Pertama, Menjamin adanya penguatan intern
di tubuh KPU pada proses penganggaran KPU/Pemilu dan proses pengadaan barang dan jasa agar membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya menjaga netralitas dan kualitas Pemilu; Kedua, Mendorong adanya regulasi mekanisme pembagian kerja dan standard pengelolaan keuangan di tubuh KPU secara tegas antara anggota KPU dan Sekjend dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2009; Ketiga, Memberikan bantuan teknis dan substantif kepada anggota
KPU, Sekjen, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses pembuatan kebijakan; dan Keempat, Memastikan adanya peran serta masyarakat dalam memantau pengelolaan keuangan KPU dan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemilu 2009. Dari segi strategi, awalnya program ini akan membangun kapasitas dan kepercayaan KPU melalu internal KPU. Namun, ketertutupan komisioner KPU yang tidak memberikan akses bagi masyarakat sipil, berimplikasi perubahan strategi untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di tubuh KPU. Untuk memperkuat amunisi advokasi, program ini diawali dengan melakukan riset pengelolaan biaya dan logistik Pemilu 2004 dan Pilkada 2005-2007 di lima daerah; Medan, Riau, DKI Jakarta, Surabaya dan Maluku Utara. Hasil studi yang telah dibukukan ini menunjukan beberapa kelemahan KPU maupun KPUD dalam menyelenggarakan logistik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Untuk memperkuat advokasi, program ini juga mendorong lahirnya Badan Pengawas Independen (Independent Monitoring Organization) yang terdiri dari beberapa elemn organisasi masyarakat sipil. IMO
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
"Q!
melakukan diskusi secara rutin untuk membahas persoalan logistik Pemilu,
melakukan investigasi dan analisis temuan,
termasuk mendatangkan ahli dan melakukan advokasi melalui Konfrensi Pers dan pelaporan kasus ke KPK. Untuk memperkuat amunisi IMO, juga melakukan studi verifikasi manajemen aset logistik Pemilu dengan mengambil studi kasus di DKI
Jakarta, Surabaya, Medan, Riau dan Palembang. Hasil studi ini juga telah dibukukan. Dari hasil penulusuran, biaya Pemilu memakan anggaranhingga 21,9 Trilyun dan berbagai anggaran yang tersebar di 8 Kementerian/Lembaga. Selain itu IMO juga menemukan adanya inefisiensi dalam pengadaan logistik Pemilu dan dugaan pemborosan anggaran dalam pengadaan IT Pemilu yang telah dilaporkan ke KPK.
2. Hak Publik Terhadap Informasi Anggaran
Judul Program : Akselerasi Implementasi Undang-
Undang Kebebasan Informasi Publik
di Daerah Melalui Instrumen
Advokasi Anggaran Daerah
Durasi : September 2008 – Agustus 2009
Pendanaan : Yayasan Tifa
Anggaran : Rp.598,700,000.
Status : Closing
Kesulitan yang selama ini dialami oleh masyarakat dalam melakukan advokasi anggaran adalah sulitnya mengakses dokumen-
!"R!
dokumen anggaran. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian anggaran dalam APBN atau APBD. Padahal APBD merupakan uang rakyat. Paradigma penguasa selama ini cenderung melihat APBD seakan-akan “uang negara” karena itu yang berhak mengatur adalah “pejabat negara” sehingga masyarakat harus terpaksa mempercayai secara mutlak kepada pejabat negara dalam perencanan dan penganggaran. Dan akibat dari paradigma ini, alokasi anggaran dalam APBD lebih banyak diperuntukan bagi kepentingan pemerintah daripada publik.
Berlakunya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa angin segar bagi gerakan advokasi anggaran. Anggaran sebagai ranah informasi publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, diyakini mampu mengkaselerasi implementasi UU KIP yang akan berlaku mulai Maret 2010. Program ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah , Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Program ini dilaksanakan bersama jaringan seperti Formasi (Forum Masyarakat Sipil) di Kab. Kebumen, Pattiro di Jawa tengah dan Fitra Tuban di Jawa Timur. Adapun tujuan program ini. • Mensosialisasikan Undang-undang KIP dan implikasinya dalam
gerakan advokasi anggaran. • Melakukan uji coba proses memperoleh informasi publik terkait
dengan advokasi anggaran berdasarkan tahapan perencanaan,
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
"^!
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebagai stimulus partisipasi masyarakat.
• Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan informasi anggaran untuk mendorong implementasi UU KIP di daerah.
• Meningkatkan kesadaran publik dalam membaca dan mengadvokasi anggaran untuk mendorong keterbukaan informasi anggaran daerah.
• Mendorong percepatan prosedur kelembagaan melalui Perda Transparansi dan Komisi Informasi di daerah dalam mengantisipasi efektivitas pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hasil dari kegiatan ini diantaraya penyusunan dan penerbitan modul “Merebut Hak Rakyat atas Informasi Anggaran”. Notakesepahaman antara Seknas FITRA dengan Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk komitmen keterbukaan informasi anggaran dan mendorong lahirnya Komisi Informasi Publik di Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal Kampanye, seluruh daerah yelah menerbitkan poster anggaran dan kampanye informasi publik berkaitan dengan anggaran,
3. Mengukur Kinerja Anggaran Daerah dan Membangun
Basis Informasi Anggaran
Judul Program : Studi Indeks Anggaran Daerah di 42
Kabupaten/Kota dan 5 Propinsi
Durasi : Desember 2008 – Februari 2010
Pendanaan : The Asia Foundation
Anggaran : Rp. 2.665.130.750,-
Status : Closing
Pemberlakuan otonomi daerah yang disertai kewenangan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan hampir satu dasawarsa. Kewenangan mengelola keuangan daerah yang notabene-nya bersumber dari publik sejatinya mengoptimalisasi kepentingan publik secara akuntabel dan terbuka. Oleh karenanya, menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam mengelola anggaran daerah. Meskipun regulasi daerah sudah cukup memadai dalam penerapan prinsip-prinsip good governance,
!#T!
namun belum pernah ada evaluasi menyeluruh yang bisa digunakan untuk mengukurnya.
FITRA bekerjasama dengan The Asia Foundation melakukan studi ini dengan tujuan untuk Mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam siklus penganggaran daerah dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pro poor dan kinerja pengelolaan anggaran daerah. Tidak hanya hasil penelitian yang menggambarkan peringkat daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan gender, serta kinerja pengelolaan anggaran daerah. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif masyarakat sipil ini, dapat menjadi basis data advokasi anggaran maupun masukan bagi reformasi perencanaan penganggaran Pemerintah Daerah. Hasil sampingan lain, juga kapasitas jaringan yang melakukan asesor di 42 daerah dan 5 propinsi juga meningkat dalam memahami siklus anggaran. Selain komponen studi, program ini juga berkosntribusi pada pengembangan resource centre anggaran yang menjadi mandat Pernas FITRA, melalui pengembangan website www.budget-info.com yang menyediakan layanan informasi anggaran dan konsultasi online anggaran, serta berbagai berita dan aturan berkaitan dengan anggaran.
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
#"!
4. Konfrensi Nasional Advokasi Anggaran III
Judul Program : Dukungan Konfrensi Nasional
Advokasi Anggaran III
Durasi : Januari – April 2010
Pendanaan : Yayasan Tifa
Anggaran : Rp. 95.450.000
Status : Clossing
Program ini merupakan konstribusi terhadap penyelenggaraan Konfrensi Nasional Advokasi Anggaran Ke III. Dukungan ini untuk memperbanyak jaringan anggaran yang terlibat dalam kegiatan advokasi.
5. Mempertanyakan Kebijakan Anggaran Sensitif ODHA
Judul Program : Mendorong Kebijakan Anggaran
yang Responsif terhadap
Pencapaian MDG’s untuk HIV/AIDS
Durasi : April – Agustus 2009
Pendanaan : HiVOS
Anggaran : Rp. 78.862.320,-
Status : Clossing
Sebagai salah satu tujuan target MDGs, Memerangi HIV dan AIDS merupakan Tujuan ke Enam target MDGs yang dikhawatirkan gagal dicapai pada tahun 2015. Target MDGs untuk tujuan enam ini adalah menghentikan laju penyebaran dan membalikkan kecenderungannya di tahun 2015. Kerja keras dan perhatian besar selurun elemen bangsa terhadap persoalan ini harus dicurahkan, jika Indonesia tidak ingin di nilai kalangan internasional sebagai Negara yang gagal mencapai komitmen global MDGs.
!##!
Salah satu factor untuk melihat seberapa besar dan efektif komitmen Negara terhadap suatu persoalan bangsa adalah dengan melihat kebijakan alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran sebagai salah satu instrumen Negara, dapat memberikan gambaran apakah upaya memerangi HIV AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Dalam kerangka ini, Seknas FITRA bersama Our Voices dengan dukungan HiVOS berupaya menyuarakan kepedulian terhadap upaya memerangi HIV AIDS dengan
memberikan sedikit konstribusi berupa untuk melakukan penelusuran anggaran HIV/AIDS dan keterlibatan kelompok ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dalam proses pengembilan kebijakan anggaran. Seperti diketahui kelompok ODHA sebagai kelompok yang terpinggirkan, tidak terakomodasi kepentingannya dalam kebijakan anggaran. Hasil penelusuran anggaran yang telah diterbitkan dalam bentuk booklet menemukan minimnya komitmen pemerintah terhadap anggaran HIV-AIDS. Upaya terbesar banyak dilakukan melalui pengobatan daripada pencegahan. Komitmen terbesar justru pendanaan berasal dari Luar Negeri baik berupa utang maupun hibah.
6. Komitmen Kebijakan Anggaran MDGs dalam
Konstestasi Politik 2009
Judul Program : Mendorong Komitemen Anggaran
Pencapaian MDGs dalam Pemilu
2009
Durasi : Maret – Oktober 2009
Pendanaan : UNMC (united Nation Millenium
Campaign)
Anggaran : US$ 10.000,-
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
#$!
Status : Clossing
Pencapaian target MDGs pada tahun 2015 meninggalkan sisa 6 (enam) tahun di mana sirkulasi proses politik pada tahun 2009 tentu memberikan dampak besar terhadap komitmen pencapaian MDGs. Baik parlemen atau presiden terpilih Pemilu 2009 memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi target MDGs. Anggaran sebagai salah satu instrumen yang dimiliki oleh pemerintah dan parlemen, dapat menggambarkan seberapa besar komitmen dari pemimpin negara ini terhadap kebijakan alokasi anggaran untuk mencapai MDGs. Dari sudut pandang ini, penting untuk melaksanakan evaluasi kebijakan memenuhi alokasi anggaran untuk mencapai target MDGs selama 5 tahun pemerintah 2004-2009 produk pemilihan umum, sebagai dasar membangun komitmen legislatif kandidat dan calon Presiden yang akan bersaing pada tahun 2009 untuk memenuhi kebijakan alokasi anggaran untuk mencapai MDGs ketika telah berkuasa. Dari hasil penelusuran anggaran ditemukan banyak persoalan yang dapat menjadi penghambat tercapainya kebijakan anggaran MDGs. Anggaran kesehatan contohnya, yang paling banyak memuat target MDGs, seperti gizi buruk, Kematian Ibu, kematian anak, penyakit menular dan HIV, serta sanitasi, justru mendapatkan alokasi anggaran yang minim. Pengeluaran kesehatan Indonesia terendah di kawasan Asia Tenggara, bahkan hanya 1/3 dari anggaran kesehatan Philipina yang berada diurutan kedua dari bawah.
Jika dilihat dari tingkat efektifitas anggaran dan realisasi program, ternyata 5 tahun kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sama sekali tidak efektif sehingga peningkatan alokasi anggaran
!#%!
yang dilakukan sia-sia. Tahun 2005 anggaran kemiskinan baru mencapai 23 Trilyun lalu ditingkatkan 3 kali lipat menjadi Rp 70 Trilyun pada tahun 2008 namun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang dari 1 %, dari 15,97% tahun 2005 menjadi 15% tahun 2008. Ini membuktikan,program-program kemiskinan yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dan tersentralisasi di Pemerintah Pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi terbukti tidak efektif mengatasi persoalan kemiskinan karena tidak disertai political will dan kesungguh-sungguhan dari pemerintah. Hasil studi penelusuran ini juga sudah diterbitkan dalam bentuk booklet “Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs 2015, melalui kebijakan anggaran”
7. Advokasi Anggaran Dalam Momentum Pemilu
Judul Program : Melaksanakan Pendidikan Pemilih
melalui Penyediaan Informasi Mengenai
Posisi Kebijakan Para Capres, Monitoring
Penyimpangan Dana Kampanye dan
Mengangkat Strategi untuk Pencapaian
Target MDG sebagai Bagian dari
Kebijakan yang Akan Diterapkan oleh
Para Capres
Durasi : Juni – Juli 2009
Pendanaan : Kemitraan
Anggaran : Rp. 312.816.000,-
Status : Clossing
Proyek ini bertujuan memperkuat peran pengawasan masyarakat sipil dan partisipasi politik dalam menjaga Pemilu yang Demokratis. Proyek ini terdiri dari tiga komponen; melakukan rekam jejak policy position Capres/Cawapres terhadap isu-isu strategis termasuk kebijakan anggaran, pemantauan dana kampanye yang berasal dari bantuan sosial dan mendorong isu anggaran pencapaian MDGs sebagai tema kampanye pasangan Capres/Cawapres. Konteks program ini sangat terkait dengan
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
#&!
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014. Dalam melakukan rekam jejak policy position pasangan Capres-Cawapres yang bertarung, Seknas FITRA bekerja dengan melibatkan LSM lain seperti KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), PWYP (Paublish What You Pay), LAPAM (Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal). Dari segi arah kebijakan prioritas anggaran selama mereka menjabat, tidak menunjukan policy position yang berbeda satu sama lain. Bahkan untuk sektor pertanian, pertambangan, ketenagakerjaan, pertahanan kemananan, lingkungan/perencanaan sosial, dan infrastruktur rata-rata kebijakan alokasi anggaran selama mereka menjabat memiliki proporsi yang sama. Sedikit perbedaan pada sektor pendidikan dan kesehatan SBY-JK relatif lebih tinggi 2% dibandingkan Megawati, sementara di sektor Aparatur Pemerintah Justru Megawati memiliki rasio yang lebih rendah 2 % ketimbang SBY-JK. Dalam gambaran di atas dapat dikatakan siapapun Presidennya tidak terjadi perubahan kebijakan alokasi anggaran yang signifikan.
Rata-rata Rasio Kebijakan Alokasi Sektor Terhadap Belanja Pemerintah Menurut Fungsi
No Sektor Mega SBY-JK 1 Pertanian 2.5 2.5 2 Pendidikan 14.8 16.4 3 Kesehatan 11 13 4 Pertambangan 0.2 0.2 5 Perdagangan,
keuangan/utang/subsidi 41.3 40.4
6 Aparatur Pemerintah 12 14 7 ketenagakerjaan 1 1 8 Pertahanan & keamanan 6.6 6.5 9 Lingkugan & Perencanaan
Spasial 0.8 0.9
10 Infrastruktur 11 11 Sumber; Data Diolah dari APBN 2005-2009.
Penelusuran belanja kampanye yang menggunakan anggaran negara dilakukan dengan menyusun instrumen pemantauan belanja kampanye dan pemantauan di 3 daerah sebagai sample (Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan di tingkat Nasional. Temuan dari pemantauan ini adalah kebijakan anggaran 2009 dipergunakan oleh incumbent dan elit politik untuk mempengaruhi Pemilih. Rawannya belanja bantuan social dipergunakan sebagai pork barrel , terbukti pada saat Pemilu Legislatif Anggota Komisi VIII memperoleh voucher dari mitra kerjanya Departemen Agama untuk dibagikan kepada Madrasah-Madrasah daerah Pemilihannya antara
!#'!
Rp. 50 – 75 Juta/ voucher dengan jumlah Rp. 7,3 Milyar. Tidak hanya DPR, Incumbent yang kembali bertarung pada Pemilu 2009 juga menggunakan APBN 2009 untuk mendulang suara rakyat. Pemberian bantuan pupuk senilai Rp. 935 Milyar dan bantuan benih senilai Rp. 1,4 Triliun kepada petani oleh capres incumbent dalam acara Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu di Jawa Tengah tanggal 8 Juni 2009, dimana dana yang digunakan berasal dari belanja bantuan sosial Departemen Pertanian. Berdasarkan catatan FITRA, anggaran belanja bantuan sosial APBN 2009 yang berpotensi disalahgunakan dan dapat digunakan sebagai alat kampanye terselubung mencapai Rp. 7,05 trilyun yang terdapat di beberapa Kementerian/Lembaga. Hal ini juga diperkuat dengan temuan BPK tahun 2008, terdapat realisasi belanja sosial minimal senilai Rp 3.090.trilyun tidak ,menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak mengherankan Kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 15%, pembagian BLT, dan insentif pajak pendapatan sebesar Rp. 56,3 Trilyun melalui stimulus fiskal, terbukti efektif dipergunakan incumbent menjadi jawara pada Pemilu 2009. Berkaitan dengan memperkuat komitmen pencapaian MDGs melalui pasangan Capres/Cawapres dilakukan dengan menghadirkan tim kampanye Capres/Cawapres untuk memasukan isu MDGs sebagai tema kampanye-nya.
8. Perumusan Panduan Audit Sosial
Judul Program : Perumusan Instrumen Pemantauan
Pembangunan Partisipatif dan Reflektif
(Sosial Audit)
Durasi : April-September 2009
Pendanaan : Target MDGs - UNDP
Anggaran : Rp. 75.000.000,-
Status : Closing
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
#Q!
Sosial audit merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat sipil dalam memonitoring pelaksanaan program-proram pencapaian tujuan MDGs. Dalam sosial audit, partisipasi masyarakat adalah kunci utama keberhasilan. Karena kegiatan ini melihat sebuah keberhasilan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dari perspektif masyarakat sipil. Berangkat dari uraian tersebut, Seknas FITRA, PKM, dan Kapal Perempuan memiliki inisiatif menyusun sebuah modul yang dapat memfasilitasi masyarakat sipil dalam melakukan sosial audit terhadap program pencapaian tujuan MDGs yang dilaksanakan oleh pemerintah. Modul tersebut dinamakan “Panduan Sosial Audit”. Dalam modul tersebut diuraikan pentingnya melakukan sosial audit dalam rangka memastikan ketercapaian sebuah program, bagaimana melakukan budget tracking, dan panduan melakukan monitoring berbasisi masyarakat.! "##$! %&%! '#&()#&! (#*#+! $#,#'!
-(%$%&.!(#&!/%#'!(%)0%123#4#&5!!
9. Pengembangan Resource Centre Anggaran Dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Judul Program : Melembagakan Partisipasi Kelompok
Masyarakat Miskin dan Marginal untuk
Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan
Dasar di Enam Kabupaten/Kota
Sub Program: Resource Centre Anggaran
Lokasi : Nas, Kab. Kebumen, Kab. Sukabumi, Kab.
#R!
Gunung Kidul, Kab. Jembrana, Kota
Makasar dan Kab. Bandung.
Durasi : Juli 2009 – Agustus 2010
Pendanaan : Ford Foundation melalui IRE
Anggaran : Rp. 4.784.350.000,-
Status : Closing
Sub program resource centre anggaran sebagai bagian dari program SAPA (Strategic Aliance for Poverty Alliviatiaon) yang terdiri dari komponen pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga donor. Peran FITRA dalam program ini adalah mengembangkan resource center anggaran sebagai basis advokasi anggaran. Resource Centre anggaran yang juga merupakan mandat PERNAS FITRA telah didirikan di 6 daerah. /-7+,!S3-I3GP)-I)-! !"#$%!&"#' &"()"!! )-II)>)-O!G),)!*+P!S>?I>)G!1-1!),)-!;1C),+,)-!S);)!C3A3C!-)*1?-)C!;)-!;)3>):K!6);)!
C3A3C!-)*1?-)CO!>3*?+>L3!L3-73>!),)-!P3>S3>)-!*3P)I)1!S+*)7!;)7)!1-F?>G)*1O!
&*+*&,)-' .%,/0,(1O! >1*37! ;)-!
);A?,)*1! U)-I! P3>,)17)-!
;3-I)-!)-II)>)-!93I)>)!*3>7)!
C)U)-)-! P)I1! ;)3>):K! 41!
71-I,)7! ;)3>):O! *+P! S>?I>)G!
),)-! P3,3>0)! G3C)U)-1!
1!*##!$$)! ;)C)G! G3C),+,)-!
);A?,)*1! )-II)>)-O! *3>7)!
G3-U3;1),)-! ,3>)-I,)!
>3I+C)1O! ,:+*+*-U)! S)I+!
1-;1,)71F! ;1! C3A3C! ,3L)G)7)-!
*3P)I)1! *)C):! *)7+! 1-*7>+G3-!
(+*>3-P)-IK! 63-3>)S)-! S)I+!
1-;1,)71F! ;)C)G! (+*>3-P)-I!
G3>+S),)-! S3GP3C)0)>)-!
U)-I! 73C):! ;1S3>?C3:! ;)>1!
<)P+S)73-! <3P+G3-! ;)-!
8)-;+-IK memiliki peran sebagai pusat informasi anggaran, analisis dan advokasi anggaran serta penguatan kapasitas. Dalam pengembangannya Resource Center bermitra dengan IDEA untuk Gunung Kidul, Perkumpulan Inisiatif di Kab. Bandung, FITRA Sukabumi, Formasi Kebumen, FITRA Jatim untuk Kab. Jembrana dan Yasmib di Kota Makasar.
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
#^!
10. Studi Pembiayaan Pemilu Kada
Judul Program : Studi Pembiayaan Pemilu di
Indonesia
Lokasi : 3 provinsi dan 11 Kab/Kota
Durasi : Juni 2010 – Februari 2011
Pendanaan : The Asia Foundation - AusAid
Anggaran : Rp. "KTT^K'&TKTTTOJ
Status : Closing
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari format pembiayaan Pilkada yang efisien dan demokratis. Hasil studi akan digunakan sebagaibahan advokasi perbaikan paket Undang-undang Pemilu. Kegiatan Studi dilakukan di 14 daerah dengan melibatkan Penliti dari 14 jaringan di daerah. Kegiatan penlitian berjalan selama 6 bulan. Studi menemukan, pembiayaan Pemilu Kada yang berasal dari APBD rentan intervensi terhadap KPUD, keterlambatan tahap Pilkada serta membebani anggaran daerah, khususnya belanja pelayanan publik, seperti Pendidikan dan Kesehatan yang menurun pada tahun Pilkada. Hasil studi merekomendasikan perlunya efisiensi pembiayaan Pemilu Kada dapat dilakukan dengan pembatasan kelompok kerja, mengurangi jumlah petugas KPPS, menghapus PPS dan mengoptimalisasi jumlah pemilih pada setiap TPS serta standarisasi standar harga. Pembatasan kelompok kerja khususnya hanya diperkenankan pada tahapan Pemilu Kada yang memiliki perhatian lebih. pengurangan jumlah KPPS yang sebelumnya dari tujuh orang menjadi lima orang, telah dipraktekan pada Pemilu Kada di Kabupaten Bandung dan terbukti tidak mengganggu kualitas pemungutan dan perhitungan suara.
!$T!
Selain itu rekomendasi pentingnya pengalihan pembiayaan Pemilu Kada menjadi untuk dibebankan pada APBN. Pentingnya pengalihan pembiayaan Pemilu Kada pada APBN bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih anggaran, memastikan tahapan Pemilu Kada tidak terlambat, menghindari berkurangnya belanja pelayanan publik untuk membiayai Pemilu Kada daerah, dan menjaga indepedensi dan netralitas KPUD, serta standar biaya yang terstandarisasi.
Pendanaan Pemilu Kada pada APBN,tidak akan memberatkan dan mengganggu pendanaan lain, mengingat sumber pembiayaan APBN lebih luas dan meningkat cepat dibandingkan APBD. Dengan rata-rata biaya Pemilu Kada Rp. 25 milyar per Kab/Kota dan Rp. 100 milyar per provinsi (untuk satu putaran), maka dibutuhkan dana APBN Rp. 17 triliun selama empat tahun atau Rp. 4,2 triliun setahun. Dengan asumsi dilakukan efisiensi seperti diuraikan di atas dan penyelenggaraan secara serentak.
11. Pengembangan Resource Centre Anggaran
Judul Program : Penguatan Kapasitas Aktor (Masy.
Sipil, Media dan Perguruan Tinggi)
Mendorong Pengawasan Integritas
dan Akuntabilitas Pemerintah
Durasi : Juni 2010 – Mei 2012
Pendanaan : USAid
Anggaran : Rp. "K^$QK&TTKTTTOJ
Status : On going
Program ini merupakan program konsorsium bersama antara FITRA , Kemitraan, ASPPUK dan LSPP serta di danai USAID. Sebagai program kolaborasi, program ini menuntut pencapaian outcome bersama antara anggota konsorsium. Program akan berjalan 2 tahun dan berlokasi di 5 daerah; Kab. Klaten, Kab. Tana Karo, Kota Banda Aceh, Kab Kupang dan Kota Pontianak. Program ini bertujuan mengembangkan resource centre anggaran, melalui dukungan penguatan kapasitas mitra di daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan Nasional adalah melakukan uji akses keterbukaan informasi DIPA anggaran seluruh Kementerian/lembaga sebanyak dua kali dan juga dukungan
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
$"!
konferensi pers terhadap isu-isu aktual yang perlu di respon. Uji akses juga dilakukan pada tingkat daerah. Saat ini, program melakukan audit sosial berkaitan dengan dana BOS di 6 daerah lokasi program. Setiap daerah juga didorong untuk melakukan analisis anggaran terhadap APBD-nya masing-masing. Salah satu produk yang tengah dikembangkan dalam program ini adalah software untuk mempermudah kerja-kerja analisis anggaran.
12. Studi Anggaran Daerah
Judul Program : Studi Anggaran Daerah Di 42
Kab/Kota dan 5 Provinsi di Indonesia
Durasi : Juni 2010 – Mei 2011
Pendanaan : The Asia Foundation - UKAid
Anggaran : Rp. #KR^RK$QRKQ$T
Status : Closing
Kegiatan ini merupakan tahap kedua dari studi sebelumnya. Studi ini terdiri dari indeks kinerja anggaran daerah dan analisis anggaran daerah. Program ini merupakan bagian dari program CSIAP II untuk mendorong peran Ormas Islam dalam Advokasi Anggaran. Selain menghasilkan potret tata kelola dan kebijakan anggaran terkini, studi ini juga mampu meningkatkan kapasitas mitra yang terlibat sebagai peneliti. Perluasan jaringan melalui kerjasama dengan 28 organisasi anggaran di Indonesia, juga memperkuat posisi FITRA sebagai rujukan dalam advokasi anggaran.
$#!
Hasil dari studi ini diapresiasi oleh pengambil kebijakan sebagai bahan reformasi kebijakan anggaran daerah ke depan. Kehadiran Menteri Dalam Negeri pada peluncuran hasil studi ini, merupakan pengakuan terhadap FITRA sebagai lembaga yang diperhitungkan dalam isu-isu anggaran. Peluncuran hasil studi juga diikuti dengan pelaksanaan Konferensi Nasional Advokasi Anggaran ke IV yang melibatkan 150 an aktifis anggaran di seluruh Indonesia.
13. Sektor Pengetahuan Anggaran
Judul Program : Penguatan dan Pengembangan
Kapasitas FITRA sebagai Komunitas
Pengertahuan untuk Advokasi
Kebijakan Strategis
Durasi : Juni 2010 – Juni 2011
Pendanaan : The Asia Foundation - AusAid
Anggaran : Rp. R^TK&TTKTTTOJ
Status : On going
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas FITRA sebagai sektor pengetahuan anggaran untuk mendukung agar hasil-hasil kajian FITRA dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan. Beberapa support untuk capacity building FITRA adalah workshop analisis anggaran, perumusan renstra FITRA, perumusan strategi advokasi FITRA, dll.
Program ini sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas FITRA sebagai resource centre anggaran dan dapat dijalankan sesuai kebutuhan. Kegiatan penyusunan data base dan penataanperpustakaan merupakan bagian dari program untuk mendukung kerja resource centre anggaran FITRA. Beberapa kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan dan mulai terlihat hasilnya, seperti
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
$$!
mentoring dalam melakukan penulisan. Dari hasil penulisan ini, menghasilkan buku catatan akhir tahun yang ditulis oleh tim seknas. Bagi anggota FITRA, program ini juga memiliki skema penguatan kapasitas melalui instrumen magang. Sampai saat ini, sudah 5 anggota jaringan yang telah mengikuti program magang.
14. Advokasi Kebijakan Dana Perimbangan
Judul Program : Mencari Format Dana Perimbangan
Daerah yang Berkeadilan dan
Transparan
Lokasi : Nasional, Kab. Cilacap, Kab.
Dompu, Kab. Musi Banyuasin, Kota
Samarinda.
Durasi : Desember 2010 – November 2011
Pendanaan : Tifa Foundation
Anggaran : Rp. 543.875.000,-
Status : On going
Program ini lahir dari refleksi advokasi yang dilakukan FITRA selama ini. Advokasi anggaran yan dilakukan di daerah, sering terbentur masalah keterbatasan anggaran. Saat ini semakin banyak dana transfer ke daerah yang tidak sesuang dengan azas dana perimbangan, serta ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Selain itu, program ini dapat menjadi sarana advokasi bersama sebagai isu nasional yang diperjuangkan antar Seknas dan simpul jaringan daerah. Karena selain studi, hasil riset ini juga akan menjadi amunis bagi advokasi perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Studi yang dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan kunci, seperti bagaimana potret persoalan dan efektivitas kebijakan dana perimbangan saat ini dan redisain kebijakan seperti apa yang dibutuhkan ke depan. Saat ini program sedang melakukan studi di empat daerah.
15. Penguatan Kapasitas Fasilitator Anggaran Responsif
Gender
$%!
Judul Program : Tata Kelola Anggaran yang
Berpihak Pada Kelompok Miskin dan
Perempuan di Sulawesi
Durasi : Mei 2011 – April 2012
Pendanaan : The Asia Foundation - CIDA
Anggaran : Rp. 2.030.550.000
Status : On going
Inti dari program ini adalah melakukan penguatan kapasitasterhadap masyarakat sipil dan Pemerintah yang merupakan lokasi program anggaran responsif gender di 8 Kab/Kota di Sulawesi, yakni;8?-3O! `?>?-7)C?O! 6)C+O! @1,)O! ()>?*O! ()G+0+! D! 6?CG)-J@+CP)>O! (),)**)>J
@+C)V3*1! @3C)7)-K! Adapun tim fasilitator terdiri dari anggota FITRA. Saat ini program, baru saja berjalan dan dalam tahapan perisiapan untuk konsolidasi. !
16. Program Baru
@3C)1-! S>?I>)G! ;1! )7)*O! *))7! 1-1! @3,-)*! 0+I)! *3;)-I! G3-+-II! S>?*3*!
);G1-*17>)*1!73>:);)S!;+)!S>?I>)G!U)-I!),)-!P3>0)C)-O!*3P)I)1!P3>1,+7!H!
D3! '&3*! "3)3&! "+&#/0! E)**#&#)!F?GH!
"! @7+;1! 2-II)>)-! 4)3>):!
[#T! <)PZ<?7)! ;1! \)V)!
=1G+>O! @+C)V3*1! @3C)7)-O!
2L3:O! ;)-! <)C1G)-7)-!
8)>)7!
=2cJ<59dN\2!
/@21;!
R!P+C)-! "OQ#&O%#&OTTT!
#! 63-I3GP)-I)-! N3*?+>L3!
E3-7>3!63>1?;3!55!
c?>;!
c?+-;)71?-!
#%!P+C)-! $O&RTOR&TOTTTOJ!
!
!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
$&!
!
!
)6R=;67!G3967867!A67!&>3E!P.+,&!
S97?!0112!T!*3?!01HH!
!
!
@3,-)*!S3>1?;3! 1-1! ),:1>-U)!G3C),+,)-!)+;17!,3+)-I)-! 1-73>-)CO! U)-I!S3>7)G)!
)+;17!,3+)-I)-!+-7+,!S3>1?;3!#TT&!*)GS)1!#TTRO!73C):!;1*3C3*)1,)-!S);)!),:1>!
7):+-! #TT^O! ;)-! )+;17! ,3+)-I)-! 7):+-! #TT^! S);)! 7):+-! #T""K! @3G3-7)>)!
C)S?>)-! ,3+)-I)-! 7):+-! #T"T! G)*1:! ;)C)G! 7):)S! G3C3-I,)S1! +-7+,! ;1)+;17!
S);)!7):+-!1-1K!!
!
83>1,+7!);)C)!S?*1*1!,3+)-I)-!@3,-)*!c5=N2!S3>1?;3!#TTRJ#T""H!
!
A. Total Penerimaan Seknas FITRA Berdasarkan
Program
Tabel 1.1; Total penerimaan seknas Fitra Juni 2008-
Mei 2011
D3! '&3*! !I3%#;!'()(&08##)!!
"! <)+,+*!6)>C3G3-J<3G17>))-! !!!^$$O$$QORR%KTT!!
#! 4N@6! !!!Q&'O^R&O"#TKTT!!
$! a8@!5J=2c! !!O&QRO^"^OQ&TKTT!!
%! _5Bb@! !!!!QROR'#O$#TKTT!!
&! /9(E! !!!!^%OTTTOTTTKTT!!
'! @?*1)C!2+;17J=2N`d=!(4`*! !!!!Q&OTTTOTTTKTT!!
Q! <56J=5c2! !!!&R"O&^#O$#&KTT!!
R! 4)-)!<)GS)-U3!J!<3G17>))-! !!!$"#OR"'OTTTKTT!!
^! c?>;!c?+-;)71?-J5Nd! !%O%%QOR"QOTQTKTT!!
"T! a8@!55J=2c! !#OQQ&OT"ROQ$TKTT!!
""! <@J=2c! !!!&QROTT'O&TTKTT!!
"#! @526!55J/@254! !!!QQRO"&^O&TTKTT!!
"$! dC3L71?-J=2c! !"OTRQOQ%QO"#%KTT!!
"%! 4)-)!63>1GP)-I)-J=5c2! !!!#^ROT#&OTTTKTT!!
"&! `3-;3>!8+;I37J=2c! !#OT$TO&&TOTTTKTT!!
!! !! !!7JKL69K9MJK=9=<66!!
!$'!
B. Total Pengeluaran Seknas FITRA
1. Total Pengeluaran Seknas FITRA berdasarkan
Program
D3! '&3*! !I3%#;!'()*(;+#&#)!!
"! <)+,+*!6)>C3G3-J<3G17>))-! !!!^$$O$$QORR%KTT!!
#! 4N@6! !!!Q&'O$&'O"#TKTT!!
$! a8@!5J=2c! !!#O&R$O#'&OT'TKTT!!
%! _5Bb@! !!!!!!QRORT#OTTTKTT!!
&! /9(E! !!!!!!^$OTT$O'TTKTT!!
'! @?*1)C!2+;17J=2N`d=!(4`*! !!!!!!Q&OTTTOTTTKTT!!
Q! <56J=5c2! !!!!!&R"O&^#O$#&KTT!!
R! 4)-)!<)GS)-U3!J!<3G17>))-! !!!!!$"#OR"'OTTTKTT!!
^! c?>;!c?+-;)71?-J5Nd! !!!%O%%^OT'RO^'TKTT!!
"T! a8@!55J=2c! !!!#O'&#OT"ROQ$TKTT!!
""! <@J=2c! !!!!!&Q'O%Q$O&Q$KTT!!
"#! @526!55J/@254! !!!!!R$%ORQ%O$"^KTT!!
"$! dC3L71?-J=2c! !!!"OTR^O#'#O#^$KTT!!
"%! 4)-)!63>1GP)-I)-J=5c2! !!!!!"TQO%^TO'^&KTT!!
"&! `3-;3>!8+;I37J=2c! !!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!
!! !! !!7JKL69K9MJK=9=<66!!
!@!!!!!L66<66!!
!7K666<66!!!7KL66<66!!!9K666<66!!!9KL66<66!!!=K666<66!!!=KL66<66!!!NK666<66!!!NKL66<66!!!LK666<66!!
C0;;03)/!
!"#$%&'()(*+,$$)&-(*.$/$*0$)&'*"1*$,&&!$23)&455674588&
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
$Q!
2. Total Pengeluaran Seknas FITRA berdasarkan
Jenis
No Program Total
Pengeluaran Program Institusional
Support
1 Kaukus Parlemen-Kemitraan 933,337,884.00 837,337,884
96,000,000
2 DRSP 756,356,120.00 540,856,120
215,500,000
3 LBS I-TAF 2,583,265,060.00 2,521,183,350
62,081,710
4 HIVOS 78,802,000.00 54,802,000
24,000,000
5 UNMC 93,003,600.00 64,803,882
28,199,718
6 Sosial Audit-TARGET MDGs 75,000,000.00 69,000,000
6,000,000
7 KIP-TIFA 581,592,325.00 548,592,325
33,000,000
8 Dana Kampanye - Kemitraan 312,816,000.00 279,300,000
33,516,000
9 Ford Foundation-IRE 4,449,068,960.00 2,756,168,960
1,692,900,000
10 LBS II-TAF 2,652,018,730.00 2,382,672,925
269,345,805
11 KS-TAF 576,473,573.00 471,342,625
105,130,948
!@!!!!
!L66<66!!
!7K666<66!!
!7KL66<66!!
!9K666<66!!
!9KL66<66!!
!=K666<66!!
!=KL66<66!!
!NK666<66!!
!NKL66<66!!
O#+:+/!'#&;(8()@
"?B'!
P4B!1@IEQ!
A1RSB!
TDCU!
B3/0#;!E+20%@IE?>VI!
O1'@I1QE!
"#)#!O#8G#)W(!@!
Q3&2!Q3+)2#%03)@1?V!
P4B!11@IEQ!
OB@IEQ!
B1E'!11@TBE1"!
V;(X%03)@IEQ!
"#)#!'(&08.#)*#)@I1QE!
>()2(&!4+2*(%@IEQ!
C0;;03)/!
!"#$%&'()1(%3$*$)&9(0)$/&:;!<=&
!$23)&>3)+&4556&7&?(+&4588&
$R!
12 SIAP II-USAID 834,874,319.00 768,874,319
66,000,000
13 Election-TAF 1,089,262,293.00 916,773,588
172,488,705
14 Dana Perimbangan-TIFA 107,490,695.00 62,811,930
44,678,765
15 Gender Budget-TAF 2,030,550,000.00 1,373,800,000
656,750,000
17,502,287,323
C. Laporan Keuangan Internal Seknas FITRA
!J!!!!
!&TT!!
!"OTTT!!
!"O&TT!!
!#OTTT!!
!#O&TT!!
!$OTTT!!
C0;;03)/!
!"#$%&'()1(%3$*$)&-(*.$/$*0$)&'*"1*$,&.$)&;)/#+#3#+")$%&93@@"*#&
6>?I>)G! 5-*717+*1?-)C!@+SS?>7!
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
$^!
1. Dana Cadangan Seknas FITRA (Deposito)
! ! ! ! !
Periode Uraian Debet Credit Saldo Bank
Internal
(31!
#T""!
@)C;?!S3>!7IC!$TZ&Z""!["#QJ
TTJT%Q%"#QJ']! 10,310,468.66
Dana Cadangan Lembaga 6,500,000. 16,810,468.66
8+-I)!43S?*17?! 831,780.82 0.00 17,642,249.48
43S?*17?!! 17,642,249.48
63-)>1,)-!4)-)!43S?*17?! 17,642,249.48
Biaya administrasi bank 14,796 17,627,453.48
8+-I)!>3,3-1-I!P)-,! !!!!!
#RO^R"K$Q!!
!!!!!!!!!!!J!!!17,656,434.85
Total Dana Cadangan 7,360,762.19 14,796.00 17,656,434.85
Ket:
Dana Yang Dideposito
230,000,000.00
!
I3%#;!"#)#!U#2#)*#)!B(:)#/!4+;#)EG&0;!
9677! ! 9NJKYLYKN=N<ML!
2. Total Pinjaman Staf Seknas FITRA dan Program
Tahun 2011
D3! T�#)!
!
I3%#;!
!
"! =?7)C!61-0)G)-!@7)F! !!!!!!!!!!!!'RO^%ROTTT!!
#! 6>?I>)G!@526!55!J!/@254! !!!!!!!!!!!!RQOQ^TOTTT!!
$! 6>?I>)G!a8@J=2c! !!!!!!!!!!!"#&OTTTOTTT!!
%! 63GP+,))-!>3,3-1-I!E542! !!!!!!!!!!!!!&OTTTOTTT!!
&! 63GP+,))-!>3,3-1-I!cc! !!!!!!!!!!!!!RO&TTOTTT!!
!! !! !!!!!!!!9ZLK9=MK666!!
3. Saldo Rekening Koran Per 31 Mei 2011
!%T!
Periode
Uraian Pendapatan
Internal Pengeluaran
Internal Kas
Internal
Saldo Bank
Internal
()UJ""! @)C;?!S3>!7IC!$"Z&Z""! 217,482,922
<?-7>1P+*1!6>?I>)G![/@254O!
=2cO!<@O!dadE=5b9]! 102,405,746 319,888,668
.
<?-7>1P+*1!@7)FF!!!!
319,888,668.
61+7)-I!5-73>-)C!;)-!
dY73>-)C! 319,888,668
Piutang Program 125,000,000 194,888,668
Pengembalian Saldo program
14,467,839 209,356,507
63-I3GP)C1)-!S1-0)G)-!*7)F! 8,600,000 217,956,507
63GP)U)>)-!\)G*?*73,! 217,956,507
2+7?;3P37!S3GP)U)>)-!7CS-! 991,357 216,965,150
=?7)C!63-I3C+)>)-!5-73>-)C!! 155,790,713 61,174,437
Biaya administrasi bank 92,664 61,174,437
Bunga rekening bank 183,321 61,174,437
Total jumlah 125,473,585 281,965,391 61,174,437
NB: Total Dana Cadangan 247,656,434
Piutang Staff dan Program
295,238,000
Total Dana Seknas Per Mei 2011 604,068,871
!
&D. Laporan Aset
!Asset Seknas FITRA
Periode Juli 2005 - Februari 2011
No. Nama Barang
Jumlah
Barang Keterangan
Sumber Dana
Harga
Perolehan (Rp) Tanggal Pembelian
(Unit)
I. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2005
1 Televisi 1 unit Internal 857,000 10-Jul-05
2 Printer Lasserjet 1 unit TAF 3,750,000 11 & 13/10/2005
3 White board biasa 2 Unit Internal 300,000 9-Dec-05
4 Filling Cabinet 4 Unit Internal 2,000,000 9-Dec-05
5 Meja kerja 7 Unit Internal 3,100,000 10-Dec-05
Sub total I (tahun 2005) 10,007,000
II. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2006
6 Kursi kerja 19 Unit FF 2,811,200 14-Jul-06
7 Voice Recorder 1 unit FF 370,000 14-Jul-06
8 Proyektor 1 unit FF 8,126,500 15-Jul-06
9 Router 1 unit FF 570,000 15-Jul-06
10 Kursi plastik Napolly putih 10 Unit Internal 405,000 1-Nov-06
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
%"!
Sub total II (tahun 2006) 12,282,700
III. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2007
11 Meja makan + kursi 1 Set Internal 3,100,000 29-Aug-07
Sub total III (tahun 2007) 3,100,000
IV. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2008
12 Papan Whiteboard besar 1 unit Internal 379,500 7-Jan-08
13 Hardisk External 1 unit Internal 800,000 24-Mar-08
14 Kipas Angin Cosmos 2 Unit Internal 528,000 21-Aug-08
Sub total IV (tahun 2008) 1,707,500
V. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2009
15 Modem 1 Unit Internal 950,000 26-Aug-09
16 Laptop 1 Unit Internal 5,800,000 27-Aug-09
17 Furniture/Sofa 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
18 Furniture/Credenza 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
19 Furniture/ Chair 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
20 Furniture/Drawer 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
21 Furniture/ table 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
22 Furniture/drawer set 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
23 Furnitur/ Meeting Chairs 1 Unit TAF Hibah 28-Aug-09
24 Mesin Fax 1 Unit Internal 1,055,000 8-Dec-09
Sub total V (tahun 2009) 7,805,000
VI. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2010
25 Printer XP laserjet CP1215 1 unit Internal 3,560,000 13-Apr-10
26 PC utk data base, rakitan Asus 1 unit Internal 3,295,000 15-Apr-10
27 Modem speed up D-Link 1 unit Internal 800,000 13-Apr-10
28 PC Asus 1 unit Internal 3,090,000 19-Apr-10
29 LCD 1 unit Internal 1,900,000 19-Apr-10
30 TOA 1 unit Internal 650,000 25-Apr-10
31 AC merek LG 5 unit Internal 12,925,000 6-Aug-10
32 Lemari/ rak buku 8 unit Internal 6,845,000 6-Aug-10
33 Kasur, Fista foam 1 unit Internal 350,000 11-Aug-10
34 Kulkas polytron 1 unit Internal 2,700,000 25-Aug-10
35 LCD, Accer 1 unit USAID 1,000,000 28-Aug-10
36 Server (LCD, .....), IBM 1 paket USAID 13,950,000 2-Sep-10
37 Layar infocus fun cot 1 unit Internal 650,000 2-Sep-10
38 Komputer intel dual core 2 unit Internal 7,836,000 30-Oct-10
39 Stabilizer, Toyosaki 2 unit Internal 420,000 1-Nov-10
40 LCD Laptop HP 1 unit Internal 1,900,000 1-Nov-10
Sub total VI (tahun 2010) 33,065,000
VII. Harga perolehan diatas Rp.300.000,- tahun 2011
41 Mejicom yongma 2360 1 unit Internal 365,000 8-Jan-11
42 Kompor gas rinnai 1 unit Internal 320,000 8-Jan-11
43 Dispenser sanken 1 unit Internal 1,100,000 8-Jan-11
44Tabung gas elpiji 12 kg + selang & regulator 1,8 mt 1 unit Internal 485,000 8-Jan-11
45 LCD 1 unit Internal 2,800,000 5-Feb-11
Sub total VI (tahun 2011) 58,821,000
>;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
!%#!
!
!
!
"3;46>6@6U67!A67!+67E67867!!
P.+,&!G3!%3R67!
&
&
&-3@646! R3;?=A3! <3R3789;9>67V! E?A6<! A?R978<?;?! 53;5686?! R3;46>6@6U67! A?;6>6<67!
P.+,&! A67!46>?U!437W6A?! E67E67867! <3! A3R67! X678! R3;@9!437A6R6E<67! R3;U6E?67!
=@3U!R3;?=A3!R3789;9>67!53;?<9E7X6V!56?<!A6;?!>?>?!?7E3;76@!469R97!3<>E3;76@!P.+,&I!
!
!
>? @"#"28*"2' 0)1&"2?! -3<76>! 434?@?<?! 53567! 867A6! 97E9<! 6AB=<6>?! 83;6<67V!
R3@6<>67667!R;=8;64!A67!R37834567867!W6;?7867I!"?@?U67!97E9<!R34?>6U67!
R3;67!83;6<67!A67!W6;?7867!A37867!R3@6<>676!R;=8;64!A67!!"#$%&!'$%!R6E9E!
A?R3;U6E?<67I! "3;@9! A?R3;E?45678<67! R3789;9>! -3<76>! @35?U! 434Y=<9><67!
R6A6! R37834567867! W6;?7867! A67! 6AB=<6>?V! >3;E6! E?A6<! A?53567?!43789;9>!
R;=8;64I! G3;W6Q<3;W6! R;=8;64! A67! EU?7<! E67<! A?@6<9<67! =@3U! 97?E! ;3>=9;C3!
C37E;3!X678!W986!43453;?!<=7>E;?59>?!R6A6!=R3;6>?=76@!>3<76>I!'
!
0I ()%+,A8%"&' @)#)B8B#8&"&' 0)1&"2?' *3E=A3! R34?@?U67! -3<S37! >3C6;6!
@678>978! 53;R=E37>?! 437?459@<67! <=7Y@?<! 56?<! A??7E3;76@! >3<76>! 469R97!
6788=E6! W6;?7867I! "3;@9! A?R3;E?45678<67!43E=A3! >3@6?7! R34?@?U67! @678>978!
97E9<! 43789;678?! 83W=@6<! R6>C6! R3;89@?;67! <3R34?4R?767I! "?@?U67! %3Z67!
$6>?=76@! A?R?@?U! =@3U! 6788=E6V! <349A?67! %3Z67! $6>?=76@! 43@6<9<67!
;3<;9E437! >3C6;6! E3;59<6! 97E9<! 437A6R6E<67! -3<W37! X678! R;=Y3>>?=76@I!
"?@?U67! ?7?! W986! 6<67! >346<?7! 437A9A9<67! P.+,&! >35686?! @345686! R95@?<!
X678! E3;59<6! A67! R?@?U67! -3<W37! X678! E3;56?<I! '6@! ?7?! W986! 97E9<!
437867E?>?R6>?V! ;37C676! .7A=73>?6! >35686?! R9>6E! R3453@6W6;67! 6AB=<6>?!
67886;67! >3! &>?6! +37886;6! A6@64! ;678<6! R373;6R67! R373;6R67! 7=;46!
E;67>R6;67>?!A?!E?78<6E!?7E3;76>?=76@I!
!
MI C)%"1"&'79D$1"28'7&++"%"&'0)B"18&'!,"2?'-66E!?7?!>346<?7!567X6<!83;6<67!
6AB=<6>?!67886;67V!U6@!?7?!4378?7A?<6>?<67!A64R6<!<3;W6Q<3;W6!P.+,&V!76497!
A?>?>?! @6?7! P.+,&! W986!A?E97E9E!97E9<! E3E6R!437W6A?! ;9W9<67I!/@3U!<6;376! ?E9!
P.+,&!R3;@9!434?@?<?!!(')*&+'(%&A37867!43@6<9<67!A?B3;>?Y?<6>?!?>9&6E69R97!
43@6<9<67! >E67A6;?>6>?! R;=A9<! >3@9;9U! W6;?78677X6I! &788=E6! P.+,&! W986!
U6;9>!437W6A?!,*')#$-&.*/!0(!A6@64!6AB=<6>?!67886;67!A?!A63;6U7X6I!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
%$!
NI @)"&++$*""&' 34567I! -66E! ?7?! -3<76>! P.+,&! >346<?7! A?R3;U?E978<67! A6@64!
;676U! 6AB=<6>?! 67886;67V! 56?<! =@3U! "343;?7E6U! 469R97! <6@67867!
46>X6;6<6E! >?R?@! A67! 43A?6I! '64R?;! >3E?6R! 59@67V! 6AB=<6>?! P.+,&! A?! C=B3;!
43A?6!A67!R3;4=U=767!437W6A?!6788=E6!P.+,&!A?!A63;6U!46>9<!<3!-3<76>I!
$6497!A?>?>?!@6?7V!A6;?!6788=E6!P.+,&!X678!6A6!>66E!?7?!E?A6<!>3496!434?@?<?!
<6R6>?E6>! X678! 43;6E6I! "?@?U67! X678! R3;@9! A?R3;E?45678<67! 6A6@6U! P.+,&!
437W6A?!P3A3;6>?V!A37867!6788=E6!X678! E3;59<6!A67! @96>!6E69!43767X6<67!
<3456@?! <=4?E437! 6788=E6! X678! 6A6! >66E! ?7?V! >3E3@6U! C6R6C?EX! 59?@A?78!
A?@6<9<67I!!
JI 34567' 2)/"+"8' E"9"&' (,/A81I! F3;@6<97X6! ((! $=! HN! E6U97! 0112! E37E678!
G3E3;59<667!.7Y=;46>?!"95@?<V!W986!43797E9E!)-*!>35686?!56A67!R95@?<!X678!
R6E9U! E3;U6A6R! ((! ?7?! E3;46>9<! A6@64! 437X6W?<67! ?7Y=;46>?! ?7E3;76@!
@3456867X6I! -3<76>! E3@6U! 434R3;=@3U! R3;4?7E667! ?7Y=;46>?! 53;<6?E67!
A37867! R;=8;64! A67! <39678677X6I! (7E9<!437867E?>?R6>?! ?7?V! -3<76>! E3@6U!
437X3A?6<67! Y=;49@?;! R3;4?7E667! ?7Y=;46>?! >3C6;6! =7@?73V! 97E9<!
4349A6U<67! R3;4?7E667! ?7Y=;46>?I! G3! A3R67V! A?U6;6R<67! 6788=E6! P.+,&!
434R3;>?6R<67! 43<67?>43! E;67>R6;67>?! A67! 6<97E65?@?E6>! A6@64! ;678<6!
R373;6R67!(7A678Q97A678!?7?I!
>;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
!%%!
!
!
!
D6R6?67!-E;6E38?>!
&!
!
-3@646! R3;?=A3! G3R3789;9>67! -3<76>! E6U97! 0112! >64R6?! A37867! 01HH! E3;A6R6E!
C6R6?67!>E;6E38?>!A6;?!6AB=<6>?!X678!A?@6<9<67!>3R3;E?!53;?<9E
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
%&!
'
J? 7&++"%"&'(8A1"9"?'P.+,&!43@6<9<67!;?>3E!67886;67!"?@<6A6!A?!HN!A63;6U!A67!
4378?A37E?Y<?<6>?! R3;>=6@67! R345?6X667! "?@<6A6! =@3U! &"F%V! >3R3;E?!
53;<9;6787X6! 53@67W6! R37A?A?<67Q<3>3U6E67V! ?7E3;B37>?! <3R6@6! A63;6U! A67!
E6U6R67! E3;@6456EI! %6;?! U6>?@! ;?>3E! ?7?! P.+,&! 43;3<437A6>?<67! R3786@?U67!
"345?6X667!"?@<6A6!R6A6!&"F$!A67!R3783U346E67!X678!5?>6!A?@<9<67I!'6>?@!
;?>3E! ?7?! A?>64R6?<67! <3! %?;W37! /EA6! G3437A68;?! A67! *37A68;?V! >3;E6!
437A6R6E! ;3>R=7! R=>?E?YI! G3437A68;?! >3R6<6E!4346>9<67! ;3<=437A6>?! ?7?!
<3!A6@64!A;6YE!,((!"?@<6A6!9>9@67!R343;?7E6UI'
'
K? L8*"B8&'7&++"%"&?'(7E9<!437386><67! P.+,&! E?A6<! >3<3A6;!4378<;?E?<! A67!
53;R3;67! 97E9<!434R3;<96E! Y978>?! 67886;67! @38?>@6E?B3I! "6A6! &"F$! 01HHV!
P.+,&! 434596E! 12)-*!& 1(#*3! X678! A?53;?! 7646! ]^?E64?7! &7886;67_! X678!
A?53;?<67! <3R6A6! >3@9;9U! 6788=E6! %",I! "6>C6! R34568?67! 59A83E! 5;?3Y! ?7?V!
Y;6><?QY;6<>?!4378U95978?!P.+,&!97E9<!434R;3>37E6>?<67!59A83E!5;?3Y7X6I!'
'
M? ()&,&9""&'()B/"&+,&"&'C)9,&+'N(6?'-3W6<!E6U97!01H1!%",!437889@?;<67!
;37C676! R3456789767! 83A978! 56;9! >37?@6?! ,RI! HV2! E?@?X97I! -3<76>! A67!
46>X6;6<6E! >?R?@! @6?7! 53;<3;6>! 437=@6<! ;37C676! R3456789767! 83A978! ?7?I!
-3<76>! 4378<;?E?>?! R3456789767! 83A978! ?7?! E3;46>9<! 43@6<9<67! >=46>?!
A67! 8986E67! <3! R3786A?@67I! -3<76>! W986! 4379@?>! 6;E?<3@! A?! U6;?67! G=4R6>!
53;<6?E! A37867! R37=@6<67! R3456789767! 83A978I! &<U?;7X6V! >3E3@6U! 46>6!
;3>3>V!%",!4349E9><67!97E9<!43797A6!R3456789767!83A978!%",I!'
'
O? 7&++"%"&' ()B)1"%"&' N")%"F?' '6>?@! A6;?! 6AB=<6>?! "343;?7E6U! A67! %",!
>3R6<6E! 43@6<9<67! 4=;6E=;?94! R343<6;67! A63;6UI! &AB=<6>?! A?@6<9<67!
43@6@9?! ;?>3E! 4378376?! 67886;67! R343<6;67! A67! 4378?;?4<67! U6>?@7X6!
43@6@9?!<=4?>?!..!%",!,.!A67!W986!A6@64!537E9<!6;E?<3@!<3!U6;?67!G=4R6>I!'
'
'
!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&Lampiran
!%'!
7< O3)$(&()/0!'(&/5'(&/!?(;(#/(!!
No Issue Tanggal
A Tahun 2009
1 Memberikan warning pada Bawaslu akan adanya potensi pork barrel policy dalam Pilpres 2009
28 Mei 2009
2 Mengkritisi para anggota DPRD mengembalikan dana TKI dan BPOP ke Kas Daerah namun meminta uang pesangon/dana purna bakti
1 Juni 2009
3 Tanggapan atas Pidato Presiden tentang RAPBN dan nota Keuangan 2010
31 Juli 2009
4 Meminta Mendagri untuk mengambil tindakan hukum kepada para anggota DPRD mengembalikan dana TKI dan BPOP ke Kas Daerah
11 Agustus 2009
5 Menyikapi Pemerintah Tidak Bekerja Keras Untuk Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat dalam RAPBN 2010
14 Agustus 2009
6 Memberikan catatan kritis atas penetapan RAPBN 2010 dan evaluasi atas kinerja fungsi anggaran DPR
29 September 2009
7 Menyikapi pemborosan dalam RPABD DKI Jakarta 2010 oleh pihak Pemprov DKI Jakarta
21 Nopember 2009
8 Catatan akhir tahun anggaran 2009
31 Desember 2009
B Tahun 2010
1 Kinerja DPR 2010 = plesiran Ke Luar Negeri; Jalan-Jalan ke Mancanegara, Studi Banding, dan Kunjungan Kerja
11 Februari 2010
2 Harga 8,4 Milyar untuk 1 RUU Inisiatif DPR dan Aji Mumpung Plesiran Ke Luar Negeri
15 Februari 2010
3 Pansus Century: Mahal Harga, Hasil Mengecewakan
03 Maret 2010
4 Siaran Pers: Anggaran E-KTP Berpotensi Mark-Up
21 Maret 2010
5 Batalkan Remunerasi Reformasi Birokrasi 30 Maret 2010
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
%Q!
No Issue Tanggal
Pada APBN-P 2010
6 Maaf!! Orang miskin Jangan Sakit, Anggaran Orang Miskin Tidak dalam APBN 2010
31 Maret 2010
7 Awasi 13.094 Kasus Sengketa Pajak
Hentikan Remunerasi
08 April 2010
8 Nikmatnya Jadi Anggota DPR: Dapat Asuransi Kesehatan Perbulan Rp5,5 juta, dan akan punyai Rumah Aspirasi Di daerah sebesar Rp. 78.Miliar
11 April 2010
9 Anggaran Rakyat untuk Menggusur Rakyat 19 April 2010
10 Rebutan ingin Jadi Ketua Partai Demokrat: “Kok mempergunakan Uang dan Fasilitas Negara Sih”???
20 April 2010
11 2 Tahun 20% Anggaran Pendidikan,
Semakin Besar-Semakin Tidak Akuntabel
02 Mei 2010
12 APBN-P 2010 Pro Elit Politik dan Birokrasi Elit
03 Mei 2010
13 Pemiskinan NTT 09 Mei 2010
14 PNPM Menjual Masyarakat Miskin Demi Utang
18 Mei 2010
15 Renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR Kalibata: Mulai dari Penjualan Puing-Puing Bangunan sampai Renovasi RJA DPR Kalibata, semua di mark up.
23 Mei 2010
16 TUGAS MENKEU BARU:BERESKAN !!! DESENTRALISASI FISKAL SEMU, Ajang Lobby Elit dan Daerah
24 Mei 2010
17 4 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo: Sudah 2. 8 Triliun dari APBN yang Dikuras Pengusaha Lumpur Lapindo, PT Lapindo Brantas Inc
30 Mei 2010
18 10 ALASAN MENOLAK 8,4 TRILYUN DANA ASPIRASI: SUBURKAN CALO ANGGARAN DAN KESENJANGAN DAERAH
01 Juni 2010
19 Tanya kenapa???Aset Gelora Bung Karno senilai Rp.50.1 Triliun, dan Kontribusi kepada Negara hanya sekitar Rp.15.8 miliar
20 Juni 2010
!%R!
No Issue Tanggal
20 Anggaran Presiden SBY : Banyak Dipakai untuk Kunjungan Wisata Plesiran Presiden SBY ke Luar Negeri
30 Juni 2010
21 Kinerja DPR 2010 = plesiran Ke Luar Negeri; Jalan-Jalan ke Mancanegara, Studi Banding, dan Kunjungan Kerja
04 Juli 2010
22 Anggaran Kementerian Kehutanan ditemukan mark up sebesar Rp.1,8 milyar
23 Agustus
23 Ritual Nota Keuangan RAPBN 2011: 65 Tahun Indonesia Merdeka APBN Terancam Inkonstitutional
18 Agustus 2010
24 Anggaran PNPM naik Terus, dan orang miskin katanya “Turun”, Kok Bisa??
1 September 2010
25 Penambahaan kenaikan Alokasi anggaran kunjungan Luar negeri anggota DPR pada APBN Perubahaan 2010
13 September 2010
26 Kunjungan Ke luar negeri Anggota DPR selama 3 Minggu ke 5 Negara akan Menghambur-hambur uang sebesar Rp.3.7 milyar
14 September 2010
27 Eksekutif dan Legislatif Berlomba Plesiran ke Luar Negeri Menghamburkan Uang Rakyat
19 September 2010
28 Satu Tahun pemerintah Beye-Boediono: Masih ada 793 Rekening Liar pemerintah Senilai Rp.384 Milyar Belum dihapus.
18 Oktober 2010
29 Kementerian Sosial: Ada rekening Liar, dan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) yang Hilang
20 Oktober 2010
30 6 Modus Penyalaggunaan Anggaran Bencana yang dilkukan BNPB
08 November 2010
C Tahun 2011
1 Catatan 2010 untuk Kementerian Keuangan:
02 Januari 2011
2 Kebohongan Penghematan Anggaran: Belanja Plesiran 2011 Meningkat Rp. 24,5 Triliun
16 Januari 2011
3 DPR Pembohong!!! Anggaran Pembangunan Gedung DPR tetap sebesar Rp. 1.8 Triliun
05 Maret 2011
4 Hentikan Sekolah Standar International!!! 23 Maret 2011
!
!
!"#$%"&'()%*"&++,&+'-"."/"&'0)1&"2'34567'()%8$9)':;;<=>;>>' !
!
%^!
No Issue Tanggal
5 Tolak 11 Perusahaan yang akan Bangun Gedung DPR
27 Maret 2011
6 Anggaran Kunjungan Plesiran Ke Luar Negeri Anggota DPR Komisi I
15 April 2011
7 Musim Reses adalah Musim Kunjungan Plesiran Ke Luar Negeri DPR
17 April 2011
8 Komisi II ke India dengan Menghabiskan Pajak Rakyat sebesar Rp.453 juta
03 Mei 2011
9 Uang Isi pulsa Anggota DPR setiap tahun menghabiskan uang pajak Rakyat sebesar Rp. 151 milyar
11 Mei 2011
10 Tanggapan dan Sikap FITRA terhadap Somasi SetJen DPR
17 Mei 2011
!
!
!
2. Diskusi Publik
No Issue Tanggal
1 Diskusi hasil penelitian rekam jejak Capres-Cawapres pada berbagai isu termasuk isu anggaran
5 Juli 2009
2 Diskusi hasil penelitian dugaan penggunaan Bansos APBD untuk kepentingan Pilpres 2009
20 Juli 2009
3 Menyikapi RAPBN 2010 yang lebih pro birokrasi daripada pro rakyat
14 September 2009
4 Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendorong anggaran yang responsif HIV/AIDS
14 September 2009
5 Diskusi mengenai komparasi pencapaian target MDGs Indonesia dibandingkan negara lain
15 Oktober 2009
6 Diskusi Publik “Cek Kosong APBN-P 2010” 11 Mei 2010 7 Diskusi Publik “Keterbukaan Informasi
Anggaran Kementerian/Lembaga” 25 Januari 2011
3. Aksi Bersama
No Keterangan Waktu A. 2009
!&T!
1 Mimbar 1000 Harapan : Memperingati HUT RI dengan mengadakan aksi kampanye dan berbagai acara lainnya dengan mengangkat issue harapan masyarakat untuk pencapaian Good Governance
16 Agustus 2009
2 Gerakan Stand Up Take Action : Mendorong pencapaian target millenium development goals 2015
7-20 Oktober 2009
3 Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) : Memberikan support kepada KPK atas usaha kriminalisasi pimpinan KPK dan pereduksian wewenang KPK
Nopember – Desember 2009
4 Koalisi Publish What You Pay 5 Koalisi CSO untuk APBN 2010 Agustus- Desember
2009 B 2010 1 Aksi HAPUSKAN REMUNERASI
SELAMATKAN UANG RAKYAT DARI KAPITALIS BIROKRAT: 7 Jalan Sesat Reformasi Birokrasi, LoKasi DepKeu, Bersama Gempar (Gerakan Masyarakat Penyelamat Angaran Rakyat)
27 April 2010
2 Aksi Pelaporan Kasus Mark Up RJA DPR Kalibata ke KPK
07 Juni 2010
3 DPR KEMARUK “GENTONG BABI” AWAS DANA Rp. 1 Milyar/ DESA MEYESATKAN RAKYAT 8 Bulan Menjabat, 8 Dosa Besar DPR. Lokasi DPR, bersama forum facebooker
10 juni 2010
4 Judicial Review APBN-P 2010 September 2010 5 Aksi Gugatan Gedung April 2011 6 Aksi Calo Anggaran Mei 2011
![ACCOUNTABILITY REPORT 2013 › ... › 01 › EDUCO-ACCOUNTABILITY-REPO… · Accountability report 2013 [3]](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5f03b5847e708231d40a62a8/accountability-report-2013-a-a-01-a-educo-accountability-repo-accountability.jpg)
