repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB III PROSES PERJANJIAN PT....

39

BAB III

PROSES PERJANJIAN PT. TRANS DANA PROFITRI (TDP) BRANDAN

TERHADAP ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

(BPJS)

A. Selintas Tentang PT. Trans Dana Profitri

PT. Trans Dana Profitri (PT. TDP ) adalah sebuah perusahaan swasta nasional

(PMDN) yang didirikan pada pertengahan tahun 2002 di Jakarta, melelui Akte

Pendirian : Ida Adiningsih, SH, No.2 Tanggal 22 Agustus 2002 sertaa dengan

Pengukuhan Kehakiman : No. D-17379 HT.01.01.TH.2002. Pada awalnnya PT.

Trans Dana Profitri bergerak di bidang jasa pasokan barang dan jasa, perdagangan

umum serta tranfortasi barang-barang barharga.29

Kemudian berkaitaan dengan perkembangan perusahaan yang cukup pesat dan

tingginya permintaan pasar maka pada tahun 2008, PT.TDP mulai membentuk

beberapa bidang usaha baru seperti Security Service, Cleaning Service, Parking

Management System, Valet Service dan Customer Service. Pembentukan beberapa

bidang usaha baru tersebut diikuti dengan pembukaan cabangg-cabang baru yang

berada diluar Jakarta seperti Palembang, Medan, Surabaya, Bandung, Banjarmasin

dan Semarang.

29Profil, PT. Trans Dana Profitri

Universitas Sumatera Utara

40

Pada tahun 2008, beberapa perusahaan dan lembaga pemerintahan yang sudah

menggunakan jasa PT. TDP yaitu Pertamina Gas, Elnusa, Departemen Perdagangan,

Mahkamah Agung dan Departemen Kesehatan.

Pada tahun 2010, PT. TDP kembali membuka bidang usaha baru di Advertising,

Promisition and Exhibition. Perkembangan bidang usaha Advertising, Promotion and

Exhibition ini bertambah baik, dengan masuknya beberapa proyek besar ke

pengelolaan PT. TDP.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan sehat di dalam bebepara tahun

belakangan ini, mendorong PT. TDP untuk turut serta berperan aktif dengan

menciptakan serta mengembangkan bidang usahanya di beberapa sektor lain seperti

Retail Management dan Sales and Promotion.

Pada tahun 2012, PT. TDP sudah mulai masuk kebidang usaha property dan

mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan pemilik gedung (

property). Tahun 2013 ini menjandi tonggak awal dari PT. TDP menjadi sebuah

perusahaan Land and Facility Service serta resmi menjadi PT. TDP Indonesia, yang

memiliki beberapa anak perusahaan.

Beberapa perusahaan yang sampai saat ini menggunkan jasa PT. TDP Indonesia

yaitu Semarang Medical Center, Estetika Artha Guna, ( Bank Perkreditan Rakyat ),

Shangrila Hotel, Kartika Candra, Pertamina Gas, Elnusa, Bank BNI, Topaz TV dan

lain-lain.


41

VISI PT.TDP Indonesia :

Growing together with custemers and employees to become a professional ans

sustainable market leader in property services toward ghobalization era.

(Bertumbah dan berkembang bersama pelanggan dan pekerja untuk menjadi

pemimpin pasar yang propesional dan tangguh dalam pelayanan properti di era

globalisasi).

MISI PT. TDP Indonesia :

Providing our customers the best possible service with quality, consistency

and at the right price is the main purpose for our exsistence as a business.

( Menyediakan pelayanan yang terbaik dengan kualitas, berkesinambungan dan harga

yang tepat menjadi tujuan utama kami dalam menjalankan usaha ). 30

1. Housekeeping

Beberapa bentuk bidang usaha PT. TDP :

Menyediakan jasa pelayanan services yang berkaitan dengan Cleaning

Service, Pest and Rodent Control, Landscape, Hygiene System, Garbage

Disposal.

30Ibid


42

Menyediakan Sumber Daya Manusia yang professional dan

berkualitas melalui tahapan seleksi penerimaan karyawan yang sangat tepat

dan mengacu ke standard “ housekeeping international”.

Setiap karyawan yang telah lulus penerimaan karyawan akan dibekali

dengan Standard Operating Procedure ( SOP ) dan dituntut untuk bisa

menjalankan SOP tersebut dilapangan.

Total Quality Improvement. Artinya pengawasan yang ketat dan

menyeluruh terhadap hasil kerja dan melakukan perbaikan mutu serta proses

kerja secara terus menerus continuos improvement.

Program kerja dan cheminal yang digunakan mengikuti standart green

world dan lebih ramah lingkungan.

2. Security and Safety

Menyediakan Satuan Pengamanan ( Satpam ) professional dan

berkualitas yang telah lulus seleksi rekruitmen yang sangat ketat.

Menyediakan Satuan Pengamana ( satpam ) yang terlatih dan terdidik

sesuai dengan Pendidikan Dasar ( Diksar ) Sekuriti seperti : PBB, Drill

Tongkat,Drill Borgol, Bela Diri dan lain-lain. Serta dibekali dengan Standard

Operating Procedure ( SOP ) dalam menjalankan tugas seperti : SOP keluar

masuk karyawan/tamu, SOP menerima tamu, SOP keluar masuk barang, SOP

keluar masuk kendaraan, SOP penanganan pencurian ( tertangkap tangan ),

SOP bila terjadi kerbakaran, SOP bila terjadi ancaman bom, SOP bila terjadi


43

huru hara, SOP patrol, SOP TP. TKP, SOP menerima telfon, SOP Pengaturan

Lalu Lintas dan lain-lain

3. Parking and Valet.

Menyediakan jasa pengelolaan operator Parkir dan Valet yang dikelola

secara propesional dengan pembagian profil yang sangat menguntungkan.

Operating Parkir dan Valet yang menjalankan metode on-line security

and parking system. Artinya pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang

terjadi di area perkir dilakukan secara langsung oleh Security Head Quarter

TDP Group. Metode ini sangat terbukti efektif dan bisa meminimalkan

tingkat kejahatan ( kecurangan ) yang terjadi di area parkir.

Total Quality Improvement. Artinya pengawasann yang ketat dan

menyeluruh terhadap hasil kerja dan melakukan perbaikan mutu serta proses

kerja secara terus menerus continuos impropment. Sistem investasi yang

sangan menguntungkan.

4. Supporting Staff

PT. TDP menganggap bahwa sudah merupakan suatu hal yang penting

untuk tetap fokus di core bussiness alih daya dan bisa membantu costomer

didalam menyediakan tenaga-tenaga kerja yang terlatih handal dan

professional.


44

Untuk mendukung kegiatan operasional customer, PT. TDP juga

menyediakan produk-produk lain seperti, Messenger, Office Boy, Telephone

Operator, Customer Service, Mailroom, Handyman, Tea Girls, Doorman, Car

Call, Driver, Sales Promotion Girl (SPG ), Locker Service, Telemarketing,

Production Staff, Factory Helper, Meeting Room Services, Archive Services,

Indoor Plant Servives dan yang lainnya.

PT. Trans Dana Profitri (PT. TDP) Brandan merupakan salah satu kantor

cabang yang ada di kota brandan, sama dengan kantor cabang lainnya, PT. TDP

Brandan ini juga di lengkapi dengan mess atau penginapan bagi karyawan atau staff

yang ini tinggal dan bermalam. PT. TDP Brandan ini bergerak dengan satu bidang

bentuk usaha yaitu Security Service atau Satuan Pengamanan (Satpam) yang sangat

profesionaal dan berkualitas.

PT. TDP Brandan menyediakan Team Respons Unit atau Tim BKO yang sangat

tanggap, tangguh, dan trengginas. Satuan Pengamanan yang di Brandan berkerja pada

Pihak Ketiga atau Pemberi Kerja yaitu PT. Pertagas (Pertamina Gas), Satuan

Pengamanan ini bertugas untuk menjaga aset-aset PT. Pertamina Gas yang ada di

daerah Sumatra Utara seperti, menjaga jalur pipa gas yang ada daerah di Sumatra

Utara.

Ruang Lingkup pelayanan PT. TDP Brandan adalah :

a. Satuan Pengamanan Reguler.


45

b. Night Guard 24 Hourss CCTV.

c. Body Guard/ VVIIP.

d. Special Unit K-9.

e. Event ang Exhibition Security.

f. Training and Development.

g. Seminar.

h. Konsultasi Pengamanan.

i. Audit Pengamanan.

j. Assessment Pengamanan.

k. Dispute Mediation.

Mengenai Perjanjian Kerja/ kontrak dan Ketentuan- ketentuan lainnya dibuat

seperti peraturan yang ada di PT. TDP Pusat dan berdasarkan hukum yang berlaku di

Republik Indonesia.

B. Perjanjian/ kontrak antara PT. Trans Dana Profitri Brandan dengan

Karyawan

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban

para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan (yang harus


46

dikerjakan pekerja/buruh), upah, dan perintah (yang harus dilaksanakan

pekerja/buruh).

Kontrak kerja berupa atau tulisan, dan didasari oleh kesepakatan bersama.

Perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu (PKWT) atau jangka waktu

tidak tertentu (PKWTT) memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan

para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,

dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi semua

persyaratan tersebut, maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut: nama perusahaan,

alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat

pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara

pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan

pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan

tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum

yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu)

salinan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat ditarik kembali dan/atau diubah,

kesepakatan bersama.


47

P engusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang

bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat

keterangan: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan

yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh.31

1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Dalam istilah hukum Karyawan kontrak sering disebut “Karyawan PKWT”,

maksudnya Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara hukum

dikenal 2 (dua) macam Karyawan yaitu Karyawan Kontrak (PKWT) dan Karyawan

Tetap atau karyawan PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 yang

menyatakan :

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan atas :

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.


menyatakan tentang jenis-jenis pekerjaan karyawan adalah :

31Pasal 1, ayat (50) dan ayat (63)UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)


48

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan.

2. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang besifat tetap.

Berdasar Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menjelaskan mengenai pekerjaan yang

bersifat tetap dan pekerjaan bersifat sementara :

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah

pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan

yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca

atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus


49

menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu

proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya

suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang

tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu

tertentu.

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu

dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa

percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai

upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan

perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan.

Status Pekerja Kontrak.

Perjanjian kerja yang memiliki tenggang waktu tertentu dibuat berdasarkan

waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Perjanjian tersebut harus dibuat

tertulis dan harus dituliskan dengan huruf latin dan dalam bahasa Indonesia. Jika

perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian

terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja

yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan

tertentu, termasuk pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara, sifatnya adalah

pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu


50

lamadan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan

yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang

masih dalam percobaan atau penjajakan.

Hukum mengijinkan perpanjangan dan pembaruan perjanjian waktu tertentu.

Sebuah perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun. Perjanjian

ini boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Jika pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,

pengusaha harus memberitahukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir.

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah

melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya perjanjian kerja

waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan untuk

masa paling lama 2 (dua) tahun, dengan begitu, masa berlakunya perjanjian kerja

waktu tertentu paling lama adalah tiga tahun.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi persyaratan hukum

berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menurut Permenakertrans No. 100/2004, keabsahan dari perjanjian kerja waktu

tertentu dan kesempatannya untuk diperpanjang atau dibarui tergantung dari jenis

pekerjaan yang diperjanjikan. Jika pekerjaannya bersifat sementara dan sekali selesai,

maka jangka waktu perjanjian kerja adalah 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang.


51

Jenis perjanjian kerja ini dapat dibarui selama 2 tahun setelah masa jeda 30 hari. Jika

pekerjaannya bersifat musiman, maka masa perjanjian kerja tergantung pada cuaca,

atau musim, atau pesanan/target. Jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk

baru, kegiatan baru atau kegiatan pendukung (dalam tahap penelitian dan

pengembangan), masa perjanjian kerjanya adalah 2 tahun dan diperbolehkan untuk

diperpanjang 1 tahun.32

1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Karyawan Kontrak diartikan secara hukum adalah Karyawan dengan status

bukan Karyawan tetap atau dengan kalimat lain Karyawan yang bekerja hanya untuk

waktu tertentu berdasar kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan pemberi

kerja.

Dalam istilah hukum Karyawan kontrak sering disebut “Karyawan PKWT”,

maksudnya Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara hukum

dikenal 2 (dua) macam Karyawan yaitu Karyawan Kontrak (PKWT) dan Karyawan

Tetap atau karyawan PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.


menyatakan :

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan atas :

32 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 56-59 Tentang Ketenagakerjaan


52

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.


menyatakan tentang jenis-jenis pekerjaan karyawan adalah :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan

yang besifat tetap.

Berdasar Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menjelaskan mengenai pekerjaan yang

bersifat tetap dan pekerjaan bersifat sementara :

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah

pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan


53

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan

yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca

atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus

menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu

proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya

suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang

tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu

tertentu.

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu

dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa

percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai

upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan

perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan.

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan PKWT selama 3 (tiga)

bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan

pemeliharaan kesehatan.


54

Khusus untuk sektor usaha jasa konstruksi, pemberi kerja jasa konstruksi wajib

mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya melalui Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) kepesertaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (“Kepmenaker 150/1999”) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (“Permenaker No.44 Tahun

2015”).

Kepmenaker No.150 Tahun 1999 mengatur bahwa pengusaha yang

mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau

lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.33

Jika pengusaha mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari 3 (tiga) bulan

secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, jika hubungan kerja ini diperpanjang

33Kepmenaker No.150 Tahun 1999 Pasal 13 ayat (1)


55

sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha

wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung mulai

perpanjangan PKWT.34

Untuk sektor usaha jasa konstruksi, ketentuan penyelenggaraan program

jaminan sosial bagi pekerjanya diatur secara khusus dalam Permenaker No.44 Tahun

2015. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi kerja yang dimaksud meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa

Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada

Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan pekerja yang dimaksud di sini meliputi pekerja

harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan PKWT.

35

34Ibid 35Permenaker No.44 Tahun 2015 Pasal 2

Ketentuan umum PT. TDP dengan karyawan yang diatur dalam perjanjian kerja

waktu tertentu yaitu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang Jasa

Keamanan (Security Service) yang mempunyai hak dan kewajiban penuh mengelola

Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang di tugaskan di lokasi Penjagaan Pemberi

Kerja. Karyawan pada masa kerjanya terikat dalam jangka waktu tertentu dan

mendapatkan hak dan upah ataas pekerjaannya. Upah atau gaji yang diterima

karyawan sebagai imbalan atas jasanya yang diberikan perusahaan setiap bulan.


56

Ruang Lingkup pekerjaannya, PT. TDP memberikan tugas kepada Anggota

Satuan pengaman dan karyawan menerima tugas tersebut untuk ditempatkan di Pos

Penjagaaan yang telah ditentukan. Kemudian PT. TDP berhak memindahkan lokasi

penugasan atau relokasi ke tempat atau lokasi kerja lain selain sesuai kebutuhan atau

kepentingan perusahaan. Karyawan wajib patuh, taat, disiplin, menjaga wibawa,

kehormatan dan nama baik perusahaan pemberi kerja maupun PT. TDP. Karyawan

wajib bersedia untuk ditempatkan dan dengan kondisi kerja dimana saja seta

mengikuti Remunerasi yang berlaku jadi, karyawan dalam melaksanakan tugasnya

dibawah kendali PT.TDP.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam perjanjian kontrak antara karyawan dengan

PT. TDP yaitu, Tugas dan tanggung jawab karyawan adalah menjaga keamanan

dilingkungan kerja. PT. TDP mempunyai hak penuh untuk menambah tugas dan

tanggung jawab tersebut, sedemikian pula karyawaan dengan ini bersedia dan

sanggup untuk melaksakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud. Karyawan juga

wajib melaksanakan kebijakan HSE dilingkungan kerja yang ditetapkan oleh pemberi

kerja maupun PT. TDP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku efektif terhitung kontrak dibuat sampai 1

(satu) tahun kemudian, perpanjangan kontrak dapat disepakati PT. TDP setelah

karyawan mengajukan permohonan perpanjangaan kontrak 1 (satu) bulan sebelum

habis masa kontrak dan PT. TDP menyetujui permohonan perpanjangan tersebut. PT.

TDP juga dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa kontrak apabila


57

terjadi pemutusan kontrak antara pemberi pekerjaan dan PT. TDP, maka PT. TDP

tidak diwajibkan membayar kompensasi apapun kepada karyawan.

Jadwal kerja karyawan dalam hal ini hari dan jam kerja diatur sesuai dengan

jadwal yang ditentukan oleh PT. TDP.

Karyawan berhak menerima upah atau gaji sebesar : Rp. 2.037.000,- (Dua Juta

Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp. 1.527.750,-

(Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan

tunjangan makan dan transport sebesar Rp. 509.250,- (Lima Ratus Sembilan Ribu

Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan PT. TDP juga akan memberikan Tunjangan Hari

Raya (THR) keagamaan sekali dalam setahun kepada karyawan yang dibayarkan

secara proporsional, karyawan juga mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan selama bekerja kepada PT. TDP. Karyawan juga berhak

memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja apabila telah mempunyai

masa kerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pelaksanaannya diatur oleh

PT. TDP, namun apabila tidak dipergunakan maka hak cuti menjadi hangus. Dan

apabila terjadi keperluan mendesak daan PT. TDP mengizinkan, maka karyawan

memperoleh izin yang akan diperhitungkan dengan hak cutinya. Jika karyawaan

tersebut dipindahkan, maka Remuerasi diatur sesuai dengan ketentuan perusahaan.36

PT. TDP wajib memberikan pendidikan dan pelatihan baik fisik maupun mental

kepada karyawan yaitu, Pendidikan teori ke-satpam-an, dan pendidikan keterampilan.

36 Kontrak, PKWT antara PT. Trans Dana Profitri dengan Karyawan


58

Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan yaitu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

dilakukan oleh Divisi Diktat, dan karyawan wajib mengikuti setiap pendidikan dan

pelatihan yang diadakan PT. TDP baik pendidikan dan latihan dasar maupun

pendidikan penyegaran atau Refreshment Training.

Kewajiban karyawan adalah melaksanakan dan mentaati semua peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh PT. TDP meliputi juga peraturan atau tata tertib yang

berlaku dilokasi karyawan ditempatkan. Karyawan wajib memberikan ijazah

pendidikan formal terakhir sebagai jaminan kepada perusahaan selama kontrak

berjalan yang akan diserahkan kembali kepada karyawan setelah menyelesaikan

seluruh kewajibannya kepada PT. TDP. Karyawan juga wwajib mmengikuti

Pelatihan Beladiri yang biayaanya menjadi beban karyawan. Karyawan diwajibkan

memakai dan memelihara alat-alat pelindung keselamatan kerja sesuai sifat pekerjaan

masing-masing yang disediakan oleh perusahaan dan wajib mentaati peraturan-

peraturan serta syarat-syarat keselamatan kerja, namun apabila peralatan kerja

tersebut hilang atau rusak karna kelalaian karyawan maka karyawan wajib

memberikan ganti rugi kepada PT. TDP. Apabila karyawan diberhentikan karena in-

disipliner, atau atas permintaan klien PT. TDP sebelum masa berakhirnya perjanjian

ini, maka karyawan wajib membayar biaya kompensasi kepada PT. TDP sebesar Rp.

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta mengembalikan seragam serta perlengkapan

standar lengkap kepada PT. TDP, namun karyawan ingin mengundurkan diri maka

karyawan diwajibkan mengajukan pengunduran diri sekurang-kurang nya satu bulan


59

sebelumnya dan diwajibkan mengembalikan seragam dan perlengkapannya serta

membayar penalti sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bagi security wajib

mengikuti Psikotes/ menyerahkan hasil psikotes terakhir yang dilakukan dalm priode

1 (satu) bulan terakhir dan menyerahkan hasil Medical Check Up yang meliputi :

bebas dari narkoba, bebas dari penyekit hepatitis, bebas dari penyakit liver, bebas dari

penyakit paru, keterangan sehat dari pemeriksaan fisik oleh dokter.

Mengenai ijin meninggalkan pekerjaan adalah PT. TDP dapat memberikan ijjin

menningggalkan pekerjaan kepada karyawan dengan ketentuan sebbagai berikut :

a. Pernikahan karyawan : Selama 3 Hari Kerja

b. Pernikahan anak laryawan : Selama 2 Hari Kerja

c. Khitanan atau pembabtisan anak karyawan : Selama 2 Hari Kerja

d. Istri karyawan melahirkan aatau keguguran : Selama 2 Hari Kerja

e. Istri, suami, orang tua, mertua, menantu karyawan meninggal dunia : Selama

2 Hari Kerja

f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : Selama 1 Hari Kerja

Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan 2 (dua) minggu sebelumnya,

kecuali dalam keadaan mendesak, bukti-bukti dapat diajukan kemudian harinya.

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP I) :

a. Tidak hadir tanpa keterangan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam waktu

1(satu) bulan.


60

b. Datang terlambat tanpa alasan yang jelas.

c. Tidak melakukan tugas kewajibannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Tidur pada jam kerja.

e. Mempergunakan barang milik PT. TDP atau klien tanpa ijin dari pejabat yang

berwenang.

f. Menolak atau membangkang atas perintah atasan yang wajar dengan alasan

yang tidak bisa diterima.

g. Tidak menjalani tata kerja (prosedur) yang berlaku.

h. Bergurau secara berlebihan dalam bertugas.

i. Meninggalkan tempat tugas tanpa seijin atasan yang berwenang.

j. Lalai mengindahkan peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja

sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

k. Tidak menjaga kerapian, kelengkapan dan kebersihan seragam dinas dan

tempat kerjanya.

l. Merokok pada saat melaksanakan tugas.

Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia,

ParaPihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi para pihak

baik secara lisan maupun tulisan kecuali atas seijin para pihak. Perjanjian ini dibuat

rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum

tercantum dalam perjanjian ini akan disepakati para pihak dan menjadi Addendum

atau perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

perjanjian ini. Dan apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian


61

ini maka para pihak setuju untuk mengacu pada peraturan Perundang-undangan

tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 37

C. Tanggapan Karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan Terhadap

Asuransi BPJS Kesehatan

Lewat penilaian, diketahui tingkat kepuasan karyawan di atas 70%. Ini artinya

layanan yang diberikan sudah bagus dan tentu saja karyawan sangat berharap agar

program ini bisa terus maju dan tetap ada, karna program ini sangat dibutuhkan dan

sangat menguntungkan. Karyawan PT. TDP sangat merasa tenang dan tidak khawatir

lagi apabila dirinya ataupun keluarganya tiba-tiba jatuh sakit. Ditambah lagi PT. TDP

memberikan karyawan dengan fasilitas Kelas II, dengan hal ini karyawan merasa

sangat senang dan tidak merasa dirugikan walaupun pembayaran iuran yang harus

dibayarkan oleh PT. TDP adalah sebesar 4,5% dari Gaji/Upah karyawan, dengan itu

segala penyakit apapun bisa di klaim, kecuali penyakit bawaan kecuali Penyakit

Bawaan, Penyakit HIV AIDS , dan Penyakit akibat ketergantungan Narkoba. 38

a. Operasi akibat kecelakaan lalu lintas yang merupakan ranahnya Jasa

Raharja.

Ada 5 Oprasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan yaitu :

37Ibid 38Hasil Wawancara dengan Karyawan PT. Trans Dana Profitri, Pada Tanggal 12 April 2017


62

b. Operasi yang bersifat estetika atau kosmetik, misalnya operasi keloid (bekas

luka)

c. Operasi akibat melukai diri sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, terkena

petasan, dan lain-lain

d. Operasi di luar negeri

e. Operasi akibat kecelakaan kerja, karena ranahnya adalah BPJS

Ketenagakerjaan.

Dengan adanya BPJS Kesehatan di PT. TDP karyawan yang sakit akan merasa

tenang dan tidak memikirkan biaya apapun lagi, sehingga karyawan tersebut akan

lebih cepat sembuh dan bisa bertugas kembali.

Namun, harus diakui ada juga keluhan dari karyawan pada pelayanan yang

diberikan, masih saja merasa ada yang kurang seperti, panjangnya antrean, sulitnya

pasien mendapatkan tempat rawat inap di Rumah Sakit (RS). Setidaknya ada 3 (tiga)

dari 10 (sepuluh) orang dengan keluhan yang masuk terkait pelayanan. Jadi upaya

yang disarankan untuk meningkatkan pelayanan nya tentu tidak bisa dibebankan pada

BPJS Kesehatan semata. Peran pemerintah, khususnya dengan menambah jumlah

sarana kesehatan yang bisa memberikan pelayanan pada peserta, bisa menjadi salah

satu opsi untuk mengurai masalah yang ada. Selain peningkatan fasilitas kesehatan


63

(faskes), peningkatan sistem teknologi informasi (TI), agar bisa menjadikan

pelayanan tersebut lebih baik kedepannya.39

39Ibid

Keluhan selanjutnya mengenai masa berlakunya kepesertaan, menurut iklan

yang ada berlakunya BPJS Kesehatan setelah tiga hari kartu jadi. Pihak BPJS

Kesehatan mengingatkan untuk mendaftar ketika masih sehat sehingga jika suatu saat

tiba – tiba sakit sudah punya kartu BPJS Kesehatan untuk berobat, ternyata ada yang

lebih parah dari iklan tersebut, yaitu untuk karyawan atau pekerja yang ikut BPJS

Kesehatan melalui perusahaan tempatnya bekerja. Kepesertaanya baru akan berlaku 1

bulan setelah pendaftaran. Hal ini diketahui setelah mendaftarkan teman sesama

karyawan ke BPJS Kesehatan melalui perusahaan. Pendaftaran dilakukan pada

tanggal 8 bulan Januari atau 2 hari sebelum batas akhir pembayaran iuran BPJS

Kesehatan untuk bulan Januari dengan harapan masih bisa terdaftar pada bulan ini

juga tetapi oleh pihak BPJS Kesehatan diberitahukan bahwa masa kepesertaan teman

tersebut baru akan berlaku pada tanggal 1 Februari 2015.

Karyawan menanyakan kepada petugas BPJS Kesehatan mengapa hal ini bisa

terjadi dan hanya dijawab “ya seperti itulah prosedurnya”. Padahal secara logika

pendaftaran tersebutkan sebelum batas akhir pembayaran iuran berarti data

kepesertaannya kan masih bias diupdate bulan ini juga kenapa harus menunggu bulan

berikutnya.


64

Hal ini juga berlaku untuk karyawan yang sudah keluar dari perusahaan, salah

satu staff melaporkan 3 orang karyawan yang telah berhenti bekerja per 31 Desember

sehingga secara interen perusahaan pun sudah diberhentikan kepesertaannya di BPJS

Kesehatan. Tetapi oleh pihak BPJS Kesehatan tidak, 3 orang karyawan tersebut baru

dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan per 31 Januari (ditahun selanjutnya)

dan iuran masih harus tetap dibayarkan untuk 3 orang karyawan yang sudah berhenti

bekerja tersebut, padahal kan secara logika pelaporan dilakukan sebelum batas akhir

pembayaran iuran yang berarti data kepesertaanya masih bisa dihapus untuk

digantikan dengan peserta yang baru.

Peraturan ini amat sangat merugikan, baik untuk karyawan baru maupun untuk

perusahaan. Jika karyawan baru atau keluarganya sakit maka harus mengeluarkan

uang sendiri untuk berobat karena tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan

perusahaan. Sedangkan perusahaan juga rugi karena masih harus membayar iuran

untuk orang yang bukan karyawannya. Selama ini peraturan yang ada di BPJS

Kesehatan hanya menyebutkan batas akhir pendaftaran dan pelaporan kepesertaan

karyawan yang berhenti bekerja pada tanggal 20 bulan berjalan.

Upaya yang disarankan adalah utuk batas akhir pendaftaran kepesertaan baru

dan pelaporan kepesertaan karyawan yang behenti bekerja dilakukan paling akhir

setiap 9 bulan berjalan. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk badan usaha

sekelas BPJS Kesehatan harusnya membuat peraturan yang bisa mengakomodir


65

kepentingan banyak pihak karena peserta BPJS Kesehatan terdiri dari kepesertaan

perorangan dan kepesertaan yang melalui badan usaha.


66

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN

TERHADAP KARYAWAN PT. TRANS DANA PROFITRI BRANDAN

A. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh PT.Trans Dana Profitri

Brandan Kepada Karyawan Ditinjau dari isi Perjanjian dengan PT. Trans

Dana Profitri Brandan

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh

masing-masing individu. Perlindungan sendiri dapat diartikan sebagai upaya atau

usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang merasa nyaman, tentram, aman.

Sedangkan hukum sendiri dapat diartikan sebagai sarana atau instrumen untuk

mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum sehingga hubungan yang

adil, aman, sentosa dapat terlaksana. Hukum disini haruslah dapat memberikan

perlindungan hukum bagi warga negaranya. F.H van Der Burg dan kawan-kawan

mengatakan bahwa kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah

penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu

melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu.40

Perlindungan hukum bagi rakyat ini merupakan konsep universal dalam artian

konsep ini dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai

40 HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2003, hal.217


67

negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-

masing negara tersebut mempunyai cara & mekanismenya sendiri tentang bagaimana

mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai sejauh mana

perlindungan hukum itu diberikan oleh pemerintah.41

Perlindungan hukum selalau terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai

pengatur dan pelindung masyarakat. Menurut Bronislaw Malinowski, bahwa hukum

tidak hanya berperHan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan

pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.

42

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat

ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Dalam

hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu adalah perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan

oleh hukum terhadap sesuatu atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum

merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk

yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis

dalamrangka menegakkan peraturan hukum. Dimana perlindungan hukum merupakan

41Ibid 42Alexander, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh dalam PKWT , Samarinda, 2013,

hal.16


68

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum,

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum ini bisa juga dilaksanakan dalam hal melindungi

masyarakat terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah yang

memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau badan hukum. Sehubungan

dengan perbuatan hukum pemerintah tersebut yang dapat terjadi baik dalam bidang

publik maupun perdata, maka perlindungan hukum akibat dari perbuatan pemerintah

juga ada yang terdapat dalam bidang perdata maupun publik.

Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata.Pemerintah dalam melaksanakan

tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa

dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karenanya persoalan menggugat pemerintah

di muka hakim ini tidaklah sama dengan menggugat rakyat biasa. Hukum perdata

memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau

badan hukum perdata.

Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik Tindakan hukum pemerintah adalah

tindakan-tindakan yang berdasar sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik

paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah

keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak.

Menurut Sjachran Basah dijelaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara

diverikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian


69

terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri

dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik

tertulis atau asam umum tidak tertulis.43

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan

dimaksuddiselenggarakan dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

PT. TDP merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan

pada pihak ketiga untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang

sebelumnya dilakukan oleh perusahaan sendiri. Yang berarti bahwa ini adalah istilah

baru untuk konsep lama yaitu untuk mengadakan suatu kesepakatan dalam kegiatan-

kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan eksternal.

PT. TDP dalam hal ini mengalami kemungkinan bahwa mereka akan

kehilangan kendali di masa yang akan datang, dimana dalam beberapa hal kendali

tersebut diserahkan kepada perusahaan lain, yang motif utamanya adalah

maksimalisasi sendiri.

PT. TDP juga menggunakan Sumber Daya Manusia untuk mengacu pada

kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk contoh diatas

perusahaan manufaktur akan bekerja sama dengan perusahaan outsourcing (vendor)

yang memberikan jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga penjual. Kompensasi

kepada vendor berupa management fee sesuai kesepakatan.

43 HR, Ridwan, Op Cit, hal.211


70

yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-

royongsebagaimana dimaksud dalam jiwa dan semangat Pancasilan dan Undang-

Undang Dasar1945. Oleh karena itu perusahaan memikul tanggung jawab utama dan

secaramoral perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk meningkatkanperlindungan

dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di samping itu, sudah sewajarnya kalautenaga

kerja turut berperan aktif di dalamnya.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan

olehsetiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja

padaperusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan

danpeningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk BPJS

Kesehatan yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifatdasar, dengan

berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagaimana yang

tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.

BPJS Kesehatan merupakan jaminan sebagai upayapenanggulangan dan

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan,pengobatan,

dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaankesehatan

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga

dapatmelaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang

penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak

sedikitdan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah

selayaknyadiupayakan penanggulangan kemampuan karyawan melalui program


71

jaminan sosial. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat,

dengan risiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu

kepadamereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan

peningkatankesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan

b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

d) Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau

kejadian-kejadian lain yang berbahaya

e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan

f) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja

g) Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai

h) Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik

i) Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

Syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut diatas menandakan bahwa

setiap perusahaan wajib untuk memperhatikan keselamatan kerja bagi setiap

pekerjanya.

Jenis-Jenis Perlindungan KerjaSecara teoritis dikenal ada tiga jenis

perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :


72

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh

mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada

umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota

keluarga. Perlindungan sosialdisebut juga dengan kesehatan kerja.

2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjagaagar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan

yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Perlindungan ini lebih sering disebutsebagai keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan

dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu

penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari baginya dan

keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena

sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan

jaminan sosial.44

Ketiga jenis perlindungan di atas akan di uraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk

jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan

44 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta,

Raja Grafindo Persada, 2007, hal.78


73

kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan

yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan

pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh ”semaunya” tanpa

memperhatik norma-norma yang berlaku, dengantidak memandang

pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Karena

sifatnya yang hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan-ketentuan

perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68

dan seterusnya bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat

memaksa dalam ketentuan perlindunga sosial UU No. 13 Tahun 2003

ini, pembentuk undang-undang memandangperlu untuk menjelaskan bahwa

ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan ”hukum

umum”(Publiek-rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan

beberapa alasan berikut :45

1) Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi

kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.

2) Pekerja/buruhIndonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau

kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga

pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan

kesehatan dan kesusilaannyadalam hal pekerja/buruh melakukan

pekerjaannya. Adanya penekanan ”dalam suatuhubungan kerja”

45Ibid, hal.80


74

menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak

melakukanhubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan

perlindungan sosial sebagaimanaditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun

2003

2. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan

teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan

untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak

hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada

pengusaha dan pemerintah.

1) Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan

kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga

pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pda pekerjaannya

semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa

kecelakaan kerja.

2) Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam

perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang

dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

3) Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya

peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah


75

untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan meningkatnya

produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.46

Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang

adalah UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun, sebagian

besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa

peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturanwarisan Hindia

Belanda itu dalah sebagai berikut :

1) Veiligheid sreglement, S 1910 No.406 yang telah beberapa kali

dirubah, terakhir dengan S 1931 No.168 yang kemudian setelah Indonesia

merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No.208 Tahun 1974.

Peraturan ini menatur tentang keselamatan dan keamanan di dalam pabrik

atau tempat bekerja.

2) Stoom Ordonantie, S 1931 No. 225, lebih dikenal dengan peraturan Uap

1930.

3) Loodwit Ordonantie, 1931 No.509 yaitu peraturan tentang pencegahan

pemakaian timah putih kering.47

46Ibid, hal.84 47Alexander, Op Cit, hal.23


76

3. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial Penyelenggara program jaminan

sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk

memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti

halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program BPJS

Kesehatan berdasarkanfunded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh

peserta dan masih terbataspada masyarakat pekerja di sektor formal.

BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor.40 Tahun 2004

adalah :Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban

dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan soisal tenaga kerja dimaksud untuk

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang

sebagian yang hilang.

Disamping itu program BPJS Kesehatan mempunyai beberapa aspek antara

lain : Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal

bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga

kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas

kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi risiko–risiko seperti kecelakaan

kerja, sakit, hari tua dan lainnya.

Perlindungan pekerja ini dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan

tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia,


77

perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku

dalam lingkungan kerjaitu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini menurut

Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih akan mencakup :

a. Norma Keselataman Kerja

Norma keselamatan kerja ini meliputi kesempatan kerja bahan dan

prosespengerjaannya, keadaan tempat kerja yang bertalia dengan mesin,

pesawat, alat-alat kerja, bahan, dan proses pengerjaannya, keadaan tempat

kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

b. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan Perusahaan

Meliputi pemeliharan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja,

dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja

yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang

memenuhi hygiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk

mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakitumum serta

menetapkan syarat kesehatanbagi perumahan pekerja.

c. Norma Kerja Yang meliputi perlindungan tenaga kerja yang bertalian

dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita,

anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang

diakui oleh pemerintah, kewjiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna

memeliharakegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja


78

yang tinggi sertamenjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia

dan moral.

d. Kepada tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau menderita

sakitakibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rahabilitai

akibat kecelakaan dan ahli waris berhak mendapat ganti rugi apabila

pekerja atau buruh itu meninggal dunia.

Jadi, Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan

hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam

bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut hasil penelitian di PT. Trans Dana Profitri Brandan, ada sebanyak 75

(Tujuh Puluh Lima) karyawan yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

B. Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi

Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Kepada BPJS Pusat

Pembayaran iuran penting dipahami peserta karena keterlambatan dikenakan

denda dan bisa berujung pada penghentian layanan. Sebagai jaminan sosial, BPJS

tergantung pada iuran peserta. Lembaga ini hidup dari iuran. Tidak ada subsidi dari


79

pemerintah.Jika pembayaran iuran peserta terhambat maka BPJS Kesehatan bisa

mengalami defisit sehingga tidak bisa membayar klaim, akhirnya program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) terancam berhenti Salah satu hal yang perlu mendapatkan

perhatian serius dari pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah soal ketidakseimbangan

rasio klaim. Total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan dana iuran

premi peserta, adalah masalah yang serius.

Untuk itu BPJS Kesehatan sebelumnya telah menyiapkan dana cadangan Rp 5,6

triliun yang diambil dari pengalihan aset PT Askes (Persero) sebelum berganti

menjadi BPJS Kesehatan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi potensi mitch

match rasio klaim pada 2015, pemerintah telah menyuntikan dana tambahan dalam

bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun untuk pelaksanaan

program JKN pada tahun 2015, Namun dalam jangka panjang, keuangan BPJS sangat

ditentukan oleh cukup tidaknya iuran. Oleh sebab itu, BPJS sangat concern terhadap

kepatuhan pembayaran iuran.Sebagai peserta, kewajiban kita adalah membayar iuran

tepat waktu karena itu menjamin keberlangsungan BPJS dalam jangka panjang.

Kepesertaan BPJS adalah wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing yang

berkerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Pasal 15 Undang – Undang tentang

BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya

dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial

yang diikuti. Pemberi kerja dalam hal ini wajib melakukan pendaftaran dengan


80

memberikan data dirinya, pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan

benar kepada BPJS.

Pendafataran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU adalah :48

1. Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota

keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :

a. Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya

b. Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang

ditentukan oleh BPJS Kesehatan.

2. Perusahaan / Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) untuk

dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)

3. Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk

dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan /

Badan Usaha.

Berdasarkan Perpes nomor 19 tahun 2016, terdapat sanksi bagi perusahaan

yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program JKN. Sanksi tersebut

berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik. Jika di tahun

2015 upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan masih bersifat persuasif, namun mulai

48https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/pdfDiakses Tanggal 20 Mie 2017


https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/pdf�

81

tahun 2016 penegakan kepatuhan mulai dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat

menambah jumlah peserta sehat dan produktif, sehingga kolektabilitas iuran dari

peserta yang sehat semakin meningkat. Dengan begitu asas gotong royong dapat

tercapai.

Adapun besarnya iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan oleh PT. TDP

bagi karyawan atau Pekerja Penerima Upah /PPU adalah sebesar 4,5% dari Gaji/Upah

Pekerja (4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% dibayar oleh Pekerja.). Iuran

tersebut menanggung maksimal 5 orang anggota keluarga, terdiri dari pekerja, suami/

istri, anak kandung/ anak tiri/ dan atau anak angkat yang sah dari pekerja, tetapi anak

yang umurnya diatas 20 tahun sudah tidak termasuk dalam tanggungan.

Sebagai peserta BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah (PPU) atau

karyawan dari sebuah perusahaan sangat tergantung kepada kepatuhan dari badan

usaha tersebut dalam mambayar iuran BPJS Kesehatan.Jika badan usaha tersebut

menunggak atau tidak membayar iuran selama tiga bulan beturut-turut maka pekerja

akan dirugikan, karena tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN). Pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta JKN kepesertaan PPU,

Pemberi Kerja paling lamat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila tanggal 10 pada

bulan tersebut jatuh pada hari libur, batas pembayaran iuran pada hari kerja

berikutnya, namun apabila terlambat untuk membayar iuran dikenakan denda


82

administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak. Penjaminan akan

dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 3 bulan. 49

Denda administratif atas keterlambatan PT. TDP membayar iuran BPJS

Kesehatan dibayarkan dengan dana perusahaan, tidak lagi di potong dari gaji/upah

karyawan, karna keterlambatan tersebut adalah keselahan perusahaan bukan

kesalahan karyawan.

50

Pemberi kerja harus mematuhi aturan perudangan untuk mendaftarkan dan

membayar iuran premi BPJS Kesehatan.Jika melanggar, maka bisa dikenakan sanski

pidana yang diatur dalam Pasal 55, UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dan dituangkan dalam PP No.86 Tahun 2013 Tentang

Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap

Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis,

denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pelayanan public

tertentu tersebut contohnya adalah pemprosesan izin usaha, izin mendirikan

PT. TDP membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

melalui Bank, dan bisa juga dengan transfer melalui ATM. Sehingga tidak perlu

susah dan takut terlambat membayar iuran.

49http:// asuransi/tanya-jawab-iuran-peserta-bpjs-kesehatan, Diakses Tanggal 20 Mei 2017 50Hasil Wawancara dengan Ibu Anthneta, Selaku Kepala Admin, PT.TDP, Pada Tanggal 13

April 2017


83

bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan. Pengenaan sanksi tersebut

dilakukan oleh BPJS terhadap sanksi berupa teguran tertulis dan denda. Sedangkan

untuk sanksi tidak mendapatkan pelayanan public tertentu dilakukan oleh pemerintah

atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.51

C. Upaya Hukum yang Ditempuh Karyawan terhadap PT. Trans Dana

Profitri Jika Tidak Terpenuhinya Asuransi Kesehatan Apabila Karyawan

Jatuh Sakit

Sebagaimana suatu kewajiban apabila didalam pelaksanaannya salah satu pihak

itu tidaklah dapat memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam

perikatan. Hal ini berarti bahwa wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan. Perikatan yang berdasar Pasal 1233 KUH Perdata, yang menentukan

bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-

undang. Dengan demikian di samping perjanjian, undang-undang juga dapat

menimbulkan suatu perikatan. Mengenai hubungan antara perikatan dengan

perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut, Hubungan antara perikatan

dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian

adalah sumber dari perikatan, di samping sumber-sumber lain. Sebagaimana

51 Andre Budiman Panjaitan, Pokok-Pokok Hukum Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

2013, Hal.71


84

disebutkan di atas bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak mengikat pada saat

keduabelah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan.

Dengan tercapainya kata sepakat maka untuk tahap berikutnya yaitu pelaksanaan

perjanjian tersebut.52

52Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan : Menyelesaikan Perselisihan Hubungan

Industrial Menurut UU No.2 Tahun 2004, Penerbit DSS Publishing, Jakarta, Hal.40

Dengan demikian dapatlah dijelaskan bahwa dalam perjanjian asuransi, maka

timbullah hak dan kewajiban dari para pihak yang dikenal dengan nama prestasi.

Adanya wanprestasi tersebut memberikan hak kepada yang dirugikan untuk dapat

menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Mengenai

bentuk ganti kerugian atas dasar wanprestasi dapat berupa penggantian biaya, antara

lain biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang bener-benar telah diderita

akibat adanya wanprestasi dan keuntungan yang telah dapat dihitung atau

dibayangkan akan diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi.

Menurut Kontrak/ Perjanjian Kerja yang terdapat dalam Pasal 11 tentang

Penyelesaian Perselisihan antara PT. TDP dengan karyawan adalah, Pihak Pertama

dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah

sepakat, apabila tidak mencapai mufakat maka Para Pihak setuju/sepakat untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan.


85

Apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung dalam klaim

asuransi kesehatan maka penyelesaian klaim tersebut dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut :53

1. Apabila timbul perselisihan antara tertanggung dan penanggung sebagai

akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari

polis yang dibuat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui

perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)

hari kelender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak

tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakataan atas hal yang

diperselisihkan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah

tidak mencapai kesepakatan, tertanggung dapat meminta Badan Mediasi

Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya

mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku di BMAI.

3. Apabila penyeselaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawaraah

tidak juga mencapai kesepakatan, tetapi tertanggungjuga tidaak menempuh

mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi

keputusan BMAI tidak diterima oleh tertanggung maka penanggung

53 Budhy Budiman, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2004, Hal.97


86

memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu

pilihan penyelesaian sengketa melalui :

a. Non Litigasi (diluar pengadilan ) melalui arbitrase dan/atau pihak ketiga

sebagai penengah atau,

b. Litigasi (melalui pengadilan ).

Didalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi kesehatan, upaya yang

dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menyelesaikan klaim tersebut yaitu melalui

cara non litigasi atau menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam

menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan pihak perusahaan TDP Brandan harus

lebih mengoptimalkan atau mengutamakan penyelesaian klaim asuransi yang timbul

melelui jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase yang merupakan alternatif

penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Syukurnya, sampai saat ini belum pernah ada perselisihan yang terjadi baik

antara PT. TDP dengan karywan ataupun antara PT. TDP dengan BPJS Kesehatan

mengenai tidak terpenuhinya asuransi BPJS Kesehatan. Karena selama perusahaan

berdiri apabila terjadi klaim asuransi maka proses yang selalu dipilih yaitu melalui

musyawarah melalui pihak ketiga. Sebab melalui cara ini klaaim yang terjadi akan

lebih mudah dan cepat diselesaikan. Apabila tidak mencapai kesepakatan setelah

dilakukannya musyawarah, maka setelah itu akan diselesaikan melalui pengadilan

yang merupakan cara terakhir dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi.


87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan di PT.

Trans Dana Profitri Brandan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Trans Dana Profitri Brandan

terhadap karyawan yang ditinjau dari isi Perjanjian salah satunya dapat berupa

BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana proses

atau mekanisme perjanjian BPJS Kesehatan yang nantinya perusahaan akan

memberikan pelayanan tersebut kepada karyawaan. Proses mekanisme dalam

BPJS Kesehatan terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap pendaftaran kepesertaan

b. Tahap pembayaran iuran

c. Tahap pengklaiman

2. Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi

katerlambatan dalam pembayaran premi kepada BPJS Pusat adalah membayar

denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak.

Penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran Iuran

lebih dari 3 bulan. Denda administratif atas keterlambatan PT. TDP

membayar iuran BPJS Kesehatan dibayarkan dengan dana perusahaan, tidak


88

3. lagi di potong dari gaji/upah karyawan, karna keterlambatan tersebut adalah

keselahan perusahaan bukan kesalahan karyawan.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta JKN kepesertaan PPU, Pemberi

Kerja paling lamat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila tanggal 10 pada bulan

tersebut jatuh pada hari libur, batas pembayaran iuran pada hari kerja

berikutnya.

4. Upaya Hukum yang ditempuh karyawan terhadap PT. Trans Dana Profitri jika

tidak terpenuhinya Asuransi Kesehatan apabila karyawan jatuh sakit dapat

diselesaikan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme penyelesaian klaim

BPJS Kesehatan pada PT. Trans Dana Profitri Brandan, terdiri dari :

a. Apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai

akibat dari besarnya ganti rugi dari polis yang dibuat, maka perselisihan

tersebut akan dislesaikan melalui perdamaian atau musyawarah mufakat

dalam bentuk paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya

perselisihan.

b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah

tidak mencapai kesepakatan, tertanggung dapat meminta Badan Mediasi

Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya

mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku di BMAI.

c. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah

tidak juga mencapai kesepakatan, tetapi tertanggung juga tidak menempuh


89

mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi

keputusan BMAI tidak diterima oleh tertanggung maka penanggung

memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu

pilihan penyelesaian sengketa melalui :

1) Non litigasi (diluar pengadilan ) melalui arbitrase dan/atau pihak ketiga

sebagai penengah atau,

2) Litigasi (melelui pengadilan).

B. Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan karyawan pada

umumnya dan pelaksanaanpengklaiman yang lebih baik oleh PT. Trans Dana Profitri

Brandan dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya perusahaan dalam usaha melindungi karyawannya harus lebih aktif

dalam mencari tahu dan mensosialisasikanBPJS Kesehatan. Dengan demikian,

akan terjadi sistem perancangan dan pengendalian manajemen terhadap

karyawan, sehingga karyawan paham mengenai apa-apa saja hak dan kewajiban

karyawan. Dan dapat juga di dukung oeh setiap pihak yang mempunyai

kepentingan di dalamnya, seperti pemerintah, dinas kesehatan, dan BPJS

Kesehatan itu sendiri.


90

2. Seharusnya para pihak dalam membuat suatu polis asuransi, klausul yang

dituangkan didalam polis harusnya lebih rinci dan jelas lagi mengenai pihak-

pihak mana yang berhak menerima klaim atas evenement yang terjadi terhadap

tertanggung dalam polis tersebut. Dengan demikian,perselisihan mengenai

siapa saja pihak-pihak yang berhak menerima klaim tersebut tidak terjadi

dikemudian harinya.

3. Untuk meningkatkan pelayanan nya tentu tidak bisa dibebankan pada BPJS

Kesehatan semata. Peran pemerintah, khususnya dengan menambah jumlah

sarana kesehatan yang bisa memberikan pelayanan pada peserta, bisa menjadi

salah satu opsi untuk mengurangi masalah yang ada. Selain peningkatan

fasilitas kesehatan (faskes), peningkatan sistem teknologi informasi (TI), agar

bisa menjadikan pelayanan tersebut lebih baik kedepannya.

4. Dalam hal penyelesaian klaim BPJS Ksehatan karywan, apabila timbul

perselisihan diantara pihak perusahaan dan tanaga kerja, maka penyelesaiannya

lebih efektif hendaknya dilakukan melalui proses non litigasi, dibandingkan

proses litigasi. Sebab melalui proses litigasi akan memakan waktu yang lama


repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB III PROSES PERJANJIAN PT....

Documents

Transcript of repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · BAB III PROSES PERJANJIAN PT....