repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 67861 › Chapter...

BAB II

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Binjai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

A. Gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat menjadi Lapas adalah

tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik

pemasyarakatan diIndonesia.Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No 72 kodepos 20717 merupakan

bangunan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang berdiri pada

tahun 1918, dengan luas + 10.755.20 m2 dan sisa tanah dipergunakan

untuk perkebunan kelapa sawit dan perumahan pegawai. Secara geografis

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai mempunyai batasan-batasan

sebagai berikut :

a) Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan Tanjung Jati

b) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jend. Gatot Subroto

c) Sebelah barat berbatasan dengan SD Inpres 02

d) Sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Penduduk

2. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai

Bangunan Lapas Klas IIA Binjai berbentuk persegi panjang yang

dikelilingi tembok dengan ukuran + 4 meter terdapat beberapa pos jaga

Universitas Sumatera Utara

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia�

di setiap sudutnya. Berikut bangunan yang terdapat di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Binjai yaitu :

1) Perkantoran

2) Blok hunian yang terdiri dari 6 blok, yaitu :

a) Blok A (Tahanan) d) Blok D

b) Blok B (Narapidana) e) Blok E

c) Blok C (Tahanan Wanita) f) Blok F

3) Masjid 7) Perpustakaan

4) Gereja 8) Kantin

5) Poliklinik 9) Ruang Kunjungan

6) Aula 10) Dapur

11) Gudang

12) Ruang Kegiatan Kerja

13) Kamar Mandi dan WC

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

Efektifitas sistem mekanisme kerja yang terdapat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai masing-masing telah

mempunyai tugas dan kewajiban atau wewenang yang telah

ditentukan. Berikut struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Kota Binjai :23

23Ka.sub.bag. TU Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 31 Juli

2017


Tabel 2 :

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BINJAI

Kepala Lapas Mhd Jahari Sitepu, SH.Msi NIP : 196410081993031001

Kepala sub bagian TU Syamsinar Simatupang, SH.MH

NIP : 197103271993032001

Kepala urusan kepegawaian dan keuangan Sefendi, SH

NIP : 197311081994031001

Kepala urusan umum John Tarigan, SH.MH

NIP : 196606061994031002

Kepala seksi admin keamanan dan ketertiban

Simson Bangun, SH NIP : 196909161991031004

Kepala seksi kegiatan kerja Indra Gunawan, Amd.IP.SH NIP : 197505201998031001

Kepala seksi bimbingan napi/anak didik

Dekki Susanto, Amd.IP.SH NIP : 198105232000121001

Kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib

Andi Gultom, SH NIP : 197902152000031001

Kepala sub seksi keamanan Riama Sihite, SH

NIP : 196311121987032001

Kepala sub seksi sarana kerja Ahmad Kholil Siregar, SH

NIP : 197208131993031001

Kepala sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil

kerja Supian Natalis, SH

NIP : 19810403200003101

Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan

perawatan Muslim Surbakti, Amd.IP.SH NIP : 196910031995031001

Kepala sub seksi registrasi Rinaldo Adeta N.Tarigan,

Amd.IP NIP : 198706152008011001

Kepala satuan pengamanan lembaga kemasyarakatan

Drs Imanuel Ginting NIP : 196112311991031002


4. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai

Keberhasilan suatu pembinaan tidak terlepas dari peran dan

pertisipasi petugas. Dalam hal ini jumlah petugas yang ada di Lapas

kelas IIA Kota Binjai + 82orang, yakni :24

No

Tabel 3.Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Golongan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, Tahun 2017

Golongan Jumlah

1 I -

2 II 46 orang

3 III 35 orang

4 IV 1 orang

Sumber data : Ka. Sub Bag TU Lapas Klas IIA Binjai, 31 Juli 2017

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai masih

berada di golongan II dan III yang dilihat berdasarkan masa kerja.Sedangkan

tingkat pendidikan pegawai relatif lebih banyak ditingkat SMA, hal ini dapat

diketahui berdasarkan tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 Sarjana Lengkap 18 orang

2 Sarjana Muda 1 orang

3 SMA/Sederajat 60 orang

4 SMP/Sederajat 3 orang

Sumber data : Ka.Sub Bag TU Lapas Klas IIA Binjai, 31 Juli 2017

24Sumber data : Ka. Sub bag TU. berdasarkan data Tahun 2017 di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Binjai


Tabel 5. Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-Laki 71 orang 2 Perempuan 11 orang


Tabel 6 . Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

No Jabatan Jumlah 1 Pejabat Struktural 14 orang

2 Staf Umum 3 orang

3 Staf Kepegawaian 6 orang

4 Staf Bimkemas 4 orang

5 Staf Kegiatan kerja 2 orang

6 Staf Kamtib 3 orang

7 Staf KPLP 12 orang

8 Staf Registrasi 4 orang

9 Petugas Jaga 34 orang

Jumlah 82 orang


Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai dan uraian

tugasnya masing-masing, sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Bertugas menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Binjai, mengusulkan remisi umum dan khusus untuk narapidana,


mengkoordinasikan penyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai

lingkungan Lapas, mengusulkan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan

gaji berkala, mengusulkan pembebasan bersyarat Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP). Mengusulkan cuti menjelang bebas dan cuti

bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), menetapkan surat lepas

Warga Binaan Masyarakat (WBP), menetapkan surat kerja panitia lelang,

menetapkan pemenang lelang bahan makanan Warga Binaan

Pemasyarakatan.

b. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan terhadap warga

binaan, mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan Lapas, melakukan

pemeriksaan pelanggaran keamanan.

c. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bagian tata usaha terdiri atas :

1) Sub bagian umum

Bertugas melakukan urusan surat menyurat, inventaris, pemeliharaan

gedung, mengatur rumah tangga kantor.

2) Sub bagian kepegawaian

Bertugas melakukan urusan kepegawaian

3) Sub bagian keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan

4) Bidang Bimbingan dan Kegiatan Kerja


Bertugas melakukan menyusun rencana kerja seksi binadik, melakukan

program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, koordinasi

pelaksanaan perawatan kesehatan dengan instansi lain, melakukan

ketatausahaan seksi bimbingan dan kegiatan kerja, melakukan

penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan, menyusun dan menyiapkan

laporan seksi binadik, melakukan penilaian pelaksanaan perwalian

warga binaan pemasyarakatan.

Bidang bimbingan dan kegiatan kerja terdiri dari :

• Seksi Registrasi

Bertugas membuat remisi umum dan khusus untuk narapidana,

membuat registrasi narapidana dan tahanan, membuat surat

bebas bagi narapidana, melakukan pengambilan foto/identitas

warga binaan pemasyarakatan, membuat statistik dan

dokumentasi sidik jari, mengusulkan pembebasan bersyarat dan

cuti bersyarat bagi warga binaan.

• Seksi Perawatan

Bertugas membuat buku gudang beras, melakukan pengawasan

melekat, memberikan peralatan perlengkapan narapidana.

• Seksi Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan petunjuk kerja kepada warga binaan

pemasyarakatan, menyiapkan bahan produksi dan peralatan,

bertugas memberikan petunjuk kerja kepada warga binaan

pemasyarakatan, menyiapkan bahan produksi dan peralatan,


menyiapkan tempat bimbingan kerja, menyediakan guru

pendidik atau guru pembimbing.

5) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap warga

binaan yang melanggar peraturan Lapas, menerima laporan dan

memeriksa laporan pengamanan, melakukan koordinasi dengan Kepala

Pengamanan Lapas dalam hal keamanan Lapas, melakukan penilaian

pelaksanaan pekerjaan bawahan.

Bidang Administrasi Keamanan terdiri dari :

1) Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan

dan pembagian tugas pengamanan

2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan

pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan

berkala di bidang keamanan.

5. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai berkapasitas 858orang,

saat ini dihuni hampir 1448orang (Agustus 2017) yang terdiri dari

tahanan dan narapidana dewasa dan anak laki-laki serta


perempuan.Berdasarkan uraian tersebut, berikut data jumlah penghuni

Lapas Klas IIA Binjai :25

25http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db7272d0-6bd1-

1bd1-c774-313134333039, diakses pada tanggal 6 Agustus 2017


http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db7272d0-6bd1-1bd1-c774-313134333039�

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db7272d0-6bd1-1bd1-c774-313134333039�

Tabel 7 : Data jumlah penghuni lapas kelas IIa Kota Binjai

Keterangan :

No Periode Tahanan Total Napi Total Tahanan &

Napi

Kapasitas % % Over

Kapasitas DL DP TD AL AP TA DL DP TD AL AP TA 1 Januari 222 8 230 0 0 0 230 894 17 911 2 0 2 913 1143 498 230 130

2 Februari 213 8 221 2 0 2 223 950 16 966 2 0 2 968 1191 498 239 139

3 Maret 237 6 243 0 0 0 243 990 9 999 4 0 4 1003 1246 498 250 150

4 April 236 14 250 1 0 1 251 1001 8 1009 2 0 2 1011 1262 498 253 153

5 Mei 273 17 290 1 0 1 291 1041 7 1048 2 0 2 1050 1341 498 269 169

6 Juni 227 15 242 2 0 2 244 1148 9 1157 2 0 2 1159 1403 498 282 182

7 Juli 199 15 214 2 0 2 216 1134 12 1146 2 0 2 1148 1364 498 274 174

8 Agustus 190 12 202 2 0 2 204 1227 15 1242 2 0 2 1244 1448 498 291 191

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki TAP : Tahanan Anak Perempuan

NDL : Napi Dewasa Laki-Laki NDP : Napi Dewasa Perempuan

NAL : Anak Laki-laki NAP : Anak Perempuan


B. Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam

Pembinaan Narapidana Narkotika

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem

pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan

agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan

masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup

secara wajar sebagai seorang warga negara.Saat seorang narapidana

menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya

sebagai warga negara akan dibatasi.

Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan.Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi

ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem

pemasyarakatan Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Surbakti, Amd.IP.SH selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai menyatakan bahwa ruang lingkup petugas dalam membina narapidana narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai hanya sebatas dalam lingkungan lapas saja, dan menurut beliau selama beliau menjabat sebagai Kasubsi Bimkemaswat belum pernah ada napi yang dibina di luar lapas, dikarenakan proses yang cukup sulit dan harus adanya kerjasama antara pihak lapas dengan pihak ketiga.26

26Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Surbakti, Amd.IP.SH selaku Kasubsi

Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Binjai pada tanggal 31 Juli 2017


Pembinaan narapidana tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas

pemasyarakatan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak

yang terlibat dalam pembinaan narapidana.Harus disadari bahwa dalam

pembinaan narapidana prinsi-prinsip dasar pembinaan harus berjalan

seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan.

Prinsip itu adalah kemauan atau hasrat narapidana untuk membina

sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang

menjadi narapidana dan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membina

narapidana dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam

membina narapidana. Hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan

narapidana dapai dicapai dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai.

Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina

narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-

norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial

yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan

bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri.Narapidana itu

harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana itu harus

mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan

lagi.Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 60 ayat (1) “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala

kegiatan yang berhubungan dengan narkotika”27

27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (1)


Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan

berdasarkan asas :28

1. “Pengayoman“ adalah perlakuan terhadap warga binaan

pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari

kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan

pemasyarakatan, juga memberikan bekal 49 hidupnya kepada

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang

berguna di dalam masyrakat.

2. “Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian

perlakuan dari pelayanan yang sama kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. “Pendidikan” adalah bahwa penyalenggaraan pendidikan dan

bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain

penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan , pendidikan

kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. “Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa

sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan

harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus

berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga

28Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5


mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama

LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh

hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata

lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh

perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur,

latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi).

6. “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

dan orangorang tertentu” adalah walaupun Warga Binaan

Pemasyarakatan berada di 50 LAPAS, tetap harus didekatkan

dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,

antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam

kunjungan.29

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem

pemasyarakatan merupakan suatu kesaturan yang integral untuk

mengembalikan narapidana kepada masyarakatan dengan bekal

kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula

financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik

dan berguna.

30

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Terdapat 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu :

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

29Dwidja Priyatno, 2006, opcit, hlm 106 30Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan

Narapidana di Indonesia, (Jakarta,Pradnya Paramita,1982), hlm 13


3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat

daripada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan

anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh

diasingkan dari masyarakat

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik

tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan

negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu

dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan

produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan

anak didik harus berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat

adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai

manusia.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan

kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung

fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem

pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya

pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai


tujuan yang diinginkan dalam pembinaan WBP.Salah satu bentuk peran serta

masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai

kerjasama antara lapas/bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun

kelompok.

C. Proses Pembinaan kepada Narapidana Narkotika yang dilakukan

Petugas Lapas Klas IIA Binjai

1. Landasan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas

mengenai hukum tidak terlepas membicarakan tentang kehiudpan

manusia.Hukum itu pada hakikatnya adalah kekuasaan.Hukum itu mengatur,

mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak

individu.Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak

merupakan kekuasaan.Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang

mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak

untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan,

jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa.Karena

ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncullah istilah “Rule

of law”. Rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur

adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa.Demikian ini

berarti supremasi hukum. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan


kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif

sama sekali dan menjadi budak hukum.31

1. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

Bangsa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka

segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah harus

berlandasakn pada hukum. Dalam kaitannya dengan peranan dan fungsi

lembaga pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana

narkotika sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum

yang dipakai adalah :

2. UUD 1945 (Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar)

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

4. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

5. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

6. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga

Binaan Pemasyarakatan

7. PP No 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama

penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan

pemasyarakatan.

8. Per. Men Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No M.09.PR.07.10

tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum

dan HAM RI

31Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia,

(Yogyakarta,Mandar Maju,1999), hlm 20-21


Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan

tonggak sejarah baru bagi pemasyarakatan.Dengan Undang-Undang ini maka

diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang

dalam kenyataan telah lama ditinggal dan diganti dengan sistem pemasyarakatan.

Untuk itu selanjutnya berbagi konsepsi dan sistem pemasyarakatan yang selama

30 tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat “ad-

hoc” dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau

dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam

rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan

kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi

keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut,

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat konsepsi

sebagai berikut :

1. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan.

2. Petugas Pemasyarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum.

3. Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional.

4. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan

pemasyarakatan.

2. Pola Pembinaan Narapidana Narkotika

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat

Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar

narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam

masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagaman, sosial


budaya,maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan

keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau

bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan

sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola

upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan

peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-

PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan,

pembinaan adalah ; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan,

sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”32

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan

agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang

diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah

menyadari akan kesalahan masa lalu

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan

lainnya Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan

kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana.

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan

terhadap narapidana narkotika.

2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan

pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada

32Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang

Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,


masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk assimilasi serta

integrasi dengan masyarakat luar;

3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan

kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang

nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian

hari;

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup

dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;

5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan

kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada

segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan

masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di

luarnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan inti

kegiatan dari sistem pemasyarakatan, dan pembinaan merupakan bentuk

corak model kegiatan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien guna

memperoleh hasil yang maksimal.

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru

berorientasi bottom up approach yaitu pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan yang berdasarkan kebutuhan belajar Warga Binaan

Pemasyarakatan sesuai dengan hasil pre test sebelum dilakukan

pembinaan, akan dilakukan mid test untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan setelah


pembinaan selesai dilakukan akan diberikan post test untuk mengevaluasi

pembinaan yang diberikan.33

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan

berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar

1945 sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi

teori pidana terpadu, yaitu tujuan hukum pidana yang klasik dan modern,

upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap

narapidana. Ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis,

ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.

34

Sejalan dengan hal tersebut, Koesnoen menyatakan, bahwa agar

usaha bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara

sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945 harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka politik penjara nasional menilai

narapidana sebagai seorang manusia yang mempunyai unsur-unsur

kemanusiaan berupa jiwa, badan, kedudukan sebagai individu dan anggota

masyarakat dan berkebangsaan Indonesia.

35

33 Ady Suyatno, Himpunan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan,

(Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia : 2003), hlm 20

34Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 98-99

35Ibid hlm 100

Dalam hal program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh petugas

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai terhadap narapidana narkotika

ada beberapa tahap yakni :


1. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan keagamaan ini meliputi :

a. Kegiatan Pembinaan Keagamaan Islam, yaitu : Pengajian,

Zikir, Sholat berjamaah, Ceramah, dan Sholat Jumat. Kegiatan

Kerohanian Islam ini dilakukan atas kerjasama antara Lembaga

Pemasyarakatan dengan Yayasan Pendidikan Intensif Agama

Islam.

Tabel 8. Daftar Pembinaan Keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai No. Jadwal Peserta Pemateri 1 Senin, Minggu Pertama 20 s/d 30 orang PIAI 2 Jumat, Minggu Pertama 3 Senin, Minggu Ketiga 4 Jumat, Minggu Ketiga 5 Senin, Minggu Keempat

Sumber data : Wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat, pada 31 Juli 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai Keberadaan masjid di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai sangat

membantu narapidana dalam membina keagamaannya dengan kondisi masjid

yang cukup nyaman untuk beribadah dengan adanya sajadah sejumlah 15 (lima

belas) buah dengan daya tamping 130 (seratus tiga puluh) orang.

b. Kegiatan Pembinaan Keagamaan Nasrani, disediakan gereja

dengan kondisi yang sangat layak pakai dengan bangunan yang

baru di renovasi.

Tabel 9.Daftar Pembinaan Keagamaan Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

NO Jadwal Pemateri 1 Senin pertama Yayasan Rumah Doa


2 Senin kedua dan keempat Yasindo 3 Senin ketiga GJAI 4 Selasa I, II, III, dan IV GPI 5 Rabu I, II, III, dan IV Gibkin 6 Kamis pertama Methodist Wisly 7 Kamis kedua Onisius 8 Kamis ketiga dan keempat GBKP Kuala 9 Jumat I, II, III, dan IV GPDI 10 Sabtu I, II, III, dan IV JKI 11 Minggu I, II, III, IV, dan V Selodio (I), Onisius (II), GBKP

Kuala (III), HKBP (IV), dan GBKP Batang Serangan (V)

Sumber data : Wawancara dengan Narapidana (Pemuka Agama Nasrani) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 31 Juli 2017

2. Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja

Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja bertujuan membina

narapidana untuk meningkatkan kemampuan narapidana dalam

mengembangkan bakat masing-masing narapidana. Bimbingan

keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis

keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan dapat dikembangkan

lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana,

seperti keperluan industry kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan,

dan sebagainya, kegiatan yang dilakukan antara lain :

Tabel 10. Bimbingan Keterampilan dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai No Jenis Bimbingan Hasil Produksi Peserta Keterangan 1 Kerajinan Tangan Lampu Hias 5 orang Pelatihan 2 Pertukangan Meubel, Rak Baju,

Batako/Pot Bunga 8 oramg Pelatihan

3 Pertanian Budidaya Jamur 2 orang Pelatihan 4 Perbengkelan Bengkel/Listrik 2 orang Pelatihan 5 Kewirausahaan Berbagai macam

Keripik 5 orang Pelatihan

Sumber data : Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 31 Juli 2017


Hasil produksi dari bimbingan keterampilan dan kegiatan kerja merupakan

bagian dari pembinaan dalm prinsip-prinsip ekonomi, dimana hasil produksi

mendapat perhatian khusus untuk dipasarkan dengan mempertimbangkan :

1. Pemasaran dan selera konsumen secara umum

2. Keterkaitan produksi hasil karya narapidana dengan hasil karya

yang sama di masyarakat umum

3. Kemungkinan pengembangan produksi

4. Pekerjaan berarti kerja keras yang akan mendorong kebiasaan

narapidana untuk berpikir serta berbuat produktif serta ekonomis

5. Faktor daya guna, hasil guna, dan tepat guna36

3. Pembinaan Olahraga dan Kesenian

a. Kegiatan olahraga dilakukan pada pagi hari dan sore hari sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu :

Pagi hari : Pukul 07.45 s/d 08.30 WIB

Siang hari : Pukul 15.30 s/d 16.30 WIB

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Pagi hari : Senam

Sore hari : Sepak Bola, Bola Voli, Tenis Lapangan,

Tenis Meja, Bulu Tangkis, dan Catur

b. Kegiatan kesenian merupakan upaya penyaluran bakat para

narapidana untuk menumbuhkan rasa memiliki untuk melestarikan

nilai-nilai seni budaya serta menyalurkan kemapuan bakat seni,

36Dwidja,Priyatno, Materi Diklat, (Jakarta,Departemen Hukum dan Ham,2000),

hlm 68


diantaranya : grup band, vokal group, perkusi/rampak gendang,

teater, angklung, karinding/celempung, marawis, seni rupa.

Kegiatan kesenian dilakukan pada pagi hari dan sore hari.

4. Pembinaan Lainnya

a. Penyuluhan Narkoba dan obat berbahaya

Merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk

membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakat dan

menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali

kemasyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatan narkoba setelah

bebas. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim medis Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Binjai yang bekerja sama dengan Badan

Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai. Kegiatan ini dilakukan dengan

cara pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkata, serta seminar kesehatan.

b. Rehabilitasi Medis

Perawatan medis warga binaan pemasyarakatan (WBP) berfungsi

untuk menjaga mereka selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun

rohani. Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap

memperoleh kebutuhan dasar yang cukup (misalnya : makanan, air

bersih untuk minum, wudhu, dan sebagainya).

Rehbilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat yang

bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, bentuk

kegiatannya antara lain :

1. Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidana baru


2. Identifikasi penyakit yang diderita

3. Detoksifikasi

4. Pemeriksaan urine bagi pegawai dan narapidana

5. Kontrol Dokter ke blok-blok penghuni

6. Kegiatan rawat inap dan rawat jalan.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pembinaan terhadap

narapidana khususnya kasus narkoba pada dasarnya pembinaannya baik mental,

kemandirian, sosial, keterampilan lebih ditingkatkan, mengingat narkoba

merupakan tindak pidana khusus, oleh karena itu maka ancaman pidana

penjaranya pun cukup lama yaitu maksimal bisa hukuman mati.

Menurut penulis, bahwa dalam penanganan kasus narkoba ini bersifat

mengakar dan mempengaruhi, baik psikologis, maupun kondisi

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga mempengaruhi, oleh sebab itu

pembinaan narapidana tidak hanya melalui pendekatan secara kejeraan, namun

perlu juga proses secara kekeluargaan, karena menurut penulis hampir seluruh

pengguna narkoba disebabkan oleh kurangnya perhatian orang-orang sekitar para

pengguna dan kurangnya penanaman nilai-nilai agama.

D. Manfaat hasil Pembinaan yang diperoleh Narapidana Narkotika di Lapas

Kelas IIA Kota Binjai

Dalam kehidupan narapidana, Pembina harus mampu menciptakan

grup, kelompok, atau usaha bersama, dimana setiap anggota dapat belajar

untuk mempraktekkan saling ketergantungan. Kelompok-kelompok

narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan akan tumbuh subur, secara


positif, terarah dan mempunyai tujuan yang pasti, untuk saling bersaing, dan

terobsesi untuk maju bersama. Banyak cara untuk meningkatkan semangat

pembinaan narapidana, dengan mengembangkan sumber daya manusia,

sumber daya pribadi, dengan mempraktekkan kehidupan dari ketergantungan

menjadi mandiri dan saling ketergantungan. Proses perkembangan

kedewasaan akan memacu narapidana untuk mengembangkan diri,

mengembangkan sumber daya pribadi, dan untuk dijalankan kelak setelah

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Praktek-praktek psikologis, sangat

diperlukan dalam perkembangan pribadi narapidana, untuk menjadi mandiri,

dewasa, dan mengerti arti saling ketergantungan.37

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan posisinya

sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan

pidana, yaitu rehabilitas dan resosialisai pelanggar hukum, bahkan sampai

pada penanggulangan kejahatan.

38

37Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,(Jakarta,Sinar

Grafika,1996), hlm 20 38Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan

dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana,(Jakarta,Sinar Harapan, 1995), hlm 65

Berbicara masalah proses peradilan pidana

tidak terlepas dari dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sistem

tersebut dibangun dan diproses di dalam masyarakat. Hal ini berarti output

dari pemasyarakatan dipakai untuk mengindikasikan, apakah seseorang

pelanggar hukum benar-benar telah mengalami rehilitas di Lembaga

Pemasyarakatan butuh faktor pendukung. Pada Tahun 1963, dr. Sahardjo

dalam pidato pengukuhan gelar Honoris causa di Universitas Indonesia


membuat suatu sejarah baru dalam sistem kepenjaraan Indonesia

mengemukakan

“Bahwa Narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berotobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan.Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat”.39

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dilontarkan

Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. Dengan

dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan jelas terjadi

perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat

pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Didalam perjalanannya,

bentuk pembinaan yang diterapkan bagi Narapidana (Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan 1990, Departemen Kehakiman) meliputi:

40

1. Pembinaan berupa interaksi langsung, bersifat kekeluargaan antara

Pembina dan yang dibina.

2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah

laku melalui keteladanan.

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematika.

4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa

dan bernagara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum,

keterampilan, mental spiritual.

39Barda Nawawi Arief, opcit, hlm 68 40Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (Departemen Kehakiman,1990)


Tujuan pembinaan Narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan

meningkatkan akhlak (budi pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada

di dalam LAPAS atau RUTAN.

Pada dasarnya perkembangan proses pembinaan narapidana narkotika di

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai memiliki tujuan agar para narapidana

narkotika setelah habis masa pidananya dapat menjadi pribadi yang lebih baik

lagi, dimana tujuan tersebut meliputi :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di

Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam

rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

sidang pengadilan

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak

berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita

untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan

dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Jadi berhasil atau tidaknya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hal

mutlak untuk menyatakan bahwa sistem peradilan pidana telah dijalankan secara


terpadu dan efektif.Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi sistem

peradilan pidana itu sendiri seperti telah disebutkan diatas.Namun tidak dapat

disangkal bahwa Lembaga Pemasyarakatan ikut berpengaruh secara langsung

terhadap tercapai atau tidaknya dari sistem peradilan pidana.Sasaran pembinaan

dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau

seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kualitas intelektual

3. Kualitas sikap dan perilaku

4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan

5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Besarnya manfaat yang diperoleh para narapidana narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan setelah dibina oleh petugas Lapas, menjadikan para narapidana

dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bisa dilihat dari keahlian para napi dalam

memperbaiki bangunan lapas yang rusak, memasang keramik lantai ruangan

lapas, membuat pagar besi, jerjak besi, dan lain sebagainya.41

41Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Surbakti,Amd.IP.SH selaku Kasubsi

Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, pada tanggal 31 Juli 2017


repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 67861 › Chapter...

Documents

Transcript of repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 67861 › Chapter...