PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

OlehSukarman Aminjoyo

PELATIHAN PETUGAS PROTEKSI RADIASISTTN – BATAN

Jogjakarta, 18 – 18 Februari 2010

STTN - BATAN

PENDAHULUAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

DI INDONESIA PENGAWASAN PEMANFAATAN

TENAGA NUKLIR PERUNDANG UNDANGAN

KETENAGANUKLIRAN RI1. UU NO 10 TH 19972. PP NO 33 TH 20073. PP NO 29 TH 20084. PP NO 26 TH 20025. PP NO 27 TH 20026. PERKA BAPETEN

STTN - BATAN

MATERI

PENDAHULUAN

STTN - BATAN

MANFAAT UTK KESEJAHTERAAN

Energi, kesehatan, industri, pertanian, litbang

RESIKO

-Bahaya radiasi

-Senjata pemusnah masal

-Teroris

TENAGA NUKLIR

•Perlu diatur dg peraturan perundang – undangan

•Perlu diawasi pelaksanaannya

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

NUKLIR DI INDONESIA

A. ENERGI PLTN

STTN - BATAN

•Rencana

•Sampai sekarang

belum bisa

diujudkan

kesehatanindustri

pertanian

hidrologi

peternakan

B. NON ENERGI - kesehatan 2500 Pemegang izin ( PI) - industri 500 PI - litbang 15 PI

litbang

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIADALAM BIDANG KESEHATAN

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIADALAM BIDANG KESEHATAN

40 144 54 15 24

42

69

15

24 8 24 39 19 39

29

23

15

60

32206017718940270260

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIADALAM BIDANG INDUSTRI

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIADALAM BIDANG INDUSTRI

3

10

1

6 10 7 1 4 0 1 1 14 1 1

3

1

0

2

0104810992203

Sejak awal Pemerintah RI hanya akan menggunakan

teknologi nuklir utk kesejahteraan rakyat

sejak th 1957 Pem RI tlh jadi anggota IAEA ( International Atomic Energy Agency)

tgl 12 Juli 1978 tlh menandatangani & meratifikasi perjanjian internas ttg pencegahan penyebaran senjata nuklir yaitu ” Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapon ( NPT ) ” dalam bentuk UU No. 8 Tahun 1978.

tgl 14 Juli 1980 tlh menandatangani” Comprehensive Safeguards Agreements(CSA)”

tgl 29 Sept 1999 tlh menandatangani” Additional Protocols ( AP ) ”

tgl 1 Agst 2003 tlh menandatangani ” Integrated Safeguards ” .

PENGAWASAN TENAGA NUKLIR

Tugas pengawasan pd umumnya adalah tugas Pemerintah kepentingan umum - kesel kerja - kesel radiasi - keuangan, dll.

Perlunya pengawasan tek nukl mempunyai resiko bahaya radiasi dan penyalahgunaan perlu diawasi utk lindungi kesel & keseh pekerja,masy & lingk akuntabilitas kpd masy

STTN - BATAN

Tujuan pengawasan

- jamin kesejah,keam & ketentraman masy

Aspek yg diawasi y.i.

a). keselamatan radiasi pengion

b). keamanan nuklir

c). Seifgards

Instrumen pengawasan

Siapa yang mengawasi? Pemerintah

Berdasarkan UU No 31 Th 1964 diawasi oleh BATAN ( sbg pelaksana dan pengawas ) UU ini kmd diganti dg UU No 10 Th 1997

Berdasarkan UU No 10 Th 1997, Pem bentuk 2 Badan baru. A. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sbg badan pelaksana dl bidang litbang tenaga nuklir B. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sbg badan pengawas pemanfaatan tenaga nuklir

lbh independen

Siapa yang diawasi ?

para pengguna teknologi nuklir

* Rumah Sakit ( 2500 Pemegang Izin / PI )

diagnosis

therapi

* Industri ( 500 PI )

pertambangan, minyak

pembangkit listrik batu bara

semen, kertas, rokok

minuman, dsb.

* Lembaga litbang ( 15 PI )

BATAN

Perguruan Tinggi, Departemen

STTN - BATAN

POLA PENGAWASAN STTN - BATAN

INSPEKSI IZIN

EVALUASI &

KAJIAN

ATURAN

PERUNDANG UNDANGAN

KETENAGANUKLIRAN

Adl peraturan yg berhubungan dg pemanfaatan iptek nuklir utk kesejahteraan

Tujuan dan fungsi dr perat perund tenuk

a). Proteksi thd bahaya yg terkait dg penggunaan

ipteknuk

- proteksi bahaya rad

- pencegahan penyalahgunaan

NPT, seifgards.

b). Promosi pengemb ipteknuk

- pajak instalasi nuk, asuransi,ganti rugi, dsb

STTN - BATAN

STTN - BATAN

SISTEMATIKA PERATURAN PERUNDANGAN RI

UU RI NO 10

TAHUN 2004

1. UUD 19452. UU / PERPU3. PP4. PERPRES5. PERDA a. Perda Propinsi b. Perda Kab / Kota c. Perdes / Perat Se tingkatCatatan:

Perpu : Perat pengganti UU

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

UU NO.10 TH 1997

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN KEPALA BAPETEN( ketent & pedoman)

UUD 1945

STTN - BATAN

UNDANG UNDANG NO 10 TH 1997

TENTANG KETENAGANUKLIRAN

Undang undang ini memuat dan mengatur ttg.

Ketentuan Umum Kelembagaan Penelitian & Pengembangan Pengusahaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Radioaktif Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir Pidana

STTN - BATAN

UU NO 10 TH 1997

UU NO 10 TH 1997

Ketentuan Umum

Pasal 1. Ketenaganukliran hal yg berkait dg peman,pengemb,dan

penguasaan iptek nuk serta pengawasan keg yg berkait dg tenuk tenaga nuklir tenaga dlm bentuk apapun yg dibebaskan dlm

pros transformasi inti, termasuk tenaga yg berasal dr sumber rad pengion

radiasi pengion gelomb elektromagnetik dan partikel bermuatan yg

krn energi yg dimilikinya mampu mengionisasi media yg dilaluinya

Dsb

Ketentuan Umum(lanjutan )

Pasal 2, Bahan nuklir terdiri atas: a). bhn galian nuklir, b). bhn bakar nuklir, dan c). bahan bakar nuklir bekas Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan

pemanf diatur dan diawasi Pemerintah.

Kelembagaan

1. Badan Pelaksana (ps.3) laks peman tenuk selengg litbang, penyelidikan umum, eksplorasi &

eksploitasi bhn gal nuk,produk bhn baku utk pembuatan dan produk bhn bkr nuk, .... dst.

2. Badan Pengawas (ps.4) laks pengawasan thd sgl keg peman tenuk selengg peraturan, perizinan dan inspeksi3. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (ps.5) - beri saran dan pertimb ttg peman tenuk kpd Pem - samp skr blm dibentuk4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (ps.6) pem dpt bentuk BUMN yg berkait dg peman tenuk

Penelitian dan Pengembangan

litbang tenuk dl rangka kuasai ipteknuk utk kesel,keam,ketentr dan kesejah rakyat

diselengg oleh dan jadi tangg jwb Badan Pelaksana(Bapel)

Bapel dpt bekerjasama dg ins dan badan lain

Pengusahaan

Mengatur tentang : penyelidikan umum,eksplorasi,dan eksploitasi

bahan galian nuk (BGN) Bapel prod dan/atau pengad bhn baku utk pemb bahan

bakar nuk (BBN) Bapel prod BBN (nonkomers dan komersial *) prod radioisotop (nonkomers dan komers *) pemb, pengoper, dan dekomisioning (dekom)

reaktor nuklir (nonkomers dan komers *) pemb reak nuk komers (PLTN) ditetapkan oleh Pem

stlh berkonsul dg DPR- RI, ps 13 ayat 4.*). Non komersial Bapel*). Komersial BUMN, Koperasi,Badan Swasta

Pengawasan

1) lemb yg mengawasi Badan Pengawas 2) pelaks was mel peraturan, perizinan, dan inspeksi 3) tujuan pengawasan

jamin kesejah,keam,dan ketentr masy jamin kesel dan keseh peker dan angg masy serta perlind

thd LH pelihara tertib hk dlm pelaks peman tenuk tingk kesad hk pengg tenuk utk timbulkan bud kesel di bid

nuk cegah terjadinya perub tuj jamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas

dlm pelaks pemanf tenuk 4) kewajib perhatikan kesel,keam,dan ketentr,keseh pekerja dan

angg masy serta perlind thd LH

Pengawasan (lanjutan )

4) izin peman tenuk pemb dan pengop serta dekomisioning reaktor nuk

dan instalasi nuk lainnya,( ps 17 ayat 2) biaya izin operator reaktor nuk dan petugas ttt di dlm inst nuk

lainnya SIB (srt izin bekerja) petugas di dlm inst yg memanfaatkan rad pengion

SIB

Pengawasan(lanjutan )

6) inspeksi dilaks oleh Badan Pengawas dilakukan oleh Inspektur yg diangkat dan

diberhentikan oleh Badan Pengawas inspeksi dilaks scr berkala dan sewaktu – waktu

7) pembinaan K – 2 pembinaan brp bimb & penyuluhan ttg pelaks kesel

dan keseh pekerja,dan angg masy serta perlind thd LH oleh Badan Pengawas

Pengelolaan Limbah Radio Aktif

1). tuj pengel LRA cegah timbulnya bhy rad thd pekj,angg masy

dan LH2). klasifikasi LRA rend, sedang dan tinggi3). pelaks pengel LRA Bapel4). kewajib penghasil LRA -LRA tingk rend dan sdg disimp sement sblm diserahkan kpd Bapel - LRA tingk tinggi disimp sement sekurang-krgnya slm masa ops reaknuk5). kewajib Bapel sediakan tempat penyimp lestari LRA

tingk tinggi6). penent temp penyimp lestari LRA ditetapkan Pem stl

mendpt persetuj DPR – RI ps 25 ayat 2

Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

1). penangg jwb kerugian nuklir kecel nuk yg terjd dlm ins nuk pengusaha inst nuk ( PIN ) kecel nuk yg terjd slm pengangk BBN atau BBN bekas

pengusaha inst nuk pengirim kecel nuk yg terjd akibat konflik/pertikaian bersenjata

internas atau non internas atau bencana alam dg tingk luar biasa yg lampaui bts ranc persy kesel yg tlh ditetapkan olh Badan Pengws bukan tangg jwb PIN

dsb.2). besar biaya kerugian nuk

pertgjwb kerug nuk plg banyak sembilan ratus milyard rupiah

besar bts pertnggjwb kerug nuk tsb diatur lbh lanj dg Kepres

3). jangka wkt tuntutan kerugian nuk tunt ganti rugi nuk kadaluwarsa apbl tdk diajukan dlm wkt 30 thn terhit sjk diterbitkan pernyataan

Badan Pengawas hak utk tunt ganti rugi nuk hrs diajukan dlm jangka

wkt 3 th stlh penderita mengetahui atau patut menget kerug nuk yg diderita dg ketent jangka wkt tsb tdk boleh lebihi jangka wkt yg ditetapkan pd ps 39 ayat 1 dan 2.

4). pengadilan yg berwenang memeriksa perkara pengadilan neg (PN) tempat kecel nuk terjadi, atau PN Jakarta Pusat dlm hal terjadi kecel nuk slm

pengangkutan BBN atau BBN bekas di luar wilayah Neg - RI

Ketentuan Pidana

Mengatur ttg hukuman pidana penjara maupun denda krn pelanggaran thd ketent yg ada dlm UU ini.

Sbg contoh : pelangg thd ps 17 ayat 2 dihukum penjara plg

lama 15 th dan denda plg banyak satu milyar rupiah

pelangg thd ps 17 ayat 1 dipidana dg pidana denda plg banyak seratus juta rupiah.

dsb.

PP NO.33 TAHUN 2007 TENTANG KES RAD PENGION DAN KEAMANAN

SUMBER RADIOAKTIF Merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan

ps 16 UU No. 10 Th 1997,pengganti PP No.63 Th 2000

Memuat dan mengatur ttg :1) Ketentuan Umum2) Ruang Lingkup dan Tujuan3) Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga

Nuklir4) Intervensi5) Keamanan Sumber Radioaktif6) Inspeksi7) Sanksi Administratif

STTN - BATAN

PP NO 33 TH 2007

PP NO 33 TH 2007

Ruang Lingkup dan Tujuan

PP ini mengatur kesel rad thd pekj,masy,LH,keam sumber r.a., dan inspeksi dl peman tenuk kesel rad liputi peman tenuk dan intervensi keam sumb r.a. di sini tdk termsk keam bhn

nuk PP ini bertuj jamin kesel pekj dan angg

masy,perlind LH,dan keam sumb r.a.

Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan

Tenaga Nuklir 1. Umum

a.Setiap orang/badan yg akan manfaatkan tenuk wajib miliki izin peman dan penuhi syarat kesel rad

b.Perizinan peman tenuk diatur dlm PP tersendiri

c.Persy kesel rad liputi persyaratan manajemen persyaratan proteksi radiasi persyaratan teknik verifikasi keselamatan

2.Persyaratan Manajemen a.penangg jwb kesel rad b. budaya kesel

c. pemantauan kesehatan d. personil e. pelatihan

3. Persyaratan Proteksi Radiasi - justifikasi peman tenuk - limitasi dosis - optimasi prot dan kesel rad

Intervensi 1. Intervensi adl setiap tind utk kurangi atau hindari

paparan atau kemungkn terjadinya pap kronik dan pap darurat

a. paparan kronik pap berasal dr NORM, TENORM, sisa z.r.a. pd

kejad ms lampau,dan sumb yg tdk diket pemiliknya

Interv thd sit pap kronik dilaks mel tind remedial b. paparan darurat Situasi pap darurat hanya liputi kondisi kecelakaan Interv thd sit pap darurat dilaks mel tind protektif dan remedial*)Remedial : mengembalikan pd kead semula shg kons r.a. < tingk intervensi

2. Pelaksanaan intervensi

setiap org/bdn yg krn kegnya dpt hslkan mineral ikutan berupa TENORM hrs laks interv thd terjdnya pap yg berasal dr TENORM mel tind remedial

pelaks interv dilaporkan kpd BAPETEN BAPETEN wjb laks interv thd pap kronik kecuali

TENORM mel tind remedial

Keamanan Sumber Radioaktif

1. Kewajiban menerapkan keam SRA PI yg impor,ekspor,gunakan,simpan,dan/atau

angkut SRA wjb terapkan keam SRA BAPETEN terapkan keam SRA thd SRA yg

tdk diket pemiliknya kategori SRA diatur dg Per Ka BAPETEN

2. Keam thd SRA yg diimpor,diekspor,digunakan,disimpan,atau diangkut

a. kewajiban importir

b. kewajiban eksportir

c. pelaks impor & ekspor SRA

d. pelaks pengangkutan SRA

e. tangg jwb PI utk jamin keam SRA

f. kead darurat SRA

g. pengamanan thd SRA yg tdk diket pemiliknya

Inspeksi

tugas BAPETEN lakukan inspeksi thd fas / inst yg manfaatkan tenuk

dilaks oleh Inspektur Kesel Nuk yg diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN

liputi pemeriksaan adminis dan tek dilaks scr berkala atau se wkt – 2 dengan atau

tanpa pemberitahuan dsb.

Sanksi Administratif

1. pelanggaran thd ketent di luar ketent pidana sbgmn diatur pd ps 41 sd 44 UU No 10 Th 1997, dikenakan sangsi administratif

2. sangsi adm berupa peringatan tertulis penghentian sementara beroperasinya inst;

dan/atau pencabutan izin

3. dst.

PP NO 29 TH 2008 TTG PERIZINAN

PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION

DAN BAHAN NUKLIR PP ini mrpk perat pelaks ps 17 UU No 10 Th 1997, sbg pengganti PP No

64 Th 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan Tenaga NukMemuat dan mengatur ttg.1. Ketentuan umum2. Pengelompokan pemanf sumber rad pengion dan bahan nuk3. Persyaratan izin4. Tatacara permohonan dan penerbitan izin5. Kewajiban pemegang izin6. Klierens 7. Pengecualian dari kewajiban memiliki izin pemanfaatan sumber rad

pengion8. Persetujuan9. Inspeksi10. Sanksi administrasi

STTN - BATAN

PP NO 29 TH 2008

PP NO 29 TH 2008

KETENTUAN UMUM

Pengertian ttg.

- pemanfaatan

- tenaga nuklir

- sumber radiasi pengion, dst.

PP ini mengatur ttg. Persyaratan dan tata cara perizinan Pengecualian dari memiliki izin

PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

1. Peman Sumber Radiasi Pengion (SRP) dikelompokkan jadi 3 yaitu kelomp A, B, dan C

2. Pemanf bahan nuklir (BN) dikelompkan dlm kelom A.

PERSYARATAN IZIN

1. Setiap orang atau badan yg akan laks peman SRP dan BN hrs miliki izin dr Ka BAPETEN

2.Dlm hal ttt kewaj miliki izin dpt dikecualikan

3.Pemohon utuk miliki izin hrs penuhi syarat y.i.administrasi, teknis dan atau khusus

Utk BN kecuali hrs penuhi persyar teknis tsb berlaku persyar teknis lainnya y.i.

a. Sistim seifgards

b. Sistim keam BN dan atau

c. Pernyataan pemohon izin bhw keg ekspor dan impor BN dilakukan dg mitra dr neg yg.

- menjadi pihak pada NPT

- memp perjanjian seifgards dg IAEA

Ketent lbh lanjut diatur dg Perka BAPETEN

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN

A. Permohonan dan Penerbitan Izin

PEMOHONBAPETEN

(3 hr)Dok tdk lengkap (3 hr)

Dok lengkapKembali kpd pemohon utk diperbaiki

(maks 15 hr)

Kalau tdk kemb izin batal

Dok dinilai

(15 hr)

Hasil tdk penuhi syarat (5 hr )

Hasil penuhi syarat (7 hr)

Kembali kpd pemohon utk dilengkapi

IZIN TERBIT

A.1. Utk peroleh izin peman SRP kel A dan Peman BN .

PEMOHONBAPETEN

(3 hr)Dok tdk lengkap (3 hr)

Dok lengkapKembali kpd pemohon utk diperbaiki

(maks 12 hr)

Kalau tdk kemb izin batal

Dok dinilai

(12 hr)

Hasil tdk penuhi syarat (5 hr )

Hasil penuhi syarat (5 hr)

Kembali kpd pemohon utk dilengkapi

IZIN TERBIT

A.2. Utk peroleh izin peman SRP kel B.

A.3. Utk peroleh izin pemanfaatan SRP kel C

Tata caranya sama spt permohonan izin peman SRP kel B

Kecuali dlm hal : Penilaian dilaks plg lm 10 hr kerja terhit sjk dok

dinyatakan lengk Pemohon sampkan dok perbaikan kpd BAPETEN plg

lm 10 hr sjk pemberitahuan kpd pemoh. Penilaian thd dok perbaikan dilakukan plg lm 10 hr

sjk dok titrm BAPETEN

A.4. Izin fasilitas penggunaan dan/litbang SRP radioterapi, fas kalibrasi dll (ps 4.J. No 9 – 17)

Izin diterbitkan bertahap: a. konstruksi b. operasi, dan/atau c. penutupan

A.5.Izin produksi radioisotopIzin diterbitkan bertahap: a. konstruksi b. komisioning c. operasi, dan c. penutupan

A.6. Izin pengelolaan limbah radioaktif

Izin diberikan bertahap.o Tapako Konstruksio Komisioningo Operasi, dan o Penutupan

Pengelolaan LRA dilaks oleh (ps 5)-Non komersial BATAN-Komersial BUMN,Koperasi dan/ Badan Swasta yg bekerma dg atau di tunj oleh BATAN

B. Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Izin berlaku sjk diterbitkannya izin s.d. jangka wkt ttt sesuai dg lamp I. pd PP ini

Izin dpt diperpanj sesuai dg jangka wkt berlakunya izin

Permoh perpanj izin diajukan plg lm 30 hr kerja sblm jangka wkt izin berakhir

Permoh dilamp dok persyar admn dan tek

C. Penetapan Penghentian

PI hrs ajukan permoh penetapan penghentian keg jika PI bermaksud hentikan peman SRP dan BN

Permoh diajukan plg lm 60 hr sblm masa berlaku izin berakh dg lampkan

Penanganan akhir ZRA atau BN

a.pengiriman kembali ZRA atau BN ke neg

asal,atau

b. penyerahan ZRA sbg limb r.a. ke BATAN Penghentian keg diterbitkan

D. Perubahan Izin

Bila terjadi perubahan data SRP dan BN, PI wjb ajukan perub izin peman

Permoh izin diajukan sblm terjd perub data Dlm hal terjd perub bdn huk PI peman SRP

dan BN atau perub fas dan/atau SRP PI wjb ajukan permoh izin baru

E. Berakhirnya Izin

Izin berakhir jika

a) Habis masa berlakunya izin

b) Dicabut oleh Ka BAPETEN

c) Badan pemegang izin bubar atau dibubarkan

d) Terjadi pengalihan SRP dan BN,atau

e) PI perorangan meninggal dunia

F. Biaya izin

Setiap izin dikenakan biaya yg besarnya ditentukan berdsrkan PP tersendiri

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1) PI berkewajiban utk Beri kesemp utk pemeriksaan oleh BAPETEN Laks pemantauan keseh pek rad Selengg dok ttg sgl sesuatu yg berkaitan dg peman

SRP dan BN dsb

2) Ketent lbh rinci diatur dg Perka BAPETEN

KLIERENS

1) ZRA terbuka,LRA atau material terkontaminasi atau teraktivasi yg tlh capai tingk klierens dpt dibebaskan dr pengawasan

2) Utk dptkan pembebasan tsb PI ajukan penetapan klierens kpd BAPETEN

3) Jika terpenuhi terbit penetapan klierens

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN PEMANFAATAN SRP

1. Peman zra, pembangkit rad pengion,dan peral yg kand zra utk produk konsumen dikecualikan dr kewaj miliki izin peman SRP

2. Pengec utk peman zra ditetapkan berdsrkan nilai yg lb kecil atau sama sbgmn tercant dl lamp II PP ini

PP NO. 26 TH 2002 TTG KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Mrpk perat pelaks dr ketent ps 16 UU No 10 Tahun 1997, sbg penggantiPP No 13 Tahun 1975

Memuat dan mengatur ttg :1. Ketentuan Umum2. Ruang Lingkup dan Tujuan3. Perizinan4. Kewajiban dan Tanggung Jawab5. Pembungkusan6. Program Proteksi Radiasi7. Pelatihan8. Program Jaminan Kualitas9. Jenis dan Batas Aktivitas Zat Radioaktif10. Zat Radioaktif Dengan Sifat Bahaya lain11. Penanggulangan Keadaan Darurat12. Sanksi administratif13. Ketentuan Pidana14. Ketentuan Penutup

STTN - BATAN

PP NO 26 TH 2002

PP NO 26 TH 2002

Ketentuan Umum

Pengangkutan ZRA adl pemind ZRA dr suatu temp ke temp lain mel jaringan lalu lintas umum, dg gunakan sarana angktutan darat, air atau udara

Pengangkut adl org atau bdn yg melakukan pengangk ZRA

Ruang Lingkup dan Tujuan

PP ini berlaku juga utk pengangk BN Ketent ini tdk berlaku utk

a. pemind ZRA di dlm suatu inst b. ZRA yg dipasang atau dimasukkan ke dlm tubuh

manusia atau binatang hidup utk diagnosa dan atau terapi

c. ZRA yg mrpkn bag tak terpisahkan dr sarana angkutan

d. ZRA dlm bent brg atau produk konsumen e. ZRA yg berasal dr alam dlm ukuran ttt.

PP ini bertuj utk jamin kesel, keam, ketentr, dan keseh pek dan angg masy, serta perlind thd harta benda dan LH selama pengangk ZRA

Perizinan

pengirim dan penerima ZRA tlh miliki izin peman tenuk

sblm pengangk dilaks pengirim hrs sdh dpt persetuj dr Bawas

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengirim Pengangkut Penerima

Pembungkusan pembungkusan sesuai dg tipe dan katagori

bungkusan tipe bngksn hrs penuhi syar pengujian

bngksn, dsb.

Program Proteksi Radiasi Setiap pengangk ZRA hrs penuhi asas prot

rad

Pelatihan

pek yg scr rutin terlibat lsg dlm pengangk ZRA hrs dpt pelatihan ttg pengangk ZRA

pelat tsb jd tangg jwb pengangkut

Program Jaminan Kualitas pengirim dl pengangk ZRA dan BN hrs susun prog

jam kual & dimintakan persetuj Bawas prog jam kual yg tlh disetuj Bawas dilaks oleh

pengirim pengangkut

Penanggulangan Keadaan Darurat

Bila terjd kecel rad tind yg hrs dilakukan

1. Pengangkut lapor kpd Bawas, Pengirim, pejbt yg berkepent, dan

Penerima isolasi temp kejad dg pemagaran dan beri tanda yg

jelas

2. Pengirim atau penerima sgr kirim Petugas Proteksi Radiasi (PPR) ke lokasi bngksn dg tkt keboc akibat kecel dimaksud yg lebihi

nilai bts yg ditetapkan bawas tdk boleh ditrskan pengrimannya sblm dperbaiki dan didekont.

PP NO 27 TH 2002 TTG PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Merupakan perat pelaks dr ketent ps 27 ayat 2 UU No. 10 Tahun

1997 Memuat dan mengatur ttg :1. Ketentuan Umum2. Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan3. Klasifikasi Limbah Radioaktif4. Manajemen Perizinan5. Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan Limbah Radioaktif6. Program Jaminan Kualitas7. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan8. Pengolahan Limbah Radioaktif Tambang Bahan Galian Nuklir dan

Tambang lainnya9. Program dekomisioning10. Penanggulangan Kecelakaan Nuklir dan/atau Radiasi11. Sanksi Administrasi

STTN - BATAN

PP NO 27 TH 2002

PP NO 27 TH 2002

Ketentuan Umum

Limb radioaktif (LRA) adl zat radioaktif(ZRA) dan/atau bhn serta peral yg

tlh terkena ZRA atau menj radioaktif krn pengoperasian inst nuk atau inst yg manfaatkan rad pengion yg tdk dpt digunakan lg.

Pengelolaan LRA adl pengumpulan,pengelompokan,pengolahan,pengangkutan,penyimp,dan/atau pembuangan LRA

Pengolahan LRA yi pros utk mengubah karakterisasi dan komposisi

LRA shg apbl disimp dan atau dibuang tdk membahayakan masy dan LH

KLASIFIKASI LIMBAH RADIO AKTIF

Klasifikasi Limbah Radioaktif Klasif LRA yi rendah, sedang dan tinggi Dikelompokkan berdsrkan aktivitas, waktu

paroh, jenis rad, bent fisik dan kimia, sifat racun, dan asal LRA

MANAJEMEN PERIZINAN

1. Perizinan

2. Tanggung jwb Badan Pelaksana

3. Kewajiban penghasil LRA

4. LRA dari luar negeri

5. Bahan bakar nuklir bekas

PENGELOLAAN,PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN LRA

1. Pengolahan LRAa. LRA tkt rend dan sedb. LRA tkt tinggic. Pengolah LRA

2. Pengangkutan LRA sesuai ketent pengangk ZRA dan umum

3. Penyimpanan LRAa. Penyimpanan sementarab. Penyimpananc. Penyimpanan lestari

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pengelola LRA hrs lakukan pemant tk rad & radioakt lingk di sekit inst

Bapel hrs lakukan pengel dan pemant LH di sekit temp penyim dan penyim lestari LRA

hsl pemant dilaporkan kpd Bawas

PROGRAM DEKOMISIONING

sblm lakskan dekoms inst pengolahan LRA setiap pengolah LRA wjb sampkan dok prog dekoms kpd Bawas

tata cara penyus dok prog & pelaks dekoms diatur dg Keputusan Ka Bawas

PENANGGULANGAN KECELAKAAN NUKLIR DAN/ATAU RADIASI

upaya penceg terjadinya kecel nuk dan atau rad

dlm hal terjadi kecel nuk atau rad lakukan tind penanggul sesuai ketent berlaku

tind penanggul tsb hrs dilapkan kpd Bawas plg lambat 30 hr stlh kecel

SANKSI ADMINISTRASI Pelanggaran thd ketent yg berlaku Bawas dpt

memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin.

SK Ka BAPETEN No. 01/Ka-BAPETEN/V-99

ttg Ketentuan Kesel Kerja dg Radiasi Mengatur ttg: Organisasi proteksi radiasi Tangg jwb pengusaha instalasi (PI) Tangg jwb & kewaj PPR Tangg jwb & kewaj pekerja rad

2. Nilai batas dosis Sist pembatasan dosis Utk pek rad Utk penyinaran khusus terencana Utk masy umum

STTN - BATAN

4. Nilai bts turunan utk pek rad

5. Ketent prot rad bagi pek rad pembatasan penyinaran pemonitoran dan pencatatan dosis pengawas keseh pekrad

SK Ka BAPETEN No.02/Ka-BAPETEN/V-99 ttg Baku Tingkat Radioaktivitas Lingkungan

1. Setiap PI hrs jamin agar kadar radioaktivitas yg terlepas dr instalasinya tdk akibatkan kdr rad lingk melebihi baku tingk rad lingk yg ditetapkan

2. Khusus utk air minum, baku tingk rad besarnya adl sepersepuluh dr baku tingk rad di air sbgmn diatur dlm kepts ini.

STTN - BATAN

SK Ka BAPETEN No.03/Ka-BAPETEN/V-99 ttg Ketentuan Kesel Utk Pengelolaan Limbah Radioaktif

Mengatur ttg :

1. Pengawasan thd peman ZRA dan pembuangan ZRA

2. Pengelolaan LRA oleh pemanfaat

3. Prosedur penanganan LRA yg biasanya tdk dibuang sendiri oleh peman ZRA

4. Metode penyimpanan dan pengungkungan LRA

STTN - BATAN

SK Ka BAPETEN No.05-P/Ka-BAPETEN/VII-00 ttg Pedoman Persyaratan Utk Keselamatan Pengangkutan ZRA

Sbg pengganti SK Ka BAPETEN No.04/Ka-BAPETEN/V-99 ttg ketent kesel utk pengangkutan ZRA

Mengatur ttg : Batas jml ZRA dlm bungks dikecualikan Instrumen dan brg dlm bungks dikecualikan Brg yg terbuat dr Uranium alam, Uranium susut

kadar dan Thorium alam sbg bungks dikecualikan Pembungks kosong sbg bungks dikecualikan dan lain-lainnya

STTN - BATAN

SK Ka BAPETEN No.05-P/Ka-BAPETEN/I-03 ttg Pedoman Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Memuat ttg pedoman penangg keadaan darurat (RPKD) dlm rangka jamin kemamp penangg kead darurat fasilitas radiasi yg punya dampak radiologi tinggi atau instalasi nuklir baik dlm kondisi normal maupun darurat

STTN - BATAN

Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN No.7 Th 2009 ttg Kesel Radiasi Dlm Penggunaan Peralatan Radiografi Industri

Menggantikan SK Ka BAPETEN No.08/Ka Bapeten/V-99

Mengatur ttg :a. Persyar izinb. Persyar kesel radc. Intervensid. Rekaman dan laporanPenggunaan tsb utk industri, litbang di fasilitas terbuka

& tertutupPeral radiografi tsb gunakan a). Zat radioaktif b). Pembangkit rad pengion

STTN - BATAN

Perka BAPETEN No.5 Th 2009 ttg Kesel Radiasi Dlm Penggunaan ZRA Utk Well Logging

Well logging adl semua keg yg liputi penurunan dan pengangkatan alat ukur atau alat yg kandung ZRA atau yg digunakan utk deteksi ZRA tsb di dlm lubang bor utk tuj dptkan informasi lubang bor atau formasi geologi di sekitarnya dlm eksplorasi dan eksploitasi minyak,gas,panas bumi,termasuk geophisical logging utk mineral dan batu bara.

Peralatan well logging adl peral yg digunakan dlm keg well logging di bid industri

STTN - BATAN

Mengatur ttg :a. Persyar izinb. Persyar kesel radc. Intervensid. Rekaman dan laporan

Penggun ZRA utk well log adl utk:a. Keg industri dan litbangb. Meliputi ZRA terbungkus, terbuka, dan

penanda radioaktif

Perka BAPETEN No.10 Th 2008 ttg Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir

- Sbg pengganti SK Ka BAPETEN No.17-rev 1/Ka-BAPETEN/V-99 ttg perubahan atas persyar utk memperoleh izin bg Petugas pd Inst Nuk dan Inst yg memanfaatkan rad pengion

Petugas Inst dan Bhn Nuklir (BN)

Ptgs yg bekerja di inst nuk yg berkualifikasi sbg operator,supervisor,teknisi perawatan, supervisor perawatan, pengurus inventori BN, pengawas inventori BN,atau PPR inst nuk

STTN - BATAN

A. Jenis Petugas Instalasi Bahan Nuklir (PIBN)

1. Jenis PIBN pd Reaktor Daya (RD)

a. Operator RD

b. Supervisor RD

c. Teknisi perawatan RD

d. Supervisor perawatan RD

e. PPR inst nukl

f. Pengurus inventori BN

g. Pengawas inventori BN

2. Jenis PIBN pd Reaktor Non Daya (RND)

a. Operator RNDb. Supervisor RNDc. Teknisi perawatan RNDd. Supervisor perawatan RNDe. PPR inst nuklf. Pengurus inventori BNg. Pengawas inventori BN

3. Jenis PIBN pd Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR)

a. Operator INNR

b. Supervisor INNR

c. PPR inst nukld. Pengurus inventori BN

e. Pengawas inventori BN

B. Persyaratan Utk Memperoleh Surat Izin Bekerja (SIB)

Setiap PIBN wjb memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) Utk peroleh SIB tsb hrs memenuhi persyar umum

dan khusus Persyar umum a.l.usia min 18 th, sehat jasmani &

rohani, dsb. Persyar khusus misalnya kualifikasi pendidikan dan

ijazah, pengalaman magang/kerja sesuai dg jenis dan kualifikasi PIBN

Lulus ujian SIB

C. Pelatihan dan Pengujian

Pelatihan sesuai dengan kualifikasi PIBN harus dilakukan oleh lembaga pelatihan yang tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh BAPETEN

Pengujian kualifikasi PIBN dilakukan oleh Tim Penguji.

Tim Penguji ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.

Anggota Tim Penguji bukan merupakan pengajar pada program pelatihan

D. Penerbitan dan Perpanjangan SIB

SIB diterbitkan bg pemohon yg lulus ujian kualifikasi SIB

Masa berlaku SIB1) Berlaku 3 tahun utk:a. Operator,Supervisor,Teknisi Perawatan,dan Supervisor Teknisi Perawatan RD & RNDb. Operator INNRc. PPR inst nukl

2) Berlaku 4 tahun utk : Pengurus & Pengawas inventori BN

SIB utk PIBN dpt diperpanjang stlh PIBN mengikuti pelatihan penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlaku SIB dan lulus pengujian rekualifikasi.

SIB utk PIBN hanya berlaku untuk 1 (satu) instalasi nuklir dan pada bidang yang sesuai.

PIBN yang pindah dari satu instalasi ke instalasi lain wajib memberitahukan secara tertulis kepada BAPETEN melalui pengusaha instalasi nuklir.

E. Berakhirnya SIB

SIB utk PIBN berakhir disebabkan oleh hal-hal sbb: lewatnya jangka waktu izin yang diberikan pencabutan oleh Kepala BAPETEN PIBN yang telah mendapatkan SIB meninggal dunia.

F. Sangsi Administrasi Peringatan tertulis Pembekuan SIB slm 1 th Pencabutan SIB

Perka BAPETEN No.15 Th 2008 ttg Persyaratan Utk Memperoleh Srt Izin Bekerja Bagi Petugas Tertentu di

Instalasi Yg Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion

Sbg pengganti SK Ka BAPETEN No.17-rev 1/Ka-BAPETEN/V-99

Petugas tertentu yang bekerja di instalasi yang memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion meliputi:

a). Petugas Proteksi Radiasi,dan

b). Petugas Keahlian.

STTN - BATAN

A. Pengelompokan dan Klasifikasi Petugas Tertentu Yg Bekerja Pd Instalasi Yg Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion

1. Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

a. PPR utk Industri

tingkat 1, 2 dan 3

b. PPR utk Medik

tingkat 1, 2 dan 3

2. Petugas Keahlian

a. Radiografi industri : Ahli dan Operator

b. Iradiator : Operator, Ptgs dosimetri,Ptgs perawatan

c. Produksi radioisotop: Operator dan Ptgs perawatan

Fasilitas

B. Persyaratan Utk Memperoleh SIB

Petugas proteksi radiasi PPR dan petugas keahlian wjb memiliki SIB

1. Utk PPR

- Persyar umum dan khusus

- Lulus pelatihan proteksi radiasi

- Lulus ujian yg dilaks BAPETEN

2. Utk Petugas Keahlian

- mengikuti dan lulus pelatihan keahlian yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan; dan

- memiliki Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh

Lembaga Sertifikasi.

C. Tata Cara Permohonan dan Penerbitan SIB

1. SIB utk PPR Pemohon ajukan permoh tertulis kpd Ka BAPETEN Ikuti ujian tertulis & lesan Terbit SIB

2. SIB Petugas Keahlian Pemohon ajukan permoh tertulis kpd Ka BAPETEN Terbit SIB

D. Masa Berlaku dan Perpanjangan SIB

SIB utk PPR

a. PPR industri tk 1 dan medis tk 1 3 th

b. PPR industri tk 2 dan medis tk 2 4 th

c. PPR industri tk 3 dan medis tk 3 5 th

Pemegang SIB wjb ikut 1 kali penyegaran PPR oleh BAPETEN slm masa berlakunya SIB

SIB dpt diperpanj stlh masa berlakunya hbs

SIB Petugas Keahlian berlaku sampai dengan jangka waktu

Sertifikat Keahlian berakhir. Pemohon, untuk memperoleh perpanjangan

SIB ajukan permohonan kpd Ka BAPETEN spt pd wkt ajukan SIB pertama kali.

SK Ka BAPETEN No.19/Ka-BAPETEN/IV-2000 ttg Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir

1. Prinsip umum pengecualian dr kewaj miliki izin peman tenuk :

a. Resiko rad pd seseorang dr peman tenuk yg dikecualikan tsb sngt kecil

b. Damp radiologi kolektif dr peman tenuk yg dikecualikan tsb sngt kecil

c. Peman tenuk yg dikecualikan tsb sngt aman dan tdk ada kemungk kejad normal mupun kecelakaan yg mengakibatkan prinsip tsb pd huruf a dan b tdk dpt dipenuhi

STTN - BATAN

2. Peman tenuk yg dikecualikan dr kewaj miliki izin tsb hrs penuhi syarat:

a. Dosis efektif yg diterima angg masy sbg akibat peman tsb lbh kecil atau sama dg 10 mikro sievert per tahun

b. Dosis efektif kolektif terikat per tahun dr peman tsb tdk lebih dr 1 org-sievert (man-sievert)

STTN - BATAN

STTN - BATAN