7/26/2019 514-980-1-SM

1/7

Artikel Penelitian

164

Abstrak

Kebijakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diimplentasikan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan BLUD

puskesmas telah diterapkan di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010 dan

berlaku pada puskesmas perawatan maupun nonperawatan. Pelaksanaan

BLUD puskesmas tidak selalu meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini

bertujuan mengetahui gambaran mutu pelayanan puskesmas perawatan

yang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini merupakanpenelitian potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Agustus

hingga Desember 2013. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran

kuesioner kepada 105 pengguna layanan di empat puskesmas yang dipil-

ih dengan cara multistage random sampling. Data kualitatif dikumpulkan

melalui wawancara mendalam kepada 13 penyedia pelayanan kesehatan

yang dipilih secarapurposive sampling. Data kuantitatif dianalisis secara

deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan analisis tematik. Dari hasil

penelitian, pelayanan di puskesmas perawatan berstatus BLUD di Gianyar

dinilai kurang memuaskan karena keterbatasan peralatan medis dan ku-

rangnya tenaga yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan

pengelolaan keuangan pada staf puskesmas dan perekrutan tenaga

berlatar belakang akuntansi penting untuk dilakukan.

Kata kunci: Badan layanan umum, implementasi, kebijakan, puskesmas

Abstract

The policy of primary health care as local public service agencies (BLUD)

was established to improve the quality of basic health care services. The

public service agencies primary health care policy has been implemented

to all primary health care in Gianyar district since 2010. The implementa-

tion does not always improving health service quality. This research was

aimed to overview the quality of services in primary health care with gene-

ral services agency status in Gianyar district. This research was a cross-

sectional study with mixed of quantitative and qualitative approaches.This

research was conducted in Gianyar between August and December 2013.

The quantitative data was collected through questionaire survey to 105 pa-

tients in four primary health care who were chosen with multistage random

sampling technique. The qualitative data was collected through in-depth in-

terviews to 13 health care providers in primary health care who were cho-

sen with pusposive sampling. The quantitative data was analysed descrip-

tively and the qualitative data was analysed using thematic analysis. The re-

sult of the study was primary health care quality in BLUD puskesmas withinpatient services was perceived as poor due to the limited availability of

medical equipment and lack of staff who major in financial management.

Training on financial management and recruitment of staff with accounting

background should be conducted.

Keywords: Public service agencies, implementation, policy, primary health

care

PendahuluanDi era otonomi, pemerintah daerah khususnya

Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki tanggung jawabmoral dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dasar

melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) karenalebih terjangkau dari segi biaya dan mudah diakses olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya peningkatanketerjangkauan masyarakat akan akses pelayanan kese-hatan dasar, beberapa puskesmas nonperawatan telah dit-ingkatkan statusnya menjadi puskesmas perawatan.Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, dibentuk Badan Layanan Umum Daerah

Korespondensi: Putu Ayu Indrayathi. Program Studi Ilmu Kesehatan

Masyarakat FK Universitas Udayana, Gd. PS IKM, Jl.PB.Sudirman Denpasar

Bali, No.Telp: 0361-7448773, e-mail: pa.indrayanthi@gmail.com

Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang BerstatusBadan Layanan Umum Daerah

Quality of Services in Health Care Center with General Services AgencyStatus

Putu Ayu Indrayathi, Rina Listyowati, Ni Made Sri Nopiyani, Luh Putu Sinthya Ulandari

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

7/26/2019 514-980-1-SM

2/7

165

Indrayathi, Listyowati, Nopiyani, Ulandari, Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus BLUD

(BLUD) di setiap puskesmas karena puskesmas adalahujung tombak dalam pembangunan kesehatanmasyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat akan rendah-nya kualitas pelayanan di puskesmas menjadi salah satualasan dibentuknya puskesmas BLUD. Dari 13 puskesmasutama yang ada di Kabupaten Gianyar, empat diantaranyaadalah puskesmas yang berstatus sebagai puskesmas per-awatan yang menyediakan pelayanan 24 jam.1

Berkembangnya berbagai jenis pelayanan kesehatanmembuat mutu pelayanan kesehatan di puskesmas mudahterabaikan.2 Kondisi ini harus dicermati, mengingat kual-itas pelayanan puskesmas sebaiknya mendapatkan perha-tian yang khusus sehubungan dengan semakin tingginya

jumlah kunjungan pas ien dan pemanfaatan fas ilitaspuskesmas 24 jam. Dari segi perspektif pengguna layanankesehatan, mutu pelayanan kesehatan dapat diukur dari li-ma dimensi mutu yaitu tangible (bukti langsung), reliabil-ity (keandalan), responsiveness (cepat tanggap), assur-

ance (kepastian), dan emphaty (empati) sehingga terwu-judlah pelayanan kesehatan yang berkualitas.3

Seiring dengan berjalannya kebijakan puskesmasberbentuk layanan usaha di Kabupaten Gianyar, suatupemantauan oleh pihak eksternal secara komprehensifbelum pernah dilakukan. Menurut Azwar,4 monitoringmerupakan suatu kegiatan pemantauan/evaluasi padaproses yang berfokus pada pelaksanaan program.Pemantauan penting untuk dilakukan karena fungsi man-ajemen ini mengandung fungsi pengendalian ataskegiatan yang tengah dilaksanakan. Pemantauan di-lakukan dari segi penyedia dan pengguna layanan. Hal ini

berguna untuk mengukur suatu implementasi programserta mengetahui bagian-bagian yang harus dilakukanperubahan guna meningkatkan kepuasan pelanggan.4

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mu-tu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus BLUDdi Kabupaten Gianyar sehingga diharapkan dapat mem-berikan masukan kepada pihak pelaksana dalam opti-malisasi pelaksananan guna peningkatan mutupelayanan.

MetodePenelitian ini dilakukan di 4 puskesmas yang memili-

ki fasilitas perawatan di Kabupaten Gianyar, pada bulanAgustus Desember 2013. Penelitian ini merupakanpenelitian potong lintang dengan pengumpulan data den-gan metode campuran, yakni kombinasi kuantitatif dankualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menye-barkan kuesioner kepada 105 orang pengguna layanan diempat puskesmas perawatan di Gianyar yang dipilih se-cara multistage random sampling. Sedangkan data kual-itatif dikumpulkan dengan melakukan wawancara men-dalam kepada informan kunci yang dipilih secarapurpo-sive sampling. Wawancara mendalam dilakukan kepadaempat kepala puskesmas, empat staf medis, empat stafnonmedis, dan kepala dinas. Data kuantitatif dianalisissecara deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengananalisis tematik yaitu proses mengkode informasi, yangdapat menghasilkan daftar tema sehingga memu-ngkinkan penerjemahan informasi kualitatif menjadi da-ta kualitatif seperlu kebutuhan peneliti.

Analisis data secara deskriptif dengan memban-dingkannya pada teori yang diperoleh dari studi kepus-takaan dan penelusuran dokumen. Variabel kuantitatifdalam penelitian ini adalah lima dimensi mutu, yaitu tan-gible (bukti langsung), reliability (keandalan), respon-siveness (cepat tanggap), assurance (kepastian), dan em-phaty (empati). Sedangkan untuk penelitian kualitatif,variabel dalam penelitian ini adalah persepsi pemberilayanan mengenai mutu pelayanan pada puskesmas per-awatan yang berstatus BLUD.

Hasil

Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan PuskesmasPersepsi masyarakat pengguna layanan puskesmasperawatan yang telah berstatus BLUD mengenai kualitaslayanan berbagai puskesmas, yaitu Puskesmas Ubud I(34 orang), Puskesmas Payangan (13 orang), PuskesmasTampaksiring II (33 orang), dan Puskesmas TegallalangI (25 orang) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa persepsi masyarakatpengguna layanan pada Puskesmas Ubud I mengenai ke-lima dimensi mutu termasuk dalam kategori kurang baik.Pada Puskesmas Payangan dan Puskesmas TampaksiringII, persepsi masyarakat menyatakan dimensi mutu relia-

Tabel 1. Gambaran Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Puskesmas Ditinjau dari Lima Dimensi Mutu

Puskesmas Tangible Reliability Responsiveness Assurance Empathy

Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n(%) n (%)

Ubud I 10(9,5) 24(22,9) 12(11,4) 22(21) 10(9,5) 24(22,9) 7(6,7) 27(25,7) 6(5,7) 28(26,7)

Payangan 7(6,7) 8(7,6) 8(7,6) 5(4,8) 4(3,8) 9(8,6) 8(7,6) 5(4,8) 8(7,6) 5(4,8)

Tampaksiring II 15(14,3) 18(17,1) 17(16,2) 16(15,2) 17(16,2) 16(15,2) 15(14,3) 18(17,1) 18(17,1) 15(14,3)

Tegallalang I 10(9,5) 15(14,3) 16(15,2) 9(8,6) 9(8,6) 16(15,2) 10(9,5) 15(14,3) 12(11,4) 13(12,4)

Total 32(40) 65(61,9) 53(50,5) 52(49,5) 40(38,1) 65(61,9) 40(38,1) 65(61,9) 44(41,9) 61(58,1)

7/26/2019 514-980-1-SM

3/7

Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9, No. 2, November 2014

166

bility, assurance, dan empathy baik. Sedangkan, padaPuskesmas Tegallalang I persepsi masyarakat yangmenyatakan baik hanya pada dimensi reliability.

Persepsi pengguna layanan puskesmas perawatanyang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar diukur de-ngan menggunakan kuesioner yang mengacu kepada lima

dimensi mutu pelayanan kesehatan yaitu keandalan (re-liability), cepat tanggap (reponsiveness), kepastian (as-surance), empati (emphaty) dan bukti langsung (tangi-ble). Hasil survei tingkat kepuasan pengguna secara ke-seluruhan mengenai layanan puskesmas perawatan dap-at dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa ada empatdimensi mutu yang dinilai dalam kategori persepsi ku-rang baik yakni untuk dimensi bukti langsung, dimensikesigapan, dimensi kepercayaan, dan dimensi perhatian.Sedangkan, dimensi yang memiliki persepsi baik yaituhanya dimensi kehandalan.

Persepsi Pemberi Pelayanan Kesehatan

Kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Gianyartelah ditetapkan sejak bulan Januari tahun 2010. Dari 13puskesmas yang telah berstatus BLUD, terdapat empatpuskesmas yang merupakan puskesmas perawatan de-ngan menyediakan pelayanan 24 jam. Dalam praktiknya,sebagian besar responden berpendapat bahwa kebijakanBLUD puskesmas memberikan keleluasaan bagipuskesmas untuk melaksanakan programprogram yangtepat sasaran sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Baikdari pihak manajemen puskesmas dan staf puskesmassangat terbantu dengan adanya kebijakan BLUD

puskesmas. Seperti terangkum dalam kutipan wawan-cara berikut:

Kebijakan (Puskesmas BLU) ini memudahkan ka-mi dalam melakukan inovasi dalam memberikanpelayanan (Informan 5)

Bagus bu...target program bisa lebih tercapai...sayadi ANC seneng sekali karena program yang sudah diren-canakan bisa dilakukan (Informan 9)

Kebutuhan itu, kayak obat itu e..kita bisa meren-canakan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dan be-lanja apa gitu kita juga sendiri, kalau dulu sebelum

BLUD kan dibuat dari dinas kesehatan, apa yang dibelidisana kita terima yang itu, tidak sesuai dengan kebu-tuhan kita (Informan 3)

Meskipun kebijakan BLUD ini sangat baik, namunimplementasi kebijakan BLUD sangat susah. Dalam halini, diperlukan kerja keras seluruh tim puskesmas se-hingga pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan lancar.Banyak permasalahan yang muncul di awal pelaksanaanBLUD. Hambatan terbesar yang dialami oleh pelaksanakebijakan ini adalah kurangnya tenaga yang kompetensesuai dengan syarat dan ketentuan BLUD.

Susah sekali awalnya..kami tidak punya kapasitasuntuk membuat laporan keuangan dan administrasiyang susah..(Informan 7)

Banyak sekali dulu, itu dah yang saya bilang awaldari kita masuk BLU itu karena..yang..yang..banyakberubah kan manajemen itu, administrasi dan manaje-men, memang susah..susah tapi karena kita ee..bareng-

an bertiga belas jadi kan sama-sama gitu lo cari infor-masi(Informan 1)

Banyak masalah dalam proses implementasinya..kami belajar ke pemda bagian keuangan karena dinasjuga belum punya pengalaman tentang BLU (Informan8)

Selain ada beberapa permasalahan pada awal pelak-sanaan kebijakan BLUD, terdapat pula beberapa ham-batan terkait pelaksanaan puskesmas perawatan yangmenyediakan pelayanan 24 jam. Dalam hal ini, sebagianbesar responden menyatakan bahwa pelayanan kesehatan24 jam masih terkendala dengan jumlah tenaga medis

seperti dokter dan perawat serta peralatan medis yangbelum cukup memadai. Seperti terangkum dalam kutipanwawancara berikut.

Kalo infrastruktur sudah, cuman yang masihkendala disini itu dah, SDM pada bidang-bidang yangkurang seperti yang saya bilang tadi, salah satunyamungkin dengan ditambahnya SDM fungsional sepertidokter, perawat, juga sopir beserta ambulan emergencytadi.. (Informan 2).

Untuk prasarana itu bilanglah untuk ini program-nya saya mungkin dari ini ee apa namanya ee apa na-manya dari alat alat bilanglah begitu perlu dibantulahlagi sedikit, mungkin dari segi PHmeter (Informan 11)

Meskipun terdapat beberapa kendala, pelaksanaan ke-bijakan BLUD ini juga memberikan dampak positif.Sejak diterapkannya kebijakan BLUD, kesejahteraan pe-gawai di puskesmas perawatan di Kabupaten Gianyarmeningkat jika dibandingkan sebelum BLUD. Sepertiyang terangkum dalam kutipan wawancara berikut.

Insentif secara financial sudah sesuai dan sudahlumayan dapatnya dibandingkan dengan puskesmas inisebelum BLU. Sekarang karena sudah BLU jadinya kitabisa mengelola sendiri dana yang kita miliki untuk bera-pa persen buat jaspel agar pegawai sejahteralah juga

Tabel 2. Gambaran Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Puskesmas

Perawatan BLU mengenai Kualitas Layanannya Ditinjau dari 5 Dimensi

Mutu di Kabupaten Gianyar Tahun 2013

Frekuensi

Dimensi Mutu

Baik n (%) Kurang Baik n (%)

Tangible (Bukti Langsung) 32 (40%) 65 (61,9%)

Reliability (Keandalan) 53 (50,5%) 52 (49,5%)

Responsivness (Cepat Tanggap) 40 (38,1%) 65 (61,9%)

Assurance (Kepastian) 40 (38,1%) 65 (61,9%)

Empathy (Empati) 44 (41,9%) 61 (58,1%)

7/26/2019 514-980-1-SM

4/7

167

ya..hehe.. (Informan 2).Dalam pelaksanaannya, hampir sebagian besar res-

ponden berpendapat bahwa kebijakan BLUD layak un-tuk dipertahankan. Alasannya, kebijakan ini membuatpuskesmas memiliki keleluasaan untuk membuat pro-gram-program yang tepat sasaran sesuai dengan kebu-tuhan masing-masing puskesmas dan meningkatkankompetisi antar pemberi layanan kesehatan. Hal initerungkap dari petikan wawancara berikut.

BLUD itu kan e..kayak tadi itu kita bisa mengaturkeuangan sendiri dan merencanakan sendiri gitu, apayang kita butuhkan kita rencanakan dari awal, apa yangmau dibeli gitu, kita tau itu biasa diatur.(Informan 3).

Oo pasti perlu..perlu..sangat perlu itu.. Ya untuk gi-ni, kan peningkatan pelayanan itu bisa di tingkatkan la-gi ya masalah kesejahteraan pegawai lebih meningkatlagi. (Informan 4)

PembahasanKualitas atau mutu menurut Goetsh dan Davis5

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungandengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkunganyang memenuhi atau melebihi harapan. MenurutLovelock dan Wright,6 kualitas pelayanan dapat diukurdengan membandingkan persepsi antara pelayanan yangdiharapkan (expected service) dengan pelayanan yang di-terima dan dirasakan (perceived service) oleh pelanggan.Menurut Parasuraman, Zeithmal, dan Berry dalamLupiyoadi,7 terdapat lima dimensi kualitas pelayananyang disebut dengan SERVQUAL. Kelima dimensi kuali-

tas pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: tangible(bukti langsung), reliability (keandalan), responsiveness(cepat tanggap), assurance (kepastian), dan emphaty(empati) .

Penilaian pengguna layanan terhadap kualitaspelayanan khususnya dimensi penampilan atau buktilangsung (tangible) di puskesmas perawatan yang bersta-tus Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Gianyardilihat melalui beberapa pernyataan, meliputi kebersi-han, kenyamanan ruang tunggu, kelengkapan dan keber-sihan peralatan, serta kerapian dan kebersihan petugaskesehatan. Lingkungan puskesmas yang tidak terjagasanitasinya akan mengakibatkan pengaruh buruk ter-

hadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung,maupun bagi masyarakat di sekitar puskesmas tersebut.8

Seharusnya kondisi puskesmas bersih mulai dari kamarmandi, ruang perawatan, ruang pemeriksaan, sampaidengan pintu keluar.9

Kelengkapan sarana dan prasarana juga perlu diper-hatikan, mengingat hal tersebut akan memengaruhikepuasan konsumen. Menurut Kotler,10 salah satu upayayang dilakukan manajemen perusahaan terutama yangberhubungan langsung dengan kepuasan konsumen,yaitu dengan memberikan fasilitas sebaik-baiknya demi

menarik dan mempertahankan pelanggan. Fasilitas meru-pakan sarana maupun prasarana yang penting dalam us-aha meningkatkan kepuasan seperti memberi kemuda-han serta memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagipengguna jasa. Fasilitas yang dilihat konsumen meru-pakan bagian dari wujud nyata yang penting atas keselu-ruhan jasa yang ditawarkan.11 Tingkat kenyamanandalam organisasi kesehatan juga perlu diperhatikan dis-amping fasilitas dan peralatan. Hal ini sesuai dengan pen-dapat Sabarguna12 yang juga menyatakan bahwa organ-isasi kesehatan perlu menjaga kenyamanan disampingperalatan yang memadai.

Infrastruktur dan fasilitas penunjang rawat inap terse-but akan menentukan kualitas layanan dan akhirnyaberdampak terhadap kepuasan dan loyalitas pasien rawatinap puskesmas. Beberapa hasil penelitian yang telah di-lakukan oleh Boller et al, Andaleeb, Baltussen et al, danDuong, et al.13-16 menyatakan bahwa fasilitas medis

merupakan bagian dari dimensi kualitas layanan rawatinap.

Dengan adanya persepsi kurang baik terhadap pe-nampilan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petu-gas puskesmas perawatan yang berstatus BLU diKabupaten Gianyar, tentu membutuhkan upaya per-baikan guna lebih meningkatkan pelayanan, tanpamengesampingkan hal lain yang sudah dianggap baikagar terus dapat dipertahankan. Melihat hasil daripersepsi responden terhadap dimensi penampilan ataubukti langsung pelayanan kesehatan puskesmas pera-watan yang berstatus BLU di Kabupaten Gianyar, se-

baiknya pihak puskesmas lebih maksimal lagi dalam upa-ya pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.Menurut Stevans,17 penampilan merupakan sarana un-tuk membangun citra dan kredibilitas tenaga kesehatanuntuk menambah keyakinan masyarakat atas pelayananyang diberikan.

Kebijakan BLUD puskesmas di Kabupaten Gianyardilandasi oleh adanya keinginan pemerintah daerah un-tuk menyediakan pelayanan yang bermutu bagimasyarakat pengguna puskesmas, mengingat bahwapuskesmas adalah gardu terdepan dari pelayanan kese-hatan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.Dalam hal ini, kebijakan BLUD puskesmas di Kabupaten

Gianyar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.18 Denganadanya kebijakan tersebut, pihak Pemerintah DaerahGianyar melihat peluang untuk menjadikan puskesmassebagai lembaga yang berbentuk BLUD yang dilindungidengan payung hukum SK Bupati Gianyar. Dalam hal iniBLUD dibentuk tidak berorientasi mencari keuntungan,namun untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagimasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Max Weber bah-wa pemerintah memiliki peranan yang penting, ditinjaudari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan se-

Indrayathi, Listyowati, Nopiyani, Ulandari, Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus BLUD

7/26/2019 514-980-1-SM

5/7

Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9, No. 2, November 2014

168

bagai administrator. Sedangkan ditinjau dari organicview, pemerintah berfungsi sebagaipublic service agencydan investor. Peranan sebagai regulator dan administra-tor erat sekali kaitannya dengan birokrasi, sedangkan se-bagai agen pelayanan masyarakat dan sebagai investorharus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unityang otonom.19

Diterapkannya kebijakan BLUD pada puskesmasperawatan di Kabupaten Gianyar dapat membantu pi-hak pemberi pelayanan kesehatan secara lebih leluasamenyediakan program-program kesehatan sesuai denganyang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.Organisasi perlu melaksanakan kegiatan inovasi dan se-cara berkesinambungan memperbaiki produk serta jasa-jasa mereka guna memenuhi permintaan konsumen yangberubah dan menghadapi pihak pesaing.20

Hal ini sangat efisien jika dibandingkan dengan se-belum diterapkannya kebijakan BLUD puskesmas.

Dalam hal ini, sering terjadi keterlambatan datangnyaobat-obatan dari dinas kesehatan. Terkadang obat terse-but tidak dibutuhkan oleh puskesmas karena tidak sesuaidengan permasalahan kesehatan yang sedang terjadi, se-hingga mengakibatkan pasien tidak dapat ditangani de-ngan optimal. Obat-obatan tersebut tidak digunakan danakhirnya menjadi kadaluarsa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2005,18 penerapan kebijakan BLUD instansi pemerintahmemiliki fleksibilitas dalam rangka pelaksanaananggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belan-ja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang/jasa. Oleh

sebab itu, melalui penerapan kebijakan ini pihakpuskesmas dapat merencanakan kebutuhan seperti pro-gram kesehatan, peralatan medis, serta obat-obatansesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatanyang dialami oleh masyarakat di wilayah kerjanya.Dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuaidengan kebutuhan masyarakat (appropriateness) akanmempercepat kesembuhan pasien yang pada akhirnyadapat menimbulkan kepuasan pasien terhadap kualitaspelayanan yang diberikan.21

Hampir semua puskesmas perawatan di Gianyarmengalami kekurangan SDM khususnya dokter dan per-awat. Pada Puskesmas Tegallalang I, jumlah dokter yang

ada hanya empat orang termasuk kepala puskemas, tigaorang diantaranya telah mendapatkan shift pagi. Shiftmalam menggunakan sistem on call untuk dokter apabi-la terdapat pasien gawat darurat pada malam hari.Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susantoyang menunjukkan bahwa di Puskesmas Bontang UtaraII terjadi kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tersebutdapat dilihat dari kurang seimbangnya tugas dan jumlahtenaga kesehatan pada shift pagi dan shift sore, sehinggamenyebabkan beban kerja yang ditanggung pegawai di-rasa cukup berat.22

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di puskesmasmengakibatkan tenaga kesehatan yang ada harus menger-jakan tugas ganda dan sering kali tidak sesuai denganketerampilan serta latar belakang pendidikannya. Hal inidapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan BLUD bahwapejabat pengelola keuangan merupakan orang yang tidakmemiliki kompetensi dan kurang memahami pengelolaankeuangan. Kekurangan tersebut akan menyebabkan tena-ga kerja akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikantugas atau pekerjaannya dengan baik.23 Perlu dilakukanpenambahan tenaga kerja bidang nonmedis melaluirekrutmen pola outsourcing.24 Rekrutmen tersebut perludilakukan karena SDM bidang nonmedis memiliki jum-lah terbatas sedangkan anggaran yang tersedia terbatasdan terjadi banyak perangkapan jabatan oleh tenagamedis seperti perawat dan bidan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan olehRondonuwu dan Trisnantoro,25 tentang studi kasus im-

plementasi kebijakan pelaksanaan Pola PengelolaanKeuangan BLUD di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) ProvinsiNTB, kurangnya pemahaman para pengelola keuangandan pejabat di RSJ Provinsi terhadap pola-pola pengelo-laan keuangan BLUD mengakibatkan implementasi kebi-jakan BLUD tidak dapat di ja lankan sebaga imanamestinya. Oleh karena itu, pemahaman pelaksana ter-hadap isi dan mekanisme dari kebijakan menentukan kin-erja dari implementasi suatu kebijakan.

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan seba-gai sebuah faktor utama yang sangat menentukankegiatan implementasi ini. Dengan ketersediaan sumber

daya yang mendukung kegiatan implementasi, akan mem-bantu organisasi yang bersangkutan mewujudkankegiatan implementasi kebijakan baru dalam organisasi-nya. Menurut Van Meter dan Van Horn dan George C.Edward III dalam Widodo,26 sumber daya terbagi men-jadi tiga, yaitu staf, fasilitas, dan dana. Ketiganya meru-pakan sebuah kesatuan yang menentukan tingkat keber-hasilan dari kegiatan implementasi kebijakan yang akandilaksanakan.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan puskesmas per-awatan di Kabupaten Gianyar yakni peralatan medis yangtidak memadai. Hasil penelitian ini sejalan denganpenelitian Susanto,22 yaitu fasilitas kesehatan seperti per-

alatan medis di Puskesmas Bontang Utara II masih di-anggap kurang. Dalam hal ini, fasilitas kesehatan dapatmemengaruhi sebesar 0,447 kinerja pegawai. Tidak terse-dianya fasilitas kesehatan yang memadai akan menye-babkan pegawai tidak dapat mengerjakan tugas kerjasesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Hal iniakan memengaruhi pelayanan yang diberikan dankepuasan pasien. Salah satunya dipengaruhi oleh ke-lengkapan peralatan medis, fasilitas puskesmas yangmemadai serta sarana pendukung pelayanan kesehatan.

Walaupun terjadi penambahan beban kerja pada pe-

7/26/2019 514-980-1-SM

6/7

169

gawai di puskesmas perawatan di Kabupaten Gianyar,adanya insentif yang diberikan berupa uang jasapelayanan merupakan salah satu motivasi bagi pegawaiuntuk bekerja dengan baik. Menurut Dhania,27 salahsatu alasan pegawai merasa nyaman dengan pekerjaanyang dijalani meskipun berat yakni adanya insentif yangdiberikan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Dengan adanya insentif yang diterima akanmeningkatkan kepuasan kerja karyawan itu sendiri.

Berbagai kendala yang dihadapi ini, tentunya jugadipengaruhi oleh suasana pada puskesmas kurang men-dukung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukanoleh Triprasetya,28 tentang analisis kesiapan penerapankebijakan BLUD puskesmas di Kabupaten Kulon Progo,menyatakan bahwa hal tersebut juga dapat disebabkanoleh komitmen puskesmas yang masih kurang, sistempengelolaan keuangan puskesmas yang belum men-dukung, dan bendahara puskesmas yang belum terlatih

pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pemberlakuan sis-tem badan layanan umum perlu dilakukan penanamankomitmen dan penyamaan persepsi di antara para pe-gawai terkait dengan tujuan implementasi BLU sehinggamereka dapat terbuka dan bersikap positif terhadap im-plementasi badan layanan ini. Dengan demikian,diharapkan para pegawai akan terpacu untuk ikut ambilbagian dalam kegiatan implementasi. Hal ini kembali pa-da sifat badan layanan umum yang menuntut keterli-batan semua pihak di puskesmas.

Dengan diterapkannya kebijakan BLUD dipuskesmas perawatan di Kabupaten Gianyar, pihak

manajemen puskesmas perlu senantiasa menyediakan in-put (dana, tenaga, dan sarana prasarana) yang sesuaidengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.Dengan tersedianya kuantitas dan kualitas (standard ofpersonels and facilities), institusi kesehatan termasukpuskesmas dapat mengembangkan mutu pelayanannyadengan baik dan berkesinambungan.21 Keberhasilan im-plementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuanmemanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya nonmanusia. Setiaptahap implementasi kebijakan menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaanyang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Disposisi implementor atau sikap para pelaksana berkai-tan langsung dengan ketersediaan kualitas dan kuantitassumber daya manusia di institusi pelaksana kebijakantersebut.25

KesimpulanMutu pelayanan puskesmas Badan Layanan Umum

Daerah di Kabupaten Gianyar masih dirasakan belummemuaskan. Hal ini terjadi karena masih ada kesulitandalam penyediaan kelengkapan dan kesiapan peralatanmedis sehingga masih terdapat beberapa pasien yang

tidak dapat memanfaatkan pelayanan puskesmas secaramaksimal. Selain itu, komitmen yang rendah dari dinaskesehatan dalam pelaksanaan kebijakan BLUDpuskesmas dan kurangnya tenaga administrasi yang me-ngelola keuangan mengakibatkan puskesmas mengalamikesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik ksesuai dengan filosofi puskesmas sebagai lembaga BLUD.

SaranPeneliti menyarankan agar pihak dinas kesehatan

menyediakan input (dana, tenaga dan sarana prasarana)serta peraturan yang jelas tentang pengelolaan puskesmasBLUD sehingga tidak menimbulkan keraguan puskesmasdalam pelaksanaan kebijakan BLUD. Bagi pihakpuskesmas agar mengikutsertakan staf pemagang pro-gram untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pen-ganggaran atau pengangkatan staf yang berlatar belakangaccountingsehingga bisa membantu kelancaran

penyusunan penganggaran. Hal ini mungkin untuk di-lakukan karena puskesmas memiliki wewenang untukmengangkat pegawai honorer karena status puskesmasyang BLUD.

Ucapan Terima KasihTerima kasih yang besar kami sampaikan kepada pi-

hak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan LembagaPenelitian dan Pengabdian Masyarakat UniversitasUdayana atas kesempatan pendanaan yang diberikan se-hingga penelitian ini bisa dilaksanakan juga kepada DinasKesehatan Kabupaten Gianyar dan seluruh responden

yang terlibat dalam proses penelitian ini.

Daftar Pustaka1. Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar. Data puskesmas perawatan

berstatus BLUD. Bali : Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar; 2010.

2. Muninjaya AG. Manajemen kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku

Kedokteran EGC; 2004.

3. Wahidah S. Analisis kebutuhan pasien terhadap mutu pelayanan unit

rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Pademang Kota Administrasi

Jakarta Utara [skripsi]. Depok: Universitas Indonesia; 2008.

4. Azwar A. Pengantar administrasi kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara;

2010.

5. Goetsch DL, Davis S. Introduction to total quality, quality, productivity,

competitiveness. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International Inc;

1994.

6. Lovelock C,Wright L. Manajemen pemasaran jasa. Jakarta : PT.

Intermasa; 2005

7. Lupiyoadi, R. Manajemen pemasaran jasa: konsep dan implementasi.

Jakarta : PT. Salemba Empat; 2001

8. Wardana, W. Analisis tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas

pelayanan di unit ruang rawat inap Puskesmas Kintamani III Kecamatan

Kintamani, Kabupaten Bangli [laporan penelitian]. Denpasar:

Universitas Udayana; 2009

9. Wijono D. Manajemen mutu pelayanan kesehatan: teori, strategi dan ap-

Indrayathi, Listyowati, Nopiyani, Ulandari, Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus BLUD

7/26/2019 514-980-1-SM

7/7

Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9, No. 2, November 2014

170

likasi. Surabaya: Airlangga Universirty Press; 2000.

10. Kotler P. Manajemen pemasaran: analisis, perencanaan, implementasi,

dan kontrol. Jakarta : PT. Prehallindo; 2001

11. Lamb CW, Hair JF, Daniel CM. Marketing. United States of America:

South Western College Publishing; 2002

12. Sabarguna B. Pemasaran rumah sakit. Yogyakarta: Konsorsium RSI;

2004

13. Boller C, Wyss K, Mtasiwa D, Tanner M. Quality and comparison of an-

tenatal care in public and private providers in the United Republic of

Tanzania. Bulletin of the World Health Organization. 2003; 81 (2): 116-

22.

14. Andaleeb SS. Public and private hospital in Bangladesh: service quality

and predictors of hospital choice. Health Policy and Planning. 2000;

15(1): 95-102.

15. Baltussen RM, Ye Y, Haddad S, Sauerborn RS. Perceived quality of care

of primary health care services in Burkina Faso. Health Policy Planning.

2002; 17: 42-8.

16. Duong DV, Binns CW, Lee AH, Hipgrave DB. Measuring client-per-

ceived quality of maternity services in Rural Vietnam. International

Journal of Quality Health Care. 2004; 6: 447-57.

17. Stevans PJM. Ilmu Keperawatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran

EGC; 1999.

18. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Badan Layanan Umum. Jakarta: Kesekretariatan Negara

Republik Indonesia; 2005.

19. Dwiyanto A. Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolab-

oratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2011.

20. Winardi. Manajemen perubahan. Jakarta: Kencana; 2004.

21. Muninjaya AAG. Manajemen mutu pelayanan kesehatan. Jakarta: Buku

Kedokteran EGC; 2013.

22. Susanto, H. Pengaruh fasilitas kesehatan terhadap kinerja pegawai pada

Puskesmas Bontang Utara II di Kecamatan Bontang Utara Kota

Bontang. eJournal Administrasi Negara. 2014; 2 (1): 367-81.

23. Sulistyaningsih A. Analisis pengaruh kepemimpinan, kompetensi, karak-

teristik individu, locus of control daa penerapa teknologi informasi ter-

hadap kinerja pegawai Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. EX-

CELLENT. 2009; 1: 1-25.

24. Sutiarini NK. Analisis SWOT Untuk rencana strategik pengembangan

badan layanan umum daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten

Gianyar[tesis]. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana;

2011.

25. Rondonuwu J, Trisnantoro L. Manajemen perubahan di lembaga pe-

merintah: studi kasus implementasi kebijakan pelaksanaan PPK-BLUD

di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Jurnal Kebijakan Kesehatan

Indonesia. 2013; 2(4): 163-70.

26. Widodo. Analisis kebijakan publik: konsep dan aplikasi analisis proses

kebijakan publik. Malang: Bayu Media; 2011

27. Dhania, DR. Pengaruh stres kerja, beban kerja terhadap kepuasan ker-

ja (studi pada medical representatif di Kota Kudus). Jurnal Psikologi

Universitas Muria Kudus. 2010; 1(1): 15-23.

28. Triprasetya AS, Trisnantoro L, Putu NL. Analisis kesiapan penerapan ke-

bijakan badan layanan umum daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten

Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2014; 3 (3): 124

37.