505_K_Pdt_2012

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 505 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

FERDY WIDJAYA, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran

Pettarani 2 Lrg. 9 No. 10, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan

Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa

kepada AGUS HAIKAL, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor

di Jalan Kandea III No. 10 Makassar, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 16 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu

Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MUHAMMAD ARIES TJATJONG, bertempat tinggal di Jalan

Kapasa Raya No. 3, Kelurahan Daya, Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa

kepada JAMALUDDIN DJAFAR, SH., Advokat, berkantor di

Jalan Pengayoman No. 23 Makassar, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2010 ;

2. BENNY GOSAL, bertempat tinggal di Jalan Nusantara No.

440 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;

3. LO HOK KIONG, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman

No. 8A, Kelurahan Panakkukang, Kecamatan Panakkukang,

Kota Makassar ;

4. LO CIN KIONG, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.

227 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;

5. HENDRIK YAURI, SH., bertempat tinggal di Jalan Sulawesi

No. 181 Makassar ;

6. SUSANTO CITRA, SH., bertempat tinggal di Jalan

Pajenekkang No. 127 Makassar ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 505 K/Pdt/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7. NYONYA ANI, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Islam

Faisal IX No. 13, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar ;

8. HAJJAH MARAWIAH, SH., bertempat tinggal di Jalan

Kapasa Raya No. 3, Kelurahan Daya, Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar ;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII

dan VIII/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII di

muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam perkara asal Reg.No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks. Terlawan I

telah mendudukkan Terlawan II s/d Terlawan VII selaku pihak Tergugat I s/d

Tergugat VI. Selanjutnya Terlawan VIII telah mengajukan pula gugatan

intervensi sehingga duduk pula selaku Penggugat Intervensi dalam perkara

tersebut ;

2. Bahwa putusan-putusan atas perkara tersebut serta permohonan eksekusi

yang diajukan oleh Terlawan I jelas-jelas telah merugikan hak dan kepentingan

hukum Pelawan, oleh karena :

a. Pada tanggal 10 Oktober 2006 Pelawan telah mengikatkan diri dengan

Terlawan III berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Oktober 2006,

yang pada pokoknya Pelawan berkewajiban untuk membangun Rumah Toko

(Ruko) sebanyak 40 (empat puluh) unit di atas tanah yang terletak di Kelurahan

Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagaimana

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20140/Tamalanrea Jaya, Surat

Ukur Nomor 00156/2002, yang juga belakangan Pelawan ketahui merupakan

obyek sengketa perkara asal Reg.No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut ;

b. Berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Oktober 2006

tersebut, maka telah diatur bahwa Terlawan III bersedia untuk memberikan hak

sewa-beli selama 15 (lima belas) tahun kepada Pelawan sebanyak 1 : 2 (satu

berbanding dua). Dengan kata lain, Terlawan III memberikan hak sewa-beli

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


atas 1 (satu) unit Ruko, setiap kali Pelawan telah menyelesaikan pembangunan

2 (dua) unit Ruko di

atas tanah tersebut ;

c. Hingga saat ini, Pelawan telah menyelesaikan pembangunan Ruko

sebanyak 18 (delapan belas) unit, oleh karenanya Pelawan secara sah telah

menguasai dan memiliki hak sewa beli atas 9 (sembilan) unit Ruko tersebut ;

d. Dibelakang hari, akhirnya Pelawan mengetahui bahwa tanah tersebut

telah dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Terlawan I dalam perkara asal

Reg.No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks serta telah dimohonkan pula untuk dieksekusi

oleh Terlawan I (vide Permohonan Eksekusi Reg.No. 31 Eks/2010 jo. No. 123/

Pdt.G/2008/PN.Mks) ;

e. Perbuatan Terlawan I yang dengan sengaja tidak mendudukkan

Pelawan dalam perkara asal tersebut, serta memohonkan eksekusi atas obyek

sengketa yang nyata-nyata dikuasai oleh Pelawan, jelas-jelas telah merugikan

hak dan kepentingan hukum Pelawan. Oleh karena adanya Perjanjian

Kerjasama tanggal 10 Oktober 2006 dan penguasaan fisik atas bangunan yang

akan dieksekusi jelas-jelas telah diketahui secara patut baik oleh Terlawan I

maupun oleh Terlawan III ;

Sebab pada saat Pelawan mengetahui adanya putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor 49/G.TUN/2003/P.TUN.MKS tanggal 4

Desember 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Nomor 31/Bdg.TUN/2004/PT.TUN.MKS, maka pada tanggal 22 Januari

2007 secara tertulis Pelawan telah menyampaikan, baik kepada

Terlawan I maupun kepada Terlawan III, tentang adanya hak sewa-beli

Pelawan di atas tanah/bangunan tersebut ;

f. Dengan demikian, perbuatan Terlawan I yang secara patut mengetahui

adanya hak sewa-beli Pelawan atas tanah obyek sengketa, namun nyata-nyata

dengan sengaja tidak mendudukkan Pelawan selaku pihak dalam perkara asal

Reg.No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut, adalah perbuatan yang merugikan

hak dan kepentingan hukum Pelawan di atas tanah tersebut ;

Oleh karenanya, maka amat wajar dan adil kiranya jika Pelawan dinyatakan

sebagai Pelawan yang benar serta memiliki hak sewa-beli yang sah ;

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3. Oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang benar serta terbukti secara sah

memiliki hak sewa-beli di atas tanah obyek sengketa, maka amat wajar adil pula

kiranya, jika :

a. Dalam Putusan Akhir : Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

123/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 20 Nopember 2008 juncto Putusan Banding

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PDT/2009/PT.MKS tanggal 1 April 2009

juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2212 K/Pdt/2009 tanggal

11 Maret 2010 diperbaiki (vide Pasal 382 Rv) sepanjang hak Pelawan yang

telah dirugikan dalam putusan-putusan atas perkara tersebut ;

b. Dalam Putusan Provisi : Menangguhkan atau menunda pelaksanaan

eksekusi Reg.No. 31 Eks/2010 jo. No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks hingga adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada

Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN PROVISI :

• Mengabulkan permohonan provisi Pelawan ;

• Menyatakan menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi Reg.No.

31 Eks/2010 jo. No. 123/Pdt.G/200B/PN.Mks hingga adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

• Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;

• Menyatakan sah hak sewa-beli yang dimiliki Pelawan atas tanah obyek

sengketa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Oktober 2006 ;

• Menyatakan perbuatan Terlawan I yang tidak mendudukkan Pelawan selaku

pihak dalam perkara Reg.No. 123/Pdt.G/200B/PN.Mks sebagai perbuatan

yang merugikan hak dan kepentingan hukum Pelawan atas tanah obyek

sengketa ;

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G/200B/

PN.Mks tanggal 20 Nopember 200B juncto Putusan Banding Pengadilan

Tinggi Makassar Nomor 37/PDT/2009/PT.MKS tanggal 1 April 2009 juncto

Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2212 K/Pdt/2009 tanggal

11 Maret 2010 ;

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Menghukum Terlawan l, Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V,

Terlawan VI, Terlawan VII dan Terlawan VIII untuk mentaati putusan perkara

ini ;

• Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam pemeriksaan perkara ini ;

Dan/ataupun jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka dimohon

agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 255/Pdt.Plw/2010/PN.Mks. tanggal 14

Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik ;

• Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

• Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp.1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 178/PDT/2011/PT.MKS.

tanggal 30 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Pelawan/Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2011 kemudian terhadapnya

oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No. 255/Srt.Pdt.Plw/2010/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 23 Agustus 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Terbanding I yang pada tanggal 28

September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Nopember 2011 ;

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama keliru, tidak melaksanakan

hukum atau salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan peradilan yang

harus dituruti dan dilakukan menurut undang-undang menyatakan bahwa

perkara a quo berdasarkan Pasal 207 (3) HIR/277 RBG, bahwa perlawanan

tidak menangguhkan eksekusi, namun eksekusi akan ditangguhkan apabila

segera Nampak, bahwa apabila perlawanan tersebut beralasan, paling tidak

sampai dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Menimbang dengan

memperhatikan bahwa perkara ini adalah tentang perlawanan sedangkan pada

azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi maka oleh karena itu

permohonan provisi untuk menangguhkan eksekusi tidak dapat dikabulkan atau

harus ditolak ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas telah salah

menerapkan hukum bahwa oleh karena sangat diragukan bahwa Terlawan I

mempunyai hak atau title atas tanah sengketa, maka apabila pelaksanaan

eksekusi putusan dilanjutkan maka Pelawan dirugikan, oleh karena itu adalah

beralasan hukum apabila bagi Pelawan untuk mengajukan tuntutan provisi agar

pelaksanaan eksekusi putusan a quo ditangguhkan dalam suatu putusan

provisi, sampai perkara ini diputus dengan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti mengenai putusan provisi

bersifat tendensius dan memihak oleh karena hakim mengesampingkan Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta

(uitvoerbaard bij vooraad) dan putusan provisional khususnya pada angka 3 ;

Bahwa oleh karena dasar alasan perlawanan Pelawan sebagai pelawan yang

benar maka angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan

di atas seharusnya dalam putusan pertimbangan Majelis Hakim

mempertimbangkan kerugian pihak Pelawan jika dikemudian hari putusan asal

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks dibatalkan, karena Pelawan telah menyelesaikan

pembangunan ruko 18 (delapan belas) unit dimana Pelawan secara sah telah

menguasai dan memiliki hak sewa beli atas 9 (sembilan) unit ruko ;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan ;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti tingkat banding menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dan tidak cermat dalam

pertimbangannya atau salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa

setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama akan

berita acara persidangan, bukti berupa surat-surat, maupun keterangan para

saksi dibawah sumpah serta putusan Hakim tingkat pertama tanggal 14

Maret 2011 No. 225/Pdt.Plw/2010/PN.MKS. yang dimohonkan banding tersebut,

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan

pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam

putusan tersebut yang menyatakan menolak provisi dan menyatakan Pelawan

sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik serta menolak perlawanan Pelawan

untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut

dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis tingkat

banding dalam mengadili perkara ini ;

Bahwa pendapat Judex Facti tersebut keliru dan salah menerapkan

hukum, tidak melaksanakan peradilan yang harus dituruti dan dilakukan

menurut undang-undang oleh karena hanya mengambil alih Putusan Pengadilan

Negeri Makassar dan dijadikan pertimbangan sendiri, bahwa

maka sebab itu :

• Sebagaimana ditegaskan pada PasaI 23 UU No. 14/1970, sebagaimana

diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 4

Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus

memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang mencantumkan

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan

dengan perkara yang diputus ;

• Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar putusan a

quo yang dimohonkan kasasi tidak memuat alasan, dasar maupun

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sumber hukum yang mendasari putusan tersebut, dan karenanya

melanggar ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas ;

• Bahwa Judex Facti tingkat Banding juga telah melangkahi Yurisprudensi

tetap Mahkamah Agung No. 9 K/Sip/1972 karena dengan mengambil alih

seluruh pertimbangan Hukum dari keputusan Pengadilan Negeri

Makassar tanpa memberikan alasan atau dasar hukum secara terinci

mengenai hal-hal yang dianggap benar dari keputusan Judex Facti

Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa maka dengan demikian Judex Facti Tingkat Banding yang telah

menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pengadilan Negeri Makassar tidak

melaksanakan hukum, dan tidak melaksanakan peradilan yang harus dituruti

dan dilakukan menurut undang-undang dan telah keliru serta salah menerapkan

hukum atau kurang dipertimbangkan ;

KEBERATAN KETIGA :

Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Makassar

yang mengadili dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan

Hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan

hal tersebut oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Makassar pada halaman 20 mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan

hukum dalam perkara ini adalah :

• Hubungan hukum sewa beli Pelawan dengan Terlawan III atas ruko di

atas tanah milik No. 20140/Tamalanrea Jaya ;

• Akibat hukum sewa beli Pelawan dengan Terlawan III terhadap putusan

No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks, No. 37/PDT/2009/PT.Mks, No. 2212 K/

PDT/2009, permohonan eksekusi Reg.No. 31 Eks/2010 ;

Bahwa Judex Facti didalam mempertimbangkan hubungan hukum sewa beli

Pelawan dengan Terlawan III atas ruko di atas tanah Sertifikat Hak Milik

No. 20140/Tamalanrea Jaya telah salah menerapkan hukum dan Undang-

Undang, oleh karena dasar dan terbitnya sewa beli Pelawan dengan Terlawan

III adalah SHM No. 20140/Tamalanrea Jaya, Surat Ukur No. 00156/2002

dimana terjadi hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan di atas tanah

obyek sengketa, dan karena itu juga Pelawan mempunyai kepentingan hukum

atas putusan perkara asal No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks, No. 37/PDT/2009/

PT.Mks, No. 2212 K/PDT/2009, fakta hukum keberadaan Pelawan I di atas

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


obyek sengketa juga sangat jelas diketahui oleh Terlawan I hal ini didasarkan

bukti surat Produk P.3 yaitu surat Ferdy Wijaya kepada MUHAMMAD ARIES

TJATJONG dan LO HOK KIONG tertanggal 22 Januari 2007. Bahwa dengan

demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri

Makassar yang berbunyi :

"menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1875

KUHPerdata tersebut maka akta dibawah tangan hanya mengikat orang

yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang

mendapat hak dari mereka".

"menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1875

KUHPerdata tersebut maka akta dibawah tangan hanya mengikat orang

yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang

mendapat hak darinya".

"menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka bukti

surat produk P.1 s/d P.5 hanya mengikat Pelawan dan Terlawan III dan

tidak mengikat khususnya Terlawan I selaku pihak yang menang dalam

perkara No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks, No. 37/PDT/2009/PT.Mks, No.

2212 K/PDT/2009, apalagi dalam perkara perlawanan ini Terlawan I

membantah seluruh dalil perlawanan Pelawan yang didasarkan kepada

bukti surat tangan".

"menimbang bahwa sebaliknya Terlawan I telah membuktikan dalil

bantahannya dengan bukti surat produk T.I.1 s/d T.I.3 yaitu berupa

putusan No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks, No. 37/PDT/2009/PT.Mks, No.

2212 K/PDT/2009 dimana Terlawan I selaku Penggugat dalam perkara

tersebut adalah sebagai pihak yang menang (gugatan dikabulkan)”.

Adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak menerapkan hukum

sebagaimana mestinya, karena perkara ini didasarkan atas obyek tanah

sengketa, dan berkaitan dengan putusan perkara asal No. 123/Pdt.G/2008/

PN.Mks, No. 37 /PDT/2009/PT.Mks, No. 2212 K/PDT/2009, permohonan

eksekusi Reg.No. 31 Eks/2010, dimana atas permohonan eksekusi Pelawan

mengajukan perlawanan berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 perjanjian kerja sama

tertanggal 10 Oktober 2006 dimana Terlawan III bersedia untuk memberikan

hak sewa beli selama 15 tahun kepada Pelawan, bahwa perjanjian antara

Pelawan dan Terlawan III juga secara hukum mengikat Pelawan dengan

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Terlawan I karena Perlawanan ini tidak untuk ditujukan semata Terlawan III dan

perlawanan ini tidak didasarkan wanprestasi antara Pelawan dan Terlawan III

akan tetapi berdasar dari gugatan asal No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks, No. 37/

PDT/2009/PT.Mks, No. 2212 K/PDT/2009. Bahwa dengan demikian Pelawan

adalah Pelawan yang baik, dan oleh karenanya Majelis Hakim Judex Facti salah

menerapkan Hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex

Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil alih

pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar dan dijadikan

pertimbangan sendiri ;

bahwa bukti P.1 s/d P.5 hanya mengikat Pelawan dengan Terlawan III

dan tidak mengikat Terlawan I yang menang dalam perkara No. 123/

Pdt.G/2008/PN.Mks. ;

bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih

pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan, karena Pelawan tidak dapat

membuktikan kebenaran perlawanan Pelawan, bukti Pelawan (P.1 s/d P.5) akte

dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak berlaku untuk Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : FERDY WIDJAYA tersebut harus

ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FERDY WIDJAYA

tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 oleh Dr. H. Andi Syamsu

Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan Prof.

Rehngena Purba, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri

Muslinda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; K e t u a ;

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S.

Biaya kasasi : Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i …………….Rp 6.000,00 Ttd./Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

2. R e d a k s i …………..Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi……Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN :MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERAPANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.NIP. 19610313 198803 1 003.

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


12

12


505_K_Pdt_2012

Documents

Transcript of 505_K_Pdt_2012