1

2

1.Vol. 06, No. 03, Mei 2018

Published: 2018-05-21

Articles

KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN

KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API DI KOTA SURABAYA

Enjita Hairindika, Anak Agung Sri Indrawati

1-15

o PDF

PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN

PEMASANGAN REKLAME DI KOTA DENPASAR

Ni Luh Putu Hemawati, Ibrahim R

o PDF

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN

SUNGAI DI KABUPATEN GIANYAR

Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti, I Ketut Sudiarta, I Nengah Suharta

1-13

o PDF

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BIOSKOP DI AREA

LEVEL 21 MALL DENPASAR

I Putu Esa Indrawan, Ngakan Ketut Dunia

1-5

o PDF

EFEKTIVITAS STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN TRANS SARBAGITA

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2011

I Putu Budianayasa, I Gusti Ngurah Wairocana

1-5

o PDF

3

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR

2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT

PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR

Kadek Poolina Prameswari, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorde Dalem Dahana

o PDF

PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA

MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2018 DAN 2019

Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi, Made Nurmawati

1-15

o PDF

KEPASTIAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN

KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL

NEGARA

Ni Luh Putu Marliani Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi

1-14

o PDF

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP

KEGIATAN ENDORSEMENT DALAM MEDIA SOSIAL

Ni Putu Anggie Oktapyani, Sagung Putri ME Purwani

1-15

o PDF

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2

TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR

Ida Ayu Iswariyati, I Wayan Parsa, I Ketut Suardita

o PDF

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

39/PUU-XIV/2016 TERHADAP BARANG KEBUTUHAN POKOK SEBAGAI

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Ni Made Ratih Wijayanti, Made Nurmawati

1-16

o PDF

4

PENGGUGURAN JANIN MASSAL SECARA PAKSA DALAM KONFLIK

BERSENJATA

I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti, I Made Subawa

1-5

o PDF

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK

PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, Ni Luh Gede Astariyani

o PDF

EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LIMBAH

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA DENPASAR

I Putu Oka Pramana, I Made Arya Utama

o PDF

EKSISTENSI WISATA SELFIE DI DESA WANAGIRI DITINJAU DARI ASPEK

PENATAAN RUANG

Guruh Ari Mandala Putra, I Ketut Sudiarta, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

1-18

o PDF

IMPLIKASI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-

X/2012 DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN

KEWENANGAN DPD

Daud Jusuf Thommor Rudy, Edward Thomas Lamury Hadjon

o PDF

TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI

APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH

Ni Putu Kartini Candra Dewi, Novy Purwanto

1-14

o PDF

PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM

TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG

5

Ida Bagus Gede Eka Permana Putra, Made Subhakarma Resen

1-15

o PDF

SAH TIDAKNYA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MASUK

PARTAI POLITIK

Putu Wawan Suryawan, I Ketut Rai Setiabudhi

1-15

o PDF

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA ROHINGYA TERKAIT DENGAN

KONFLIK DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gde Putra Ariana

1-14

o PDF

DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM VIRGINITY TEST SEBAGAI

PRASYARAT CALON POLWAN DAN CALON PRAJURIT TNI DALAM

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Sally Joanna, Ida Bagus Wyasa Putra, A.A. Sri Utari

1-16

o PDF

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YOGA

MESARI DESA MENGWI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN DAN

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I Made Ega Prayoga Kusuma, Putu Gede Arya Sumerthayasa, Nengah Suharta

1-15

o PDF

THE REGULATORY AND PRACTICE CONCERNING ROLE OF TRIBUNAL

SECRETARY IN INTERNATIONAL ARBITRATION

Ni Luh Putu Chintya Arsani, Cokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi

1-16

6

o PDF

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52

TAHUN 2011 TERHADAP OBJEK PAJAK HIBURAN OLAHRAGA GOLF

Ketut Nindy Rahayu Sugitha, I Gusti Ngurah Wairocana

1-16

o PDF

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10

TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERTIBAN PENDUDUK NON PERMANEN

DI KABUPATEN BADUNG

Nugraheny Wardana, I Ketut Suardita, Cokorda Dalem Dahana

1-16

o PDF

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

PADA PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK (SUNSET POLICY)

I Putu Hari Santika Putra, Ida Bagus Putu Sutama

1-6

o PDF

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DALAM

PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI

Ida Ayu Padma Trisna Dewi, I Made Sarjana

1-15

o PDF

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH BIDANG

KELAUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI UNCLOS TAHUN 1982

Ida Bagus Oka Putranata, Anak Agung Ketut Sukranatha

1-15

o PDF

PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH

TERHADAP PENGELOLA USAHA LAUNDRY DI KOTA DENPASAR

Ni Komang Intan Novia Arsani, I Ketut Sudjana

7

1-15

o PDF

PENEGAKAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NO. 610 TAHUN 2002

TENTANG PENERTIBAN PENDUDUK PENDATANG

Made Fetty Pridayanti, I Gusti Ngurah Wairocana

1-14

o PDF

PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA ESELON I YANG MERANGKAP

JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI BUMN

Martchella Setiawan, I Nyoman Suyatna

1-15

o PDF

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DARI PARTAI POLITIK YANG DIBUBARKAN OLEH MAHKAMAH

KONSTITUSI

I Made Gemet Dananjaya Suta, Nyoman Mas Aryani

1-15

o PDF

1

8

PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM

2018 DAN 2019

Oleh:

Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi* Made Nurmawati, SH., MH**

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan pemerintahan harus berpegang teguh pada asas netralitas yang artinya Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menduduki jabatan Negara maupun memberikan

dukungan kepada Peserta Pemilu. Namun permasalahan muncul ketika suami atau istri dari PNS tersebut yang mencalonkan diri dalam Jabatan Negara apakah PNS tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk memberikan

dukungan terhadap suami atau istrinya. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami pengaturan tentang Pegawai

Negeri Sipil yang suami atau istrinya mencalonkan diri dalam Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019 dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan

apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang

dipergunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 maka PNS dapat mendampingi suami atau istrinya dalam penyelenggaraan pemilu

dengan mengambil cuti diluar tanggungan negara, dan bagi pelanggarnya akan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukum disiplin berat.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sanksi Hukuman Disiplin *Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ayuindahpurnamadewi@yahoo.com **Made Nurmawati, SH., MH, adalah Dosen Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

9

ABSTRACT

Government Employess in running the government must adhere to the principle of neutrality which means that Government Employess are

prohibited to occupy state positions or providing support to Election Contestants. But the problem appear when the couple from the Government Employess who run in the State Position whether the Government Employess

still not allowed to provide support to his partner. The purpose of this scientific journal writing is to understand the regulation of Government Employess

whose partner run for elections in 2018, legislative elections in 2019 and Presidential election in 2019 and know the sanctions imposed in case of

violation of the rule. The research method used is normative research with approach of legislation and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and teriary legal materials. With the Ministerial Letter of

Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number B/36/M.SM.00.00/2018 then the Government Employess may accompany

his partner in holding of elections by talking leave outside the dependents of state, and for violator will be imposed sanctions penalties discipline and law

severe discipline. Keywords: Government Employess, Sanctions Penalties

Discipline

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil di Indonesia merupakan suatu bagian dari personifikasi

Negara yang dituntut untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan terhadap

Pancasila, UUDNRI 1945, negara dan pemerintah dalam melaksanakan

tugas pemerintahan. Disamping itu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur

aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk

melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang

mampu menjunjung tinggi

10

martabat dan kepentingan masyarakat.1 Pegawai Negeri Sipil telah

diberikan suatu keistimewaan tersendiri terhadap perlindungan atas

profesinya melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini

disamping tujuannya untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil yang

professional, netral, berintegritas, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

serta nasionalis. Namun adanya suatu pembatasan mengenai hak seorang

PNS untuk memberikan kontribusinya kepada negara terutama dalam hal

menduduki jabatan negara berdasarkan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123

ayat (3) yang secara umum menyatakan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil

ingin mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki kursi dalam

Jabatan Negara baik itu sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, calon

Ketua/Wakil/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Gubernur/Wakil

Gubernur, maupun calon Bupati/Wakil Bupati, bagi mereka sejak

mendaftarkan diri sebagai calon diharuskan untuk menyatakan

pengunduran diri secara tertulis.

Pengaturan mengenai PNS yang ingin mencalonkan diri atau akan

dicalonkan untuk menduduki Jabatan Negara sudah secara tegas diatur

dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan larangannya juga telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dipertegas

lagi dengan adanya Surat Edaran Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 mengenai netralitas Aparatur Sipil

1

Mohammad Rafik, 2016, “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan

Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 4.

11

Negara pada Pilkada 2018, Pemilu Legislatif 2019, dan Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, tak hanya PNS yang hendak

mencalonkan diri dalam Jabatan Negara. Persoalan muncul ketika suami

atau istri dari PNS tersebut yang akan mencalonkan diri dalam Jabatan

Negara. Akankah PNS tersebut tetap tidak dimungkinkan untuk

mendampingi suami atau istrinya dalam penyelenggaran pemilu. Seperti

contohnya terjadi di daerah Depok pada Pilkada serentak 2018 banyak

istri dari PNS Pemkot Depok yang akan menjadi calon Legislatif, antara

lain Hj. Enti yang merupakan istri dari H Ridwan, Kasie Ketertiban Dinas

Pasar Kota Depok, dan Hj. Etty istri dari Endang Sumarsana, Kabid Cipta

Karsa Dinas Pekerjaan Umum Depok. Mengingat adanya realita persoalan

tersebut, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk jurnal ilmiah yang

berjudul “PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU

ISTRINYA MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2018 DAN

2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari adanya latar belakang permasalahan diatas, maka adapun

rumusan masalah yang menurut penulis menarik dikaji adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang suami

atau istrinya akan mencalonkan diri pada Pilkada 2018, Pileg 2019, dan

Pilpres 2019?

2. Apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan pelanggaran terhadap pengaturan

tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil?

12

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami

mengenai pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang suami atau

istrinya mencalonkan diri pada Pilkada 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019

dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran

terhadap aturan tersebut.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

2.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membuat jurnal ilmiah ini

adalah penelitian hukum normatif. Adapun yang dibahas dalam penelitian

hukum normatif yaitu doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum.2

Penelitian normatif berkaitan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep,

asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan

penelitian yang sedang ditelaah berdasarkan bahan hukum utama.

2.1.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini

yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pengertian dari pendekatan perundang-undangan yaitu

pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu

h.24.

2H. Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,

13

hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual melihat

dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.3

2.1.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini antara lain:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat

yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan

Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan

tentang bahan hukum primer, seperti misalnya hasil karya dari kalangan

hukum, rancangan penelitian dan lainnya.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan huku primer dan sekunder, seperti misalnya

kamus dan indeks kumulatif.4

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan dilakukan penafsiran dan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan terkait

permasalahan yang diangkat. Selanjutnya mencari bagian-bagian

3Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, h.93. 4Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, UI Press, Jakarta, h. 52.

14

penting dari buku-buku yang kemudian dikutip dan disusun secara

sistematis.

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan yang meliputi

merumuskan dasar-dasar hukum, mengidentifikasi data, pemeriksaan

data, dan klarifikasi data yang bertujuan untuk menghindari kekurangan

data yang berhubungan dengan topik yang diangkat.5

2.2. Hasil Analisa

2.2.1.Pengaturan Pegawai Negeri Sipil yang suami atau istrinya akan

mencalonkan diri dalam Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam

menjalankan suatu pemerintahan Pegawai Negeri Sipil harus berpegang

teguh pada asas- asas yang terkandung di dalam Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara tersebut, salah satunya adalah asas netralitas.

Makna netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh

kepentingan Partai Politik dan tidak berperan dalam proses politik

karena dikawatirkan PNS akan menyalahgunakan fasilitas negara 5Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarka, h. 174.

8

untuk kepentingan politik.6 Untuk menjaga netralitas tersebut, bagi

Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk memberikan dukungan baik kepada

calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Hal

tersebut juga dipertegas melalui ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f jo

Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum yang menyatakan pelaksana dalam kegiatan kampanye

dilarang untuk mengikutsertakan aparatur sipil Negara serta aparatur sipil

negara dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa

kampanye.

Pengaturan lebih lanjut mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil tersebut

juga tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/71/M.SM.00.00/2017,

adapun larangan yang ditekankan antara lain melakukan pendekatan

terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho, mendeklarasikan diri

sebagai bakal calon legislative, menghadiri deklarasi bakal calon/calon

pasangan pimpinan daerah dengan atau tanpa atribut, mengunggah,

menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/calon

pasangan pimpinan daerah ke media sosial, melakukan foto bersama

dengan bakal calon/calon pimpinan daerah, dan menjadi pembicara

dalam

pertemuan partai politik. 6Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum

Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.80.

9

Namun dalam perkembangannya, tak jarang ditemukan suami atau istri

dari Pegawai Negeri Sipil tersebutlah yang mencalonkan diri dalam Jabatan

Negara. Maka pada tahun 2018 dikeluarkanlah aturan yang mengatur

mengenai hal tersebut. Adapun pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil

yang suami atau istrinya akan mecalonkan diri pada Pilkada 2018, Pileg

2019, dan Pilpres 2019 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/36/M.SM.00.00/2018 pada tanggal 2 Februari 2018. Melalui surat

edaran tersebut dijelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang suami atau

istrinya akan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon

Anggota Legislatif maupun calon Presiden/Wakil Presiden dapat

mendampingi suami atau istrinya dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada

2018, Pileg 2019, maupun Pilpres 2019 namun tetap diharuskan untuk

mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Adapun beberapa hal yang diperbolehkan dalam ketentuan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 antara lain:

a. Mendampingi pasangannya saat pendaftaran di KPUD

beserta saat pengenalan kepada masyarakat;

b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangannya, tetapi tidak boleh terlihat secara aktif dan tidak

mempergunakan atribut instansinya maupun atribut partai politik; c. Foto bersama dengan pasangannya, tetapi tidak mengikuti

sibol/gerakan tangan yang menunjukan keberpihakan. 2.2.2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut

10

ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Disiplin

Pegawai Negeri

Pegawai Negeri Sipil yang suami atau istrinya mencalonkan diri menjadi

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Legislatif,

maupun calon Presiden/Wakil Presiden pada Pilkada 2018, Pileg 2019 dan

Pilpres 2019 dapat mendampingi suami atau istrinya dalam tahapan

penyelenggaraan pemilihan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018. Namun diharuskan untuk

mengambil cuti diluar tangungan negara agar netralitas Pegawai Negeri

Sipil tetap terjaga. Untuk membina PNS yang tetap netral diperlukan

adanya aturan yang disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban,

larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati ataupun larangannya

dilanggar.7

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendampingi suami atau istrinya

dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Pileg 2019, dan Pilpres

2019 namun tidak memenuhi peraturan sebagaimana dimaksud dalam

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018, dapat dijatuhkan sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan

bahwa ada beberapa larangan dan sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan

oleh

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 7Miftah Thoha, 2010, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.42.

11

Adapun beberapa larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam

PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut terkait dengan penyelenggaraan

Pemilu diatur dalam Pasal 4 angka 12 hingga angka

15. Adapun Pasal 4 angka 12 menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD,

atau DPRD dengan cara: a. ikut sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi

peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/PNS; c. sebagai

peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; d. menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.” Pasal 4 angka 13

menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada

calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon; b. mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa

kampanye.” Pasal 4 angka 14 menyatakan bahwa “Setiap PNS

dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara

memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk.”

Serta Pasal 4 angka 15 menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala

Daerah dengan cara: a. terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. dalam kegiatan kampanye

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan; c. membuat

keputusan/tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu

pasangan calon; d. mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa

kampanye.

12

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap larangan

tersebut akan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin tergantung berat

ringannya pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi hukuman disiplin

yang dijatuhkan antara lain:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman sedang berdasarkan

ketentuan Pasal 12 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil apabila:

- Ikut menjadi peserta dalam kampanye;

- Menjadi peserta kampanye menggunakan atribut PNS

atau partai

- Menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS

lainnya;

- Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan

kepada peserta pemilu;

- Memberikan dukungan kepada peserta pemilu melalui

surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat

Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin berat

berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila:

- Menjadi peserta dalam kampanye dengan menggunakan

fasilitas negara;

- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon pada masa

kampanye;

- Menggunakan fasilitas jabatan dalam kegiatan

kampanye.

13

Adapun sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal

7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 antara lain penundaan kenaikan bagi

berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu

tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal

7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun

2010 antara lain penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga

tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagi PNS, pemberhentian dengan tidak hormat

sebagai PNS.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018, bagi Pegawai

Negeri Sipil yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah, calon

Anggota Legislatif, maupun calon Presiden/Wakil Presiden dapat mengambil

cuti diluar tanggunan negara apabila mendampingi istri atau suaminya

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2018 dan 2019.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi PNS yang

melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2018

dan 2019 akan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukuman

14

disiplin berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang

dilakukan.

3.2. Saran

1. Pemerintah harus memperhatikan Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/36/M.SM.00.00/2018 agar penyelenggaraan pemilihan umum 2018 dan

2019 dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemerintah yang berwenang harus menjatuhan sanksi secara tegas

sesuai dengan berat ringanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS,

sehingga netralitas dari Pegawai Negeri Sipil tetap terjaga.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, UI

Press, Jakarta.

15

Thoha, Miftah, 2010, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia,

Kencana Predana Media Group, Jakarta. 2. Jurnal

Mohammad Rafik, 2016, “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 4. 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas

bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2019. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon

Legislatif, dan Calon Presiden atau Wakil Presiden.