1.Kajian Hukum Lam-lpuk 09092013
-
Upload
dewisukmawati -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
description
Transcript of 1.Kajian Hukum Lam-lpuk 09092013
Kajian Aspek hukumLembaga Akreditasi Mandiri dan
Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi
PB.IDI – MKKI.IDI
PENDAHULUAN
Struktur Organ LAM PS
HPEQ Project 2013
Board of TrusteesConsist of the representatives from: association of education institution;
professional organization; government; community
Chief Executive OfficerDivision of
Research and Development
= Functional Position with the activity based remuneration = Structural Position with the remuneration on a monthly basis
Division of general affairs
Pool of Assessors Pool of Facilitators
Division of Accreditation
Sub divisi asesor Sub divisi fasilitator
DIKTI-BELMAWA
Organogram LAM-PS
= Jabatan Fungsional dengan remunerasi berdasarkan kegiatan = Jabatan Struktural dengan remunerasi bulanan = Komisi Jabatan Struktural dengan remunerasi bulanan Majelis Jabatan Fungsional dengan remunerasi berdasarkan kegiatan
Ketua Pengurus
Adm Umum Litbang
Komisi dan Majelis
Kedokteran Gigi
Komisi dan Majelis
Keperawatan
Komisi dan Majelis
Kebidanan
Komisi dan Majelis
Gizi
Komisi dan Majelis Farmasi
Komisi dan Majelis Kesmas
Sekretaris
Asesor Fasilitator
- Majelis terdiri atas perwakilan OP, AIP, dan KKI untuk kedokteran dan kedokteran gigi)- Ketua komisi diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua LAM-PTKes- Majelis bertanggung jawab terhadap standar (pendidikan dan kompetensi); instrumen akreditasi ,
validasi, dan nilai akreditasi
Komisi dan Majelis
Kedokteran
DIKTI-BELMAWA
DGN TERBITNYA UU DIKTI 2012 DAN UU DIKDOK 2013 PERLU DILAKUKAN PERUBAHAN KONSEP DASARUKDI DIHAPUS 2014 EXIT EXAMINATION
COBA DIBUAT DRAFT AD LPUK
Struktur Organisasi Badan Usaha LPUK
Dewan PengurusKetua – Wakil Ketua
LPUK
Ketua DivisiPenelitian &
Pengembangan
Ketua DivisiPengelolaan Soal
Ketua DivisiPengelolaan Ujian
Ketua DivisiPengelolaan Aset
SekretarisEksekutif
Koordinator Penelitian
Koordinator IBA KoordinatorAset Ujian
KoordinatorSDM Ujian
KoordinatorTata Usaha
KoordinatorKeuangan
KoordinatorPengembangan
KoordinatorRegistrasi &
Validasi
Dewan Pengawas
KoordinatorPelaksanaan
Ujian
KoordinatorPersiapan Set
Ujian
KoordinatorPengolahan Hasil
Ujian
Koordinator Pengembangan
Program IT
Koordinator Pemeliharaan
Infrastruktur IT
Ketua DivisiPengelolaan IT
HPEQ Project 2013DIKTI-BELMAWA
KAJIAN HUKUM LAM & LPUK
Latar Belakang
Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengajukan konsep tentang pembentukan beberapa lembaga yang terkait dengan proses pendidikan, termasuk pendidikan profesi kesehatan yaitu:• Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)• Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK).
Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran
• Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
• Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradok)
UU Baru :• Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Dasar Hukum LAMUU 20/2003 tentang Sisdiknas di Pasal 60:(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi di Pasal 55:(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 47:(1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Penjelasan pasal :Ayat (1) Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dikembangkan perguruan tinggi, sedangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
Peran OP dalam LAMDalam Pasal 55 ayat (6) UU 12/2012 disebutkan Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 butir 16 UU No 12/2012 disebutkan definsi dari masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
Pasal 54 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.2. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
Dasar Hukum Pelaksanaan UJI KOMPETENSI
UU no 20/2003 tentang Sisdiknas di Pasal 61 :(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
Dalam UU no.12/2012 tentang Dikti disebutkan dalam Pasal 44:(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
UU DIKDOKlex spesialis
Pasal 36 •(1) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi. •(2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. •(3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Pasal 38 •(1) Mahasiswa yang telah lulus dan telah mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengikuti program internsip.
Pasal 39
•(1) Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bersifat nasional dalam rangka memberi pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan
Organisasi Profesi.
Sedangkan, dalam UU 29/2004 disebutkan dalam Pasal 1 butir 4 :Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
Kemudian dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d : Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. (Kolegium adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi)
PASAL 53 DIKTI 2012 – TTG PENJAMINAN MUTU) (3 PSL- AL PSL 53 A INTERNAL – PERGURUAN TINGI; 53 B EKSTERNAL MELALUI AKREDITASI
PASAL 47 DIKDOK 2013 (TTG PENJAMINAN MUTU) : PSL 1 INTERNAL DAN EKSTERNAL; PSL 2 PENJAMINAN MUTU DIATUR OLEH PERATURAN MENTERI
HASIL PEMBAHASAN 11 JUNI 2013 & 12 SEPTEMBER 2013
KEPUTUSAN
Min. 7 semester (akademik)
Uji Kompetensi(CBT & OSCE)
AKADEMIK PROFESI
Min. 3 semester (profesi)
Lulus Tahap Akademik
SelesaiKepaniteraan
Klinik
•Sertifikat Profesi (PT) (dulunya ijazah profesi)•Sertifikat kompetensi (Kolegium)
•Ijazah Sarjana(PT)
Catatan :•Institusi menentukan waktu remedial tiap retakers•Batas keikutsertaan UK maksimal 2n dari masa studi normal yang berlaku
Jika tdk lulus uji kompetensi Program Retaker
Peta Jalan Uji Kompetensi
SumpahWisuda profesi
PENGATURANSEBELUMNYA ISU POKOK PENGATURAN
UU DIKDOKKEBIJAKAN LANJUTAN
• UU No.12/2012 ttg Pendidikan Tinggi
• Permendikbud ttg SPM-PT & SNPT
Sistem Penjaminan Mutu
Pengaturan SPM sesuai aturan yang berlaku
Permendikbud
Masa transisi :2 tahun
PENGATURAN ISU POKOK UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Implikasi Kebijakan :•Implementasi sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal melalui LAM PSKes dan LUK
MUTUMUTU
Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kedokteran Berbasis Data & TIK
SPMISPMI SPMESPME SISTEM UJI SISTEM UJI SERTIFIKASISERTIFIKASI
• metode akreditasi• Instrumen spesifik• publikasi hasil
akreditasi
• metode uji• Item soal• tata kelola• publikasi hasil
uji kompetensi
LAM PTKesDIKTI :Standar Nasional PendidikanI. SNPT1)Standar isi; 2)Standar proses;3)Standar kompetensi lulusan;4)Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5)Standar sarana dan prasarana;6)Standar pengelolaan; 7)Standar pembiayaan;8)Standar penilaian pendidikanII. Standar Penelitian III. Standar Pengabdian Masyarakat
LPUK
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDPT – PDPT Kesehatan
Perguruan Tinggi +
Kolegium
LULUSANLULUSANINSTITUSIINSTITUSI
LUK
Terima kasih …