507 PERJANJIAN BUILD AND TRANSFER ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (Studi Di Nusa Tenggara Barat) Zainal Asikin Fakultas Hukum Unram E-mail: asikinzainal@yahoo.com Abstract Undergoing local authority does not always bring with it advantage to the local government, but this may challenge the local government to make efforts to support and fund its governmental develop-ment.Onofthewaysoutisbyworkingincooperationwithprivateenterprisesbasedthelawof localexecution.Thisstudyisintendedtoanalizethecooperativeagreementoflocalgovernment withbuildandtransfermodelwhichisadoptedwidelybysomelocalgovernmentsinIndonesia. Throughnormative juridical study along with statute and case approaches, it is found the coopera-tiveagreementofbuildandtransferinIndonesiaisruledbysome officialregulationswhichhave differentsubstantivepointsandhaveconflictednormsandvaguerulesrelatedtolegalsubyect, procedures or mechanism of having agreement. In the futureitis needed to issue legal decision re-latedtocooperativeagreementbetweenthelocalgovernmentandprivateenterpriseswhichis more comprehensively in order to resolve the legal affairs or disputes. Key words:build and transfer, infrastructure, bouwheer Abstrak Pemberianotonomimembawatantanganbagidaerahuntukmencaridanmengusahakansendiri sumberkeuanganuntukpembiayaanpembangunan.Salahsatucarayangdapatdilakukanadalah melaluikerjasamadaerahdenganpihakswastasebagaimana yangdiaturdalamPasal192UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan empirisperjanjian kerjasamadaerah dengan model build and transfer yang banyak dilakukan di berbagai daerah. Melalui penelitian yuridis normatif, serta dengan pendekatan perundang undangan (statuteapproach)danpendekatankasus(caseapproach),makapenelitianinimenunjukkanbahwa perjanjiankerjasamabuildandtransferdiIndonesiadiaturdalamberbagaiperturanhukumyang satu sama lain memiliki substansi yang berbeda dan mengandung konflik norma dan kekaburan hukum yangberkaitandengansubyekhukumdanmekanismepembuatanperjanjian.Padamasayangakan datangdiperlukanunifikasihukumyangmengaturtentangperjanjiankerjasamaPemerintahdalam bentukPeraturanPemerintahyanglebihkomprehensifagardapat menjawabpersoalanhukum yang terjadi dalam praktik. Kata kunci:build and transfer, infrastruktur, bouwheer Pendahuluan Pembangunandaerahmerupakanbagian intergraldanmerupakanpenjabarandaripem-bangunannasionaldalamrangkapencapaian sasaranpembangunan yangdisesuaikandengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangun-an di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan PenelitianinihasilKerjasamadenganLembagaPene-litian Unram (LPM Unram) Tahun 2010-2011 No. Kontrak 010/LPM-Unram/2011 daerahdalam mencapai sasaran pembangunan nasionalsecaraefisiendanefektif,termasuk penyebaranhasilnyasecarameratadiseluruh Indonesia dan tujuannya yang hakiki dapat ter-wujud. Secarafilosofisduatujuanutamayang ingindicapaidaripenerapan kebijakandesen-tralisasi dan otonomi daerah adalah tujuan: de-mokrasidankesejahteraan.Tujuandemokrasi adalahmemposisikandaerahsebagaiinstru-508Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 men pendidikan politik di tingkat lokal yang se-caraagregatakanmenyumbangterhadappen-didikanpolitiksecaranasionalsebagaielemen dasardalammenciptakankesatuandanpersa-tuanbangsasertamempercepatterwujudnya masyarakatyang adil, makmur dan sejahtera. Suatunegarayangmenganutkebijakan publik desentralisasi dan otonomi daerah, seca-raprinsipditandaidenganadanyapenyerahan seba-gianurusanpemerintah(devolutionof power)yang sebelumnya menjadi kewenangan pusatkemudianmenjadikewenangandaerah. Adaduapolayanglazimdipergunakansecara universal, pola pertama yaitu pola otonomi ter-batas yaitu kewenangan daerah hanya terbatas pada urusan urusan pemerintahan yang ditetap-kansecaralimitatifolehperaturanperundang undanganyangadasebagaimanadianutoleh Inggris.Urusanpemerintahanyangdiserahkan dalampolaotonomiterbatassecaraempiris merupakanurusanyangterkaitdenganpenye-lenggaraan pelayanan dasar (basic services) se-perti pendidikan, kesehatan, lingkungan, trans-portasi,perumahandanurusanyangmenyang-kut kepentingan lokal lainnya. Pola kedua ada-lah pola otonomi luas (general competence) ya-itu daerah diberikan kewenangan yang luas un-tukmengaturdanmengurusurusanpemerin-tahyangterkaitdengankepentinganmasyara-katdaerah,kecualiurusanpemerintahyang menimbulkandampaknasionaldaninternasio-nal.1Indonesiamenganurprinsipdesentralisasi dan otonomi luas, artinya daerah diberikan ke-wenanganyangluasuntukmengaturdanme-ngurusurusanpemerintahanyangmenjadike-pentinganmasyarakatdaerahkecuali,urusan pertahanan,urusankeamanan,urusanpolitik luar negeri, urusan moneter dan fiscal nasional, urusan yustisi, urusan agama. Pelaksanaanotonomimerupakanperwu-judandarisemangatPasal18UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).MenurutBagirManan,otonomimerupa-kanpengakuanataskebebasandaerahuntuk berprakarsa mengatur dan mengurus urusan pe-merintahansesuaidengantatacaradanpem- 1 BAPPENAS,2006,PenyelenggaranPemerintahandan Pembangunan Daerah, Jakarta: BAPPENAS, hlm. 1213.batasanyangditentukanolehundang-undang. Otonomimengandungpengertiankemandirian (zelfstandigheid)untukmengaturdanmeng-urussendi-risebagianurusanpemerintahan yangdiserahkanataudibiarkansebagaiurusan rumahtanggasatuanpemerintahanyanglebih rendah.Berdasarkanhaltersebut,esensioto-nomiadalahkemandirian,yaitukebebasanun-tukberinisiatifdanbertanggungjawabsendiri mengaturdanmenguruspemerintahanyang menjadi urusan rumah tangganya.2 Dalam rang-kaagarPemerintahdaerah mampu melaksana-kanotonominyasecaramaksimalsebagaiins-trumendemokratisasidankesejahteraandi tingkatlokal,makaada7elemendasaryang membentukpemerintahdaerahsebagaisuatu entitaspemerintahan,yaituurusanpemerinta-han, kelembagaan, keuangan daerah, perwakil-an daerah, pelayanan publik dan pengawasan. KetentuanPasal1angka5Undang-un-dang No. 32 Tahun 2004, menyebutkan otonomi daerahadalahhak,wewenangdankewajiban daerah otonom untukmengatur dan mengurus sendiriurusanpemerintahandankepentingan masyarakatsetempatsesuaidenganperaturan perundangan. Dalam penjelasan atas UU No. 32 Tahun2004butir6ditegaskanprinsipotonomi daerahmenggunakanprinsipotonomiyangse-luas luasnya dalam arti daerah diberikankewe-nanganmengurusdanmengatururusanpeme-rintahandiluaryangmenjadiurusanPemerin-tahanyangditetapkandalamundang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat ke-bijakandaerahuntukmemberipelayanan,pe-ningkatan peran serta, prakarsa dan pemberda-yaanmasyarakatyangbertujuanpadapening-katankesejahteraanrakyatdandilaksanakan secarabertanggungjawab.Daerahdapatmem-buatperjanjianbahkankerjasamaluarnegeri untuk memajukandaerahnyasendiri.3Kewena-nganPemerintah(daerah)membuatperjanjian sesuaidenganprinsipkebebasanberkontrak.4 2 Ibid, hlm. 14.3Noer Indriati, Perjanjian Internasional Oleh Daerah Se-bagaiKewenanganOtonomiDaerah,JurnalDinamika Hukum, Vol 10 No.1, Januari 2010,Purwokerto: FH Un-soed, hlm. 40.4 Widya Sari, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum PerjanjianIndonesia,JurnalIlmiahPendidikan,Seja-Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 509 Kemampuanpemerintahuntukmembangunan daerahdenganmempergunakansumberke-uangantersebutsangatlahterbatas,untukitu-lah diperlukan upaya pemerintah daerah melak-sanakanfungsinyadenganefektifdanefisien mencarisumber-sumberpendanaanmelalui kerjasamadenganpihakketiga.Berdasarkan berbagaipandangandiatasmakatersimpul bahwatanpaadanyabiayayangcukuptidak mungkin suatu daerah dapat menyelenggarakan tugas,kewajibansertakewenanganyangada padanyadalammengaturdanmengurusrumah tangganya secara lebih maksimal. Sebagaisolusimengatasikesulitanterse-but, maka pada ketentuan Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan sebagai berikut: a.Dalamrangkapeningkatankesejahte-raanrakyat,daerahdapatmengada-kankerjasamadengandaerahlain yangdidasarkanpadapertimbangan efisiensidanefektivitaspelayanan publik, sinergi dan saling menguntung-kan; b.Kerjasamasebagaimanadimaksudpa-daayat(1)dapatdiwujudkandalam bentuk badan kerjasama antar daerah yangdiaturdengankeputusanbersa-ma c.Dalampenyediaanpelayananpublik, daerah dapat bekerjasama dengan pi-hak ketiga. d.Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakatdandaerahharusmenda-patkan persetujuan DPRD. Keterlibatanpemerintahdalambidang ekonomidenganmembuatpejanjianataukon-trakbisnistidaklepasdaritujuanpemerintah untukmemperkuatnegaradenganjalanaku-mulasikekayaanataukapital,olehsebabitupembangunan ekonomi harus diprioritaskan ter-utamadenganmembangunsaranaprasarana untukpelayananpublik(infrastrukturpublik). Istilahiniumumnyamerujukkepadahalinfra-strukturteknis ataufisik yangmendukungjari-ngan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupajalan,keretaapi,airbersih,bandara,

rahdanSosialBudaya,Vol.10,No.3,Januari2009, hlm. 232-247. kanal,waduk,tanggul,pengelolahanlimbah, perlistrikan,telekomunikasi,pelabuhansecara fungsional,infrastrukturselainfasilitasiakan tetapidapatpulamendukungkelancaranakti-vitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran pro-duksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa ja-lan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahanbakusampaikepabrikkemudianuntuk distribusikepasarhinggasampaikepadama-syarakat.Dalambeberapapengertian,istilah infrastrukturtermasukpulainfrastruktursosial kebutuhandasarsepertiantaralaintermasuk sekolah dan rumah sakit. 5 Berdasarkanamanatundang-undangdi atas, maka terlihat bahwa format hukumyangdi-amanatkansecaranormatifbagipemerintah daerah adalah perjanjian kemitraan dengan pi-hak ketiga. Dalam prakteknya pemerintah dae-rahkerapkalimembuatperjanjianperjanjian denganpihakketigadalambentukbuildand transfer(BT),desainbangun(designbuild)atau full finance sharing.6 Definisitentangbuildandransferdalam literatur hukum perdata tidak dijumpaisecara tegas.Buildandtransferyangmerupakansis-tempembiayaandapatdipergunakandalam prosespengembanganinfrastruktursektor swastaatauyangdisebutdengansistempe-ngembangan infrastruktur. Dalam makalah yang disampaikan dalam National Planing Commision Nepal, Singa Durbar menjelaskan bahwa Anyoneofthefollowingsystems(here aftercalledInfrastructureDevelopment system) can be adopted in the process of infrastructure development from the pri-vate sector : a.Build, operateand transfer ; b.Build own and operate; c.Build own, operateand transfer ; d.Build, own, operate and sell; e.Build ,Transfer and operate; f.Lease in develop and operate ; 5 SullivanArthur,Economics:Principlesinaction, JournalEconomic,UpperSaddleRiver:NewJerseyPearson Prentice Hall., August, 2003, hlm. 474. 6 Mahmudi,KemitraanPemeritahDaerahDanEfek-tifitasPelayananPublik, JurnalSinergi-KajianBisnis dan Menejemen,Vol.9 No.1, Januari 2007, hlm 56510Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 g.Rehabilitate,operateandTrans-fers.7

Build and transfer atau design build ada-lahbentukdesainbangunantarapemerintah (daerah)denganswastauntukmelakukande-saindanmembangunfasilitassesuaidengan standarkinerjayangdibutuhkanpemerintah (daerah) dan ketika fasilitas layanan telah jadi, fasilitasitudiserahkankepadapemerintahdan menjadi milik pemerintah.Buildandtransferdanlembagalainnya sepertibuildoperateand transfer8merupakan fasilitasswastaresmiyangpertamakalidite-rapkan di Turki pada tahun 1984 sebagai bagian dariprogramprivatisasidalampengembangan infrastruktur untuk negara-negara Asia, privati-sasitersebutmenjelmadalambentukketerli-batan swasta yang melayani kontrak dengan pe-merintah.HalteresebutterungkapdalamThe RoleofBuildOperateTransferinPromoting RES project, sebagai berikut : At the some time, Asia was experiencing an economic boom that opened the doors for new forms of project delivery, based ontheprincipleofprivatization.Ernis and Pham (1994) refer to privatization as aprocessinwhichthedeliveryofgoods and services, usually administered by the government,isshiftedtotheprivate sector.Privatization can be divided in to primarilythreeareas:thesellingofgo-vernmentalholding,thesubcontracting of government services to private under-takers,andthesubcontractingoffinan-cing and developing publict facilities.9

Kontrakatauperjanjianyangdibuatolehpe-merintahdaerahdenganpihakswastadengan sistem build and tranfer, dimanapihak swasta menyediakan sejumlah dana untuk membangun suatu proyek infrastruktur berupa sarana prasa- 7Singa Durbar, 2000,National Planing Commision, Kath-mandu, hlm. 1.8 NyomanMartaJaya,AnalisisPerbandinganKerjasama ProyekAntaraSistemBOTdanTurnKey(StudiKasus Pro-yekMultiInvestmenPT.PeseroPosIndonesia), Jurnal IlmiahTehnik Sipil, Vol.12, No.01, Januari 2008, hlm. 14.9 Europen Comission (Directorate Generalfor Energyand Transport)ContractNo.NNE52002/52:OPETCHP/DH cluster:TheroleofBuildOperateTransferinPromo-ting RES project, Desember 2003, hlm. 16. ranaumumdenganbiayayangrelatifbesar yangtidakmampudibiayaiolehpemerintah daerah,sehinggapemerintahdaerahmemberi-kankesempatankepadapihakswastauntuk membangunnyadengannilaiatauhargayang disepakati dan setelah bangunnya selesai, maka pihakswastamenyerahkanbangunantersebut kepadapemerintahdaerahdankemudianpe-merintah daerah akan membayar secara menci-cil nilai atau harga bangunan tersebut menurut kesepakatan.Keterlibatanpihakswastatentu-nyadidasarkanuntukkeinginanmencarikeun-tungandenganmenghindariresikoyangbesar dantanggungjawabyangberlebihan,sehingga pihak swasta cenderung menerapkan prinsip ke-hati-hatian dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah(yangseluruhmodalnyadariswas-ta),sertaadanyapendeapatkewajaranten-tang bisnis tersebut.10 Beberapapersoalanhukumkontrakter-utamabuildandtransferyangmenjadikajian inisemakinterlihatadanyapenomenahukum yangmenyelimutiaspekhukumdaribuildand transfer,yaituadanyasuatukekaburanhukum dankekosongannorma,11karenaberbagaias-pekyangmengaturbuildandtransferbelum diatursecarakhusus,akibatnyapraktikpraktik kemitraandanperjanjianyangdilakukanoleh pemerintah(daerah)dalammembuatperjanji-anbuildandtransfercenderungmenimbulkan persoalanhukum.FenomenahukumdiIndone-sia yang masih tertinggal, bukan saja pada sek-torperjanjian(kontrak),bahkanpadasektor lainnyapunmemerlukanpembaruan.AEnde-shaw menyatakan: Thepersistingignorance of developingcountries,includingIndonesiapolicy ma-kersandso calledexpertsin Indonesiathat theforms and scopeofIP needto 10 Maryann Waryhas, It Looks Like a Good Deal- ButIs Ita Fair Deal, The Journal Publication of StoutRisius Ross,Fall2005,SRR,hlm2;LymanPQJhonson, Corporate Officer and Business Jugmen Rule, Journal TheBusinessLawyer,Vol.60,February2005,Was-hingtonand LeeUniversity, hlm 119; Tambosso P.Eng , FairnessOpinion-Why-orWhyNot,JournalDailly, April, 2008, hlm. 15. 11LaluHadiAdha,KontrakBuildOperateTransfer SebagaiPerjanjian Kebijakan PemerintahDenganPihak Swasta,JurnalDinamikaHukum,Vol.11No.3. September 2011, Purwokerto: FH Unsoed, hlm.536. Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 511 be congruent with the leveland typeof cultural, socialeconomicandtechnolo-gicalsubstructurewithinasocietyhasleft themprey totransplant of lawandrules thatmeet therequirements ofthemost industrially developednations.12

Menurut Yudi Kristiana, kehadiran hukum bukan untukdirinyasendiri,melainkanuntuksesuatu yanglebihluas,untukitulahjikaterjadiper-masalahandalamhukummakahukumlahyang harus diperbaiki.13 Berdasarkanpersoalanhukumdiatas, makapenelitianinimenjadipentinguntuk mengkaji bagaimana hukum di Indonesia meng-aturtentangperkembangankontrakbuildand transferdanbagaimanapraktekbuildand transfer itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasilpenelitianinitentunyaakansangatber-manfaatbaiksecarateoritisbagipengemba-ngan ilmu hukum kontrak dan secara praktis da-patmenjadimasukanbagipemerintahdalam menyusun peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Permasalahan Berdasarkanataspemahamandanpokok pikiran yang tersirat dalam pendahuluan, maka adaduapermasalahanyangakandibahaspada artikelini.Pertama,mengenaipengaturanhu-kumperjanjianantarapemerintahdaerahde-nganpihakswastaterutamabuildandtrans-fers;dankeduamengenaikonsepbuildand transferdanpenerapannyadidalampraktikdi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian Penelitianhukum(legalresearch)Inidi-lakukansesuaidengankekhasanyangdimiliki oleh ilmu hukum (jurisprudence) yang tentunya berbeda dengan ilmu sosial (social science) dan ilmualam(naturalscience).Metodepenelitian hukummempunyai ciri yang khusus penggalian 12A.Endeshaw, Intellectual Property and the WIPO Deve-lopmentAgenda,JournalofInformationLawandTe-chnology, SpecialIssue, No,1, June, 2007, hlm.15;( Dr.)13 YudiKristiana,KetikaHukumTidaklagiOtentik, JurnalSupremasiHukum,Jakarta:UniversitasSahid, Vol IV No.1, Oct-Maret 2011, hlm. 7. bahanhukum(legalmaterials)dananalisakri-tis(criticalanalysys)terhadapbahanhukum denganmelakukanpenelusuran(explorative), pengkajian mendalam (inquiry)dan penafsiran (interpretation)). Dalammelakukan penelitian inidisampingmenggunakanmetodenormatif juga akan dilakukan pendekatan kasus. Oleh se-babitu,disampingmengumpulkanbahanhu-kumberupabeberapaperaturanbaikundang undangsampaiperaturandaerah,jugadikum-pulkanbeberapabahandokumenkontrakyang terkait dengan objek penelitian diNTB. Pembahasan KonsepKerjasamaBuild and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak SwastaSecara teoritis ada beberapa model pela-yanan yang dilakukan oleh pemerintah.14 Perta-ma,governanceservicedimanapemerintah memberikansemuajenispelayananpublikke-padamasyarakat.Pemerintahmenjalankan fungsi sebagai pengatur pelayanan (servicear-ranger) dan produsen pelayanan (service produ-cer);kedua,intergogovernmentalagreement, dimanapemerintahpusatdapatmendelegasi-kankewenangankepadapemerintahdaerah untuk memberikan pelayanan. Dalam model inikonsumenmembayarsecaralangsungbiaya pelayanan kepada pemerintah daerah atau yang menjalankanfungsiprovisi,sedangkanfungsi produksinya tetap berada pada pemerintah pu-sat; ketiga, government vending, dalam hal ini konsumen(individu/organisasi)bertindakseba-gai pengatur(service arranger) dan membayar kepadapemerintahatassejumlahpelayanan publik,misalnyaseorangindividudapatmeng-gunakantenagapolisiuntukmengontrol(me-ngawasi) penonton dalam pertandingan olah ra-gayangdimilikisecarapribadi;keempat,con-tract,dimanapemerintahdapatmengontrak ataumemberikanmandatkepadaperusahaan negara (perusahaan daerah) untuk memberikan pelayanan. Pihak yang dikontrak adalah perusa-haanswasta,misalnyapemerintahmengontrak perusahaanswastauntukpenyapuanjalan,pe-meliharaanlampujalan,pemeliharaantraffic 14 NurdjamanArsyad,1992,KeuanganNegara,Jakarta: Intermedia, hlm. 38.512Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 light dan lain lain, konsumen membayar secara langsung biaya pelayanan yang diterima kepada produsen;keempat,grand,pemerintahmem-berikan subsidi kepada produsen dengan tujuan menurunkanharga barang dan jasa pelayanan, misalnyapemerintahmemberikanpenurunan nilaipajakkepadaprodusenagarnilaibarang yangakandibeliolehkonsumenakanmurah; kelima,voucherartinyakonsumsibarangter-tentudiarahkanpadakonsumentertentu,per-usahaanmemberikanpelayanandibayarsecara langsungolehpemerintah;keenam,franchise dimanapemerintahmemberikanhakmonopoli kepadasuatuperusahaanswastauntukmem-berikanpelayanandalamsuatubatasgeografis tertentudanpemerintahmemberitarifyang harusdibayarolehkonsumen.Dalamkasusini pemerintahmelakukan fungsisebagaipengatur perusahaan swasta, sedangkan konsumen mem-bayar secara langsung kepada perusahaan swas-taitu;ketujuh,market,yaitusuatusistemdi-mana kon-sumen memilih produsen barang dan jasayangdikehendakisesuaidengankualitas-nyatanpacampurtanganpemerintah.Peme-rintah sama sekali tidak berperanbaik sebagaipenyedia jasa maupun sebagai pengatur pelaya-nan jasa (services arranger), semuanya tergan-tung pada konsumen dan produsen; kedelapan, voluntaryservice,yaitusuatusistemdimanalembaga swada-ya secara sukarela memberikan pelayananyangdibutuhkanmasyarakat.Lem-bagaswadayatersebutbertindaksebagaipe-ngatur(servicearranger)danpenyediajasa (serviceproducer);kesembilan,selfserviceyaitudimanapenyediaanpelayanandilakukan sendiri oleh individu/masyarakat;Modelpelayananpublikdiatasmerupa-kan ilustrasi aktivitas penyediaan pelayanan pu-blik yang biasa dilakukan di Amerika. Model pe-layanan publik di Indonesia telah muncul berba-gai pola alternative pemenuhan pelayanan pub-lik dengan melibatkan sektor swasta yaitu build ope-rate and transfer (BOT), build operate and own (BOO) dan sebagainya.15 Tiga model inter-aksikerjasamaantarapemerintah,swastadan 15 Lalu Hadi Adha, Kontrak BOT SebagaiPerjanjian Kebi-jakan(BeleidOvereenskomst),JurnalLawReform, Vol. 4No. 1, 2009, hlm 1. masyarakat, adalah sebagai berikut. 16 Pertama, modelclassicalpublicadminstration,yang memberikanperhatianbagaimanapemerintah melakukantindakanadministrasisecarademo-krasi, efisien, efektif dan bebas dari manipulasi kekuasaan,sertabagaimanapemerintahdapat beroerasi secara tepat, cepat dan berhasil; ke-dua, model menejemen publik baru (new public managemen),yaitusuatumodelbagaimana mentrasformasikanmanajemensektorswasta kedalamorganisasipubliksertamengembang-kaninisiatifpengaturansistemsepertidere-gulasi, privatisasi dan kontrak menejemen; mo-delnewpublicmanajemeniniberkembang menjadibeberapamodel,yaitu:(a)efficeincy drive yaitu model yang menekankan pentingnya efisiensidenganmenekankanbetapapenting-nyasectorpublicberperilakusepertiswasta, sehingga usaha ke arah itu harus dilakukan de-ngancarameningkatkanpengawasanmeneje-menkeuangan,penghematanatauefisiensi, penguatan fungsi penganggaran, penciptaan sis-tem informasi. Model ini terkait dengan gaya e-konomi politik Margaret Tactcher yang anti dan mengeliminasipemborosandanpemerintahan yangbirokratis.(b)Downsizingyaitumodel yangmemperkecillingkupsektorpublikde-nganmenciptakanfleksibelitasorganisasi,me-ngembangkanpolapelayananyangfleksibel danvariatif,memperkuatdesentralisasitang-gungjawabkegiatandananggaranketingkat bawah.Modeliniakanmemberikanperhatian terhadappentingnyajaringankerja(network) denganorgansasilaindiluarpemerintah,pen-tingnyapembentukanaliansistrategisdengan badanbadanlaindiluarpemerintahsebagai bentukbarukordinasiyanglebihluas.(c)In searchofexcellence,yaitumodelyangmene-kankanpentingnyapengaruhnilai,budaya,ri-tus dan simbol yang dapat mempengaruhi peri-laku individu dalam bekerja. Modelini memilik 2(dua)pendekatanutamayaitupendekatan bottomupdanpendekatantopdown.Pende-katanbottom-upmemberikanpenekananpada 16 Antonius Tarigan,Tranformasi Model New Governan-ceSebagaiKunciMenujuOptimalisasiPelayananPublik diIndonesia,JurnalUsahawan,No.02ThXXXII,Feb-ruari 2003, hlm. 31. Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 513 pengembanganorganisasisebagaiorganisasi pembelajaran(learningorganitation).Sedang-kan top-downmenekankan upaya upaya untuk memperlancarperubahanbudayaorganisasi, proyeksivisisecaratopdowndankepemim-pinan secara kharismatik dan menekankan pada penekananfungsimenejemensumberdaya manusia. (d) Public service oriented suatu mo-delmerefleksikanpenyelarasanide-idedalam manajemen sektor swasta ke dalam manajemen sektorpublik,sertapenguatankembaliperan manajer sektor publik dengan menerapkan ma-najemenyangberkualitistinggisecaralebih meyakinkanyangsebelumnyatelahdirusak olehberbagaimalpraktikdanpatologi.Karak-termodeliniadalahmemberikanpelayanan yangberkualitastinggi(prima),prosesmana-jemenyanglebihmerefleksikankepentingan pengguna (user) lebih dari sekedar kepentingan konsumen,penekananpadapembelajaranma-syarakat daripada sekedar penyediaan pelayan-an rutin, serta menjamin partisipasi masyarakatdan prinsip akuntabilitas. Beberapagagasandiatasmemiliki visio-neryangbaikdalamperbaikanpelayananpub-lik, tetapi upaya untuk menerapkan dan meng-adopsi model dan gagasan di atas ternyata ma-sih diragukan. Keraguan itu muncul diakibatkan olehbeberapapertanyaanyaitusejauhmana prinsip prinsip manajemen sektor swasta dapat diterapkan ke dalam manajemen sektorpublikdan bagaimana menggeser peran dan logika pe-merintah, serta mengembangkan hubungan ker-jabaruantarapemerintah,swastadanma-syarakatdalamkulturyanglebihegaliterdan partisipatif.Pertanyaanpertamamunculkare-na pada dasarnya terdapat perbedaan karakter antara sektor swasta dan pemerintah. Perbeda-anituberkaitandenganpilihanpublik(public choice),kepentinganpublik(publicinterest), pemilikanpublik(publicownership)dankebu-tuhan kolektif dan keadilan. Ada pendapat yang sangat umum, bahwa peranpemerintahseyogyanyahanyadibatasi pada masalah masalah yang tidak bisa ditangani swastadanmasyarakatsepertimasalahperta-hanandankeamananm,penegakanhukumdan hubunganluarnegeri.Penyelenggaraanpenye-diaan pelayanan yang bersifat toll goods dapat diserahkan kepada swasta dan masyarakat.Da-lam kondisi ini pemerintah akan lebih berperan sebagai regulator atau fasilitator dan bukan se-bagai produser. Berdasarkangambarandiatas,tampak masihadakeraguanantarasikappemerintah yanginginmelepaskanpersoalanpenyediaan saranapublikkepadaswastadengankeinginan peme-rintah untuk mengatur secara lebih men-dalamtentangsistempengadaaninfrastruktur puliktersebut.Keraguanitulahyangkemudian memunculkanmodellainyangdisebut newgo-vernance. Ketiga,modelnewgovernance,17suatu modeldimanapenyelenggaraanpemerintahan dibangun berdasarkan pola interaksi baru anta-rapemerintahdan masyarakatuntukmengem-bangkandanmenyediakankebijakandanpela-yananpublik.Padamodelmanajemenpublik barumenekankanidepembaruanperanpeme-rintahsecaraincrementalmelaluipeningkatan efisiensi ma-najemen sektor publik yang meng-andalkanpolahubungankerjaantarorganisasidi dalam, sedangkan pada new governance me-nekankanidepembaruanprosespemerintah secara transformatif melalui peningkatan kapa-sitaspemerintahdansistempengaturanyang mengandalkanpolahubungankerjadaninter-aksiantaraorganisasipemerintah,swastadan masyarakat secara kooperatif atau kemitraan. Sistempengaturanhukumkontrakdapat dibedakanmenjadiduamacamyaituclosed systemdan open system. Sistem tertutup (clo-sedsystem)menentukanbahwasetiaporang tidakdiperkenankanuntukmengadakanhak hakkebendaanbaruselainyangsudahdiatur dalamundang-undang.Sistemterbuka(open system)adalahsetiaporangbebasuntukme-ngadakanperjanjianbaikyangsudahdiatur maupun belum diatur dalam undang undang se-bagaimanadiaturdalamPasal1338ayat(1)KUH Perdata yang mengatur bahwa semua per-janjianyangdibuatsecarasahberlakusebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Lahirnyaperjanjianbarubuildandtransfer, 17 Ibid, hlm. 32.514Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 yang belum dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disebut dengan perjanjian innominaat,merupakankonsekwensilogisdari dianutnyasistemterbuka(opensystem)dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Build and Transfer adalah suatu perjanji-andimanakedudukankontraktorhanyamem-bangunproyektersebut,setelahselesaidiba-ngunnyaproyektersebutmakaproyekyang bersangkutan di-serahkan kembali kepada pihak bouwheer tanpa hak kontraktor untuk mengelo-la/memunguthasilataurevenuedariproyek tersebut.Sebaliknyasebagaiimbalanuntuk membangunproyektersebut,pihakbouwheer memberikanimbalantertentusesuaidengan kesepakatan dan bisa dihitung dengan cost plus feeatausecaralumsum,sehinggabuildand transfer dalam praktek disebut dan dipadankan dengankontrakdesignandbuildataudalam kontrak yang dibuatoleh Pemerintah Daerah di NTB disebutfull finance sharing. Selain itu, itu dikenalpulaistilahturnkeyprojectsebagai padanan dari build and tranfer yaitu untuk me-nyamakannyadenganpemboronganbiasana-mundengansistempambayarandalamjangka waktuyanglebihpanjangdaripemborongan biasa. Cirikontrakdesignandbuild(DB)atau build and transfer adalah sebagai berikut. Per-tama, syarat terhadapbangunan (proyek) yang akandibangunditetapkanolehbouwheer,se-lanjutnyaberdasarkanpersyaratantersebut makapihakkontraktorakanmenyusunsuatu contractorsproposalyangdidalamnyasudah termasukfabrikasidandesignproyek.Dalam penyusunandesainproyektersebutcenderung terjadinegosiasi antara bouwheer dengan kon-traktor mengenai hal hal yang menyangkut pro-yek. Kedua, harga kontrak diajukan penawaran oleh Kontraktor dan kemudiaan dilakukan nego-siasi untuk mencapai harga proyek yang disepa-kati bersama. Negosiasitersebut mencakup re-siko atas kenaikan harga harga bahan bangunan dikemudianharimenjaditanggungjawab kontraktor.Ketiga,Perananparaprofessionalsangat kecil atau tidak banyak para pihak yang terlibat,misalnyaketerlibatanpihakkonsultan independen,arsitekdanlainlain,karenase-muanyasudahmenjadikesatuandalamkon-traktor. Berdasarkanciribuildandtransferatau kontakdesignandbuild,makaterlihatbebe-rapakelebihandankekurangandalamsistem BTdibandingkandengankontrakpemborongan yangkonesional.Tanggungjawabhukumpihak kontraktorbersifatsinglepointresponsibility dimana tang-gung jawab kontraktor bersifat ke-seluruhan.Tentusajatanggungjawabseperti ituakansangatmemudahkandanmemuaskan bagi pihak bouw-heer (pemilik proyek). Penera-pan prisip tanggung jawab seperti itu mengaki-batkanbouwheertidaklagimenyandarkandiri pada pendapat luar, misalnya tidak ada lagi di-bedakankesalahanyangdisebabkandesign fault, workmanship fault, manufacturing fault, atau assembly fault. Semua kesalahan menjadi tanggung jawab kontraktor tanpa dipisah pisah-kan dan hal ini akan menghemat dalam penye-lesaian.Begitubesartanggungjawabkontrak-torsecaratunggal(singleliability),makahal tersebutdapatmenjadipendorongbagikon-traktoruntukbekerjalebihbertanggungjawab terhadapketepatanwaktunya.Waktupelaksa-naan proyek akan lebih cepatdan lebih efisienkarenakomunikasiantarabouwheerdengan kontraktorberjalan lebih intensifNamundemikian,secarateoritisdijum-paipulabeberapakelemahandengansistembuildandtransferataudesignandbuild.Per-tama,pihakkontraktorharusmendesainatau bertanggung jawab untuk mendesain suatu pro-yek,sehinggamenyebabkanusahauntukmen-desainbiasanyatidakdilakukansecaramaksi-mal.Bisajadiadanyakekuranganpengalaman untukmendesainatauprioritasutamabukan ditempatkansoaldesainntetapipadasoal fabrikasi.Artinya,apabilaadaunsuraestetika bertentangan dengan unsur fabrikasi, maka un-sur fabrikasi lebih dimenangkan dan unsur kein-dahandikalahkan;kedua,kualitaspekerjaan menjadi kurang terjamin, karena dengan sistem initanggungjawabpekerjaanbersifattunggal makaadakecendrunganpihakkontraktorme-ngerjakan sendiri seluruh pekerjaan tanpa mau menyewa atau membayar tenaga tenaga profe-sionalyanglebihmampuuntukmendisgn,me-Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 515 rancangdanmengawasipekerjaan olehtenaga arsitek dan konsultan.Pada buildoperate tranfer pihak swasta setelahmembangunproyektersebutkemudian berhakmengelolaatau mengoperasikanproyek tersebut dalam waktu tertentu dan dengan pe-ngoperasian tersebut pihak swasta memperoleh keuntungan dan setelah jangka waktu disepaka-ti kemudian proyek tersebut diserahkan kepada pihakswastatanpamemperolehpembayaran dari pemerintah, sedangkan dalam build trans-fer,pihakswastatidakmemilikikesempatan untukmengopersaikanproyekyangdibangun-nya, karena langsung diserahkan kepada peme-rintahdanpemerintahselanjutnyaakanmem-bayarhargapembangunanproyektersebutse-cara mencicil. Pilihan pemerintah (daerah) me-lakukanpolakerjasamabuildandtransferka-renaperjanjiandenganmodelbuildoperate andtransferternyatasecaraekonomistidak menguntungkan, sebab apabila bangunan itu di-serahkandalamjangkawaktu30tahun,maka nilai dan manfaat bangunan telah berkurang.18 TindakanPemerintahPusatataupunPe-merintahDaerahyangmelakukanperjanjian ataukontrakdenganpihakketigamerupakan bentukkemitraandaerah.Bentukkemitraan daerahtersebutuntukmasingmasingdaerah dikelompokandalamberbagaibentuk.Kabupa-ten Mataram NTB, misalnya membedakan kemi-traan itu antara lain: penyertaan modal daerah padapihakketiga,pembeliansuratberharga, pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan kerjasa-ma dengan pihak ketiga. Peraturan Daerah Kota MataramNo.4Tahun2004tentangPedoman KerjasamaDaerah,Pasal7mengelompokkankontrakbangun,kelola,sewa,serah/build, operate, leassehold, and transfer sebagai ben-tukkerjasamadenganpihakketiga.Banding-kandenganPeraturanDaerahKotaSubangNo. 10Tahun2001tentangKerjasamaDaerahde-nganPihakKetiga,membagi3(tiga)kelompok 18HariNugrahaNurjaman,AnalisisPerbandinganKe-mitraan build operate transfer (BOT) danKonsesi Pada PembiayaaPadaPembangunanBoulevarsJodohdan RumahSusunSewaKotaBatam,JurnalRekayasaDan MenejemenPembiayaanPerumahan,Jakarta:Universi-tasPersadaIndonesiaYAI,Vol.1No.1,Tahun2008, hlm. 37. kerjasamayaitu:pembeliansaham,pemben-tukan perseroan terbatas dan kerjasama dalam bentuk kontrak. BerlakunyaPerpresNo.13Tahun2010 tentangPerubahanPeraturanPresidenNo.65 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah de-nganBadanUsahaDalamPenyediaanInfra-strukturtergambarlebihterinciparapihak (subjek hukum) dalam kerjasama antara peme-rintah dengan swasta. Para pihak tersebut ada-lah:pertama,BadanUsahayaitubadanhukum Indonesiayangdimilikiolehsponsordanyang akanmenandatanganiPerjanjianKerjasama (CooprationAgreement)denganpemerintah; kedua,BankBankKomersial,baikbanklokalmaupunasingyangmenyediakanpendanaan bagikegiatanproyek.Termasukdidalamnya BankPembangunanAsia,BankDuniadanafi-liasinya(AsosiasiPenjaminInvestasiseperti MultilateralInvestmentGuaranteeAssocia-tion);ketiga,Parasponsorproyekyangmeru-pakanparapemegangsahamdaribadanusaha yangbiasadisebutdevelopers;keempat,Pen-jaminInfrastrukturyangdikenalsebagaiPT. PenjaminInfrastrukturIndonesia(PT.PII)yang didirikanolehPemerintahuntukmenjaminke-wajibankewajibanpemerintah;kelima,Pihak KetigaPemberiJasayangdiikutkanolehpihak BadanUsahadalamrangkaperencanaankons-truksidanperawatan(operationandmainte-nance); keenam, Badan yang Mengeluarkan Per-ijinansepertiBadanKordinasiPenanamanMo-dal(BKPM);ketujuh,BadanKontrakPemerin-tah(GovernementContractingAgency)terdiri dari Kementerian, Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota;kedelapan,KomiteKebijakan PercepatanPenyediaanInfrastruktur(KKPPI) suatulembagayangbertugasmelakukankoor-dinasiataspercepatanpembangunaninfra-struktur yang diketuai oleh Menko Perekonomi-an; kesembilan, Unit Pusat Kerjasama Pemerin-tahdanSwasta(PublicPrivatePartenrship Central Unip atau P3CU) suatu unit di Bappenas yang bertugas memberikan bantuan kepada KK-PPIdanPemerintahdalammenyusunkebijak-an,sertamenyusunbukupanduandaftarpro-yek yang dapat dikerjasamakan; kesepuluh, Ke-516Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 menterian Kemuangan memberikan persetujuan atas jaminan pemerintah dan insentif pajak. BentukInfrastrukturPublikyangDikerjasa-makan Peraturan perundangan di Indonesia tidakdijumpai pengertian infrastruktur, tetapi diper-gunakanistilahfasilitasumumatauuntukke-pentingan umum. Dalam konteks pembangunan yangmempergunakanpolabuildoperateand transfer(BOT)danbuildandtransfer,maka GeraldIKatzmenyebutkanantaralain:jalan raya,pengelolaanlimbah/sampahdantenaga listrik,perkeretaapian.19DonaldHagman,mes-kipuntidakmenjelaskanmaknapublicuse, tetapimemberikancontohyangdisebutpublic useseperticityparking,fireenginehouse, highway-roadways,airport,side-walk,sewers, localstreets-majorroads,schools.Dikategori-kanpublicuse,apabiladitujukanuntukpublik (public purposes), membawa manfaat bagi pub-lik(publicbenefit)ataumembawakankemak-muranpublik(publicwelfare)danmeskipun DonaldHagmansudahmemberikanpetunjuk untuk dapat disebut sebagai public use rupanya DonaldHagmantidakmerumuskanpublicuse secaramemadai,akhirnyadikatakanwhat constitutes a public use is ultimately a judicial question. The term is an elastic one in order to keepabreastofchangingsocialcondition.20 AnthonyJ.Catanese(et.al)meskipuntidak memberikanperumusanmaknapublicutility, namunmemberikanbeberapacontohjenis pembangunanyangmasukdalampublicutility yakni jalan raya, kereta api, saluran air, kantor pemerintah, parkir umum yang disediakan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah. Kon-seppublicutilityberkembangdiAmerikaSe-rikatdanCanadayangkemudiandiperluas cakupannyadenganpenambahaanaktivitaslo-kalsepertilistrik,gas,telepon,transityang 19 GeralIKarzandStephenWSmith,BuildOperate Transfer,TheFutureofPublicConstruction,Journal ofConstructionAccountingandTaxation,March/April 2003, hlm.47.20 DonaldGHagman,PublicPlanningandControlof UrbanandDevelopment,CasesandMaterialJournal, No.2West Publishing, 2008, hlm. 68. menurutEncyclopaediaofthesocialsciences,21 yaitu: Thetermpublicultilitiesiscommonly usedtodesignateindustrieswhosesser-vices,particularlyinsupplyingelectrici-ty, gas, water, telephone, street railway andbustransportation,operatechiefly whitinmunicipalareas,undermunicipal permits or franchises. In a broader sense, bothpracticalandtheoretical,thetrem hascomeincreasinglytoincluderailro-ads,telegraphandotherenterprisesto whichspecialpublicinterestmaybeas-cribed.Coveringsomeofthemustim-portantandmustheavilycapitalizedin-dustries,thepublicutilityconceptalso involvessomeofthemustfundamental theoreticalaspectofthemodern econo-mic system. Rumusansocialinterestataukepenting-anumumyangselamainimasihkaburpeng-aturannyadalamberbagaiperaturanakhirnya dapat ter-pecahkan setelah pemerintah menge-luarkanPeraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Perpres No. 65 Tahun 2007. DalamPerpresinitelahdiaturbeberapainfra-strukturyangbolehdikerjasamakan.Pertama, infrastrukturtransportasi,meliputipelayanan jasakebandarudaraan,penyediaandan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan pra-sarana perkeretaapian; kedua, infrastruktur ja-lan,meliputijalantoldanjembatantol;ke-tiga,infrastrukturpengairan,meliputisaluran pembawaairbaku;infrastrukturairminum yangmeliputibangunanpengambilanairbaku, jaringantransmisi,jaringandistribusi,instalasi pengolahanairminum;keempat,infrastruktur airlimbahyangmeliputiinstalasipengolahair limbah,jaringanpengumpuldanjaringanuta-ma, dan sarana persampahan yang meliputi pe-ngangkutdan tempatpembuangan;kelima,in-frastrukturtelekomunikasidaninformatika, meliputijaringantelekomunikasidaninfra-strukture-government;keenam,infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, terma-sukpengembangantenagalistrikyangberasal 21 Edwin R.A. Seligman, 2005,Encyclopaedia of the social sciences,vol.11,NewYork:theMacmillan,hlm.674-675. Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 517 daripanasbumi,transmisi,ataudistribusite-nagalistrik;danketujuh,infrastrukturminyak dangasbumi, meliputitransmisidan/ataudis-tribusi minyak dan gas bumi. Landasan Hukum Perjanjian Build and Trans-fer di Indonesia Perjanjiankerjasamakemitraanantara Pemerintah (Daerah) dengan Pihak Swasta telah mendapatpengaturandiberbagaiperaturan perundang-undangandiIndonesia.UUNo.32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah memberikan wewenang kepada pemerintah da-erahdalamhaliniGubernur/Bupati/Walikota untukmenjalinkerjasamadenganpihakketiga untuk membangun infrastruktur publik didaerah (Pasal195ayat(3)dan(4).Dalampenyediaan pelayananpublik,daerahdapatbekerjasama dengan pihak ketiga. Ketentuantersebut,per-nah diatur dalamPasal 87ayat (3) dan (4), UU No. 22 Tahun 1999, yang menentukan: (3)Daerahdapatmengadakankerjasa-madenganbadanlainyangdiatur dengan keputusan berasama ; (4)Keputusanbersamadan/ataubadan kerjasamasebagaimanadimaksud ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang mem-bebanimasyarakatdanDaerahharus mendapatkanpersetujuanDPRD masing masing. Terdapatperbedaanprinsipantarakeduaun-dang-undangdiatas,yaituUUNo.32Tahun 2004hanyamembatasikerjasamadaerahde-nganpihakketigapadakerjasamapembangu-nan sarana pelayanan publik, sedangkan UU No. 22 Tahun 1999tidak ada pembatasan bagi Dae-rahdalammembuatkerjasamadenganpihak ketiga. PemerintahDaerahtidakdapatsewe-nang-wenangmembuatkerjasamatanpamem-perhatikan batas kewenanganyang berada pa-dakewenangannya,sehinggadiaturpembagian urusanPemerintahanantaraPemerintah,Pe-merintahDaerahPropinsidanPemerintahKa-bupaten/KotasebagaimanadiaturdalamPera-turanPemerintahNo.38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPeme-rintah,PemerintahDaerahPropinsidanPeme-rintahKabupaten/Kota.Pengadaaninfrastruk-turpublikyangmenyangkutkepentinganma-syarakatsepertirumah sakit (kesehatan), pa-sar(perdagangan)dangedung-gedungsekolah (pendidikan) merupakan tanggung jawab peme-rintahdaerah.Olehkarenaitu,potensipenga-daan infrastruktur publik tersebut dapat diada-kan dengan menggunakan mekanisme build and transfer (BT), jika pemerintah daerah kesulitan danauntukmengadakansendirifasilitasterse-but. Pengadaaninfrastrukturmelaluisuatu kerjasamatersebuttentunyamemerlukanpe-ngaturanyanglebihkhusus.Olehkarenaitu, PemerintahkemudianmengeluarkanPeraturan PemerintahNo.50Tahun2007tentangKerja-sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga. Sebelum keluarnya PP No.50 Tahun 2007sebenarnya Pe-merintahsudahmengeluarkanPeraturanPresi-denNo.67Tahun2005tentangKerjasamaPe-merintah dengan Badan Usaha Dalam Penyedia-anInfrastrukturyangkemudiandiperbaharui dengan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2010 . Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 jo PeraturanPresidenNo.54Tahun2010meng-aturtentangPedomanPelaksanaanPengadaan BarangdanJasaPemerintahyangberlakuse-cara umum untuk pengadaan jasa pemborongan yangdidasarkantelahtersedianyadanaPeme-rintah. Dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 joPerpres No. 13 Tahun 2010 diatur seca-rakhusustentangmekanismepencarianmitra kerjasamayangbisamembantuPemerintah untukmembanguninftrastrukturpublikdalam manaPemerintahtidakmemilikidanauntuk membangunprasaranatersebut.Olehkarena itu,mekanismepengadaanbarangdanjasaataupengadaanbadanusahayangakanber-mitradenganPemerintahdapatsajaterjadi melalui dua cara yaitukarena adanya inistiatif dariPihakSwastadaninisiatifdariPihakPe-merintah. Terdapat beberapa tahap yang perlu dila-kukan,apabilaproyektersebutmerupakanini-siatif berasal dari Pemerintah (solicited), yaitu: pemilihanproyekatauidentifikasiproyekoleh GCA,konsultasipublikuntukmendapatmasu-kan dari masyarakat, studi kelayakan yang dila-518Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 kukanolehGCA,dukunganPemerintahuntuk memperoleh perijinan dan insntif pajak, penga-daan(Tender),pelaksanaandanpemantauan, sedangkanapabilaproyektersebutmerupakan inisiatifswasta(unsolicited),makaprosespe-milihanproyektahappertamasampaidengan tahap keempat menjadi tugas swasta dan tahap kelima sampai tahap ketujuh menjadi tugas pe-merintah.Dalamhalinisiatifatauprakarsaitu datang dari pihak Swasta(Badan Usaha), makapihakswastaakanmelakukansendiriproses (Pasal11PeraturanPresidenNo.67Tahun2005), seperti: studi kelayakan, rencana bentuk kerjasama,rencanapembiayaanproyekdan sumbernyadanrencanapenawarankerjasma yangmencakupjadwal,proses,sertacarape-nilaian.PenawaranpihakSwastatersebutakan dinilaiolehPemerintahapakahtelahsesuai denganbeberapahalsebagaimanadiaturpada Pasal7PerpresNo.67Tahun2005.Pertama, kesesuaian dengan rencana pembangunan jang-kamenengahdanrencanastrategissektorin-frastruktur;kedua,kesesuaianlokasiproyek denganRencanaTataRuangWilayah;ketiga, keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;dankeempat,analisabiayadanman-faat.BadanUsaha,apabilatelahmemenuhi berbagaipersyaratandiatas,maka barulah di-lanjutkankepadaprosesselanjutnyayaitupe-nandatangananmemorandumofunderstanding (MOU),permohonanpersetujuandprddanpe-nandatanganan kerjasama. Dokumen tawarankerjasama yang diaju-kanolehpihakBadanUsahatersebut,apabila tidaktercapaikesepakatanlebihlanjut,maka dokumenkajianyangdiprakarsaipihakBadan Usahatersebutakandilakukanpelelangan umumkepadabadanusahalainyangmungkin bersediamengerjakanproyekyangsudahdi-rancangolehbadanusahapertamatadi,makabadanusahapemrakarsaberhakmemperoleh imbalan atas hak kekayaan Intelektual terhadap rencana bangunan proyek yang telah dirancang. Pihakpemrakarsa,apabilaikutjugadalamprosestender,makajikapihakpemrakrsame-menangkantendertersebut,makakepadapi-hakpemrakarsaberhakmemperolehtambahan nilaiproyeksebesarsepuluhpersendarinilai tender yang dimenangkan oleh Pemrakarsa. Apabiladitelusurilebihjauhsebelumdi-keluarkannyaPeraturanPresidenNo.67Tahun 2005Jo.PerpresNo.13Tahun2010,Pemerin-tahtelahmengantisipasiperlunyaperaturan tentang kerjasama daerah dengan pihak swasta dalampembangunaninfrastrukturKeputusan PresidenNo.7Tahun1998tentangKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pe-mbangunandanPengelolaanInfrastruktur.Ke-putusanPresidentersebuttelahmenggariskan beberapa ketentuan yang prinsip tentang kerja-samaantarapemerintahdenganbadanusaha. Pertama,kerjasamapemerintahdenganbadan hukumswastaituharuslahdenganbadanhu-kumswastayangberbentukbadanhukumIn-donesia;kedua,infrastrukturyangakandiba-ngunharusbenar-benarstrategisantaralain: pembangkittenagalistrik,transmisidanpen-distribusiangasalam,penyalurandanpenyim-panan,distribusiatau,pengelolaanairbersih, pengelolaan air limbah dan sampah, pembangu-nan jalan tol, jembatan, dermaga dan bandara danpengadaansaranapengoperasiansarana telekomunikasiatauinfrastrukturlainnyayang ditentukan dengan Keputusan Presiden (Pasal 2 Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998); ketiga, pengikutsertaanbadanusahaswastadalam pembangunandanpengelolaaninfrastruktur harus dilakukan dengan penawaran yang terbu-kadantransparan,sehinggamendorongsema-kinberkembangnyaikliminvestasi(Pasal3Ke-putusan Presiden No. 7 Tahun 1998); keempat, rencanapembangunandanataupengelolaan infrastrukturtersebutjikamerupakanproyek Pemerintah Daerah, maka perjanjian kerjasama tersebutdibuatolehgubernurkepaladaerah atau bupati/walikota; kelima, perjanjian kerja-samatersebutharusmemuathal-hal,sebagaiberikut: lingkup pekerjaan, jangka waktu, tariff pelayanandalamhalmenyangkutpengelolaan, hak dan kewajiban termasuk risiko, sanksi yang harusdipikuljikaparapihaktidakmemenuhi kewajiban, penyelesaian perselisihan, pemutus-an atau pengakhiran perjanjian dan pengemba-lian infrastruktur dan atau pengelolaanya (Pasal 10 ayat (2).Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 519 Perpres No. 65 Tahun 2007 jo Perpres No. 13Tahun2010telahmenyempurnakanmeka-nismekerjasamapembuatanperjanjiankerja-sama(CooperationAgreement)diatasdengan dibentuknya beberapa lembaga di tingkat pusat dengan nama Komite Kebijakan Percepatan Pe-nyediaanInfrastruktur(KKPPI)yangbertugas melakukankoordinasidenganintansiterkait danmemberikanjaminanyangdiperlukanbagi BadanUsahayangakanmelakukankerjasama. SelainKKPPI,terdapatpulalembagadengan namaUnitPusatKerjasamaPemerintahdan Swasta atau Public Private Partnership Central Unit(P3CU)yangbertugasmembantudan memberikannasihatkepadaKKPPIdalamme-nyusunperencanaankebijakanstrategisyang menyangkut pengadaan infrastruktur publik. Keberadaan lembaga lembaga ini, yang di katagorikan sebagai state auxiliary organ (lem-baga yang sifatnya komplementer dalam pelak-sanaanundang-undang)22tentunyaakansangat membantupemerintahdalammempercepat prosesdanpencarianmitrakerjasamadanpe-laksanaanberbagaiperaturanperaturanyang berkaiatandengankerjasama,sehinggakerja-samayangdilakukanolehpemerintahsesuai hukumyangberlaku.Namunsayangsekalidi tingkatdaerah,lembagasejenisinitidakada dan tidak mendapat pengaturan. Padahal kebe-radaanlembagasepertiiniakandapatmem-bantupeme-rintahdaerahagarmembuatper-janjiankerjasama(cooperationagreement)ti-dak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah dalam melakukan tin-dakan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 32Tahun 2004harus memperhatikan ketentu-anhukum yanglainnyayangmengaturtentang pemindahtanganankekayaandaerah.Ketentu-an Pasal 45 ayat (2) UUNo. 1Tahun 2004 ten-tang Perbendaharaan Negara mengatur, bahwa: Pemindahtanganankekayaandaerah melaluijualbeli,hibahmaupunpenyer-taan modal hanyadapatdilakukansete-lahmendapatpersertujuanDPRD.Ituar- 22 BudiLKagramanto,ImplementasiUUNo.5Tahun 1999olehKPPU,JurnalIlmuHukumJustitia,2007, Poso: Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso, hlm. 2. tinyabahwaPemerintahDaerahdapat melakukankerjasamadenganpihakke-tigasepanjangmendapatpersetujuan dari DPRD untuk memanfaatkan kekayaan Negara yang ada agar lebih produktif.

SebagaipelaksanaanUUNo.1Tahun2004,ma-kadikeluarkanlahPeraturanPemerintahNo.6Tahun2006tentangPengelolaanBarangMilik Negara/DaerahjoPeraturanPemerintahNo. 38Tahun2008.PeraturanPemerintahinise-makinmenegaskantentangbentukperjanjian yang boleh dilakukan pemerintah daerah dalam rangkamemanfaatkankekayaannegara,meli-puti:sewa,pinjampakai,kerjasamapeman-faatandanbangungunaserahdanbangunse-rah guna (Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2004). KetentuanPasal27PeraturanPemerin-tah No. 6 Tahun 2006, mengatur bahwa bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/daerahdapatdilaksanakandenganbe-berapa persyaratan. Pertama, pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penye-lenggaraan pemerintahan negara/ daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka pe-nyelenggaraan tugaspokokdanfungsi;kedua, tidaktersediadanadalamAnggaranPendapat-an dan Belanja Negara/Daerah untuk penyedia-anbangunandanfasilitasdimaksud;danketi-ga,bangungunaserahdanbangunserahguna dilaksanakanolehpengelolabarangsetelah mendapatpersetujuangubernur/bupati/wali-kota; Salahsatusumberhukum yangtidakbo-leh diabaikan dalam membuat perjanjian kerja-samaantarapemerintahdaerahdenganpihak swasta atau badan hukum swasta adalah Kepu-tusan Pre-siden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pe-laksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahyangtelahdirubahdenganPerpresNo.54Ta-hun 2010. Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 54 Ta-hun 2010 tersebut diatur dua model pengadaan barangdanjasayaitudenganmempergunakan Penyedia Barang/Jasa dan dengan swakelola. Berdasarkanuraiandiatasjelaslahbah-wapayunghukumkerjasamapemerintahde-nganpihakswastadalammembuatperjanjian buildandtransferuntukmembangunfasilitas umumbelummendapatpengaturanyangkhu-520Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 sus. Kelihatannya Pemerintah kurang menyada-ri bahwa pembaruan hukum yang dapat menun-jangterciptanyapembangunannasionalyang berkelanjutanseharusnyadilakukansecarale-bih selektif.23 Akibat perbedaan hukum, budaya dansocial,mengakibatkanmasyarakatdunia menginginkan sutu hukum yang dapat mengatur kehidupan global.24 Namun demikian, dapat sa-japeraturanyangterkaitdengankemitraan dankerjasamadaerahdipergunakandengan menggunakanpenafsiranhukum(interpretasi) maupun analogi. Penggunaaninterpretasidananalogiti-dak selamanya mudah, karena beberapa keten-tuan atau pasal yang menyangkut proses kerja-samatersebutmengandungkekaburannorma terutamayangmenyangkuttentangprosespe-nentuan mitra kerjasama tersebut, apakah me-laluitenderataupenunjukanlangsung.Inter-pretasi hukum ini muncul, karena menurut Per-aturanPresidenNo.67Tahun2005tentang PerjanjianKerjasamaPemerintahdenganBa-dan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pub-lik,PeraturanPemerintahNo.50Tahun2007 tentangKerjasamadenganpihakketigadan terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2010se-bagai Pengganti Perpres No. 67 Tahun 2005 ter-kesanbahwaPemerintah(Daerah)dapatme-nunjuklangsungmitrakerjasamayaitubadan usahayangmemprakarsiproyektersebutatau badanusahayangmerancangpembangunan infrastruktur.Pemerintah(daerah)barumela-kukan pelelangan umum apabila pihak yang me-rancangproyektersebuttidakberhasilmela-kukannegosiasiterhadapkesepakatanharga dan persyaratan lainnya yang diatur dalam ran-cangan kerjasama. Hal ini artinya bahwa proses pelelangan bukanlah menjadi pilihan utama pa-dahal menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 bah-wasemuaprosespengadaanbarangdanjasa yangnilainyadiatasRp.100.000.000(seratus juta rupiah)harus melalui tender. 23 StLaksantoUtomo,PembaharuanHukumPenanaman ModalUndang-undangNo.25Tahun2007,Jurnal SupremasiHukum,VolumeIIINo.1,Oct-Maret2010, Jakarta: Universitas Sahid Jakarta, hlm. 5. 24LizaMarina,BudayaHukumKontrakBisnisInterna-sional, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1 No.2, Apr-Sept 2008, Jakarta: Universitas Sahid Jakarta, hlm. 19. Kekaburannormabahkankonfliknorma tersebutmengakibatkandalampraktikproses perjanjianbuildandtransferyangdilakukan olehPemdaLombok BaratdenganPihakSwata adayangdilakukandenganpenunjukanlang-sung, seperti dalam Pembangunan Rumah Sakit Daerah dan ada yang melalui proses tender, se-perti dalam pembangunan Pasar Umum Narma-da(SuratPerjanjianKerjasamaantaraPemda Lombok Barat dengan PT. Damai Indah No.161/ VL1VIII/2003danNo.045/610/TU/VIII/2003,8 Agustus 2003). Persoalan lain yang muncul dalam praktik akibat kekaburan norma adalah ketidak jelasan tentang siapa yang menjadi subyek dan berhak menandatangani kontrak kerjasama. Hal ini ter-jadi,karenadiberbagaiperaturanmunculisti-lahmenteri(UU No.1Tahun 2004 tentangPer-bendaharaanNegara),KepalaDaerah(UUNo. 32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah), sekretaris daerah (selaku pengelola barang dae-rah) dan kepala dinas (selaku penggguna barang milikdaerah-PPNo.6Tahun2006tentangPe-ngelolaanBarangMilikNegara/Daerah),badan kontrak pemerintah (GovernementContracting Agency) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2010. Kekaburanhukumlainnyaadalahdalam bentukapakahaktaperjanjianKerjasamaitu dituangkan,apakahdalambentukaktanotaris ataucukupaktadibawahtangan?Muh.Ilham Arisaputradalampenelitiannyamengemukakan bahwasebaiknyaperjanjiankerjasamaantara pemerintah dengan pihak swasta dalam bentuk aktanotaris,agar mempunyaikekuatanhukum yang sempurna.25 Pilihan agar perjanjian kerja-sama(cooperationagreement)dibuatnotaris, agar perjanjian tersebut secara subtansi benar-benarmemenuhisyaratsubyektifdanobyektif dalamperjanjiandanmemenuhiprinsipkese-imbanganparapihak,danmenghindariformat dankontrakbakudariperjanjianyangdibuat pemerintah yang kurang memberikan ruang me- 25 Muh. Ilham Arisaputra, Analisis Hukum Build, Operate, and Transfer Pada perjanjian Bangun, Guna, Serah pada InvestasiPT.TosanPermaiDalamRangkaRevitalisasi LapanganKarebosi,JurnalPenelitianHukum,Vol.1, No.1,September2011,Makassar:FakultasHukum Universitas Hasanudin, hlm. 203.Perjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam 521 milihbagikontraktor.26Penggunaanperjanjian standar walaupun dapat menghemat waktu dan mempercepatprosesterjadinyatransaksitran-saksi,namundemikianditinjaudariaspekhu-kum,pengaplikasianperjanjian standarbanyak pulamenimbulkanmasalah,terutamadalam pembuatanklausuldalamperjanjianyangcen-derung mengutamakan pihak yang merancang.27 Olehsebabitupembuatanperjanjiankerjasa-mabuildandtransferdihindaridalambentuk perjanjian standar. Hasil penelitian penulis terhadap kontrak yangdibuatantaraPemerintahDaerahdiNTB, bahwaaktaperjanjiankemitraanbuildand transferseluruhnyadibuatdalambentukakta yangtidakdibuatdinotaris.Akibatnyabahwa berbagai format dan isi kontrak tersebut sangat bervariasidantidakmemenuhikaidahhukum kontrakyaitulegalitasparapihakyangmem-buatkontrakdansyarat-syaratyangtidakse-imbang antara para pihak. Penutup Simpulan Beberapasimpulanyangdapatdiberikan adalahsebagaiberikut.Pertama,diIndonesia tidakditemukanperaturanyangkhususmeng-atur tentang perjanjian kerjasama (cooperation agreement)yangberkaitandenganbuildand transferataudesignandbuild;kedua,meski-punbelumadaperaturankhusus,ternyatada-lampraktekdiNusaTenggaraBarat,Pemerin-tahDaerahtelahmelakukanperjanjiankerja-sama(cooperationagreement)yangsejenis buildandtransferataudesignandbuildyang dalam kontrak disebut full finance sharing; ke-tiga,sumberhukumyangdipergunakandalam membuatperjanjianfullfinancesharingitu 26BambangPoerdiyatmono,AsasKebebasanBerkontrak(ContractvrijheidBeginselen)danPenyalahgunaanKe-adaan(MisbruikvanOmstanddigheden)padaKontrak Jasa Kosntruksi,JurnalTehnik Sipil, Volume 6 No.1 , Oktober2005,hlm48.;NandaAmalia,KontrakBakudanBadanPenyelesaianSengketadalamKontrakBisnis Internasional,Suloh:jurnalPenelitiandanPengkajian Hukum, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,Vol 3, No.1 Tahun 2005, hlm. 76. 27 HendraTanuAtmadja,DinamikaHukumPerjanjian YangDikaitkandenganPerjanjianStandar,Jurnal SupremasiHukum,Jakarta:UniversitasSahid,Vol.V, No.1, Oktober-Maret 2012, hlm. 1. adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraanNegara,UUNo.32Tahun2004 tentang PemerintahahDaerahyangmasing-masingdi-laksanakandenganPPNo.6Tahun2006dan PerpresNo.13Tahun2010denganmengguna-kan interpretasi dan analaogi dalam mengisi ke-kaburan dan kekosongan hukum yang ada. Saran Saranyangdisampaikanadalahsebegai berikut.Pertama,perlusegeradibentukpera-turan hukum yang mengatur perjanjian kerjasa-maantarapemerintahdenganpihakswasta menyangkutpenyediaaninfrastrukturdalam bentukundang-undang,sehinggadengandemi-kianmultitafsirterhadapberbagaiperaturan yangselamainitersebardiberbagaitempat dantingkatanakanterhindaridansekaligus akanmenghindariterjadinyapenerapanhukum yangkeliru;dankedua,perluadanyalembaga yangkhusus menanganipersoalankemitraandi daerahyangjikadipusatdinamakanKomite KebijakanPercepatanPenyediaanInfrastruktur (KKPPI), maka di daerah dinamakan KKPPI-Dae-rah dan Pusat Kerjasama Pemerintah dan Swas-ta atau PublicPrivate Partnership Central Unit (P3CU) yang di pusat berada di Bappenas, maka diDaerahdibentukP3CPUDaerahyangberada di bawah BAPPEDA. Daftar Pustaka Adha, Lalu Hadi. Kontrak BOT Sebagai Perjan-jianKebijakan(BeleidOvereenskomst). JurnalLawReform,Vol.4No.1.2009. Padang:ProgramStudiIlmuHukum(S2) Universitas Bung Hatta; -------. Kontrak Build Operate Transfer Sebagai PerjanjianKebijakanPemerintahDengan PihakSwasta.JurnalDinamikaHukum. Vol. 11 No.3. September 2011. Purwoker-to: FH Unsoed; Amalia,Nanda.KontrakBakudanBadanPe-nyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Internasional.Suloh:JurnalPenelitian dan Pengkajian Hukum, Vol 3 No.1 Tahun 2005.Aceh:FakultasHukumUniversitas Malikussaleh; Anonim.2006.PenyelenggaranPemerintahan danPembangunanDaerah.Jakarta:BA-PPENAS;522Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 Arisaputra,Muh.Ilham.AnalisisHukum Build, Operate,andTransferPadaperjanjian Ba-ngun,Guna,SerahpadaInvestasiPT. TosanPermaiDalamRangkaRevitalisasi LapanganKarebosi.JurnalPenelitian Hukum.Vol.1No.1.September2011. Makassar:FakultasHukumUniversitas Hasanudin;Arsyad,Nurdjaman.1992.KeuanganNegara. Jakarta: Intermedia;Arthur,Sullivan.Economics:Principlesinac-tion,JournalEconomic,August,2003, Upper Saddle River: New JerseyPearson Prentice Hall.; Atmadja, Hendra Tanu. DinamikaHukum Per-janjian YangDikaitkan dengan Perjanjian Standar,JurnalSupremasiHukum,Vol. VNo.1.Oktober-Maret2012.Jakarta: Universitas Sahid; Durbar,Singa.2000.NationalPlaningCom-mision, Kathmandu;.Endeshaw,A.IntellectualPropertyandthe WIPODevelopmentAgenda,Journalof Information Law and Technology, Special Issue, No,1, June, 2007, hlm. 15; Eng,TambossoP.FairnessOpinion-Whyor Why Not, Journal Dailly, April, 2008; EuropenComission(DirectorateGeneralfor EnergyandTransport)ContractNo. NNE52002/52:OPETCHP/DHcluster: TheroleofBuildOperateTransferin Promoting RES project, Desember 2003; Hagman,DonaldG.PublicPlanningandCon-trolofUrbanandDevelopment.Cases andMaterialJournal,No.22008.West Publishing; Indriati,Noer.PerjanjianInternasionalOleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Da-erah,JurnalDinamikaHukum,Vol10 No.1,Januari2010,Purwokerto:FHUn-soed;Jaya,NyomanMarta.AnalisisPerbandingan Kerjasama Proyek Antara SistemBOT dan TurnKey(StudiKasusProyekMultiIn-vestmenPT.PeseroPosIndonesia).Jur-nalIlmiahTehnikSipil;Vol.12No.01. Januari 2008;Jhonson, Lyman PQ. Corporate Officer and Bu-sinessJugmenRule,JournalTheBu-sinessLawyer,Vol.60,February2005, Wa-shington and Lee University; Kagramanto,BudiL.ImplementasiUUNo.5 Tahun1999olehKPPU,JurnalIlmuHu-kum Justitia, 2007, Poso: Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso; Karz, Geral I and Stephen W Smith. Build Ope-rate Transfer.The Future of Public Cons-truction.JournalofConstructionAcco-unting and Taxation, March/ April 2003;Kristiana, Yudi. Ketika Hukum Tidak lagi Oten-tik.JurnalSupremasiHukum.Jakarta: UniversitasSahid,VolIVNo.1.Oct-Maret 2011; Mahmudi. KemitraanPemeritahDaerahdanEfektifitasPelayananPublik,JurnalSi-nergi-KajianBisnisdanMenejemen.Vol. 9 No.1, Januari 2007;Marina, Liza. Budaya Hukum Kontrak Bisnis In-ternasional.JurnalSupremasiHukum. Vol.1No.2.April-September2008,Ja-karta: Universitas Sahid Jakarta; Nurjaman,HariNugraha.AnalisisPerban-dinganKemitraanBuildOperateTransfer (BOT)danKonsesiPadaPembiayaaPada Pem-bangunanBoulevarsJodohdanRu-mah Susun Sewa Kota Batam, Jurnal Re-kayasa Dan Menejemen Pembiayaan Peru-mahan,Vol.1No.1,Tahun2008Jakarta: Universitas Persada Indonesia YAI; Poerdiyatmono,Bambang.AsasKebebasan Berkontrak(Contractvrijheid Beginselen) danPenyalahgunaanKeadaan(Misbruik van Omstanddigheden) pada Kontrak Jasa Kos-ntruksi.JurnalTehnik Sipil. Vol. 6 No. 1. Oktober 2005; Sari, Widya. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam HukumPerjanjianIndonesia.JurnalIl-miahPendidikan,SejarahdanSosialBu-daya. Vol. 10 No. 3. Januari 2009; Seligman,EdwinRA.2005.Encyclopaediaof thesocialsciences.Vol.11,NewYork: the Macmillan; Tarigan,Antonius.TranformasiModelNew GovernanceSebagaiKunciMenujuOp-timalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. JurnalUsahawan.No.02ThXXXII.Feb-ruari 2003; Utomo, St Laksanto. Pembaharuan Hukum Pe-nanamanModalUndang-undangNo.25 Tahun2007.JurnalSupremasiHukum. Vol. III No. 1, Oktober-Maret 2010. Jakar-ta: Universitas Sahid Jakarta; Waryhas, Maryann. It Looks Like a Good Deal- ButIs ItaFair Deal, The Journal Pub-lication ofStout Risius Ross, Fall 2005. 523