DASAR-DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL

BAB V: ACHIEVING SOCIAL DEVELOPMENT; THE INSTITUTIONAL

PERSPECTIVE

Disusun Oleh:

Kelompok 6

Agus Riyadi 1306459953

Ahmad Rofai 1406618682

Nisa Adlina Sharfina 1406618700

Fariza Nur Latifa 1506728384

Ribka Utami 1306459915

PROGRAM SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK 2016

5

Achieving Social Development: The Institutional Perspective

Tujuan utama dari buku ini telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang

bidang pembangunan sosial, karena telah menawarkan definisi pembangunan sosial dalam

kerangka pendekatan yang berbeda untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, mempelajari

sejarah pembangunan sosial, meneliti perdebatan teoritis dalam pembangunan sosial dan

menggambarkan strategi pembangunan sosial. Buku ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan

berbagai macam pendapat tentang banyaknya pertanyaan tentang pembangunan sosial,

pembangunan sosial telah didefinisikan dalam cara yang berbeda dari berbagai macam disiplin

ilmu, orang yang berbeda dan kelompok orang-orang dengan kepentingan yang berbeda juga

yang telah memberikan kontribusi terhadap evolusi sejarah perkembangan sosial; isu-isu teoritis

dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan strategi pembangunan sosial yang berbeda yang

telah dirumuskan.

Meskipun buku ini telah berusaha untuk memberikan gambaran yang luas di lapangan,

dan tidak akan membatasi diri untuk melakukan survei, tetapi akan berusaha untuk

mengintegrasikan materi dengan menawarkan pandangan strategis dalam pembangunan sosial.

Bab terakhir ini akan berusaha untuk merumuskan pendekatan strategis yang koheren untuk

pembangunan sosial dan berusaha untuk menggabungkan strategi beragam yang dibahas

sebelumnya. Meskipun tidak mungkin bahwa upaya tersebut dalam sintesis akan diterima secara

universal, itu mengartikulasikan pendekatan pembangunan sosial yang akan disebut Institutional

perspective dan menawarkan satu set cara yang bisa diterapkan untuk mempromosikan tujuan

pembangunan sosial.

Institutional perspective berusaha untuk memobilisasi lembaga-lembaga sosial yang

beragam termasuk pasar, masyarakat dan negara untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat.

Hal ini terinspirasi oleh sebuah ideologi yang menampung beragam keyakinan dan oleh teori-

teori ilmu sosial yang selaras. Ini menyatakan bahwa strategi pembangunan sosial yang dibahas

dalam bab sebelumnya tidak saling eksklusif, tetapi mereka dapat diintegrasikan untuk

mempromosikan pencapaian tujuan pembangunan sosial dalam hubungannya dengan proses

yang dinamis dari pembangunan ekonomi. Namun, disini akan berpendapat bahwa pemerintah

harus memainkan peran utama dalam proses harmonisasi strategi yang berbeda dan dalam

mengelola upaya pembangunan sosial. Untuk alasan ini, ‘perspektif institusional’ ditandai

dengan gaya administrasi aktivis yang dikenal sebagai ‘managed pluralism’.

Dalam pembahasan ini dimulai dengan menggambarkan fitur dari Institutional

perspective, dengan cara menelusuri ide ideologis dan teoritis yang mendasari, kemudian

mempertimbangkan bagaimana perspektif institusional dapat diimplementasikan. Perhatian

khusus untuk mengatur organisasi diperlukan untuk melaksanakan perspektif institusional, dan

meneliti cara-cara di mana kebijakan ekonomi dan sosial dapat dihubungkan dalam konteks

socio-spatial tertentu. Maka, bab ini menyajikan beberapa contoh ilustrasi dari keberhasilan

pelaksanaan perspektif pembangunan sosial institusional. Hal Ini menunjukkan bahwa

kemungkinan untuk menyelaraskan pendekatan strategis yang beragam untuk melakukan

pembangunan sosial dalam konteks upaya yang lebih luas. Meskipun perspektif institusional

diartikulasikan dalam bab ini, akan menjadi jelas bahwa itu telah di bahas pada bab-bab

sebelumnya, dan khususnya definisi pembangunan sosial dalam bab 1.

THE INSTITUTIONAL PERSPECTIVE

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perspektif institusional berpendapat bahwa

yang dibahas adalah lembaga sosial termasuk negara, pasar dan masyarakat dapat dimobilisasi

untuk mempromosikan pencapaian tujuan pembangunan sosial. Pendekatan strategis yang

berbeda untuk pembangunan sosial dibahas dalam bab sebelumnya yang mengandalkan hanya

satu dari lembaga. Pendekatan institusional percaya bahwa strategi ini tidak harus dianggap

sebagai persaingan tetapi sebagai kompatibel. Mereka berusaha untuk menyelaraskan strategi

yang berbeda dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan cara yang kompatibel daripada

kompetitif. Perspektif institusional dapat dilihat, sebagai pendekatan strategis yang bertujuan

untuk menggabungkan berbagai intervensi pembangunan sosial yang dibahas dalam bab

sebelumnya.

Untuk mendorong sintesis strategi yang berbeda, perspektif institusional mensyaratkan

bahwa pemerintah berperan aktif dalam mengelola dan koordinasi pelaksanaan

strategi.Pemerintah harus secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara

yang memaksimalkan partisipasi masyarakat, pasar dan individu. Selain memfasilitasi dan

mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga harus memberikan kontribusi langsung

kepada pembangunan sosial melalui berbagai kebijakan sektor publik dan program.

Perspektif institusional membutuhkan pembentukan organisasi formal yang dapat

memikul tanggung jawab untuk mengelola upaya pengembangan sosial dan harmonisasi

pelaksanaan pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi-organisasi ini ada pada tingkat yang

berbeda tetapi mereka harus dikoordinasikan di tingkat nasional. Mereka juga ekstensif

menggunakan tenaga spesialis yang memiliki pelatihan dan keterampilan untuk mendorong

pencapaian tujuan pembangunan sosial.

Perspektif institusional mengacu pada ideologis yang mempromosikan pluralisme dan

mengakomodasi beragam keyakinan. Itu juga terinspirasi oleh ide-ide teoritis ilmuwan sosial

yang berpendapat untuk sebuah 'jalan tengah' atau kompromi antara polaritas ideologi yang

berbeda dari pemikiran politik Barat. Pekerjaan mereka telah mengakibatkan munculnya

pendekatan konseptual yang didirikan pada ilmu-ilmu sosial seperti Keynesianisme, welfarisme

dan institusionalisme. Ini adalah istilah terakhir yang dikaitkan dengan karya Thorstein Veblen,

Richard Titmuss dan Gunnar Myrdal, yang akan digunakan dalam buku ini yang berkonotasi

dalam upaya untuk mensintesiskan berbagai pendekatan untuk pembangunan sosial dan

memupuk konsepsi koheren untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.

Ideological Roots of Institutionalism

Perspektif institusional didasarkan pada posisi ideologis yang melampaui ideologi utama

dalam pemikiran politik Barat. Dari pada menegaskan nilai hanya satu sistem kepercayaan, itu

menganjurkan toleransi untuk posisi lain dan berusaha untuk mengakomodasi wawasan mereka

yang beragam. Itu posisi kelembagaan, oleh karena itu, mengakui bahwa ideologi yang berbeda

memiliki validitas, dan bahwa wawasan mereka yang beragam dapat diselaraskan.

Perspektif institusional dalam pembangunan sosial berakar pada upaya untuk

mempromosikan toleransi dan koeksistensi keyakinan yang berbeda. Di Eropa modern, ide ini

dapat ditelusuri kembali ke Renaissance ketika ulama seperti Sir Thomas More dan Desiderius

Erasmus pertama memohon untuk toleransi beragama.

Gagasan toleransi beragama berkembang menjadi proposal untuk toleransi dari ide-ide

politik yang beragam. Tulisan-tulisan John Milton, John Locke dan Voltaire, serta pergolakan

dahsyat dari perang saudara di Inggris, revolusi Perancis dan Amerika, dan perang Napoleon

semua mengguncang fondasi Eropa dan dipupuk artikulasi dan ekspresi keyakinan politik baru.

Dulu selama abad kesembilan belas bahwa gagasan pluralisme politik mendapat dukungan.

Meskipun tidak disukai oleh mereka yang berkuasa dan tidak sempurna diimplementasikan,

gagasan bahwa rasional diartikulasikan dalam keyakinan politik harus bersaing untuk

keuntungan elektoral secara bertahap, dan membentuk dasar untuk sistem politik demokrasi

modern. Ideologis pluralism juga membuka jalan pada abad kesembilan belas penyebab

munculnya keyakinan politik yang berusaha untuk mendamaikan ekstrem kapitalisme tak

terkekang dan sosialisme totaliter. Ini ideologi sentris telah memberitahu perspektif institusional.

Upaya untuk mendamaikan liberalisme laissez-faire dan revolusioner sosialisme dimulai

ketika faksi dalam gerakan sosialis dan liberal berusaha untuk merumuskan suatu kompromi

antara dua kutub. Di Inggris, anggota progresif dari Partai Liberal seperti Joseph Chamberlain

berkampanye untuk sekolah umum gratis, mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan hak-

hak bagi pekerja. Kebijakan serupa yang diusulkan oleh pemimpin Progresif dan Pihak populis

di Amerika Serikat. Di Eropa, banyak sosialis menerima konsep pluralisme dan digunakan

proses pemilu untuk berkampanye dan kontrol pemerintah yang lebih besar dari ekonomi. Di

Inggris, kaum Fabian mengadopsi strategi gradualisme, permeasi dan persuasi untuk

mempromosikan tujuan sosialis. Namun, mereka yang menganjurkan kompromi dan beberapa

difitnah sebagai pengkhianat perjuangan mereka. Lenin difitnah kaum Fabian dan, di Jerman,

ide-ide demokrasi Eduard Bernstein yang diserang oleh Rosa Luxemburg dan lain-lain dalam

gerakan Marxis utama untuk meninggalkan perlunya revolusi.

Theoretical Origins of the Institutional Approach

Istilah ‘institusionalisme’ terutama terkait dengan pekerjaan ekonom Amerika, Thorstein

Veblen, yang merupakan salah satu dan yang pertama menyerang klaim ekonom neo-classical

bahwa pasar adalah satu-satunya mekanisme kelembagaan yang layak untuk mencapai

kesejahteraan. Veblen menolak pandangan ini dan harus menarik perhatian motif sosial yang

lebih luas dan kekuatan dalam masyarakat yang membentuk perilaku ekonomi. Dia berpendapat

bahwa mengejar kepentingan ekonomi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang

mempengaruhi motif manusia. Dia percaya bahwa nilai-nilai dan lembaga-lembaga yang lebih

luas dari masyarakat adalah penting karena pasar dalam menentukan perilaku ekonomi.

Penekanan Veblen pada lembaga-lembaga sosial yang lebih luas daripada pertimbangan ekonomi

yang sempit, awal muncul penggunaan 'institusionalisme' istilah untuk menggambarkan ide-

idenya.

Veblen menyerang keyakinan laissez-faire. Buku yang paling terkenal, The Theory of the

Leisure Class (1899), mencemoohkan nilai-nilai dan gaya hidup dari bisnis masyarakat, dan

frase saham diperkenalkan seperti 'konsumsi mencolok' dan 'kapten industri' ke dalam bahasa

Inggris. Sebaliknya, Veblen disukai pendekatan teknokratis yang mana keahlian bisa

dimanfaatkan untuk melayani lebih luas dari kepentingan sosial. Meskipun teknokratis tidak

seperti Fabian dalam advokasi pemerintah.

Tulisan Veblen tidak diterima dengan baik di kalangan akademisi di Amerika Serikat.

Namun, mereka menginspirasi banyak ekonom muda yang kemudian membantu merumuskan

kebijakan New Deal. Di Amerika, pendekatan institusional terkait dengan John Kenneth

Galbraith yang mungkin penerus Veblen terbaik yang akan dikenal. Banyak buku Galbraith ini

telah menegaskan kritik intervensionis laissez-faire liberalisme, terkena kekuatan perusahaan

besar dan mencela kemiskinan dan kemelaratan yang terus hidup berdampingan dengan

kemakmuran dan kesejahteraan (seperti dalam Galbraith, 1958).

Pendekatan institusional juga telah dipengaruhi oleh karya John Dewey dan William

James. Dewey dan James pendukung dari Pendekatan filosofis dikenal sebagai pragmatisme.

Pragmatisme menekankan pengetahuan pendekatan empiris. Pendekatan ini didasarkan pada

gagasan bahwa manusia tidak tahu dunia dengan menyerap informasi melalui indera mereka

tetapi mereka menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Pragmatisme

menumbuhkan pendekatan yang fleksibel yang kontras dengan lebih dogmatis posisi teoritis

laissez-faire liberalisme dan Marxisme. Pragmatisme mengajukan banding ke Fabian dan

terinspirasi empirisme mereka. Fabian dan organisasi Eropa sosialis demokrasi lainnya sangat

percaya pada kebutuhan untuk mengumpulkan dan menggunakan data faktual untuk mendukung

kampanye politik mereka.

Pengaruh lain munculnya pendekatan institusional dari teori solidaritas dari sosiolog

Prancis, Emile Durkheim, yang mengkritik individualisme ekstrim akhir abad kesembilan belas

dan berpendapat untuk langkah-langkah yang meningkatkan perasaan memiliki dan saling

ketergantungan. Durkheim percaya bahwa masyarakat modern ditandai dengan penurunan

solidaritas dan bahwa ini menciptakan perasaan anomie dan keterasingan. Dia mendesak agar

lembaga-lembaga sosial yang mendorong integrasi harus didorong. Seperti yang akan

ditampilkan, ide ini kuat disajikan kembali dalam tulisan-tulisan R. H. Tawney dan Richard

Titmuss, para pendukung pendekatan institusional terkemuka.

Karya Veblen berbagi kesamaan dengan tulisan-tulisan John Maynard Keynes tentu saja,

yang dikenal sebagai institusionalis tapi nama saat ini digunakan eponymously untuk

menggambarkan teori dan orang-orang dari pengikutnya. Tidak seperti Veblen, Keynes adalah

kurang peduli dengan mengkritik kapitalisme daripada dengan moderasi ekses dari sistem

kapitalis. Namun, Keynes menantang ortodoksi ekonomi laissez-faire, menolak gagasan bahwa

ekonomi adalah sistem yang mengatur diri sendiri. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus

campur tangan untuk mengelola permintaan dan dengan demikian untuk mempertahankan

lapangan kerja yang tinggi dan pendapatan yang stabil. Keynes tidak percaya bahwa negara

harus menasionalisasi perekonomian atau memperkenalkan perencanaan ekonomi Soviet-style

terpusat. Sebaliknya, 'jalan tengah' nya menyerukan perencanaan tidak langsung melalui kontrol

fiskal dan moneter sebagai program bijaksana pekerjaan umum.

Meskipun tulisan Keynes dipengaruhi penciptaan kesejahteraan negara, munculnya

welfarisme biasanya dikaitkan dengan William Beveridge yang bertanggung jawab untuk

mempersiapkan proposal untuk pengenalan pelayanan sosial yang luas di Inggris setelah Perang

Dunia Kedua. Seperti ditunjukkan dalam bab 3, rekomendasi dari Beveridge, laporan yang

umumnya diadopsi setelah perang dan mengakibatkan penciptaan perawatan kesehatan yang

komprehensif, jaminan sosial, pendidikan dan program perumahan.

Kedua Keynes dan Beveridge adalah anggota British Paartai Liberal, dan keduanya

dipengaruhi oleh para pemikir New Liberal seperti Leonard Hobhouse, seperti yang ditunjukkan

di awal buku ini, telah menggunakan istilah ‘social development' untuk menganjurkan

penggunaan perencanaan untuk mengarahkan proses perubahan sosial. Hobhouse (1911)

eksposisi ide Liberal baru pada umumnya dianggap sebagai pernyataan definitif dari pendekatan

ini. Sementara Keynes dan Beveridge percaya bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam

mengelola perekonomian dan menciptakan layanan sosial untuk memastikan bahwa standar

minimum kesejahteraan dipertahankan, negara harus mengambil kontrol penuh dari ekonomi

atau intervensi negara harus menggantikan kapitalisme. Kedua pemikir tetap individualis

daripada kolektivis.

The Influence of Statism

Beberapa institusionalis lebih dipengaruhi oleh ideologi kolektivis dan intervensi statis

dari tradisi liberal reformis. Beberapa termasuk R. H. Tawney, Richard Titmuss dan Gunnar

Myrdal. Meskipun penulis ini biasanya diidentifikasi dengan sosialisme demokratis daripada ide-

ide dari Veblen, ada kesamaan antara pekerjaan mereka dan Veblen. Kedua Tawney dan Titmuss

menekankan pentingnya nilai-nilai dan lembaga-lembaga yang lebih luas dikehidupan sosial,

kritikus yang kuat dari sikap kompetitif yang ditandai Tawney (1921) yang disebut The

Acquisitive Society and Titmuss (1960) yang digambarkan sebagai The Irresponsible Society..

Pekerjaan mereka juga ditandai dengan penekanan pada nilai-nilai solidaritas. Seperti Durkheim,

Tawney berpendapat bahwa kedua kegiatan ekonomi dan sosial harus direncanakan oleh

pemerintah dengan maksud sengaja meningkatkan solidaritas dan meminimalkan kelas dan

lainnya. Dalam The Gift Relationship (1971), Titmuss membuat permohonan yang sama, yaitu

kebijakan sosial, ia berpendapat, harus mendorong solidaritas sosial dan altruisme, nilai-nilai

persaudaraan dan menolong anonim antara orang-orang. Sementara Tawney dan Titmuss sangat

menganjurkan intervensi negara, statisme bukan hanya mekanisme untuk mengelola ekonomi

atau menyediakan layanan sosial, tetapi sarana mempromosikan lebih tinggi nilai-nilai sosial dan

moral.

Titmuss adalah salah satu institusionalis pertama yang terlibat dengan Dunia Ketiga. Dia

memimpin sebuah misi ke Mauritius pada tahun 1950 dan merombak total sistem kesejahteraan

sosial negara itu. Dia juga membantu merencanakan sistem perawatan kesehatan Tanzania.

Selain itu, ia mendukung penciptaan program perencanaan sosial di London School of Economic

yang dirancang untuk melatih tenaga profesional untuk perkembangan sosial. Disutradarai oleh

Margaret Hardiman dan James Midgley (1980), program ini menganjurkan pendekatan statis dan

Sesuai dengan perspektif institusional, disiapkan ilmuwan sosial untuk memikul tanggung jawab

untuk pembangunan kebijakan sosial, pelaksanaan program dan administrasi sosial di kedua

pusat badan perencanaan dan sektoral kementerian pelayanan sosial dalam mengembangkan

negara.

Mungkin institusionalis paling dikenal dalam studi pembangunan adalah Gunnar Myrdal

yang, seperti yang ditunjukkan di awal buku ini, memainkan kunci peran dalam merumuskan

pendekatan terpadu PBB untuk perencanaan pembangunan. Karena advokasi yang kuat tentang

posisi kelembagaan , Myrdal sering digambarkan dalam literatur sebagai pemimpin gerakan neo-

institusionalis. Myrdal mengakui utang kepada sosialisme demokratis Swedia dan komitmennya

untuk kesetaraan, solidaritas dan nilai-nilai sosialis pusat lainnya. Seperti sosialis lainnya, ia

pendukung peran aktivis negara dalam urusan ekonomi dan sosial.

Namun, Myrdal pesimistis tentang kemampuan negara-negara Dunia Ketiga untuk

melaksanakan agenda statis. Pada tahun 1970, ia merumuskan konsep ‘soft state' yang

disinggung rupanya masalah inefisiensi administrasi, korupsi dan kelemahan yang ia percaya

ditandai administrasi publik di banyak negara berkembang. Jika perencanaan untuk menjadi

efektif, masalah ini harus diatasi dan ‘soft state’ harus diganti oleh yang kuat, pemerintah yang

terpusat, dikelola oleh administrator terlatih dan efisien.

Tulisan Myrdal juga mengungkapkan komitmen yang kuat untuk egalitarianisme.

Komitmen ini jelas terinspirasi oleh gerakan social demokrasi Swedia tekanan yang ditempatkan

besar pada pengurangan kesenjangan kelas. Myrdal (1968, 1970) berpendapat bahwa masalah

ketidaksetaraan adalah halangan utama untuk kemajuan ekonomi dan sosial di Dunia Ketiga dan

bahwa pengurangan ketidaksetaraan merupakan prasyarat bagi pembangunan, seperti kelas yang

mengakar dan perbedaan kasta, ketidaksetaraan dalam distribusi tanah, membagi perkotaan-

pedesaan, penindasan perempuan dan akses terhadap layanan sosial semua perlu ditangani. Ide-

ide ini kemudian disajikan kembali oleh banyak penulis neo-institusionalis tetapi mereka tidak

mengerahkan banyak pengaruh di kalangan pembangunan saat ini.

Selain itu, beberapa neo-institusionalis tidak menekankan perlunya strategi egaliter.

Seperti ditunjukkan dalam bab terakhir, Paul Streeten dan rekan-rekannya (1981) berpendapat

bahwa pengurangan ketidaksetaraan bukan persyaratan utama dalam pembangunan, dan bahwa

pemenuhan kebutuhan dasar harus diberikan prioritas sebagai gantinya. meskipun Streeten

adalah neo-institusionalis, dan intelektual yang jelas untuk Myrdal, ia berbeda dari mainstream

neo-institusionalis dengan menganjurkan lebih pragmatis, pendekatan empiris dan menekankan

penyediaan layanan oleh negara bukan promosi egalitarianisme (Preston, 1982). Namun

demikian, penyediaan kebutuhan dasar membutuhkan perencanaan, pelaksanaan program oleh

administrator yang terlatih dan, pada akhirnya, adanya pemerintahan pusat yang kuat dengan

sumber dan tekad untuk menyelesaikan masalah sosial.

The Theory of Corporatism

Pengaruh selanjutnya terhadap perspektif institusional dalam pembangunan sosial adalah

korporatisme. Korporatisme adalah teori representasional yang berdasar pada studi tentang cara

pemerintah dalam berbagai masyarakat industry mencoba menciptakan kepadatan di antara

masyarakat, tenaga kerja yang teorganisasi dan mendukung kesejahteraan sosial. Masyarakat

korporatis berbeda dengan Negara-negara sosialis atau komunis karna pemerintahnya tidak

memiliki atau mengontrol ekonomi. Mereka juga berbeda dengan masyarakat kapitalis karena

pemerintahnya lebih campur tangan dan mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi dalam kerja

sama dengan tenaga kerja dan industri. Latar belakang munculnya perspektif ini bermula dari

respon terhadap tumbuhnya tenaga kerja terorganisasi dan kekuasaan dari para industrialis dan

pemimpin usaha yang teroganasasi. Munculnya korporatisme kontemporer seiring dengan

bertumbuhnya kekuatan dari gerakan tenaga kerja dan usaha untuk memitigasi kerusakan yang

diakibatkan kerusuhan dari tenaga kerja. Pendekatan ini kemudian memiliki 2 permasalahan,

yaitu adanya perdebatan mengenai kategorisasi masyarakat mana yang dapat dikatakan sebagai

korporatis; korporatisme tidak lagi dilihat lagi seperti semula karna bentuk kegiatan ekonomi

yang berubah-ubah seperti munculnya sektor-sektor jasa dan integrasi ekonomi. Sebagai

menyimpulkan, Philippe Schmitter (1974) dalam definisi klasiknya menjelaskan bahwa

korporatisme adalah sebuah sistem sosial yang di mana interest group terorganisasi ke dalam

kategori yang non-kompetitif dan secara fungsional berbeda dalam jumlah yang terbatas melalui

agensi aktif dari negara. Kelompok ini diberikan hak monopoli untuk merepresentasikan

anggotanya dan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam struktur korporasi dan terikat dengan

perjanjian. Sehingga pada dasarnya korporatisme didasari oleh ide perjanjian yang dinegosiasi

dari antara pemerintah, tenaga kerja, dan bisnis yang akan mendukung kepentingan dari semua

pihak dan meningkatkan kebaikan bersama. Dalam sistem korporatis yang umum, perjanjian

yang dinegosiasikan adalah seputar isu seperti harga, keuntungan, kebijakan ekonomi, kondisi

kerja, pendapatan, dan kesejahteraan sosial.

IMPLEMENTATING AN INSTITUTIONAL PERPECTIVE

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana mengimplementasikan perspektif

insitusional dalam pembangunan dalam diskusi tentang rancangan personil organisasional dan

professional yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan ini. Bagian ini juga akan

mendiskusikan mengenai peran pemerintah dalam mengkordinasikan strategi untuk mencapai

tujuan pembangunan sosial. Selain itu, perbedaan socio-spatial setting di mana strategi akan

diimplementasikan juga akan dibahas beserta dengan bagaimana menjalankannya dengan

harmonis.

The Organizational Basis for Social Development

Strategi dalam mewujudkan pembangunan sosial tidaklah dilakukan secara spontanius. Kegiatan

ini harus dilakukan oleh orang-orang yang spesifik di dalam konteks organisasional.

Komunitarian dan individualis percaya bahwa kegiatan ini tidak seharusnya hanya dilakukan

pada tingkat sentral pemerintahan karena dianggap kurang tanggap, kuran efisien, dan bahkan

korup. Komunitarian beranggapan bahwa implementasi pendekatan ini paling baik dilakukan

pada tingkat lokal masyarakat dengan memafaatkan partisipasi masyarakat lokal sebesar-

besarnya. Komunitarian juga mendukung kontribusi organisasi non-pemerintah di tingkat lokal

karna dianggap lebih efektif mengimplementasikan pendekatan ini. Sedangkan individualis

beranggapan bahwa kontrol utuh negara dalam pembangunan sosial bertentangan dengan

tanggung jawab individual atas kesejahteraan. Kedua anggapan tersebut adalah benar, sehingga

peran organisasi non-pemerintahan dan komersial menjadi lebih besar dan aktif dalam

pembangunan sosial dibanding sebelumnya.

Namun, tetap dibutuhkannya kerangka pemikiran utuh mengenasi organisasi yang mana kegiatan

pembangunan sosial dari kelompok-kelompok berbeda dapat difasilitasi, dikoordinasi dan

diharmonisasikan. Tidak adanya kerangka ini akan menghasilkan usaha pembangunan sosial

yang terpecah, tidak terorganisasi dan tidak efisien. Untuk itu, pendekatan ini membutuhkan

sistem organisasi yang harus dibangun untuk memegang tanggung jawab keseluruhan dalam

implementasi pembangunan sosial. Dan organisasi ini harus mampu memfasilitasi berbagai

strategi pendekatan pembangunan sosial.

Personnel and Professional Roles for Social Development

Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai personil yang dibutuhkan dalam

mewujudkan pembangunan sosial dan keahlian apa yang harus dimilikinya. Seperti pada bab

sebelumnya, beberapa ahli berargumen bahwa spesialis professional pembangunan sosial adalah

orang-orang yang paling baik menangani pekerjaan ini. Namun, pandangan berbeda muncul dari

beberapa ahli juga bahwa pelatihan ilmu sosial yang multidisiplin seperti sosiologi, antropologi,

dan pekerjaan sosial juga dibutuhkan dalam hal ini. Sedangkan dari pendukung komunitarian,

mereka melihat kebutuhan akan tenaga ahli justru minim. Menurut mereka, pekerja ahli yang

dipekerjakan dari luar komunitas justru dirasa tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat

lokal. Komunitarian lebih menyarankan pekerjaan diberikan kepada pekerja komunitas lokal dari

masyarakat lokal itu sendiri.

Terlepas dari antipati kepada profesionalisme personil dari pendukung komunitarian, sulit untuk

menyangkal bahwa spesialis personil dengan paling tidak pelatihan formal di lapangan juga

sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Dan pendekatan ini menyarankan

berbagai jenis personil dibutuhkan di berbagai strategi pembangunan sosial karena kebutuhannya

pun berbeda-beda. Namun, setiap personil ini harus diidentiikasikan secar jelas mengenai peran

dan tanggung jawabnya.

Location of Development Effort

Pespektif institusional dalam pembangunan sosial membutuhkan strategi pembangunan sosial

diimplementasikan pada semua level dan semua upaya pada level yang berbeda ini harus

dikordinasikan dengan baik. Level paling atas adalah level national yaitu level yang dilihat

sebagai produk dari diplomasi intenasional dan upaya-upaya politis. Komunitas internasional

memberikan focus sumber dayanya kepada tingkat nasional untuk melakukan tujuan-tujuan

pembangunan. Pendekatan institusional juga menuntut implementasi dari kebijakan dan program

pembangunan sosial dilakukan baik di tingkat regional maupun lokal. Biasanya pembangunan

regional berfokus pada area-area tertinggal dan mencoba untuk meningkatkan transdorfasi sosial

dan ekonomi. Terakhir, pada level lokal, area ini mencakup kota kecil, desa, dan lain-lain.

Integrating Economic and Social Development Effort

Masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara saat ini adalah bukan kurangnya

pembangunan ekonomi, tetapi masalah disorted development. Disorted development terjadi

ketika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pengembangan kesejahteraan dalam semua

aspek populasi, oleh karena itu, pembangunan sosial berusaha untuk mengharmonisasi kebijakan

ekonomi dan sosial dalam jalan meningkatkan kesejahteraan sosial untuk semua.

Terdapat tiga cara dimana pendekatan pembangunan sosial mencoba mengharmoniskan

usaha ekonomi dan sosial, pertama, membangun organisasi dan institusi formal agar kebijakan

sosial dan ekonomi dapat teritegrasi lebih baik. Kedua, pembangunan sosial berusaha untuk

mempercepat proses integrasi kebijakan sosial dan ekonomi melalui penjaminan bahwa

pembangunan ekonomi telah secara langsung berdampak pada kondisi well-being masyakat.

Ketiga, pembangunan sosial membuat regulasi dan formulasi kebijakan sosial dan program yang

berkontribusi secara positing terhadap pembangunan ekonomi.

Ketiga metode integrasi pembangunan sosial dan ekonomi diatas didesain untuk

mempercepat kebutuhan perspektif pembangunan yang tidak jelas. Meskipun keduanya memiliki

karakteristik berbeda, harmonisasi antara keduanya menawarkan kemungkinan terbaik dalam

promosi kesejahteraan sosial saat ini.

Harmonizing Social Development Strategies

Pemerintah memiliki peran penting dalam promosi pembangunan sosial dalam benyak

bagian didunia ini. Ditambah lagi dengan beberapa pakar pembangunan sosial yang secara

antusias mendukung pendekatan dasar-pasar, sektor informal juga menyumbang dalam

kehidupan kesejahteraan sosial. Selain itu terdapat juga pendekatan pembangunan komunitas

(community development). Kemudian muncul pendekatan lain seperti pendekatan partisipasi

komunitas. Lalu muncul pendekatan “enterprise” .

Dari berbagai contoh pendekatan yang ada, merupakan hal yang sangat mungkin untuk

mengharmonisasi strategi pembangunan sosial yang berbeda dalam bingkai perspektif

institusional yang mengenalkan validitas pendekatan berbeda dan berusaha untuk

mempromosikan implementasinya dalam pengaturan sosial-spasial berbeda.

ACHIEVING SOCIAL DEVELOPMENT: SOME CASE ILUSTRATION

Terdapat beberapa contoh mengenai bagaimana strategi-strategi pembangunan sosial

dapat terintegrasi serta kebijakan sosial dan ekonomi dapat terharmonisasi melalui literatur dari

beberapa negara dan juga pada tingkat lokal maupun regional yang telah mengimplementasikan

perspektif institusional ini. Contoh kasus pertama terjadi pada komunitas lokal di Thailand yang

melakukan usaha mengangkat pembangunan sosial dan ekonomi dengan menggunakan

pendekatan strategi yang berbeda. Kedua mengenai inisiatif pembangunan regional di Mississipi,

Amerika Serikat. Ketiga, kasus tentang usaha berbagai negara untuk mengangkat pembangunan

sosial dalam paham yang netral berdasarkan ide institusionalis dan pluralisme yang telah

dibahas.

Mencapai Pembangunan Sosial pada Tingkat Lokal

Shigetomi menunjukan bagaimana ketiga pendekatan besar pada bab akhir ini dapat

terintegrasi melalui satu contoh kasus di kampung Sri Phon Thong, Thailand Tenggara yang

mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan sosial dengan menggunakan sumber dari

pemerintah secara baik, menciptakan institusi kemasyarakatan dan mendukung usaha lokal.

Kampung Sri Phon Thong ini terletak di bagian Thailand yang miskin dan penduduknya

bergantung pada pertanian untuk kelangsungan hidup. Kepala desa kampung ini memiliki

inisiatif dengan melibatkan ketiga strategi yang dibahas pada bab akhir ini.

Pertama, berusaha meningkatkan aktifitas koperasi lokal dan dengan ini menguatkan

hubungan antar penduduk desa. Selain itu juga membantu mereka membangun fasilitas yang

dibutuhkan dan bekerja sama dalam proyek ekonomi yang meningkatkan perekonomian.

Kampung ini juga mendapat dukungan dari organisasi non pemerintah lokal yang membantu

kampung menjalankan inisiatif/rencana mereka. Inisiatif ekonomi lokal seperti pembangunan

lumbung beras, kredit masyarakat, toko koperasi, penumbukan padi,dll. Kemudian diambil

langkah-langkah untuk membantu petani lokal meningkatkan penghasilan mereka melalui teknik

pertanian yang lebih baik dan aktifitas lainnya yang didisain tidak hanya untuk meningkatkan

pertanian tetapi juga membantu petani memasarkan produk mereka ke luar dengan menggunakan

orientasi ekspor.

Terdapat proyek yang dikerjakan oleh beberapa kelompok tertentu, contohnya koperasi

kredit yang dijalankan oleh perempuan di kampung tersebut dengan memberikan bunga yang

kecil untuk petani. Kegiatan ini sukses dan kemudian bergabung dalam liga koperasi nasional

Thailand. Banyak aktifitas koperasi yang didesain khusus untuk meningkatkan penghasilan

anggota. Bantuan dari Departemen Pertanian Thailand dimanfaatkan dengan baik seperti untuk

pembersihan rawa-rawa yang telah terpolusi dan pendirian tambak ikan untuk kemudian dijual

dan hasilnya dibagikan ke anggotanya.

Terdapat juga beberapa proyek yang dibangun untuk memberikan keuntungan bagi

lingkungan, salah satunya pelestarian hutan yang dijalankan oleh warga kampung dibantu oleh

organisasi non pemerintah dan pemerintah sebagai fasilitator untuk mengedukasi warga dalam

mempelajari manajemen perhutanan dan mengambil keuntungan dari sumber hutan. Proyek

ramah lingkungan lainnya adalah produksi pupuk dari gabah padi yang sukses melindungi

lingkungan.

Penjelasan Shigetomi menunjukan adanya kemungkinan untuk mengintegrasikan

pendekatan strategis yang berbeda dalam pembangunan sosial pada tingkat lokal dan mendukung

pembangunan sosial dalam konteks usaha pembangunan ekonomi. Kombinasi perspektif

komunitarian dan individualis ini digambarkan dengan meskipun kampung ini membangun

koperasi dan aktifitas lainnya, tetapi aktifitas ini tidak menghalangi usaha pribadi mereka justru

mendukung dan menguatkan kapasitas petani untuk meningkatkan penghasilan mereka. Intinya,

kesejahteraan materi mereka meningkat dengan signifikan. Walaupun contoh dari Shigetomi ini

terkait dengan komunitas pedesaan, strategi pembangunan sosial yang diintegrasikan dan

diselaraskan dengan pembangunan ekonomi ini bisa saja diterapkan pada tingkat regional dan

nasional.

Pembangunan Sosial pada Tingkat Regional

Salah satu perencanaan regional adalah proyek Delta Mississipi yang berada di Amerika

Serikat yang dikenal sebagai bentuk perkembangan yang terdistorsi. Bagian negara ini memiliki

angka kemiskinan terbesar dan tingkat kematian bayi yang lebih besar dari negara berkembang.

Dengan adanya masalah ini, gubernur ketiga daerah delta, Arkansas, Lousiana, dan Mississipi,

meminta pemerintah untuk mendanai persiapan perencanaan pembangunan untuk daerah ini

yang kemudian dikabulkan dan dibentuk sebuah komisi untuk menyiapkan perencanaan tersebut.

Pusat komisi ini mulai melakukan penelitian pada masalah sosial dan ekonomi daerah ini dan

membuat kebijakan untuk menanganinya. Hasilnya didokumentasikan dalam The Delta

Initiatives 1990 yang berupa perencanaan komprehensif tentang pembangunan sosial dan

ekonomi.

Perencanaan ini berbeda secara signifikan dari sebagian besar perencanaan pembangunan

regional karena tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur dan tidak bergantung pada

pendekatan tradisional untuk menarik investor luar untuk menciptakan manufaktur skala besar di

daerah ini. Selanjutnya, pendekatan ini lebih bersifat bottom up artinya tidak hanya menekankan

pada partisipasi masyarakat tetapi memberikan prioritas pada kebijakan yang mendukung usaha

ekonomi pribumi.

Proposal pembangunan ekonomi regional ini sangat erat terkait dengan keadaan sosial

negara dan kebutuhan akan pembangunan sosial. Dilihat dari investasi yang diarahkan untuk

pembangunan SDM agar masyarakat dapat memiliki kualifikasi dan keterampilan yang

dibutuhkan, pembangunan ekonomi dan lingkungan yang menyentuh isu pembangunan sosial,

peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan ekonomi, serta kebutuhan akan

pemukiman. Pembangunan di daerah ini juga memperhatikan hubungan antar kelompok,

diskriminasi, dan keterasingan sosial dengan mendesak pembangunan ekonomi lewat pelatihan

usaha kecil, pinjaman, dan bantuan teknis bagi kaum minoritas sehingga dapat meningkatkan

kesempatan kaum minoritas.

Meskipun perencanaan ini sedang dalam tahap pengerjaan, perencanaan ini belum

sepenuhnya didanai dan tidak ada struktur organisasi yang komprehensif yang telah dibentuk

untuk usaha implementasi ini. Defisit negara dan faktor politik telah menghambat implementasi

perencanaan pembangunan sosial ini. Namun, beberapa usaha telah dilakukan untuk

mengimplementasikan proposal tentang pembangunan sosial dan ekonomi di daerah ini.

Social Development at the National Level

Pendekatan pembangunan sosial telah diimplementasikan oleh beberapa pemerintah

dengan beberapa keberhasilan. Walaupun ada beberapa negara yang belum menyentuh

kebutuhan sosial, namun mereka telah mengadopsi perspektif institusional yang menunjukan

bahwa mereka telah mengembangkan adanya tujuan ekonomi dan sosial pada pembangunan

Contohnya adalah negara industri dengan pendapatan tinggi seperti Austria, Denmark,

Jepang, dan Swedia, dan negara industrialisasi yang masih baru seperti Kostarika, Malaysia,

Boswana, dan Srilangka yang memandang dirinya sebagai negara sosialis, tetapi pemerintahnya

turut turun tangan dalam urusan ekonomi dan sosial. Hal ini mengakibatkan negara mereka telah

membuat kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi

dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam strategi yabg di gunakan oleh negara Swedia dan Denmark pada pertengahan

tahun 1980-an memberikan sepertiga dari pengeluaran pemerintah untuk pelayanan soaial dan

menaikan pajak. Sehingga dampaknya adalah terdapatnya pelayanan sosial yang menyeluruh dan

universal yang tujuannya untuk mengurasi adanya divisi kelas dalam masyarakat. Dampak dari

strategi ini adalah angka standar hidup warga negaranya yang tinggi, dan memiliki pendapatan

perkapita yang sangat tinggi.

Menurut Gosta Esping-Andersen (1992) kebijakan sosial memainkan fungsi produktivis.

Dimana kebijakan sosial di negara tersebut telah berusaha mendukung pertumbuhan ekonomi

dan tenaga kerja daripada merespon secara aktif kebutuhab sosial. Hal ini dibuktikan oleh

pemerintah Swedia yang menghabiskan lebih banyak pada penciptaan lapangan pekerjaan lewat

pendidikan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan layanan serupa daripada tunjangan

bagi pengangguran. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah justru di alirkan untuk biaya

kesehatan, pendidikan, dan layanan anak dan keluarga. Hal ini dianggap sebagai inverstasi yang

produktif bukan pengeluaran yang konsumtif.

Pada negara Austria, dimana negara ini sebagian masyarakatnya adalah kapitalis tetap

memahami bahwa korporatisme dapat mendorong usaha bersama untuk mengarahkan

perekonomian dan mamastikan bahwa pembangunan ekonomi akan memberikan keuntungan

pada masyarakat keseluruhan. Begiti juga dengan negara Jepang, Jepang adalah negara yang

kapitalis tetapi tidak ada pemerintahnya seelah perang yang percaya bahwa pasar bebas yang

tidak terbatas adalah cara terbaik untuk mengangkat pembangunan. Tetapi pemerintahnya telah

mengarahkan pembangunan ekonomi lewat sebuah gabungan cara korporatis dan teknokratik.

Selain itu pendapatan perkapita nehara ini bisa tinggi dikarena keturut sertaan produsen kecil

dalam hubungan antara usaha ekonomi lokal lewat industrialisasi dan hasil eksport.

Di negara kostarika yang di gambarkan sebagai negara welfare state, mengangkat

pembangunan ekonominya dengan cara mendorong kemajuan sosial bagi rakyatnya dengan

menaruh inverstasi pada pendidikan. Selain itu, negara ini juga memberikan kebijakan pelayanan

kesehatan dalam sektor sanitasi dan air minum bersih untuk seluruh warganya. Dalam sektor

kesehatan terdapatnya layanan klinik bagi ibu dan anak (pemberian imunisasi massal). Ketika

negara lain berfokus pada pembangunan rumah sakit, negara ini justru lebih berfokus pada

layanan kesehatan yang dapat diakses oleh rakyatnya, seperti peningkatan jumlah fasilitas untuk

rawat jalan.

Sebelum kemerderkaannya dari jajahan Inggris. Negara Srilangka telah memperkenalkan

pendidikan gratis tingkat dasar dan menengah, adanya layanan kesehatan umum gratis dan

program subsidi makanan yabg universal. Seperti halnya dengan Kostarika, Srilangka menarik

perhatian international dengan kampanye kesehatan dalam upaya untuk memberantas malaria. Di

Negara Bostawa, Afrika mengiplementasikan kebijakan sosial dalam bentuk pendidikan

(kemampuan membaca) kematian bayi dan harapan hidup khususnya dibandingan dengan negara

afrika lainnya.

THE CHALLENGE AHEAD

Pada bab ini telah berusaha untuk menunjukan bahwa pembangunan sosial bukanlah sesuatu

yang ideal dan abstrak tetapi merupakan pendekatan yang realistis untuk mengangkat

kesejahteraan rakyat. Pendekatan bini berbeda dengan pendekatan besar lainnya, seperti

Philanthropy. Pendekatan yang diambil buku ini merujuk pada keharmonisasian dengan

memobilisasi institusi sosial yang berbeda untuk mengangkat kesejahteraan sosial. Seperti yang

telah di bahas bahwa sumber dipasar, masyarakat, dan negara dapat dipersatukan untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial. Pembangunan sosial akan dengan baik

diangkat ketika pemerintah memainkan peranan positif dalam memfasilitasi, mengkoordinasi,

dan mengarahkan usaha dari kelompok yang berbeda baik dari individu, kelompok dan

masyarakat secara efektif menggunakan pasar, masyarakat, dan negara untuk mengangkat

pembangunan sosial

Dalam konteksnya bahwa dalam contoh kasus yang di berikan bukan berarti bahwa

pembangunan sosial menawarkan cara cepat dan mudah untuk mencapai negara yang utopis.

Adanya tantangan dan masalah yang harus mereka hadapi adalah sebagai bukti bahwa terdapat

proses menuju pencapaian pembangunan sosial.

Tantangannya adalah apakah pendekatan pembangunan sosial ini akan diadopsi untuk

memperbaiki kondisi kekurangan dan keterlantaran sosial? Serta adanya usaha bersama yang

dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan sosial dapat dicapai dan dikenal luas.

REFERENSI

James Midgley, 1995, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare.

London: SAGE Publication