TEORI PEMBARUAN PEMERINTAHAN

HM.ARIES DJAENURI

• Teori adalah Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti yang merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan proposisi atau dalil

• Teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis

• Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan dan sebagai stimulant serta panduan untuk mengembangkan pengetahuan

• PEMERINTAHAN: adalah segala usaha atau kegiatan yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat/penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara

• Pemerintahan sebagai suatu sistem dari pelbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara

• Pemerintahan terdiri dari: a.kekuasaan /kewenangan untuk merumuskan kebijakan (policy formulation) dan b.administrasi (policy execution), hubungan keduanya erat sekali

• Menurut Samuel Edward Finer, istilah government paling sedikit mempunyai empat arti :

• 1.menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing)

• 2.menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affairs)

• 3.menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charg with the duty of government)

• 4.menunjukkan cara,metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is governed)

• KONSEPSI PEMBARUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN • Globalisasi: satu proses dimana dunia menjadi semakin

terhubungkan satu samalainnya dlm berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal budaya, ekonomi ,politik, teknologi maupun lingkungan

• Fokus: customer, company, competition,currency and country

• Market based competitivness• System, structure, strategy, staf, skill, leadership style,

share value

• Perhatian terhadap kompetisi• Kewaspadaan terhadap problem currency• Perlunya manajemen pemerintahan yang kondusif :• 1. pemberdayaan, pengurangan hambatan, kreatifitas,

partisipasi masyarakat, perluasan akses layanan, pengembangan program, masyarakat belajar dan berperan aktif

• 2. pelayaanan, semangat melayani masyarakat, berpatnerdg masyarakat, perlunya code of ethical coduct, dukungan lingkungan, standar tingkah laku yg diterima umum, manajm pemth transparan & akuntabel

• 3. Partisipasi masyarakat• Empowering rather than serving• Peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan• Penybaran informasi peluang dan potensi• 4. kemitraan• Upaya pemberdayaan masyarakat dunia usaha• Peningkatan partisipasi dan kemitraan• Menciptakan iklim usaha yang kondusif• Mendorong terciptanya produk baru

• Memerlukan keterbukaan birokrasi• Langkah tegas mengurangi peraturan dan prosedur yang

menghambat• Melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam proses

penyusunan kebijakan• 5. desentralisasi• Desentralisasi dalam pemberian perijinan• Penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan• Ketersediaaan dan kemudahan informasi ( Lodge &

kristiadi )

\

• PARADIGMA BARU MANAJEMEN PEMERINTAHAN• New public management (NPM), management techniques and

practices drawn mainly from the private sector, is increasingly seen as a global phenomenon. NPM reforms shift the emphasis from traditional public administration to public management. Key elements include various forms of decentralizing management within public services (e.g., the creation of autonomous agencies and devolution of budgets and financial control), increasing use of markets and competition in the provision of public services (e.g., contracting out and other market-type mechanisms), and increasing emphasis on performance, outputs and customer orientation.(G.A.Larbi)

• PEMIKIRAN BARU MANAJEMEN PEMERINTAHAN• Substansinya lebih memberikan seperangkat masukan

kepada pemerintah agar pemerintah itu dalam melayani masyarakat lebih efektif dan efisien, antara lain dengan privatisasi, contracting out (kontrak dengan pihak luar), memperkecil ukuran sektor publik (downsizing), reformasi di bidang regulatory

• Lebih memberikan peran kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingannya (berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

• BEBERAPA PEMIKIRAN BARU DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

• 1. E.S Savas (1987) dalam bukunya Privatization : The Key To Better Government, menawarkan privatisasi sebagai sebuah alternatif solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebi efektif dan efisien. Menurut Savas privatisasi merupakan kunci pokok kearah pemerintahan yang lebih baik

• 2. Michael Barzelay (1992), dalam bukunya Breaking Through Bureaucracy : Anew Vision For Managing In Government, menawarkan paradigma pasca birokrasi yang intinya mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat maju sebagai suatu kesatuan diyakini akan mampu mengurus sebagian besar kepentingan oleh anggota masyarakatnya sendiri

• 3. Osborne & Gabler (1992) dalam bukunya Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, berargumen bahwa sektor publik perlu melakkan transformasi dengan menyuntikan semangat kewirausahaan pada para pejabat publik dan organisasi publik. Selanjutnya mereka mengemukakan 10 prinsip atau pokok pikiran yang intinya adalah mengurangi peranan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah menjadi lebih efisien

• Pemerintahan Kompetitif kedepan bercirikan reinventing government dan good governance

• paling tidak memiliki 3 prinsip :• 1. pelayanan, cilent centered, inclusive accesible, user friendly,

equitable, non double standard, outwardly focus, proportional non partisan

• 2. keseimbangan antara peranan pemerintah dan masyarakat• Public private patnership, berorientasi pd permintaan kebutuhan

dan kepuasan pelanggan• 3. unsur-unsur organisasi yang harus dibangun dan yang

mendukung manajeme pemerintahan:struktur, prosedur, SDM aparatur, pemimpin yang komit

• MODEL MANAJEMEN PEMERINTAHAN MODERN (Ferlie et all)• 1. The efficiency drive, organisasi publik menyerupai organisasi

bisnis dan menitik beratkan pada nilai efisiensi, menghendaki dibangunnya suatu birokrasi publik dg nilai yg menjadi kultur swasta yaitu efisiensi, profesionalisme,transparan, berorientasi pasar dan pelanggan,struktur hirarkhi, kepemimpinan komando

• 2. Downsizing and decentralization, organisasi bergeser dari hirarkhie yg ketat dalam manajemen menjadi lebih flat dan fleksible. Dikembangkan pula otonomi pada prganisasi dg adanya desentralisasi dan menekankan pada koordinasi, kepemimpinan bergeser ke kepemimpinan dg manajemen by influence

• 3. In search of excellence• Model ini ingin membangun kultur organisasi yg mampu

menumbuhkan kapasitas organisasi dlm mengatur dirinya untuk melakukan dan menghadapi perubahan serta memiliki inovasi

• Kultur birokrasi publik yg diabangun adalah efisiensi, profesional dan tranparan akan tetapi di definisi ulang disesuaikan dengan perubahan lingkungan

• Struktur organisasi sangat fleksibel, non hirakhis untuk memudahkan bergerak untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, desentralisasi kuat, serta kepemimpinan berkharisma dan kultur kolektif

• 4. Public Service Orientation• Model ini mengambil ide-ide organisasi sektor swasta dan

dimplementasikan pada sektor publik• Kultur yang dibangun efisiensi, profesional dan menitik

beratkan pada pelayanan yg baik memuaskan pengguna• Struktur birokrasi publik menjadi ramping dan flat,

desentralisasi dan cepat merespon perubahan lingkungan• Kepemimpinan demokratis dan transformasional• Pembangunan sumber daya diawali dengan proses rekrutmen

dan pelatihan yg transparan dan terbuka bagi siapa saja untuk terlibat di dalamnya

• PARADIGMA MANAJEMEN PEMENRINTAHAN BARU• 1. desentralisasi wewenang sampai ke level bawah• 2. mengkaji kembali apa yang seharusnya dilakukan dan dibiayai

atau sebaliknya• 3. perampingan pelayanan publik, privatisasi dan swastanisasi• 4. pelayanan lebih efektif sesuai biaya seperti kontrak,

mekanisme pasar dan pembebanan pada pengguna• 5. orientasi pelanggan, standar mutu yang jelas untuk

pelayanan publik• 6. benchmarking dan pengukuran kinerja• 7. reformasi untuk menyederhanakan peraturan&biaya

• CIRI PARADIGMA BARU MANAJEMEN PEMERINTAHAN• 1. fokus lebih dekat pada hasil, dalam arti efisiensi, efektifitas dan

kualitas layanan• 2. penggantian struktur hirarkhi yang sentralistis oleh lingkungan

manajemen yg di desentralisasi• 3. adanya fleksibilitas ut mengeplorasi sejumlah alternatif ut

mengarahkan regulasi yg akan menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik

• 4. fokus yang lebih besar pd efisiensi dlm menyediakan layanan langsung, penetapan target-target produktivitas, menciptakan lingkungan yg kompetitif di dlm maupun di luar orgnisasi

• 5. penguatan kapasitas strategis di pusat

• Tiga pilar Manajemen pemerintahan• 1. Tujuan (aim), memiliki 3 atribut: mission (hadir dlm

aktifitas operasional organisasi; leadership (mendengar, melibatkan dan mendelegasikan, komitmen thd pegawai, konsisten antara gaya dan misi; accountability melibat org dan individu menjelaskan apa yg mereka kerjakan dg segala konskwensinya

• 2. karakter (character) 3 atribut: People (perhatian dan peduli thd pegawai); communication (perhatian utama pada pegawai, klien dan mitra kerja; trust (percaya pada organisasi dan teman sejawat

• 3. pelaksanaan (execution) 3 atribut: management tools memanfaatkan berbagai piranti manajemen bisa berkaitan dg struktur, kebijakan, anggaran, sdm, prasarana dan sarana; teamwork (banyak membentuk teamwork ut beragam tujuan bisa business-like bisa lebih bersifat family-life); change management ( perlu selalu mengadakan perubahan ut mengantisipasi perubahan keadaan baik perubahan perundangan,perubahan anggaran, perubahan teknologi sertaperubahan klien

• Perubahan bisa menyangkut ukuran (massive atau incremental) faktor pendorong (internal maupun eksternal), berdasarkan (sifat baik dan buruk)

• POKOK-POKOK PIKIRAN REINVENTING GOVERNMENT1.STEERING RATHER THAN ROWING, pemerintah katalis,lebih mengarahkan daripada

melaksanakan.Tugas pemerintah lebih ke pembuatan kebijakan,regulasi,menjamin keadilan,dll.Bisnis lebih baik ke bidang ekonomi,inovasi,melaksanakan tugas yg komplek dan teknis,dll.Masyarakat lebih baik melaksanakan tugas yg menuntut belas kasih,kepedulian dan sejenisnya

• 2.EMPOWERING RATHER THAN SERVING• Pemerintahan milik masyarakat,lebih ke

memberdayakan,daripada,melayani,mengalihkan kegiatan dari penguasaan birokrasi ke masyarakat,mengupayakan pengalihan pelayanan ke pemberian wewenang,pemberian wewenang kpd warga negara melalui demokrasi partisipasif

• 3.INJECTING COMPETETION INTO SERVICE DELIVERY

• Pemerintah yg kompetitif memasukkan persaingan kedlm pemberian pelayanan,menciptakan persaingan intern pemerintah,perlu juga mengelola persaingan tsb dapat berjalan tanpa ada gangguan; keuntungannya:hasilnya efisien,merespon segala kebutuhan pelanggan,menghargai inovasi,menghargai karya sendiri

• 4.TRANSFORMING RULE-DRIVEN ORGANIZATION (MISSION DRIVEN ORGANZATION)

• Mengubah organisasi yg digerakkan oleh peraturan.Ada beberapa pemikiran dlm hal ini bahwa organisasi yg berorientasi pd misi merupakan suatu strategi.Prinsip ini merupkan strategi yg bermuara pada kerja organisasi pemerintah yg selalu diarahkan untuk mencapai misi yang hendak dicapai.Untuk itu misi hrs jelas,tegas dan diketahui mudah untuk mencapainya

• 5.FUNDING OUT COME NOT INPUT• Pemerintahan yg lebih menekankan hasil

bukan input.Agar dapat terlaksana perlu adanya pengukuran kinerja dan hasil dari organisasi pemerintah,acuannya adalah tujuan organisasi adapun pendekatannya adalah total quality management;adapun yg diukur adalah out put (keluaran) dan out come (dampaknya)

• 6.MEETING THE NEEDS OF THE CUSTOMER NOT THE BUREAUCRACY

• Pemerintahan berorientasi pelanggan bukan birokrasi,untuk itu pemerintah harus mengetahui pelanggannya,artinya mengetahui keinginan dan kebutuhannya. Kepuasan pelanggan menjadi ukurannya,pelanggan menjadi sentral perhatian,serta perlu didengarkan keinginannya.pemerintah harus merubah orientasinya dari lembaga pemerintah ke pelanggan

• 7.EARNING RATHER THAN SPENDING• Pemerintah sebagi badan usaha yang besar

pandai mencari uang dari pada hanya pandai dlm membelanjakannya.Pemerintah membelanjakan uang ut berinvestasi guna memperoleh hasil dimasa depan. Para manajer organisasi pemerintah harus dirubah menjadi wirausaha yang mampu memperoleh pendapatan dan keuntungan

• 8.PREVENTION RATHER THAN CURE• Pemerintah harus mempunyai kemampuan

antisipasi thd perubahan yg akan terjadi. Harus mampu mencegah thd sesuatu yang dipredeksikan akan terjadi.semakin berhasil dalam memandang perubahan di masa depan semakin dapat mengantisipasi dan memperkecil dampat negatif dari suatu perubahan. Pendekatannya adalah berorientasi pada pemecahan masalah sebelum terjadinya masalahs

• 9.FROM HIRARCHY TO PARTICIPATION AND TEAM WORK

• Pemerintah harus mengganti model manajemen pemerintahan yang bertumpu pada hirarkhi ke model manajemen partisipasi dan kerjasama dalam team work,untuk itu perlu diupayakan kerjasama antara karyawan dan manajer. Memendekkan hirarkhi organisasi dan menjadikan organisasi yang bertumpu pada team kerja

• 10.LEVERAGING CHANGE THROUGH THE MARKET• Pemerintah harus mengadakan perubahan melalui

pasar. Pemerintah haruslah berusaha mendongkrak perubahan lewat penguasaannya thd mekanisme pasar. Pengertian ini memberi makna bagaimana seharusnya pemerintah mengupayakan mekanisme pasar dapat berjalan lancar tanpa ada distorsi misalnya terjadi monopoli dalam penguasaan sektor-sektor tertentu. Maka tugas pemerintah adalah untuk menghilangkan distorsi tersebut

BANISHING BUREAUCRACYTHE FIVE STRATEGIES FOR REINVENTING GOVERNMENT

• 1.CORE STRATEGY• Menyangkut tujuan atau kebijakan yang

menjadi dasar kegiatan operasional organisasi. Perumusan harus jelas, akan sangat membantu untuk membina kekompakkan aparat pelaksana organisasi

• 2.CONSEQUENSES STRATEGY• Merupakan penciptaan rangsangan bagi

peningkatan kinerja- berupa dorongan untuk pencapaian tujuan atau sasaran, dengan cara: pemberian penghargaan,pengenalan tantangan,rangsangan peningkatan minat, pemberian tanggung jawab. Pemberian peluang untuk peningkatan diri serta pengaturan penerimaan gaji, dan tunjangan lainnya

• 3.COSTUMER STRATEGY• Menempatkan pelanggan pada posisi sentral. Untuk

ini diperlukan: penetapan standar pelayanan pemberian gantirugi terhadp mutu pelayanan di bawah standar, konsistensi jaminan mutu, pengujian standar secara berkala, sistem pelayanan yang memberi kesempatan untuk pengaduan, pembentukan lembaga konsumen untuk membela hak-hak pelanggan dan dipeliharanya komitmen pelayanan yang baik

• 4.CONTROL STRATEGY• Dilakukan dengan desentralisasi dalam sistem

kewenangan dalam pengawasan, pelimpahan dalam sistem pengawasan didasarkan pada pertimbangan bahwa:jika aparat berada dalam situasi untuk melaksanakan banyak level pemerintah, peraturan dan ketentuan maka banyaknya pengawasan akan menghilangkan rasa kepercayaan diri dan bahkan membentuk resistensi mental terhadap pengawasan

• 5.CULTURAL STRATEGY• Dilakukan dengan mengembangkan jaringan

sektor informal dengan kiat merubah perilaku para birokrat dengan biasa mendatangi para pelanggan, menempatkan diri pd pemikiran para pelanggan, melakukan mutasi berkala dan menciptakan pola kerja baru sesuai dengan perkembangan keadaan

GOOD GOVERNANCE• I.KEGAGALAN PEMERINTAH• 1.Peter F.Drucker(1966):The Age of

Discotinuity:kemungkinan bangkrutnya birokrasi• 2.Barzelay(1982):Breaking Through

Bureaucracy:masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban

• 3.Osborne&Gaebler(1992):Reinventing Government:kegagalan utama pemerintah saat ini adalah kelemahan karena manajemennya,bukan apa yang dikerjakan oleh pemerintah,melainkan bagaimana caranya pemerintah mengerjakannya

• PARADIGMA GOOD GOVERNANCE pd dasrnya adalah upaya membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusan-urusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para pihak yang terlibat(stakeholder and shareholder).

• GOVERNANCE (UNDP):penggunaan/pelaksanaan,yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan

• GOVERNANCE memiliki tiga domain :• 1.Negara/pemerintahan(government)• Sebagai pembuat kebijakan,pengendali dan

pengawas• 2.Swasta/dunia usaha(Bussiness)• Sebagai penggerak bidang ekonomi• 3.Masyarakat(community)• Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah

dan swasta

• Clean Government bagian dari Good Governance• Good Governance dapat diterapkan di Negara yg

pemerintahannya demokratis• Private sector governance jadi bagian penting dari Good

Governance• Public governance perlu melakukan perbaikan-perbaikan

atau reorientasi internalnya hal ini juga dapat disebut sebagai reinventing government

• Membawa pemerintahan dekat dengan rakyatnya melalui desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan demokrasi perwakilan

• GOVERNANCE didukung oleh tiga elemen:• 1.politik, proses pembuatan keputusan utk

formasi kebijakan publik,yg dilakukan oleh birokrasi&bersama dengan politisi

• 2.ekonomi, proses pembuatan keputusan ut memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri&interaksi diantara penyelenggara ekonomi

• 3.administrasi, implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh instansi politik

• KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE menurut UNDP:• 1.Partisipasi (participation), syarat utma warga negara dalam

berpattisipasi: ada rasa sukarela dan tanpa paksaan; ada keterlibatan secara emosional; memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya

• 2.penegakan hukum (rule of law), membangun sistem hukum yg sehat, baik perangkat lunaknya,perangkat keras maupun sumber daya manusianya

• 3.transparansi (transparanscy), keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yg menyangkut kepentingan publik,mulai dari proses pengambilan keputusan,penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi

• 4.daya tanggap (responsiveness),sektor publik harus memiliki daya tanggap tinggi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lingkungannya

• 5.berorientasi pada konsensus (consensus orientation), aktivitas politik berisi dua hal pokok yaitu konflik dan konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih menitik beratkan pada konsensus. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil

• 6.keadilan/kesetaraan (equity), setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama ut memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan

• 7.keefektifan dan efisiensi (effectiveness&efficiency), perlunya kompetisi di sektor publik ut menciptakan keefektifan dan efesiensi

• 8.akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban setiap aktifitas menyeluruh kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada atasan. Akuntabilitas meliputi: akuntabilitas organisasional/administratif,legal,politik,profesional and akuntabilitas moral

• 9.visi strategis (strategic vision), perlunya sektor publik memiliki visi jangka panjang,menengah dan pendek. Ciri visi yg baik adalah: a.bersifat spesifik; b.disusun dalam bahasa yg sederhana; c.bersifat terukur; d.memungkinkan untuk dicapai; e.mempunyai dimensi waktu tertentu

• IMPLEMENTASI GOOD GOVERNACE• Secara implisit good governance telah nampak dalam berbagai

perundangan• Dalam hal partisipasi telah dicoba dibuka pintu yang lebih lebar ut

melibatkan masyarakat dalam proses perumusan,implemetasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah

• Penegakan hukum melalui penguatan MA dan MK dan dibentuknya PTUN• Sudah banyak pejabat publik diperiksa dan dijatuhi hukuman karena

didakwa korupsi• Telah dikembangkan transparansi di bidang keuangan daerah dg adanya

keharusan diaudit oleh BPK dan hasilnya dilampirkan dalam LKPJ• Telah mulai dikembangkan mekanisme pandangan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah

• Pengembangan konsensus bukan merupakan hal yang baru tetapi mulai ditinggalkan ut itu perlu dibangun kembali

• Pengembangan kesetaraan dalam bidang politik sudah mulai dijalankan, sedangkan ekonomi masih tersendat

• UU 32 tahun 2004 menempatkan efisiensi dan efektifitas sebagai nilai yang diutamakan, tetapi dlm prakteknya sulit dilaksanakan

• Prinsip akuntabilitas juga mulai dilaksanakan hanya saja perlu diintensifkan pelaksanaannya

• Keharusan membuat visi strategis juga telah dilaksanakan tetapi belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya

• INDIKATOR KEBERHASILANGOOD GOVERNACE• Secara umum dapat dilihat dari:• Indikator ekonomi makro• Adanya tujuan-tujuan pembangunan• Indikator quality of life• Secara sektoral dapat dilihat pada : antara lain• Produksi tertentu• Jaringan jalan• Tingkat dan penyebaran pendidikan• Pelayanan publik• Koordinasi sektor publik dan swasta• ISO 14000 lingkungan hidup• ISO 9000 Kendali mutu

• DYNAMIC GOVERNANCE (Boon&Geraldine 2007), kemampuan pemerintah menyesuaikan cara yang yang diputuskan untuk dilaksanakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang telah ditentukan tetap dapat tercapai

• Perubahan merupakan esensi dasar dari dynamic governace, yang wujudnya berupa menyesuaikan cara yang ditempuh dengan dinamika perubahan lingkungan. Rencana dan implementasinya harus adaftif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan global. Perubahan pada umumnya merupakan perpaduan dari dua unsur yaitu budaya organisasi pemerintah dan kemampuan organisasi pemerintah

• PRINSIP BEKERJANYA DYNAMIC GOVERNANCE• Perubahan merupakan unsur dasar dynamic governance merupakan

perpaduan dua elemen dari DG :• 1.budaya organisasi pemerintah meliputi: integrity(integritas),

incorruptibility(tidak dapat disuap/tidak korupsi), meritocracy (berdasarkan bakat&kemampuan), market (pasar yang berkeadilan), pragmatism (mudah menyesuaikan), multi-racialism (berbagai etnik dan kepercayaan);

• 2.kemampuan dinamis meliputi: thinking ahead (berpikir kedepan), thinking again (berpikir lagi/meninjau ulang), thinking across (berpikir/melihat keluar). Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able people dan agile processes(orang yang berkemampuan dan proses yang baik), dengan dipengaruhi oleh future uncertainties and external practise (ketidakpastian masa mendatang dan praktek/kebiasaan di organisasi atau negara lain

• INOVATIVE GOVERNMENT• Pemerintahan yang mengedepankan dan

memberikan keleluasaan terhadap inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

• Pemerntahan berinsiatif untuk menemukan sesuatu yang baru dan melaksanakannya

• Birokrasi :• Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern ut

pelaksanaan tugas- tugasnya yg bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (F.Morstein Max)

• Peter A. Blau dn Charles H.Page, birokrasi sebagai tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dg cara mengkoordinasikan sistematik pekerjaan dari banyak orang

• Kesimpulan: pengertian birokrasi tidak terbatas pd organisasi pemerintah saja tetapi juga semua organisasi2 besar seperti militer, niaga. Artinya kita temui pd setiap bentuk organisasi besar yg dihasilkan proses rasionalisasi