Post on 17-Mar-2019
Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia—Power Generation Sector Project (RRP INO 49203)
Environmental Impact Assessment
Project Number: 49203-002 March 2018
INO: Sustainable Energy Access in Eastern
Indonesia─Power Generation Sector Project
Kaltim Peaker 2 Core Subproject
Annexes Part 2
Prepared by Fichtner for the Asian Development Bank.
This environmental impact assessment is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation
of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian
Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any
territory or area.
PEMERINTAH KABT]PATEN KUIAI KAKTANEGARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHJln. H. Ahmad Dahlan Telp. (0541) 661169 Fax (0541) 662567 Tenggarong (75515)
KUTAI KARTANEGARA..MAJU BERSAMA GERBANG RAJA''
Menimbang
Mengingat
KEPUTUS$I
BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR: 660.1 I 43 TBLH.D / III I 2015
TENTANG
r4N PENYTMPANAIT SEMENTARA !$4ryAU BAHA|{ BERBATTAYADAN BERACTJN (LB3)
PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN MAHAKAM( P_LTGU TAN:IqNG BATU )
BUPATI KUTAI KARTA}IEGARA
: a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk
menimbulkim pencemaran dan iatau kerusakan lingkungan hidup, sehingga
perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan yang
harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan I ataukegiatan.
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, kegiatan
penyimpanan limtah bahan berbahlya dan ber-qgun (LB3) PT: PlN ( Persero
) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung Batu"telah memenuhi
persyaratan untuk mernperoleh izin penlmpanan limbah bahan berbahaya
dan beracun.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf'a dan b,
perlu menetapkan $eputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang lz:lr^
Peyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
PT. PLN ( Persero ) SektorPembangkitan Mahakam- PLTGU Tanjung Batu.
l.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan
Dagrah (Lgmbaran Ngggra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nsmor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang * Undang Republik lndonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tah-un 1999 tenlang !9ng9lolq44 limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan'pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor
18 Tahun 1999 tenlang Pgrryglopqr Limtah Bahan Berbahaya {an Bgrarun
(LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Menteri Negaralingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang ( A
TataCarcPerizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun t V4
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
a. Nama
b. Bidang Usaha
c. Alamat Kantor
d. Lokasi Kegiatan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor I - 5 Tahun 1995 , tentang TataCara
dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 20ll tentang
Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
1. Surat PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung
Batu.
Nomor : 009 / KLH.01.02/SPMHK/ 2015 tanggal 17 Februari 2015,Perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Berita Acara Verifikasi teknis lapangan tanggal, 23 Maret 2015.
KEPUTUS$I BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG IZINPEIIYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAI\{ BERACT]N
(LB3) PT. PLN ( PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAI\ MAHAKAM-PLTGU TANJUNG BATU.
Memberikan izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada
PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam
PLTGU Tanjung Batu.
Pembangit ListrikJalan Ulin No. I Samarinda, 75127. Telp.(0541)274153-273727. Faxs : (0541) 212714.
Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi KalimantanTimur.
Penanggung jawab kegiatan wajib mematuhi hal - hal sebagai berikut :
1. memiliki bangunan penyimpanan sesuai jenis, jumlah dan karakteristik
limbah bahan berbahaya dan beracun, pada :
Lokasi TPS Limbah B3 PT.PLN-PLTGU Tanjung Batu.
Titik Koordinat : LS :0022'53.32" dan 117003'02.30"8T
Ukuran Bangunan : 7 meter x 10170 meter
2. mematuhi jenis limbah yang disimpan berupa hasil operasional dari
atan Pembangkit Listrik PT.PLN- PLTGU Tanjung Batu antara lain :
majun / sarung tangan terkontaminasi limbah B3,hose
bekas,filter bekas, aki bekas, lampu TL bekas,grease bekas,
jrigen bekas dan tanah terkontaminasi.
persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan
Dampak Lingkungan Nomor : Kep - 01/BapedaV09ll995
Tata Carla Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpul ItV
melakukan pencatatan setiap perpindahan limbah 83 baik yang masuk
maupun yang keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai jenis dan
jumlahnya menggunakan Formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (LB3).
sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Bupati ini dan mengisi
neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu menggunakan
formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Bupati ini;
memberikan Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan
karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kep - 05 /BAPEDAL/09/1995 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;
lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan
beracun wajib dilengkapi dengan Plang Nama TPS Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dan Titik Koordinat izin TPS Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun serta papan informasi berisikan : Jenislimbah
yang disimpan, SOP pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracundan izin TPS limbah bahan berbahaya dan beracun;
kondisi tempat penyimpanan tersebut tidak dapat diubah atau dipindah
tangankan tanpa izin dari Bupati Kutai Kartanegara dan tidak
diperkenankan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun
ditempat lain; dan
lama waktu penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun paling
lama 90 (Sembilan Puluh) hari, dan menyampaikan laporan jika lama
penyimpanan melebihi waktu dimaksud.
KETIGA Penanggung jawab kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan
penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana Dikhm
Ketiga, sekurang - kurangnya I (Satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan yang
ditujukan kepada:
l. Kementerian Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan
B3 dan Limbah B3;
Gubernur Kalimantan Timur u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur
Bupati Kutai Kartanegara u.p. Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kutai Kartane gara.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan
wasan terhadap perizinan limbah 83 sebagai berikut:
pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud diktum
dilalcukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
t I (satu) tahun sekali.
i hasil pengawasan sebagaimana dimaksud huruf q dan
sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan pembatalan
ffir pencabutan Keputusan Bupati ini apabila penanggung jawab I
dan/ataukegiatan tidak melaksanakan kewajibannya. (* tr/r
4.
5.
7.
8.
aJ.
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Izin ini tidak berlaku apabila :
1. PT. PLN ( Persero ) Sektor Pembangkitan Mahakam-PLTGU Tanjung
Batu, memindah tangankan tanpa izin Bupati Kutai Kartanegara;
2. Melakukan perubahan desain tempat penyimpanan sementara limbah bahan
berbahaya dan beracun dan atau letak / posisi lokasi penyimpanan limbah
bahan berbahaya dan beracun;
3. Melalokan pelanggaran perundang - undangan pengelolaan lingkungan
hidup khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun.
Keputusan Bupati ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat drperpanjang
dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir pada tanggal 30 Maret
2017 kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kutai Kartane gara.
KETUruH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di : Tenggarong
Pada tanegal : 30 Maret 2015
NrP. 19590808 199303 1004
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Negara LingkunganHidup u.p. Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di - Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan di - Balikpapan
3. Gubernur Kalimantan Timur u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimankn Timur -
di - Samarinda A4. Bupati Kutai Kartanegara di - Tengearong I5. Arsip. t
KUTAI KARTANEGARA
PembinaTk.I/ IV.b