Post on 07-Jul-2018
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
1/38
- 1 -
ANGGARAN DASAR
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA
P E M B U K A A N
Bahwa menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk menjunjung
tinggi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan
Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur berazaskan Pancasila. Tujuan Nasional perjuangan yag akan
diwujudkan sesuai cita-cita itu adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan Bangsa dan serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum
didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Bahwa nilai-nilai itu menjadi landasan moral dalam mengangkat
harkat kemanusian dan martabat bangsa yang terangkum dalam cita,
rasa, cipta dan karsa sebagai kekuatan kehidupan bersama untuk
mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam bingkai
sesanti Bhineka Tunggal Ika dan tidak diskriminasi. Segenap kekuatan
bangsa Indonesia meliputi agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan harus diberi tempat berekspresiagar menjadi kekuatan perjuangan nasional berdasarkan Pancasila
dan UUD Negera Republik Indonesia 1945.
Bahwa Pencak Silat Indonesia merupakan pusaka leluhur dan bagian
yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia
yang didalamnya memiliki aspek mental-spritual, beladiri, seni dan
olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu
kesatuan seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia serta sebagai bagian
integral dari ketahanan Nasional Indonesia.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
2/38
- 2 -
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui upaya-upaya
yang sadar, terencana, tertata dan berkelanjutan, maka telah
menjadi konsensus Nasional terbentuknya wadah organisasi Pencak
Silat Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia
dengan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
sebagaimana tersebut dibawah ini :
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama dan Tempat Kedudukan
(1)
Organisasi ini bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia disingkatIPSI.
(2) Pusat Organisasi IPSI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(3) PB IPSI beralamat di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jl. Taman
Mini I, Jakarta Timur.
Pasal 2
WaktuIPSI didirikan di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1948 untuk waktu
yang tidak ditentukan.
BAB II
AZAS, DASAR, SIFAT DAN STATUS
Pasal 3
Azas dan Dasar
(1) IPSI berazaskan Pancasila.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
3/38
- 3 -
(2) IPSI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
(3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tetang Sistim Keolahragaan
Nasional
Pasal 4
Sifat
IPSI bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan
kesetiakawanan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia serta tidak berafiliasi, berorientasi dan berfungsi politik.
Pasal 5Status
IPSI berstatus sebagai satu-satunya wadah organisasi bagi seluruh
jajaran Pencak Silat Indonesia.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
MaksudIPSI didirikan dengan maksud mengkoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan kegiatan pencak silat di dalam pelestarian,
pengembangan dan peningkatan kualitas serta prestasi pencak silat
secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Pasal 7
Tujuan
IPSI bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan dan
kesetiakawanan antar organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat
yang menjadi anggotanya dalam rangka meningkatkan peran serta
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
4/38
- 4 -
pencak silat dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,
serta mengangkat harkat dan martabat bangsa.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 8
Organisasi
(1) Ditingkat Pusat disebut IPSI PUSAT berkedudukan di Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)
Ditingkat Propinsi / Daerah Khusus Ibukota / Daerah Istimewadibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia. disebut IPSI
Provinsi.
(3) Ditingkat Kabupaten / Kota dibentuk organisasi Ikatan Pencak
Silat Indonesia, disebut IPSI KABUPATEN / KOTA.
(4) Ditingkat Kecamatan dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat
Indonesia, disebut IPSI KECAMATAN.
Pasal 9Wilayah Kerja
(1) Wilayah kerja IPSI Pusat adalah diseluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Wilayah kerja IPSI Provinsi adalah diseluruh wilayah hukum
Provinsi / Daerah Khusus Ibukota / Daerah Istimewa
bersangkutan.
(3) Wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota adalah diseluruh wilayah
hukum Kabupaten / Kota bersangkutan.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
5/38
- 5 -
(4) Wilayah kerja IPSI Kecamatan adalah diseluruh wilayah hukum
Kecamatan bersangkutan.
Pasal 10
Kewenangan Organisasi
(1) IPSI Pusat, membawahi IPSI Provinsi diseluruh Indonesia.
(2) IPSI Provinsi membawahi semua IPSI Kabupaten / Kota diwilayah
kerjanya.
(3) IPSI Kabupaten / Kota membawahi semua IPSI Kecamatan
diwilayah kerjanya.
(4) IPSI Kecamatan Mengkoordinasikan Organisasi dan/atau
Perguruan Pencak Silat di wilayah kerjanya.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 11Keanggotaan
(1) Keanggotaan IPSI adalah Organisasi dan/atau Perguruan Pencak
Silat.
(2) Ketentuan mengenai keanggotaan IPSI diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
6/38
- 6 -
BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 12
Kepengurusan IPSI
(1) Kepengurusan IPSI Pusat disebut Pengurus Besar Ikatan Pencak
Silat Indonesia atau disingkat PB IPSI, dipilih, disusun, dan
ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan
Formatur terpilih dalam Musyawarah Nasional IPSI dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional IPSI.
(2) Kepengurusan IPSI ditingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi
Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengprov IPSI, dipilih,
disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama
dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Provinsi IPSI dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi IPSI.
(3) Kepengurusan IPSI ditingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus
Kabupaten / Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat
Pengkab IPSI / Pengkot IPSI, dipilh, disusun, dan ditetapkan oleh
Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalamMusyawarah Kabupaten / Kota IPSI dan bertanggung jawab
kepada Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI.
(4) Kepengurusan IPSI ditingkat Kecamatan disebut Pengurus
Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengcam
IPSI dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih dalam
Musyawarah Kecamatan IPSI dan bertanggung jawab kepada
Musyawarah Kecamatan IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
7/38
- 7 -
Pasal 13
Periode Kepengurusan
Periode kepengurusan IPSI adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai
tanggal ditetapkan, dapat dipilih kembali.
Pasal 14
Susunan dan Wewenang Pengurus
Susunan dan kewenangan Pengurus IPSI diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga IPSI.
Pasal 15
Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan
Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Dewan Pembina danDewan Pertimbangan yang tugas dan kewenangannya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga IPSI.
Pasal 16
Majelis Pakar, Komisi Disiplin,
Lembaga Bela Negara dan Lembaga Sertifikasi Profesi
Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Majelis Pakar, Komisi
Disiplin, Lembaga Bela Negara dan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang
tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
IPSI.
BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 17
Musyawarah IPSI
(1) Musyawarah IPSI terdiri dari :
a. Musyawarah Nasional IPSI atau disingkat Munas IPSI.
b.
Musyawarah Provinsi IPSI atau disingkat Musprov IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
8/38
- 8 -
c. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Muskab /
Muskot IPSI.
d.
Musyawarah Kecamatan IPSI atau disingkat Muscam IPSI.
(2) Musyawarah IPSI diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun
sekali.
(3) Dalam hal yang sangat mendesak dapat diadakan Musyawarah
Istimewa IPSI.
(4) Musyawarah Nasional IPSI merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi dan berwenang :
a.
Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar IPSI.b. Memilih dan menetapkan Pengurus Besar IPSI, melalui Ketua
Umum terpilih dan Formatur terpilih.
c. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga IPSI.
d. Menetapkan kebijakan-kebijakan pokok Program Kerja
Pengurus Besar IPSI dan hal-hal lain yang bersifat mendasar.
(5) Musyawarah Provinsi IPSI mempunyai kewenangan :
a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi IPSI.
b.
Memilih dan menetapkan Pengurus Provinsi IPSI melaluiKetua terpilih dan Formatur terpilih
c. Menyusun program kerja Pengurus Provinsi IPSI
(6) Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI mempunyai kewenangan :
a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus
Kabupaten/Kota IPSI.
b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI
melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih
c. Menyusun program kerja Pengurus Kabupaten / Kota IPSI
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
9/38
- 9 -
(7) Musyawarah Kecamatan IPSI mempunyai kewenangan :
a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Kecamatan
IPSI.
b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan IPSI melalui
Ketua terpilih dan Formatur terpilih
c. Menyusun program kerja Pengurus Kecamatan IPSI
(8) Hal mengenai Musyawarah IPSI akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga IPSI.
Pasal 18
Rapat Kerja
(1)
Rapat Kerja IPSI terdiri :a. Rapat Kerja Nasional IPSI atau disingkat Rakernas IPSI.
b. Rapat Kerja Provinsi IPSI atau disingkat Rakerprov IPSI.
c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Rakerkab/kot
IPSI.
d. Rapat Kerja Kecamatan IPSI atau disingkat Rakercam IPSI.
(2) Rapat Kerja IPSI diadakan menurut kebutuhan untuk membahas,
mengevaluasi dan menetapkan hal-hal yang dianggap penting
dalam peningkatan kegiatan bidang bersangkutan.
(3) Selain Rapat Kerja IPSI dapat diadakan pula rapat konsultasi dan
rapat-rapat lainnya.
(4) Selain Rapat Kerja IPSI dan Rapat Konsultasi serta rapat-rapat
lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
10/38
- 10 -
BAB VIII
ATRIBUT
Pasal 19
Atribut
(1) Atribut IPSI terdiri dari :
a. Lambang
b. Bendera
c. Prasetya Pesilat Indonesia
d. Mars dan Hymne.
e. Salam
f. Seragam dan Kelengkapannya
(2) Hal-hal yang menyangkut atributnya, khususnya Lambang,
Bendera, dan Seragam ( bentuk, makna, arti, ukuran dan tata cara
penggunaannya ) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.
BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 20
Keuangan dan Kekayaan(1) Keuangan IPSI diperoleh dari:
a. Uang pangkal dan Iuran tetap anggota IPSI.
b. Bantuan Pemerintah Republik Indonesia.
c. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.
d. Usaha-usaha yang sah.
(2) Semua kekayaan yang diperoleh IPSI menjadi milik Organisasi
IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
11/38
- 11 -
(3) Keadaan Keuangan dan Kekayaan IPSI dilaporkan dalam
Musyawarah IPSI atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21
Anggaran Rumah Tangga
(1) Anggaran Rumah Tangga IPSI adalah penjabaran lebih lanjut dan
merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar IPSI.
(2)
Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar IPSIdapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.
(3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
IPSI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar IPSI.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 22Pembubaran
(1) Pembubaran IPSI hanya dapat dilakukan dengan keputusan
Musyawarah Nasional IPSI yang diadakan khusus untuk
keperluan pembubaran.
(2) Munas IPSI dengan agenda khusus untuk pembubaran IPSI
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila diminta secara
tertulis oleh sekurang-kurangnya dua per-tiga (2/3) Pengurus
Provinsi, dan anggota IPSI Pusat yang ada.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
12/38
- 12 -
(3) Pembubaran IPSI tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya dua-per-tiga (2/3) dari Utusan Pengurus
Provinsi dan anggota Pengurus Besar IPSI yang hadir secara sah.
(4) Apabila IPSI dibubarkan, hak miliknya harus diurus oleh suatu
Komisi yang dibentuk khusus oleh Munas IPSI yang
membubarkan.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 23Penutup
(1) Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar ini
dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional IPSI XIII pada tanggal
22 Februari 2012
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh
Munas IPSI XIII Tahun 2012 .
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
13/38
- 13 -
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Keanggotaan IPSI terdiri dari :
(1) Anggota Khusus
(2) Anggota Biasa
Pasal 2
(1) Anggota Khusus IPSI adalah keanggotaan yang dimiliki secara
otomatis oleh Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak
Silat yang ditinjau dari sejarah perkembangan IPSI, mempunyai
kedudukan khusus dan hanya berlaku di Tingkat Pusat.
(2) Organisasi dan/atau Perguruan Historis, Pencak Silat Anggota
Khusus IPSI, adalah :
2.1. Persaudaraan Setia Hati.
2.2. Persaudaraan Setia Hati Terate.
2.3.
Keluarga Silat Indonesia Perisai Diri.2.4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih.
2.5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putera
Muhammadiyah.
2.6. Phashadja Mataram.
2.7. Perguruan Pencak Silat Indonesia (PERPI) Harimurti.
2.8. Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI).
2.9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi.
2.10. Keluarga Pencak Silat Nusantara.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
14/38
- 14 -
Pasal 3
Anggota biasa IPSI adalah keanggotaan yang dapat dimiliki oleh
Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang telah memenuhi
syarat dan telah diterima sebagai anggota IPSI melalui tata cara
permohonan yang telah ditentukan.
Pasal 4
Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota biasa IPSI
terdiri dari :
1. Keanggotaan IPSI Pusat.
2. Keanggotaan IPSI Provinsi.
3. Keanggotaan IPSI Kabupaten / Kota
4.
Keanggotaan IPSI Kecamatan.
Pasal 5
Persyaratan bagi Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat menjadi
Anggota biasa IPSI, yaitu :
1. Untuk menjadi anggota IPSI Kecamatan, Organisasi dan/atau
Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai anggota
aktif sekurang-kurangnya 25 orang.
2.
Untuk menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota, Organisasi dan/atauPerguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai jumlah
Kecamatan sekurang-kurangnya seper-empat (1/4) dari jumlah
IPSI Kecamatan yang terdapat diwilayah kerja IPSI
Kabupaten/Kota bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi
Kabupaten/Kota yang belum mempnyai IPSI Kecamatan dan
hanya ada satu ( 1 ) Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat
diwilayahnya, Organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat
bersangkutan dapat secara langsung mendaftar menjadi anggora
IPSI Kabupaten/Kota yang terkait.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
15/38
- 15 -
3. Untuk menjadi anggota IPSI Provinsi, Organisasi dan/atau
Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai
jumlah Cabang yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI
Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya setengah ( 1/2 ) dari jumlah
IPSI Kabupaten/Kota yang terdapat diwilayah kerja IPSI Provinsi
bersangkutan.
4. Untuk menjadi anggota IPSI Pusat, Organisasi dan/atau Perguruan
Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah
Wilayah dan/atau cabang yang seluruhnya telah menjadi anggota
IPSI Provinsi sekurang-kurangnya setengah (1/2) + satu ( 1 ) IPSI
Provinsi.
Pasal 6
Dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keanggotaan IPSI,
Organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat harus :
1. Mengisi formulir yang dapat diperoleh dari pengurus IPSI
setempat dan menyerahkan kembali bersama dengan lampiran-
lampiran lain, yaitu :
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan /
atau Perguruan, yang sejiwa dan selaras dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI.b. Penjelasan tentang sumber aliran dan sejarah berdirinya
organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan.
c. Susunan Pengurus dan Jumlah anggotanya.
d. Surat Pernyataan kesanggupan menjunjung tinggi nama dan
kehormatan IPSI dan mendukung serta berpartisipasi aktif
dalam pelaksanaan kebijakan dan program IPSI.
2. Formulir yang telah diisi dan Lampiran-lampirannya sebagaimana
disebut pada ayat 1 di atas, diserahkan kepada Pengurus IPSI
yang bersangkutan, yaitu :
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
16/38
- 16 -
a. Untuk keanggotaan IPSI Pusat kepada PB IPSI.
b. Untuk keanggotaan IPSI Provinsi kepada Pengprov IPSI.
c.
Untuk keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota kepada Pengkab /
Pengkot IPSI.
d. Untuk keanggotaan IPSI Kecamatan kepada Pengran IPSI.
3. Pengurus IPSI yang bersangkutan melakukan penilaian terhadap
kebenaran syarat-syarat dan pengisian formulir keanggotaan IPSI
dan lampiran-lampiran yang telah ditentukan.
4. Apabila semua syarat, dan formulir keanggotaan IPSI beserta
lampirannya dinilai cukup benar, maka organisasi dan/atau
Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan diberi Sertifikat ( SuratKeterangan ) keanggotaan IPSI. Duplikat sertifikat tersebut dikirim
kepada Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan kepada PB IPSI.
5. Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota Biasa yang
sudah terdaftar dan disyahkan ditingkat Pusat adalah :
5.1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih
5.2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia
5.3. Persinas ASAD
5.4. PSTD Indonesia
5.5.
Tetada Kalimasada Indonesia5.6. Pagar Nusa
Pasal 7
Status keanggotaan akan hilang apabila Organisasi dan/atau
Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan :
1. Menyatakan keluar dari keanggotaan IPSI.
2. Membubarkan diri atau dibubarkan oleh pihak yang berwenang.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
17/38
- 17 -
3. Dijatuhi sanksi oleh Pengurus IPSI yang berwenang yang
mengakibatkan kehilangan keanggotaannya karena dinilai
melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga IPSI.
BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 8
(1) Sesuai dengan tingkatannya, Pengurus IPSI dipilih dan ditetapkan
oleh Musyawarah IPSI pada tingkat yang bersangkutan.
(2)
Pelantikan PB. IPSI dilakukan oleh Pimpinan KONI Pusat.
(3) Pelantikan Pengprov IPSI dilakukan oleh Pimpinan PB. IPSI.
(4) Pelantikan Pengkab/Pengkot IPSI dilakukan oleh Pimpinan
Pengprov IPSI.
(5) Pelantikan Pengcam IPSI dilakukan oleh Pimpinan
Pengkab/Pengkot IPSI.
(6)
Atas persetujuan Pimpinan Pengurus IPSI yang berwenangmelantik, pelantikan dapat dilakukan oleh Pejabat Instansi atau
Badan Pemerintah setempat.
(7) Pengukuhan Pengurus IPSI dilakukan oleh Pengurus IPSI setingkat
diatasnya, diketahui oleh KONI setempat, kecuali PB IPSI yang
dipilih oleh Musyawarah Nasional, dan dikukuhkan oleh KONI
Pusat.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
18/38
- 18 -
Pasal 9
(1) Masa bakti Pengurus IPSI adalah 4 (empat) tahun, terhitung mulai
tanggal dikukuhkannya Pengurus yang bersangkutan.
(2) Apabila setelah masa bakti 4 (empat) tahun belum dibentuk
Pengurus IPSI yang baru, maka pengurus IPSI yang bersangkutan
terus melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya
kepengurusan yang baru.
(3) Apabila setelah melewati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
dari batas akhir masa bakti belum dapat dibentuk dan ditetapkan
pengurus IPSI yang baru, Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di
atasnya mengambil prakarsa (dengan berkonsultasi bersama PB.IPSI dan Pimpinan KONI diwilayah kepengurusan tersebut), untuk
membentuk kepengurusan IPSI yang baru, dengan
menyelenggarakan Musyawarah IPSI yang kemudian memilih dan
menetapkan Pengurus IPSI yang baru.
BAB III
FUNGSIONARIS PENGURUS IPSI
Pasal 10Fungsionaris PB. IPSI dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara
yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional IPSI. Fungsionaris
Pengurus IPSI pada tingkat di bawahnya berpedoman padanya.
Pasal 11
(1) Fungsionaris Pengurus IPSI berhenti karena :
a. Mengundurkan diri
b. Meninggal dunia
c. Diberhentikan karena sangsi organisasi
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
19/38
- 19 -
(2) Dalam hal akan dilakukan pemberhentian sehubungan dengan
alasan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan dan
ketentuan AD. & ART. IPSI, fungsionaris yang bersangkutan diberi
hak untuk membela diri terhadap pengurus IPSI yang akan
memberhentikan dan hak untuk naik banding ke Pengurus IPSI
setingkat di atasnya dapat dilakukan menurut tata cara dan tata
krama yang baik.
(3) Keputusan Pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan
keputusan banding dari pengurus IPSI setingkat di atasnya dapat
berupa :
a. Membatalkan pemberhentian dan menempatkan kembali
pada posisi semula fungsionaris yang bersangkutan dalamKepengurusan IPSI, dengan atau tanpa syarat tertentu.
b. Mempertahankan keputusan pemberhentian yang telah
diambil.
Pasal 12
Kekosongan Pengurus IPSI karena fungsionaris sebelumnya berhenti,
segera diisi dengan fungsionaris baru dan pengisian tersebut
dilaporkan kepada Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di atasnya
dengan surat keputusan pergantian antar waktu.
BAB IV
SUSUNAN PENGURUS IPSI
Pasal 13
(1) Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia ( PB. IPSI ), adalah
Pimpinan Tertinggi Organisasi yang melaksanakan
Kepemimpinan dan bertanggungjawab kedalam maupun keluar.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
20/38
- 20 -
(2) Susunan Pengurus Besar IPSI, terdiri dari :
a. Ketua Umum.
b.
Wakil Ketua sekurang-kurangnya 4 (empat) orang (salah satu
dapat merangkap menjadi Ketua Harian).
c. Seorang Sekretaris Umum dan 2 (dua) orang Sekretaris.
d. Seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara.
e. Beberapa Ketua Departemen dan Lembaga yang terdiri :
e.1. Departemen Pembinaan Organisasi dan Hubungan Luar
Negeri.
e.2. Departemen Pembinaan Prestasi.
e.3. Departemen Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.
e.4. Departemen Penelitian dan Pengembangan.
e.5.
Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual.e.6. Departemen Promosi dan Pemasaran.
e.7. Departemen Pembibitan dan Pemasalan.
e.8. Lembaga Wasit dan Juri.
e.9. Lembaga Pelatih.
e.10. Lembaga Bela Negara
e.11. Lembaga Sertifikasi Profesi
(3) Masing-masing Ketua Departemen dan Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu beberapa anggota yang
disesuaikan dengan kebutuhannya.
(4) Ketua Umum terpilih dan Formatur terpilih dalam Munas IPSI
diberi mandat oleh Munas untuk melengkapi susunan
fungsionaris Pengurus Besar IPSI sesuai dengan tuntutan
pembinaan.
Pasal 14
(1) Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengprov IPSI),
adalah Pimpinan Provinsi di wilayahnya yang melaksanakan
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
21/38
- 21 -
Kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi
didaerahnya.
(2) Susunan Pengurus IPSI Provinsi terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua sekurang-kurangnya 4 (empat) orang (salah satu
dapat merangkap menjadi Ketua Harian).
c. Seorang Sekretaris dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua)
orang Wakil Sekretaris.
d. Seorang Bendahara dibantu oleh seorang Wakil Bendahara.
e. Beberapa Ketua Bidang dan Lembaga yang terdiri dari :
e.1. Bidang Pembinaan Organisasi.
e.2.
Bidang Pembinaan Prestasi.e.3. Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.
e.4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
e.5. Bidang Pembinaan Mental dan Spriritual.
e.6. Bidang Promosi dan Pemasaran.
e.7. Bidang Pembibitan dan Pemasalan.
e.8. Lembaga Wasit Juri.
e.9. Lembaga Pelatih.
(3) Masing-masing Ketua Bidang dan Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu beberapa anggota yangdisesuaikan dengan kebutuhannya.
(4) Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Musprov IPSI diberi
mandat oleh Musprov untuk melengkapi susunan fungsionaris
Pengurus Provinsi IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan.
Pasal 15
(1) Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia
(Pengkab/pengkot IPSI), adalah Pimpinan Kabupaten/kota
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
22/38
- 22 -
diwilayahnya yang melaksanakan Kepemimpinan dan
mengkoordinir kegiatan Organisasi didaerahnya.
(2) Susunan Pengurus IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. Ketua dan dibantu sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang
Wakil Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.
d. Beberapa Ketua Biro dan Lembaga yang terdiri dari :
d.1. Bidang Organisasi.
d.2. Bidang Pembinaan Prestasi.
d.3. Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.
d.4.
Lembaga Wasit Juri.d.5. Lembaga Pelatih.
(3) Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Muskab/Muskot IPSI diberi
mandat oleh Muskab/Muskot untuk melengkapi susunan
fungsionaris Pengurus Kabupaten/Kota IPSI sesuai dengan
tuntutan pembinaan.
Pasal 16
(1) Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia ( Pengran IPSI
), adalah Pimpinan Kecamatan diwilayahnya yang melaksanakanKepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi
didaerahnya.
(2) Susunan Pengurus IPSI Kecamatan terdiri dari :
a. Ketua dan Wakil Ketua.
b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
23/38
- 23 -
(3) Susunan pegurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan susunan Pengurus IPSI setingkat diatasnya
dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(4) Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Musran IPSI diberi mandat
oleh Musran untuk melengkapi susunan fungsionaris Pengurus
Kecamatan sesuai dengan tuntutan pembinaan.
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
FUNGSIONARIS PENGURUS IPSI
Pasal 17
Ketua Umum dan/atau Ketua terpilih dan Formatur terpilih bersama-
sama dalam Musyawarah IPSI diberi mandat penuh menyusun
pembidangan tugas dan tanggung jawab Fungsionaris Pengurus IPSI.
BAB VI
DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN, MAJELIS PAKAR,
KOMISI DISIPLIN,
LEMBAGA BELA NEGARA DAN LEMBAGA AKREDITASI DANSERTIFIKASI PROFESI
Pasal 18
(1) Dewan Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia.
a. Dewan pembina diadakan di IPSI Pusat, beranggotakan
mantan ketua Umum/Ketua PB. IPSI dan ketua-ketua
Organisasi/Perguruan Pencak Silat.
b. Ditingkat IPSI Provinsi disebut Pembina Provinsi.
c. Ditingkat IPSI Kabupaten/Kota disebut Pembina
Kabupaten/Kota.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
24/38
- 24 -
d. Ditingkat IPSI Kecamatan disebut Pembina Kecamatan.
(2)
Yang diangkat sebagai Pembina adalah seorang karena fungsi /
jabatan dan menjadi pengayom/penyantun masyarakat di setiap
tingkat keberadaannya.
(3) Anggota Dewan Pembina terdiri atas Ketua Umum, Perguruan
Historis secara exofficio yang bertugas membina dan mengawasi
langsung kepengurusan IPSI Pusat.
Pasal 19
(1) Disetiap tingkat Pengurus IPSI dapat diangkat Dewan
Pertimbangan.
(2) Dewan Pertimbangan terdiri dari tokoh-tokoh Organisasi
dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI.
(3) Tugas Dewan Pertimbangan IPSI adalah memberikan nasehat dan
saran / pertimbangan kepada Pengurus IPSI dalam menentukan
kebijakan pengembangan dan pembinaan Pencak Silat di
tingkatnya baik diminta maupun tidak.
Pasal 20Majelis Pakar, terdiri dari beberapa orang pakar yang dengan
kepakaran/keahliannya dapat memberikan sumbangan pada
pembinaan dan pengembangan kualitas Pencak Silat.
Pasal 21
Komisi Disiplin, terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh
Pengurus IPSI sesuai dengan tingkatannya dengan tugas dan
kewenangan menegakkan disiplin organisasi.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
25/38
- 25 -
Pasal 22
(1) Lembaga Bela Negara, terdiri dari beberapa orang yang diangkat
oleh Ketua Umum PB. IPSI dengan tugas dan wewenang
penyelenggaraan bela negara.
(2) Lembaga Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga yang berada ditingkat pusat untuk
mewadahi dan menyalurkan aspirasi pengabdian dan
kemampuan komunitas silat kepada negara dan bangsa.
(3) Formulasi pokok-pokok tugas dan kewajiban yang rinci akan
dikeluarkan tersendiri.
Pasal 23
(1) Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Profesi (LASP), terdiri dari
beberapa orang yang diangkat oleh Ketua Umum PB. IPSI dengan
tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan akreditasi dan
sertifikasi profesi.
(2) Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berada ditingkat pusat dan
bersifat independen.
BAB VII
PESERTA DAN TATA LAKSANA
MUSYAWARAH IPSI
Pasal 24
(1) Musyawarah IPSI dihadiri oleh :
a. Peserta
b. Peninjau
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
26/38
- 26 -
(2) Musyawarah Nasional IPSI dihadiri oleh :
a. Peserta, yang terdiri dari :
a.1.
Utusan Pengurus Besar IPSI.
a.2. Utusan Pengurus Provinsi IPSI
a.3. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat
anggota IPSI Pusat.
b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Provinsi dan Utusan
Perguruan Silat yang diberi mandat.
c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan
oleh PB IPSI.
(3) Musyawarah Provinsi IPSI dihadiri oleh :
a.
Peserta, yang terdiri dari :a.1. Utusan Pengurus Provinsi IPSI.
a.2. Utusan Pengurus Kabupaten / Kota IPSI.
a.3. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat
anggota IPSI Provinsi.
b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan
Utusan Perguruan Silat yang diberi mandat.
c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari seiap utusan ditetapkan
oleh Pengurus Provinsi IPSI yang bersangkutan.
d. Utusan Pengurus Besar IPSI sebagai nara sumber.
(4) Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI dihadiri oleh:
a. Peserta, yang terdiri dari :
a.1. Utusan Pengurus Kabupaten / Kota IPSI.
a.2. Utusan Pengurus Kecamatan IPSI.
a.3. Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota
IPSI Kabupaten/Kota.
b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Kecamatan dan Utusan
Perguruan Silat yang diberi mandat.
c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan
oleh Pengurus Kabupaten/Kota IPSI yang bersangkutan.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
27/38
- 27 -
d. Utusan Pengurus Provinsi IPSI sebagai nara sumber.
(5)
Musyawarah Kecamatan IPSI dihadiri oleh :
a. Peserta, yang terdiri dari :
a.1. Utusan Pengurus Kecamatan IPSI
a.2. Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota
IPSI Kecamatan.
b. Peninjau, adalah utusan Organisasi dan Perguruan Pencak
Silat anggota IPSI Kecamatan. yang diberi mandat
c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan
oleh Pengurus Kecamatan IPSI yang bersangkutan.
d. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai nara sumber.
(6) Utusan Pengurus IPSI mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh
jajaran Pencak Silat di wilayahnya.
(7) Utusan PB IPSI mewakili aspirasi yang berkaitan dengan tujuan
dan cita-cita pendirian IPSI.
Pasal 25
(1) Dalam Musyawarah IPSI setiap peserta mempunyai hak bicara
dan satu ( 1 ) hak suara, sedangkan Peninjau dapat
menyampaikan pandangannya seijin Pimpinan Sidang atau biladiminta dan tidak mempunyai hak suara.
(2) Pimpinan Musyawarah IPSI dipilih dan ditetapkan dalam Sidang
Paripurna dan/atau sidang Pleno
(3) Sidang-sidang Musyawarah IPSI dipandang sah apabila dihadiri
dan diikuti oleh sekurang-kurangnya setengah (½) ditambah satu
(1) jumlah Peserta yang diundang dan mengikuti sidang.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
28/38
- 28 -
(4) Keputusan Musyawarah IPSI dipandang sah apabila didukung oleh
sekurang-kurangnya setengah (½) ditambah satu (1) jumlah suara
Peserta yang hadir dan mengikuti sidang.
(5) Keputusan Musyawarah IPSI wajib ditaati dan dilaksanakan oleh
jajaran IPSI di wilayah kerja yang bersangkutan.
Pasal 26
(1) Musyawarah Istimewa IPSI, baru dapat diadakan apabila
sekurang-kurangnya dua per-tiga (2/3) dari jumlah anggota IPSI
di wilayah kerja IPSI yang bersangkutan menghendakinya.
(2)
Usulan tersebut diajukan kepada pengurus IPSI satu tingkatdiatasnya dan mendapat persetujuan.
(3) Untuk IPSI Pusat, usulan tersebut diajukan kepada KONI Pusat
untuk mendapatkan persetujuan/ rekomendasi.
BAB VIII
PESERTA DAN TATA LAKSANA
RAPAT-RAPAT IPSI
Pasal 27Sesuai dengan tingkat kepengurusan IPSI dan lingkup wilayah
kerjanya, Raker IPSI dihadiri dan diikuti oleh :
a. Pengurus IPSI
b. Utusan dari Pengurus IPSI setingkat dibawahnya yang mendapat
mandat dari Pengurus IPSI dan Perguruan Pencak Silat anggota
IPSI.
Pasal 28
(1) Raker IPSI dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus
IPSI bersangkutan atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
29/38
- 29 -
(2) Keputusan Raker IPSI diambil berdasarkan azas musyawarah dan
kesepakatan bersama.
(3) Keputusan Raker wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pengurus
IPSI atau oleh Pengurus Organisasi dan/atau Perguruan Pencak
Silat anggota IPSI.
Pasal 29
(1) Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI dihadiri dan diikuti oleh
fungsionaris Pengurus IPSI bersangkutan dengan maksud dan
tujuan peserta rapat mendapat mandat penuh sebagai peserta
dari Pengurus IPSI atau Pengurus Organisasi dan/atau PerguruanPencak Silta anggota IPSI.
(2) Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI dipimpin oleh
fungsionaris Pengurus IPSI yang bersangkutan yang bertanggung
jawab terhadap masalah teknis yang dibicarakan.
(3) Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI diambil
berdasarkan azas musyawarah dan kesepakatan bersama.
(4)
Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi wajib ditaati dandilaksanakan oleh fungsionaris teknis Pengurus IPSI
bersangkutan serta Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat
anggota IPSI.
BAB IX
ATRIBUT
Pasal 30
(1) Atribut IPSI adalah tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam
wujud serta bentuk, yaitu :
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
30/38
- 30 -
a. Lambang.
b. Bendera.
c.
Prasetya Pesilat Indonesia.
d. Lagu.
e. Salam.
f. Seragam dan kelengkapannya.
g. Pakaian Pesilat beserta perlengkapannya yang dipergunakan
oleh setiap Pesilat.
(2) Lambang IPSI digunakan pada Bendera, Kertas Kop Surat,
Stempel, Plaket, Vandel, Badge dan benda-benda lain yang
membawa nama dan kehormatan serta kebanggan IPSI.
(3) Bendera IPSI adalah bendera berdasar warna hijau tua
berlambang IPSI merupakan lambang kehormatan dan
kebanggaan IPSI.
(4) Prasetya Pesilat Indonesia, adalah janji setia setiap insan pesilat
Indonesia.
(5) Lagu IPSI adalah hymne dan Mars yang menyatakan jatidiri dan
perjuangan IPSI dalam bentuk nada, irama dan lirik lagu.
(6) Salam IPSI adalah cara penghormatan di jajaran Pencak Silat
Indonesia.
(7) Hal-hal yang menyangkut bentuk, warna, dan makna atribut IPSI
diatur secara tersendiri dalam Ketentuan dan/atau Peraturan
Khusus IPSI.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
31/38
- 31 -
BAB X
SUMBER KEUANGAN IPSI
Pasal 31
Sumber keuangan IPSI melalui berbagai usaha diatur secara tersendiri
dalam Ketentuan dan/atau Peraturan Khusus IPSI.
BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 32
Segala hal yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga IPSI, Keputusan Musyawarah Nasional IPSI XII 2007khususnya menyangkut Struktur Pengurus Provinsi / Kabupaten/Kota
dan Kecamatan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya
dan sesudah itu harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IPSI yang ditetapkan oleh Musyawarah
Nasional XIII tahun 2012.
BAB XII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 33Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur
tersendiri oleh PB IPSI sepanjang tidak bertentangan atau
menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini.
BAB XIII
PENUTUP
Pasal 34
(1) Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah
Tangga ini dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dan disahkan
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
32/38
- 32 -
dalam Musyawarah Nasional IPSI XIII pada tanggal 22 Februari
2012.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
disahkan oleh Munas IPSI XIII 22 Februari 2012.
Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 Februari 2012
MUSYAWARAH NASIONAL XIII
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2012
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
33/38
- 33 -
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2012
NO : 09 / MUNAS XIII IPSI / 2012
t e n t a n g
PENGESAHAN PERUBAHAN AD / ART IPSI
MUSYAWARAH NASIONAL XIII IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA
TAHUN 2012
Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
Musyawarah Nasional XIII Ikatan Pencak Silat Indonesia tahun 2012
MENIMBANG : a. Bahwa untuk dapat menjamin ketertiban dan
kelancaran Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun
2012, maka perlu adanya Perubahan AD / ART IPSI
Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun 2012.
b. Bahwa sehubungan dengan butir “a” diatas perlu
memberlakukan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah
Tangga Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun 2012
dengan menerbitkan surat keputusannya.
MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI.
2. Keputusan Musyawarah Nasional XII IPSI/2007.
MEMPERHATIKAN : 1. Sambutan Ketua Umum KONI Pusat pada acara
pembukaan Munas XIII IPSI Tahun 2012.
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
34/38
- 34 -
2. Sambutan Ketua Umum PB. IPSI pada acara
Pembukaan Munas XIII IPSI Tahun 2012.
3.
Ceramah pembekalan dan paparan dari Bapak
Andi Alifian Malarangeng Menteri Pemuda dan
Olahraga (MENPORA) dan Bapak Mayjend. TNI
(Purn) Tono Suratman Ketua Umum KONI
Pusat.
4.
Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara
Munas XIII IPSI Tahun 2012
5.
Saran dan pendapat dari seluruh peserta Sidang
Pleno Munas XIII IPSI Tahun 2012.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Perubahan
Anggaran Dasar / Anggaran rumah Tangga IPSI
pada Munas XIII IPSI Tahun 2012 sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Menugaskan kepada Pemimpin Sidang Pleno
Munas XIII IPSI Tahun 2012 terpilih untuk
melaksanakan dan memberlakukan Perubahan
Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga IPSI
Munas XIII IPSI Tahun 2012 sebagaimana
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
35/38
- 35 -
dimaksudkan pada ketetapan pertama tersebut
di atas.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : Februari 2012
MUSYAWARAH NASIONAL XIII
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2012
Pemimpin Sidang Pleno,
H. Tarmadji Boedi Harsono, SE
Wakil Ketua
H. Abdul Hamid
Ketua
Yanni SH
Sekretaris
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
36/38
- 36 -
ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA(IPSI)
HASIL MUNAS IPSI XIII
TAHUN 2012
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
37/38
- 37 -
ANGGARAN DASAR
8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi
38/38
- 38 -
ANGGARAN RUMAH TANGGA